ORANG BIJAK BACA REDAKSI TEGAS & MANDIRI. DEWAN PEMBINA : Moch. Jasin

1

REDAKSI

DEWAN PEMBINA : Moch. Jasin DEWAN REDAKSI : Maman Taufiqurohman, Zaenal Abidin Suphi, Hilmi­­Muhammadiyah, Sukarma, Akso, Heffinur, Moh. Fahri, ­Akhmad Hariyanto, Anshori, Nur Arifin PEMIMPIN REDAKSI : Nurul Badruttamam WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Ali Ghozi REDAKTUR PELAKSANA : Ali Machzumi

ORANG BIJAK BACA

REPORTER : Agus Salim, Moh. Anshari, Ali Machzumi, Ali Huzaifi DESAIN ARTISTIK/TATA LETAK : Basuki Rahmat INFORMASI TEKNOLOGI : M. Hafidz ­Lidinillah LITBANG : M. Ali Zakiyuddin, Darwanto PENYELARAS BAHASA: Mukodas Arif Subekti FOTOGRAFER : Abdur Rahman Saputra, Ahmad Nida HUMAS : Royhand Abdillah PRODUKSI: Abdul Hamid DISTRIBUSI : Titik Purwanti SEKRETARIS REDAKSI: Darori, Mia Rahmawati, Sari Febrianti KEUANGAN : Milha Fitri Hawa ALAMAT REDAKSI : Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Subbag Ortala Lantai II, Jalan RS. Fatmawati No. 33-A Cipete PO BOX 3867 Jakarta Selatan TELEPON : (021)75916038, 7591853, 7691849 FAX : 021-7692112 PONSEL : 081932499551, 081398894955 WEBSITE : www.itjen.kemenag.go.id EMAIL: majalah_lokomotif [email protected] TIM ITJEN KEMENAG dalam setiap peliputan selalu dilengkapi kartu identitas.

2

TEGAS & MANDIRI

DARI REDAKSI Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Wr. Wb Tahun 2014 ini, merupakan tahun politik karena pada tahun ini akan dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Legeslatif maupun Presiden. Pada awal tahun ini Fokus Pengawasan (FP) kembali hadir dihadapan pembaca dengan menghadirkan tema “BANSOS; Menelusur Manfaat dan Penyimpangannya”. Tema ini menemukan momentumnya karena berbarengan dengan akan digelarnya Pemilu pada bulan April 2014. Setiap tahun anggaran Bansos bukannya semakin turun tetapi justru selalu meningkat. Sebagaimana data yang ada anggaran Bansos pada tahun 2012 sebesar Rp 55,3 trilun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 73, 6 trilun. Pada tahun 2014 anggaran bansos justru mengalami peningkatan yang signifikan. Pagu anggaran bansos pada tahun ini sebesar Rp 91,8 triliun. Hal ini lah yang perlu diawasi oleh semua pihak, karena pada tahun pemilu ini anggaran bansos sangat mungkin ter-

jadi penyelewengan dan dimanfaatkan untuk pendulangan suara serta pencitraan oleh pihak-pihak tertentu. Hal inilah yang perlu diawasi oleh semua pihak, karena pada tahun pemilu ini anggaran bansos sangat mungkin terjadi penyelewengan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan pendulangan suara. Tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan masih kita temukan berbagai permasalahan dan penyalagunaan bansos. Tidak sedikit media yang telah mengangkat problematika bansos. Dan sudah banyak juga penyelenggara negara, mulai dari pusat sampai daerah yang menjadi penghuni “hotel prodeo” karena tersangkut masalah bansos. Alih-alih bansos menjadi “malaikat penolong” bagi masyarakat yang membutuhkan, justru yang terjadi sebaliknya masyarakat malah menjadi kambing hitam para calo dan pejabat

yang mengambil keuntungan terkait dengan bansos. Tujuan awalnya bansos adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ternyata masih jauh panggang dari api, niat “baik dan mulia” bansos tersebut masih terus saja ditemukan berbagai persoalan mulai dari tidak tepat sasaran, calo yang “menyunat” dana bantuan, sampai dengan bantuan yang tidak jelas atau fiktif penerimanya. Seluruh proses awal sampai dengan akhir bansos harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena bansos bukan dana pribadi atau uang saku dari para pejabat, tetapi uang negara yang diambil dari pajak rakyat yang harus jelas penggunaannya dan pertanggungjawabannya. Dengan keprihatinan tersebut, FP ini mengulas untuk mengupas panjang lebar terkait bansos. Selamat Membaca. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Illustrasi : Basuki Rahmat

3

SURAT PEMBACA

Redaksi menerima surat anda berupa saran, kritik dan karya pembaca semua untuk di muat di Majalah FOKUS Pengawasan ini. layangkan surat anda ke Redaksi melalui email ke : fokuspengawasan@ gmail.com Mohon sertakan identitas lengkap dan alamat anda.

Apa itu WBS? Belum lama ini saya membaca di media berbagai media cetak nasional bahwa di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah di launching WBS, mohon info terkait dengan hal itu terus bagaimana mekanismenya? Terima kasih Rahman, Tangerang FP: Terima kasih saudara Rahman, memang betul pada tanggal 11 Maret 2014 Inspektorat Jen-

Majalah Itjen Semakin Menarik

masyarakat pada umumnya. Sukses selalu untuk majalah FP, terima kasih.

Redaksi Majalah FP Itjen yang terhormat, saya sebagai pembaca setia majalah FP memberikan apresiasi yang tinggi kepada redaksi dan pengelola majalah yang senantiasa membuat majalah FP hadir dihadapan pembacanya dengan tampilan yang selalu menarik. Saya berharap hal tersebut selalu dipertahankan kalau memang perlu ditingkatkan lagi sehingga majalah FP menjadi garda depan pemberi informasi yang berkualitas kepada pegawai Kementerian Agama maupun

Fitri, Bekasi FP: Saudara Fitri yang berbahagia, kami sampaikan terima kasih yang sedalamdalamnya atas kesetiaannya menjadi pembaca majalah Itjen Kementerian Agama. Kami sebagai redaksi akan selalu mengupayakan majalah FP hadir dihadapan pembaca menyajikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas. Disamping itu, melalui rubrik-rubrik yang ada majalah FP akan selalu berorientasi kepada kebutuhan pembacanya. Dan harapan kami majalah FP

Rubrik Wawancara Tokoh

masi bagi pembaca dan masyarakat terkait dengan permasalahan tersebut dan bagaimana Kementerian Agama menyikapinya.Terimakasih. Terima kasih.

Salam hangat untuk redaksi FP, sayamaumengusulkanbagaimanarubrikpadaMajalahFP di tambahdenganrubrik yang memuat wawancara dengan tokoh-tokoh nasional baik di lingkungan Kementerian Agama maupun di luar Kementerian terkait dengan permasalahan dan isu-isu aktual yang lagi hangat dan menjadi perbincangan masyarakat. Seperti contoh: permasalahan haji, KUA, ataupun Bansos. Hal inipentinguntuk memperkaya infor-

4

Yusuf, Tuban FP: Kami dari redaksi mengucapkan terima kasih kepada saudara Yusuf atas masukkan yang baik ini,memang dewan redaksi FP mempunyai pemikiran yang sama terkait dengan penambahan rubrik wawancara tokoh. Insyallah masukan saudara akan kami bawa pada

deral Kementerian Agama telah melakukan Launching Whistleblowing System (WBS) se­bagai media yang berbasis website atau online yang disediakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai wadah untukmenampunginformasi, aspirasi dan pengaduan dari masyarakatatauinternal pegawai yang ingin melaporkan suatu perbuatan dan kejadian yang berindikasipelanggaran. Saat ini WBS masih dalam dalam pembangunan dan penataan system, dan kita harapkan tidak lama lagi sudah bisa hadir dihadapan pembaca dan masyarakat.

akan senantiasa menemani pembaca dan menjadi teman setia dalam segala kesempatan dan suasana. Salam sukses untuk saudara Fitri dan keluarga ya.

rapat umum redaksi guna membahas secara prinsip dan teknis penambahan rubrik tersebut. Terima kasih

F

DAFTAR ISI

KUS UTAMA

Adapun aktor atau pelaku utama korupsi dana bansos adalah kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, anggota dan pimpinan parlemen daerah. Juga terlibat pengurus yayasan, panitia pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, partai politik maupun organisasi masyarakat yang menerima dana bansos tersebut. Dari sekian banyak aktor, incumbent paling sering memanfaatkan peluang ini karena memiliki berbagai akses anggaran resmi daerah dan birokrasi.

COVER STORY Kajian yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 April 2011, menyebutkan 10 temuan perihal pengelolaan dana bansos di pemerintah daerah yang berpotensi ada praktek korupsi.

Hal 8-23 PENGAWASAN

Hal 22-24 35-37

41-42

SISTEM KENDALI INTERNAL

ITJEN SEBAGAI PENJAMIN MUTU

Di lingkungan pemerintahan, definisi pengendalian intern sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (pimpinan lembaga) dan manajemen secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan pemerintah/organisasi

tugas Itjen yakni berperan sebagai quality assurance, consulting partner, early warning system, dan strenghtening of public services.” Itjen akan fokus pada tiga prioritas, yaitu program pendidikan yang memiliki anggaran besar, program perencanaan satuan kerja, dan laporan keuangan,”

38-40 MENYONGSONG PENERAPAN E-audit DI KEMENAG audit berbasis sistem elektronik di Kementerian Agama dinilai lebih efektif, efisien dan praktis, mengingat cakupan Satuan Kerja yang bakal diaudit di lingkungan Kemen­terian Agama begitu luas.

OPINI

LINGKUNGAN

PERJALANAN

KORUPSI DALAM PANDANGAN ISLAM

MENUMBUHKAN MOTIVASI & KESADARAN HEMAT ENERGI

BELAJAR DARI PULAU MERBAU

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan peringatan atau ancaman kepada orang yang ditugaskan untuk menangani suatu pekerjaan (urusan), lalu ia mengambil sesuatu dari hasil pekerjaannya tersebut secara diamdiam tanpa seizin pimpinan atau orang yang menugaskannya, di luar hak yang telah ditetapkan untuknya.

55-57

Sikap tidak peduli harus dikikis dan diperbaiki dengan membatasi anggaran langganan listrik gedung perkantoran pemerintahan. Dengan terbatasnya anggaran maka pengelola gedung pemerintah secara otomatis akan menjaga pemakaian listriknya tidak melebihi sebagaimana yang dianggarkan.

58-65

Berada di daerah kepulauan dengan infrastuktur dan fasilitas terbatas tentu menjadi tantangan besar bagi pelaksanaan tugas KUA. Penduduk muslim yang berjumlah ratusan bahkan ribuan tentu tidak sebanding dengan jumlah dua orang penghulu yang harus melayani kebutuhan keagamaan masyarakat. Peran penghulu pun merangkap ulama.

74-76

AWAS ! PENUMPANG GELAP BANSOS pada masa menjelang pemilu distribusi dana bansos dan hibah sering dimanfaatkan sebagai misi terselubung. Tujuan tersebut diselipkan dengan cara pemasangan dan pencantuman atribut atau profil caleg partai.

Hal 26-30 PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang penyusunannya menggunakan pendekatan “bottom-up budgeting”. Anggaran merupakan komitmen antara pimpinan de­ngan pelaksana.

5

BERANDA

“

Promosi jabatan secara terbuka bisa mencegah terjadinya politisasi birokrasi, atau sikap pemimpin yang memilih pejabat atas dasar suka atau tidak suka. Dalam konteks program Reformasi Birokrasi, sistem promosi jabatan secara terbuka merupakan salah satu pengungkit keberhasilan Reformasi Birokrasi.

6

BERANDA

Menata Birokrasi Melalui Promosi Oleh: Moh. Anshari

B

aru-baru ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah memulai babak penerapan sistem seleksi dan promosi terbuka melalui open recriutment (rekrutmen terbuka) untuk posisi jabatan Eselon III dan Eselon IV. Langkah ini merupakan terobosan penting dalam sejarah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Bahkan, promosi jabatan yang saat ini sohor dengan istilah “Lelang Jabatan” ini, merupakan lelang jabatan yang perdana diterapkan dalam lingkup Kementerian Agama. Model pengangkatan pejabat publik melalui sistem promosi terbuka adalah upaya serius menata birokrasi seperti diamanatkan dalam program Reformasi Birokrasi. Sebelumnya, cara-cara pengangkatan pejabat publik masih memakai sistem “tertutup”, sehingga kental dengan aroma kolusi dan nepotisme. Tak ayal, cara-cara lama ini menghasilkan kualitas pejabat pilihan yang belum tentu teruji kompetensi­nya lantaran tidak diuji secara memadai. Sebaliknya, melalui promosi terbuka, akan tercipta sistem merit dalam karir Pegawai Negeri Sipil (PNS). Promosi jabatan secara terbuka

Menyongsong pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, seluruh unit Eselon I Kementerian Agama melaksanakan survei internal di masing-masing unit. Program ini merupakan tahapan dalam agenda Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kementerian Agama.

bisa mencegah terjadinya politisasi birokrasi, atau sikap pemimpin yang memilih pejabat atas dasar suka atau tidak suka. Dalam konteks program Reformasi Birokrasi, sistem promosi jabatan secara terbuka merupakan salah satu pengungkit keberhasilan Reformasi Birokrasi. Seiring bergulirnya program Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah mereformasi model pengangkatan pejabat yang dirintis terlebih dahulu dengan promosi pejabat Eselon III dan Eselon IV. Pada 22 Januari 2014 lalu, Ins­pektorat Jenderal Kementerian Agama telah menggelar serangkaian proses assesment calon pejabat yang

tahapan-tahapannya dimulai dari seleksi administrasi, assessment test, tes kompetensi, dan tes wawancara, hingga pada tahapan finalnya dilakukan rapat Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan (Baperjakat) Itjen Kementerian Agama. Proses assessment digelar dengan cara menguji calon pejabat yang penguji­nya berasal dari tim asesor independen, sehingga memungkinkan seleksi berlangsung fair dan obyektif serta jauh dari tarikmenarik beragam benturan kepentingan (conflict of inte­rest). Seleksi perdana calon pejabat Itjen secara terbuka namun terbatas di lingkungan Itjen diikuti oleh 12 calon untuk mengisi posisi eselon III Itjen,

7

BERANDA

dan 26 calon untuk posisi eselon IV Itjen. Kegiatan seleksi terbuka digelar sebagai salah satu indikator proses yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan 20 kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi. Promosi terbuka bertujuan untuk mempersiapkan dan menyediakan database calon pejabat Itjen yang memiliki kompetensi untuk dipromosikan sesuai perkembangan dan kebutuhan organisasi Itjen. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012. Sebagai pioner pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sudah barang tentu memulai gebrakan baru dalam perubahan sistem birokrasi yang dipandang tidak selaras lagi dengan semangat reformasi, dalam hal ini pe­ngangkatan pejabat publik. Jika ditelisik, apa sih keuntungan kebijakan promosi jabatan terbuka itu? Secara teoritis, cukup banyak hal positif yang dihasilkan melalui sistem yang dikenal publik dengan istilah lelang jabatan tersebut. Pertama, kebijakan promosi terbuka bakal menghasilkan pejabatpejabat yang berkualitas serta profesional di bidangnya. Dan, karena sifatnya yang terbuka serta bisa diamati oleh masyarakat banyak, maka pejabat yang terpilih pun diharapkan bukan

8

saja profesional, tetapi juga mempu­ nyai rekam jejak yang baik di masa lalu. Kedua, sistem promosi jabatan de­ ngan seleksi yang terbuka akan mendorong persaingan yang sehat di kalangan PNS. Semua PNS yang merasa mampu dan memenuhi syarat administratif akan berlomba-lomba untuk mengikuti promosi jabatan, sementara mereka yang merasa belum mampu dan memenuhi syarat akan berjuang dan berusaha serta belajar lebih keras untuk menjadi mampu untuk menduduki jabatan yang diinginkan. Dalam konteks ini, berlaku adagium klasik dalam dunia bisnis, “Tidak ada kualitas yang akan lahir tanpa adanya persai­ ngan yang sehat”. Ketiga, para pejabat yang dihasilkan dari promosi terbuka akan lebih berwibawa sebagai pejabat pilihan yang profesional. Ini akan mendorong mereka untuk selalu menjaga performa kerjanya agar selalu tampil lebih baik, lebih disiplin, lebih kreatif dan lebih bersih. Jika saja ki­nerja para pejabat hasil promosi terbuka tersebut dilakukan evaluasi secara periodik setiap setahun sekali misalnya, dan jabatannya dapat dilelang kembali apabila berkinerja di bawah standar, maka kompetisi peningkatan kinerja di antara para pejabat akan terus berlangsung dan kinerja pela­ yanan masyarakat otomatis membaik. ­Keempat, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan akan terhindar dari intervensi pihak manapun dalam penetapan dan pengangkatan PNS pada jabatan struktural. Dampaknya,

penilaian akhir Baperjakat akan lebih obyektif dan menghasilkan banyak kader pejabat yang berkualitas. Kelima, memperkuat sistem karir yang belakangan santer didengung-­ dengungkan dengan istilah merit system, dimana terbuka peluang yang sama bagi setiap PNS untuk meningkatkan karir berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Keenam, masyarakat akan memperoleh manfaat berupa pelayanan publik yang semakin baik dan percepatan pembangunan yang kian nyata.

Assessment adalah alih-bahasa dari istilah penilaian. Penilaian digunakan dalam konteks yang lebih sempit daripada evaluasi dan biasanya dilaksanakan secara internal. Penilaian atau assessment adalah kegiatan menentukan nilai suatu objek, seperti baik-buruk, efektiftidak efektif, berhasil-tidak berhasil, dan semacamnya sesuai dengan kriteria atau tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut www.elook.org Definition of assessment: the classification of someone or something with respect to its worth. ( Definisi dari penilaian adalah penggolongan seseorang atau sesuatu berkenaan dengan harganya). Personal assessment adalah suatu pendekatan sistematis untuk mendapatkan informasi tentang individu. Informasi ini digunakan untuk membuat keputusan terkait dengan karier tentang pelamar dan karyawan. Penilaian dilaksanakan untuk beberapa tujuan spesifik.

BERANDA

Lelang jabatan atau sering disebut dengan istilah job tender sebenarnya bukan hal baru dalam perspekif administrasi publik. Dalam konsep New Public Management (NPM), lelang jabatan sudah dikenalkan dan dipraktekkan di negara-negara Barat, dengan istilah yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih efektif dan efisien

Penilaian & Pengumuman Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik

Assessment test & Wawancara penilaian kompetensi bidang dilakukan dengan metode tertulis dan wawancara (Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor. sampai assessment dan rapat Baperjakat

Presentasi

penilaian kompetensi manejerial dan kompetensi bidang (substansi tugas) Penilaian kompetensi manejerial dilakukan dengan menggunakan metodologi psikometri, wawancara kompetensi dan analisa kasus dan presentasi.

Membuat Makalah Membuat Makalah mengenai Karya Tulis Ilmiah (KTI) merupakan salah satu prasyarat wajib bagi PNS yang akan naik pangkat dari gol II ke gol III atau Gol III ke Gol IV. Sama halnya dengan ujian dinas biasanya uji kompetensi KTI ini di lakukan pada hari yang sama setelah melaksanakan ujian dinas.

JALAN PANJANG PROMOSI TERBUKA

Track record semua hal yang seseorang atau organisasi telah lakukan di masa lalu, yang menunjukkan seberapa baik mereka dalam melakukan pekerjaan, mengatasi masalah, dll.

Persyaratan administratif: pangkat dan golongan

Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu atau diperkerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampau pangkat atasan langsungnya.

9

Galeri Foto

10

Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Moch. Jasin secara resmi melantik 11 pejabat baru Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Para pejabat baru tersebut menempati posisi sebagai pejabat Eselon IV Itjen Kementerian Agama.\Pengangkatan pejabat baru ini merupakan hasil seleksi Lelang Jabatan melalui proses assessment yang dilaksanakan baru-baru ini. Prosesi pelantikan digelar di Operation Room Itjen Kementerian Agama di Jl. Fatmawati No. 33A Cipete Jakarta Selatan, Senin (10/2/2014).

Setelah melalui serangkaian proses assessment, Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Moch, Jasin, juga melantik 3 pejabat eselon III Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Prosesi pelantikan dilangsungkan pada hari ini, Kamis (20/3/2014), di Operatio Room Gedung Itjen Kementerian Agama, Jl. Fatmawati nomor 33A Cipete Jakarta Selatan. Sejarah lelang jabatan ini merupakan pertama kali dalam sejarah Itjen dan sejarah Kementerian Agama. Lelang jabatan ini diikuti oleh 12 calon untuk posisi eselon III Itjen, dan 26 calon untuk posisi eselon IV Itjen. Tak lupa mantan Wakil Ketua KPK bidang pencegahan ini menyematkan mahkota harapan agar para pejabat baru dapat mengemban amanah, tugas dan tanggung jawab ­dengan sebaik-baiknya.

11

F

KUS UTAMA

BANTUAN SOSIAL , RAWAN DISIMPANGI Oleh: Mahmudah

12

F

Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan suatu hal yang menjadi permasalahan akut di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia. Satu tindak korupsi yang marak di Indonesia adalah penyimpangan dana bantuan sosial (bansos). Beberapa titik rawan yang berujung pada perkara hukum dalam penyaluran dana hibah dan bansos diantaranya, kelemahan perencanaan penyusunan proposal, realisasi yang tidak sesuai, pertanggungjawaban fiktif, sampai adanya penyuapan dalam proses pencairannya. Hal tersebut menuntut adanya perbaikan sistem penyaluran, pola pertanggungjawaban dan sistem pengawasan yang ketat. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagai aturan main pemberian dana hibah dan bansos telah mengatur dengan jelas tentang definisi, syarat penerima, naskah perjanjian hibah, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bansos. Pemberian hibah harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Terkait syarat penerima hibah, untuk ormas harus terdaftar minimal 3 tahun di pemda, berdomisili di daerah yang bersangkutan dan punya sekretariat tetap. Sementara untuk pertanggungjawabannya meliputi laporan penggunaan dana hibah disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Di samping Permendagri, di Babel sudah terbit Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2011 sebagai lanjutan dari permendagri tersebut. Dua regulasi ini diharapkan dapat memperketat proses pemberian hibah dan bansos dan memperkecil peluang penyelewengan. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, anggaran bansos yang disiapkan peme­ rintah mencapai Rp. 300,94 triliun yang

terdiri atas Rp. 48,46 triliun di tingkat daerah dan Rp 252,48 triliun di tingkat pusat. Alokasi yang sangat besar tersebut dinilai sangat rawan korupsi. Kajian yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 April 2011, menyebutkan 10 temuan perihal pengelolaan dana bansos di pemerintah daerah yang berpotensi ada praktek korupsi. Temuan KPK dibagi ke dalam dua aspek utama,

Menurut Indonesian ­Corruption Watch, dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai ­ Rp. 300,94 triliun yang terdiri atas Rp. 48,46 triliun di tingkat daerah dan Rp 252,48 triliun di tingkat pusat. Alokasi yang sangat besar tersebut dinilai sa­ngat rawan korupsi. yaitu regulasi dan tata laksana. Dalam aspek regulasi, KPK menemukan adanya ketidaksesusaian antara kebijakan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Dalam Ne­ geri (permendagri) terkait bansos. KPK menyatakan tidak ada permendagri yang secara khusus mengatur pe­ ngelolaan bansos, yang ada hanyalah aturan main pemberian dana hibah dan bansos. Hal ini berdampak pada tiadanya pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun pengelolaan

KUS UTAMA

belanja bansos. Dari aspek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan. KPK menemukan tidak adanya kebijakan yang jelas dalam menetapkan pagu anggaran bansos. Pemberian bansos tidak berdasarkan pada kriteria jelas yang mempertimbangkan keadilan. Menurut Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Agama, M. Jasin, seperti dikutip kompas.com, bahwa tidak semua Pemda memliki kriteria penerima bansos. Contoh provinsi Jawa Barat, bansos ada yang untuk membiayai wartawan senior Rp 100 juta, Prabu Siliwangi, atau untuk pembubaran Banwaslu. Selain itu, dalam tata laksana penganggaran, tidak semua objek bansos dilengkapi rincian objek penerimanya. Masih ditemukan laporan yang hanya menyebutkan objek belanja tanpa merincinya. Misalnya di Jawa Barat, untuk kegiatan usaha perikanan dan kelautan Rp 6 miliar, dan untuk partai A Rp 31 miliar, ada listing untuk Pak N, Rp 616 juta. Temuan lainnya, dalam tata laksana tidak ada standar dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan bansos. Akibatnya, penyaluran dana seringkali melebihi batas yang ditetapkan. Tidak terdapatnya unit kerja daerah yang melakukan verifikasi penggunaan dana bansos, sehingga Mendagri harus menyusun pedoman pertanggung jawaban ini, padahal belanja bansos merupakan bagian dari keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat perundangan, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan

13

F

KUS UTAMA Peluang korupsi dana bansos semakin terbuka lebar karena proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang tertutup. Penggunaan dana bansos sesungguhnya bukan tanpa aturan. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/ 2677/SJ tanggal 8 November 2007 di dalamnya mengatur penggunaan dana bansos.

(BPK) pada semester I di tahun 2010 juga menemukan sejumlah penyimpangan penggunaan dana bansos di 19 provinsi yang nilainya sangat fantastis, mencapai Rp765 miliar. Menurut data ICW pada tahun 2011, yang termasuk tiga besar dalam penyimpangan penggunaan dana bansos adalah Provinsi Jawa Tengah dengan potensi penyimpangan dana bansos sebesar Rp 173,7 miliar, Sumatera Utara sebesar Rp 148,44 miliar, dan di Jawa Timur ditemukan penyimpangan senilai Rp 89,31 miliar. Temuan terbaru ICW soal korupsi dana bansos terjadi di Provinsi Banten. Pemerintah daerah setempat mengalokasikan anggaran bansos untuk tahun 2011 sebesar Rp51 miliar. Akan tetapi dari 160 penerima dana bansos, Pemerintah Daerah Banten hanya mencantumkan 30 nama lembaga atau kepanitiaan dan tidak didukung oleh alamat yang jelas. Sisanya, sebanyak 130 penerima atau 81,3% penerima bansos, hanya tertulis “bantuan sosial daftar terlampir”. Berdasarkan verifikasi ICW, pihak kepala daerah yang mencalonkan kembali (incumbent) dan kerabatnya merupakan pihak yang paling diuntungkan secara materiil atas kebijakan pemberian dana bansos tersebut. Modus korupsi dana bansos pada umumnya adalah pemberian bantuan tanpa pengajuan, melebihi alokasi, pemotongan bantuan, tak adanya pertanggungjawaban penggunaan, dan proposal atau bantuan fiktif. Adapun aktor atau pelaku utama korupsi dana bansos adalah

14

kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, anggota dan pimpinan parlemen daerah. Juga terlibat pengurus yayasan, panitia pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, partai politik maupun organisasi masyarakat yang menerima dana bansos tersebut. Dari sekian banyak aktor, incumbent paling sering memanfaatkan peluang ini karena memiliki berbagai akses anggaran resmi daerah dan birokrasi. Peluang korupsi dana bansos semakin terbuka lebar karena proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang tertutup. Penggunaan dana bansos sesungguhnya bukan tanpa aturan. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/ 2677/SJ tanggal 8 November 2007 di dalamnya mengatur penggunaan dana bansos. Dalam regulasi ini disebutkan bansos adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat. Bansos juga diperuntukkan bagi bantuan partai politik. Dalam surat edaran menteri juga disebutkan pemberian bansos harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat atau terus-menerus. Terakhir Mendagri juga menerbitkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD. Regulasi ini menegaskan pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah dan bansos. Namun kedua aturan tersebut masih

dinilai mudah disimpangi karena tidak ada batasan jumlah anggaran yang disediakan dan tidak jelasnya ketentuan mengenai pengawasan serta pertanggungjawaban penggunaan dana bansos. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memberantas korupsi dana bansos, yaitu melalui upaya penindakan dan pencegahan. Dari aspek penindakan, terhadap kasus korupsi dana bansos yang terjadi harus segera diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku atau terapi kejut bagi calon pelaku lain yang mencoba mengorupsi dana bansos. Adapun dari aspek pencegahan, setidaknya ada dua alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari terjadinya korupsi atau “perampokan” dana bansos di masa mendatang. Pertama, penghapusan alokasi dana bansos dalam anggaran daerah dan nasional. Usulan ini pernah dilontarkan BPK pada 2010 lalu karena seringnya lembaga ini menemukan penyaluran bansos di daerah yang sebagian besar tidak jelas pertanggungjawabannya. BPK merekomendasikan pos anggaran bantuan sosial dihapus dan diganti dengan metode lain. Kedua, tetap memperta­ hankan alokasi dana bansos dengan syarat menindaklanjuti hasil kajian KPK tentang dana bansos, khususnya pada bidang regulasi dan tata laksana. Kementerian Dalam Negeri dapat bekerja sama dengan KPK dalam membuat aturan khusus yang terperinci dan ketat perihal pengelolaan dana bansos.

F

KUS UTAMA

Bansos : Manfaat & Penyimpangannya

K

lasifikasi Belanja menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-80/ PB/2011 yakni : Belanja pegawai (Kode 51), Belanja Barang (Kode 52), Belanja Modal (Kode 53), Belanja Pembayaran Kewajiban Utang (Kode 54), Belanja Subsidi (Kode 55), Belanja Hibah (Kode 56), Belanja Bantuan Sosial (Kode 57) dan Belanja lain-lain (Kode 58). Dari kedelapan jenis belanja tersebut, belanja bantuan sosial (Bansos), merupakan salah satu belanja yang penggunaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012. Belanja Bansos didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Kementerian Agama merupakan salah satu kementerian yang mendapat anggaran bantuan sosial

Pemberian bantuan sosial disesuaikan de­ngan anggaran yang disediakan oleh pemerintah baik dari dana APBN maupun APBD dan harus dilakukan secara se­lektif serta bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Pusat/Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasio­nalitas dan manfaat untuk ­masyarakat. yang diberikan kepada anggota/ kelompok masyarakat dan lembagalembaga swasta di lingkungan anggaran bantuan sosial Kementerian Agama pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.456.180.298.000,00 (25,55%) dari total anggaran Kementerian Agama tahun 2012 sebesar Rp38.070.448.779.800,00, (Sumber : Biro Keuangan Sekjen Kemenag RI). Anggaran bansos yang terbesar terdapat pada unit Eselon I Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam yaitu sebesar Rp7.965.036.099.000,00 (94,19%), sedangkan urutan kedua pada Direktorat Jenderal Bimas Islam sebesar Rp.191.500.931.000,00 (2,26%) dari total anggaran bansos Kementerian Agama. Terdapat 2 (dua) unit Eselon I pada Kementerian Agama yang tidak memiliki anggaran bantuan sosial yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan. Anggaran Bantuan sosial pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sangat besar (94,19%) karena sebagian besar diberikan untuk rehabilitasi gedung madrasah-madrasah swasta baik tingkat MI, MTs dan MA di lingkungan Kementerian Agama, bantuan honorarium guru-guru non PNS, Bantuan Siswa Miskin (BSM), bantuan sarana dan prasarana pendidikan seperti peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan, pengadaan buku-buku perpustakaan, pembangunan gedung perpustakaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada madrasahmadrasah swasta dan lain-lain. Sedangkan Anggaran bantuan sosial Kementerian Agama Tahun

15

F

KUS UTAMA

2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.1.428.514.720.000,00 (Sumber : Biro Keuangan Sekjen Kemenag RI). Menurunnya anggaran bantuan sosial pada tahun 2013 sebanyak 83,10% kemungkinan dikarenakan banyaknya temuan audit atas penggunaan dana bantuan sosial tahun 2012 di Kementerian Agama, sehingga perlu adanya perbaikan sistem pengelolaan dan penggunaan dana bantuan sosial di tahun 2013. Manfaat Pemberian Bantuan Sosial Penerima bantuan sosial terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Bantuan sosial juga dapat diberikan kepada lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. (PMK Nomor 81 Tahun 2012). Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial adalah: (1) Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang buruk pada masyarakat. (2) Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya. (3)

16

Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. (4) Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. (5) Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. (6) Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara mandiri. (7) Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar. (8) Keterisola­ sian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah. (9) Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan rnengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Sudah banyak temuan audit dari BPK, BPKP, bahkan KPK di Kementerian Agama, hal ini dikarenakan pemberian Bansos yang belum sesuai dengan ketentuan. seperti kesalahan dalam klasifikasi belanja hibah yang dialokasikan dan direalisasikan pada Bansos. Modus dalam penyimpangannya pun sangat beragam, diantaranya dengan membentuk lembaga-lembaga fiktif sebagai lembaga penampung dana Bansos yang dikelola oleh orang-orang dalam Eksekutif atau Legislatif baik ditingkat Pusat/Daerah. Kemudian, laporan yang tidak transparan, terdapatnya mark-up harga atas pengadaan barang dan ketidaksesuaian spesifikasi yang diberikan kepada penerima bantuan. Penyimpangan juga dilakukan oleh penerima Bansos yaitu dengan menggunakan-

nya tidak sesuai dengan peruntukkan dan kebutuhan, lalu membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang fiktif. Banyaknya penyimpangan tersebut dikarenakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah pusat/daerah, seperti kriteria penerima bansos yang tidak jelas, sistem penyaluran dana bansos yang tidak diberikan langsung kepada penerima, serta belum adanya Juknis/ Juklak yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian bansos. Solusi Pemberian Bantuan Sosial Mekanisme pemberian dana bantuan sosial harus terus diperbaiki ke arah yang lebih baik untuk menghindari terjadinya penyimpangan dana bansos dengan beberapa cara yaitu : Pertama, perlu adanya perencanaan yang matang dalam menganggarkan dana Bansos yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima bansos. Kedua, transparansi dalam pemberian dan penyaluran dana bansos, mi­ salnya publikasi secara online, untuk me­ngetahui penerima bansos dan berapa besarannya. Ketiga, melakukan verifikasi terhadap para pengusul bansos oleh tim khusus yang mengkaji dan memberikan pertimbangan untuk pemberian dana bansos. Keempat, membuat pedoman dan Juklak/Juknis terkait dengan pemberian dana bansos seperti pedoman pemberian dana bantuan sosial yang telah dibuat oleh Kementerian Pertanian. Kelima, memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada penerima bantuan terkait dengan penggunaan dana bansos, pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus berpedoman pada peraturan dan juknis/juklak yang telah ditetapkan. Keenam, melakukan pemantauan atas pemberian bantuan sosial pada kementerian/lembaga. Ketujuh, Dana bansos pada tingkat pusat (eselon I) ditiadakan dan diberikan pada masing-masing Kanwil Kemenag di setiap provinsi. Kedelapan, Pemberian bansos harus selektif, adil dan terbebas dari kepentingan politis.

F

KUS UTAMA

Bantuan Sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah pusat/daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Mengawal Penyaluran Bansos Oleh: Muhammad Arief Fadilla

Ilutrasi: Basuki Rahmat

R

isiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, dan bencana alam. Mekanisme pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan mekanisme mengenai pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan dialihkannya anggaran subsidi untuk BBM, maka kompensasi dari alokasi anggaran

17

F

KUS UTAMA

FOTO : ANTARA

FOTO: http://www.flickr.com/photos/sehatnegeriku/9106532942/sizes/o/in/photostream/

(ATAS) Seorang warga menirima dana Bantuan Langsung Sementara Masyrakat (BLSM) melalui Pos Indonesia di kantor kelurahan Bumi Nyiur, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (28/6). Data dari Dinas Sosial Manado menyebutkan jumlah penerima BLSM sebanyak 16.069 sedangkan untuk se Sulut sebanyak 163.660 masyarakat miskin.

(KANAN) Seorang warga memperlihatkan uang dan Kartu Perlindunagn Sosial (KPS) usai menirima dana Bantuan Langsung Sementara Masyrakat (BLSM)

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mempunyai kewajiban dalam hal pengawalan penya­luran dana bansos agar sampai kepada penerima dengan te­ pat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. tersebut dianggarkan diantaranya berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lain sebagainya. Maraknya tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bansos disebabkan karena lemahnya mekanisme pemberian dana bansos serta pengaturan pengelolaan perbelanjaannya yang sangat minimalis, sehingga semakin memperbesar peluang pe­ nyalahgunaan anggaran negara. Dari hasil audit yang dilakukan BPK, ada tiga modus yang terjadi dalam penyalahgunaan dana bansos. Pertama, usulan fiktif, di banyak daerah BPK menemukan adanya oknum dalam pemerintahan baik K/L yang tugasnya membuat proposal seakan-akan dana akan diberikan kepada lembaga tertentu, namun kenyataannya lembaga tersebut tidak ada, atau ada tapi dana tidak sampai dan tak jelas alamat

18

rimbanya. Kedua, dana yang diterima pihak yang berhak menerima tidak sesuai besaran. Dana bansos biasanya dipotong oleh oknum pejabat yang bersangkutan. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tentunya diperlukan adanya perbaikan sistem penyaluran, pola pertanggungjawaban dan sistem pengawasan yang ketat guna mencegah dana bansos tidak tepat sasaran. Berkaitan dengan itu, Kementerian Agama sebagai lembaga dan instansi pemerintah yang mengedepankan moral dan etika, harus menyusun program pemeriksaannya dengan menghadirkan tim khusus yang disebar ke berbagai daerah untuk memeriksa dana bansos di daerah. Melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tim khusus ini hampir setiap tahun dibentuk untuk memeriksa atau memantau kondisi di lapangan terkait bantuan sosial.

Pemeriksaan/pemantauan difokuskan dalam bidang pendidikan yakni bantuan blockgrant dan bantuan operasional sekolah (BOS). Hal ini dikarenakan jumlah anggaran pemerintah yang digelontorkan dalam bidang pendidikan paling besar jika dibandingkan dengan bansos berupa perbaikan sarana fasilitas ibadah dll. Ins­pektorat Jenderal Kementerian Agama mempunyai kewajiban dalam hal pengawalan penyaluran dana bansos agar sampai kepada penerima de­ ngan tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna. Maka dari itu tim pemantauan dan evaluasi dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pelaksanaannya, serta dalam rangka turut mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance), terbuka, serta akuntabel. Agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, diperlukan koordinasi intensif dan sosialisasi untuk

F

KUS UTAMA

FOTO : ANTARA

menyinergikan pemahaman antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat tentang cara pemberian bansos. Identifikasi tepat bisa menghindari kebocoran anggaran dalam pemberian bansos. Selain itu, pemerintah seharusnya terus memperketat pemberian dana bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dengan membuat aturan yang jelas mengenai persyaratan lembaga atau individu yang pantas menerima dana bansos dengan aturan pelaksanaan yang dibuat terlebih dahulu. Untuk merealisasikannya melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) atau pun Keputusan Menteri Agama (KMA) serta instruksinya. Dana bansos untuk tahun anggaran 2014 harus lebih difokuskan untuk pembangunan atau rehabilitasi sektor infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, walaupun peraturan akan dianggap mempersulit penya­ luran bansos. permasalahan saat ini adalah, bagaimana agar bansos itu bisa tepat sasaran. Persoalan lainnya adalah

banyaknya lembaga baik sekolah/ madrasah dan lembaga masyarakat yang tidak jelas sebagai penerima bansos. Kementerian Agama harus lebih selektif lagi dalam mengucurkan dana bansos dengan cara memperke­ tat penyaluran. Penerima bansos harus melakukan beberapa hal penting seperti: Pertama, mengusulkan, melengkapi data dan persyaratan, menerima bansos sesuai kriteria, melaporkan penerimaan dana bansos dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana bansos. Kedua, membuat dan menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai jumlah penerimaan dan peruntukan dana bansos serta membuat rencana dan waktu pelaksanaan pembangunan. Ketiga, mencairkan dana bantuan pembangunan ruang kelas yang masuk ke rekening secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan menggunakan dana bantuan se­ suai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Keempat, mempertangungja­ wabkan penggunaan dana bansos

(ATAS) Murid belajar seadanya akibat pembangunan sekolah lambat. Tak hanya di daerah tertinggal, kondisi memprihatinkan ini merupakan realitas infrastruktur sekolah dan madrasah di berbagai penjuru tanah air.

sesuai RAB yang telah disusun. Adapun jenis laporan pertanggungjawaban berupa laporan deskriptif, laporan realisasi anggaran, laporan dokumentasi, serta laporan pertanggungjawaban. Dana bansos tetap perlu ada karena memiliki manfaat bagi masyarakat. Bansos sangat bermafaat apabila sesuai aturan untuk penyaluran dana bansos, dan itu harus dilakukan secara ketat dan selektif. Dengan adanya perbaikan sistem pengawasan pada penyaluran dana bansos, diharapkan seluruh sendi-sendi organisasi Kementerian Agama dapat berfungsi secara maksimal sehingga terwujud tata kelola birokrasi Kementerian Agama yang profesional berbasiskan semangat religi, bahwa bekerja adalah ibadah.

19

F

KUS UTAMA

Pengelolaan Bansos di Kemenag FOTO: Beritafoto.net

Surabaya - Siswa SD Tama kelas II dan V di Jalan Kupang Krajan III, Surabaya berbagi ruangan saat proses belajar mengajar dikarenakan atap tiga kelas rusak parah. Merupakan satu sekolah yang memerlukan bantuan.

Oleh: Hendro Wibowo

S

etiap tahun kementerian/lembaga memperoleh anggaran bantuan sosial (bansos) dalam jumlah besar yang terdistribusi pada unit eselon I pusat maupun satkersatker di daerah. Kebanyakan dana tersebut tidak tepat sasaran dalam penyalurannya, banyak yayasan/lembaga/satker yang tidak memenuhi syarat tetapi menerima bantuan. Menurut analisis dari Direktur Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, setidaknya terdapat tiga modus operandi dalam melakukan penyimpangan pada penyaluran dana bansos tersebut. Dari ketiga

20

modus operandi tersebut kebanyakan memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan keuntungan bagi pemilik anggaran tersebut. Pertama, ada yang sengaja mengendapkan dana bansos pada rekening pihak ketiga secara rahasia. Kedua, ada pula yang disimpan dalam rekening penampungan keuangan kementerian/lembaga/ satker dengan harapan memperoleh bunga bank. Ketiga, ada dana bansos yang disalurkan tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sedangkan menurut Ali Masykur Musa, salah satu pimpinan pada Badan Pemeriksa Anggaran (BPK) pernah mengungkapkan berbagai modus penyalahgunaan bansos dengan

berpendapat bahwa hampir seluruh kementerian/lembaga/satker mempunyai permasalahan dalam penggunaan dana bansos. Setidaknya ada tiga modus operandi juga. Pertama, terdapat penyaluran dana bansos fiktif atas usulan dari instansi/satuan kerja yang mengelola dana bansos dengan membantu membuat proposal sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh instansi penerima. D ­ engan demikian, dia membuat proposal seakan-akan diberikan kepada pihak lain, tetapi dana tidak sampai kepada si penerima. Sehingga sering terjadi kasus dari sekian banyak proposal yang dicairkan, terdapat beberapa yayasan/ lembaga/sekolah tidak merasa me-

F

KUS UTAMA

FOTO: http://jatim.kemenag.go.id/

(KANAN) Pemberian bantuan sosial untuk anak yatim sebagai kegiatan rutin pada peringatan HAB 68 Kemenag RI (Kab. Malang, 3 Januari 2014)

Untuk tahun 2013 saja Kementerian Agama mengalokasikan dana bansos sebesar Rp 12.840.483.308.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 11.638.487.082.858,00 (90,64%) yang ter­ distribusi pada Unit ­Eselon I maupun sat­ ker-satker di daerah. nerima bantuan. Kedua, dana bantuan tersebut benar diterima oleh yayasan/lembaga/ sekolah tersebut tetapi dipotong oleh oknum-oknum pemberi bantuan sebanyak sekian persen sehingga bila terakumulasi tentunya berjumlah cukup besar. Ketiga, modusnya berhubungan dengan kepentingan politik, apalagi pada tahun 2014 termasuk tahun politik yang tentunya rawan penyelewengan penggunaan dana bansos untuk kepentingan politik. Ali Masykur Musa memberikan solusi/rekomendasi agar dana bansos dikembalikan kepada peruntukannya, yakni untuk stabilisasi masalah kemasyarakatan atau membantu masyarakat miskin/tidak mampu yang benar-benar membutuhkan dan untuk bantuan yang bersifat fisik seperti pembangunan sekolah/madrasah dan sarana prasarana lainnya diperlukan bantuan dari instansi daerah untuk mengawasinya. Kondisi pada Kementerian Agama Tidak jauh dengan gambaran umum tersebut di atas, Kementerian Agama juga memiliki permasalahan yang relatif sama. Setiap tahun Kementerian

Bantuan bencana yang dikumpulkan jajaran Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, resmi diserahkan kepada korban banjir Manado, Jum’at 7 Februari 2014

Agama menyalurkan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dalam jumlah besar. Untuk tahun 2013 saja Kementerian Agama mengalokasikan dana bansos sebesar Rp 12.840.483.308.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 11.638.487.082.858,00 (90,64%) yang terdistribusi pada Unit Eselon I maupun satker-satker di daerah. Untuk tahun 2014, Kemen­ terian Agama memperoleh alokasi dana bansos terbesar kedua setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni sebesar Rp 11.568.700.685.000,00 yang me­ ngalami peningkatan sebesar Rp 2,70 Triliun dari anggaran sebelumnya. Kenaikan dana bansos ini merupakan berkah yang harus kita syukuri karena bisa kita gunakan sesuai tujuan dalam rencana awal yaitu rehabilitasi sosial,

pemberdayaan sosial, penanggulangan kemisikinan dan penanggulangan bencana. Bansos pada Kementerian Agama terdistribusi pada unit ­eselon I pusat dan satker-satker di daerah. Untuk unit eselon I pusat, anggaran terbesar berada pada Ditjen Pendidikan Islam. Prosedur dan mekanisme pengelolaan dana pada Ditjen Pendis masih banyak terdapat kelemahan karena penyaluran dananya sering tidak melalui proposal permohonan bantuan, hanya melalui data EMIS madrasah. Sehingga tidak terdapat seleksi dan verifikasi proposal untuk menilai ketepatan sasaran dari jenis bantuan yang akan diberikan sesuai juklak/ juknis maupun kriteria bantuan. Hal ini bisa menimbulkan bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kebutu-

21

F

KUS UTAMA

Surabaya - Siswa SD Tama Jalan Kupang Krajan III, Surabaya melakukan proses belajar mengajar di luar ruang kelas. Para siswa belajar di luar kelas karena atap tiga ruang kelas mereka rusak parah.

han dari lembaga/yayasan/madrasah penerima bantuan yang bisa berakibat bantuan tidak tepat guna. Demikian pula pengelolaan dana bansos pada unit eselon I lainnya memiliki kondisi yang relatif sama dengan Ditjen Pendis. Untuk itu perlu update data EMIS madrasah agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan perlunya verifikasi data madrasah secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kantor kemenag kab/kota agar data yang disajikan lebih akurat dan akuntabel. Pengelolaan dana bansos melalui seleksi dan verifikasi proposal diperlukan juklak/juknis yang jelas dan rinci terkait dengan program atau jenis bantuan sosial yang digulirkan. Untuk itu diperlukan analisis data dan monitoring kelayakan terhadap lembaga/ yayasan/madrasah yang dilakukan secara berjenjang. Proposal yang dajukan oleh lembaga/yayasan/madrasah harus mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota

22

FOTO: Beritafoto.net

bantuan digunakan untuk membangun gedung tidak sesuai dengan standar dalam juklak/juknis yang dipersyaratkan, tetapi digunakan sesuai den­ gan keinginan peneri­ ma bantuan. terkait. Proposal yang diajukan diantaranya memuat data umum lembaga/ yayasan/madrasah, jenis bantuan yang dibutuhkan, Rencana Anggaran Biaya, dan foto/dokumentasi untuk jenis bantuan yang bersifat fisik. Permasalahan yang Sering Ditemukan Pengelolaan dana bansos pada Kementerian Agama merupakan objek peme­ riksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memunculkan banyak temuan hampir setiap tahunnya. Demikian pula hasil monitoring ban-

tuan sosial (blockgrant) yang dilakukan oleh Itjen Kementerian Agama pada awal tahun sering dijumpai permasalahan dan temuan. Terutama bansos yang berkaitan dengan bantuan fisik berupa barang dan jasa maupun pembangunan/rehabilitasi gedung. Bantuan berupa barang/jasa pe­ ngadaannya dilaksanakan di pusat dan dikirim ke yayasan/madrasah penerima melalui perusahaan ekspedisi seperti: peralatan laboratorium IPA, peralatan laboratorium bahasa, peralatan laboratorium multimedia, pengadaan buku-buku agama/umum dan lain-lain. Berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan oleh Itjen Kemenag sering kali ditemukan berbagai permasalahan, antara lain: kemahalan harga, kekurangan volume barang, pekerjaan instalasi dan pelatihan belum dilaksanakan, keterlambatan pengiriman oleh perusahaan ekspedisi dan sebagainya. Sedangkan bantuan fisik berupa pembangunan/rehabilitasi gedung berupa Ruang Kelas Belajar (RKB) madrasah, asrama pondok pesantren dan sarana ibadah yang bantuan-

F

KUS UTAMA FOTO: Kemenag.go.id

Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI memberikan bantuan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Huda, Kp Rancecet, Ds Rancapinang, Cimanggu, Pandeglang Banten. Bantuan tersebut sebesar Rp180 juta diperuntukkan untuk membangun ruang kelas baru beserta perlengkapannya.

nya ditransfer berupa uang dan dilaksanakan secara swakelola oleh lembaga/yayasan/madrasah. Berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan oleh Itjen Kemenag sering kali ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaanya, antara lain: bantuan digunakan untuk membangun gedung tidak sesuai dengan standar dalam juklak/juknis yang dipersyaratkan, tetapi digunakan sesuai dengan keinginan penerima bantuan. Bahkan kadangkala dijumpai bantuan yang diterima digunakan tidak sesuai peruntukannya maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan. Pencegahan Untuk meminimalisasi agar tidak banyak terjadi permasalahan dalam pengelolaan dana bansos khususnya bantuan fisik berupa barang/jasa diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) perencanaan yang matang dalam prosedur pengadaannya, dimulai dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disertai dengan spesifikasi teknis barang yang bisa dipertanggungjawabkan melalui survei harga pasar maupun bimbingan teknis dari konsultan yang ahli di bidangnya; (2) proses pengadaan barang yang transparan dan akuntabel sehingga diperoleh perusahaan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; (3) memastikan bahwa barang yang diterima dari perusahaan pemenang lelang disimpan dalam gudang setelah melalui pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Barang (PPHP) tidak terdapat permasalahan; (4) memastikan barang siap dikirim ke yayasan/madrasah penerima oleh perusahaan ekspedisi yang ditunjuk; (5) adanya monitoring dan evaluasi dari Itjen Kementerian Agama selaku APIP dengan bantuan Kantor Kemenag

Kabupaten/kota terkait untuk memastikan bahwa barang yang diterima oleh yayasan/madrasah telah tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu. Sedangkan bantuan fisik berupa pembangunan/rehabilitasi gedung untuk meminimalisir agar tidak banyak terjadi permasalahan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pembuatan juklak/juknis yang rinci yang memuat panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pelaporan; (2) melaksanakan seleksi dan verifikasi proposal yang masuk agar bantuan yang diberikan tepat prosedur dan tepat sasaran; (3) menerbitkan SK penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi tersebut; (4) Penyaluran bantuan/ realisasi anggaran yang dilakukan secara langsung ataupun bertahap sesuai progress pekerjaan oleh konsultan pengawas yang ditunjuk; (5) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan pertanggungjawabn keuangan setelah pelaksanaan pembangunan/ rehab gedung selesai dilaksanakan; (6) Adanya monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh Itjen Kementerian Agama selaku APIP dengan bantuan Kantor Kemenag Kabupaten/ kota terkait untuk memastikan bahwa bantuan yang diterima telah tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu dan siap difungsikan/tepat guna. Untuk memastikan bahwa bantuan yang diterima tidak terjadi permasalahan khususnya berupa pembangunan/

adanya monitoring dan evaluasi dari Itjen Kementerian Agama selaku APIP dengan bantuan Kantor Ke­ menag Kabupaten/kota terkait untuk memasti­ kan bahwa barang yang diterima oleh yayasan/ madrasah telah tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu. rehabilitasi gedung maka diperlukan pengawasan secara berjenjang, terutama oleh Kantor Kemenag Kabupaten/ Kota terkait. Di samping itu diperlukan bantuan pengawasan dari masyarakat agar bantuan yang diterima tidak terjadi penyimpangan dan pihak penerima bantuan seyogyanya terbuka terhadap bantuan yang diterima serta transparan dalam pertanggungjawaban keuangannya.

23

AWAS ! PENUMPANG GELAP BANSOS Oleh: Lili Handajani

Ilutrasi: Basuki Rahmat

Jamak ditemukan pada masa menjelang pemilu distribusi dana bansos dan hibah sering dimanfaatkan sebagai misi terselubung. Tujuan tersebut diselipkan dengan cara pemasangan dan pencantuman atribut atau profil caleg partai sampai tersaji dalam bentuk sambutan dari pihak yang memiliki kepentingan. Ini membuat kesan bahwa dana bansos dan hibah yang diterima berasal dari pribadi atau kelompok berkepentingan.

24

F Tahun 2014, Tahun Politik 2014 sebagai tahun politik, di mana Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi terbesarnya. Tahun ini akan menjadi tahun pertarungan partai politik dalam mempromosikan para jagonya yang akan duduk di kursi legislatif. Berbagai upaya promosi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai macam saluran promosi seperti media massa dan media elektronik. Baliho calon legislatif (caleg) dan bendera partai mulai berjajar sudut jalan. Souvenir bergambar caleg dan logo partai pun mulai disebarkan oleh para tim sukses. Hal tersebut pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian timbul pertanyaan darimanakah sumber dananya? Partai politik selalu mengklaim bahwa dana yang digunakan berasal dari kantong caleg sendiri atau sumbangan para kader dan simpatisan. Pengelolaan dana partai politik sampai saat ini juga belum dapat dipertanggungjawabkan secara benarbenar terbuka, terutama dari besaran dan asal-usul dana yang masuk. Hal ini yang menjadi dasar banyak pihak curiga akan adanya sebagian dana partai yang berasal dari APBN dan diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Di era demokrasi sekarang ini partai politik memperbesar peluang dengan menaruh kadernya menduduki posisi-posisi jabatan politis baik di kementerian/lembaga pemerintah sampai dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Konsekuensinya adalah munculnya oknum-oknum pejabat pengambil kebijakan untuk mencari celah untuk mendompleng bansos mulai dari penganggaran hingga penyalurannya. Di daerah pun setali tiga uang di mana banyak oknum pasangan incumbent yang berusaha bermain dengan bansos demi mempertahankan posisi dan jabatannya. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa pemilu 2014 akan menjadi ajang pendomplengan bansos bagi partai politik berkepen­ tingan. Komisi anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh

Dana bansos dan hibah memiliki daya tarik luar biasa bagi partai poli­ tik terutama pengelo­ laan di tingkat daerah dimana yang unsur pe­ngawasannya cende­ rung lebih longgar

perhatian besar akan permasalahan bansos ini terutama pada pengelolaan keuangan daerah. Sebagai langkah konkretnya pada awal tahun tepatnya pada 6 Januari 2014 KPK mengirimkan surat imbauan kepada seluruh pejabat daerah yang dikirimkan kepada seluruh gubernur yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, yang intinya adalah permintaan KPK kepada seluruh pejabat dan jajarannya untuk mengelola sungguh-sungguh dana bansos dan hibah. Bahwasanya pengelolaan dana hibah dan bansos harus berpegang pada Permendagri No 32 Tahun 2011 yang telah dirubah menjadi Permendagri No 39 Tahun 2012 dimana pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepen­ tingan politik dari unsur pemerintah daerah. KPK juga meminta kerjasama para aparat pengawas internal untuk berperan aktif dalam mengawasi pe­ ngelolaan dan pemberian dana bansos dan hibah. Early warning yang dilakukan oleh KPK bukanlah tanpa dasar, akan tetapi dilandasi adanya kajian yang dilakukan oleh KPK dengan hasil bahwa ada keterkaitan antara

KUS UTAMA

dana bansos dan hibah APBD dengan pelaksanaan pemilukada. Pada kurun waktu 2011-2013 ditemukan kecen­ derungan adanya kenaikan dana hibah setiap menjelang pelaksanaan pemilukada. Ditambah juga dengan banyak terungkapnya kasus pidana korupsi terkait penggunaan dana bansos dan hibah. KPK juga mendapati adanya pergeseran tren dalam penggunaan dana bansos terhadap pilkada, menjadi dana hibah yang memiliki korelasi lebih kuat. Dari data APBD 2010-2013 dan pelaksanaan pilkada 2011-2013, terjadi peningkatan persentase dana hibah terhadap total belanja. Kenaikan juga terjadi pada dana hibah di daerah pada tahun pelaksanaan pilkada dan satu tahun menjelang pelaksanaan pilkada. Kenaikan dana hibah terhadap total belanja pun cukup fantastis. Terdapat daerah yang persentase kenaikannya mencapai 117 kali lipat pada 2011-2012, dan 206 kali lipat pada kurun 2012-2013. Sedangkan dana bansos, mencapai 5,8 kali lipat pada 2011-2012 dan 4,2 kali lipat pada 20122013. Bila dilihat dari persentase dana hibah terhadap total belanja, nilainya juga cukup signifikan. Terdapat sebuah daerah yang anggaran dana hibahnya mencapai 37,07 persen dari total APBD. Seperti diketahui bahwa sebagian besar kepala daerah adalah merupakan kader atau diusung partai maupun koalisi partai politik tertentu. Tentunya bentuk dukungan tersebut tidaklah “gratis”, dan mensyaratkan balas budi. Dana bansos dan hibah memiliki daya tarik luar biasa bagi partai politik terutama pengelolaan di tingkat daerah dimana yang unsur pengawasannya cenderung lebih longgar di masa otonomi. Waspada Penumpang Gelap Bansos Setidaknya terdapat 10 Kementerian yang menterinya menjadi calon legislatif, yaitu Kemenkop dan UKM, Kemenhub, Kemenpora, Kemenkum HAM, Kementan, Kemenkominfo, Kemenakertrans, Kementerian ESDM, kemen­

25

F

KUS UTAMA

terian PDT dan Kemenhut. Belum lagi menteri yang ikut menjadi bakal calon presiden dan bakal calon presiden. Menurut hasil sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjelang pesta demokrasi semakin besar potensi terjadinya penyalahgunaan dana bansos dan hibah. Beberapa modus yang digunakan, diantaranya: Pertama, belanja Bansos yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana dan lainlain. Kedua, saat pemberian Bansos sering muncul atribut Partai. Ketiga, dana bansos diberikan kepada basis pendukung partai atau konstituen menteri yang menjadi caleg. Keempat, acara serah terima Bansos bersamaan dengan kegiatan partai. Kelima, menteri memiliki wewenang yang sangat besar yaitu sebagai Pengguna Anggaran. Menteri dapat menetapkan pedoman umum pengelolaan dan pertanggung jawaban bansos. Menyikapi hal tersebut, Bawaslu mulai aktif memantau penggunaan dana bantuan sosial (bansos) di kementerian, terutama di kementerian yang menterinya menjadi

caleg. Karena di dalam UU 8 Tahun 2012 melarang kampanye caleg menggunakan fasilitas pemerintah seperti menggunakan dana bansos di kementerian. Dalam konteks pengawasan di daerah, terbatasnya daya jangkau pengawasan sering menjadi kendala, sehingga mendorong KPK meminta bantuan institusi pengawasan lainnya seperti APIP daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketika terdapat tren kenaikan dana hibah dan bansos terutama pada daerah yang menjelang dan melaksanakan pilkada. Aparat pengawas eksternal dan internal dibutuhkan sinerginya dalam rangka membantu KPK agar pencegahan penyalahgunaan dapat lebih optimal. Sekarang ini terdapat banyak celah untuk memanfaatkan dana bansos dan hibah di daerah, karena banyaknya musibah bencana alam yang terjadi. Dari segi perundangan, sifat mengeluarkan dana bansos dan hibah bersifat khusus, oleh karenanya sanksi hukumnya apabila berani memperkaya diri dari dana sosial seperti disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, bahwa korupsi saat bencana atau keadaan darurat bisa dituntut

hukuman mati. Memperkaya diri yang dimaksud termasuk memperkaya kelompok atau golongan kepala daerah yang digunakan untuk kepentingan politik. Secara kelembagaan, Bawaslu selaku pihak yang paling berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu telah berinisiatif menggandeng KPK untuk membantu mencegah penyalahgunaan dana bansos dan hibah. Kerjasama Bawaslu dengan KPK merupakan implementasi dari nota kesepahaman dua lembaga untuk memastikan tidak adanya penggunaan anggaran dan fasilitas negara untuk kampanye oleh oknum pejabat yang maju menjadi caleg dalam kampanye. Diharapkan dengan kerja sama yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPK dapat menjadi early warning bagi para pemangku kepentingan dana bansos dan hibah. Semua kembali kepada kita semua selaku masyarakat untuk terus memupuk kepedulian terhadap bangsa ini. Jangan sampai kita menjadi korban pembodohan dari para oknum yang ingin promosi “gratisan”. Bagi kita yang tercerahkan seyogyanya jangan berhenti mengajak dan mengedukasi sekitar agar tidak ada lagi pembodohan masyarakat dengan dalih bansos dan hibah dari pemerintah. Gunung pasir terdiri dari butiran pasir, kumpulan pribadi-pribadi yang peduli dan menjadi kumpulan masyarakat yang peduli akan mampu melakukan perubahan di Negara ini.

sifat mengeluarkan dana bansos dan hibah bersifat khusus, oleh karenanya sanksi hukumnya apabila berani memperkaya diri dari dana sosial seperti disebutkan dalam Pasal 2 UndangUndang Pemberantasan Korupsi, bahwa korupsi saat bencana atau keadaan darurat bisa dituntut hukuman mati. Ilutrasi: Basuki Rahmat

26

Fakta Menarik, menyedihkan dan menjengkelkan tentang Korupsi Seperti kata Teten @tmasduki ,tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa terhadap kekerasan dan hak asasi manusia (HAM). Efek korupsi meninggalkan dampak meluas dan jejak yang sistematis. para koruptor ini sudah menghancur perekonomian negara. This is a treason, and a treason is punished by death. Mengambil kekayaan publik, dg buktibukti cukup, lebih melanggar HAM drpd memberi baju tahanan tersangka korupsi..

Hukuman Tidak Setimpal. Indonesia tidak menerapkan hukuman setimpal untuk para koruptor, tidak berani potong tangan, gantung, atau hukuman mati seperti yang diterapkan di Tiongkok. Mereka tahu pentingnya hukuman demi kemajuan negara. Di Indonesia hukuman minimal penjara untuk koruptor hanya satu tahun saja, dalam UU Tipikor 2001 denda maksimal satu miliar, padahal yang dikorupsi sampai ratusan miliar. Gimana mau jera? Kalau di luar negeri para koruptor mendapatkan hukuman seberat-beratnya tapi di Indonesia justru mendapatkan hukuman seringan-ringannya dan masih dapat discount potongan hukuman (remisi) yang biasanya didapatkan pada peringatan kemerdekaan dan idul fitri. Seperti besan SBY yang dapat remisi tiga bulan. Kalau setiap tahun dapat potongan tiga bulan, sedangkan hukumannya hanya dua tahun, berarti koruptor Cuma di penjara 1,5 tahun. Makanya tidak ada yang menyesal dipenjara. Jangan Lupa, mereka diberi keistimweaan lain, yakni penjara mewah. Anda bisa meyaksikannya hanya dengan mengetik kata kunci “penjara mewah koruptor” di search engine google maupun youtube.

Bayangkan: nilai kasus korupsi yg ditangani #KPK 2004-2011 cukup utk membangun 1,2 juta ruang kelas SD atau 700km jalan raya.. Tahukah Anda: pd 2005 tdk ada tersangka di #KPK berusia 20-40 thn tp pd 2012 ada sembilan tersangka masuk katagori usia muda ini? Tahukah Anda: 25 dr 332 terpidana korupsi pd 2004-2012 bergelar doktor, 147 bergelar master, dan 119 sarjana? #KPK

Tahukah Anda: terpidana korupsi bervariasi dr anggota DPR/DPRD, kepala lembaga/kementerian, duta besar, bupati, walikota, hakim, jaksa? #KPK

Korupsi membuat harga obat lebih mahal, harga daging lbh tinggi, rumah sakit dan gedung sekolah tak bisa dibangun.#Pelanggaran HAM.

Korupsi membuat kursi jabatan diisi orang yg tidak kompeten mengurus kepentingan banyak orang. #Pelanggaran HAM byk orang..

Tahukah Anda: nilai korupsi yg ditangani #KPK 2004-2011 setara dg ongkos pembangunan 2 juta rumah sederhana?

Tahukah Anda: 93 % terpidana korupsi pd 2004-2012 adl laki-laki dan 7% perempuan? #KPK

Tahukah Anda: agama terpidana korupsi pd 2004-2012 adl Islam (236 org), Kristen/Katholik (89 org), Hindu (1), Budha (5)? #KPK

168, 19 Trilyun. Angka tersebut merupakan uang yang hilang dari negara ini dari tahun 2001 – 2012 akibat korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Artinya setiap tahun uang Indonesia yang hilang 13 triliun, se­dangkan menurut Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, uang yang dikembalikan hanya 8,9 persen. Artinya masih ada sekitar 11 trilyun yang hilang setiap tahun. Padahal hutang indonesia mencapai 1.900 trilyun. 22 triliun Korupsi Di Sektor ­Kehutanan .Di luar kasus korupsi yang mengeruk kerugian negara hingga 11 trilyun, ternyata Indonesia juga sangat dirugikan karena korupsi yang terjadi di sektor kehutanan. Bayangkan saja setiap tahun 22 triliun hilang begitu saja dari negara Indonesia ini. Angka dari fakta yang nomor dua dan tiga tentu saja dari hal yang ketahuan, padahal koruptor juga banyak yang lolos. Jika kasus yang lolos 2 triliun saja (padahal pasti lebih banyak kan) Artinya total setiap tahun negara bisa kehilangan uang sekitar 35 triliun.

Relakah jk koruptor menilap dana utk pembangunan pusat olahraga, laboratorium kesehatan, pembangkit listrik, jg pencetakan kitab suci? #KPK Fakta di atas diambil dari Tweet singkat @ BudiSetyarso, redaktur pelaksana TEMPO.

27

F

KUS UTAMA

Ilutrasi: Basuki Rahmat

PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Oleh: Ahmadun

28

Minimalisasi Akrobat (Politik) Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Menjelang pemilu, isu BBS sedikit menarik perhatian kita, karena BBS merupakan salah satu “alat” yang dapat dipakai untuk memikat hati masyarakat.

F

B

elanja Bantuan Sosial (BBS) merupakan salah satu jenis belanja tidak langsung, artinya, pengalokasian sumber daya ke dalam belanja ini tidak didasarkan pada target kinerja yang ­ingin dicapai oleh kementerian/lembaga. Pada prinsipnya, BBS dimaksudkan untuk me­ ningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran untuk BBS didasarkan pada beberapa pertimbangan, misalnya: 1) jumlah kelompok/organisasi kemasyarakatan dan perorangan yang diperkirakan akan menjadi penerima bantuan, 2) prioritas pembangunan setahun ke depan, dan 3) keterkaitan pemberian BBS dengan program/ke­giatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan BBS dialokasikan tidak berdasarkan target kinerja tertentu, maka penentuan besaran (jumlah) dalam anggaran cenderung subjektif. BBS tidak dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi masyarakat secara umum, namun lebih spesifik dan insidentil. Hal ini menyebabkan pengalokasian lebih karena discretionary power yang dimiliki oleh eksekutif dan legislatif, yang pada akhirnya mendapatkan titik temu dalam kesepakatan. Pada praktiknya, BBS direalisasikan oleh eksekutif, dalam hal ini kementerian/ lembaga (K/L). Menjelang Pemilu, isu BBS sedikit menarik perhatian kita, karena BBS merupakan salah satu “alat” yang dapat dipakai untuk memikat hati masyarakat. Namun, karena BBS tidak bisa disalurkan melalui kegiatan, maka yang bisa diberikan adalah bantuan-

bantuan, seperti bantuan pendidikan/ beasiswa, bantuan kepada orga­ nisasi masyarakat/kepemudaan, atau bantuan kepada tokoh masyarakat (perorangan). Alokasi dana bantuan sosial di kementerian/lembaga menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditemukan penyelewengan. Hasil peme­riksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan peme­rintah tahun 2012 menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian belanja bantuan sosial (bansos). Kelemahan itu sudah dimulai sejak penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungja­waban. Bahkan, dalam hasil pemeriksaan tahun anggaran 2012, ditemukan Rp 31,66 triliun bansos yang bermasalah (Kompas, 13/6). Penyimpangan dana bansos nyata di beberapa kasus korupsi yang sedang ditangani Komisi Pembe­ rantasan Korupsi (KPK). Di pihak lain, terdapat beberapa hasil investigasi lembaga masyarakat sipil dalam pe­ n­yaluran dana bansos yang dilaporkan ke KPK, tetapi tak menunjukkan perkembangan apa pun. Penanganan kasus belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang

KUS UTAMA

menetapkan dan menahan tersangka Firdaus Basuni (Mantan Direktur Madrasah) dan Afandi Mukhtar (Sekretaris Ditjen Pendis) menjadi contoh paling konkret betapa dana bansos sangat mudah diselewengkan. Sejak periode pertama pemerintahan, dalam Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PK), tak satu pun instrumen pencegahan korupsi di sektor pengelolaan dana bansos yang digagas. Pada periode kedua juga terlihat ”gagap” dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan dana bansos. Tiga tahun berturut-turut (2011- 2013) telah menghasilkan Inpres Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inpres No 9/2011, Inpres No 17/2011, dan Inpres No 1/2013), tetapi tak satu pun rencana atau aksi yang dikhususkan memperbaiki politik alokasi dana bansos. Padahal, dari aspek kewenangan, pemerintah menjadi regulator tunggal dalam pengelolaan dana bansos. Pemerintah seolah-olah melanggengkan praktik penyelewengan dana bansos. Jamak ditemui bahwa bansos sering digunakan pemimpin kementerian/lembaga/ pemda untuk kepentingan kegiatan politiknya. Pemerintah pusat memberikan diskresi yang begitu besar kepada pemimpin lembaga/kepala daerah menentukan kepada siapa dana bansos diberikan. Padahal, di sinilah letak potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pemimpin kementerian lembaga. Fakta bahwa alokasi bansos yang setiap tahun mengalami peningkatan adalah bukti kuat bahwa instrumen ini

Salah satu aksi terkait penyimpangan Bansos. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Almatiko) menggelar unjuk rasa didepan kantor Kejaksaan Tinggi, Makassar. Rabu (30/10/2013). Aksi tersebut menuntut penuntasan kasus korupsi dan Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Sulsel

FOTO: Tribunnews.com

29

F

KUS UTAMA

FOTO: getty images

sengaja dibuat dan dicitrakan sebagai bantuan untuk masyarakat dengan nama ”bantuan sosial”. Namun, dalam praktiknya, digunakan penguasa untuk kepentingan politiknya. SPIP dalam Proses Perencanaan Anggaran Laporan yang diterbitkan oleh ­Association of Certified Fraud Examiners pada tahun 2002 menunjukkan bahwa pengendalian intern yang kuat merupakan faktor yang paling efektif dalam upaya mengatasi korupsi dibandingkan dengan kamera pengintai (surveillance camera). Selanjutnya dinyatakan masalah remunerasi yang belum memadai merupakan salah satu faktor pembuka kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kesempatan korupsi masih terbuka karena adanya masalah struktural yang belum teratasi se­perti pengendalian sistem intern yang belum efektif dan masalah renumerasi itu sendiri. Keberhasilan pemberantasan korupsi akan terlihat jika seluruh elemen masyarakat terutama para pelaksana tugas konsisten dan memiliki integritas tinggi. Sebab bagaimana pun ba­ iknya manajemen melakukan pengendalian dalam penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan,

30

namun apabila fondasi sumber daya manusianya sebagai pelaksana tidak memiliki integritas, nilai etika, moral, dan akhlak, maka pengendalian intern tidak akan berfungsi dengan efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Dengan kata lain, membangun akhlak sumber daya manusia merupakan bagian integral dalam kerangka membangun sistem pengendalian intern. Maka anggaran pemerintah sebagai anggaran sektor publik harus menca­ kup aspek perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik. Perencanaan anggaran dengan paradigma baru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Anggaran berorientasi pada kepentingan publik. 2. Anggaran disusun dengan pendekatan kinerja. 3. Terdapat upaya untuk mensinergikan hubungan antara Anggaran, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, lembaga pengelolaan keuangan, dan unit-unit pengelolaan layanan publik dalam rangka pembuatan kebijakan. Anggaran harus bertumpu pada tugas dan fungsi kepentingan publik. 1. Anggaran harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (work bettter and cost less). 2. Anggaran harus mampu memberikan transpa­ransi dan akun­ tabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran. 3. Anggaran harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance oriented), baik untuk seluruh jenis pengeluaran maupun

pendapatan. 4. Anggaran harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait. 5. Anggaran harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value for money. Tolok Ukur Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai unit kerja, ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan yang ditentukan oleh tiaptiap daerah dan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Indikator Keberhasilan dapat menggunakan kriteria berikut : relevan, mudah dipahami, konsisten, dapat dibandingkan, dan andal (reliable). Metode dan Pendekatan Perencanaan Anggaran Reformasi manajemen keuangan de­ ngan sistem pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi pemerintahan yang baru memungkinkan pembuat keputusan memperoleh informasi yang memadai untuk membuat keputusan manajerial yang lebih rasional. Proses legislatif menyusun pokokpokok pikiran mengenai arah dan kebijakan umum anggaran berdasarkan dua pendekatan, sedangkan peme­ rintah dalam menyusun pokok pikiran

F

KUS UTAMA

FOTO: getty images

FOTO: Merdeka.com

mengenai arah dan kebijakan umum anggaran berdasarkan lima pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang penting adalah evaluasi kinerja masa lalu, rencana strategis, dan penjaringan aspirasi masyarakat. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan manajemen yang terintegrasi dan strategis menuju keberhasilan organisasi. Pendekatan terintegrasi ini sangat concern terhadap hal-hal berikut : perencanaan, komunikasi, input, output, dan outcome, pengukuran kinerja dan review, kepentingan customer dan stakeholder, Sustainable development (pembangunan yg berkelanjutan), Etika (penghargaan individu, saling menghormati, prosedur yang tidak memihak dan transparan) Sistem pengelolaan keua­ ngan yang baru menunjukkan adanya kewajiban Pemerintah memberikan pertanggungjawaban yang meliputi menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada yang berhak. Mekanisme ini memungkinkan pihak terkait memperoleh informasi sebagai dasar evaluasi dan mengidentifikasi masalah kritis yang dihadapi dan memberi alternatifalternatif pemecahan masalah. Juga dapat menghasilkan dan memberikan informasi sebagai dasar pembuatan

keputusan yang rasional dan memungkinkan dilaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Tahap kedua dalam penyusunan anggaran adalah perumusan strategi dan prioritas anggaran. Mekanisme perumusan strategi dan prioritas anggaran meliputi hal-hal berikut. 1) Identifikasi permasalahan dan isu-isu kritis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam arah dan kebijakan umum anggaran, 2) Perumusan berbagai alternatif strategi untuk menyelesaikan masalah dan isu kritis, 3) Identifikasi hambatan-hambatan untuk melaksanakan berbagai alternatif strategi, 4) Penentuan prioritas strategi untuk penyelesaian masalah dan isu kritis dalam pencapaian arah dan kebijakan umum anggaran, dan 5) Penentuan tindakan utama atas dasar sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Dalam menentukan strategi dan prioritas anggaran digunakan kriteria berikut: 1) Kemampuan fungsi dan program untuk mencapai arah dan kebijakan umum anggaran, 2) Kemampuan program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diterapkan, 3) Kemampuan program dalam memenuhi

Mekanisme ini me­ mungkinkan pihak terkait memperoleh informasi sebagai dasar evaluasi dan mengi­ dentifikasi masalah kritis yang dihadapi dan memberi alternatifalternatif pemecahan masalah. aspirasi masyarakat, dan 4) Kemampuan program dalam pendanaan. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong upaya di berbagai negara untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran negara. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, antara lain: Pertama, Teknik Anggaran Kinerja (Performance Budgeting). Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan karena tidak adanya tolok ukur yang dapat digu-

31

F

KUS UTAMA

nakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pela­ yanan publik. Pendekatan ini sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik analisis antara biaya dan manfaat. Sistem penganggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur orga­nisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. Kedua, Zero Based Budgeting (ZBB). Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ZBB dapat menghilangkan kelemahan pada konsep incrementalism dan line item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero base). Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB, seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal-hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari

32

struktur anggaran, atau mungkin juga muncul item baru. Ketiga, Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS). PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya pada alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah sangat terbatas jumlahnya, sedangkan tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaan tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan bernegara secara keseluruhan. PPBS memberikan kerangka untuk membuat pilihan tersebut. Pendekatan baru dalam sistem anggaran negara tersebut menurut Mardiasmo, dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut: komprehensif/ komparatif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan urutan prioritas, analisis total cost and benefit (termasuk opportunity cost), berorientasi pada input, output, dan outcome, bukan sekedar input, adanya pengawasan kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang penyusunannya menggunakan pendekatan “bottom-up budgeting”. Anggaran merupakan komitmen antara pimpinan dengan pelaksana. Dengan demikian, anggaran berbasis kinerja ini dapat memacu pelaksana untuk beraktivitas secara optimal dan atau berperilaku sebagaimana yang diharapkan. Anggaran tersebut dapat meminimalkan pihak-pihak yang

Anggaran berbasis kinerja merupakan ang­ garan yang penyusu­ nannya menggunakan pendekatan “bottom-up budgeting”. Anggaran merupakan komitmen antara pimpinan de­ ngan pelaksana. De­ ngan demikian, angga­ ran berbasis kinerja ini dapat memacu pelak­ sana untuk beraktivitas secara optimal dan atau berperilaku sebagaima­ na yang diharapkan. berkepentingan dalam memainkan akrobat anggaran BBS (Belanja Bantuan Sosial) dengan membuat kriteria dan syarat yang rigid (kaku). Proses perencanaan anggaran dalam sistem anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penjaringan aspirasi masyarakat dan perencanaan strategis. Sistem anggaran baru memberikan desentra­lisasi urusan anggaran dan menggunakan pendekatan manajemen yang terpadu. Hal penting lainnya bahwa sistem ini memungkinkan pemerintah merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sistem anggaran berbasis kinerja menuntut pemerintah kreatif untuk menggali dan memanfaatkan potensi secara optimal untuk kemajuan. Perencanaan strategis juga memungkinkan pemerintah menegakkan akuntabilitas (pengukuran kinerja), pelaksanaan rencana, pemantauan pelaksanaan, dan penyediaan umpan balik untuk masyarakat sehingga ada perubahan yang positif di berbagai bidang secara terus-menerus. Sistem anggaran ini diharapkan dapat mendorong tercapainya misi pengelolaan keuangan dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya serta meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

F

KUS UTAMA

FOTO: mobile-cuiseine.com

P

elaporan keuangan peme­ rintah seharusnya menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Pencatatan belanja bantuan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10, merupakan panduan untuk menyelaraskan persepsi dan menghapus berbagai permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana belanja bantuan sosial. Bentuk belanja bantuan Sosial yang disalurkan terdiri atas: (1) uang. (2) barang; dan/atau. (3) jasa. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang yang digunakan oleh penerima bantuan sosial untuk pengadaan barang dan/ atau jasa, dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan sosial secara swakelola. Belanja bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada pegawai

SISTEM AKUNTANSI BELANJA BANSOS Oleh: Yanis Naini

negeri terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pegawai negeri. Contohnya adalah beasiswa yang diberikan oleh suatu kementerian kepada pegawainya untuk mengikuti pendidikan di sebuah universitas atau beasiswa yang diberikan kepada pegawai instansi pemerintah lainnya untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan. Belanja bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang terkena risiko sosial. Contohnya adalah pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana, termasuk didalamnya pegawai

negeri yang menjadi korban bencana. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa, dilaksanakan melalui pe­nyaluran barang dan/atau jasa kepada penerima bantuan sosial yang pe­ngadaan barang dan/atau jasanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang pada saat pembelian tidak ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima bantuan sosial tetapi sebagai aset instansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.

33

F

KUS UTAMA

Demikian juga belanja barang untuk kepentingan kegiatan instansi pemerintah tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Pengakuan dan Pencatatan Belanja Bantuan Sosial Pengakuan Belanja Bantuan Sosial, sesuai dengan Paragraf 31 Buletin Teknis Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dengan demikian, bantuan sosial sebagai kelompok belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran belanja bantuan sosial tersebut dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Disamping itu, belanja bantuan sosial diakui apabila memenuhi pengertian dan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengakuan tersebut, jurnal yang dilakukan untuk mencatat belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut :

Sosial dalam bentuk uang 1 Belanja Pemerintah Pusat Satuan Kerja (K/L)

Bendahara Umum Negara (BUN)

Kas Umum Negara Sosial dalam bentuk Barang 2 Belanja Pemerintah Pusat Satuan Kerja (K/L)

Bendahara Umum Negara (BUN)

Kas Umum Negara Apabila barang tersebut belum diserahkan kepada penerima, maka harus dibuat jurnal untuk mencatat persediaan atas barang tersebut sebagai berikut:

Persedian Cadagan Persediaan

34

F

KUS UTAMA

Sosial dalam bentuk Jasa 3 Belanja Pemerintah Pusat Satuan Kerja (K/L)

Bendahara Umum Negara (BUN)

Kas Umum Negara

Pengukuran, Penyajian dan ­Pe­ngungkapan Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial disajikan pada LRA sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Paragraf 18 (a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, yaitu persediaan disajikan sebesar: (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. (2) Biaya standar apabila diproduksi sendiri. (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya. Penyajian dan pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut: Pertama, disajikan sebagai pengeluaran belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja bantuan sosial merupakan bagian dari belanja operasi. Bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang disajikan pada LRA sebesar nilai bantuan sosial yang direalisasikan dengan memperhitungkan seluruh belanja yang terkait dengan aktivitas pemberian belanja bantuan sosial tersebut. Kedua, disajikan sebagai persediaan di neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan. Bantuan sosial berbentuk

barang yang belum diserahkan kepada pihak pene­rima harus disajikan sebagai persediaan di neraca. Utang belanja bantuan sosial disajikan dalam kelompok kewajiban atas jumlah belanja bantuan sosial yang belum dibayarkan/ di­serahkan padahal seharusnya sudah dibayarkan diserahkan. Piutang belanja bantuan sosial disajikan atas kelebihan pemberian bantuan sosial yang akan dikembalikan oleh penerima bantuan sosial. Ketiga, disajikan sebagai utang di neraca atas komitmen belanja bantuan sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan. Disajikan se­ bagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial

Jendela Kemenag Siapkan 143M Bansos Pesantren dan Diniyah Lebih dari 143 miliar anggaran telah disiapkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk program bantuan sosial pondok pesantren, pendidikan diniyah, dan pendidikan Al-Quran. Rincian program tersebut bahkan

yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima keempat, Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi tambahan tentang belanja dan aset bantuan sosial yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya: (1) Rincian bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial. (2) Rincian bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama. (3) Persediaan untuk bantuan sosial yang akan diberikan. (4) Rincian pengelua­ ran dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. (5) Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk full disclosure.

sudah diupload di website Kemen­ terian Agama (http://kemenag.go.id/file/file/ InfoPenting/tqjh1395193835.pdf) sehingga masyarakat mudah untuk mengakses dan mengetahuinya. Program bansos Dit PD Pontren untuk tahun anggaran 2014 ini terdiri dari 42 item. Program bantuan itu mencakup penguatan kelembagaan pesantren dan pendidikan diniyah, peningkatan kapasitas tenaga pengajar, beasiswa santri, dan lainnya. (kemenag.go.id)

35

F

KUS UTAMA

Belanja Bantuan Sosial selain memenuhi indikator kinerja utama yakni tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat jumlah, tepat bentuk bantuan, tepat penerima (sesuai kriteria) juga diharapkan tepat pengakuan, pencatatan, penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah sehingga tercipta transparansi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dareah (APBN/D).

Jendela

Menag: Bantuan Madrasah Tak Boleh Berbentuk Uang Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan bantuan untuk madrasah yang rusak akibat bencana alam atau pun bangunan sarana pendidikan lainnya tidak boleh berbentuk uang tunai guna menghindari fitnah. “Jangan sampai pula nanti dikesankan untuk kebutuhan lain jika diterima dalam bentuk uang,” katanya ketika memberi sambutan pada penyerahan bantuan pembangunan kembali MTs Al Husen, Desa Tanjung Teja, Serang dan MA Cisampih, Desa Cisampih, Serang, Rabu (19/03). Hadir pada kesempatan itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ace Saefuddin, Direktur Pendidikan Madrasah Nurcholis Setyawan, dan perwakilan Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaan Ibadah Haji (BPIH). Bantuan bagi madrasah itu sendiri berasal dari 17 BPS BPIH dengan nilai total Rp2 miliar. Menag menjelaskan bantuan sebesar

36

itu diberikan untuk 100 madrasah yang rusak akibat letusan Gunung Kelud, korban banjir di Jakarta dan madrasah yang roboh di daerah Banten. “Ini bantuan tidak berupa uang, tapi berupa perbaikan langsung. Syukur, bangunan yang rusak lainnya juga diperbaiki,” harap Menag. Mengapa bantuan itu tidak dalam bentuk uang tunai, Menag mengatakan hal itu untuk menghindari fitnah. “Bisa juga diselewengkan untuk biaya nikah,” kata Menag yang disambut tawa hadirin. Sebelumnya, pimpinan yayasan Al Husen, Ahmad Haedir, menyatakan bangunan lembaga pendidikan yang dipimpinnya roboh pada 7 Maret lalu, bersamaan waktu Salat ­Jumat, namun tidak ada santri yang menjadi korban karena sudah dipulangkan lebih awal. Haedir menyampaikan apresiasi atas dukungan Menag yang demikian cepat dalam menya­

lurkan bantuan sehingga madrasah segera dapat berdiri kembali. Dalam kesempatan itu, Menag juga menjelaskan bantuan untuk sarana pendidikan yang rusak akibat bencana alam dan lainnya diambil dari konsorsium BPS BPIH. “Bukan dari APBN, karena jumlahnya sangat terbatas. Ini karena kepedulian kalangan perbankan, termasuk juga bantuan dana pendidikan lainnya sudah disalurkan beberapa waktu lalu,” katanya. Dana haji yang tersimpan di sukuk kini sudah mencapai Rp30 triliun dan yang tersimpan di sejumlah BPS BPIH mencapai Rp40 trilun. Ke depan, bukan hanya bantuan untuk pendidikan dan beasiswa, tetapi perbaikan pelayanan jamaah haji pun ditingkatkan, di antaranya memberi bantuan mukenah secara cuma-cuma. “Kalau dulu kan pemberian batik secara gratis,” katanya.

PENGAWASAN

Ilutrasi: Basuki Rahmat

S

ecara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional departemen, lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan sistem pengendalian intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Di lingkungan pemerintahan, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh

pimpinan (pimpinan lembaga) dan manajemen secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan pemerintah/ organisasi yang secara umum dibagi kedalam tiga kategori, yaitu : 1. Efektifitas dan efisiensi operasional lembaga pemerintah 2. Pelaporan k euangan yang handal. 3. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi :

Oleh: Agus Susanto

Sistem KENDALI InternAL

SARANA MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI 37

FOTO: Fotolia.com

•

•

•

Pimpinan lembaga atau organisasi dan manajemen mendapat pemahanan akan arah pencapain tujuan lembaga, dengan meliputi pencapaian tujuan atau target lembaga, termasuk juga kinerja, pelayanan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan keamanan sumber daya (aset) lembaga. Laporan kuangan yang dilaporkan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan ekstern maupun intern. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga/organisasi sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya.

Struktur Pengendalian Intern Sruktur pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu : 1. Lingkungan Pengendalian. Merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi : integritas, nilai etika, kompetensi personil perusahaan, Falsafah Manajemen

38

dan gaya operasional, cara mana­ jemen di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan personil, serta, arahan yang diberikan oleh pimpinan lembaga 2. Penilaian risiko. Identifikasi dan analisa atas risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu mengenai penentuan “bagaimana risiko dinilai untuk kemudian dikelola”. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi risiko baik internal maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilain risiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya. 3. Aktivitas Pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mengarahkan manajemen hendaknya dilaksanakan. Aktivitas pengendalian hendaknya dilaksanakan dengan menembus semua level dan semua fungsi yang ada di lembaga/organisasi tersebut. Meliputi : aktifitas-akti-

fitas persetujuan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, inspeksi atas kinerja operasional, keamanan sumberdaya (aset), pemisahan tugas dan tanggung jawab. 4. Informasi dan Komunikasi. Menampung kebutuhan lembaga/ organisasi di dalam mengidentifikasi, mengambil, dan mengkomukasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Di dalam lembaga(organisasi), Sistem informasi merupakan kunci dari komponen pengendalian ini. Informasi internal maupun kejadian eksternal, aktifitas, dan kondisi maupun prasyarat hendaknya dikomunikasikan agar manajemen memperoleh informasi mengenai keputusan-keputusan/kebijakan yang harus diambil, dan untuk tujuan pelaporan eksternal. 5. Pengawasan. Pengendalian intern seharusnya diawasi oleh manajemen dan personil di dalam lembaga/organisasi. Ini merupakan

PENGAWASAN kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit di dalam lembaga(organisasi), juga dipandang sebagai pengawasan seperti aktifitas umum manajemen dan aktivitas supervise. Adalah penting bahwa defisiensi pengendalian intern hendaknya dilaporkan ke atas. Dan pemborosan yang serius seharusnya dilaporkan kepada manajemen puncak dan pimpinan. Kelima komponen ini terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. Sistem Pengendalian Internal terjalin dengan aktifitas opersional lembaga. Istilah-istilah penting dalam Pengendalian Intern 1) Kondisi Terlaporkan (Repor­table Condition) Istilah lainnya adalah Defisiensi Signifikan, kedua istilah ini dipergunakan dalam mendefinisikan suatu kondisi yang defisiensi secara signifikan di dalam rancangan atau operasional atas pengendalian intern yang mempengaruhi kemampuan lembaga/organisasi dalam melakukan pencatatan, proses mengkompilasi dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen di dalam laporan keuangan lembaga atau organisasi. 2) Kelemahan Material (Material

Weakness) Didefinisikan sebagai kondisi yang terlaporkan dimana rancangan atau opersional dari salah satu atau lebih pengendalian intern-nya tidak mampu mengurangi atau menurunkan suatu risiko ringan atau salah penyajian yang disebabkan oleh kesalahan atau penggelapan yang jumlahnya relatif material kaitannya dengan laporan keuangan yang jika di audit akan dapat ditemukan, akan tetapi tidak terdeteksi dalam periode yang sama oleh pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan secara normal. 3) Kompensasi Pengendalian (Compensating Control) Ada beberapa lembaga/organisasi yang karena skala usahanya memang termasuk kecil, mengakibatkan lembaga tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengendalian intern yang sederhana sekalipun (misalnya : pemisahan tugas atau fungsi). S­ angat penting bagi manajemen untuk melakukan kompensasi terhadap bagian yang pengendaliannnya lemah atau tidak dapat berjalan untuk suatu kurun waktu tertentu. Dalam hal internal manajemen telah melakukan kompensasi untuk menutupi kelemahan pengendalian tersebut, internal auditor seharusnya tidak melaporkan kelemahan tersebut sebagai material weakness, bahkan reportable condition sekalipun, hendaknya disesuaikan dengan sekala lembaga/organisasi.

http://news.okezone.com/read/2013/12/03/339/906662/indonesia-duduki-peringkat-ke-114-negara-terkorup

4) Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern. Penting untuk dipahami bahwa : Sistem Pengendalian Intern yang efektif tidak memberikan jaminan absolut akan tercapainya tujuan organisasi. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa sitem pengenda­lian yang handal tidak bisa mengubah manajer yang buruk menjadi bagus. Akan tetapi Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif pula. Sistem pengendalian intern yang efektif bukan jaminan kesuksesan bahkan kelangsu­ngan hidup suatu oraginisasi sekalipun. Sistem pengendalian intern berfungsi sebagai pengatur sumberdaya yang telah ada untuk dapat difungsikan secara maksimal guna memperoleh pengembalian (gains) yang maksimal. Suatu sistem handal macam apapun selalu memiliki celah kelemahan. Sistem pengendalian intern pun bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya dengan mengeksploitasi kelemahannya. Maka itu, semua pihak di dalam lembaga/organisasi bertanggung jawab terhadap efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Jendela

Indonesia Peringkat Ke-114 Negara Korup Peringkat korupsi Indonesia di dunia masih belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Menurut studi Transparency International, pemuncak peringkat tidak korup adalah negaranegara Skandinavia. Jerman termasuk kelompok atas negara tak korup, sementara Indonesia di peringkat 114 dari 177 negara. Transparency Internasional melansir Corruption Perception Index (CPI) dalam rentang 0-100. 0 Berarti sangat korup, sedangkan 100 sangat bersih. Di tahun 2012 dan 2012

Indonesia mendapat CPI 32, nilai buruk. “Skor CPI Indonesia 2013 Indonesia tidak beranjak dari skor 2012, yaitu 32,” ungkap Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia, Dadang Trisasongko, di Sekretariat TI Indonesia, Jakarta. Dadang menambahkan, pada 2012 Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara, sedangkan di tahun 2013, peringkat Indonesia turun menjadi 114 dari 177 negara. Menurutnya, skor CPI Indo-

nesia selama dua tahun, diukur dari efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Upaya penegakan hukum di bidang korupsi politik dan korupsi di sektor strategis justru menguak tabir stagnasi tersebut,” pungkasnya. Di Indonesia hari anti korupsi diperingati hanya satu hari selama satu tahun. Sisanya mungkin layak disebut hari korupsi. Nyaris tak ada satu pun pengadaan barang jasa, bantuan sosial, hingga proyek yang lepas dari korupsi.

39

PENGAWASAN

FOTO: accountancyage.com

MENYONGSONG

PENERAPAN

E-audit DI KEMENAG Oleh: Fakhrurozy

40

B

aru-baru ini, Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Moch Jasin menggelorakan perlunya penerapan Electronic-Audit (E-audit) di lingkungan Kementerian Agama. Menurutnya, audit berbasis sistem elektronik di Kementerian Agama dinilai lebih efektif, efisien dan praktis, mengingat cakupan satuan kerja yang bakal diaudit di lingkungan Kemen­ terian Agama begitu luas. “Ke depan semakin banyak tuntutan. Maka sedapat mungkin kita merubah cara kerja yang konvensional menjadi yang tidak selalu konven-

PENGAWASAN

sional, yang tidak berbasis IT harus kita mulai pakai IT. Itu untuk menciptakan E-Governance menyangkut banyak hal,” terang M.Jasin. (www.itjen. kemenag.go.id, Kamis (13/1/2014). E-audit merupakan inovasi baru yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka efektivitas kinerja untuk menjalankan fungsi dan perannya selaku pengawas eksternal pemerintahan. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 BPK perlu memperbesar dan mengembangkan kapasitas kelembagaan sekaligus memaksa BPK

menjadi lebih ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan audit. Hal ini dapat tercapai manakala BPK dapat menghasilkan hasil audit sesuai de­ ngan kebutuhan stakeholders, sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi. E-audit diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan utama yang dihadapi BPK antara lain sumber daya yang terbatas, kesulitan mendapatkan data empiris serta sebagian besar data dan laporan masih dilakukan secara manual. Kendati regulasi tentang egovernance sudah lama diperkenalkan di Indonesia namun demikian sistem tunggal yang dapat meng-cover semua permasalahan tersebut belum ada. Jenis audit yang diterapkan BPK dalam E-audit adalah audit laporan keuangan dengan alasan: Pertama, pelaporan keuangan cukup dipahami oleh entitas pemerintah, baik kementerian/lembaga di pusat maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kedua, penyusunan laporan keuangan sudah diatur dengan mekanisme yang terstruktur dan didukung dengan sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi informasi. Ketiga, penerapan sistem informasi menghasilkan struktur data yang relatif seragam sehingga memudahkan proses link and match data. Keempat, ketersediaan data yang dibutuhkan akan terjamin karena data yang dihasilkan dalam rangka pertanggungjawaban anggaran dan penyusunan laporan keuangan merupakan data yang diatur secara eksplisit dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani auditi. Konsep E-audit Auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta me­ laporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Sementara, definisi e-audit tidak jauh berbeda. Hanya saja proses poengumpulan bukti, serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang

dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berbentuk hard copy melainkan berbentuk file data komputer. E-audit memiliki beberapa tahapan dalam konsep awalnya. Pertama, auditi menyiapkan data yang dibutuhkan melalui portal e-audit. Kedua, Command Center mengakses data tersebut melalui portal E-audit. Ketiga, software aplikasi digunakan untuk menganalisa data yang selanjutnya akan diunggah ke database BPK. Keempat, selama kegiatan piloting, Tim Pengkaji dan Perencana melakukan aktivitas koordinasi, monitoring, dan evaluasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Kelima, tim audit mengakses data yang terdapat di pusat data dan melakukan prosedur pengujian sesuai dengan program pemeriksaan. Keenam, tim audit mengajukan permintaan data tambahan (query data) yang diperlukan kepada Command Center. Ketujuh, tim audit melakukan prosedur konfirmasi, klarifikasi, rekonsiliasi dan verifikasi atas temuan ketidaksesuaian data dan kelemahan sistem pengolahan data entitas. Kedelapan, setelah selesai melakukan proses pekerjaan lapangan, tim audit menyusun temuan audit dan laporan hasil audit untuk kemudian menyampaikannya ke Command Center agar diunggah di Pusat Data. Kesembilan, auditi dapat mengakses temuan/laporan audit dan berkomunikasi dengan auditor BPK melalui portal e-audit. Peran Kemenag dalam E-audit E-audit pada dasarnya tidak terlepas dari metode audit secara konvensional, karena e-audit hanya memberikan kemudahan-kemudahan pada beberapa tahapan audit. Karena itu, persiapan yang mesti dilakukan oleh Kementerian Agama tentu tidak boleh meninggalkan persiapan-persiapan seperti yang telah dilaksanakan pada pemeriksaan Laporan Keuangan secara konvenisonal. Hanya saja ada beberapa hal tambahan yang perlu diperhatikan. Nah, peran Kementerian Agama dalam konsep awal e-audit untuk audit laporan keuangan adalah sebagai auditi, sehingga fokus utama

41

PENGAWASAN yang harus dipersiapkan terkait tahapan persiapan data dan akses temuan audit. Pada tahapan persiapan data, yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Agama adalah cakupan audit yang dibuat dalam sistem. Menurut hemat saya, setidaknya terdapat enam cakupan audit yang terdapat dalam sistem yang perlu diterapkan di Kementerian Agama terkait e-audit, khususnya di tingkat Eselon I Pusat. Pertama, pemerintah pusat mengalokasikan APBN kepada kementerian/lembaga. Kedua, realisasi belanja kementerian yang dialokasikan pemerintah pusat. Ketiga, realisasi pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian yang ditargetkan pemerintah pusat. Keempat, penyetoran pajak pusat oleh Kementerian Agama yang dipungut untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas beban APBN. Kelima, penggunaan barang milik negara oleh kementerian/lembaga yang dimiliki pemerintah pusat. Keenam, laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian/lembaga kapada peme­ rintah pusat dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, yang diharuskan dilakukan oleh Kementerian Agama, menurut hemat saya, pembenahan terhadap datadata yang menjadi objek pemeriksaan dalam e-audit, baik dalam validitas data, kelengkapan data, maupun penyelesaian permasalahan yang ada.

Lantaran e-audit merupakan sebuah konsep link and match, Kementerian Agama yang memiliki banyak satuan kerja di bawah, harus menghindari adanya missing link dan miss match data, baik antara satu unit kerja de­ ngan unit kerja terkait maupun dari segi entitasnya, yaitu akun, pos, dan lain sebagainya. Selain terfokus pada cakupan audit dalam sistem yang merupakan faktor internal sistem, Kementerian Agama perlu melakukan upaya-upaya terkait faktor eksternal sistem. Secara umum, terdapat beberapa permasalahan dasar terkait penerapan E-Governance di Indonesia (Rokhman : 2008) yang dapat digunakan oleh Kemen­ terian Agama sebagai upaya persiapan, yaitu masalah sumber daya manusia dan infrastruktur. Persiapan staf yang kompeten dalam teknologi informasi dan memahami kerja sistem dalam eaudit serta pembenahan infrastruktur sebagai sarana pengaplikasian sistem e-audit sebagai salah satu bentuk upaya persiapan. Fokus berikutnya yang mesti menjadi perhatian Kementerian Agama pada tahapan e-audit adalah akses temuan audit. Pada tahapan tersebut, Kementerian Agama dapat mengakses Laporan Hasil Audit dan berkomunikasi dengan auditor BPK, mengirimkan jawaban penyele­saian Tindak Lanjut rekomendasi BPK, serta memantau status penyelesaian temuan

pemeriksaannya melalui portal e-audit. Karena proses timbal balik informasi melalui portal e-audit sehingga yang perlu mendapat perhatian adalah proses pengiriman informasi dari pihak Kementerian Agama ke auditor BPK. Persiapan penunjukan pihak yang bertanggungjawab dalam akses dan pengiriman informasi, ketepatan pemberian tanggapan atas temuan audit, dan kebenaran jawaban penyelesaian tindak lanjut harus menjadi perhatian utama, karena proses tersebut menggunakan sebuah sistem, sehingga kesalahan pemberian informasi akan tetap menjadi report yang tersimpan dalam portal BPK. Kesimpulan Peran Kementerian Agama dalam konsep awal e-audit untuk audit Laporan Keuangan adalah sebagai auditi sehingga fokus utama yang mesti dipersiapkan terkait tahapan-tahapan persiapan data dan akses temuan audit. Hal-hal yang mesti dilakukan adalah pembenahan terhadap datadata yang menjadi obyek pemeriksaan dalam e-audit, baik kevalidan data, kelengkapan data, maupun penyelesaian permasalahan yang muncul. Selain itu, fokus Kementerian Agama pada tahapan e-audit adalah akses temuan audit. Saatnya, Kementerian Agama mengaplikasikan penerapan e-audit saat ini !

Jendela

Kemenag Siapkan 59M untuk Peningkatan PAI SD-SMA Lebih dari 59 miliar telah dialokasikan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendis Kemenag RI untuk program bantuan sosial peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dari SD sampai SMA. Dari data resmi yang diterima Pinmas, Rabu (26/03), diketahui bahwa program bantuan sosial itu mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta peningkatan kapasitas tenaga

42

pengajar dan pengawas PAI. Untuk penguatan kelembagaan misalnya, telah disediakan anggaran untuk bantuan sarana dan prasarana seperti: alat peraga (300juta), sarana ibadah (5,3M), dan pengembangan PAI unggulan (3,5M). Untuk peningkatan kualitas pembelajaran, telah disiapkan bantuan kegiatan ekstrakurikuler siswa PAI (900juta), MGMP PAI (1,5M), Gebyar PAI (350juta), dan pesantren kilat (600juta). Untuk guru PAI, tersedia bantuan pen-

ingkatan kualifikasi S1 sebesar 33,5M bagi lebih dari 5.000 guru. Tersedia juga bantuan peningkatan kualifikasi S2 sebesar 3,1M bagi 100 guru PAI. Adapun untuk pengawas PAI, telah disiapkan program peningkatan mutu tenaga pengawas untuk 400 orang dengan total bantuan lebih dari 3M. Sedangkan untuk bantuan peningkatan kualifikasi S2 calon pengawas PAI, telah dialokasikan 7M untuk 400 orang. (kemenag.go.id)

PENGAWASAN

Itjen Sebagai Penjamin Mutu P

ada beberapa kesempatan Irjen sering menyampaikan tugas Itjen yakni berperan sebagai quality assurance, consulting partner, early warning system, dan strenghtening of public services.” Itjen akan fokus pada tiga prioritas, yaitu program pendidikan yang memiliki anggaran besar, program perencanaan satuan kerja, dan laporan keuangan,” tegas Irjen (10/2/2014) Dalam PMK ini disebutkan juga bahwa alokasi bansos berdasarkan RKA-KL Kementerian negara/lembaga, maka konsekuensinya lembaga harus menyusun rencana pemberian bantuan sosial sebelum APBN disahkan, oleh karena itu lembaga pengawasan dapat dilibatkan dalam rencana pemberian bansos sebagai langkah preventif agar pelaksanaan bansos benar-benar se­suai dengan kebutu-

(QUALITY ASSURANCE) DALAM PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Oleh: Mohamad Fitri

han dan itjen dapat dengan maksimal menjalankan perannya sebagai quality assurance dalam kegiatan Kementerian Agama. Pengertian quality assurance Dalam wikipedia disebutkan bahwa pengertian quality assurance adalah sebuah cara untuk menghindari kesalahan dan menghindari problem ketika produk atau kegiatan diberikan kepada pelanggan atau stakeholder. Quality assurance dilaksanakan sebelum produk dikeluarkan untuk memastikan semua sudah sesuai dengan spesifikasi dan tujuannya, dengan memvalidasi banyak sampel agar hasilnya baik dan berfungsi sesuai harapan. Quality assurance harus memenuhi 2 unsur yakni quality sistem dan quality control; QA = QS + QC. QA dalam organisasi pemerintah

dimaksudkan agar kegiatan yang akan dilaksanakan dipastikan berjalan baik, sesuai prosedur dan dipastikan tidak ada penyimpangan dan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah dalam QS berupa pengukuran yang sistematik, comparison with a standard (membandingkan dengan standar), monitoring of processes (memonitor proses) dan langkah-langkah dalam menghindari kesalahan dan QC yang fokus pada hasil yang maksimal (QC which is focused on process outputs). Two principles included in QA are: “Fit for purpose”, the product should be suitable for the intended purpose; and “Right first time”, mistakes should be eliminated. Kaoru Ishikawa, ahli di bidang penjaminan kualitas, mendefinisikan Penjaminan Kualitas sebagai kegiatan

43

PENGAWASAN Masyarakat berebut dan berdesakkan dalam proses menerima distribusi bansos. Di belahan lain Indonesia, khususnya di kota besar, masyarakat berdesakan sekedar untuk mendapatkan gadget terbaru di Mal.

untuk memastikan kualitas dalam suatu produk sehingga pelanggan dapat membelinya dengan kepuasan. Di dalam ISO 9000, penjaminan kualitas dijabarkan sebagai berikut: Quality Assurance is a set of activities intended to establish confidence that quality requirements will be met. QA is one part of quality management. ­Menurut Wikipedia, dijelaskan sebagai berikut: Quality assurance, or QA for short, refers to a program for the systematic monitoring and evaluation of the various aspects of a project, service, or facility to ensure that standards of quality are being met. ISO mendefinisikan penjaminan kualitas sebagai semua kegiatan yang terencana dan sistematis yang diterapkan dalam sistem kualitas dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa kegiatan organisasi akan memenuhi persyaratan kualitas Jika diterapkan dalam pembuatan sepeda motor sebagai contoh maka bagian quality assurance yang harus memastika bahwa sepeda motor yang dikeluarkan untuk dipasarkan harus dipastikan dapat berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah dan kerusakan sedikitpun. Quality assurance dalam pemberian bantuan sosial. Itjen sebelum kegiatan dilaksanakan dan dalam proses pelaksanaan itjen ikut berperan menentukan. Maka pentingya audit perencanaan menjadi mutlak yang perlu segera direalisasikan, sehingga peran Itjen bukan hanya pemadam kebakaran, hanya melaksanakan post audit tidak pernah audit

44

di awal atau audit perencanaan. Ada beberapa kriteria dalam pemberian bansos yang sering dilalaikan oleh para pemegang kebijakan, yakni prinsip bansos yang tidak terus menerus, maka penerima bansos seharunya bukan hanya itu-itu saja, bukan selalu ditempat yang sama yang sebe­narnya tidak masuk prioritas, dan tidak mendesak membutuhkan bansos. Untuk menghindari pemberian bansos yang salah sasaran, merupakan keharusan adanya kriteria penerima bansos yang dibuat detial dan secara tegas dilaksanakan dan dibuat dalam bentuk kebijakan atau SK oleh KPA/PA, sehingga yang masuk dalam seleksi penerima bansos hanyalah yang benar-benar memenuhi syarat dan kriteria dan tersusunlah data penerima bantuan yang benar-benar membutuhkan dan diyakini tepat guna. Itjen seyogyanya dapat berperan sebagai quality assurance dalam pemberian bansos kepada stakeholder di daerah. Namun jika karena ke­ terbatasan jumlah SDM Itjen, maka setiap unit organisasi agar memiliki tim qua­lity assurance. Dalam struktur organisasi Kementerian Agama ada 10 unit eselon I dan hampir semua ada anggaran belanja bantuan sosial. Anggaran bansos jika dianalogikan dengan ajaran agama sebagai amanah yang dipercayakan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan dari pemerintah kepada orang atau pihak yang benar-benar dibutuhkan, maka oknum atau lembaga yang tidak menjalankan amanah Tuhan ini dianggap sebagai pendusta agama karena pihak penerima sebagai pihak yang membutuhkan atau fakir

miskin yang sangat membutuhkan bantuan namun diperlakukan zalim dengan tidak memberikan bantuan sesuai prioritas dari yang paling membutuhkan. Solusi perbaikan dalam pemberian bantuan sosial; • Penetapan kriteria penerima bantuan yang jelas dan pasti, dan secara tegas dilaksanakan dalam proses verifikasi. • Karena Bansos merupakan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat, maka dari itu pemberian bansos kepada Pegawai Negeri Sipil tidak boleh terjadi lagi, pernah dijumpai dalam audit bahwa penerima bansos adalah Pokjawas yang notabene seluruh anggota pengawas adalah PNS. • Penerima bantuan tidak boleh terus menerus pada lembaga yang sama, kecuali anggaran diberikan dengan tahapan yang jelas, sehingga bantuan tidak diberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak mendesak membutuhkan bantuan. • Melakukan seleksi dan verifikasi yang ketat dalam penentuan penerima bantuan sehingga penerima benar-benar sesuai kriteria dan sangat membutuhkan, maka bantuan akan sangat bermanfaat. • Penyediaan data penerima bansos bukan dari pemberi bantuan tapi bersumber dari lembaga yang independen • Sering dijumpai dalam pelaksanaan audit, bahwa penerima bantuan karena berasal dari broker yang membantu pengurusan turunnya bantuan, maka pemberi bantuan harus menghindari mafia dalam bansos, pihak-pihak yang mengambil keuntungan dalam anggaran bansos • Tidak mencampurkan penentuan bansos dengan politik anggaran, maka harus menghindari pemberian bansos karena ada faktor kepentingan, ini akan menyebabkan seleksi dan verifikasi penerima bantuan menjadi subjektif.

PENGAWASAN

R

eformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan prinsipprinsip good governance masih menemui berbagai kendala terkait kompleksitas permasalahan. Permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal dan eksternal birokrasi. Dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan masih terus terjadi seperti, pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, banyak praktik KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia, masih lemahnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan. Sedangkan dari sisi eksternal birokrasi, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan mempengaruhi pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara, selain juga banyaknya pihak yang memiliki kekuasaan politis melakukan intervensi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, bahwa setiap kementerian/lembaga negara memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah sesuai dengan bidangnya kementerian/lembaga Negara sebagai berikut: (1) Melakukan perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di masing-masing bidang tugas

Kunci Meraih Sukses WAJAR TANPA

PENGECUALIAN (WTP) Oleh: Mohamad Ali Irfan

kementerian/lembaga negara; (2) Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; (3) Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya; (4) Pe­ ngawasan atas pelaksanaan tugas; (5) Menyampaikan laporan evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden RI. Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi mengindikasikan keseriusan pemerintah untuk menyehatkan jajaran birokrasi agar mampu melaksanakan tugasnya secara

transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagaimana prinsip-prinsip manajemen modern. Peran dari lembaga pe­ ngawasan ekstern pemerintah seperti pihak BPK RI bertugas untuk mengontrol realisasi penggunaan anggaran APBN agar tidak terjadi kebocoran melalui penilaian atas laporan keua­ ngan di setiap kementerian/lembaga negara. Untuk mengetahui sampai dimana tingkat optimalitas kinerja masing-masing kementerian/lembaga negara maka BPK RI membuat opini hasil pengawasan atas laporan keua­ ngan kepada pihak pimpinan eksekutif dan legislatif, dengan tingkat opini se­ perti Adverse, Disclaimer, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian opini dari BPK RI merupakan indikator kemajuan atau kemunduran atas reformasi di tubuh birokrasi pemerintah. Meraih penilaian opini dari pihak BPK RI dengan penilaian WDP maupun WTP tidaklah mudah. Untuk mendapatkannya diperlukan adanya kerjasama dan tekad kuat yang kolektif dari seluruh jajaran di kementerian/ lembaga negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat eselon tertinggi. Kunci yang harus dijalani, untuk memperoleh opini WTP dari BPK RI yaitu : 1. Setiap pejabat yang terkait dengan posisi jabatan keuangan seperti Kuasa Pengguna Anggaran

45

PENGAWASAN (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan/ Penguji SPM (PP-SPM), dan bendahara pengeluaran dan bendahara penerima, memahami secara baik tugas pokok dan fungsinya serta peraturan-­peraturan yang terkait dengan tugasnya. Seringkali dalam menjalankan tugasnya pihak KPA tidak mengetahui substansi tugas pokoknya, seperti dalam tugas pemeriksaan Buku Kas Umum (BKU), pihak KPA banyak tidak paham hal tersebut adalah tugas pokoknya. Selama ini peme­riksaan Buku Kas Umum diserahkan kepada pihak Pejabat Penguji SPM atau bahkan kepada pihak PPK. Contoh lain adalah penandatangan dokumen kontrak oleh KPA, yang seharusnya dilakukan PPK menurut aturan. Maka banyak terjadi KPA merangkap PPK atau Pejabat Penguji SPM, bahkan berfungsi sebagai bendahara dan berlaku sebagai pejabat pengadaan barang. Ihwal berikutnya adalah KPA tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah atasan langsung bendahara, hal tersebut sangat terkait dengan dokumen-dokumen bukti administrasi realisasi keua­ ngan. Di banyak tempat seringkali PPK tidak mengetahui perannya dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga perannya dilaksanakan oleh pihak lain yag bukan leading sector atas pekerjaan tersebut. Ketika terjadi kesalahan prosedur di dalam proses pengadaan, PPK yang tidak paham perannya dan tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut, harus menanggung risiko hukum. Kasus berikutnya adalah peran Bendahara Pengeluaran dan Penerima hanya formalitas nama dalam SK pimpinan, karena kegiatan harian atas penginputan data transaksi tidak pernah dilaksanakan oleh pihak bendahara, tetapi lebih banyak dikerjakan oleh staf lainnya, bahkan dilakukan oleh pihak honorer (hal tersebut tidak diperkenankan). Ketika terjadi kesalahan input transaksi dan terjadi selisih

46

kurang yang bersifat material, pihak Bendahara seringkali menyalahkan pihak staf yang mengerjakan penginputan, padahal dalam aturan Undang-­Undang No. 1 Tahun 2004, kesalahan tersebut tanggung jawab pribadi bendahara. Hal tersebut banyak sekali ditemukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal seperti pihak BPK RI, sehingga berakibat atas penilaian opini audity. 2. Diperlukan adanya perubahan struktur organisasi antara struktur satker organisasi Pusat sampai kepada struktur satker organisasi tingkat Kabupaten dan kota. Memiliki struktur organisasi yang sama, karena di satker tingkat kabupaten/kota apabila memiliki tipelogi yang berbeda, maka akan berbeda strtuktur fungsi pada

intern satker tersebut, hal tersebut berakibat dalam penginputan program Sakpa dan Simak BMN, yang akan di transfer ke satker tingkat wilayah selaku koordinator kompilasi laporan keuangan. Ini akan mengalami kesulitan dalam menginput Simak BMN nya pada barang persediaannya, terutama dalam hal saldo awal, dan pada laporan Sakpanya. Terkait dengan adanya multi DIPA, yang berdasarkan DIPA masing-masing unit ese­ lon I, karena ketersediaan anggaran dalam DIPA pada masing-masing satker tingkat Kab/kota belum tentu tersedia akan struktur fungsi intern pada satker tersebut. Hal itu akan mengakibatkan penyimpa­ ngan realisasi anggaran yang tidak berdasarkan kode fungsi anggaran pada DIPA. Apabila hal tersebut

PENGAWASAN

terjadi diketahui oleh pihak auditor BPK RI, maka akan dapat penilaian opini yang berakibat fatal. 3. Diperlukan manajemen pengelolaan aset negara yang baik, seperti adanya proses pencatatan Aset Negara berikut pengelompokan aset yang jelas, seperti : a. Pengelompokkan aset tetap dengan aset lancar, b. Setiap adanya transaksi barang persediaan harus segera diinput/dicatat jangan sampai ­adanya penundaan pencatatan, c. Setiap adanya pengadaan barang harus melalui pihak yang menjadi leading sector pe­ ngadaan, seperti pada bagian umum agar memonitor setiap pengadaan relatif lebih mudah, d. Setiap penggunaan aset

negara dengan disertai adanya penerbitan Surat Izin Penggunaan (SIP) agar adanya ke­ jelasan pengalihan tanggung jawab atas penggunaan aset negara, e. Diperlukan adanya kejelasan status aset negara, terutama aset tetap seperti tanah, diperlukan adanya kejelasan secara hukum kepemilikan tanah, apakah berupa sertifikat hak milik, sertifikat hak guna, atau sertifikat wakaf, agar ketika proses penginputan ke Simak BMN, akan lebih mempermudah mengelompokkan pada nilai aset, apakah penambahan nilai aset Negara, atau tidak, f. Setiap proses pengadaan harus berdasarkan prosedur yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, apakah prosedur Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung, atau Lelang Terbuka, tentunya hal tersebut harus berdasarkan atas besaran nilai pengadaannya, g. Terhadap barang yang telah rusak, pihak penanggungja­ wab barang segera melakukan proses pengusulan penghapusan barang agar tidak menjadi beban anggaran Negara, dan tidak tercatat terus menerus dalam Simak BMN. 4. Menindaklanjuti segera atas segala temuan kerugian keuangan negara maupun temuan pajak, baik yang berasal temuan yang dari hasil audit Inspektorat Jenderal, BPKP maupun dari temuan BPK RI. 5. Mengadakan penataan administrasi keuangan, dengan membuat : a. Buku Kas Umum Pengeluaran maupun Penerimaan secara tertib, menggunakan model Staffel sebagaimana dalam PerDirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. 47 tahun 2009, Buku Kas Umum

ditutup dan diperiksa setiap sebulan sekali oleh Kuasa Pengguna Anggaran ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan tandatangan Kuasa Pengguna Anggaran. Buku Kas Umum dilengkapi dengan adanya Buku Pembantu, seperti Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu UYHD, Buku Pembantu per MAK. b. Administrasi keuangan penunjang, terkait dengan dokumen-dokumen transaksi seperti Kuitansi harus ditandatangani oleh ketiga pihak, yaitu pihak penerima uang, Bendahara sebagai setuju lunas, Kuasa Pengguna Anggaran sebagai setuju bayar. Kuitansi juga harus dilengkapi dengan materai apabila nilai uang dalam kwitansi bernilai Rp250.000,00 sampai de­ ngan dibawah Rp1.000.000,00 maka nilai materainya senilai Rp3.000,00 sedangkan apabila nilai uang pada kwitansi bernilai Rp1.000.000,00 keatas maka nilai materainya senilai Rp6.000,00. Kuitansi pe­ ngadaan wajib disertai dengan adanya nota resmi toko (BerKOP Toko). c. Setiap Pengadaan barang yang bernilai Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 harus disertai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara panitia dengan pihak ketiga (rekanan). Dilengkapi dengan bukti setor pajak PPN dan PPh. 6. Merealisasikan Mata Anggaran se­suai dengan peruntukannya, seperti : a. Merealisasikan Akun 57 (Bantuan Sosial), secara aturan Bansos diperuntukkan kepada pihak Non PNS atau Non lembaga Negara/pemerintah akan tetapi masih banyak merealisasikannya untuk pihak PNS, seperti

47

PENGAWASAN bantuan beasiswa pendidikan untuk para dosen atau guru swasta akan tetapi realisasinya yang menerima adalah dosen atau guru PNS, atau bantuan sosial terhadap lembaga swasta akan tetapi pengurus lembaga tersebut adalah pihak PNS, ataupun bantuan sosial untuk madrasah atau sekolah swasta akan tetapi bantuan tersebut direalisasikan untuk madrasah atau sekolah negeri, seringkali masalah ini ditemukan oleh pihak BPK RI, dan menjadikan cacat penilaian atas lembaga tersebut. b. Merealisasikan akun 52 (belanja barang) sesuai dengan akunnya, secara aturan akun 52 peruntukannya adalah untuk pengadaan barang yang bersifat harian atau yang nilai pengadaan item barangnya senilai Rp300.000,00 ke bawah atau yang memiliki klasifikasi barang persediaan. Sedangkan akun 53 (belanja modal) merupakan kegiatan pengadaan barang yang memiliki kriteria menjadi aset Negara atau bernilai diatas Rp300.000,00, akan tetapi seringkali ditemukan oleh pihak BPK RI akun 52 digunakan untuk pengadaan barang yang masuk kriteria akun 53, atau sebaliknya pengadaan akun 53 digunakan untuk pengadaan

Tahukah Anda ?

Miliaran kali dikumandangkan sejak 14 abad lalu. Adzan dikumandangkan 5 kali sehari. Semenjak adzan pertama kali dikumandangkan 14 abad lalu

yang masuk kriteria Akun 52, hal tersebut berakibat sulitnya dalam proses penginputan Simak BMNnya terutama ketika proses migrasi, yang akibatnya barang tersebut tidak dapat terangkut sehingga barang tersebut tidak nampak dalam laporan realisasi anggaran (LRA), dan berdampak terjadi selisih antara nilai neraca Sakpa dan Simak BMNnya. 7. Tidak membuka rekening bank untuk kepentingan kantor yang tidak berdasarkan izin kepada pihak Menteri Keuangan RI. 8. Merealisasikan anggaran untuk belanja kegiatan dan belanja Perjalanan Dinas harus berdasarkan atas Standar Biaya Umum (SBU). 9. Tidak boleh menyimpan uang dalam brankas melebihi aturan yang berlaku, maksimal dana yang dapat disimpan dalam brankas sebesar Rp.50.000.000,00.(PMK No.190 Tahun 2012) 10. Dalam melaksanakan perjalanan dinas harus memperhatikan kelengkapan dokumen sebagai pertanggungjawabannya, yaitu : Surat Undangan, Surat Tugas, SPPD yang ditandatangani oleh pejabat tempat yang dituju, bukti tiket kendaraan pulang pergi,

hingga saat ini, tak dapat dihitung berapa juta kali adzan telah berkumandang. Jika setahun 356 hari. Jika 14 abad adalah 1400 tahun, maka 1400 tahun x 356 hari = 511000 hari. Dalam satu hari, adzan 5x dikumandangkan. Sehingga sedikitnya adzan telah dikumandangkan 2.555.000 kali. Jika dalam satu hari ada 1 juta muslim di dunia yang mengumandangkan adzan, jadi adzan telah dikumandangkan sebanyak 2.555.000.000.000 kali. (eramuslim.com)

48

kalau dengan pesawat ada tiket, boarding pass, bill hotel. 11. Dalam merealisasikan anggaran untuk sesuatu kegiatan maka diwajibkan panitia membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang sesuai aturan yang berlaku, seperti membuat proposal kegiatan (TOR), laporan kegiatan panitia, SK panitia, SK narasumber, SK penunjukan peserta, absensi kehadiran panitia, absensi kehadiran narasumber, absensi kehadiran peserta, rekapitulasi penggunaan anggaran, bukti penerimaan honor dan transport panitia, bukti penerimaan honor dan transport narasumber, Bukti penerimaan transport peserta, biodata narasumber, biodata peserta, materi masingmasing narasumber, lampiranlampiran berupa contoh sertifikat peserta, undangan untuk narasumber, Kuitansikuitansi pengadaan, nota-nota toko, Bukti setor Pajak (SSP/PPN dan PPh), foto Kegiatan. Selama realisasi anggaran untuk ke­ giatan disertai dengan Laporan Pertanggunjawabannya dibuat maka kegiatan tersebut tidak akan dinilai fiktif oleh pihak auditor manapun khususnya pihak BPK RI yang memiliki hak penilaian opini terhadap satker. 12. Tidak adanya overlapping penerimaan dana oleh satu pihak dalam satu kegiatan, yang menjadi double accounting, bahkan triple accounting, sehingga berakibat Kerugian Negara, dan harus disetorkan ke kas negara. Hal-hal tersebut di atas merupakan kegiatan yang harus dihindari oleh setiap Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penilai/ Penguji SPM dan Bendahara, agar kunci-kunci sukses untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian tercapai, dan lebih mudah tercapai apabila ada komitmen kuat secara kolektif dari seluruh jajaran.

PENGAWASAN

Dalam menjalankan tugas audit seorang auditor harus dapat mengungkapkan fakta kejadian di suatu unit kerja yang diperiksanya. Pengungkapan dibutuhkan karena seringkali suatu fakta sengaja disembunyikan. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai alasan diantaranya untuk menghindari suatu temuan atau hanya sekadar me­ ngamankan kebijakan pimpinan yang takut di­ salahkan oleh auditor.

S

ituasi seperti di atas akan lebih sering terjadi dalam sebuah audit investigasi. Sebagaimana diketahui bahwa audit investigatif bekerja berdasarkan suatu dugaan masalah dalam unit kerja tertentu atau suatu kegiatan yang diselenggara-

SKEPTISISME DALAM AUDIT INVESTIGASI Oleh: M. Irsan

kan oleh aparatur pemerintah. Auditi sudah memahami bahwa kedatangan auditor investigasi tidak untuk menilai kinerja mereka sebagaimana yang terjadi dalam audit reguler, tetapi membuat kesimpulan bahwa analisis atau dugaan auditor tentang penyimpangan yang terjadi di tempat tersebut adalah benar. Pemahaman auditi atas dugaan auditor seperti itu akan mendorong mereka bersiap menutup segala akses data dan informasi agar para pemeriksa tidak mudah atau gegabah membenarkan dugaan mereka. Tertutupnya akses atau tidak ditemukannya informasi dan data yang dicari auditor dapat menggagalkan sebuah audit investigasi. Salah satu penyebab kegagalan dalam audit

investigasi adalah kurangnya kepekaan auditor dalam melihat titik-titik celah untuk melihat kecurangan yang sedang ia selidiki. Auditor yang berpikir positif terhadap auditi ditambah belum memiliki jam terbang yang tinggi akan melewatkan banyak potensi atau tanda-tanda bahaya (red flag, warning sign) yang mengkindikasikan adanya kesalahan (accounting error) atau kecurangan (fraud). Dalam mengatasi penyebab tersebut, auditor biasanya menutupinya dengan bersikap skeptis terhadap auditi atau siapapun yang memberikan keterangan dan data yang tidak mendukung tesis atau dugaannya. Skeptis adalah rasa kurang percaya, ragu-ragu, atau sinis tehadap

49

FOTO: Bengkulu.Kemenag.go.id

Tim auditor Ispektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama RI lakukan pengecekan bukti fisik atas bantuan sosial yang telah disalurkan Kementerian Agama kebeberapa Madrasah, Pondok Pesantren, tempat Ibadah dan sekolah tinggi di Provinsi Bengkulu

FOTO: Kalteng.Kemenag.go.id

PENGAWASAN

Setelah 10 hari melakukan audit, akhirnya tim Inspektorat Jenderal Kemenag RI menyelesaikan seluruh audit kinerja di MAN Pulang Pisau. Hasilnya, madrasah tersebut memperoleh nilai 72,05.

se­suatu. Sikap skeptis auditor ditunjukkan dalam berbagai bentuk se­perti selalu curiga, tidak percaya, atau meyakini keterangan auditi yang tidak mendukung thesis atau dugaannya sebagai kebohongan. Dengan bersikap seperti itu auditor akan terus mencari faktor-faktor pendukung atau orang yang dapat memberikan keterangan sesuai sasaran audit. Jika hingga akhir pekerjaan atau masa audit habis keterangan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan maka auditor akan berkesimpulan bahwa para pemberi keterangan tidak mau mengakui kejadian yang sebenarnya dengan berbagai dugaan alasan. Sikap auditor di atas akan mempengaruhi penilaian para auditi yang apriori dan skeptis juga terhadap auditor. Para auditor akan dianggap sebagai orang yang suka mencaricari kesalahan, mengintimidasi, dan mudah diprovokasi. Sehingga ada suatu pameo: “jika ada yang tidak suka pada seorang PNS atau pejabat, cukup gunakan tangan auditor, biar mereka

50

yang mencari-cari kesalahannya nanti”. Sikap apriori dan skeptis tersebut akan melahirkan beban bagi para auditi jika mereka kedatangan auditor khususnya auditor investigasi. Seseorang dapat saja menyatakan bahwa tidak perlu takut dengan auditor jika memang tidak salah. Tetapi jika dalam pemeriksaan, auditor sudah skeptis dan menganggap para auditi sebagai pesakitan yang harus dihukum maka rasa takut auditi pasti ikut hadir bersama kehadiran auditor. Dalam benak mereka kedatangan auditor berarti kedatangan nasib sial. Sikap skeptis yang saling berhadapan antara para auditor dan para auditi akan menciptakan hubungan internal suatu kementerian yang tidak kondusif. Para auditi yang sudah skeptis akan berusaha mencari perlin­ dungan dengan memantau kesalahan auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Setiap kesalahan standar audit yang mereka temukan akan menjadi amunisi untuk menghindari hukuman yang mereka anggap tidak fair. Di sisi lain auditor juga akan menilai tindakan

auditi tersebut sebagai usaha mengalihkan persoalan dan melin­dungi diri dari kesalahan. Hubungan antara inspektorat sebagai unit kerja auditor dengan unit-unit kerja yang masih dalam satu intansi menjadi tidak bersinergi tapi justru saling m ­ enyerang. Program-program audit yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien bergeser menjadi ajang pembuktian siapa yang terkuat dalam perseteruan antara auditor atau auditi. Pentingnya Sikap Skeptis Auditor Dalam suatu penelitian diungkapkan bahwa etika, kompetensi, pengalaman audit, risiko audit dan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini audit. Ini menunjukkan bahwa sikap skeptis berkorelasi dengan hasil sebuah audit. Bahkan pada tahun 2009, seorang auditor di AS., David G. Frieghling harus divonis bersalah oleh pengadilan karena gagal memverifikasi laporan keuangan Bernard Muddof, Kepala Bursa Saham NASDAQ. Frieghling mengakui bahwa kesalahan terbesarnya saat itu karena ia terlalu mempercayai kliennya, Bernard Muddof. Ini menunjukkan sikap skeptis tidak boleh diabaikan oleh seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Terlebih dalam audit investigatif yang jelas-jelas objeknya adalah terduga. Auditor perlu menerapkan skeptisisme dalam menghadapi para terduganya. Secara psikologis skeptisisme dapat dipengaruhi oleh dominasi unsur kejiwaan seorang auditor. Dari empat ciri kepribadian menurut Myers-Briggs, (Extrovert-Introvert; Sensing-intutition; Thinking-feeling; Perceiving-Judging) ada dua pasang tipe kepribadian yang berperan dalam menentukan judgement atau keputusan auditor yaitu pertama Sensing dan Intuition dan kedua Thinking dan Feeling. Sensing adalah penggunaan pancaindra, bagian dari kerja otak manusia yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Pancaindra menerima semua fakta

PENGAWASAN adaptasi dari http://staging.jess3.com/media/projects/213/JESS3_Mindjet_BetweenMinds_RBvLB-final-3.png

sekeliling dengan apa adanya dan belum diinterpretasikan. Fakta tersebut tersusun dan diatur oleh otak menjadi memori yang dapat keluar saat dibutuhkan atau saat ada merespon suatu masalah. Pasangannya Intuition adalah kerja otak manusia dalam berusaha memahami, menginterpretasikan dan membentuk pola dan hubungan dari seluruh fakta yang telah diterima pancaindra. Kedua pasangan tipe kepribadian tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat melahirkan cara pandang dan pemahaman yang paling ilmiah bagi seseorang. Akan tetapi manusia banyak yang cen­ derung pada salah satunya. Ada yang lebih suka menggunakan indra, ada pula yang suka berintuisi. Pasangan tipe kepribadian kedua adalah Thinking – Feeling. Thinking adalah kegiatan otak dalam menganalisis informasi secara objektif tanpa dipengaruhi oleh perasaan. Otak bekerja berdasarkan fakta-fakta yang diterima oleh indra lalu dikonstruksi dan membuat kesimpulan. Se­dangkan feeling merupakan kerja otak yang melibatkan unsur rasa seperti suka tidak suka, etika, nilai-nilai yang diyakini,

bahkan sekedar dampak kesimpulan yang dibuat terhadap orang lain. Pasangan thinking dan feeling menjadi bagian dari kerja otak manusia dalam membuak kesimpulan. Namun biasanya masing-masing orang punya kecenderungan pada satu tipe, apakah thinking atau feeling. Kesimpulan dengan menggunakan Thinking adalah penilaian yang sering disebut dengan penilaian objektif. Sedangkan feeling sering disebut penilaian yang subjektif. Jika dua pasang tipe kepribadian pertama yaitu sensing dan intuition adalah cara pandang dan pemahaman seseorang dalam menangkap suatu realitas, maka pasangan kepribadian thinking dan feeling adalah cara seseorang dalam merumuskan kesimpulan atau keputusan. Apapun tipe kepribadian auditor di atas dapat mempengaruhi sikap skeptis dirinya terhadap objek audit. Fakta dan data yang memiliki kejanggalan secara objektif akan membentuk pemahaman dan kesimpulan yang skeptis meski belum ditemukan alat bukti cukup untuk membenarkan dugaannya. Demikian pula pengalaman menghadapi orang-orang yang

bermasalah secara subjektif akan menggiring seorang auditor skeptis terhadap auditinya. Tetapi kedua pasang tipe kepribadian di atas juga dapat menghambat kemunculan sikap skeptis. Misalnya tidak ditemukannya fakta kesalahan seseorang, atau sosok yang diperiksa diketahui sebagai sosok yang jujur dan baik maka skeptis bisa tidak muncul pada seorang pemeriksa. Menuju Skeptisisme yang Proporsional dan Profesional Salah satu dasar penugasan auditor khususnya auditor investigasi adalah pengaduan masyarakat. Jika dikaji mendalam aduan masyarakat yang diterima inspektorat berasal dari bermacam-macam orang dan motif. Mulai dari aduan yang disampaikan oleh kalangan internal kantor atau dari luar. Demikian pula motifnya, ada yang ikhlas ingin memperbaiki kinerja lembaga, ada pula yang berangkat dari balas dendam bahkan yang hanya sekerdar menebar ketakutan. Beragam pengaduan yang masuk ke Ins­pektorat Jenderal harus dilakukan analisis mendalam untuk menakar tingkat urgensi dan kedekatan pada kebena-

51

PENGAWASAN ran sehingga dapat dipilah tindak lanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Permen. PAN No. PER/05//M. PAN/4/2009. Analisis yang tepat akan dapat menyaring mana objek audit yang patut diperlakukan skeptis atau tidak. Apabila analisis suatu penga­ duan atau suatu informasi sekedarnya (hanya untuk sarana mendapatkan tugas), maka auditor akan terperangkap pada sikap skeptis tanpa dasar. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah objek audit. Pemilahan dan pemilihan hasil analsis tersebut dapat meminimalisir sikap skeptis yang tidak pada tempatnya atau lebih proporsional. Dalam audit yang standar, seorang auditor yang menjalankan tugasnya tidak boleh menganggap bahwa auditi memilki kejujuran yang tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi ia juga tidak boleh menganggap bahwa auditinya pasti tidak jujur. Dengan kata lain seorang auditor harus memiliki kepercayaan yang secukupnya saja terhadap auditi. Namun dalam audit investigatif rendahnya kepercayaan terhadap terperiksa akan mempengaruhi tingkat skeptisme profesional yang tinggi. Skeptisme profesional

yang tinggi akan mendorong auditor untuk memilih prosedur audit yang kreatif, tidak biasa tapi lebih efektif meskipun mungkin untuk menjalankan prosedur tersebut dibutuhkan waktu lebih lama dan usaha lebih besar bahkan mungkin mengorbankan kode etik audit. Sebab itu seorang auditor investigatif dituntut memiliki kepercayaan yang rendah terhadap orang yang terperiksa. Dengan tingkat kepercayaan rendah auditor tidak akan mudah begitu saja percaya terhadap data dan informasi yang diberikan objek auditnya maupun dari pihak lain. Tingginya peran psikologis dari sikap skeptis dalam proses audit harus ditata dalam pola pikir berikut: 1. Penilaian yang kritis, tidak menerima begitu saja informasi yang diproleh baik dari yang terperiksa maupun pihak ketiga. 2. Berpikir dan mempertanyakan secara terus menerus terhadap validitas bukti audit yang didapatkan untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya. 3. Berhati-hati terhadap bukti audit yang kontradiktif dengan dugaan auditor dengan menganalisisnya secara mendalam. 4. Mempertanyakan keandalan dokumen dan respon terhadap pertanyaan atau informasi lainnya yang diperoleh dari manajeman atau pihak yang berwenang dalam pe­ ngelolaan data yang dibutuhkan. Membendung Dampak Sikap Skeptis terhadap Auditi Pada dasarnya skeptis merupakan sikap yang terpola dalam pikiran seseorang. Namun pada tahap selanjutnya orang yang sudah terbiasa bersikap skeptis akan mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Tidak terkecuali auditor, apabila dalam keseharian auditor senantiasa memandang curiga terhadap orang khususnya yang diperiksa maka sikap skeptis akan mewarnai performance dirinya mulai dari ucapan hingga tindakan. Pada ucapan seorang auditor yang skeptis akan selalu mempertanyakan kejujuran seorang terperiksa dan pada tindakan

52

ia akan mencari data-data sevalid dan seakurat mungkin untuk membenarkan dugaannya. Diantara perilaku ucapan atau tindakan skeptis auditi, ucapan skeptis yang langsung biasanya akan lebih mendapatkan respon negatif. Ucapan merupakan bentuk komunikasi verbal. Dengan terjadinya komunikasi verbal semua ide dan prasangka yang ada dipikiran akan mengalir dalam perkataan si pengirim pesan. Selanjutnya si penerima pesan akan memahami secara jelas pesan yang dikirimkan. Perkataan seperti “Keterangan Saudara tidak bisa dipercaya; Saudara berbohong; Saudara akan saya rekomendasikan untuk dihukum karena berbohong” ditambah nada dengan nada yang keras akan langsung dapat dipahami auditi bahwa dirinya tidak dipercaya dan akan mendapatkan hukuman. Sebab itu pengungkapan skeptisisme secara verbal lebih sering menimbulkan ketersinggungan. Berbeda jika skeptisisme hanya tampil dalam tindakan (non verbal) atau perkataan secara tidak langsung. Misalnya mempertanyakan adanya data yang tidak valid, adanya data yang bertentangan dengan data yang lain atau terus menerus mendesak untuk mendapatkan data yang benar. Permintaan pemeriksa tersebut hanya akan dipahami sebagai proses dalam mencari fakta. Apabila data yang diberikan auditi selalu dapat dibantah dengan fakta yang dimiliki auditor, maka dalam posisi mendesak auditi biasanya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Pilihan dalam menampilkan skeptisisme harus dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi psikologis auditi. Kapan sikap skeptisisme cukup ditampilkan dalam tindakan dan kapan harus diungkapkan dengan ucapan secara langsung harus mempertimbangkan kemungkinan hasil yang akan dicapai. Apapun pilihan perilaku skeptis yang digunakan oleh auditor akan memberikan hasil dan berdampak balik (feedback) kepada auditor juga. “Anda akan dinilai dari apa yang Anda perjuangkan” (Mario Teguh).

OPINI

Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara (Daerah) Oleh: Rio Antonio

Saat ini, tuntutan pertanggungjawaban penyelenggara negara semakin besar atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorota. Kondisi ini mendorong pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau targettarget tertentu yang hendak dicapai. Dalam rangka menjalankan amanat rakyat, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBN/APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Pendekatan ini merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan

dengan konsep manajemen kinerja, khususnya untuk mengukur tingkat keberhasilan program atau aktivitas pada pemerintah yang ditujukan dalam rangka mencapai hasil yang dapat memenuhi kebutuhan stakeholders. A. MANAJEMEN KINERJA Secara teoritis, manajemen kinerja juga bisa didefinisikan sebagai proses sistematik, terencana dan berkelanjutan yang meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, kaji ulang kinerja, dan perbaikan kinerja.

Manajemen kinerja merupakan proses penentuan indikator kinerja yang tepat untuk suatu kegiatan serta pengukuran indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan sehingga dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi pemerintahan. Kinerja Pemerintah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBN/APBD. Penetapan indikator kinerja pada saat penganggaran merupakan tahapan awal dari manajemen kinerja, dan merupakan tahapan yang paling penting, karena indikator kinerja pada

53

OPINI anggaran merupakan kontrak dan komitmen tentang hasil yang akan dicapai pada satu tahun ke depan. Kesalahan penentuan indikator kinerja pada saat penganggaran akan menyebabkan kesalahan pada saat pengukuran dan evaluasi. Kaitannya dengan hal tersebut, saat ini dikembangkan Standar Analisa Belanja (SAB), Tolok Ukur Kinerja, dan Standar Biaya dalam sistem penganggaran di Indonesia. 1. Standar Analisa Belanja (SAB) Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBN/APBD dengan pendekatan kinerja. SAB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Kementerian/Lembaga/SKPD dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap kewajaran beban kerja usulan program atau kegiatan dikaitkan dengan kebijakan anggaran, komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai, jangka waktu pelaksanaannya, serta kapasitas satuan kerja untuk melaksanakannya, sehingga penerapan SAB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) mendorong setiap instansi untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya, (2) menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja, (3) mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi. 2. Tolok Ukur Kinerja Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan dalam satu tahun anggaran tertentu. Tolok ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja, terutama untuk menilai kewajaran anggaran biaya suatu program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja mencakup dua hal, yaitu: unsur keberhasilan yang dapat diukur (output) dan tingkat pencapaian setiap unsur keberhasilan

54

(outcome). Setiap program atau kegiatan minimal mempunyai satu unsur ukuran keberhasilan dan tingkat pencapaiannya (target kinerja) yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja. Program atau kegiatan tertentu dapat diukur berdasarkan lebih dari satu unsur ukuran keberhasilan. 3. Standar Biaya Standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku pada masing-masing wilayah atau daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi Daerah yang bersangkutan. Pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing wilayah atau daerah tersebut. Evaluasi kinerja merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen kinerja, karena evaluasi kinerja merupakan proses penilaian secara sistematis terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan suatu kebijakan atau program dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja bermanfaat sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan, melakukan perbaikan, ataupun menghentikan suatu kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Evaluasi kinerja memiliki karakteristik khusus, yaitu: • Evaluasi kinerja menekankan pada penilaian terhadap dampak suatu kebijakan, program, kegiatan, dan tata cara untuk melakukan penilaian terhadap tujuan dan sasaran kebijakan dan program. • Evaluasi kinerja menekankan keterkaitan antara pencapaian tujuan dan sasaran dengan fakta. Hal ini berarti bahwa pengukuran kinerja suatu kebijakan, program, dan kegiatan tidak hanya memperhitungkan persepsi seseorang, kelompok masyarakat atau seluruh masyarakat terhadap manfaat kebijakan, program, dan kegiatan tersebut, tetapi perlu didukung oleh bukti nyata

bahwa dampak yang timbul merupakan konsekuensi dari hasil serangkaian tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan. • Evaluasi kinerja berorientasi pada kinerja saat ini dibandingkan dengan kinerja masa lalu. Dengan kata lain, evaluasi kinerja bersifat retrospektif terhadap kinerja saat ini atas pelaksanaan kegiatan (ex post). Hasil evaluasi kinerja berupa rekomendasi yang bersifat prospektif untuk perbaikan kebijakan di masa depan dan sebelum tindakan di masa depan dilakukan (ex ante). • Evaluasi kinerja dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh. Evaluasi kinerja terhadap suatu kebijakan atau program seringkali sangat krusial dan menentukan pelaksanaan kebijakan atau program lainnya. Ukuran-ukuran untuk menilai dan meningkatkan kinerja organisasi secara cepat dan komprehensif harus dibatasi jumlahnya. Pemilihan atas ukuran kinerja organisasi akan menghasilkan kerangka kerja pengukuran yang berbeda-beda. Umumnya, ukuran kinerja dapat dikelompokkan ke dalam satu dari enam kategori berikut ini, yaitu: Efektif, Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Efisien, Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian proses menghasilkan output dengan biaya serendah mungkin. Kualitas, Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian antara produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Produktivitas, Indikator ini mengukur tingkat produktivitas (kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah) suatu organisasi. Ketepatan Waktu, Indikator ini untuk mengukur apakah suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Keselamatan, Indikator ini mengukur

OPINI kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan para pegawai ditinjau dari aspek keselamatan. B. PENGUKURAN KINERJA Manajemen kinerja membutuhkan alat yang disebut pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai keberhasilan organisasi, program, dan kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mengukur kualitas barang dan jasa, membandingkan hasil kegiatan dengan target, dan menilai efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dengan adanya pengukuran kinerja memungkinkan bagi unit kerja pemerintahan untuk memonitor kinerja dalam menghasilkan keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact) terhadap masyarakat, sehingga bermanfaat untuk membantu pimpinan instansi dalam memonitor dan memperbaiki kinerja serta fokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Sistem pengukuran kinerja yang menggunakan kerangka pengukuran kinerja dengan pendekatan proses mulai dari input hingga dampaknya adalah sebagai berikut: 1. Masukan (Input) Indikator input harus dibedakan dengan inputnya sendiri. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah input yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (melaksanakan kegiatan). Dengan meninjau distribusi sumberdaya, suatu lembaga dapat menganalisis kesesuaian alokasi sumberdaya dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Tolok ukur input relatif mudah diukur dan telah dipergunakan secara luas, namun tidak

terlepas dari adanya permasalahan antara lain : • Tingkat intensitas keterlibatan SDM dalam pelaksanaan kegiatan tidak digambarkan dalam pengukuran SDM. • Pengukuran biaya tidak akurat karena banyak biaya-biaya yang dibebankan pada suatu kegiatan tidak memiliki kaitan dengan pencapaian sasaran kegiatan tersebut. • Banyak biaya input seperti biaya pendidikan dan pelatihan, gaji bulanan karyawan pelaksana, penyusutan aktiva yang dipergunakan, seringkali tidak diperhitungkan sebagai biaya kegiatan. Tolok ukur input tidak dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu kegiatan apabila diterapkan tidak menggunakan pertimbangan yang tepat. Besarnya input dengan tingkat keberhasilan atau kinerja suatu kegiatan memang memiliki hubungan/ korelasi. Namun, tingkat korelasi ini tidak sepenuhnya tepat, karena Input yang besar tidak selalu menjamin tercapainya suatu keberhasilan pemerintah. 2. Proses (Process) Indikator ini berisi gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi: • Frekuensi proses atau aktivitas, • Ketaatan terhadap ketentuan atau standar yang ditentukan dalam melaksanakan proses. 3. Keluaran (Output) Indikator output harus dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas atau kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk mendeskripsikan bagaimana organisasi mengelola input tersebut dalam menghasilkan output dan outcome. Dengan membandingkan output, suatu unit kerja dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksanan sesuai dengan rencana. Untuk dapat menilai kemajuan suatu kegiatan, tolok ukur output harus dikaitkan dengan sasaran-

sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Untuk dapat menggambarkan mengenai hal tersebut, indikator kinerja output dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai kuantitas output, kualitas output dan efisiensi dalam menghasilkan output. 4. Hasil (Outcome). Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduk oleh suatu organisasi. Indikator kinerja outcome mengukur outcome yang lebih dapat dikendalikan (controllable) bagi organisasi. Untuk outcome yang melibatkan banyak pihak ataupun dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor lain di luar kendali organisasi sebaiknya diukur sebagai manfaat (benefit) atau dampak (impact). Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai : • Peningkatan kuantitas setelah output/ kegiatan selesai, • Perbaikan proses setelah output/ kegiatan selesai, • Peningkatan efisiensi setelah output/ kegiatan selesai, • Peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai, • Perubahan perilaku setelah output/ kegiatan selesai, • Peningkatan efektivitas setelah output/ kegiatan selesai, • Peningkatan pendapatan setelah output/ kegiatan selesai. 5. Manfaat (Benefit) Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan tepat waktu). 6. Dampak (Impact) Indikator dampak memberikan gambaran mengenai efek

55

OPINI langsung atau tidak langsung yang dihasilkan dari tercapainya tujuantujuan program. Dampak merupakan outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga batas tertentu. Indikator kinerja dampak, mengukur outcome yang lebih makro dan melibatkan pihak lain diluar organisasi. Karena sifatnya yang tidak dikendalikan (uncontrollable), indikator dampak boleh tidak disertai dengan target. C. VALUE FOR MONEY Salah satu konsep yang bisa digunakan untuk menilai/mengukur kinerja adalah konsep Value for Money. Pengukuran kinerja Value for Money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. 1. Ekonomi Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh nilai input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga yang lebih rendah (spending less), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut. Atau dapat diformulasikan sebagai berikut:

Ekonomi = Input : Harga Input Organisasi harus memastikan bahwa dalam perolehan sumber daya input, seperti material, barang, dan bahan baku tidak terjadi pemborosan. Untuk memenuhi prinsip ekonomi dapat dilakukan survei harga pasar untuk mengetahui perbandingan harga sehingga organisasi bisa menentukan harga terendah suatu input dengan kualitas tertentu. 2. Efisiensi Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendahrendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well). Untuk mendapatkan tingkat efisiensi, dapat menggunakan formula sebagai berikut: Efisiensi = Output : Input 3. Efektivitas Efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi

output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujun yang diharapkan, atau dapat dikatakan spending wisely. Formulasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan tingkat efektivitas adalah sebagai berikut: Efektivitas = Outcome : Output Karena output yang dihasilkan pemerintah lebih banyak bersifat output yang tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifikasikan, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil (outcome) sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (judgement). Value for Money menghendaki organisasi sektor publik bisa memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tersebut secara bersama-sama. Dengan kata lain, value for money menghendaki pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan tingkat biaya yang lebih rendah.

Jendela Kemenag, Kemenpora, Dan KPU Sepakati Sukseskan Pemilu 2014 Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014 dengan ditandai penandatanganan nota kesepahaman (MOU) di kantor KPU Jakarta, Kamis (27/03) petang. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan sejumlah pejabat KPU. Sekjen Kemenag

56

Bahrul Hayat mewakili Menteri Agama Suryadharma Ali menandatangani nota kesepahaman tersebut. Sedangkan Menpora Roy Suryo langsung menandatangani sendiri kesepakatan yang digagas Ketua KPU, Hasan Kamil Manik. Penandatanganan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dalam membangun kesadaran berpolitik di kalangan pemuda,

olahraga, dan pramuka. Mereka itu diharapkan ambil bagian dalam pemilu demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis. (kemenag.go.id)

OPINI

Korupsi Dalam Pandangan Islam

Oleh: Agus Susanto Illustrasi : Wifjana.deviantart.com

D

i negeri kita, banyak orang yang melakukan perbuatan amat tercela ini. Hampir kita dapati dalam semua lapisan masyarakat, dari masyarakat yang paling bawah, menengah sampai kalangan atas. Kami mencoba mengulasnya dengan mengambil salah satu hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini. Dari ‘Adiy bin ‘Amirah Al Kindi Radhiyallahu ‘anhu berkata : Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah ghulul (belenggu, harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat”. (‘Adiy) berkata : Maka ada seorang lelaki hitam dari Anshar berdiri menghadap Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seolah-olah aku melihatnya, lalu dia berkata,”Wahai Rasulullah, copotlah jabatanku yang engkau tugaskan.” Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya,”Ada apa gerangan?” Dia menjawab,”Aku mendengar engkau berkata demikian dan demikian (maksudnya perkataan di atas, Pen.).” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berkata,”Aku katakan sekarang, (bahwa) barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), maka hendaklah dia membawa (seluruh hasilnya), sedikit maupun banyak. Kemudian, apa yang diberikan kepadanya, maka dia (boleh) mengambilnya. Sedangkan apa yang dilarang, maka tidak boleh.”

MAKNA HADITS

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan peringatan atau ancaman kepada orang yang ditugaskan untuk menangani suatu pekerjaan (urusan), lalu ia mengambil sesuatu dari hasil pekerjaannya tersebut secara diam-diam tanpa seizin pimpinan atau orang yang menugaskannya, di luar hak yang telah ditetapkan untuknya, meskipun hanya sebatang jarum. Maka, apa yang dia ambil dengan cara tidak benar tersebut akan menjadi belenggu, yang akan dia pikul pada hari Kiamat. Yang dia lakukan ini merupakan khianat (korupsi) terhadap amanah

yang diembannya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Ketika kata-kata ancaman tersebut didengar oleh salah seorang dari kaum Anshar, yang orang ini merupakan satu di antara para petugas yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta

merta dia merasa takut. Dia meminta kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk melepaskan jabatannya. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan, agar setiap orang yang diberi tugas dengan suatu pekerjaan, hendaknya membawa hasil dari pekerjaannya

57

OPINI secara keseluruhan, sedikit maupun banyak kepada beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian mengenai pembagiannya, akan dilakukan sendiri oleh beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Apa yang diberikan, berarti boleh mereka ambil. Sedangkan yang ditahan oleh beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka mereka tidak boleh mengambilnya.

SYARAH HADITS

Hadits di atas intinya berisi larangan berbuat ghulul (korupsi), yaitu mengambil harta di luar hak yang telah ditetapkan, tanpa seizin pimpinan atau orang yang menugaskannya. Ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan Buraidah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta ghulul (korupsi)”. Asy Syaukani menjelaskan, dalam hadits ini terdapat dalil tidak halalnya (haram) bagi pekerja (petugas) mengambil tambahan di luar imbalan (upah) yang telah ditetapkan oleh orang yang menugaskannya, dan apa yang diambilnya di luar itu adalah ghulul (korupsi). Dalam hadits tersebut maupun di atas, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan secara global bentuk pekerjaan atau tugas yang dimaksud.

HUKUM SYARIAT TENTANG KORUPSI

Sangat jelas, perbuatan korupsi dilarang oleh syariat, baik dalam Kitabullah (al Qur`an) maupun haditshadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang shahih. Di dalam Kitabullah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala : “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang itu), maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu …” [Ali Imran: 161]. Dalam ayat tersebut Allah

58

Subhanahu wa Ta’ala mengeluarkan pernyataan bahwa, semua nabi Allah terbebas dari sifat khianat, di antaranya dalam urusan rampasan perang. Menurut penjelasan Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, ayat ini diturunkan pada saat (setelah) Perang Badar, orang-orang kehilangan sepotong kain tebal hasil rampasan perang. Lalu sebagian mereka, yakni kaum munafik mengatakan, bahwa mungkin Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengambilnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan ayat ini untuk menunjukkan jika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam terbebas dari tuduhan tersebut. Ibnu Katsir menambahkan, pernyataan dalam ayat tersebut merupakan pensucian diri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari segala bentuk khianat dalam penunaian amanah, pembagian rampasan perang, maupun dalam urusan lainnya. Hal itu, karena berkhianat dalam urusan apapun merupakan perbuatan dosa besar. Semua nabi Allah ma’shum (terjaga) dari perbuatan seperti itu. Mengenai besarnya dosa perbuatan ini, dapat kita pahami dari ancaman yang terdapat dalam ayat di atas. Ibnu Katsir mengatakan,”Di dalamnya terdapat ancaman yang amat keras.” Selain itu, perbuatan korupsi (ghulul) ini termasuk dalam kategori memakan harta manusia dengan cara batil yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana dalam firmanNya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [al Baqarah/2:188] Juga firmanNya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…” [an Nisaa`/4 : 29]. Adapun larangan berbuat ghulul (korupsi) yang datang dari Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka hadits-hadits yang menunjukkan larangan ini sangat banyak, di antaranya hadits dari ‘Adiy bin ‘Amirah Radhiyallahu ‘anhu dan hadits Buraidah Radhiyallahu ‘anhu di atas.

PINTU-PINTU KORUPSI

Peluang melakukan korupsi ada di setiap tempat, pekerjaan ataupun tugas. Dengan mengetahui pintupintu ini, semoga kita selalu waspada dan tidak tergoda, sehingga nantinya mampu menjaga amanah. Berikut adalah di antara pintu-pintu korupsi. 1. Saat pengumpulan harta rampasan perang, sebelum harta tersebut dibagikan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan : “Ada seorang nabi berperang, lalu ia berkata kepada kaumnya : “Tidak boleh mengikutiku (berperang) seorang yang telah menikahi wanita, sementara ia ingin menggaulinya, dan ia belum melakukannya; tidak pula seseorang yang yang telah membangun rumah, sementara ia belum memasang atapnya; tidak pula seseorang yang telah membeli kambing atau unta betina yang sedang bunting, sementara ia menunggu (mengharapkan) peranakannya”. Lalu nabi itu pun berperang dan ketika sudah dekat negeri (yang akan diperangi) tiba atau hampir tiba shalat Ashar, ia berkata kepada matahari : “Sesungguhnya kamu diperintah, dan aku pun diperintah. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami,” maka tertahanlah matahari itu hingga Allah membukakan kemenangan baginya. Lalu ia mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian datang api untuk melahapnya, tetapi api tersebut tidak dapat melahapnya. Dia (nabi itu) pun berseru (kepada kaumnya): “Sesungguhnya di antara kalian ada (yang berbuat) ghulul (mengambil harta rampasan perang secara diamdiam). Maka, hendaklah ada satu orang dari setiap kabilah bersumpah (berbai’at) kepadaku,” kemudian ada tangan seseorang menempel ke tangannya (berbai’at kepada nabi itu), lalu ia (nabi itu) berkata,”Di antara kalian ada (yang berbuat) ghulul, maka

OPINI hendaknya kabilahmu bersumpah (berbai’at) kepadaku,” kemudian ada tangan dari dua atau tiga orang menempel ke tangannya (berbai’at kepada nabi itu), lalu ia (nabi itu) berkata,”Di antara kalian ada (yang berbuat) ghulul,” maka mereka datang membawa emas sebesar kepala sapi, kemudian mereka meletakkannya, lalu datanglah api dan melahapnya. Kemudian Allah menghalalkan harta rampasan perang bagi kita (karena) Allah melihat kelemahan kita. 2. Ketika pengumpulan zakat maal (harta). Seseorang yang diberi tugas mengumpulkan zakat maal oleh seorang pemimpin negeri, jika tidak jujur, sangat mungkin ia mengambil sesuatu dari hasil (zakat maal) yang telah dikumpulkannya, dan tidak menyerahkannya kepada pemimpin yang menugaskannya. Atau dia mengaku yang dia ambil adalah sesuatu yang dihadiahkan kepadanya. Peristiwa semacam ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan beliau memperingatkan dengan keras kepada petugas yang mendapat amanah mengumpulkan zakat maal tersebut dengan mengatakan : “Tidakkah kamu duduk saja di rumah bapak-ibumu, lalu lihatlah, apakah kamu akan diberi hadiah (oleh orang lain) atau tidak?” Kemudian pada malam harinya selepas shalat Isya’ Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berceramah (untuk memperingatkan perbuatan ghulul kepada khalayak). Di antara isi penjelasan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan : “(Maka) Demi (Allah), yang jiwa Muhammad berada di tanganNya. Tidaklah seseorang dari kalian mengambil (mengkorupsi) sesuatu daripadanya (harta zakat), melainkan dia akan datang pada hari Kiamat membawanya di lehernya. Jika (yang dia ambil) seekor unta, maka (unta itu) bersuara. Jika (yang dia ambil) seekor sapi, maka (sapi itu pun) bersuara. Atau jika (yang dia ambil) seekor kambing, maka (kambing itu pun) bersuara …” 3. Hadiah untuk petugas, dengan tanpa sepengetahuan dan izin pemimpin atau yang menugaskannya.

Dalam hal ini, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda : “Hadiah untuk para petugas adalah ghulul”. 4. Setiap tugas apapun, terutama yang berurusan dengan harta, seperti seorang yang mendapat amanah memegang perbendaharaan negara, penjaga baitul maal atau yang lainnya, terdapat peluang bagi seseorang yang berniat buruk untuk melakukan ghulul (korupsi), padahal dia sudah memperoleh upah yang telah ditetapkan untuknya. Telah disebutkan dalam hadits yang telah lalu, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang artinya : Barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan (gaji) untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta ghulul(korupsi).

BAHAYA PERBUATAN GHULUL (KORUPSI)

Tidaklah Allah melarang sesuatu, melainkan di balik itu terkandung keburukan dan mudharat (bahaya) bagi pelakunya. Begitu pula dengan perbuatan korupsi (ghulul), tidak luput dari keburukan dan mudharat tersebut. Diantaranya : 1. Pelaku ghulul (korupsi) akan dibelenggu, atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari Kiamat, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ke-161 surat Ali Imran dan hadits ‘Adiy bin ‘Amirah Radhiyallahu ‘anhu di atas. Dalam hadits Abu Humaid as Sa’idi Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Demi (Allah), yang jiwaku berada di tanganNya. Tidaklah seseorang mengambil sesuatu daripadanya (harta zakat), melainkan dia akan datang pada hari Kiamat membawanya di lehernya. Jjika (yang dia ambil) seekor unta, maka (unta itu) bersuara. Jika (yang dia ambil) seekor sapi, maka (sapi itu pun) bersuara. Atau jika (yang dia ambil) seekor kambing, maka (kambing itu pun) bersuara …” 2. Perbuatan korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari Kiamat. Dalam hadits Ubadah bin ash Shamit Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “…(karena) sesungguhnya ghulul (korupsi) itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya”. 3. Orang yang mati dalam keadaan membawa harta ghulul (korupsi), ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Hal itu dapat dipahami dari sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Barangsiapa berpisah ruh dari jasadnya (mati) dalam keadaan terbebas dari tiga perkara, maka ia (dijamin) masuk surga. Yaitu kesombongan, ghulul (korupsi) dan hutang”. 4. Allah tidak menerima shadaqah seseorang dari harta ghulul (korupsi), sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Shalat tidak akan diterima tanpa bersuci, dan shadaqah tidak diterima dari harta ghulul (korupsi)”. 5. Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman,”Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan”. Dia (Allah) juga berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu,” kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo’a): “Ya Rabb…, ya Rabb…,” tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do’anya akan dikabulkan?”. Allah menyelamatkan kita dari segala keburukan yang lahir maupun tersembunyi. Dan semoga uraian singkat ini bermanfaat.

59

Lingkungan

MENUMBUHKAN KESADARAN, PERILAKU & MOTIVASI

HEMAT ENERGI P Oleh: Akhmad Hariyanto

enghematan energi adalah unsur yang penting dari sebuah kebijakan. Hemat energi menurunkan konsumsi dan permintaan energi per kapita, sehingga dapat menutup meningkatnya kebutuhan energi akibat pertumbuhan populasi. Hal ini mengurangi naiknya biaya, dan dapat mengurangi kebutuhan pembangkit bahkan impor energi. Berkurangnya permintaan dapat memberikan fleksibilitas dalam memilih metode produksi energi. Selain itu, dengan mengura­ ngi emisi, penghematan energi merupakan bagian penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Penghematan energi juga memudahkan digantinya sumber tak dapat diperbaharui dengan sumber yang dapat diperbaharui. Pemerintah meyakini, menghemat energi merupakan ujung tombak dari semua bentuk penghematan. Sebab, dengan hemat energi secara nasional, akan berimplikasi pada penghematan anggaran pemerintah. Namun, hal tersebut akan dicapai apabila merubah pola dan perilaku di masyarakat dan lingkungan pemerintah.

Kesadaran Hemat Energi Dalam rangka melakukan penghematan energi, upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengajak seluruh masyarakat untuk melaksanakan Gerakan Nasional Penggunaan Energi, termasuk diantaranya bahan bakar minyak (BBM), listrik dan air tanah. Ajakan tersebut melalui pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 28 Mei 2012. Gerakan Nasional Penghematan BBM

60

Lingkungan dan Listrik meliputi lima langkah yaitu: Pertama, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU, pengendalian ini kita lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kedua, pelarangan BBM bersubsidi bagi mobil pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketiga, pelarangan penggunaan BBM Bersubsidi bagi kendaraan perkebunan dan pertambangan. Keempat, konversi BBM ke BBG untuk transportasi. Dan kelima, penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor peme­ rintah, pemerintah daerah (Pemda), BUMN, BUMD serta penghematan penerangan jalan-jalan. Sebagai pilot project alias percontohan, memang ditujukan kepada kantor-kantor Pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD serta penghematan penerangan jalan-jalan dengan maksud agar dapat menjadi contoh kepada masyarakat. Pada instansi pemerintah, memang diperlukan aksi nyata dalam melaksanakan instruksi yang kelima yaitu penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah. Beban listrik di gedung pemerintahan umumnya terbagi atas sistem pencahayaan, pengkondisian udara, pengolah data, peralatan komunikasi, peralatan mobilitas, sarana kerja teknis

dan peralatan atau mesin pedukung lainnya. Pemborosan energi pada peralatan tersebut dapat disebabkan oleh dua hal yaitu spesifikasi peralatan yang memang boros energi dan pola pemakaian peralatan yang salah atau tidak dikendalikan. faktor pertama dalam pemborosan energi adalah peralatan yang mengkonsumsi daya terbesar seperti peralatan pendingin udara atau lift. Namun secara akumulasi jumlah orang yang berada di kantor, peralatan yang mengkonsumsi daya terbesar adalah komputer. Keberhasilan penghematan energi sangat bergantung pada kedua faktor tersebut yaitu konsumsi daya peralatan individu dan pola pemakaian peralatan kantor. Penggunaan peralatan kantor yang hemat energi merupakan cara yang paling mudah di saat aparatur pemerintah belum mempunyai ke­ sadaran hemat energi. Seperti penggantian komputer 250 W dengan laptop 45 W akan menghemat energi sebesar 205 W/jam/orang. Faktor kedua yang mempe­ ngaruhi konsumsi energi di gedung perkantoran pemerintah adalah perilaku pegawai yang tidak mempunyai kepentingan untuk menghemat energi. Penghematan energi membutuhkan langkah konkret. Prinsip 3

M yakni mematikan lampu pada saat tidak digunakan, mencabut peralatan listrik jika tidak digunakan, dan menyesuaikan suhu ruangan, merupakan aksi nyata dan langkah konkrit yang harus dijalankan. Formula tersebut sebenarnya mudah dan sangat efektif, namun bertitik berat pada perilaku atau behaviour. Sikap tidak peduli harus dikikis dan diperbaiki dengan membatasi anggaran langganan listrik gedung perkantoran pemerintahan. Dengan terbatasnya anggaran maka pengelola gedung pemerintah secara otomatis akan menjaga pemakaian listriknya tidak melebihi sebagaimana yang dianggarkan. Di lingkungan instansi pemerintah, biaya langganan listrik telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga pegawai tidak perlu khawatir membayar terhadap listrik yang digunakannya. Akibatnya adalah komputer tidak dimatikan saat di tingggal, setiap orang mendapatkan printer, seluruh lampu, lift dan AC tetap menyala jika “hanya” ada 1 sampai 2 orang yang lembur dan sebagainya. Hal ini lah yang perlu mendapat perhatian dan kesadaran kita semua. Estimasi konsumsi energi pada peralatan perkantoran, dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel Konsumsi Energi Peralatan Kantor

Jenis Peralatan

Lampu

Mesin Fotokopi

Komputer

Printer Deskjet

Dispenser

Lift 320 Kg

AC Split Duct 3000 btu/jam

AC Split 3/4 pk

LAN Hub 16 port

Wireless Router

Daya (Watt)

18

900

250

80

250

2200

3663

550

19

12

Estimasi Pemakaian per Hari (Jam)

10

2

6

2

2

2

8

8

24

24

Daya stanby

-

65

13

4

6

10

-

-

-

-

Estimasi stanby per Hari (Jam)

-

6

2

6

22

6

-

-

-

-

Energi Per bulan (Kwh)

3,78

40,53

33,14

3,53

10,75

92,82

615,38

92,40

13,68

8,64

61

Lingkungan Tip Hemat Energi Cara mudah yang bisa kita lakukan dalam kebiasaan sehari-hari baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan keluarga/ rumah tangga dalam menghemat energi dan menjaga lingkungan, antara lain:

1

Pertama, mematikan Lampu atau peralatan listrik lainnya jika tidak digunakan. Lampu sebagai penerangan tentunya menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, sumber dari lampu tentunya membutuhkan energi yang besar untuk di manfaatkan oleh manusia yaitu listrik. Untuk itu kita harus menjaga dan menghemat energi yang dihasilkan dengan baik. Sebagian dari kita seringkali melakukan pembiaran dan menganggap sepele dengan membiarkan lampu menyala ketika tidak sedang dipergunakan. Contoh paling sering kita lihat, di jalan raya pada siang hari masih ada lampu penerangan jalan atau lampu penerangan papan-papan reklame yang menyala. Begitu juga di rumah seperti di kamar mandi, kamar tidur atau di kantor-kantor. Padahal, pemilik rumah dan karyawan atau pegawai kantornya sudah beraktivitas dan hari pun sudah terang benderang. Belum lagi kalau masuk ke ruang-ruang kantor misalnya. Usai jam kerja, ketika ruang kerja tidak lagi ada orang, masih ada komputer atau mesin printer, bahkan pendingin ruangan (AC) yang menyala. Padahal, bila saja ­energi-energi itu bisa dihemat, berapa banyak pengguna energi lainnya bisa menikmati listrik tersebut. Aksi nyata yang harus kita lakukan adalah dengan mematikan lampu pada siang hari, serta menurunkan suhu AC hingga 25 derajat celcius.

3

Ketiga, membuang sampah pada tempatnya dan memanfaatkan daur ulang sampah. Agar lingkungan yang kita diami serasa sejuk dan bersih. Sekaligus kita dapat memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman dan tumbuhan. Sedangkan sampah anorganik dari bekas diterjen, botol minuman, bungkus kopi, sedotan dll, bisa menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual seperti membuat tas, lampu gantung, tempat tisu, tamplak dan sebagainya, tergantung dari kreatifitas kita masing-masing.

62

2

Kedua, mematikan kran Air yang terbuang dengan mubazir. Sebagai sumber utama kehidupan, maka keberadaan air harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan terhadap air tidak bisa terpisahkan dari manusia, dimana air sangat berperan penting bagi keberlangsu­ ngan hidup manusia. Apabila air terbuang dengan sia-sia/ mubazir melalui kran yang terbuka/tidak sempurna menutupnya, tentu secara tidak sengaja kita sudah merusak lingkungan karena sumber air rumah tangga/perkantoran umumnya dihasilkan langsung dari air tanah/sumur tanah. Persediaan air layak konsumsi bumi hanya 2,5% dari jumlah air yang ada di dunia. Jumlah ini pun masih belum di kurangi dengan jumlah air yang menjadi es di kutub yang berjumlah 70%nya. Jadi dapat di katakan persediaan air di bumi untuk di konsumsi hanya 0.75%. Untuk itulah kita perlu menghemat air bersih yang kita miliki.

Lingkungan

4

Keempat, menjaga polusi udara dari asap kendaraan bermotor dan asap pembakaran sampah. Menurut pelatihan eco driving, terdapat beberapa cara hemat bahan bakar saat berkendara sekaligus ramah lingkungan, yaitu: a) Pada saat melakukan perpindahan gigi transmisi usahakan diantara 1.500 sampai 2.500 rpm dengan akselerasi yang halus. b) Hindari Akselerasi dan Pengereman berlebihan. c) Matikan AC jika tidak perlu, karena kompresor AC memberi beban cukup besar ke mesin. d) Jangan membawa beban yang berlebih, karena beban berat sudah pasti boros bahan bakar. e) Selalu cek tekanan angin pada ban, jika tekanan ban berkurang akan mengakibatkan hambatan mobil bertambah, dan lain-lain. Asap pembakaan sampah juga berbahaya, karena sampah yang dibakar terkadang bersama kantong plastik sebagai pembungkus yang mengandung bahan beracun yang dapat merusak paru-paru apabila terhisap. Lebih baik sampah dikubur dengan tidak menggunakan kantong plastik.

6

Keenam, sedikit cerdik untuk menghemat banyak. Memasak dengan panci tertutup lebih menghemat energi dibandingkan dengan memasak dengan wajan atau panci terbuka. Mengalirkan air hangat dengan keran yang terbuka setengah memanfaatkan energi listrik lebih banyak dibandingkan dengan membuka keran besar sekaligus tetapi dalam waktu yang lebih singkat. Sangat efisien bila Anda mengisi batere laptop, smartphone dan telepon genggam dalam keadaan off. Buat daftar penggunaan energi untuk kebutuhan yang tidak terlalu besar tapi berisiko membuat rumah tangga anda tidak efisien menggunakan energi listrik. Diskusikan juga pemakaian energi listrik untuk menjalankan hobi. Seperti, bermain games, memasak dengan oven listrik atau microwave, menjahit, memelihara ikan hias dan lain sebagainya. Ketujuh, biarkan angin, hujan dan matahari bekerja. Buka jendela kamar di pagi hari, biarkan udara yang belum terlalu panas masuk ke dalam rumah dan menutupnya setelah Anda selesai mandi (dengan asumsi udara belum terlalu panas). Hal ini akan menghemat listrik untuk penggunaan pendingin ruangan di pagi hari. Gunakan air hujan yang ditampung dalam bak untuk untuk menyiram tanaman. Membiarkan matahari masuk ke dalam rumah, juga mem-

7

5

Kelima, menanam kembali pohon dan membuat resapan air. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari keberadaan pohon adalah sebagai resapan air, sekaligus melindungi dari panasnya terik matahari. Ada beberapa cara dalam membuat resepan air selain secara alami dari pohon yaitu dengan cara biopori membuat lubang kira-kira 80cm de­ngan diameter 10cm, lalu masukkan pipa di bibir permukaan sebagai pondasi dengan diisi sampah organik seperti daun-daun yang jatuh dari pohon atau sampah rumah tangga setelah itu diberi penghalang menggunakan besi agar tidak terperosok.

berikan kesempatan mematikan lampu dan menghemat listrik untuk penerangan di pagi dan siang hari yang cerah. Kita harus menyadari sebenarnya setiap hari kita sudah buang-buang energi. Tak hanya listrik, tetapi energi-energi lain pun juga seringkali disia-siakan. Cara berhemat dapat dilakukan bersama keluarga tiap hari di rumah. Matikan listrik selama beberapa jam, terutama saat anda bepergian. Lakukan edukasi kepada seluruh anggota keluarga bahwa menghemat energi termasuk energi listrik itu sehat dan sangat sederhana dan men­yenangkan sejak sekarang. Hal tersebut di atas hanya contoh kecil dari sekian banyak contoh. Hal ini yang mestinya menyadarkan kita akan pentingnya kampanye hemat energi. Karena dengan berhemat, hidup kita dan orang lain akan terasa nikmat. Hemat energi mesti dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal maupun di tempat kerja kita. Kalau bukan dari kita, terus dari siapa lagi, semoga.

63

Lingkungan

HEMAT ENERGI MENYELAMATKAN BUMI Untuk menghasilkan tenaga listrik, kita membakar energi fosil seperti minyak bumi, batu bara dan gas alam. Hasil pembakaran tersebut memproduksi emisi gas yang mengakibatkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Dapmpak besarnya adalah rusaknya lingkungan hidup di bumi. Hemat energi membantu menyelamatkan bumi dari dampak global tersebut

Gunung es mencair

N2O

CO2

CH4

Lupa mematikan lampu, menghasilkan emisi 204 Kg CO2 Per Tahun. faktor konversi di Indonesia adalah 0,801 Kg CO2 /kwh

SOx

KEBAKARAN HUTAN

HEWAN PUNAH

SUHU BUMI NAIK

PEMANASAN

EMISI PEMBAKARAN

ANGIN TOPAN

GLOBAL

Tsunami

FOSIL

Sejak awal revolusi industri, emisi karbon di atmosfir meningkat dari 280 ppm menjadi 390 ppm

EMISI K DIPERK ARBON INDO NE IRAKAN AKAN N SIA AIK LIPAT P TAHUN ADA 2030

8X

INDONESIA MENGGUNAKAN

96%

DAMPAK KENAIKAN

SUMBER DATA DAN ADAPTASI INFOGRAFIS: http://infografisme.tumblr.com/image/21195441751

Pertanian Industri Limbah Pabrik

Kebakaran

5%

3%

sumber: http://www.beritasatu.com/iptek/49835-6-sektor-penyumbang-terbesar-emisi-karbon.html

11%

6 SEKTOR PENYUMBANG 12% EMISI KARBON 48% DI INDONESIA

perubahan fungsi hutan menjadi non-hutan

SUHU BUMI

64

4%

ENERGI TERBARUKAN

SUHU NAIK 4oC

= Kenaikan permukaan air laut yang mengancam kota-kota di berbagai belahan bumi

SUHU NAIK 3oC

= Mayoritas ekosistem di bumi tidak dapat bertahan lagi

SUHU NAIK 2,5oC

= Sekitar 20-50% species hewan dan tumbuhan punah

SUHU NAIK 2oC SUHU NAIK 1,5oC SUHU NAIK 1oC

21% transportasi

ENERGI FOSIL

SUHU NAIK 0,5oC

= Jumlah air bersih menurun drastis = Kegagalan panen di negara-negara berkembang = Intensitas badai, kebakaran hutan, kekeringan, banjir dan gelombang panas meningkat = Gunung Es di seluruh dunia meleleh. ekosistem di laut dan karang-karang rusak dan tak dapat kembali normal

Lingkungan

65

Lingkungan Ilutrasi: Basuki Rahmat

66

SUMBER DATA DAN ADAPTASI INFOGRAFIS: http://infografisme.tumblr.com/image/21195383151

Lingkungan

SICK BUILDING SYNDROME

TINGKATKAN PRODUKTIVITAS

Rasa mudah lelah, sakit kepala, masalah pernafasan dan influenza adalah gejala sick building syndrome. Gejala tersebut akan hilang jika kita keluar dari ruangan atau gedung yang kita tempati.

SBS atau sindrom gedung sakit dikenal sejak tahun 1970, kedokteran okupasi tahun 1980 memperkenalkan konsep SBS sebagai masalah kesehatan akibat lingkungan kerja karena adanya polusi udara, IAQ (Indoor Air Quality) dan buruknya ventilasi gedung perkantoran. SBS merupakan keadaan dimana gedung gedung seperti industri, perkantoran, perdagangan dan rumah tinggal justru memberikan dampak penyakit yang dialami oleh orang-orang yang berada di dalam gedung. Hal ini terjadi sehubungan dengan ruangan yang tidak hemat energi serta lamanya seseorang berada di dalam gedung.

CAHAYA ALAMI

SUHU RUANGAN

DOUBLE PANEL

KOMPUTER

1. Meningkatkan 26% kemampuan membaca 2. Meningkatkan 20% kemampuan berhitung 3. Mencegah mata lelah 4. Membunuh bakteri dan virus

Suhu ruangan ideal 23°C-25°C: 1. Mengurangi 70% gejala sakit kepala dan flu 2. Mengurangi 44% kesalahan mengetik 3. Meningkatkan 150% output mengetik

1. Memaksimalkan cahaya alami 2. Mencegah panas matahari masuk ke ruangan 3. mencegah mata lelah saat melihat pemandangan ke luar

1. Gunakan Layar LED dengan setting hemat energi dan minim radiasi mencegah mata lelah 2. Gunakan perangkat keras yang hemat energi (notebook laptop lebih irit daya)

SUMBER DATA DAN ADAPTASI INFOGRAFIS: http://infografisme.tumblr.com/image/21195358353

Ilutrasi: Basuki Rahmat

Ruangan yang hemat energi membantu meningkatkan produktivitas dan mencegah gejala-gejala sick building syndrome. Ruangan hemat energi memberikan kenyamanan, menjaga kesehatan dan kondusif bagi penghuni ruangan

TANAMAN 1. Mendinginkan suhu ruangan 2. Menambah rasa nyaman 3. Warna hijau mencegah mata lelah 4. Memberikan nuansa dan kesan segar.

67

Refleksi Illustrasi : http://adjie76.deviantart.com/

TANTANGAN KAMPANYE

ANTIKORUPSI di Kementerian “Taplak Meja” Oleh: Farid Ma’ruf

68

Refleksi

K

ementerian “taplak meja”, sepertinya ini yang dapat kita analogikan untuk kondisi Kementerian Agama Republik Indonesia. Taplak meja yang dimaksud adalah taplak meja yang memiliki ukuran lebih kecil dari luas meja yang harus ditutupinya. Jadi apabila kita ingin membuat sisi utara tertutup dan kita menariknya ke arah utara maka sisi selatan akan tersingkap, demikian sebaliknya. Begitu pula apabila kita ingin membuat sisi barat tertutup dan kita menariknya ke arah barat maka sisi timur pun akan tersingkap, demikian juga sebaliknya. Ini menggambarkan kondisi Kementerian Agama sebagai institusi yang memiliki satuan kerja (satker) sangat besar jumlahnya dan bahkan mungkin terbesar di dunia, akan tetapi memiliki personel pengawasan yang sangat terbatas. Kementerian Agama memiliki 5.000-an satker yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan jumlah ini tidak termasuk dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila dihitung dengan KUA maka jumlah satker Kementerian Agama berjumlah 10.000an. Dapat dibayangkan bagaimana beratnya tugas yang harus diemban institusi pengawasan yang dalam hal ini Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan. Kementerian Agama selain memiliki jumlah satker yang sangat besar juga memiliki anggaran yang besar. Kondisi inilah yang menjadikan Kementerian Agama memiliki potensi besar akan terjadinya penyimpangan baik yang disengaja ataupun tidak di­ sengaja. Kementerian Agama beberapa tahun silam pernah menyandang predikat “kementerian terkorup”, bahkan predikat ini sepertinya sulit dilepaskan dari Kementerian Agama. Stigma di masyarakat juga masih melekat hingga saat ini, tidak adil memang karena berdasarkan hasil survei Kementerian Agama tidak lagi layak menyandang kementerian terkorup. Apalagi jika yang menjadi perhatian adalah terkait pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dana Abadi Umat (DAU) ­pe­n­yelenggaraan haji. Sepertinya

stigma negatif tentang Kementerian Agama tidak ada habisnya. Sayangnya peran kehumasan di Kemen­ terian Agama yang diharapkan dapat mengimbangi stigma negatif tersebut belum dapat berfungsi dengan baik, dampaknya adalah stigma negatif tersebut semakin menggelinding liar. Permasalahan di atas semakin diperburuk dengan mencuatnya kasus korupsi pengadaan Al Qur’an setahun silam. Hebatnya lagi permasalahan ini mencuat sesaat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana kita ketahui opini WTP adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK atas kewajaran laporan keuangan kementerian/lembaga pemerintah yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi tamparan keras bagi Kementerian Agama maupun BPK, terkesan bahwa BPK tidak kompeten dalam pemberian opini kewajaran. Media massa pun turut memiliki andil untuk memperburuk kondisi, sisi objektifitas tidak lagi menjadi dasar pemberitaan. Faktafakta maupun upaya pembelaan dari Kementerian Agama tidak mampu meng-counter permasalahan tersebut. Penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicaranya Johan Budi juga seperti tidak mampu membela Kementerian Agama. Johan Budi berkali-kali mengatakan bahwa dugaan korupsi bukan pada proses

pelaksanaan akan tetapi pada proses penganggaran. Setelah waktu berjalan mulai terungkap seperti apa sebe­ narnya duduk permasalahan yang terjadi. Akan tetapi stigma negatif terlanjur terpatri dalam benak masyarakat, tidak adil bukan ? Pencitraan Terbalik, Solusi Awal Terbaik Sebelum berbicara tentang kampanye anti korupsi ada baiknya kita berbicara terlebih dahulu tentang pencitraan positif tentang Kementerian Agama. Harapannya adalah apabila stigma terbalik (positif ) mulai terbentuk akan merangsang semangat internal dari Kementerian Agama karena modal utama dari kampanye anti korupsi adalah semangat dari dalam. Selain itu pencitraan terbalik diharapkan mampu meredam bola liar stigma negatif tentang Kementerian Agama. Tanpa pencitraan terbalik maka dapat diibaratkan seperti pertarungan dua kekuatan yang saling mendorong, secara tidak langsung semangat kampanye anti korupsi dari internal Kementerian Agama secara tidak langsung akan terpengaruh oleh kuatnya stigma negatif dari masyarakat. Mundzier Suparta, Inspektur Jenderal Kementerian Agama periode yang lalu dalam sebuah kesempatan menyampaikan bahwa saat pertama dilantik menjadi Inspektur Jenderal

69

Refleksi Kementerian Agama mendapatkan tugas khusus dari Menteri Agama. Tugas khusus tersebut adalah menjadikan Kementerian Agama memperoleh opini WTP dari BPK setelah beberapa kali memperoleh opini Wajar De­ ngan Pengecualian (WDP). Akhirnya menjelang akhir masa tugasnya se­ bagai Inspektur Jenderal Kementerian Agama, opini WTP pun berhasil dicapai meskipun masih diikuti imbuhan De­ ngan Paragraf Penjelas (DPP). Saat ini dibawah nahkoda baru yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Agama dijabat oleh Moch. Jasin yang notabene adalah mantan Wakil Ketua KPK yang tentunya menjadikan Kementerian Agama memiliki warna baru juga. Kali ini pun Moch. Jasin mendapat tugas khusus dari Menteri Agama, akan tetapi tugas khusus tersebut berbeda. Tugas khusus tersebut adalah memperbaiki citra Ke-

70

menterian Agama yang sudah terlanjur buruk di masyarakat. Berdasarkan hasil penilaian atas Kementerian Agama yang pernah dilakukan oleh KPK beberapa waktu silam inilah Moch. Jasin memulai langkah. Kementerian Agama sering diidentikan dengan KUA dan pe­ nyelenggaraan haji, baik buruk tentang hal-hal yang terkait dengan KUA dan penyelenggaraan haji pasti akan dikaitkan dengan Kementerian Agama. Beberapa bulan terakhir permasalahan KUA kembali menyeruak, selama itu pula KUA menjadi “pasien” media sehingga hampir setiap saat KUA menjadi berita utama di media baik cetak maupun elektronik. Beragam reaksi pun bermunculan, pro maupun kontra terkait pemberitaan KUA tersebut. Pemberitaan tentang “gratifikasi” biaya pencatatan nikah menjadi “bola panas”

bagi Kementerian Agama dan puncaknya adalah mogok masal penghulu di Jawa Timur. Tidak sedikit masyarakat yang mendukung aksi para penghulu ini meskipun dilain sisi banyak juga masyarakat yang mencibir aksi tersebut. Inspektorat Jenderal berusaha mencari solusi konkret atas permasalahan biaya nikah agar “bola panas” tidak semakin memburuk. Langkah yang diambil Kementerian Agama yaitu berupaya melakukan perubahan sistem dalam bentuk dorongan untuk adanya regulasi yang jelas akan hal tersebut. Sebenarnya semua pihak sadar bahwa permasalahan KUA bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama semata dan semua pihak paham bahwa permasalahan biaya nikah bukan tanggung jawab KUA yang dalam hal ini adalah penghulu. Inspektorat Jenderal berupaya memotori perbaikan dari sisi regulasi karena semua pihak juga sadar bahwa permasalahan utama terletak pada regulasi yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi riil yang ada. Selain berupaya dari sisi regulasi Inspektorat Jenderal melalui Inspektur Jenderal juga berupaya mengimbangi stigma negatif tentang permasalahan KUA dengan melakukan pencitraan positif Kementerian Agama. Moch. Jasin selaku Inspektur Jenderal melakukan pencitraan positif dengan cara menjadi “sahabat media” yang dilakukan secara intensif. Interaksi dengan awak media dilakukan dengan berbagai sarana mulai dari wawancara tidak langsung, wawancara langsung, wawancara eksklusif sampai dengan konferensi pers dengan awak dari berbagai media. Hal ini tentunya merupakan nilai positif karena selama menjabat sebagai pimpinan KPK yang sudah dekat dengan media. Pencitraan melalui media ini diharapkan mampu mengimbangi stigma negatif Kemen­ terian Agama terutama terkait dengan pencatatan biaya nikah. Setidaknya masyarakat akan melihat bahwa sebenarnya memang ada sebuah upaya yang konkret dari internal untuk terus melakukan perubahan dan pembenahan.

Refleksi FOTO: Indra Hardi (RM)/rmol.com

Mural bertuliskan Sapu Bersih Perilaku Korupsi menghiasi jalanan di daerah Lebak Bulus, Jakarta, (Rabu 26/12). Pesan mural ini: perilaku korupsi harus dibersihkan dari negeri ini.

Siapkan Sapu yang Bersih Untuk Bersih-bersih Sapu yang bersih mutlak diperlukan untuk dapat digunakan membersihkan lantai yang kotor, apa jadinya jika yang digunakan adalah sapu yang kotor ? Begitu juga dalam konteks institusi, jika ingin melakukan “bersih-bersih” maka harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, terutama bagi para pemangku kepentingan yang dalam hal ini pengawas internal dan atasan langsung. Institusi yang bersih harus dimulai dari pengawas internal dan para atasan langsung terlebih dahulu di institusi tersebut. Bagaimana akan menghasilkan sesuatu yang bersih apabila tidak diawali de­ngan pengawas internal dan para atasan langsung yang bersih ? Pengawas internal idealnya harus memiliki integritas yang baik dalam melaksanakan tugas dan bersikap. Diharapkan pengawas internal dapat menjadi contoh bagi seluruh unit kerja yang ada dalam lingkup binaan atau dengan kata lain dapat menjadi prototype. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Agama selaku pengendalian dan penjamin mutu pada Kementerian Agama secara institusi dan secara individu personil di dalamnya harus benar-benar dapat menjadi contoh yang baik bagi keluarga besar Kementerian Agama. Inspektorat Jenderal harus mampu menjadi agen perubahan di Kemen­ terian Agama, menularkan kebaikan ke seluruh lini agar Kementerian Agama dapat menjadi institusi percontohan bagi institusi yang lain. Minimnya personel pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan luasnya jangkauan menuntut pe­ ran serta banyak pihak untuk berperan

Petugas kebersihan menyapu di depan mural anti korupsi di Kawasan Saharjo, Jakarta, (Selasa 11/12). Mural tersebut ekspresikegelisahan masyarakat terhadap maraknya kasus korupsi yang menggerogoti bangsa ini.

aktif dalam menyebarkan kebaikan di Kementerian Agama. Disinilah peran atasan langsung dalam menjalankan fungsi pengawasan melekat dapat membantu meminimalkan potensi terjadinya fraud. Hal tersebut diharapkan dapat menimbulkan domino effect dimana bagian yang satu dengan yang lainnya dapat saling mempengaruhi, hal baik akan menghasilkan iklim yang baik begitu pula hal yang kurang baik akan menghasilkan iklim yang kurang baik. Kementerian Agama terdiri dari unit kerja setingkat eselon I hingga eselon IV mulai dari pusat hingga ke daerah. Unit kerja terkecil akan mampu memberikan dampak bagi Kemen­ terian Agama secara institusi. Apabila

potensi akan terjadinya fraud tersebut dapat dikendalikan mulai dari unit kerja terkecil maka akan tercermin pada Kementerian Agama secara institusi. Fungsi pengawasan melekat harus dilaksanakan dengan baik oleh para atasan langsung pada setiap jenjang struktural yang ada demi menjamin terciptanya Kementerian Agama yang baik dan bersih. Potensi Korupsi di Kementerian Agama Hasil pencarian “korupsi Kementerian Agama” di google berjumlah 2.430.000 pencarian per 27 Januari 2014, angka yang cukup fantastis. Memang hal ini tidak dapat dijadikan dasar penilaian

71

Refleksi FOTO: http://hyugewb.deviantart.com/

! S A W A NGAN A JAA-COB COB Foto karya William Budiyana dengan judul “don’t you even dare” , untuk kampanye anti korupsi dengan visualisasi jebakan “tikus”

yang akurat dalam membuat sebuah kesimpulan tentang korupsi di Kementerian Agama. Akan tetapi hal ini dapat menjadi bahan instropeksi diri bagi Kementerian Agama bahwa ternyata banyak tulisan terkait dengan korupsi di Kementerian terlepas tulisan-tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Seperti diulas sebelumnya bahwa Kementerian Agama merupakan institusi dengan jumlah unit kerja terbanyak di Indonesia atau bahkan di dunia. Sebagai salah satu konsekuensi adalah besar pula dari sisi anggaran yang harus dikelola. Kementerian Agama tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam rangka mendukung roda pemerintahan, akan tetapi juga memiliki fungsi kependidikan melalui madrasah-madrasah serta perguruan tinggi agama yang dimiliki. Dimana sejak era reformasi dimana anggaran pendidikan haruslah minimal 20% dari total anggaran, maka anggaran pendidikan di Kementerian Agama ikut meningkat. Tidak hanya itu, Kementerian

72

Agama juga dapat dikatakan sebagai Institusi yang spesifik karena memiliki kegiatan yang tidak dimiliki institusi lainnya, seperti urusan nikah dan penyelenggaraan ibadah haji. Diketahui bersama, yaitu tentang berapa lama antrian untuk dapat menunaikan ibadah haji? Berapa besarnya dana yang harus mengendap untuk sekian periode menunggu? Hal ini pula yang sering menjadi bahan perdebatan tentang bagaimana dana dikelola, yang seringnya menjadi bumerang bagi Kementerian Agama. Minimnya informasi dan sosiasilisasi tentang pengelolaan dana setoran awal haji membuat Kementerian Agama menjadi bulan-bulanan pembentukan opini yang berkembang liar di masyarakat. Permasalahan nikah pun setali tiga uang, berulang kali permasalahan besaran biaya pencatatan nikah dimunculkan meskipun pada akhirnya hilang dengan sendirinya tanpa adanya solusi konkret sehingga permasalahan ini hanya timbul tenggelam. Hingga pada akhirnya beberapa waktu lalu permasalahan ini

benar-benar muncul dan menjadi bola panas bagi Kementerian Agama yang benar-benar memaksa semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Dimana solusi terbaik adalah dari sisi payung hukum yang jelas bagi KUA terutama para penghulu, agar permasalahan tidak semakin memburuk dan memberi dampak negatif bagi Kementerian Agama secara keseluruhan. Imunisasi Antikorupsi di Kementerian Agama Di dalam tubuh manusia terdapat sistem daya tahan tubuh yang terbentuk alami yang berguna untuk menangkal virus yang akan menyerang tubuh kita. Apabila kondisi alam di sekitar sedang tidak baik dan berpotensi menyerang daya tahan tubuh maka sistem imun tubuh akan berusaha menyesuaikan untuk menangkal virus yang berpotensi masuk ke dalam tubuh. Untuk dapat meningkatkan sistem imun tubuh dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan atau minuman yang mampu menambah

Refleksi bagaimana dengan berjiwa besar me­ ngakui akan kekurangan tersebut dan mengatasi permasalahan yang terjadi dengan adil agar tidak “menulari” yang lainnya. Tindakan tegas bagi yang terbukti melanggar dapat menjadikan pelajaran bagi pegawai yang lain karena memberikan efek jera. Lebih luas lagi, apabila melihat kondisi bangsa saat ini dimana banyaknya kasus korupsi yang terungkap maka Kementerian Agama sebenarnya juga memiliki andil tanggung jawab terkait permasalahan moral. Seolah-olah korupsi sudah menjadi hal yang lumrah, contonya saja para koruptor dengan tanpa rasa berdosa masih dapat tersenyum di depan kamera. Semakin berat saja tanggung jawab Kementerian Agama untuk menyikapi permasalahan korupsi bangsa ini, sehingga diperlukan sistem imun yang harus benar-benar kuat bagi Kementerian Agama untuk selanjutnya ditularkan ke seluruh elemen bangsa. Melihat realitas tersebut, Kementerian Agama memiliki pemikiran bahwa tindakan korupsi harus dilawan dengan antikorupsi yang juga bersi-

fat massif. Hal ini tentunya menuntut keterlibatan semua pihak terkait yang bertanggungjawab terhadap pembentukan karakter bangsa, terutama sekali dunia pendidikan, khususnya pada madrasah dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Dimana Pendidikan Antikorupsi (PAK) merupakan suatu keniscayaan yang harus diberikan kepada siswa dan mahasiswa sebagai upaya penanaman pemahaman dan kesadaran akan bahaya perilaku korupsi terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta cerdas dalam melawan perilaku korupsi tersebut. Dunia pendidikan harus mampu menjadi motor bagi ge­ rakan antikorupsi di Tanah Air dan PAK sudah harus menjadi suatu keharusan, madrasah dan perguruan tinggi akan benar-benar menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak korupsi. PAK ditanamkan secara evolusioner melalui pendekatan preventif dan harus disampaikan secara holistik pada semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Kementerian Agama serius

Salahs satu mural anti korupsi di Jogjakarta

Mural anti korupsi di Cikini, Jakpus. Foto diambil pada 8 Juni 2013

Warga melintas di depan mural bertuliskan Suapi Dari Hasil Kerja Yang Jujur di Jakarta, Selasa (16/12). Mural tersebut merupakan bentuk apresiasi masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan kasus korupsi. FOTO: inilah.com/Ardhy Fernando

73

FOTO: Beritagar.com

sistem imun tubuh. Sistem imun akan tetap dapat menjaga tubuh dari serangan virus meskipun kondisi sekitar sedang kurang bersahabat. Begitu juga dengan Kementerian Agama, sebagai institusi yang menyandang kata agama yang secara makna berarti institusi dengan segala sesuatunya terkait hal-hal berbau agama. Secara nama saja sudah sela­ yaknya jika dalam keseha­rian menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa dilandasi dengan nilai-nilai agama. Kementerian Agama sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga moral bangsa ini sudah memiliki sistem imun dari dalam untuk menangkal dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji yang tidak sesuai dengan norma semua agama. Setidaknya imbuhan agama tadi dapat menjadi alat pengingat bagi setiap bagian orga­nisasi Kementerian Agama. Namun demikian, Kemen­ terian Agama juga merupakan kumpulan dari manusia bukan kumpulan malaikat yang tidak dapat luput dari salah dan dosa sehingga dengan lingkungan baik dari dalam maupun dari luar institusi yang berpotensi mempengaruhi maka Kementerian Agama membutuhkan suatu langkah-langkah preventif untuk melindungi anggota organisasinya. Seperti dibahas sebelumnya bahwa Kementerian Agama memiliki potensi besar untuk terjadi­nya fraud, hal inilah yang dapat menjadi salah satu alasan kuat untuk adanya suatu langkah-langkah sistematis untuk meminimalkan potensi fraud tersebut karena fraud dapat menjadi salah satu penyebabnya terjadinya korupsi di Kementerian Agama. Memang mencegah adalah lebih baik dari mengobati, akan tetapi bagaimana apabila hal-hal yang tidak diinginkan sudah terlanjur terjadi? Kita tidak dapat menutup mata akan masih adanya oknum-oknum yang masih berani melakukan tindakan korupsi. Akan tetapi yang terpenting adalah

Refleksi FOTO: Dok. Itjen News

Diperlukan strategi dan langkah yang komprehensif serta sistematis agar kampanye an­ tikorupsi di Kemen­ terian Agama dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Salah satu backdrop di Itjen Kemenag dalam rangka mewujudkan rangkaian program anti korupsi di lingkungan Kementerian Agama

akan hal PAK tersebut, ini dapat dilihat akan terbitnya Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1696 Tahun 2013 tentang Panduan Penye­ lenggaraan Antikorupsi di Madrasah. Kementerian Agama memandang bahwa pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran. Inti dari materi pendidikana antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari Sembilan nilai yang disebut dengan Sembilan Nilai Antikorupsi. Sembilan tersebut adalah: tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli. Implementasi PAK pada PTAI memilih pendekatan akademis melalui kurikulum integratif di mana PAK akan disisipkan ke dalam sejumlah mata kuliah terkait atau serumpun. Pemilihan pendekatan ini memiliki alasan bahwa pendekatan ini tidak perlu menambah mata kuliah tersen­diri, lebih praktis, dan tidak memerlukan dosen khusus tetapi cukup dosen mata kuliah terkait yang mengajarkannya. Penyisipan

74

muatan nilai Pendidikan Antikorupsi tersebut dilakukan secara eksplisit yang dituang dalam materi pokok tersendiri. Kurikulum PAK yang terintegrasi ini menggunakan pendekatan pembelajaran kon­tekstual, pendidikan orang dewasa dan de­ngan strategi active learning. Seperti manusia, imunisasi lebih efektif jika diberikan pada saat usia dini sehingga diharapkan ketika mulai beranjak remaja hingga dewasa tubuh akan lebih presistance terhadap serangan berbagai penyakit. Begitu juga dengan permasalahan moral dan karakter bangsa terkait permasalahan korupsi. Kementerian Agama selaku penjaga moral bangsa ingin menjadi agen perubahan dan dapat menjadi contoh dengan cara berusaha memulai dari dalam Kementerian Agama terlebih dahulu. Kampanye Antikorupsi di Kementerian Agama Sapu lidi akan lebih optimal digunakan membersihkan sampah apabila terdiri dari kumpulan batang lidi dan diikat kuat, bayangkan apa jadinya jika membersihkan sampah hanya dengan satu atau dua batang lidi saja? Begitu juga dengan gerakan antikorupsi, akan lebih terasa manfaatnya jika dilakukan oleh banyak pihak dibanding dengan dilakukan dengan satu atau dua pihak saja. Agar dampak yang ditimbulkan lebih memberikan

makna pada ge­rakan pencegahan dan pemberantas korupsi di Indonesia, maka perlu adanya kampanye antikorupsi di seluruh institusi secara terpadu termasuk Kementerian Agama. Kementerian Agama selama ini juga intens melakukan kampanye anti korupsi mulai dari satuan kerja pusat hingga di daerah. Kampanye dilakukan dengan berbagai sarana hampir di setiap kesempatan. Akan tetapi semua itu sepertinya belum terlalu memberikan perubahan berarti dan terkesan selama ini kampanye baru pada tataran slogan semata. Padahal tidak kurang-kurangnya upaya terus dilakukan untuk memerangi korupsi di Kementerian Agama. Lantas apa yang belum tepat? Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan terletak pada karakteristik Kementerian Agama yang unik yaitu memiliki satuan kerja yang sangat besar. Inspektorat Jenderal Kemen­ terian selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Agama dituntut untuk menjadi agent of change termasuk untuk kampanye anti korupsi. Permasalahan klasik yaitu minimnya personil pada Inspektorat Jenderal sering menjadi alasan akan kurang maksimalnya kampanye anti korupsi di Kementerian Agama. Permasalahan klasik tersebut tetap klasik selama ini karena memang sangat besar satuan kerja yang dimiliki. Kini saatnya merubah paradigma permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi Kementerian Agama.

Refleksi Diperlukan strategi dan langkah yang komprehensif serta sistematis agar kampanye antikorupsi di Kementerian Agama dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Sebenarnya selama ini sudah dilakukan upayaupaya mulai dari pencegahan hingga penanggulangan korupsi di Kementerian Agama. Kementerian Agama memiliki program-program unggulan dimana kementerian/lembaga lainnya belum tentu memilikinya. Contohnya seperti program Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) yang dimotori oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, dalam kurun waktu berjalan PPA terus disempurnakan baik dari sisi metode ataupun materinya. Meskipun secara efektifitas belum dapat diukur dengan pastinya karena memang belum ada parameter yang baku untuk dilakukan penilaian. Akan tetapi PPA sudah mampu mewarnai upaya Kementerian Agama dalam memerangi korupsi dari unsur pencegahan. Kedepan, program yang sudah ada harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas serta intensitasnya. Selain itu juga diperlukan langkah-langkah kampanye yang komprehensif dan sistematis lainnya. Berikut ini adalah beberapa pemikiran yang semoga dapat menjadi referensi dalam upaya memerangi korupsi. Pertama, meningkatkan efektivitas PPA yaitu dengan cara melakukan evaluasi terhadap PPA yang telah dilakukan. Evaluasi yang baik untuk membuktikan PPA bukanlah program formalitas semata. Dengan evaluasi dapat diketahui seberapa besar efektifitas PPA terhadap perbaikan “moral” para pegawai yang telah mengikuti PPA. Kedua, lebih meningkatkan lagi efektifitas pengaduan masyarakat (DUMAS) agar dapat menjadi bagian dari internal soft control bagi Kementerian Agama. Hal yang tidak kalah penting juga adalah membuat mekanisme dalam merespons DUMAS tersebut, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun skala prioritas audit. Ketiga, mendorong dan menjadi motor bagi

perumusan regulasi baru yang lebih akomodatif bagi permasalahan yang sering muncul seperti permasalah KUA dan penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini dimaksudkan agar Kementerian Agama tidak menjadi bulan-bulanan yang dikaitkan de­ngan korupsi dan ini disebabkan oleh aturan-aturan yang sudah tidak relevan lagi, dengan kata lain dibutuhkan adanya kejelasan payung hukum. Keempat, menegakkan aturan tanpa diskriminasi. Bahwa aturan tidak memandang posisi dan jabatan sehingga terdapat kepastian penegakkan hukum yang dapat menciptakan wibawa hukum di Kementerian Agama. Kelima, publikasi bagi yang melanggar. Hal ini bukan bermaksud mengumbar aib saudara sendiri, akan tetapi dalam rangka menimbulkan efek jera bagi oknum yang berani melakukan korupsi. Karena sesusungguhnya permasalahan korupsi di Negara ini adalah masalah “moral” dimana telah hilangnya rasa malu. Keenam, diadakannya laporan periodik masing-masing satker dalam bentuk “buku report” yang disampaikan secara terbuka dalam sebuah forum evaluasi bersama. Buku report tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi para satker serta dapat memacu satker untuk menjadi yang terbaik. Dan bagi satker yang mendapatkan hasil terburuk, maka pimpinan dari satker tersebut harus siap diganti sebagai sanksi moral. Ketujuh, dilakukan sosialisi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi ke seluruh satker. Hal ini dimaksudkan agar semangat reformasi birokrasi juga dapat mengakar ke seluruh pelosok negeri, jadi semangat ini tidak hanya semarak di satker pusat saja. Kedelapan, lebih menghidupkan fungsi kehumasan. Di era keterbukaan seperti sekarang ini terkadang membuat masyarakat sulit menilai objektivitas akan sebuah berita. Diharapkan fungsi kehumasan Kementerian Agama dapat mengimbangi pemberitaan negatif yang mungkin muncul serta dapat memberikan klarifikasi. Kesembilan, menjadi “sahabat media”. Kampanye anti korupsi menggunakan berbagai media pers saat ini menjadi

alat kampanye antikorupsi yang paling efektif, di samping sosial media yang dewasa ini semakin populer. Sesuatu yang tidak baik jika dikemas dan disampaikan dengan baik akan tampak baik, sesuatu yang baik tetapi tidak dikemas dan disampaikan dengan cara kurang baik akan tampak kurang baik. Apalagi jika Kementerian Agama memiliki sesuatu yang baik serta dikemas dengan baik kemudian disampaikan dengan baik, tentunya akan member dampak positif bagi Kementerian Agama. Kesepuluh, duplikasi kampanye anti korupsi. Hasil dari perkalian angka lebih besar dari penjumlahan angka. Tidak ada cara lain untuk me­ ngatasi keterbatasan jumlah personil pengawasan yaitu dengan cara du­plikasi. Sehingga dapat terbentuk kader-kader antikorupsi di masingmasing satker yang dapat membantu aparatur pengawasan melakukan kampanya antikorupsi. Akhir kata, sebuah perubahan besar selalu dimulai dengan sebuah perubahan kecil dan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Setelah itu barulah masing-masing dari kita menyebarkan semangat perubahan kepada orang-orang di sekitar. Efek bola salju yang akan menjadikan Kementerian Agama menjadi institusi percontohan dalam memerangi korupsi. Tanpa kesungguhan dari kita semua maka upaya memberantas korupsi di Kementerian Agama hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia seperti menata taplak meja yang kekecilan.

FOTO: DGI-Indonesia.com

Salah satu poster Ajang kreatif pameran anti korupsi oleh Institut Seni Yogyakarta

75

PERJALANAN

BELAJAR DARI PULAU

MERBAU

Merbau

Provinsi Riau

Oleh: Wendi Wijarwadi

Pulau Merbau adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Kota kecamatan ini adalah Renak Rungun. Kecamatan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti) merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Merbau, dibentuk pada tanggal 26 Januari 2011. Dimana wilayah Kecamatan Pulau Merbau meliputi seluruh Pulau Merbau sedangkan Kecamatan Merbau wilayahnya meliputi seluruh Pulau Padang. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan “Pulau Merbau, Pulau Ransang dan Pulau Tebingtinggi”. FOTO: http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/

Ketika kita mendengar kata Merbau dan meranti, pikiran kita pasti langsung berasosiasi dengan dua jenis kayu populer yang sangat mudah dijumpai di toko-toko bangunan. Jauh di garis depan Indonesia yang barbatasan langsung dengan perairan Malaysia, dua nama tersebut adalah nama sebuah pulau dan sebuah kabupaten di Provinsi Riau. Pulau Merbau adalah nama sebuah pulau yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya tidak tahu pasti ada latar belakang apa di balik kesamaan nama kayu dengan nama sebuah pulau tersebut, yang pasti perjalanan ke pulau Merbau Kabupaten meranti tidak untuk mencari kayu Merbau maupun kayu meranti. Merbau adalah sebuah pulau kecil yang berbatasan langsung de­ ngan perairan Malaysia. Titik terdepan indonesia ini sebelumnya merupakan bagian integral dari Kabupaten Bengkalis, sebuah kabupaten yang sangat kaya dengan minyak bumi dan kelapa sawit. Tak kurang, di negeri kaya ini terdapat dua eksplorasi minyak utama, citra rasa lokal bernama Pertamina dan perusahaan asing berlabel Chevron. Untuk mencapai Pulau Merbau, kita butuh waktu yang sangat panjang dari pekanbaru. Kurang lebih kita membutuhkan waktu sekitar 7-9 jam melalui

76

jalur darat dan laut. Lamanya waktu tempuh dijamin akan terbayar tuntas dengan hamparan indah kekayaan alam bumi Riau sepanjang perjalanan menembus provinsi riau menuju lautan Pulau Merbau. Provinsi Riau memang identik dengan provinsi yang diberkati dengan kekayaan alam yang luar biasa. Bumi menghasilkan minyak bumi dan tanah yang subur menghasilkan kelapa sawit. Seorang teman bahkan berkelakar bahwa hanya udara saja yang tidak bisa menghasilkan keuntungan karena seringnya dicemari asap hutan yang dibakar oknum tak bertanggung jawab. Perjalanan menuju Pulau Merbau menjadi bukti valid betapa gemerlapnya sumber daya alam riau. Sepanjang jalan, ribuan hektar pohon kepala sawit yang tertata rapih dan lebat meneduhkan suasana panas alam Riau. Melimpahnya minyak bumi terlihat nyata dengan keberadaan pipa gas Pertamina dan Chevron yang membentang sejak Rumbai hingga Sungai Pakning, titik akhir perjalanan sebelum menyebrang menuju bengkalis dan pulau Merbau. Sayangnya, kekayaan alam yang maha dahsyat ini justru membawa kepedihan bagi ma­ yoritas warga riau. Menurut seorang teman asal bengkalis, kekayaan alam riau hanya dilokalisasi oleh sebagian kecil orang saja, kesejahteraan belum

Pemandangan Teluk Belitung (merbau) dari laut.

FOTO: id.wikipedia.org

menyentuh seluruh lapisan warga riau sebagai pemilik sah kekayaan alam. Ironis memang, tapi itu lah faktanya. Contoh sederhananya adalah bagaimana riau sempat mengalami krisis BBM beberapa tahun silam. Pepatah populer “ayam mati dilumbung padi” seperti menemui bentuk aslinya di Provinsi Riau ini. Kabupaten Siak juga menjadi kein-

FOTO: riaulive.vom

FOTO: Jalanblog.wordpress.com

Pulau Merbau masih harus ditempuh dengan Jembatan Siak Kabupaten Bengkalis speedboat selama 2 jam dari Bengkalis. Perjalanan speedboat inilah yang membawa kesan mendalam dalam perjalanan ke Pulau Merbau ini. Ja­ ngan bayangkan kemewahan atau kenyamanan alat tranportasi lainnya, speedboat ini lebih dekat dengan cita rasa metro mini yang banyak berseliweran di ibukota. Saya cukup banyak sport jantung karena tidak ada keamanan memadai jika sewaktu-waktu terjadi FOTO: http://awibowo325.wordpress.com/ Aktivitas Teluk Belitung (merbau) apa-apa dengan speedboat. Speedboat ini memiliki ukuran kecil dengan daya tampung sekitar 20 orang. Namun, speedboat ini tampaknya berusaha ‘break the limit’ dan menangkut lebih banyak penumpang dari semestinya. Jika ada penumpang lebih, kondektur akan Suasana Kota Kondisi jambatan penghubung antar Kelurahan memasang kayu tempat Selat Panjang, Teluk Belitung dan Mekar Sari Kecamatan Merbau di kepulauan sudah amblas hampir 1 meter (atas) duduk diantara jejeran Meranti (Kiri) bangku penumpang. Jika masih ada penumpang lagi, berdiri kan menjadi nama UIN Sultan adalah pilihan. Jika masih ada pe­ Syarif Kasim Pekanbaru dan numpang lagi, duduk diatas speedboat Bandara Sultan Syarif Kasim II adalah pilihan terakhir. Celakanya, Pekanbaru. warga tampaknya lebih asik dengan Perjalanan darat berakhir di pilihan terakhir, menumpang speedSungai Pakning untuk kemuboat sambil menikmati siulan angin dian berlanjut menaiki kapal segar yang ramah berhembus. Kapal Roro yang tersedia setiap speedboat ini juga ramah penum­pang. saat. Harganya cukup murah, FOTO: http://infomeranti.blogspot.com/ Kapal tak segan-segan untuk memutar 20 ribu untuk mobil, 10 ribu arah kembali ke dermaga jika ada pe­ untuk motor dan 2 ribu untuk numpang yang melambaikan tangan tengah berlangsung, kabupaten yang penumpang non kendaraan. Kapal tanda butuh tumpangan. Lika liku dulunya merupakan Kerajaan besar ini roro ini lumayan nyaman dan bersih. perjalanan tadi akhirnya membawa akan segera menjadi kota metropolis Makanan yang dijual di kantin pun kami ke Pulau Merbau, Kabupaten berikutnya di Provinsi Riau, mungkin relatif murah. Popmie yang saya beli Kepulauan Meranti. bisa menyaingi Kota Dumai. Kabuuntuk menutup irama sendu pencer Setibanya di pulau Merbau, paten Siak memang memiliki tempat naan hanya seharga Rp7.000, tidak Kesunyian tampak terasa di pulau kecil tersendiri dalam sejarah Provinsi Riau. jauh beda dengan harga di Jakarta. ini. Listrik hanya tersedia di malam hari Sultan Syarif Kasim merupakan Sultan 45 menit kemudian, saya secara resmi dan semua kebutuhan pokok dipasok Tersohor Kesultanan Siak Sri Inderapumenjejakan kaki di Kabupaten Bengdari wilayah sekitar. Aktivitas seolah ra yang namanya kemudian diabadikalis. dahan tersendiri dalam perjalanan ini. Perjalanan darat ke Bengkalis dan Pulau Merbau memang wajib melewati Kabupaten ini. Siak, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999, menyimpan pesona keindahan dan obat rasa lelah. Jembatan Siak yang menjulang besar dengan arsitektur melayu terlihat sangat gagah dan berwibawa sekaligus menjadi Ikon baru kota Siak. Jalanannya full hotmix dan mulus, jauh lebih mulus dari jalanan ibukota. Tak heran, kabupaten Siak dipilih sebagai Venue untuk perlombaan Sepeda pada pelaksanaan PON 2012 silam. Komitmen Pemerintah kabupaten Siak pantas diacungi Jempol untuk hal yang satu ini. Dilihat dari pembangunan yang

77

PERJALANAN FOTO: http://almasdi.staff.unri.ac.id/

Salah Satu rumah di desa tertinggal Kepulauan Meranti

berjalan lambat bahkan ketika siangpun suasana sudah terasa sepi. Namun demikian, layaknya wilayah provinsi Riau lainnya, pulau kecil ini ternyata mewarisi kekayaan alam berupa mi­ nyak bumi. Merbau ini ternyata merupakan kawasan penghasil minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Kepulauan Meranti. Di kawasan ini sudah berdiri PT. Kundur Petroleum S.A. yang bero­ perasi di daerah Kurau Desa Lukit yang mampu memproduksi minyak mentah sekitar 8.500 barel/hari. Menurut warga sekitar, perusahaan tersebut masih merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan salah satu perusahaan besar berskala nasional. Namun lagi-lagi, tampaknya kekayaan alam belum mampu berkontribusi banyak untuk warga sekitar. Perjalanan silaturahmi di Pulau Merbau ini terpaksa harus dibatasi oleh waktu. Kami hanya memiliki waktu sekitar 4 jam. Jika lebih, kami terpaksa harus menginap di pulau ini karena speedboat menuju Bengkalis hanya merapat satu kali sehari setiap pukul 14.00 WIB. Kami pun segera bergegas menuju lokasi tujuan kami yaitu sebuah KUA yang terletak tidak jauh dari dermaga. Kami disambut oleh 2 orang penghulu dan dua orang pelaksana. Menurut seorang pegawai KUA yang sudah berusia diatas 50-an, selama 20-an tahun pengabdiannya belum pernah ada orang dari pusat

78

yang mengunjungi KUA tersebut. Jarak yang jauh dan fasilitas transportasi yang minin pastinya menjadi penyebab utama jarangnya pulau ini disinggahi pendatang. Berada di daerah kepulauan dengan infrastuktur dan fasilitas terbatas tentu menjadi tantangan besar bagi pelaksanaan tugas KUA. Penduduk muslim yang berjumlah ratusan bahkan ribuan tentu tidak sebanding dengan jumlah dua orang penghulu yang harus melayani kebutuhan keagamaan masyarakat. Peran penghulu pun tidak hanya sebatas pada pernikahan tapi juga pada pembinaan masyarakat termasuk mengisi ta’lim, pengajian dan khutbah jumat. Dengan geografis wilayah dan luas dan terpisah lautan, ongkos yang dikeluarkan untuk menjalankan tugas sangatlah besar. Tentunya tidak sebanding dengan anggaran yang dimiliki. Tak jarang, uang pribadi dikeluarkan untuk menutup kekurangan. Di wilayah kepulauan, peran tokoh agama seperti penghulu ini memang sangat dibutuhkan, melebihi tugas utamanya sebagai juru catat pernikahan. Di tengah kondisi yang serba terbatas ini, kita tentu saja sangat menantikan disahkan peraturan pemerintah tentang biaya nikah oleh KUA. Inisiatif inspiratif Inspektur Jenderal, Bapak Moch. Jasin untuk merapihkan admiistrasi pelaksanaan nikah

ini tentu harus kita dukung. Terbitnya PP ini akan sangat mengakomodir kebutuhan para penghulu di daerahdaerah minor yang minim fasilitas. Dana yang terbatas tentu menganggu proses pelayanan kepada masyarakat dan hadirnya PP ini adalah jawaban atas semua permasalahan yang terjadi. Peran penghulu di daerah-daerah minor akan lebih diperhatikan dan perannya pun semoga menjadi lebih maksimal sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat pada Kemen­ terian Agama. Waktu sudah mendekati pukul 14.00, artinya kami harus segera bergegas menuju dermaga, bersiap kembali merasakan olahraga jantung di dalam speedboat. Tak lama berselang, speedboat pun datang dengan ciri khas utamanya, orang-orang yang asyik menikmati atap speedboat.

Salah satu kabupaten yang merasakan ketimpangan dan banyaknya daerah tertinggal adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagian besar dari desa yang ada yakni sebanyak 59 desa (80,82%) merupa­kan desa tertinggal. Jumlah rumah tangga sebanyak 45.564 KK, dan sebesar 34,84% (15.876 KK) merupakan rumah tangga miskin. Banyaknya desa tertinggal dan keluarga prasejahtera di daerah ini merupakan indikasi bahwa pembangunan ekonomi selama ini belum menyentuh rakyat lapisan bawah sehingga dengan adanya krisis menyebabkan daerah-daerah pedesaan yang terpencil menjadi rentan sehingga terpuruk menjadi daerah miskin. Hal ini disebabkan selain oleh karena kebijaksanan yang salah dan distortif pada masa lalu juga karena kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah pesisir.

HIKMAH

Pikirkan: Akibat Umat yang Centang Perenang…? Oleh: Nurhidayati

FOTO: tribunnews.com

TUNTUT KEBEBASAN BERAGAMA. Massa dari Forum Solidaritas Kebebasan Beragama berunjuk rasa menuntut hak atas kebebasan beribadah di kawasan Silang Monas, Jakarta, Minggu (15/8). Mereka mengecam tindak kekerasan dalam proses penyegelan tanah yang akan dijadikan rumah ibadah Jemaat gereja HKBP Pondok Timur Bekasi dan menuntut pemerintah menjamin hak-hak warga negara untuk beribadah,beragama, dan berkeyakinan.

K

ehidupan ini bagaikan rembesan air yang mengalir, kadang air itu dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita, namun tak jarang air itu menyebabkan bencana bagi banyak manusia. Bagaikan filsafat air, begitulah romantika nasib yang harus kita jalani. Banyak hal yang tidak kita mengerti terjadi tanpa kita prediksi. Banyak realita yang tak pernah kita bayangkan menghampiri kehidupan kita dengan sangat tiba-tiba. Kita merasa intervensi yang kita miliki dalam me-manage perputaran waktu sangatlah sempit. Seolah-olah kita hanya diberikan kesempatan untuk

berpasrah tanpa mampu untuk me­ ngubah nasib yang menimpa ataupun takdir yang harus kita terima. Itu mungkin satu kenyataan yang mesti kita terima dengan suka rela ataupun dengan terpaksa. Namun yang jelas ada satu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia demi untuk menyelamatkan hidupnya, yaitu kesempatan untuk memperbaharui dan menjaga taqwa yang ada di dalam dada agar tetap terpelihara sepanjang masa. Di dalam kehidupan, berbagai cobaan dan penderitaan mewarnai goresan perjalanan nasib kita dengan

begitu banyaknya. Baik itu cobaan dan penderitaan yang bersifat kolektif ataupun personal. Namun semuanya dapat kita hadapi dan kita tanggulangi dengan kesuksesan dan kematangan jiwa. Ketika kita dihadapkan pada cobaan yang berupa penyakit, kita bisa bersabar, ketika kita dihadapkan pada tantangan dan ancaman peperangan dengan umat atau golongan selain kita, kita bisa bersatu dan menggalang kata seiya dan sekata dalam upaya menghadapinya. Namun satu hal yang sampai sekarang ini masih mengganjal dan membalut kehidupan kita adalah “cobaan akan perpecahan dalam diri

79

HIKMAH FOTO: hizbut-tahrir.or.id

Aksi jalan kaki ini diselenggarakan oleh DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat ini yang merupakan warming up dalam rangka menyambut Konferensi Khilafah Internasional. Acara diselingi dengan teatrikal yang bertajuk Saatnya Khilafah Memimpin Dunia, yang menggambarkan sejarah kehancuran Khilafah dan perpecahan negeri-negeri Muslim hingga perjuangan kembali menyatukan umat Islam sedunia melalui Khilafah.

umat Islam”. Mungkin inilah cobaan terberat yang sampai sekarang ini belum bisa kita selesaikan. Perpecahan dalam diri umat Islam bukanlah satu hal yang baru dalam perjalanan sejarah Islam. Sejak berakhirnya pemerintahan Khulafa’ Ar-Rosyidin perpecahan mulai timbul. Diawali dengan munculnya golongan syi’ah, khowarij dan mu’tazilah yang berlatar belakang pada perbedaan sosio-politik yang pada akhirnya me­ luas kepada pola mengintepretasikan dalil dan ayat, hingga yang berkaitan dengan klaim keimanan dan kekufuran. Yang kemudian kita tahu hingga terjadinya penghilangan nyawa dan pembantaian sesama orang Islam. Kita tidak harus menilai mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi yang jelas permusuhan di antara sesama umat Islam adalah sangat-sangat bertentangan dengan sendi dasar norma ajaran Islam. “ orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama berada dalam neraka”. Bukan berarti mereka semua masuk neraka secara langsung sebagaimana persangkaan kita, karena kita yakin mereka orang-orang yang soleh. Akan tetapi yang kita yakini adalah “Allah sangat membenci

80

pertikaian antara sesama orang Islam”. Pernahkah itu semua kita renungkan? Sepertinya perpecahan yang seperti itu masih kita lestarikan di dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Seakan-akan kita bangga dengan warisan permusuhan yang telah dilimpahkan oleh para pendahulu kita itu. Walaupun kita tahu itu salah, namun mental kita enggan untuk merubahnya. Sehingga yang terjadi adalah permusuhan yang tiada henti dan pertikaian yang tak berkesudahan. Lebih sayang lagi yang kita musuhi adalah saudara-saudara kita seiman seagama. Marilah kita menengok kembali hadits-hadits Nabi SAW yang mengajarkan tentang kebersamaan, persatuan dan kasih sayang sebelum kita mengklaim orang lain yang beda dengan partai atau jama’ah kita dengan tuduhan murtad, kafir, atau pendosa. Nabi SAW bersabda: “Perumpamaan orang-orang mu’min di dalam kasih sayang, kecintaan dan kelembutan mereka, layaknya satu tubuh di mana ketika ada salah satu anggota badan yang sakit maka anggota badan yang lain akan ikut merasakan-

nya dengan tidak bisa tidur dan demam” (al-hadist) Sabda Nabi SAW: “Seorang mukmin satu dengan mu’min yang lain bagaikan satu bangunan yang satu menguatkan yang lain”. Pernahkah hadits-hadits itu kita renungkan dalam-dalam di tengah keheningan kita sehingga kita mengerti betul apa maksud yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW dengan perkataan beliau itu. Dalam tahap berikutnya kita bisa hidup berdampingan dengan orang yang tidak se-ide dengan kita dengan penuh kedamaian dalam naungan panji-panji persaudaraan. Munculnya berbagai macam golongan, jama’ah dan partai dalam diri umat Islam bukanlah suatu kesalahan karena lain lubuk lain airnya, lain air lain ikannya, begitulah pepatah mengatakan. Walaupun kepala sama hitamnya namun ide tentu berbeda. Tidak salah kalau setiap orang ingin mengaktualisasikan dirinya. Tidak keliru kalau setiap orang ingin mengekspresikan prinsip dan pola berpikirnya, yang salah adalah sifat egoisme kita yang tak bisa menerima pendapat orang lain. Lebih salah lagi kalau sifat egoisme itu kita bawa kepada klaim

HIKMAH

benar dan salah, iman, dan kufur, hingga surga dan neraka. Firman Allah Surat: An-Nahl: 97 yang artinya “Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” Sekarang yang harus kita pahami adalah siapa saja yang berbuat baik sementara ia beriman maka balasannya ada di tangan Allah, bukan di tangan kita, dan juga bukan kita yang menilai salah dan benar perbuatan mereka, sebab yang tahu hakikat kebenaran hakiki adalah Allah semata kalau kita masih percaya. Firman Allah, surat Ali Imran: 60. “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu maka janganlah kamu termasuk orangorang yang ragu” Manusia bukanlah penentu kebenaran, akan tetapi manusia hanyalah pencari kebenaran. Apa yang kita anggap benar boleh jadi memang nyata-nyata benar, akan tetapi tidak mustahil persepsi kebenaran kita itu salah total.

Slogan “ Islam adalah agama yang tinggi tak ada yang membandingi) harusnya tetap kita jaga”. Sebab yang terjadi selama ini adalah, Islam ibarat layang-layang yang melambung tinggi di atas awan, sementara kita hanya berdiri jauh di bawah naungan besar Islam tanpa punya kontribusi apapun dalam mengangkat dan menjaga eksistensi Islam itu sendiri. Islam kita unggulkan secara prinsip akan tetapi kita robohkan secara etik. Kita bangga dengan nama besar Islam akan tetapi kita tidak pernah berusaha menjaga nilai moral Islam. Kita yang di bawah naungan Islam hanya berebut tali layang-layang Islam itu. Kita hanya mengaku dan mengklaim kitalah yang mempunyai otoritas tunggal terhadap warisan Islam yang paling benar. Kita selalu beranggapan bahwa golongan yang selain kita adalah salah pemahamannya terhadap Islam. Oleh karena itulah kita bertikai diantara saudara kita sendiri yang seislam, demi merebutkan klaim kebenaran Islam yang kita pahami. Sekarang ini kita bukan berperang ideologi akan tetapi kita berperang interpretasi, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita memperebutkan nama Islam, kenapa kita tidak

berlomba-lomba untuk menjadi orang yang beriman, karena Islam hanyalah simbol, sementara iman adalah inti, Islam hanyalah kulit, sementara iman adalah isi. Mengapa kita hanya berebut simbol dan kulit, sementara isi dan intinya kita biarkan, tak penah kita pedulikan. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kita hanya sekedar menjadi orang Islam, akan tetapi Allah dan Rasul-Nya selalu meminta kita agar jadi orang yang beriman. Karena Islam sangatlah mudah untuk kita pertontonkan, sementara iman membutuhkan bukti yang sangat sulit untuk kita realisasikan. Orang awam bisa dengan mudah mengatakan bahwa ia beragama Islam, akan tetapi iman tidak akan cukup hanya dengan perkataan. Allah telah berfirman, dalam surat: AlHujurat: 14. “Orang-orang Arab badui itu berkata:”kami telah beriman”. Katakanlah (kepada mereka):”kamu belum beriman, tapi katakanlah “kami telah tunduk karena iman itu belum masuk dalam hatimu.” Ibarat sebuah bangunan, Islam adalah atap dan umat ini adalah gedungnya. Kalau umat ini kuat maka Islam akan menjadi bangunan yang kokoh dan Islam tidak akan pernah roboh. Akan tetapi kalau umat ini rapuh maka jangan harap Islam akan tetap jaya dan semoncer slogannya. Islam membutuhkan persatuan umat, bukan perpecahan umat, karena persatuan adalah akar dari kekuatan dan perpecahan adalah awal dari kehancuran. Kita harus berbangga dengan bermunculannya golongan, jama’ah ataupun partai dalam diri umat Islam. dari situ akan memunculkan perbedaan.“perbedan umatku adalah suatu rahmat-(al-hadis), asalkan perbedaan itu bukan perbedaan prinsipil Islam. Sebab dengan adanya perbedaan kita akan menemukan romantika kehidupan dan dapat menambah khazanah dialektika pengetahuan, jikalau kita bisa arif menyikapi arti perbedaan tersebut. Bahkan Dr. H. Tholib Hasyim Hasan pernah menyatakan bahwa adanya golongan, jama’ah dalam Islam yang berbeda-beda adalah ibarat tiang

81

HIKMAH FOTO: Antara

KERUKUNAN UMAT. Seorang mahasiswa membawa poster ketika berlangsungnya aksi damai di Mataram, NTB, Selasa (21/9). Puluhan mahasiswa dari KAMMI dan PMKRI mengecam tindakan pembakaran Al Quran di Amerika Serikat (AS), dan menyerukan kepada masyarakat agar tetap menjaga toleransi antar umat beragama.

Masa pendukung kerukunan antar umat beragama menggelar aksi damai di Kedubes Amerika, Jakarta,. Aksi tersebut meminta kepada Amerika untuk membatalkan pemberian penghargaan kerukunan antar umat beragama kepada Presiden SBY karena dianggap gagal dalam pemeliharaan kerukunan beragama di Indonesia.

yang menyangga Islam, semakin ba­ nyak golongan atau partai dalam Islam akan semakin mengokohkan bangunan Islam itu sendiri. Dengan syarat golongan, partai ataupun jama’ah itu saling bersatu. Akan tetapi kalau semua golongan itu tidak bersatu maka akan cepat merobohkan Islam dari dalam. Manfaat yang bisa kita ambil dari adanya kelompok-kelompok yang banyak adalah jikalau ada satu kelompok yang rusak, maka kelompok yang lain masih akan tetap bisa eksis. Berbeda bila hanya ada satu kelompok saja, ketika satu kelompok itu rusak, maka akan hancur pula kelompok itu tanpa ada yang dapat meneruskan visi dan misinya di kemudian hari. Secara lebih gamblang dapat

82

FOTO: Inilah.com

kita ingat sebuah ilustrasi yang me­ ngatakan: alkisah, ada seorang bapak ingin pergi dari Surabaya ke Jakarta bersama seluruh keluarganya yang berjumlah sekitar empat puluh orang. Bapak tersebut menghimbau kepada seluruh keluarganya agar tidak menaiki satu bis saja. Akan tetapi mereka harus berpencar-pencar dan menaiki beberapa bis. Ketika ada orang yang bertanya tentang hal itu, sang bapak tersebut menjawab “don’t put your eggs in one basket” (jangan kau taruh telur-telur yang kau punyai dalam satu keranjang saja). Ketika ditanya alasannya ia menjawab, sebab kalau ditaruh dalam satu keranjang, ketika keranjang itu jatuh maka akan habislah seluruh telur itu. Beda kalau telur itu dipisahpisah dalam beberapa keranjang. Kalau

ada satu keranjang yang terjatuh, maka masih ada beberapa telur yang terselamatkan. Begitu pula halnya gambaran komunitas umat ini, kita lebih bisa menemukan dinamika dan romantika hidup dengan banyaknya kelompok di dalam umat ini. Prinsip boleh beda asalkan akidah tetap sama. Siapapun orangnya, asalkan ia beriman kepada Allah dan dan mengakui M ­ uhammad sebagai rasulullah serta beriman kepada rukun iman yang lain, maka ia adalah saudara kita. Sekarang ini dunia Islam membutuhkan orang-orang yang mempunyai sifat toleran, bukan orang yang anti perbedaan. Islam butuh orang-orang yang arif dalam kebersamaan, bukan orang yang “kritis” dalam mengklaim kesalahan. Umat ini haus akan persatuan dan butuh kedamaian. Marilah kita mencoba kembali kepada titik kebersamaan, walaupun kebersamaan itu harus dibingkai dengan ane­ka ragam perbedaan. Marilah kita bersama-sama kembali berpegang kepada tali ajaran Allah karena hanya dengan itulah kita bisa menemukan makna sebuah persatuan. Allah SWT telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat: 103. “Dan berpeganglah kamu semua kepada tali atau (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyyah) bermusuhmusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu orangorang yang bersaudara karena ni’mat Allah. Dan kamu telah berada di ujung neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapatkan petunjuk”. Melalui ayat ini Allah menyapa manusia dengan firman-Nya agar manusia ingat kembali akan sejarah umat-umat yang terdahulu yang hancurkan dan diazab oleh Allah dengan adanya sebuah kehancuran sebab mereka bercerai berai dan enggan untuk bersatu. Melalui sejarah itulah Allah mengingatkan kembali akan jeleknya perpecahan.

83

84