OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LIPUTAN PERS 2013

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DALAM LIPUTAN PERS 2013 www.ombudsman.go.id

Daftar Isi

Daftar Isi 06

Sambutan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana

08

Sambutan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI A.Animaharsi

10

Sambutan Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan Budiono Widagdo

14 16 36

Selayang Pandang

PENCEGAHAN

PENYELESAIAN LAPORAN

110

PENGAWASAN

12

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia

Tim Penyusun Penerbit Penanggung Jawab Ketua Editor Redaktur isi

: Ombudsman Republik Indonesia : Danang Girindrawardana : A.Animaharsi : Budiono Widagdo : Marsetiono, Dedy Purnomo, Fatma Puspita Sari, Artati Subagio, Soklar, Setio Budi

Index Cukai dan Pajak

Pendidikan

Layanan Telekomunikasi dan Informasi

Administrasi Kependudukan Layanan Haji

Kepegawaian Layanan Penegakan Hukum Perdagangan dan Industri Layanan Air Minum Perhubungan Pertanahan Pemukiman Kesehatan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Layanan Listrik Ketenagakerjaan Imigrasi Pemasyarakatan Kepolisian

6

Ombudsman Republik Indonesia

Sambutan Ketua Ombudsman DANANG GIRINDRAWARDANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada tahun ini Ombudsman Republik Indonesia menerbitkan kliping ‘Ombudsman dalam Liputan Pers’ sebagai wadah kompilasi komunikasi yang telah berlangsung melalui kanal-kanal pemberitaan media. Hasil liputan tersebut terangkum menjadi sarana bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik untuk bersama mengawal agenda perbaikan pelayanan publik di negara kita tercinta.

7 Sambutan Ketua ORI


Penerbitan perdana kliping Ombudsman 2013 ini juga bertepatan dengan tahun kinerja bagi Ombudsman RI. Sebuah tahun yang menjadi momentum bagi seluruh stakeholders Ombudsman RI untuk berupaya sekuat tenaga guna mewujudkan Ombudsman RI yang bersih, kredibel dan berwibawa sehingga menghasilkan kinerja yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Implementasi target tersebut terinternalisasi dalam diri setiap insan Ombudsman RI. Tentunya, untuk membangun lembaga yang bersih dan berwibawa, nilai kredibilitas akan sangat menentukan. Kredibilitas dibangun dari kualitas dan kapabilitas lembaga dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa pada umumnya, dan dalam hal pelayanan publik dan penyelesaian laporan, pengaduan masyarakat pada khususnya. Kehadiran kliping ini diharapkan bisa melengkapi media publikasi Ombudsman RI dalam menginformasikan berbagai kebijakan dan program Ombudsman RI di pusat

maupun daerah. Kliping ini juga bisa menjadi refleksi di kalangan instansi penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat sebagai stakeholders penting pelayanan publik yang menjadi kewajiban negara. Selamat atas penerbitan perdana kliping Ombudsman. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dalam menjalankan seluruh tugas kemasyarakatan demi kejayaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. warrahmatullahi wabarakatuh Danang Girindrawardana

8


Sambutan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia A.ANIMAHARSI

Salam sejahtera untuk kita semua. Berbagai pihak mendambakan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada dasarnya pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah. Mungkin merupakan fakta yang tidak terbantahkan kalau dikatakan bahwa secara umum pelayanan publik di Indonesia masih sangat buruk. Walaupun beberapa peningkatan kualitas pelayanan sudah dilakukan di berbagai sektor. Berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus dikembangkan, dan kita tidak boleh lelah memperjuangkannya, sampai kondisi pelayanan publik benar-benar seperti yang diharapkan masyarakat.

9

Sambutan Sekretaris Jenderal


Kami sangat berterima kasih atas peran pers yang terus gigih dan kritis mewartakan kondisi pelayanan publik, ulah berbagai penyelenggara negara yang belum melayani publik dengan baik, maupun berbagai perbaikan kualitas yang telah berhasil diciptakan. Pers merupakan komponen penting dalam mekanisme kerja Ombudsman Republik Indonesia. Untuk menambah semangat kita semua dalam terus mengupayakan perbaikan kualitas pelayanan publik, kami hadirkan kembali kumpulan pemberitaan pers seputar kiprah Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia harus berjalan side by side dengan rekan-rekan pers. Pemberitaan yang mungkin sudah pernah saudara baca, mungkin suatu saat perlu dibuka dan dibaca kembali, untuk memberikan inspirasi untuk berbuat lebih dan lebih baik lagi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami juga berharap bahwa kumpulan pemberitaan, yang kemudian dirangkum dengan kreatif dalam buku‘Ombudsman RI dalam Liputan Pers’ini, dapat lebih mengenalkan dan mendekatkan Ombudsman Republik Indonesia dengan para stakeholders. Sejalan dengan kata bijak, tak kenal maka tak sayang, seperti itulah analogi yang tepat untuk Ombudsman Republik Indonesia. Dengan mengenal kiprah dan sosok Ombudsman, diharapkan tidak ada keraguan lagi bagi seluruh masyarakat untuk mengaduan setiap peristiwa

yang pada hakekatnya tidak berpihak pada masyarakat. Komplain itu baik, melapor itu perlu, karena satu komplain/laporan dapat menyelematkan masyarakat dari tindakan maladministrasi. Kehadiran ‘Ombudsman RI dalam Liputan Pers’ edisi perdana merupakan tampilan puncak gunung es kinerja Ombudsman. Sedikit terlihat di permukaan, tapi dibawah air masih ada bongkahan luar biasa besar yang sanggup menenggelamkan Titanic. Saya tidak berlebihan. Kita masih berhutang pada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi pelayanan publik yang belum banyak mendapat perhatian pers. Tak kenal, maka tak sayang. Masih banyak tugas yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan manfaat Ombudsman kepada masyarakat. Kehadiran ‘Ombudsman RI dalam Liputan Pers’ adalah salah satu diantaranya. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi pemicu perbaikan dalam berbagai lini pelayanan publik, internal dan external.

Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

A.Animaharsi

10 Ombudsman Republik Indonesia

Sambutan Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan BUDIONO WIDAGDO

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Ombudsman mungkin terdengar asing meskipun kenyataannya Ombudsman telah hadir di Indonesia sejak tahun 1998. Bila kita bertanya pada responden pada rentang usia 18-30 di Jakarta saja, bisa dikatakan bahwa yang tahu tentang Ombudsman baru sekitar 5%* saja. Jika yang tahu baru 5%, maka bisa diasumsikan bahwa yang mengenal dan memahami pasti lebih sedikit lagi. Sejalan dengan dinamika organisasi Ombudsman,tren komunikasi menjadi lebih berwarna dengan hadirnya Sekretariat Jenderal Ombudsman RI pada tahun 2010. Sekretariat Jenderal

Sambutan KARO ASIL

Ombudsman Republik Indonesia 11

tidak hanya memberikan dukungan administrative kepada Ombudsman RI, melainkan juga mampu meningkatkan akselerasi pemberitaan tentang Ombudsman di media massa serta membangun citra Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mencegah maladministrasi.

insan Ombudsman, nilai-nilai Ombudsman dalam perspektif pers. Menampilkan tidak hanya kliping, melainkan suatu picturesque pihak-pihak yang berada diluar hingga bisa menjadi cermin baik bagi internal Ombudsman sekaliigus suar bagi mitra kerja dan stakeholder Ombudsman.

Ombudsman adalah lembaga pengawasan yang tujuan besarnya mewujudkan masyarakat taat hukum dan tertib administrasi. Integritas Ombudsman terwujud melalui integritas insaninsan Ombudsman yang dijaga dengan prinsip, etika dan nilai-nilai Ombudsman yang dengan rendah hati menjadi menjadi contoh perilaku positif di masyarakat.

Akhir kata, kami mewakili tim penyusun kliping ‘Ombudsman dalam Liputan Press’ menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan dalam kegiatan ini. Kami akan lebih berterimakasih, bila ada kritik dan saran perbaikan yang akan kami arahkan dalam penyusunan kliping tahun depan.

Uniknya Ombudsman tidak seperti lembaga-lembaga pengawas lain adalah level kewenangannya, pelayanan yang gratis, hingga kedekatan insan-insan Ombudsman dengan masyarakat melalui 29 kantor perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia.

Warrahmatullahi wabarakatuh

Budiono Widagdo

Kehadiran buku kliping Ombudsman ini merupakan cerminan keberanian Ombudsman untuk menampilkan kinerja organisasi melalui sudut pandang lembaga pengawas pelayanan publik dengan rendah hati kami mempersembahkan: Ombudsman dalam Liputan Pers. Ombudsman dalam Liputan Pers menampilkan keberadaan Ombudsman, manfaat kehadirannya, dinamika organisasi Ombudsman, integritas

*) Survey Pedoman News Tahun 2012



NAD

SUMATERA UTARA RIAU

KEP. RIAU

KALIMAN TIMUR JAMBI SUMATERA BARAT

KALIMANTAN BARAT

BANGKA BELITUNG

KALIMANTAN TENGAH

BENGKULU LAMPUNG

SUMATERA SELATAN

JAWA BARAT

KALIMANTAN SELATAN

YOGYAKARTA

BANTEN JAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR

BALI LOMBOK


kantor perwakilan ombudsman republik indonesia Provinsi Aceh Jl. T. Lamgugob, No. 17, Banda Aceh Telp/Fax : (0651) 7557477

Provinsi Kalimantan Timur Jl. Tanjung Pura No. 4, Balikpapan, Kalimantan Timur Telp/Fax : (0542) 422 465

Provinsi Sulawesi Utara Jl. Babe Palar No. 57, Tanjung Batu, Manado, Sulawesi Utara Telp: (0431) 855 966, Fax :(0431) 855 966

Provinsi Kepulauan Riau D/a. Gedung Graha Pena Lt. 1 R.103 Jl. Raya Batam Center, Teluk Tering, Batam Kota, Kepulauan Riau Telp: (0778) 474599

Provinsi Sumatera Barat Dr. Abdullah Ahmad, No. 7 (samping bank Indonesia), Padang, Sumatera Barat Telp/Fax : 0751 892125

Provinsi Bali Jl. Diponegoro No. 182, Denpasar – Bali No Telp/Fax : (0361) 237758

Propinsi Maluku Jl. Wolter Mongisidi, Desa Latta, Kec. Teluk Ambon Baguala Ambon 97128 – Maluku Telp : 0813 4315 3761

Provinsi Bandar Lampung Jl. Way Ketibung, No. 15, Tahoman, Bandar Lampung Telp/Fax : (0721) 251373

Provinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Bung Hatta No. 24, Mataram Telp: (0370) 629184

Provinsi D.I Yogyakarta Jl. Wolter Monginsidi No. 20, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta Telp: (62-274) 565 314, Fax : (62-274) 565 314

Provinsi Nusa Tenggara Timur Jl. Veteran No. 4A, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Nusa Tenggara Timur 5228 Telp : (62-380) 829262

Provinsi Jawa Barat Jl. Kebon Waru Utara No. 1 RT. 001/008 Kel. Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung Telp: (022) 710 3733, Fax :(022) 710 4372

Provinsi Papua Jl. Baru lewat melati Rt. 03/03, pasar lama Abepura, kota jayapura Telp/Fax : (0967) 585552

Provinsi Jawa Tengah Jl. Erlangga Raya No. 10, Kota Semarang Telp/Fax : (024) 8442627

Provinsi Riau Jl. Arifin Ahmad Komp. Mega Asri, Blok A. 7, Markoyan Damai, Pekanbaru. Telp/Fax : (0761) 8417770

Provinsi Jawa Timur Jl. Embong Kemiri No.23, Surabaya, Jawa Timur - 60271 Telp: (031) 547 0385, Fax :(031) 547 0386 Provinsi Kalimantan Barat Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 63, Pontianak Telp/Fax: (0561) 741993 Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Komplek Kejaksaan Rt.16 No. 7, Kayu Tangi II, Banjarmasin -Telp: (0511) 330 3790

Provinsi Sulawesi Selatan D/a. Alaudin Plaza, BA No. 9, Jl. Sultan Alaudin Makassar 90222 No. Fax : (0411) 8224082 Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Nuri No. 28, Palu 94124 Sulawesi Tengah Telp/Fax : (0451- 427929) Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Syech Yusuf I, Kota Kendari Telp/Fax : (0401) 3126578

GORONTALO SULAWESI UTARA

Provinsi Sumatera Selatan Jl. Bidar Blok A.1 No. 1, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang Telp : (0711) 372775, Fax : (0711) 376907 Provinsi Sumatera Utara Jl. Majapahit No. 2, Medan Sumatera Utara 20153 Telp: (061) 456 5129, Fax :(061) 4533690 Provinsi Jambi D/a. Jl. Kolonel M. Taher No. 82, Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi Telp: (0741) 24590, Fax : (0741) 24590 Provinsi Gorontalo D/a. Jl. Arif Rahman Hakim No. 62, Kel. Wumialo Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo Telp/Fax: (0435) 826526 Provinsi Bangka Belitung D/a. Jl. Fatmawati No. 01, Pangkal Pinang (belakang Kantor UPTD Gabek), Bangka Belitung Telp: (0717) 433219, Fax : (0717) 435947

Peta Wilayah KDDKN

Ombudsman Republik Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan (Gedung Pengadilan TIPIKOR) Jakarta Selatan Telepon: +62 21 52960894/95 Fax: +62 21-52960904/05

Provinsi Bengkulu D/a. Jl. Rafflesia No. 30, RT. 06, Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Telp: (0736) 20730, Fax : (0717) 435947 Provinsi Kalimantan Tengah D/a. Jl. Kinibalu No. 82, Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah Telp: (0536) 3223329, Fax : (0717) 435947 Provinsi Sulawesi Barat D/a. Jl. Pengayoman No. 3, Mamuju Sulawesi Barat 91511 Provinsi Banten D/a. Jl. Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Komp. Bukit Permai Kav. Blok A2 No. 3, Banten Telp: (0254) 8243750 Provinsi Maluku Utara D/a. Jl. Merdeka No. 44, Kel. Santtiong, Ternate Telp: (0921) 3124362

NTAN

Papua Barat Jl. Drs. Esau Sesa RT. 003/RW. 016, Kel. Wosi, Kab. Manokwari, Papua Barat

SULAWESI TENGAH

PAPUA BARAT AMBON

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI SELATAN

KUPANG

IRIAN JAYA


Awal Mula Ombudsman bermula ketika pada tanggal 18 November 1999, Antonius Sunjata diminta oleh Wakil Sekretaris Kabinet memberikan bahan pemikiran mengenai lembaga Ombudsman guna persiapan penerbitan Keputusan Presiden. Tanggal 16 Desember 1999, Presiden Abudurrahman Wahid menetapkan Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Tanggal 22 Desember 1999, disusun konsep Rancangan Keputusan Presiden mengenai lembaga Ombudman tersebut. Tanggal 18 Januari 2000, Antonius Sunjata menemui Sekretaris Kabinet untuk memastikan ditetapkannya Rancangan Keputusan Presiden tersebut, sambil melakukan sosialisasi dan mengumpulkan figur orang-orang berpengaruh. Karakter Ombudsman yang melekat pada jabatan, membutuhkan pribadi-pribadi matang sekaligus bersahaja. Suatu karakter yang diharapkan dapat menjadi jembatan dalam suatu lembaga pengawas maladministrasi penyelenggara negara. Tanggal 10 Maret 2000, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tetang Komisi Ombudsman Nasional.

Keanggotaan Komisi Ombudsman Nasional (KON) tersebut adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Antonius Sujata (Ketua/Anggota) Sunaryati Hartono (Wakil Ketua/Anggota) Teten Masduki (Anggota) Masdar F Masudi (Anggota) RM Surachman (Anggota) Bagir Manan (Anggota) Prajoto (Anggota) Sri Urip (Anggota)

Bulan April Tahun 2000, Ibu Maryati Soebdiyono meminjamkan ruangan di gedung Mustika Ratu, untuk kantor KON. Baru pada tanggal 22 November 2000 sudah direalisasikan anggaran operasional sewa kantor, KON menempati kantor di JL.Adityawarman 43, Kebayoran Baru. Pada bulan yang sama KON meluncurkan situs resmi: www.ombudsman.go.id. Perkembangan Ombudsman masih berlanjut baik secara landasan hukum hingga fungsi dan kewenangannya. Pada medio awal tahun 2008, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disahkan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, lembaga KON bersalin nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan pengawasan, penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain: 1. Penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselanggrakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yag diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu; 2.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dana belanja daerah.

Pada tanggal 20 Maret 2000, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota dilantik oleh Presiden.

Berdasarkan sifat dan kedudukannya, Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaannya lainya.

Periode awal terbentuknya Komisi Ombudsman Nasional (KON) masih memprihatinkan. Bahkan bisa dikatakan sarana dan prasarana belum tersedia. Kantor sementara pertama menempati kantor di jalan Sudirman yang berukuran kecil sedangkan infrastrukturnya berupa peralatan kantor dan lainlain belum tersedia.

Ombudsman Republik Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota, saat ini Ombudsman Republik Indonesia telah memiliki 32 perwakilan di 32 provinsi.


OMBUDSMAN Jilid II

Februari 2011, dilantik sembilan orang Ombudsman menggantikan Ombudsman pendahulu. Susunan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Jilid II, terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Danang Girindrawardana (Ketua/Anggota) HJ Azlaini Agus (Wakil Ketua/Anggota) Budi Santoso (Anggota) Ibnu Tricahyo (Anggota) Hendra Nurtjahjo (Anggota) Pranowo Dahlan (Anggota) Petrus Beda Peduli (Anggota) M. Khiorul Anwar (Anggota) Kartini Istikomah (Anggota)

Umur memang tak ada yang tahu, pada tahun 2012, Ombudsman Ibnu Tricahyo meninggal dunia karena sakit. Saat ini, Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari 8 orang belum ada yang mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ombudsman Ibnu Tricahyo. Pada tahun 2013, terjadi perubahan dilingkungan Sekretariat Jendera. Sekretariat Jenderal Ombudsman Suhariyono kembali bertugas ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya jabatan Sekretaris Jenderal beralih pada Alphonsa Animaharsi.

Selayang Pandang

Untuk membantu pelaksanaan tugas Ombudsman, berdasarkan per Nomor 20 Tahun 2009 dibentuk Sekretariat Jenderal Ombudsman.


M. KHOIRUL ANWAR

KARTINI ISTIKOMAH

HENDRA NURTJAHJO

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA BIDANG

PENCEGAHAN

PENCEGAHAN



Profil Bidang PenCEGAHAN Ombudsman Republik Indonesia melakukan pencegahan maladministrasi pelayanan publik dengan cara: a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; b. membangun jaringan kerja; c. melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Wewenang yang juga dimiliki Ombudsman Republik Indonesia adalah: • menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; • menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

PEMDA WAJIB KELOLA PENGADUAN INTERNAL: Layanan Pemerintahan Banyak Dikeluhkan

Oleh karena itu, Ombudsman meminta supaya Pemda menjalankan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah didaerah wajib mengelola aduan internal. Bahkan perlu ada layanan khusus untuk mengelola aduan dari masyarakat. Ombudsman mencontohkan dengan layanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Layanan tersebut diharapkan mampu memberikan ruang interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. “UPIK itu juga jangan hanya menampung aduan saja, tetapi harus ada tindaklanjutnya. Jika setiap aduan ituÂ bias dikelola dengan baik, maka fungsi pemerintah dapat berjalan optimal,” paparnya. Kemauan suatu pemerintah daerah untuk mengelola aduan internal tersebut, imbuh Budhi, sangat bergantung pada kepala daerah. Sehingga Bupati atau Walikota diminta memiliki sikap terbuka terhadap semua keluhan.

Kedaulatan Rakyat Rabu 2 Januari 2013 YOGYA (KR:29/12/2012)- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY-Jateng mendesak supayaPemerintah Daerah (Pemda) mengelola aduan internal dengan baik. Hal ini lantaran layanan pemerintah mendominasi keluhan yang disampaikan ORI Perwakilan DIY-Jateng selama tahun 2012. Plh KetuaÂ ORI Perwakilan DIY-Jateng, Budhi Masthuri mengungkapkan, terdapat 164 auan yang dilaporkan oleh masyarakat. Sebanyak 88 diantaranya berasal dari DIY dan 76 dari Jateng. “Khusus untuk keluhan di wilayah DIY didominasi tentang layanan dipemerintahan daerah sebanyak 41 aduan,” ungkapnya dalam pemaparan catatan akhir tahun di kantor ORI Perwakilan DIY-Jateng Jalan Woltermonginsidi Yogyakarta, Jumat (28/12). Beberapa keluhan tersebut antara berupa pengurusan perijinan serta sertifikat tanah yang tidaks esuai prosedur, ketidakpastian pencairan tunjangan guru, dan pungutan sekolah yang tidak transparan.

ORI : “Rapor” lima kementerian merah Kompas Selasa 23 juli 2013 Ombudsman melakukan observasi terhadap 18 kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya unit pelayanan perizinan. Observasi itu dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.

Setelah keluhan dari pemerintah daerah, urutan kedua ditempati keluhan dari kementerian dengan 15 aduan dan urutan ketiga dari kepolisian dengan 12 aduan. Sebagian besar keluhan di kementerian berkaitan dengan perekrutan CPNS. Sementara keluhan di kepolisian rata-rata berkaitan dengan pelayanan yang masih tebang pilih. “Catatan di kepolisian ini, hanya Polres Sleman yang responnya sangat rendah. Berbeda dengan Polda DIY yang selalu memberikan respons setiap kali kami sampaikan aduan,” tandas Budhi (R-9/Apw)-a

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana mengatakan, dari hasil penelitian tersebut lima kementerian belum maksimal dalam pelayanan publik sehingga mendapatkan rapor merah. “Lima kementerian mendapatkan rapor merah karena belum mematuhi seluruh komponen standar yang tertuang dalam Undang-Undang Pelayanan Publik,” kata Danang di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2013).


Lima kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Sementara, sembilan kementerian yang mendapatkan rapor kuning adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Sedangkan, empat kementerian memasuki zona aman atau berada di zona hijau karena tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan undang-undang tentang pelayanan publik sangat tinggi. Mereka adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menanti Angin Segar Pelayanan Publik (Kompas) Kompas 12 Agustus 2013 Pembenahan aparat pemerintah, terutama pegawai negeri sipil, masih menjadi salah satu persoalan yang harus dikerjakan pemerintah selain pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Sembilan tahun terakhir, di tengah sejumlah kebijakan meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS, upaya pemerintah membenahi aparat PNS sebagai ujung tombak pelayanan publik dinilai belum memuaskan. Mewarisi era sebelumnya, pada awal masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, citra layanan publik lebih dominan sisi negatifnya. Reformasi seakan belum menyentuh ranah birokrasi yang tampak dari kesan rendahnya efektivitas dan kualitas kinerja, mahalnya biaya pengurusan izin, serta proses dan penyampaian layanan publik yang panjang. Rangkaian jajak pendapat triwulanan Kompas selama Januari 2005-Juli 2013 merekam, separuh lebih responden tak puas terhadap upaya pembenahan aparat pelayanan publik. Proporsi ketidakpuasan cenderung meningkat dari Januari 2005 dan mencapai puncaknya pada April-Juli 2007 dengan 63 persen. Faktor mentalitas “pegawai negeri” yang didukung bercokolnya birokrat lama tampak mendominasi penilaian publik. Semakin dekat dengan masa Pemilu 2009, pandangan positif tampak ikut menguat. Bahkan, jajak triwulanan April 2009 merekam, separuh lebih responden (53,3 persen) menilai puas terhadap upaya pemerintah membenahi kinerja aparatnya. Saat itu, program pemerintahan SBY yang salah satunya reformasi birokrasi dinilai bisa memberikan angin segar bagi pembenahan pelayanan publik. Patut juga diingat, pelaksanaan program reformasi birokrasi di Departemen Keuangan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diapresiasi sebagai langkah berani saat itu.

Variabel penilaian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yakni standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sumber daya manusia dan unit pengaduan. Selain itu, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, visi, misi dan motto, sertifikat ISO, atribut dan sistem pelananan terpadu. Menurut Danang, sebanyak 32,1 persen unit tidak memasang informasi biaya pelayanan. Hal ini memicu terjadinya pungutan liar. Tak hanya itu, unit pelayanan publik 85,7 persen tidak memajang maklumat pelayanan di tempat penyelenggara pelayananan. Semua unit pelayanan publik yang menjadi sampel dalam observasi tidak menyediakan sarana khusus bagi pengguna pelayanan berkebutuhan khusus. Ombudsman melakukan penelitian pada bulan Maret sampai Mei 2013 dengan mengambil metode pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel memakai teknik purposive sampling dan judgment sampling. Peneliti mendatangi kementerian yang menyelenggarakan pelayanan perizinan. Program reformasi birokrasi di era pemerintahan SBY antara lain pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS. Lewat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo PP No 43/2007, sebanyak 920.702 pegawai honorer yang tercatat di Badan Kepegawaian Negara diproses menjadi CPNS pada 2005-2009. Meski demikian, setelah kurun waktu tersebut berjalan, kinerja aparat pelayanan masyarakat tampaknya belum terlalu berdampak pada keseluruhan citra kinerja PNS. Hal yang banyak didengar publik adalah berbagai tambahan perbaikan bagi PNS. Hampir setiap tahun pemerintah menaikkan gaji PNS sebagai komitmen pemerintah memberikan perbaikan kesejahteraan PNS. Pada 2013, gaji PNS rata-rata naik 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, praktis tidak ada perubahan mendasar yang dirasakan publik terkait birokrasi. Publik kembali kecewa karena reformasi birokrasi hanya sebatas remunerasi alias menaikkan kesejahteraan PNS. Tak heran pada survei-survei berikutnya persepsi publik kembali menurun. Birokrasi terkesan mengabdi bukan kepada masyarakat sebagaimana seharusnya, melainkan kepada kekuasaan politik yang saat itu jadi “atasan”-nya. Pada jajak pendapat Kompas Maret 2012 yang bertema reformasi birokrasi, satu dari dua responden menyatakan kinerja aparat birokrasi, termasuk PNS, masih buruk. Kinerja buruk itu mengakibatkan kualitas pelayanan publik rendah. Tak heran jika mayoritas responden (81 persen) menilai pemerintah belum berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian tersebut sangat terkait kinerja aparatur negara. Hasil survei Ombudsman Republik Indonesia tahun 2013 menunjukkan, 5 dari 18 kementerian masuk zona merah atau dinilai memiliki kepatuhan rendah pada pelayanan publik. Dengan skala skor 1-1.000, lima kementerian yang mendapatkan skor paling rendah adalah Kementerian Pekerjaan Umum (285), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (290), Kementerian Sosial (325), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (452), serta Kementerian Pertanian (485).


Berdasarkan survei itu, sebanyak 42,9 persen pelayanan publik tak memajang standar waktu pelayanan, 32,1 persen tak memasang informasi biaya pelayanan, dan 85,7 persen tak memajang maklumat di lokasi pelayanan. Tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan menyebabkan munculnya kolusi, korupsi dan nepotisme karena pengguna jasa cenderung memilih menyogok untuk mendapatkan kepastian dan kualitas pelayanan. Survei Transparency International Indonesia (TII) pada Juli 2013 menunjukkan, 4 dari 10 warga di Indonesia membayar suap untuk mendapatkan pelayanan publik. Temuan TII menunjukkan, 36 persen responden membayar suap untuk mengakses delapan jenis layanan publik dasar, seperti pajak, catatan sipil, perizinan, polisi, peradilan, atau layanan pertanahan. Praktik suap paling banyak (71 persen) dilakukan sebagai pelicin urusan atau mempercepat layanan. Faktor pemimpin Hasil jajak pendapat Kompas, apresiasi positif publik setahun terakhir relatif meningkat meski disuarakan kurang dari separuh responden. Pada jajak pendapat Juli 2012, misalnya, hanya 36 persen responden yang mengaku puas terhadap upaya pemerintah membenahi PNS. Setahun kemudian, tingkat kepuasan responden menjadi 41 persen. Kondisi itu agaknya tak bisa lepas dari gebrakan sejumlah provinsi atau daerah dalam membenahi birokrasi di wilayahnya.

Pelayanan Publik Buruk, Kemana Harus Mengadu? Beritamanado.com Jumat 18 januari 2013 Pilar Demokrasi Hasil Kerjasama Radio KBR68H dengan beritamanado Masyarakat kita dikenal sangat toleran terhadap buruknya pelayanan publik, bahkan seolah kebal. Masyarakat kita sangat sabar menghadapi pelayanan buruk dalam hal administrasi kependudukan, seperti pengurusan KTP dan akta kelahiran. Belum lagi soal buruknya pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan, daftarnya akan sangat panjang. Begitu tolerannya, sampai masyarakat tidak terpikir untuk mempersoalkan buruknya pelayanan publik tersebut. Padahal sudah ada lembaga ORI (Ombudsman RI), yang siap menerima pengaduan, memediasi, dan ajudikasi terkait buruknya pelayanan publik. Tampaknya keberadaan ORI sendiri kurang dikenal publik. Tema inilah yang menjadi tema program Pilar Demokrasi, yang diselenggarakan KBR68H, dengan mengundang narasumber:Komisioner Ombudsman RI Ibnu Tricahyo, Fransisca Fitri (Direktur Eksekutif Yappika), dan Aryanto(Direktur Eksekutif PUSSBIK Bandar Lampung). Ibnu menjelaskan secara singkat fungsi ORI, yakni memberikan pengawasan rekomendasi, saran, mediasi, ajudikasi. Dalam melaksanakan kewenangannya itu bisa memanggil, meminta dokumen dan keterangan. Jika yang dipanggil tidak hadir maka bisa dilakukan pemanggilan paksa. “Saat ini pelayanan publik memang masih banyak dikeluhkan, artinya masih jauh dari yang diharapkan masyarakat,” tambah Ibnu. Fransiska membenarkan soal asumsi warga belum tahu

Fakta lain yang menguatkan gambaran itu terlihat dari Laporan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar pada April lalu yang mengatakan, jumlah provinsi yang memiliki kinerja akuntabilitas baik terus meningkat. Jumlah itu pada 2012 melonjak sebanyak 75,8 persen dari 33 provinsi, padahal tahun 2009 hanya 3,70 persen. Artinya, akuntabilitas sudah menjadi tren yang harus dilakukan pemerintah daerah. Salah satu provinsi yang dinilai berkinerja baik adalah DKI Jakarta. Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama diketahui melakukan banyak terobosan pembenahan birokrasi. Sejumlah kota dan kabupaten juga berinovasi dalam memberikan pelayanan publik, antara lain Kabupaten Gorontalo yang memiliki Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Kota Surakarta yang meraih penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jauh sebelum itu, Kabupaten Lebak, Banten, sudah menjalankan pola transparansi yang luas dalam pengelolaan dana APBD, termasuk dana alokasi bantuan sosial. Tak bisa dimungkiri, pemimpin yang berkarakter kuat berperan penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di wilayahnya.

harus mengadu kemana, dan sebagian besar juga takut kalau mau mengadu. Ada pandangan pelayanan publik adalah kemurahan hati pemerintah. “Jadi apapun bentuk dan kualitasnya diterima tanpa dikeluhkan,” kata Fransiska. Di Lampung, menurut Arianto, keluhan yang paling banyak muncul adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Masih menurut Arianto, kalau rumah sakit pemerintah itu lebih parah, cuma soal senyum saja mereka tidak pernah. Kemudian pengurusan akte KK, KTP dan sebagainya itu luarbiasa repotnya karena ia harus bolak-balik dan sebagainya. “Ini membuat masyarakat lama menjadi malas, dan masyarakat juga tidak paham sebetulnya kalau mereka punya UU Pelayanan Publik,” ujar Arianto. Fransiska melanjutkan pilihan banyak, tergantung mengadunya kemana. Tapi sebenarnya itu bukan proses betul, karena yang harus dipilih tepat adalah instusinya, yaitu mengadu ke penyelenggaranya, kemudian ke atasan dan baru ke institusi internal. Tapi pada realitasnya banyak dipotong karena banyak lembaga pengaduan sampai tingkat warga bermunculan.“UU Pelayanan Publik mengatur warga berhak membuat lembaga pengawasan pelayanan publik direspon banyak wargadengan nama yang sangat beragam,” ujar Fransiska. Soal keberadaan ORI di daerah, Ibnu menjelaskan, dalam UU ORI diatur, pada setiap provinsi terdapat ORI, kemudianUU Pelayanan Publik diatur semua kota/ kabupaten terdapat perwakilan Ombudsman. Namun menurut Ibnu, kalau kita lihat dari kapasitas Ombudsman hari ini, tidak mungkin didirikan Ombudsman perwakilan di tiap kota /kabupaten. “Kita berharap dalam pelayanan publik ini adalah perubahan paradigma dari yang sifatnya negara kekuasaan menjadi negara yang melayani. Mindset itu belum berubah, padahal tuntutan masyarakat semakin besar,” tegas Ibnu. (*)


KEPRI CEGAH KORUPSI DENGAN FAKTA INTEGRITAS LINGGA POS Minggu, 20 Januari 2013 Tanjungpinang, (LINGGA POS) “ Disaksikan oleh Menteri PAN & RB Azwar Abubakar, Wakil Ketua Ombudsman RI Azlaini Agus didampingi Gubernur Kepri HM Sani, Kapolda Kepri, Danrem 033 Wira Pratama Kepri dan para FKPD se-Kepri, gubernur dan bupati/walikota dari 7 kabupaten/kota se-Kepri menandatangani pakta integritas untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kepri dengan tujuan menjadikan Kepri sebagai “Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani.” Kesefahaman bersama itu dilaksanakan di gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu lalu. Menurut Sani, Kepri sebenarnyalah telah melakukan berbagai langkah pencegahan terhadap korupsi. Itu di mulai pada 2010 dengan melakukan lelang terbuka lewat media elektronik (online). “Ke depan kami juga akan membentuk badan layanan pengadaan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi,” kata Sani. Pihaknya, lanjut Sani, akan terus melakukan upaya pemberantasan korupsi. Pada 2012, Pemprov Kepri sudah menyusun roadmap reformasi birokrasi dan hal itu akan terus dilanjutkan dengan melakukan evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, Azlaini Agus menjelaskan dewasa ini pemberantasan korupsi ditempuh melalui dua jalur. Yakni pencegahan dan penindakan. “Upaya penindakan tidak akan memberikan makna besar jika tidak ada pencegahan. Dengan adanya upaya pencegahan yang kita saksikan saat ini lewat penandatanganan zona integritas, maka kita selangkah lebih maju dalan menunjukkan komitmen mencegah korupsi,” kata Agus. Diharapkannya, ke depan, pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat. “Melayani dan mampu melakukan satu hal, yaitu pelayanan publik yang berkualitas”. Senada dikatakan Azwar Abubakar, bahwa keberhasilan dari pemberantasan korupsi tidak melulu ada di Pemprov Kepri saja. Namun, ianya mencakup seluruh pemkab dan pemkot. “Berhasilnya suatu daerah dalam pemberantasan korupsi adalah keberhasilan pemprov, kabupaten dan kota. Kata Azwar, ada empat hal yang harus dilakukan, yakni dengan pengorbanan, upaya keras, komitmen dan konsistensi. (rasn, hk,kb)

Masyarakat Harus Ikut Mengawasi Penyelengaraan Pelayanan Publik Fajar Online, Kamis,21 Febuari 2013 PONTIANAK, FAJAR -- Undang-undang No 25/2009, tentang Pelayanan Publik, sejatinya memandatkan agar setiap peraturan dan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pelayanan publik, wajib mengikutsertakan masyarakat. Lalu, bagaimana kalau proses penyusunan itu tidak melibatkan masyarakat? Berikut Laporan Nurdin Tappa dari FIPO. Sebuah produk kebijakan dan peraturan yang disusun tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, maka memungkinkan kebijakan dan peraturan tersebut bisa dibatalkan oleh hukum, karena secara prosedural tidak mengikuti ketentuan. Hal tersebut ditegaskan Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana pada Workshop Akuntabilitas bertajuk Audituntuk Rakyat, di Ballroom Hotel Mercure Pontianak, Rabu 20 Februari, kemarin. Selain Danang, tampil sebagai narasumber Deputi IV UKP4 Tara Hidayat, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Abd Rahman Ma’mun, legislator Zulfadhli, anggota DPD Kalbar, Erma Suryani Ranik, serta Asisten II Pemprov Kalbar, Lensus Kadri. Workshop ini dihadiri seratusan peserta dari pejabat, birokrat, wartawan, LSM, serta masyarakat umum. Workshop Akuntabilitas ini, merupakan seri ke empat yang dihelat oleh JPIP dan USAID Kinerja. Menurut Danang, lembaga Ombudsman memberikan ruang kepada masyarakat, NGO maupun media untuk melakukan audit dengan mekanisme tertentu. Mekanisme itu, tentu saja berbeda dengan proses audit yang dilakukan lembaga BPK, BPKP, dan internal Inspektorat. Lanjut Danang, salah satu tugas dan fungsi lembaga Ombudsman dalam reformasi birokrasi adalah, melakukan pengawasan dan membantu masyarakat memperoleh pelayanan publik yang bermutu dan responsif, melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan proses pembangunan. “Saat ini, telah banyak kemajuan dalam penyediaan pelayanan publik, terutama dalam pendidikan wajib 9 tahun, pelayanan kesehatan dasar, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, serta penyediaan air bersih,” Kata Danang. Di lain sisi kesenjangan akses dan mutu pelayanan publik di daerah diakuinya masih besar. ”Beberapa pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan, masih jauh dari harapan publik,” kata Danang yang terpilih menjadi ketua ORI sejak 2011 ini. Dia mencontohkan, pada 2009 lalu, untuk pengurusan izin usaha baru di Indonesia, perlu waktu 105 hari, sedangkan di Malaysia hanya perlu 24 hari, di Thailand perlu 33 hari, dan Singapura hanya perlu 5 hari. Sehingga menurutnya, tantangan dalam pelayanan publik saat ini dan masa depan adalah, kemampuan membangun instansi pemerintah agar memiliki kapasitas kelembagaan menyelenggarakan pelayanan publik yang bermutu dan responsif. “Artinya, memiliki kualitas dan kecepatan merespons kebutuhan masyarakat” ujar Danang. Salah satu pertanyaan yang mencuat pada acara ini adalah, bagaimana masyarakat bisa berperan serta dalam menjalankan pengawasan? Danang menimpali bahwa pers, LSM, maupun akademisi melalui berbagai komponennya, memiliki hak dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.


Caranya, melalui pelaporan terhadap tindakan maladministrasi. Maladministrasi menurut ayah dua anak ini, diartikan sebagai penyimpangan, pelanggaran atau mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat, sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Danang juga memaparkan, bahwa secara persentase bentuk keluhan publik yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman tahun 2012 lalu, yakni penundaan berlarut-larut, menunda atau mengulur-ulur waktu yang menempati urutan pertama dengan 33 persen, penyalahgunaan wewenang pejabat publik di urutan kedua dengan 16,90 persen, penyimpanan prosedur sebanyak 15, 17 persen di urutan ketiga. Sementara keluhan pejabat publik yang tidak memberikan pelayanan sebesar 10,52 persen. Permintaan uang, barang, dan jasa hanya 7,51 persen. Dan pejabat yang tidak kompeten 6,27 persen.

Ketua ORI: Masyarakat Jangan Diam dan Pasrah Antara, Rabu 20 Februari 2013 Pontianak (ANTARA) - Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana mengatakan bukan saatnya kini masyarakat diam dan pasrah terhadap buruknya kualitas pelayanan publik yang diberikan lembaga pemerintah di kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. “Masyarakat sudah saatnya berperan serta dalam pembangunan dengan melaporkan apa yang tidak baik,” kata Danang Girindrawardana saat menjadi pemateri pada Workshop Audit untuk Rakyat yang diadakan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) di hotel Mercure Pontianak, Rabu. Ketua Ombudsman mengatakan saat ini bukan saatnya lagi masyarakat diam dan pasrah. Kalau diam artinya sudah menerima, tanpa mempersoalkan apakah pelayanan publik itu sudah baik atau buruk. Padahal seharusnya pelayanan publik itu bermutu dan responsif. Bermutu artinya memiliki kualitas memenuhi harapan publik. Responsif artinya memiliki kecepatan merespons perubahan perubahan baik internal maupun eksternal. Pelayanan publik bermutu dan responsif bisa diwujudkan jika terdapat prinsip mengenai transparansi dan partisipasi. Sehingga masyarakat berhak tahu apa yang direncanakan dan sedang dilakukan pemerintah dan pemerintah memiliki kewajiban memberikan informasi kepada publik. Publik, menurut ia, juga berperan memberikan laporan kepada pemerintah dan pemerintah wajib mengelola laporan itu.“Pelayanan publik yang bermutu dan responsif hanya bisa diperoleh dengan cara melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan proses pembangunan,” ujarnya. Ia menambahkan bentuk pelayanan publik yang buruk, yakni maladministrasi. Ini diartinya sebagai penyimpangan, pel-

Menanggapi pertanyaan peserta yang menyebut bahwa melaporkan pengaduan ke Ombudsman lebih rumit, Danang menyangkal hal tersebut. Menurutnya, agak berbeda sistem yang dipakai oleh UKP4 dengan mekanisme LAPOR, dimana masyarakat biasa bisa melaporkan kepada LAPOR, hanya dengan pesan singkat melalui SMS yang akan ditindaklanjuti oleh UKP4. “Di Ombudsman tidak bisa menerima laporan hanya dengan sebuah pesan SMS, tetapi dalam UU 37/2008 tentang Ombudsman, bisa ditindak lanjuti laporan masyarakat apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya copy identitas yang membuktikan laporan itu bukan laporan “bodong”. Untuk bisa ditindaklanjuti, kami harus membuktikan bahwa laporan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.” Jelas Danang. ([email protected])

anggaran atau mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Bentuk keluhan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diterima Ombudsman RI sampai tahun 2012, meliputi penundaan berlarut 33,00 persen, penyalahgunaan wewenang 16,90 persen, penyimpangan prosedur 15,17 persen, tidak memberikan pelayanan 10,52 persen, permintaan uang, barang dan jasa 7,51 persen dan informasi tidak kompeten 6,27 persen. Ombudsman akan menindaklanjuti keluhan atau laporan jika sesuai prosedur dan tidak melalui pesan singkat (SMS). Ia mengatakan, masyarakat dapat datang langsung ke kantor Ombudsman di setiap daerah yang akan menindaklanjuti dengan mencatat dan menginvestigasi laporan. Hasilnya berupa rekomendasi diberikan kepada pimpinan lembaga pelayanan publik yang dikeluhkan itu. “Rekomendasi itu wajib dilaksanakan penerima rekomendasi,” katanya. Menurut dia lagi, ada enam kelompok maladministrasi, meliputi ketepatan waktu misalnya penundaan berlarut, tidak menangani, melalaikan kewajiban. Mencerminkan keberpihakan seperti persekongkolan, kolusi dan nepotisme, bertindak tidak adil, nyata-nyata berpihak. Kemudian pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan seperti pemalsuan, pelanggaran undang-undang, perbuatan melawan hukum. Juga maladministrasi terkait dengan kewenangan/kompetensi seperti di luar kompetensi, tidak kompeten, intervensi, dan penyimpangan prosedur. Bentuk maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi pejabat publik seperti bertindak sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak kayak/tidak patut. Bentuk maladministrasi mencerminkan korupsi secara aktif, meliputi permintaan imbalan uang, penguasaan tanpa hak dan penggelapan barang bukti.(tp)


DPR Apresiasi Pencapaian Penyerapan Anggaran Ombudsman RI Tahun 2012 BeritaHukum.com Senin, 4 Februari 2013 Terhadap tingkat penyerapan Tahun 2012 Ombudsman RI (ORI) sebesar 89,41 persen, Komisi II DPR memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut dan meminta kepada ORI untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Tahun 2013, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih tepat guna, efektif dan efisien serta produktif, tidak hanya pada output tetapi juga outcome yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Ombudsman RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/5). “Selanjutnya kami juga memberikan apresiasinya kepada ORI atas pencapaian kinerja pada tahun 2012 terkait dengan tindak lanjut terhadap pengaduan/laporan masyarakat, sekaligus meminta kepada ORI untuk menindaklanjuti secara lebih rinci dan meningkatkan jumlah penyelesaian pengaduan atau laporan dari masyarakat tersebut di tahun 2013,”jelas Taufiq. Ia menambahkan, ORI juga perlu melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi Ombudsman RI agar bisa lebih dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Sebelumnya, menurut Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, bahwa secara objektif memberikan apresiasinya, “Kalau bisa dikatakan angka 89,41 persen itu, sesungguhnya kalau di prosentasikan angka tersebut sudah melampaui 90 persen, yang artinya penyerapan anggaran DPR bisa memberikan apresiasinya,”jelas Agun. Menurut Agun, hal tersebut dapat terlihat dari laporan yang telah disampaikan Ketua Ombudsman RI Danang Girindawardana, dimana dari outcome nya ORI telah membentuk 23 kantor perwakilan di seluruh Indonesia sampai dengan akhir tahun 2012 meski dengan anggaran sebesar itu. “Karena outcome sudah nampak dari yang sudah dilapor-

Ombudsman Ajak Seluruh Kepala Lapas/Rutan Kerja Sama POS KUPANG.COM,KUPANG Senin, 4 Februari 2013 POS KUPANG.COM,KUPANG -- Ombudsman NTT mengajak seluruh kepala lapas dan rutan di NTT untuk bekerja sama terkait tindak lanjut kerja sama Ombudsman RI dan Kementrian Hukum dan HAM. Kerjasama itu terkait pengawasan pada UPT Pemasyarakatan. Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, SH mengatakan hal itu saat dihubungi Pos Kupang, Senin (4/3/2013) siang. Ia menjelaskan kerja sama antara Ombudsman dan Kemenhuk dan HAM tertuang dalam MoU nomor: M.HH-07.HM.03.02 tahun 2011/ n0.5/ORI-MoU/VIII/2011. “Kesepakatan bersama yang tertuang dalam MoU tersebut

kan, paling tidak salah satu faktornya adalah telah mampu membentuk perwakilan di 23 provinsi,”jelas Agun. Namun, dalam rapat ini, Agun berharap tentunya untuk pembentukan 9 kantor perwakilan di provinsi lainnya, tentunya bisa segera diwujudkan ditahun 2013, “Karena dari 9 provinsi tersebut berada di Pulau Jawa dan sesungguhnya aspek pelayanan publiknya justru lebih dominan,”ungkap politisi dari Partai Golkar ini. Dalam laporannya, Ketua Ombudsman RI Danang Girindawardana menjelaskan terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012, dari alokasi anggaran Rp. 58.754 miliar sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 direalisasikan sebesara RP 52.532 miliar. “Realisasi berdasarkan klasifikasi belanja, dimana realisasi belanja keseluruhan Rp.49.895 miliar, belanja pegawai Rp.8.607 miliar, belanja operasional RP.29.834 miliar dan belanja barang Rp.11.452 miliar,”jelas Danang. Sisa pagu belanja barang, lanjut Danang, sebesar Rp.1.377 miliar merupakan penghematan (sisa nilai lelang), dan diharapkan anggaran tersebut menjadi tambahan anggaran pada tahun 2013. “Selain penghematan tersebut, terdapat anggaran sebesar Rp.93.700.000,00 yang tidak dapat direalisasikan karena adanya selisih perhitungan harga yang disebabkan adanya perubahan harga tersebut,”jelasnya. Mengenai pembentukan perwakilan, pada tahun 2012 ORI membentuk 15 perwakilan di provinsi dengan proses Asesmen Pembentukan Perwakilan ORI di 10 provinsi, Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan, Seleksi local gedung kantor perwakilan Ombudsman dan Pelantikan Kepala Perwakilan ORI. “15 Perwakilan yang dibentuk pada tahun 2012 yaitu di Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jateng, Kalbar, Kaltim, Bali, NTB, Sulsel, Sulteng, Sultra, Maluku,”terangnya. Selain pembentukan 15 perwakilan tersebut, tambah Danang, juga dilaksanakan operasionalisasi Perwakilan ORI Provinsi Papua. Dan sampai dengan akhir tahun 2012, secara keseluruhan perwakilan di daerah telah dibentuk sebanyak 23 perwakilan Provinsi sedangkan 9 perwakilan sisa nya direncanakan dibentuk pada tahun 2013 antara lain berisi pertama, kerja sama pengawasan dan peningkatan pelayanan publik di UPT. Pemasyarakatan. Kedua, kerja sama penyelesaian laporan/pengaduan warga binaan mengenai maladministrasi di UPT Pemasyarakatan,” ujar Darius. Tak hanya itu, kerjasama juga terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pelayanan UPT Pemasyarakatan dan inspeksi mendadak (sidak) dalam rangka pembinaan bagi pejabat dan petugas UPT Pemasyarakatan. Selain itu, ada juga kerjasama dalam evaluasi berkala minimal 1 tahun. “Ajakan kerja sama ini juga sudah kami sampaikan saat tim kami mengunjungi Rutan SoE, Jumat (22/2/2013) lalu. Saat itu tim diterima Kepala Rutan Soe, Yonathan Kalor, S.Sos di ruang kerjanya,” jelas Darius. Selain sosialisasi MoU bersama, demikian Darius, tim juga meminta informasi dari Kepala Rutan ada tidaknya persoalan pelayanan terhadap para napi, terutama terkait pelayanan hak-hak mereka sebagai napi.


“Kami tanyakan apakah ada persoalan terkait ekstra vonis yang terlambat diterima para tahanan, tahanan yang dilepas demi hukum, kunjungan hakim wasmat, pungutan liar dan pelayanan terhadap hak-hak nara pidana,” ujar Darius. Darius menceritakan terhadap kunjungan tersebut, Kepala Rutan Soe, Yonathan Kalor, S.Sos menyambut baik kunjungan itu. Karutan Yonathan saat itu menyatakan bersedia bekerja sama kapan saja dengan Kantor Ombudsman NTT terkait perbaikan pelayanan di Rutan Soe. “Pak Karutan Soe sudah memberikan nomor kontaknya kepada kami dan akan kami hubungi bilamana ada laporan terkait pelayanan pada Rutan Soe,” jelas Darius. Ia menambahkan selanjutnya kunjungan dan sosialisasi tersebut akan dilaksanakan pada seluruh Rutan dan Lapas seNTT. Ia berharap para kepala lapas dan rutan dapat mengetahui MoU bersama tersebut dan dapat melaksanakan perbaikan pelayanan terhadap napi dan tahanan pada lingkup kerjanya masing-masing.*

Bersih-bersih` Lembaga Peradilan, KY Gandeng LPSK dan Ombudsman liputan6.com, Jakarta 10 Juli 2013 liputan6.com, Jakarta : Komisi Yudisial (KY) meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan dua lembaga sekaligus, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Ombudsman. Penandatanganan MoU ini dilakukan untuk kerja sama di bidang pengawasan hakim, pelayanan publik, serta perlindungan saksi dan korban. Penandatanganan ini dilakukan antara Ketua KY Eman Suparman, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawadana.

“Penandatanganan ini dimaksud dengan tujuan memperluas dan mengembangkan kerja sama antara KY dengan LPSK dan Ombudsman dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim demi terwujudnya peradilan bersih,” kata Eman dalam sambutannya di Gedung KY, Jakarta, Selasa (28/5/2013). Selain itu, kata Eman, MoU ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima secara efektif, efisien, serta perlindungan kepada pelapor, saksi dan korban sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Eman menjelaskan, ruang lingkup dari kerja sama ini meliputi pertukaran informasi dan data penanganan kasus yang mendukung kewenangan masing-masing lembaga, pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama. Tujuannya, untuk meningkatkan sumber daya masing-masing lembaga, sosialisasi kelembagaan tentang, tugas, fungsi, kewenangan, dan kesepahaman ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masing-masing lembaga kepada masyarakat. Abdul Haris menambahkan, ruang lingkup lain dari kerja sama ini, yakni kajian atau penelitian dalam rangka melakukan publikasi, membangun diskursus publik dan penerapan hasil kajian atau penelitian. “Kerja sama ini juga diperuntukkan bagi pertukaran narasumber publik serta penerapan hasil kajian penelitian,” kata dia. Pada kesempatan yang sama, Danang mengatakan, jangka waktu berlakunya masing-masing MoU ini untuk 5 tahun ke depan yang dapat diperpanjang berdasarkan masing-masing lembaga. Dengan kerja sama ini, lanjut Danang, diharapkan akan dapat mendorong terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Diharapkan pula dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang lebih transparan dan efisien serta pemenuhan hak-hak terhadap perlindungan bagi pelapor, saksi, dan korban,” ujar Danang. (Ein/*)

Wujudkan peradilan bersih, KY gandeng LPSK dan Ombudsman

Demi mewujudkan peradilan bersih, Komisi Yudisial (KY) meneken Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Ombudsman. Bentuk kerjasama tersebut yaitu di bidang pengawasan hakim, pelayanan publik, serta perlindungan saksi dan korban.

Merdeka.com Selasa 28mei 2013

“Penandatanganan ini dimaksudkan untuk tujuan memperluas dan mengembangkan kerjasama antara KY dengan LPSK dan Ombudsman dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim demi terwujudnya peradilan bersih,” ujar Ketua KY Eman Suparman dalam sambutannya di Gedung KY, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/5). Eman menambahkan, ruang lingkup dari kerjasama itu meliputi pertukaran informasi dan data penanganan kasus yang mendukung kewenangan masing-masing lembaga. Selain itu, MoU juga bertujuan meningkatkan pelayanan publik yang prima secara efektif, efisien, serta perlindungan kepada pelapor, saksi dan korban.


Sementara itu, Ketua LPSK Abdul Haris mengatakan, ruang lingkup lain dari kerjasama itu, yakni kajian atau penelitian dalam rangka publikasi, membangun diskursus publik dan penerapan hasil kajian atau penelitian.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman Danang Girindrawadana mengatakan, jangka waktu berlakunya masing-masing MoU ini lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan masing-masing lembaga.

“Kerjasama ini juga diperuntukkan untuk pertukaran narasumber publik serta penerapan hasil kajian penelitian,” kata Abdul Haris.

Jaga Perilaku Hakim, KY Teken MoU dengan LPSK dan Ombudsman liputan6.com, Jakarta 10 Juli 2013 Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) hari ini menandatangani nota kesepamahaman atau Memorandum of Understanding (Mou) bersama dengan Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua KY Eman Suparman, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawadana. “Penandatanganan MoU ini untuk memperluas dan mengembangkan kerja sama antara KY dengan Ombudsman dan LPSK dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim demi terwujudnya peradilan yang bersih dan pelayanan publik yang prima secara efektif, efisien serta perlindungan kepada pelapor, saksi

DIY Canangkan Diri Bersih Korupsi, Kolusi, Nepotisme Metro tvnews.com Selasa 14 mei 2013 Metrotvnews.com, Yogyakarta: Para bupati dan wali kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi. Penandatanganan yang berlangsung di Inna Garuda, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (14/5), disaksikan Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Sesmen PANRB) Tasdik Kinanto bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindawardana. Melalu ikrar bersama itu, diharapkan bisa menjadi DIY yang bersih dari korupsi dengan segala tindakan yang tak terpuji. Tasdik Kinanto mengatakan, pencanangan ZI menuju

dan korban sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Eman saat memberikan sambutannya, di Auditorium KY, Jakarta, Selasa (28/5/2013). Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut adalah pertukaran informasi serta data penanganan kasus yang mendukung kewenangan masing-masing, pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masing-masing. Selain itu MoU tersebut juga bertujuan untuk sosialisasi kelembagaan tentang fungsi tugas sumber daya masing-masing, kajian penelitian dalam rangka publikasi dan membangun diskursus publik serta penerapan hasil kajian, dan pertukaran narasumber dan tenaga ahli dalam penanganan laporan masyarakat. MoU tersebut akan berlaku untuk lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. “Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat mendorong terwujudnya peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel, kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang lebih transparan dan efisien serta pemenuhan hak terhadap perlindungan bagi pelapor, saksi dan korban,” ujar Eman. Tribunnews.com Selasa 28 mei 2013

wilayah bebas korupsi di DIY merupakan pencanangan ke-194. ZI, ujarnya, bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan berperilaku yang berlandaskan etika dan moral. Dia menjelaskan, wilayah bebas korupsi itu diwujudkan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. “Tak ada integritas tanpa akuntabilitas dan tak ada pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme tanpa integritas,” katanya. Menurur Tasdik, berdasar Surat Edaran Mendagri, gubernur, bupati dan wali kota diminta tidak mengangkat kembali PNS yang telah menjalani pidana kasus korupsi atau kasus pidana lainnya pada jabatan struktural. “PNS yang pernah terlibat kasus korupsi atau pidana lain, tidak boleh menjabat lagi pada jabatan struktural,” ujarnya.


OMBUDSMAN RI ACEH GANDENG UTU DAN IPM The globe journal, Rabu 26 juni 2013

Banda Aceh - Ombudsman RI Perwakilan Aceh (ORI Aceh) lakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk diskusi publik dan kuliah umum di dua wilayah yang berbeda. Kegiatan diskusi Publik dilaksanakan di Aceh Tengah dengan mengambil tema “Peran Pejalar dalam mengawasi pelayanan Publik di Sekolah” dengan menghadirkan pemateri dari ORI Perwakilan Aceh, Majelis DIKDASMEN PW Muhammadiyah, dan Ketua Umum IPM Ace. “Partisipasi masyarakat di dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik terutama di sekolah-sekolah sangat diharapkan, hal ini dimaksudkan agar institusi pendidikan di Aceh semakin baik,” ujar Rudi Ismawan asisten bidang Pencegahan dan Sosialisasi ORI Perwakilan Aceh. Disamping itu, ORI Aceh juga melakukan sosialisasi dalam bentuk Kuliah Umum di Universitas Teuku Umar, Aceh Barat. Pada kesempatan tersebut DR.Taqwaddin, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh dalam kesempatan itu mengajak seluruh Civitas akademika dan Mahasiswa UTU untuk berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya didaerah Aceh Barat. “Jangan takut untuk menyampaikan laporan ke Ombudsman jika ditemukan adanya mal-administrasi pada institusi pemerintah, BUMN, BUMD Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu,” katanya mengingatkan.

Harapan Masyarakat terhadap Ombudsman Analisa, Selasa 11 juni 2013 OMBUDSMAN, lembaga dibentuk pemerintah ini terkesan bagai menara gading yang tak diketahui manfaat dan ruang lingkup kerjanya. Padahal jika disimak lebih dalam dan ditelisik lebih rinci ternyata lembaga negara yang dibentuk pemerintah ini sangat efektif menyalurkan aspirasi rakyat yang merasa “terjolimi” antara lain dalam masalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau APBD. Sebagaimana dijelaskan Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Sumatera Utara Dedy Irsan yang datang bersama Asisten Ombudsman RI, Ricky Nelson Hutahaean, SH, Tetty Nuriani Silaen, SE dan staf Sektretaris Sarkunen Laurench saat berdiskusi dengan jajaran Redaksi Harian Analisa di Medan, Juma’at (7/6) peran lembaga ini diakuinya masih belum tersebar secara meluas, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Padahal selain Ombudsman memberikan pelayanan secara gratis, keberadaan lembaga ini sebenarnya cukup efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang “tersumbat” akibat satu dan lain hal. Keberadaan Ombudsman untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera diakui sangat ideal dalam menjembatani keinginan rakyat di tengah masih rendahnya pelayanan publik diterima masyarakat. Oleh karena itu kehadiran jajaran asisten perwakilan Ombudsman untuk membuka diri sangat dipuji dan disambut baik. Sebagai lembaga negara yang berkeinginan fungsinya benar-benar diketahui masyarakat secara luas, kedatangan para asisten Ombudsman bersilaturahmi kepada redaksi surat kabar sangat tepat terutama dalam kaitan mensosialisasikan peranannya kepada masyarakat secara luas. Apalagi terkait salah satu tujuan Ombudsman adalah membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk memberantas dan mencegah praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi serta KKN. Di samping meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Tidak bisa dipungkiri, dewasa ini banyak pelayanan publik yang selalu dikeluhkan. Masyarakat terkadang harus puas dan hanya mampu “mengelus dada” bila ternyata apa yang menjadi keluhannya tidak bisa disampaikan. Apalagi bila menyangkut pelayanan jelek yang dirasakan berasal dari instansi pemerintah. Terkadang mereka pun tak tau lagi kemana hendak mengadu. Oleh karena itu kehadiran lembaga seperti Ombudsman bagai setawarsedingin menghadapi carut-marutnya situasi pelayanan publik yang belum juga terlihat membaik di negeri ini, termasuk di kota Medan khususnya dan Sumatera Utara pada umumnya. Apalagi pengaduan yang disampaikan tanpa memungut biaya alias gratis, sehingga dengan gencarnya sosialisasi yang akan dilakukan lembaga Ombudsman masyarakat di Sumatera Utara khususnya bisa lebih gencar lagi untuk mengadukan berbagai hal terkait pelayanan publik yang diterimanya. Meski personil Ombudsman yang terbatas sehingga belum mampu melaukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap kasus tertentu, namun diharapkan kehadirannya sebagai perwakilan Ombudsman RI di daerah ini dapat memberikan pelayanan maksimal terutama dalam menerima berbagai pengaduan dan masukan dari masyarakat Sumatera Utara. Tidak seperti lembaga negara yang dibentuk secara mandiri di daerah, walaupun cuma dalam bentuk perwakilan namun kewenangannya ternyata cukup luas antara lain terkait permintaan keterangan secara lisan dan/ atau tertulis atau pihak lain yang terkait mengenai laporan disampaikan keapada Ombudsman. Termasuk kewenangannya melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait laporan berkenanan pelayanan publik. Mengingat kewenangan yang cukup luas itu pula sehingga masyarakat berharap banyak aspirasi mereka kelak bisa ditampung dan diselesaikan lembaga Ombudsman. Dengan demikian makin berkurang masyarakat yang cuma mampu “mengelus dada” bila menemui jalan buntu, karena masih ada secuil harapan, mengadu ke lembaga Ombudsman.


Ombudsman soroti standar waktu pelayanan di kementerian

Sindonews.com Senin 22 juli 2013

Sindonews.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan survei terkait kepatuhan 18 Kementerian terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Berdasarkan survei itu, menyimpulkan, sebanyak 42,9 persen unit pelayanan di kementerian tidak memajang standar waktu pelayanannya. Ketua ORI, Danang Girindrawardana mengatakan, standar waktu pelayanan sangat penting bagi pengguna layanan untuk kejelasan jangka waktu penyelesaian izin yang mereka buat di unit penyelenggaraan perizinan.

Dia mengatakan, kondisi ini akan berakibat pada upaya mengulur-ulur pekerjaan, sehingga slogan “kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat” sangat berpotensi terjadi. Selain itu, dia juga menyebutkan, sebanyak 32,1 persen unit tidak memasang informasi biaya pelayanan. Hal ini bisa memicu terjadinya pungutan liar yang dilakukan oknum penyelenggara pelayanan publik. “Padahal transparansi mengenai biaya dilakukan untuk mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan yang seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung melainkan diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau unit pelayanan,” tukasnya.

“Besok (Senin), Ombudsman RI akan memaparkan lebih lanjut seluruh hasil penelitian di Kantor Ombudsman RI pukul 13.00 WIB,” ujar Danang dalam siaran keterangan persnya yang diterima Sindonews, Minggu (21/7/2013).

Persentase itu diperoleh dari survei kepatuhan 18 kementerian penyelenggara unit pelayanan publik terhadap UU Pelayanan Publik. Ada sembilan variabel yang menjadi sorotan, yakni standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi publik, SDM, unit pengaduan, pelayanan khusus, visi misi dan motto, ISO 9001:2008 dan atribut.

KEBOBROKAN LAYANAN PUBLIK, SAMPAI KAPAN?

pembebasan bersyarat pun seperti lazimnya di Lapas lain yang penuh dengan suap menyuap, di Lapas Kedungpane kami tidak menemukan adanya pungutan,” kata Pranowo Dahlan.

Suara merdeka, Sabtu 20 juli 2013

Drs Ibnu Chuldun CcIP SH Msi, Kepala Lapas Kedungpane yang duduk di deret paling depan, mendengar paparan itu cuma tersenyum-senyum. Tapi Lapas I bukan berarti bersih, karena menurut informasi warga binaan, di sini ditemukan setiap keluarga yang datang berkunjung, warga binan tersebut dimintai uang sebesar Rp 10 ribu, ironisnya itu dilakukan oleh warga binaan pendamping (tanping) yang nanti akan disetor ke oknum petugas. Jika semakin banyak orang yang menengok, maka wargna binaan akan semakin pusing, karena dialah yang harus membayar ongkos kunjungan yang seolah dilegalkan itu.

OMBUDSMAN Republik Indonesia, sebuah lembaga negara yang mengawasi penyelengaraan pelayanan publik, untuk sementara tidak menemukan adanya praktik maladministrasi di Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Kedungpane, Semarang. Fakta ini sungguh menggembirakan. Karena, seperti yang sudah banya diketahui khakayak, selama ini kinerja lembaga pemsyarakatan di Indonesia jauh dari baik, kalau tidak mau dibilang penuh dengan maladministrasi. Pekan lalu, Pranowo Dahlan, Anggota Bidang Pengawasan Ombudsman RI, di Semarang membacakan sejumlah temuan maladministrasi (pelanggaran) yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dia mengatakan, “Di Lapas Kelas I Kedungpane kami pastikan sementara zero pelanggaran. Bahan untuk pemrosesan

Membangun sistem Achmad Zaid, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, sejak Mei - Juli bersama tim memimpin investigasi di sembilan penyelenggara pelayanan publik. Antara lain Satlantas Polrestabes, Imigrasi kelas I, Lapas Kelas I, Kantor Pertanahan, KUA, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (PBPPT), Dispendukcapil, Samsat dan RSUD Kota Semarang. Kata Zaid, tanpa bermaksud mencari kesalahan dan hanya ingin membangun sistem yang baik atas pelayanan publik, lembaga Ombudsman RI menemukan berbagai temuan kebobrokan pelayaan yang merugikan masyarakat dari lembaga pelayanan publik di Kota Semarang. Seentara itu, Pranowo Dahlan, Anggota Bidang Pengawasan Ombudsman RI, Kamis (18/7) menghatakan, “Nawaitu kami hanya ingin membangun sistem agar lebih baik lagi bagi kepentingan masyarakat, sehingga supervisi dengan sejumlah temuan itu, mungkin bisa saja tidak benar,” katanya.


Bertempat di Hotel Santika Premiere, Kamis (18/7) sore berlangsung Semibar Supervisi Pelayanan Publik. Ini adalah paparan hasil supervisi Ombudsman atas layanan publik disampaikan ke sejumlah instansi yang telah menjadi objek supervisi. paling banyak kebobrokan itu berkisar pada masih tingginya praktik percaloan dan biaya-biaya tidak transparan atau pungli. Kantor layanan publik seperti Satlantas, Imigrasi, Samsat, dan Kantor Pertananan Kota Semarang adalah sebagian dari sembilan instansi pelayanan publik yang dianggap paling tinggi kebobrokannya. Pengurusan SIM Temuan Ombudsman yang menyatakan adanya petugas yang merangkap menjadi calo pengurusan SIM di Satlantas. Banyak petugas di pos informasi dan pengaduan yang juga menawarkan jasa pengurusan SIM dan perpanjangan SIM. Selain itu, papar Pranowo Dahlan memaparkan sejumlah temuan, pihak Ombudsman juga menemukan adanya sertifikat pelatihan mengemudi Rp 180 ribu, langsung jadi tanpa praktek, Juga pengurusan SIM A melalui calo sebedar Rp 420 ribu smpai Rp 550 ribu. Kantor Imigrasi Kota Semarang menduduki deret berikutnya setelah Satlantas Polrestabes yang paling banyak ditemukan

kebrengsekan terkait dengan pelayanan publik dalam pengurusan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya. Ombudsman menemukan banyaknya calo yang secara mencolok menawarkan bantuan kepada para pengguna layanan dengan membayar Rp 500 ribu untuk pembuatan paspor baru selesai diproses selama 10 hari, sedangkan untuk tiga hari Rp 750 ribu. “Untuk pengurusan paspor hilang, kami menemukan adanya para calo yang menawarkan bantuan memroses dengan membayar biaya sebesar Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta,” papa Pranowo Dahlan, Anggota Bidang Pengawasan Ombudsman RI di Hotel Santika Premiere. Gentayangannya para calo di Kantor Imigrasi yang ada di jalan Siliwangi ini, sangat kontradiktif dengan prasarana informasi di kantor itu yang menyarankan masyarakat pemohon untuk tidak menggunakan jasa calo. Calo, pungli, pungutan yang tidak jelas masih mewarnai kinerja pelayanan publik sampai sekarang. Bahkan, untuk mendapatkan map dan formulir saja orang harus membayar sejumlah uang, tanpa disertai kuitansi. Lalu sampai kapan kebobrokan layanan publik ini akan berhenti berlangsung?

Walikota Resmikan Proyek Rintisan UP3 satusulteng.com Rabu 26 Juni 2013 Proyek SAJI, UNDP bekerjasama dengan Ombudsman RI dan Pemerintah Kota Palu melaksanakan “Peresmian Proyek Rintisan Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3) di Kota Palu” dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang prima sebagai pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat Kota Palu. Ada 5 proyek rintisan unit di Kota Palu antara lain adalah tiga Puskesmas yaitu Puskesmas Talise, Puskesmas Birobuli dan Puskesmas Bulili, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anutapura dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Peresmian ini dilakukan oleh H. Rusdy Mastura selaku Walikota Palu, Bapak Danag Girindrawardana selaku Ketua Ombudsman RI dan Bapak Menteri dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara yang diwakili oleh Bapak Wiharto selaku Deputi Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Palembang Dicanangkan Sebagai Zona Anti Korupsi tribunnews.com Jumat 14 juni 2013 TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB (Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Wiharto menegaskan Palembang sebagai salah satu kota yang dicanangkan pemerintah harus bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini disampaikannya dalam sambutannya pada Palembang Expo dan Integrity Fair 2013 di Sriwijaya Promotion Center (13/6/2013).

Peresmian ini memiliki agenda besar untuk mendorong perbaikan atas kinerja penyelenggara pelayanan publik dan juga kualitas pelayanan publik dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat Kota Palu. Selain itu, SAJI Project bekerjasama dengan Ombudsman RI dan Pemerintah Kota Palu telah melakukan pelatihan bagi penyelenggara pelayanan publik di Kota Palu pada tanggal 28-30 Mei 2013 di Hotel Santika, Kota Palu. Pelatihan tersebut dibuka oleh Walikota Palu dan diikuti sebanyak 39 orang dari perwakilan puskesmas, kecamatan dan berbagai SKPD di Kota Palu.

Menurutnya peranan masyarakat juga sangat penting untuk ikut dalam mengawal fakta integritas ini. Supaya mempercepat reformasi birokrasi di pemkot. “Saya menghimbau kepada semua pejabat di wilayah pemkot Palembang untuk membangun wilayah bebas korupsi, bermartabat dan harus dimulai dari diri sendiri. Kalau tidak dari diri sendiri kapan lagi dan kalau tidak dari sekarang kapanlagi,” ujar Wiharto.


Mengurai Kelangkaan Subsidi BBM untuk Nelayan Ombudsman.go.id Selasa, 23juli 2013 Ombudsman RI sebagai lembaga Negara pengawas pelayanan publik mempunyai kewenangan untuk menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau Pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan peyempurnaan organisasi dan/atau pelayanan publik, sesuai dengan punyi pasal 8 ayat 2 UU 27 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Terkait kewenangan tersebut Ombudsman RI Â melakukan investigasi sistemik (own-motion investigation) pada problematika penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu khususnya minyak solar bersubsidi untuk nelayan. Ombudsman RI Bidang Pengawasan, Pranowo Dahlan, menangkap banyaknya keluhan nelayan mengenai kelangkaan solar tersebut. Tahap awal investigasi sistemik, Ombudsman RI pada Hari Senin, 22 Juli 2013 mengadakan rapat persiapan dan koordinasi dengan Direktur Pertamina, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Badan Pengatur Hilir MInyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memperoleh masukan berupa data, informasi serta permasalahan mengenai proses penyediaan dan pendistribusian bahan bakar solar bersubsidi untuk nelayan. Karen Agustiawan, Direktur Pertamina mengatakan bahwa “kelangkaan solar bersubsidi ini terjadi dimana-mana karena proses penentuan volume BBM subsidi dibahas oleh Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan, dan masuk ke APBN tahun berikutnya bersama Komisi VII untuk penentuan besaran APBN solar bersubsidi. Kami Pertamina hanya mendistribusikan solar tersebut, tetapi quota ada di Komisi VII dan pihak BPH Migas. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan data awal ketika penyusunan RAPBN, sehingga tiap tahun dapat dipastikan selalu terjadi kekurangan subsidi solar.”

“Penyaluran BBM subsidi untuk nelayan ini harus ada rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sesuai Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu yang menyebutkan BBM bersubsidi bagi usaha perikanan hanya diperuntukkan bagi nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT. Pada prinsipnya konsumsi untuk nelayan harus dilayani, tetapi pada praktiknya quota yang dikeluarkan oleh BPH Migas secara gelondongan, tidak ada pembedaan antara BBM subsidi untuk kendaraan dan nelayan sehingga penyaluran lewat Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) tidak mencukupi kebutuhan nelayan secara umum,” tambah Djoko Siswanto Dirut BPH Migas. Hanung Hudyo, Direktur M&T Pertamina, menginformasikan, “kuota subsidi BBM selama 3 bulan dapat dikatakan pasti dan terbatas, sementara aktivitas penangkapan ikan tidak tetap. Tidak jarang nelayan menangkap ikan jauh dari daerah tempat tinggalnya, misalnya menangkap ikan sarden di perairan Bali. Pada umumnya masyarakat tidak peduli tentang besaran quota ini, mereka tahunya BBM bersubsidi harus tersedia.” Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, menegaskan Ombudsman RI akan menggunakan kewenangannya untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi untuk nelayan, dimana sebelum ada kenaikan harga BBM sudah 620 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tercatat di Unit Pengawasan BPH Migas. Kasus-kasus tersebut naik secara signifikan setelah ada kenaikan harga BBM. Tindakan maladministrasi dari selisih harga subsidi dan harga keekonomian ini akan diawasi oleh Ombudsman RI. Â Petrus Beda Peduli, Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, mencatat kebijakan penentuan quota BBM yang masih bottom-up ini akan diawasi oleh Ombudsman RI agar pemerintah berkomitmen untuk memastikan sampainya BBM bersubsidi ke nelayan yang berhak di Kabupaten/Kota, bukan untuk rentenir. (tl)

Pemerintah Kaji Laporan Ombudsman RI

Komite Sekolah Jembatani Terjadi Pungli

Kompas, jumat 26 juli 2013

Media indonesia , jumat 26 juli 2013

Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Susilo bambang Yudhoyono telah mendengar evaluasi Ombudsman Republik Indonesia tentang lima kementerian yang mendapat zona merah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “tentu akan dikaji Pemerintah. Namun, hingga saat ini, kami masih menunggu surat dari Ombudsman RI itu, “kata Julian, Rabu (24/7). Seperti diberitakan sebelumnya (Kompas, 23/7), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapat “rapor” merah dari Ombudsman RI.Lima kementrian itu masuk zona merah atau kepatuhan yang rendah dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penilaian itu didasarkan pada observasi kepatuhan 18 kementrian terhadap UU pelayanan publik dalam kurun Maret-Mei 2013. Kelima kementerian tersebut dinilai tidak tidak transparan dalam hal memajang waktu pelayanan.

Komite sekolah berperan sebagai pihak yang memunculkan pungutan-pungutan liar. Hal itu tertuang dalam laporan dan evaluasi Ombudsman RI dalam pelaksanaan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2013 di Kantor Ombudsman Jakarta. Laporan dan evaluasi PPDB 2012 yang dilakukan Ombudsman menunjukkan panitia penerimaan peserta didik dan komite sekolah menjadi kelompok terlapor paling banyak dengan persenrase 80,9%. Temuan Ombudsman tentang dominasi laporan terhadap panitia penerimaan peserta didik dan komite sekolah itu menjadi temuan baru laporan PPDB 2014. Ombudsman menunjuk ilmu kementerian dengan rapor pelayan publik paling buruk. Lima kementerian dengan rapor merah itu ialah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


Ombudsman Sumut Kordinasi Sejumlah Laporan Masyarakat

dan didampingi Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Kadir Prayitno, serta Kabid Propam Polda Sumut Kombes Pol Iwan Prasojo.

Harianorbit.com Sabtu 27 juli2013

Dedi Irsan menjelaskan, banyak laporan dan permasalahan masyarakat yang disampaikan pada Ombudsman. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi sehingga laporan dan permasalahn masyarakat bisa diselesaikan dengan baik.

Medan-ORBIT: Ombudsman Sumut telah melakukan kunjungan kerja dan pertemuan dengan Kapolda Sumut. Kunjungan Kerja (Kunker) yang dilakukan Ombudsman perwakilan Sumut terkait penyelesaian laporan dan pengaduan di lingkungan Polri.

Dengan kunjungan kerja dan pertemuan ini diharapkan adanya koordinasi terutama di dalam menyikapi laporan dan pengaduan masyarakat. Ombudsman selaku pengawas pelayan public berkewajiban untuk menyampaikan.

Setidaknya itu yang dikatakan Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Dedy Irsan di ruang kerjanya Jumat (26/7). Kunker Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut itu didampingi bersama asisten Ombudsman Sumut Ricky Nelson Hutahaean, SH serta Tetty Nuriani Silaen, SE.

Dalam kesempatan tersebut Kapoldasu Irjen Pol Syarif Gunawan menyambut baik kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan menyatakan siap untuk terus berkoordinasi terkait Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Om-21

Dalam kunker tersebut Ombudsman RI Perwakilan Sumut diterima langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Syarif Gunawan

Tiap Tahun Tuai Masalah Ombusman Pantau Kecurangan PPDB 2013/2014

Harianorbit.com jumat, 26juli 2013

“Jika pihak sekolah terbukti menerima dana dari para orang tua murid dalam PPDB tersebut, Ombusman akan segera merekomendasikan kepada penegak hukum supaya oknum kepala sekolah segera di berhentikan dan diproses secara hukum.” Medan-ORBIT: Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2013/2014 merupakan jadwal rutin dalam sistem pendidikan di Indonesia. Setiap bulan Juli orang berlomba-lomba mendaftarkan buah hatinya ke sekolah sesuai dengan keinginan masing-masing. Namun sepertinya sistem PPDB dari tahun ke tahun terus menjadi polemik. Setelah tahun lalu ditemukan kasus siswa siluman, hal yang sama diduga juga terjadi untuk PPDB tahun 2013 di sumatera Utara khusunya dikota Medan. Ombudsman Perwakilan Sumut- Nanggro Aceh Darusalan (NAD) melalui asistennya Ricky Hutahaena, SH kepada Orbit Kamis (25/7) menjelaskan lembaga tersebut akan terus konsentrasi dalam menangani persoalan PPDB di Sumut. “Hingga saat ini kita, terus lakukan investigasi ke berbagai sekolah di Medan guna untuk mendapatkan informasi penjualan kursi di berbagai sekolah,” jelas Ricky. Ricky menambahkan, Ombusman akan terus mengawal PPDB hingga tuntas dan berpesan kepada sekolah sekolah

supaya melakukan penerimaan sesuai dengan juknis tanpa di pengaruhi pihak dari manapun. “Jika pihak sekolah terbukti menerima dana dari para orang tua murid dalam PPDB tersebut, Ombusman akan segera merekomendasikan kepada penegak hukum supaya oknum kepala sekolah segera di berhentikan dan diproses secara hukum,” jelasnya lagi. Asisten Ombusman ini menilai, penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Medan mengakui sering disalah gunakan oleh panitia PPDB. “Memang Ombusman sudah sering mendengarkan keluhan masyarakat tentang penjualan kursi pada saat PPDB diduga pihak sekolah meminta sejumlah dana kepada orangtua calon siswa baru. Namun kita saat ini terus mengumpulkan buktibukti di lapangan,” terang Ricky lagi. Terkait keberadaan calo, Ombusdman juga telah menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan calo. Modusnya, calo mencatut nama pejabat penting pemkot serta kepala sekolah dengan memasang tarif maksimal Rp5-10 juta untuk jenjang SMA. Informasi yang dihimpun di SMA Negeri 2 Medan dikabarkan menerima uang dari calon siswa jutaan rupiah. Yang ironisnya jelas salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, dirinya pernah ditawari oknum pegawai di SMA 2 untuk menyediakan dana Rp9 juta agar anaknya bisa lolos. “Saya dihubungi salahsatu oknum pegawai di SMA 2, untuk segera menyediakan dana Rp8 juta supaya anak saya kembali diluluskan,” jelasnya sumber. Kepala Dinas Kota Medan Parluhutan Hasibuan yang dihubungi Harian Orbit ke nomor teleponn 08126000XXX terkait dugaan suap kepada panitia PPDB di Medan tidak mau memberi jawaban. Pesan singkat juga tidak ada balasan. Om-24


West Java the most corrupt province:

Ombudsman The jakartapost.com Senin, 29 juli 2013

A survey by the Indonesian Ombudsman has shown that West Java province had the most complaints about irregularities, including nepotism and illegal levies, during the recent school registration period. According to the survey, released late last week, West Java was the worst of 23 provinces with 18.3 percent of the 387 complaints, with West Nusa Tenggara next worst, followed by South Kalimantan, West Sumatra and Bali. Last year, West Java, for which Governor Ahmad Heryawan plans to begin providing free education this year, also registered the most complaints of irregularities. “The irregularities in student admissions, mostly found in West Java, are related to nepotism and illegal levies,” Budi Santoso, the commissioner of the Indonesian Ombudsman, said on Thursday. He added that the nepotism included local officials requesting that their children be accepted as students even though their scores were substandard. The practice, he said, could be found in almost all parts of West Java. The commission found that the practice of nepotism had become a national problem as it occurred in all the provinces surveyed, including Yogyakarta, South Sulawesi, Bali and East Java.

Ombudsman Koordinasi ke Kapoldasu Soal Pengaduan Masyarakat Harianandalas.com Senin, 29 juli 2013

Budi cited Bantul in Yogyakarta where many local officials’ memos could be seen on headmasters’ desks. The memos were filled with requests from the officials to the school committee to accept their children despite bad scores or failure to meet requirements to register as students. Budi said that some school committees or local education agency staff felt that they were obliged to grant the requests. “Some of them are afraid and reluctant to refuse,” he said. Illegal registration charges are also frequently found throughout the country. The survey illegal charges in 20 provinces, including South Sulawesi, East Java, Bali and West Kalimantan. “Besides nepotism, the practice of illegal charges is one of the main problems with the admission of new students, “Budi said. He added that the survey revealed that most parents reported that school admission committees asked for illegal fees. Government Regulation No. 17/2010 on the implementation and management of education, mandates the establishment of school committees as independent boards, represented by school officials, which function as a bridge between the public and the government. The school committee consists of people from various backgrounds, such as parents, community leaders, education experts, school staff and students. Education experts have expressed concern over the corrupt practices among education officials and practitioners this year. “The existing illegal charges and nepotism in student admissions reflect the lack of attention paid by local government to education,” Darmaningtyas, one of the experts said in reference to the irregularities in West Java. (tam)

Audiensi yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Sumut itu adalah untuk berkoordinasi dengan Kapoldasu yang didampingi Irwasda Poldasu Kombes Kadir Prayitno dan Kabid Propam Poldasu Kombes Iwan Prasodjo, terkait penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat sehingga tercipta pelayanan publik khususnya di lingkungan Polri menjadi lebih baik dan prima. “Kunjungan ini merupakan kunjungan rutin yang biasa dilakukan guna memantapkan koordinasi sehingga bisa bersinergi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima,” terang Dedi di hadapan Kapoldasu. Menanggapi harapan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Syarief Gunawan menyambut baik hal tersebut dan siap untuk terus berkoordinasi terkait penyelesaian laporan dan pengaduan yang masuk ke jajaran Poldasu.

AUDIENSI - Plt Ombudsman RI Perwakilan Sumut Dedi Irsan didampingi Anggota Ombudsman RI Perwakilan Sumut foto bersama dengan Kapolda Sumut Irjen Syarief Gunawan didampingi Irwasda Poldasu Kombes Kadir Prayitno dan Kabid Propam Poldasu Kombes Iwan Prasodjo saat audiensi di Mapoldasu.

Medan-andalas Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Dedy Irsan didampingi Komisioner Ombudsman RI Perwakilan Sumut Ricky Nelson Hutahaean SH dan Tetty Nuriani Silaen SE beraudiensi ke Kapolda Sumut Irjen Pol Syarief Gunawan di Mapoldasu, Jumat kemarin.

“Polri akan selalu berbuat yang terbaik untuk masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin merasakan manfaat dari kinerja kepolisian,” ujar Syarief. Ombudsman, kata Syarief, diharapkan bisa menjadi mitra untuk ikut mengawasi kinerja kepolisian dan memberikan saran dan masukan dalam rangka perbaikan layanan.


Dapat Rapor Merah dari Ombudsman, 5 Kementerian Siap Berbenah Ombudsman.go.id Selasa30 juli 2013

awal pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” imbuhnya. Beberapa perwakilan kementerian yang hadir dalam rapat koordinasi ini menyatakan kesiapan memperbaiki diri dalam pelayanan publik. “Saya pikir yang disampaikan pimpinan, dalam 2 sampai 3 bulan akan kami buat masuk zona hijau,” ujar Asnanda, staf dari Kementerian Sosial. Hal senada diungkapkan Heri, perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyatakan kesiapan dalam memperbaiki pelayanan publik. “Intinya kami siap memperbaiki,” tuturnya.

Survei Ombudsman atas pelayanan publik di 18 kementerian menghasilkan 5 kementerian meraih rapor merah alias memiliki pelayanan publik yang buruk. Untuk menindaklanjuti survei itu, Ombudsman memanggil 18 kementerian untuk menyamakan persepsi tentang pelayanan publik. “Sebuah negara dinyatakan gagal atau tidak, ketika layanan publik dinyatakan baik atau tidak. Pelayanan publik menjadi ujung tombak utama melihat berhasil atau tidaknya sebuah negara,” ungkap anggota Ombudsman, Hendra, di Ruang Ajudikasi Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2013).

Namun, Dewi perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta agar Ombudsman mempunyai cara-cara untuk menilai pelayanan publik tiap kementerian lebih dalam lagi. Pasalnya, dalam perizinan yang diberikan, tidak langsung berurusan dengan kementerian. “Misalnya, kami tidak langsung bertemu dengan pemohon yang meminta izin, karena itu melalui KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Setelah itu, baru ada rapat bersama disetujui atau tidak. Ada hasil pun tidak bertemu pemohon, karena hasilnya melalui KPI,” jelasnya.

Hendra juga mengatakan perlunya memperbaiki tampilan luar bersama tiap kementerian. Tidak hanya tampilan luar, tapi proses dapat terlaksana dengan baik. “Ini merupakan langkah

Beberapa kementerian lainnya pun menyuarakan hal sama, yakni siap memperbaiki diri dalam pelayanan publiknya.Av 5 Kementerian yang mendapat rapor merah dalam pelayanan publik, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (Ado/Ism)

Ini “Warning” Ombudsman untuk Kementerian dan Lembaga

menyelesaikan sengketa pelayanan publik antara masyarakat dan instansi pemerintah pada 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat bisa menuntut ganti rugi jika merasa dirugikan atas pelayanan instansi pemerintah.

Kompas.com Selasa 30 juli 2013 JAKARTA, KOMPAS.com — Ombudsman mengingatkan semua kementerian/lembaga untuk segera menyelesaikan pembenahan internal dalam memberikan pelayanan publik sebelum 2014. Jika tidak, maka negara yang akan mengalami kerugian. “Risiko kerugian negara besar kalau (kementerian/lembaga) tidak siap,” kata anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hendra Nurtjahjo, saat acara penjelasan hasil survei yang dilakukan Ombudsman di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2013). Hasil survei sudah dirilis Ombudsman pekan lalu. Hasil survei itu lalu dipaparkan kepada perwakilan 18 kementerian. Ada lima kementerian yang berada di zona merah atau kepatutan rendah dengan nilai 0-500 berdasarkan hasil observasi dan survei tanpa pemberitahuan. Lima kementerian tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum (skor 285), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (290), Kementerian Sosial (325), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (452), serta Kementerian Pertanian (485). Kepada perwakilan kementerian, Hendra menjelaskan bahwa Ombudsman akan memiliki ajudikasi khusus atau kewenangan

Kewenangan itu akan berlaku setelah diterbitkannya peraturan presiden (perpres). Menurut Hendra, draf perpres sudah masuk tahap final. Namun, masih ada beberapa pasal yang dibicarakan. Ombudsman juga tengah menyusun aturan untuk menjalankan ajudikasi khusus itu, mana yang bisa diminta ganti rugi dan mana yang tidak. Jika masyarakat merasa dirugikan atas pelayanan, bisa mengadukan ke Ombudsman dengan disertai bukti. Ombudsman akan memutuskan. “Nanti setiap kementerian harus mengalokasikan anggaran untuk ganti rugi. Maka harus dibangun dari sekarang. Kita dorong para pekerja di instansi publik bahwa mereka pelayan publik. Sekarang mereka mengkomoditikan pelayanan,” kata Hendra. Para perwakilan kementerian yang hadir menyebut akan memperbaiki pelayanan di instansi masing-masing. Namun, ada beberapa yang memprotes penilaian Ombudsman dengan berbagai alasan. Ombudsman akan kembali melakukan observasi dan survei tanpa pemberitahuan di semua kementerian dan lembaga mulai dari 25 Agustus 2013. “Bapak dan ibu tidak bisa tebak kapan kami akan datang,” kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana.


Ombudsman Sindir Pelayanan Publik di Pemerintah Pusat Ombudsman.go.id Rabu 31juli 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Ombudsman Republik Indonesia menyindir sikap pemerintah pusat yang kerap mendorong pemerintah daerah agar memberikan pelayanan publik satu pintu. Padahal, pemerintah pusat belum siap dengan sistem pelayanan satu pintu. Sindiran itu disampaikan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana saat menjelaskan hasil survei yang dilakukan Ombudsman, di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2013). Hasil survei sudah dirilis Ombudsman pekan lalu. Hasil survei itu lalu dipaparkan kepada perwakilan 18 kementerian. Awalnya, Danang menyinggung semakin dekatnya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Communi-

Ombudsman RI Luncurkan Unit Pengaduan di Palu

jurnalbengkulu.com Jumat 28 juni2013

KBRN, Palu : Kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hak atas pelayanan publik, cenderung meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan pengaduan yang diterima Ombudsman Republik Indonesia. Guna mengantisipasi meningkatnya laporan masyarakat terhadap pelayanan publik, Ombudsman RI meluncurkan unit pengaduan layanan publik di tiga daerah di Indonesia, termasuk Kota Palu (Sulteng), Rabu (26/6/2013). Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana pada peresmian UP3 Kota Palu, Rabu (26/6/2013) menegaskan, inovasi, transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan tiga elemen penting dalam mekanisme pelayanan publik. Pelayanan masyarakat menurut Danang, memiliki standar sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009. Undang-Undang tersebut juga mengatur sistem dan

ty (AEC) pada 2015 mendatang. Namun, Ombudsman menilai masih ada ketidaksiapan pemerintah pusat menghadapi pasar bebas tersebut. Hal itu, kata Danang, juga terlihat dari masih buruknya nilai pelayanan publik di Indonesia berdasarkan survei internasional. “Pada 2015 sudah tidak ada lagi prosedur rumit, tapi tampaknya kesiapan di tingkat pusat belum. Tapi dengan gagahnya kita dorong satu pintu di daerah. Satu pintu berlaku untuk semua, bukan hanya daerah,” kata Danang. Danang berharap kementerian yang masuk dalam zona merah untuk melakukan refleksi dan melakukan perbaikan. Ada lima kementerian yang berada di zona merah atau kepatutan rendah dengan nilai 0-500 berdasarkan hasil observasi dan survei tanpa pemberitahuan. Lima kementerian tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum (skor 285), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (290), Kementerian Sosial (325), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (452), serta Kementerian Pertanian (485). Pascarilis hasil survei tersebut, menurut Danang, para menteri yang kementeriannya berada di zona merah berjanji akan melakukan perubahan. Bahkan, mereka yakin dapat masuk ke zona hijau dalam waktu dekat. “Kami memiliki harapan tinggi kepada kementerian yang dapat rapor hijau. Zona hijau itu bukan sempurna. Tetapi, pada saat kami observasi tanpa pemberitahuan, kami lihat pada saat itu bagus sekali (pelayanan),” kata Danang. Danang menambahkan, selanjutnya pihaknya akan membicarakan hasil survei dengan para menteri. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, kata dia, sudah bersedia memfasilitasi pertemuan tersebut.

mekanisme pengaduan pelayanan publik. “Undang undang 25 tahun 2009 mengamanatkan untuk mengajak publik turut serta mengatur standar pelayanan publik, disetiap entitas pemerintah daerah. Jika tanpa melibatkan aspirasi publik, itu bisa batal demi hukum,” tegas Danang. Walikota Palu, Rusdi Mastura pada kesempatan itu menyatakan sangat mendukung pembentukan unit pengaduan yang digagas Ombudsman Republik Indonesia bersama UNDP Saji Project. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Palu sangat peduli terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. “Peluncuran unit pengaduan masyarakat sebagai bukti, pemerintah Kota Palu sangat peduli untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya mendorong partisipasi serta peran masyarakat, sebagai wujud bahwa rakyat adalah raja dalam layanan publik,” ujar Rusdi Mastura. Kelima unit pengaduan pelayanan publik di Kota Palu yang siap beroperasi tersebut, meliputi Puskesmas Talise, Bulili dan Birobuli serta Rumah Sakit Umum Anutapura dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Seusai launching, dilanjutkan dengan pendantanganan komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik. Komitmen bersama ditandatangani Deputi Pelayanan Publi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wiharto; Ditjen Bina Farmasi dan alat kesehatan kementrian Kesehatan, Maura Linda; Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana; Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sudarto; Ketua DPRD Kota Palu, Sidik Ponulele; Walikota Palu, Rusdi Mastura dan perwakilan perempuan, Ramlah Wahab Patunrangi.


Akuntabilitas Peradilan di Indonesia Memalukan

Berantas Maladministrasi Ombudsman RI Kerja Sama dengan KPK Ombudsman.go.id Selasa 23 juli 2013

Krjogja.com Sabtu, 6juli 2013 YOGYA (KRjogja.com) - The United States Agency for International Development (USAID) pagi ini menggelar workshop dengan tema “Akuntabilitas Peradilan dan Layanan Publik” di Hotel Santika Yogyakarta. Acara digelar dengan menghadirkan beberapa tokoh nasional, diantaranya Ketua Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Suparman Marzuki, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Girindrawardana, dan anggota DPR-RI dari DIY Agus Sulistiyono. Ketua KY Suparman menegaskan, dunia peradilan di Indonesia selama ini mengalami permasalahan yang serius. Peradilan cenderung tertutup. Selain itu, menurutnya sejak era kemerdekaan, Indonesia tidak pernah serius membangun bidang hukum. “Political will kita membangun negara hukum itu setengah hati. Ini memalukan dan mengkhawatirkan,” ujarnya, Sabtu (06/07). Hal ini menurutnya tampak jelas dari simbolisasi negara. Gedung-gedung pengadilan di tanah air menurutnya sama sekali tidak mencerminkan kehormatan dan kewibawaan. “Ini baru bicara fisik, belum bicara moralitas dan mentalitas,” sambungnya. Proses peradilan yang ‘fair’ menurutnya sangat langka di Indonesia. Akuntabilitas proses pengadilan di Indonesia sangat buruk, karena berbagai hal, salah satunya karena proses rekrutmen hakim yang serampangan. “Rekrutmen hakim, siapapun asal cukup umur dan punya gelar SH bisa jadi hakim. Tidak pernah disiapkan secara sungguh-sungguh calon hakim seperti yang dilakukan di Jerman dan Jepang, dimana sejak di perguruan tinggi dididik khusus dan dipilih 10 terbaik yang direkomendasikan jadi hakim. Fakultas hukum kita tidak pernah memikirkan hal ini. Ini tidak bertanggung jawab,” tegasnya. Bila hal ini terus-terusan terjadi, menurutnya proses hukum di Indonesia akan terus-terusan bermasalah, sehingga sesuatu yang salah akan menjadi sesuatu yang normal. Bila ada satu-dua hakim yang tidak bisa ‘dibeli’ menurutnya akan menjadi sesuatu yang menyimpang dan boleh dibilang kecelakaan. “Fasilitas juga harus diperhatikan. Kalau pembiayaan politik anggarannya tak terbatas, Tapi kalau membangun hukum cuma ‘cret-cret’ (sedikit). Saya bilang naif negeri ini,” tandasnya. (Den)

(Humas ORI--Jakarta) Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi menyepakati kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kesepakatan itu diresmikan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Ombudsman RI dan KPK (23/07) oleh Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana dan Ketua KPK Abraham Samad. Dalam sambutannya sebelum penandatanganan nota kesepahaman Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengingatkan pentingnya sinergi dalam pengawasan pelayanan publik. Danang menitikberatkan pada dua hal untuk mewujudkan kesejahteraan yakni penyelenggaraan negara bebas korupsi dan penyelenggaraan negara bebas maladministrasi. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini selain tukar menukar informasi dalam upaya pemberantasan korupsi juga kerja sama pencegahan korupsi dan maladministrasi. Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa dalam pemberantasan korupsi diperlukan kerja sama dengan Ombudsman RI. Menurut Abraham Samad, maladministrasi merupakan cikal bakal perilaku korupsi. “Bila kita bicara sistem. Maka maladministrasi harus diperbaiki”. Kerja sama ini diharapkan dapat memacu perbaikan pelayanan publik dalam memberantas maladministrasi***

Kemendikbud Menjawab Soal Rapot Merah

Radio Republik Indonesia Selasa 23juli 2013

KBRN, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menilai apa yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia sudah sesuai variabel. Menurut Kapusdatin Kemendikbud, Prof. Ibnu Hammad, tugas Ombudsman yang menguji dan memantau pelayanan publik sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2009.’ “Saya baca juga di website Ombudsman, Kemendikbud dan empat


kementerian lainnya itu mendapatkan nilai merah. Memang tugas Ombudsman yang diujikan dan mereka memantau layanan publik apakah sudah sesuai dengan sejumlah variabel,” kata Hammad, Selasa (23/7/2013). Kemendikbud, ucapnya, selalu melakukan perbaikan dalam pelayanan publik, misalnya adalah perizinan melalui online, dan layanan informasi publik yang dilakukan.

Sebanyak 35 peserta dari kementerian yang menjadi obyek survei Ombudsman RI menyimak paparan yang disampaikan empat pimpinan lembaga pengawas perilaku maladministratif ini. Salah satu pimpinan yakni Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, mendorong kementerian yang menyelenggarakan unit pelayanan publik untuk membuat sistem pelayanan satu pintu. “Unit ini (sistem pelayanan satu pintu) sebaiknya disiapkan dan dioperasionalisasi pada tingkat daerah dan pusat,” ungkap Danang saat memberikan sambutan pembukaan paparan hasil survei kepatuhan kementerian terhadap UU Pelayanan Publik. Danang menambahkan, setiap kementerian yang masuk zona merah sepatutnya melakukan refleksi dan melakukan perbaikan. Namun begitu, ujar dia, bukan berarti kementerian yang berada pada zona kuning dan hijau tidak senantiasa melakukan pembenahan unit pelayanan publiknya. “Kementerian pada zona kuning dan hijau juga harus berupaya terus memperbaiki pelayanan publiknya,” tutur dia.

“Misalnya perizinan melalui online, dan layanan informasi publik juga dilakukan. Namun begitu banyak indikator yang dilakukan riset ini, kami salut dengan kementerian lainnya yang mendapat hijau. Jadi begitu banyak kementerian itu yang mendapatkan, dan kita nilainya merah,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ombudsman Bidang Pencegahan, M. Khoirul Anwar, menjelaskan metode “mystery shopping” yang dilakukan Tim Ombudsman RI saat melakukan survei. Menurut dia, sangat tidak menutup kemungkinan tim serupa akan melakukan hal senada untuk melihat perkembangan unit pelayanan publik yang menjadi obyek survei Ombudsman RI pada waktu mendatang.

Pertama-tama, katanya, Kemendikbud salut dengan kementerian lain mendapatkan nilai hijau, dan akan terus meningkatkan layanan publik. “Termasuk Ombudsman ini. Salah satu, penelitian itu dalam perizinan itu tidak memajang waktu, dan tidak memajang biaya perizinan dan maklumat. Di kementerian itu tidak boleh ada biaya, misalnya perizinan sekolah tidak boleh, karena itu termasuk gratifikasi,” terangnya. Ia mengaku belum mematok waktu dalam pembuatan perizinan, dan diakuinya memang ada informasi layanan publik yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. (Syariful alam/BCS)

Ombudsman RI Paparkan Hasil Survei di Hadapan 18 Perwakilan Kementerian Ombudsman.go.id Selasa 30 juli 2013 JAKARTA -- Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, memaparkan hasil survei kepatuhan kementerian terhadap UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Pemaparan tersebut disampaikan kepada 18 perwakilan kementerian yang hadir di Ruang Ajudikasi Khusus, Lantai 6, Gedung Ombudsman RI, Selasa (30/7).

“Boleh jadi tiga atau enam bulan ke depan kami datang kembali dan mencatat setiap perbaikan dan pembenahan yang dilakukan dengan metode yang sama, tanpa pemberitahuan,” jelasnya. Tanggapan peserta yang hadir dalam paparan survei itu sangat positif. Semua yang hadir di ruangan tersebut memberikan apresiasi dan terima kasih atas hasil penelitian Ombudsman RI. Hampir semua peserta mengakui kelemahan yang dimiliki dan mempunyai semangat yang sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk republik. (ORI)


BUDI SANTOSO

(Alm.) IBNU TRICAHYO

PETRUS BEDA PEDULI






Ombudsman bertugas menindaklanjuti laporan-laporan terkait maladministrasi pelayanan publik: Tugas-tugas Ombudsman: a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Wewenang Ombudsman a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;

Alur PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN INPUT

PROSES

Laporan Masyarakat

Registrasi

Seleksi Laporan/Pengaduan

Inisiatif Ombudsman

Keterangan: 1. Laporan dapat dinyatakan selesai oleh Ombudsman pada masing-masing tahapan berdasarkan hasil pemeriksaan maupun informasi pelapor. 2. Ombudsman dapat menghentikan pemeriksaan apabila laporan bukan merupakan kewenangan Ombudsman dan/atau ditemukan unsur maladministrasi pada proses seleksi maupun proses pemeriksaan.


e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi. Larangan dan hak imunitas Ombudsman • Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan. • Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

OUTPUT

Ketentuan Pidana Orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 28 (kewenangan memanggil terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah serta meminta penjelasan secara tertulis kepada terlapor dan/ atau melakukan pemeriksaan lapangan, dan melihat dokumen asli dan meminta salinan dokumen terkait dengan pemeriksaan) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.(satu milyar rupiah)

MONITORING & LAPORAN

Proses Pemeriksaan Klarifikasi Tertulis Investigasi Lapangan

Rekomendasi/ Saran

Pemanggilan

Monitoring

Selesai

Presiden/DPR

Mediasi/Konsiliasi

Kesepakatan

Ajudikasi Khusus

Putusan

Systemic Review

Rekomendasi/ Saran

Publikasi/Media


Warga di Proyek Fly Over Jombor Ngadu ke Ombudsman

arah ke Magelang (perempatan jombor ke utara) akan memangkas lahan pekarangan rumah seluas 100 meter persegi. Adapun terkait ganti rugi, dia mengatakan masih belum ada kesepakatan antara pelaksana proyek dengan warga.

Bisnis-jabar.com Kamis 31januari 2013

“Mereka [pelaksana proyek] hanya menawarkan ganti rugi sebesar Rp4 juta per meter persegi. Nilai tersebut jauh dari permintaan yang kami ajukan sebesar 10 juta,” tuturnya.

JOGJA–Sejumlah warga di area pembangunan jembatan layang Jombor menyampaikan aduan ke Ombudsman RI Perwakilan DIY terkait proses pembangunan yang dinilai tidak transparan. Sutopo (56), mewakilan setidaknya 24 kepala keluarga di area tersebut meminta ombudsman untuk memfasilitasi aduannya. Menurut dia, sejauh ini belum ada kesepakatan anatara warga dengan pelaksana proyek terkait nilai ganti rugi. “Kami belum ada kesepakatan apa-apa, tiba-tiba mendapat surat dari pelaksana proyek yang mengatakan akan membongkar trotoar. Kami merasa proses ini mengintimidasi dan tidak transparan,” katanya saat ditemui di kantor Ombudsman, Kamis (31/1). Sutopo mengungkapkan proses pembangunan fly over

Soal Proses Pengurusan Akte Kelahiran, JAT Loteng Datangi Ombudsman RI Perwakilan NTB Mataramannews.com Kamis 31januari 2013

Dia beralasan nilai ganti rugi yang dituntut warga beralasan mengingat tanah tersebut saat ini digunakan sebagai usaha. Dampak kerugian, jelasnya, lebih dari sekedar harga tanah tetapi juga keuntungan usaha. “Karena masyarakat menolak proses pembongkaran trotoar hari ini tidak dilanjutkan. Kami berharap ada proses negosiasi yang transparan dan melibatkan weluruh warga,” ungkapnya. Sementara itu, Pelaksana Ketua ombudsman DIY Budi Masthuri mengatakan akan memafasilitasi pertemuan antara warga dengan pelaksana proyek. “Kami akan minta klarifikasi ke pelaksana yakni Direktorat Jendral Bina Marga pada 3 Februari sekaligus dilakukannya proses mediasi dengan warga,” katanya.(JIBI/yri)

“Akte Kelahiran ini digunakan sebagai syarat masuk Sekolah Dasar (SD),” ucap koordinator JAP Loteng, Lalu Agus Purnawirawan dihadapan anggota Ombudsman RI perwakilan NTB. Karena itu, JAP meminta kepada Ombudsman agar duduk dengan Pemkab Loteng untuk segera menyelesaikan persoalan ini, agar akte kelahiran tidak menjadi kendala anak-anak yang mau masuk sekolah. Terkait dengan akte kelahiran ini sudah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Adminduk dan PP. No 53 tahun 2008 tentang PNBP di wiliyah MA. “Pemkab bisa membantu masyarakat dengan tidak berbelat belit, kalau tarif standar sesuai dengan aturan, masyarakat mau bayar tapi kalau ada pungutan di luar itu masyarakat tidak mau,” terangnya. Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, yang menemuai peserta heariang tersebut mengucapkan terimah kasih atas kedatangan JAP yang datang menyampaikan persoalan yang dialami oleh masyarakat.

MATARAM - Belasan orang yang mengatasnamakan diri dari Jaringan Advokasi Publik (JAP) Lombok Tengah (Loteng) mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan NTB, Kamis (31/1/13) pagi. Mereka datang untuk mengadukan persoalan yang selama ini banyak disuarakan atau dikeluhkan oleh masyarakat di Loteng yaitu terkait dengan proses pengurusan Akte Kelahiran Anak. JAT menilai bahwa proses pengurusan akte kelahiran di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlalu rumit dan dianggap mempersulit warga masyarakat.

Menurut Adhar bahwa pihak ombudsman terkait dengan persoalan Akte Kelahiran di Loteng tersebut sudah mendapat pengamatan dari pihak Ombudsman. “kita sudah amati terkait apa yang bapak-bapak sampaikan sejak beberapa waktu lalu,” katanta. Terkait itu, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Asisten 1 Pemkab Loteng. Selain itu pihak Ombudsman juga akan segera membantu Pemkab Loteng untuk bersurat ke Gubernur agar Gubernur bersurat ke pemerintah pusat terkait dengan Akte Kelahiran.


Layanan Publik tak Baik, Lapor saja ke Ombudsman

HLKI Akan Laporkan PLN ke Ombudsman

TRIBUNNEWS.COM Jumat, 4 Januari 2013

Laporan Mawaddatul Husna Banda Aceh Serambi indonesian Selasa 29 januari 2013 SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Masyarakat Aceh yang mendapatkan pelayanan publik tidak baik bisa segera melaporkan keluhannya ke Ombudsman Aceh untuk mendapat penyelesaian secepatnya. Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh, Dr Taqwaddin Husein pada acara penandatangan naskah kerjasama (MoU) dengan Komisi Informasi Aceh (KIA) tentang peningkatan partisipasi keterbukaaan informasi publik dan pengawasan pelayanan publik di Kantor Ombudsman Perwakilan Aceh, Lamgugob, Syiahkuala, Banda Aceh, Selasa (29/1/2013). Ia juga mengatakan Ombudsman merupakan lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, termasuk oleh BUMN, BUMD, BHMN, serta badan swasta lainnya yang seluruh dana bersumber APBN dan APBD. Terkait penandatangan kerjasama dengan KIA, Dr Taqwaddin berharap kerjasama itu dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik sebaik mungkin.

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -- Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) mendapat sorotan dari Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI). Penyebabnya, kenaikan TDL merupakan keputusan sepihak dari PLN tanpa persetujuan pelanggan. Akibatnya, pelanggan yang dirugikan. “Jelas ini menyalahi aturan. Karena namanya perjanjian, yaitu sesatu yang memunculkan hak dan kewajiban tidak boleh sepihak dalam membuat keputusan,” kata Ketua Umum HLKI, Firman Turmantara saat ditemui di kawasan Jalan Purnawarman, Bandung, Kamis (3/1/2014). Akibat keputusan sepihak, kata Firman, kenaikan TDL dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Firman pun mengajak pelanggan listrik PLN untuk memprotes kenaikan TDL. Caranya dengan mengajukan ke pengadilan. HLKI pun, kata Firman akan melaporkan tindakan PLN yang menaikkan TDL ke Ombudsman RI di Jakarta. Laporan akan dilakukan secepatnya, yakni pada pekan depan. “Pertimbangannya karena azas keseimbangan atau ketidakadilan,” katanya. Pemerintah menaikkan TDL 15 persen secara bertahap pada tahun ini.Kenaikan TDL itu mulai berlaku 1 Januari 2013, khusus bagi pelanggan 1.200 kwh ke atas. (Tribun Jabar/Ida Romlah) . tribunews.com

Pagi Ini, Front Buruh Batam Center Datangi Kantor Ombudsmen Kepribangkit.com jumat, 2 januari 2013 Pagi ini, Juma’at, 4 Januari 2013, para Buruh dari Front Buruh Batam Centre akan berbondong-bondong mendatangi lembaga ombudsman di Batam. Tujuannya, mengadu tentang lemahnya pengawasan pelaksanaan pasal 59 dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. “Besok buruh akan mendatangi kantor ombudsman, tapi bukan untuk demo. Tepatnya mengadu,” ujar Korwil Garda Metal FSPMI Propinsi Kepri, Andry Yunarko kepada www.kepribangkit.com Kamis, 3 Januari 2013 malam, usai mengadakan rapat buruh di lapangan Hang Tuah, Batam Centre.


Menurut Andry, Disnaker Batam sering lemah dalam pengawasan pelaksanaan pasal-pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan. Namun, dalam aduan kali ini akan difokuskan pada pelaksanaan pasal 59 tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). “Buruh waktu tertentu atau buruh tidak tetap itu kan seharusnya untuk jenis pekerjaan yang sifatnya tidak permanen. Misalnya, untuk perusahaan yang dari dulu sampai sekarang dan ke depan memproduksi garmen. Bentuk dan jenis produksinya kan tetap, tidak berubah. Mereka tidak bisa mempekerjakan buruh dengan cara tidak tetap. Ini merugikan buruh dalam hal jaminan pekerjaan,” jelas Andri. Sebagaimana diketahui, dalam ayat 1 pasal 59 UU No 13 Tahun 2004 tentan ketenagakerjaan disebutkan, perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu. Ayat ini selanjutnya dijabarkan ke dalam poin a sampai d yang menyatakan bahwa (a) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, (b) pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; (c) pekerjaan yang bersifat musiman; atau (d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Selanjutnya, pada ayat 2 sampai 6 dalam pasal ini disebutkan, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui, perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan, dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi

Seratusan Pekerja Mengadu Ke Ombudsman Kepri Kepribangkit.com jumat, 4 januari 2013 Batam,www.kepribangkit.com “Seratusan pekerja yang tergabung dalam Garda Metal Kepri, Front Buruh Batam Center dan elemen buruh lainnya mengadukan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam dan beberaa manajemen perusahaan lainnya ke Ombudsment Batam. Mereka menyampaikan pengaduan tertulis terkait sejumlah kasus pelanggaran hubungan indutrial. Mereka dipimpin langsung oleh Andry Yunarko, Korwil Garda Metal Provnsi Ke-

masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Menurut Andry, selama ini masih banyak perusahaan di Batam yang tidak melaksanakan ayat-ayat dalam pasal 59 ini dengan benar. “Banyak perusahaan yang memiliki jenis usaha produksi yang bersifat tetap tapi menggunakan tenaga kerja tidak tetap. Mereka bermaksud melakukan efisiensi biaya tenaga kerja dengan cara seperti ini. Mereka tidak mau rugi tapi merugikan pekerja,” katanya. Andry mengatakan, daripada menggunakan tenaga kerja tidak tetap lebih baik perusahaan menggunakan cara merumahkan pekerja ketika produksi menurun. “Alasan yang sering dipakai pengusaha dalam menggunakan pekerja tidak tetap yaitu efisiensi biaya tenaga kerja ketika jumlah produksi menurun. Menurut saya, pengusaha lebih baik merumahkan pekerja saja,” kata Andry. Andry juga mengatakan, penggunaan tenaga kerja outsourcing bukan hanya merugikan pekerja dalam hal jaminan pekerjaan. Sistem kerja outsourcing sebetulnya juga banyak dikeluhkan pengusaha karena mereka merasa rugi ketika harus membayar jasa penyedia tenaga kerja. Dalam kesempatan ini, Andri juga menyampaikan keberatannya dengan sistem OTI atau over time yang berlaku sekarang ini. “OTI kebanyakan sifatnya wajib untuk perusahaan-perusahaan di Batam ini. Ini menghambat penyerapan jumlah tenaga kerja,” kata Andry lagi. Sistem perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing ini sebetulnya bukan hanya terjadi di perusahaan swasta saja. Hal ini juga bisa terjadi pada perusahaan pemerintah seperti pada tenaga honor, petugas tidak tetap (PTT) dan tenaga harian lepas (THL). “jadi, bagi yang ingin bergabung dengan kami (FSPMI) silahkan saja. Karena ini juga bisa terjadi pada karyawan, bahkan pada pegawai pemerintahan yang non PNS. Mari kita perjuangkan hak kita,” ajak Andry. (nurul)

pri. “Laporan ini akan teru kami kawal sampai diproses secara hukum,” ujar Andry kepada www.kepribangkit.com, Jum ™at, 4 Januari 2013. Di Kantor Ombudsment, mereka diterima oleh Rani, Asisten Ombudsmen Kepri. Ada beberapa pihak yang diadukan para pekerja kali ini. Diantaranya adalah Bagian Pengawasan Disnaker Kota Batam, Drs. Zulhendri yang dilaporkan oleh 124 orang pekerja. Mereka juga melaporkan PT. Yee Woo dan beberapa perusahaan lainnya. “Laporan pengaduan ini akan difollow-up dan diproses,” ujar Rani kepada para pekerja. Ditambahkan Rani, selanjutnya, pengaduan yang disampaikan para pekerja itu akan dikomunikasikan ke Disnaker Kota Batam dan pihak-pihak terkait termasuk pihak yang dilaporkan oleh para pekerja. Tujuannya adalah mencari titik temu antara kedua belah pihak yang bersengketa. Diharapkan sebelum 6 bulan, masalah pengaduan para pekerja ini sudah kelar. (nurul)


Rakyat Berani Mengadu Kompas Sabtu,5 januari 2013

kementerian 262 laporan (12,94 persen), BPN 161 laporan (7,95 persen), dan lembaga pengadilan 147 laporan (7,26 persen). ”Di lima institusi ini ada pungutan liar dengan persentase berbeda. Pungutan liar dikategorikan sebagai permintaan uang, barang, dan jasa,” kata Budi.

Jakarta, Kompas - Komisi Ombudsman Nasional mencatat, jumlah pengaduan publik terhadap kinerja penyelenggara negara naik 8,41 persen, dari tahun 2011 sebanyak 1.867 kasus menjadi sebanyak 2.024 kasus pada 2012. Lima institusi yang jadi sasaran pengaduan adalah pemerintah daerah, kepolisian, kementerian, Badan Pertanahan Nasional, dan pengadilan.

Ombudsman mencatat lima besar laporan masyarakat berdasarkan jenis mala-administrasi. Kelimanya adalah penundaan pelayanan yang berlarut-larut (33 persen), penyalahgunaan wewenang (16,9 persen), penyimpangan prosedur (15,17 persen), tidak memberi pelayanan (10,52 persen), serta permintaan uang, barang, dan jasa (7,51 persen).

”Jika dirata-rata, Ombudsman menerima tidak kurang dari 168 laporan per bulan,” kata anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan, Budi Santoso, dalam ”Evaluasi Ombudsman Akhir Tahun 2012” di Jakarta, Rabu (19/12).

Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan, dua tahun terakhir, 30 rekomendasi disampaikan kepada pejabat publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagian besar rekomendasi telah dilaksanakan.

Pemerintah daerah menempati urutan teratas dengan 669 pengaduan (33,5 persen). Institusi yang menjadi sorotan berada di tingkat kabupaten/kota (66 persen) dan kelurahan (18,8 persen). Berikutnya adalah 356 laporan (17,59 persen), yakni

Masalah parkir di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sempat masuk Ombudsman. Persoalan diselesaikan dengan gratisnya parkir di seluruh kompleks kampus UGM. (OSA)

Jalan Bolong Telan Korban, Aher Dilaporkan ke Ombudsman

HLKI Laporkan Wali Kota dan Gubernur ke Ombudsman

Okezone , Senin, 7januari 2013

Senin, 7 januari 2013

Jakarta, Kompas - Komisi Ombudsman Nasional mencatat, jumlah pengaduan publik terhadap kinerja penyelenggara negara naik 8,41 persen, dari tahun 2011 sebanyak 1.867 kasus menjadi sebanyak 2.024 kasus pada 2012. Lima institusi yang jadi sasaran pengaduan adalah pemerintah daerah, kepolisian, kementerian, Badan Pertanahan Nasional, dan pengadilan. ”Jika dirata-rata, Ombudsman menerima tidak kurang dari 168 laporan per bulan,” kata anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan, Budi Santoso, dalam ”Evaluasi Ombudsman Akhir Tahun 2012” di Jakarta, Rabu (19/12). Pemerintah daerah menempati urutan teratas dengan 669 pengaduan (33,5 persen). Institusi yang menjadi sorotan berada di tingkat kabupaten/kota (66 persen) dan kelurahan (18,8 persen). Berikutnya adalah 356 laporan (17,59 persen), yakni kementerian

BANDUNG, (PRLM).- Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) melaporkan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan kepada Ombudsman Perwakilan Jabar karena maraknya kecelakaan maut akibat jalan berlubang. Pengaduan itu dimaksudkan untuk mengusut kasus kecelakaan itu secara hukum dan menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar tak mengabaikan kerusakan fasilitas umum. “Kami sudah mendapat kuasa untuk mendampingi keluarga korban kecelakaan motor tunggal Neli Solehasti (19) yang meninggal akibat jalan berlubang di Jalan Peta, depan rumah nomor 160. Kecelakaan itu terjadi pada Kamis (3/1),” kata Ketua Umum HLKI Firman Turmantara di Kantor Ombudsman Perwakilan Jabar, Jalan PHH Musthofa Bandung, Selasa (7/1/2013). Tak hanya itu, dia pun membawa sejumlah data aduan masyarakat terkait rusaknya fasilitas umum yang membahayakan keselamatan masyarakat. “Peristiwa kecelakaan di Jalan Peta bukan hanya terjadi sekali, warga pun melaporkan ada kecelakaan lain yang terjadi di sana karena rusaknya jalan. Begitu pun di Jalan Soekarno Hatta dan Pasteur, kondisi jalan berlubang, membuat para pengendara motor kehilangan nyawa karena kecelakaan,” ujar Firman. Dia menegaskan tak bisa membiarkan kasus kecelakaan karena rusaknya jalan tanpa pertanggungjawaban dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar selaku pembuat kebijakan dalam membangun dan


memelihara fasilitas umum. “Kami memiliki 50 laporan jalan rusak dari warga, baik di Kota Bandung dan beberapa daerah lain di Jabar. Selain itu, ada 100 laporan kerusakan PJU yang kami sertakan dalam laporan pengaduan ini,” kata Firman. Menurut dia, laporan itu diterima dari warga Bandung dan sejumlah daerah lain di Jabar dalam kurun waktu sekitar dua bulan. “Yang kami adukan sebagai terlapor adalah pihak eksekutif dan legislatif di tingkat kota Bandung dan provinsi Jabar. Tidak ada yang kebal hukum kendati keduanya adalah institusi pemerintah,” ucap Firman. Dia mengatakan, kecelakaan yang diakibatkan jalan berlubang bisa dituntut secara hukum berdasarkan pasal 359 KUHPidana karena kelalain mengakibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh sebab itu, sesudah dari Ombudsman, HLKI pun akan melaporkan kasus itu kepada Polda Jabar. “Para terlapor pun terancam pasal -pasal lain karena kelalaiannya dalam membiarkan jalan rusak. Berdasarkan pasal berlapis itu, tindakan pembiaran kerusakan fasilitas umum yang membuat hilangnya nyawa orang lain adalah kejahatan,” kata Firman. Dia menuturkan, selama ini kasus kecelakaan akibat rusaknya jalan dibiarkan begitu saja tanpa ada pengaduan. “Kita pernah melaporkan ke Ombudsman ke terkait kecelakaan yang terjadi di Jalan Soekarno Hatta No 147 beberapa bulan yang lalu. Hasilnya, jalan langsung dibenahi dengan ditimbun lubangnya oleh pemerintah,” ucapnya.

harus ada desakan masyarakat dulu agar jalan diperbaiki tanpa kesadaran dari pihak pemerintah sendiri,” ujar Firman. Pengaduan pertama akhrnya muncul dari keluarga korban Neli Solehasti yang memberikan kuasa kepada HLKI menuntut pertanggungjawaban pemerintah. “Warga di sekitar lokasi kejadian tersebut siap menjadi saksi,” ucap Firman. Berlandaskan aduan itu, HLKI melaporkan Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar selaku pihak eksekutif kepada Ombudsman serta menuntut keduanya secara pidana dan perdata. Laporan HLKI diterima langsung Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto. Dia mengatakan akan melakukan analisis terhadap dugaan adanya praktek pelayan publik yang buruk dalam kasus kecelakaan tersebut. “Untuk awal kita menerima dulu, setelah itu kami baru melakukan pembacaan dengan analisis,” ujarnya. Haneda menambahkan, setelah bukti ada, Ombudsman menindaklanjutinya dengan investigasi kepada pelapor dan terlapor. “Kalau investigasi tak ditanggapi pejabat pemerintah daerah, kami bisa melakukan upaya pemanggilan paksa,” katanya. Menurut dia, Ombudsman akan mendorong Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar untuk melakukan perbaikan fasilitas umum tersebut. (A-201/A-147)***

Akan tetapi, Firman mempertanyakan lambatnya inisiatif pemerintah dalam memperbaiki jalan. “Ini tak sehat, karena

Ombudsman datangi RSUD Tripat Oknum Dokter pemalak terancam disanksi Lombok Post Selasa , 8 januari 2013 Giri Menang “ Kabar adanya pungutan liar (pungli) kepada pasien pemegang Jamkesmas di RSUD Tripat Gerung ditindaklanjut Ombudsman Perwakilan NTB, kemarin (08/01). Dari hasil kunjungan langsung mereka ditemukan pengakuan seragam dari beberapa pasien yang membenarkan praktek illegal tersebut yang dilakukan oknum dokter. Para pasien miskin ini mengaku selain diperlakukan nyaris tidak layak, mereka juga dimintakan sejumlah uang oleh oknum dokter ketika akan menjalani operasi tanpa kuitansi resmi. Jumlah uang yang dipungut dari pasien beragam, mulai kisaran Rp 800 ribu hingga jutaan. “Tindakan semacam ini tidak bisa dibenarkan. Seharusnya sebagai pelayan masyarakat yang intelek mereka tidak pantas menindas rakyat kecil,”kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim di depan beberapa pasien.

Modus yang digunakan oleh para pelaku, jauh hari sebelum pasien dioperasi mereka diminta menyiapkan sejumlah uang. Tujuannya agar mereka mendapat perlakuan khusus dari dokter bedah saat operasi termasuk pemilihan obat yang lebih paten. “Saya diminta menyiapkan Rp 1,5 jta,”aku Dahlan, warga Dusun Perendekan, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan kuripan yang akan menjalani operasi hernia. Penyataan Dahlan ternyata diamini pasien RSUD Tripat yang lain, Amaq Haeriyah. Pengalaman semacam ini ternyata juga pernah dialami kerabatnya beberapa waktu lalu. Kepada para pasien yang menjadi korban pemerasan, Adhar berjanji akan mengawal masalah ini hingga tuntas. Ombudsman menurutnya tidak akan tinggal diam ketika adanya penyimpangan wewenang yang dilakukan aparatur Negara kepada masyarakat kecil. Pihak RSUD juga didesak untuk mengambil sikap tegas kepada para oknum dokter pemeras tersebut. Kabid Pelayanan RSUD Tripar, Dr. H. Ahmad Taufiq fathoni mengaku keluhan semacam ini sudah tiga kali diterima pihaknya. Namun dia memastikan, tindakan oknum dokter tersebut kali ini tidak bisa ditolerir sehingga permasalahannya akan dilaporkan langsung ke Sekda dan Inspektorat.


“Mereka bertindak bukan atas nama RSUD tapi atas nama oknum,”ujarnya. Pihak Rumah Sakit, tambah dia, sebenarnya sudah melakukan peneguran langsung kepada oknum dokter spesialis tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Namun ternyata praktek semacam ini seperti penyakit kambuhan yang selalu muncul. Fathoni juga sepakat bahwa pasien yang memegang kartu Jamksesmas tidak dipungut bayaran sepeser pun oleh pihak rumah Sakit selama perawatan. Karena itu, masalah bayaran yang dipungut oknum dokter tersebut dilakukan di luar kebijakan RSUD.

Dilaporkan ke Ombudsman, Heryawan: Kita Hadapi Saja Detik bandung, Selasa 8 januari 2013 Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Walikota Bandung Dada Rosada dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Jabar gara-gara ada korban meninggal akibat jalan rusak. Heryawan menyatakan siap menghadapinya. “Kita hadapi saja,” ucap Heryawan saat ditemui di Gedung Negara Pakuan, Jalan Otista, Selasa (8/1/2013). Menurutnya tanggung jawab soal jalan rusak itu bukan hanya milik Pemprov Jabar. Sebab jalan terbagi tiga pengelolaan yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten atau kota. “Untuk Jalan Peta itu, coba dicek ke Pak Guntoro (kepala Dinas Bina Marga Jabar),” katanya.Heryawan lalu mengajak semua pihak untuk saling mengingatkan dan menjaga jalan agar tidak rusak. “Saya mengajak masyarakat untuk berperan serta memelihara jalan, kalau ada kendaraan melintas dengan muatan berlebih tolong ingatkan (agar jalan tidak rusak),” jelas Heryawan. Sebagai solusi jangka panjang, Heryawan berharap ada dana di pemprov atau pemda dan pemkab yang bisa dicairkan kapan saja untuk perbaikan jalan rusak. Sebab saat ini, perbaikan jalan tidak bisa dicairkan sembarangan. “Ke depan harus ada mekanisme yang ketika ada anggaran bisa dicairkan kapan saja,” tandas Heryawan.

Buntut Tewasnya Pengendara Motor Neli Dua Kepala Daerah Dilaporkan Galamaedia.com Selasa 8 januari 2013 LUBANG di Jln. Peta Bandung sangat membahayakan pengguna jalan, Senin (7/1). Buruknya kondisi jalan di beberapa ruas sudah banyak menimbulkan korban. P.H.H. MUSTOFA (GM) - Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) melaporkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Wali Kota Bandung, Dada Rosada ke lembaga negara pengawasan pelayanan publik, Ombudsman atas tewasnya Neli Solehasti (19), warga Situ Aksan akibat kecelakaan tunggal di Jln. Peta, Kamis (3/1) lalu. Gubernur dan wali kota dilaporkan karena dianggap sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas kondisi jalan rusak yang menyebabkan meninggalnya Neli. “Kami tidak tahu jalan itu milik Pemprov Jabar atau Pemkot Bandung, makanya kami melaporkan gubernur dan wali kota,” ujar Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI), Firman Turmantara di kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Jln. P.H.H. Mustofa Bandung, Senin (7/1). Selain kedua kepala daerah tersebut, HLKI juga melaporkan DPRD Jawa Barat sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab. Diungkapkan Firman, hal ini dilaporkan HLKI karena orangtua korban telah memberikan kuasa kepada lembaganya. Selain ke Ombudsman, laporan juga akan dilakukan ke Polda Jabar karena kecelakaan ini terkait dengan pelanggaran pasal 359 KUHP. Dalam Pasal 359 KUHP disebutkan, barang siapa ka-

rena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. “Kita juga akan ke Polda Jabar untuk kasus ini,” katanya. Di luar situasi politik saat ini, Firman berharap, keluarga Neli mendapat santunan dari pemerintah. Apalagi kecelakaan yang terjadi garagara jalan rusak. Selain itu, ia berharap jalan rusak yang ada di Bandung atau Jabar segera diperbaiki. “Jangan sampai ada korban lagi,” tegas Firman. Saat ini, HLKI juga telah menginventarisasi sejumlah jalan yang rusak dan sering menimbulkan kecelakaan. Di antaranya Jln. Cipaganti, Jln. Peta, Jln. Soekarno-Hatta, dan Jln. Sukahaji. Selain itu, HLKI juga menyoroti padamnya penerangan jalan umum (PJU) yang juga bisa menimbulkan kecelakaan dan kerawanan kejahatan. Di antaranya PJU di Jln. Suniaraja, Jln. Otista, Jln. Braga, Jln. Jamika, Jln. Sudirman, perempatan Pagarsih, Jln. Leuwipanjang, dan fly over Kiaracondong. “Kita tidak ingin ada lagi korban karena jalan rusak. Kami ingin pemerintah memperhatikan hal ini,” tegasnya. Menganalisis Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastopo mengatakan, pihaknya menerima laporan tersebut dan akan ditindaklanjuti dengan mempelajari dan menganalisis laporan tersebut. Setelah itu, pihaknya akan mengundang pihak terlapor untuk memberikan penjelasan.


“Dari penjelasan tersebut akan dianalisis kembali. Apakah ada unsur kesengajaan yang menyebabkan malapraktik pelayanan publik. Jika terlapor tidak hadir, kita bisa melakukan secara paksa,” jelas Lastopo. Selain itu, lanjut Lastopo, Ombudsman juga akan melakukan investigasi ke lapangan. “Kita ingin mendorong instansi terkait untuk segera memperbaiki. Jika tidak diindahkan saran Ombudsman maka akan direkomendasikan memberi sanksi kepada atasannya,” jelasnya.

DEWAN SEGERA PANGGIL DIREKSI RSUD TRIPAT: KONFIRMASI DUGAAN PUNGLI Lombok Post Rabu , 9 januari 2013 Giri Menang “ Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) panas mendengar kabar adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum dokter RSUD Tripat di Gerung kepada pasien pemegang kartu Jamkesmas. Untuk mengonfirmasi hal ini lebih lanjut, mereka segera memanggil direksi RSUD termasuk oknum dokter yang disebut-sebut memeras. “Suratnya akan segeran kami kirim untuk menclearkan masalah ini, “kata anggota Komisi IV DPRD Lobar, H. Zahrul Maliki kepada Lombok Post, kemarin (08/01).

Boleh lapor Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas, Protokol, dan Umum Pemprov Jabar, Ruddy Gandakusumah mengatakan, pada prinispnya setiap warga boleh melaporkan apa pun ke Ombudsman. Termasuk kondisi jalan. Kendati demikian, sepatutnya sebelum melaporkan, warga tahu kewenangan pemeliharaan jalan tersebut. Apakah jalan yang dilaporkan itu jalan kabupaten/kota, jalan provinsi atau jalan nasional yang kewenangannya ada di pemerintah pusat. “Sebelum dilaporkan, hendaknya yang melaporkan bisa mengklarifikasi langsung ke pemerintah terkait. Ini ‘kan lebih efektif. Nantinya akan kita arahkan. Misalnya kalau jalan itu kewenangan nasional maka akan kita arahkan untuk mengklarifikasi ke PU pusat,” jelas Ruddy kepada “GM”, kemarin.

Sekot Kendari Abaikan Undangan Ombudsman Kendarinews.com Kamis, 10 januari 2013 KENDARINEWS.COM: Usaha yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara untuk mengundang Sekretaris Kota Kendari, Amarullah selaku Ketua Badan Perimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak memberikan hasil apa-apa. Ketua ORI perwakilan Sultra, Aksah mengatakan bahwa pertemuan yang direncanakan hari ini bersama Amarullah merupakan salah satu pendekatan persuasif dengan memberikan undangan, bukan panggilan.

Zahrul dan rekan-rekannya di Komisi yang membidangi masalah kesehatan ini juga telah melakukan sidak ke RSUD. Mereka menemukan pengakuan yang membenarkan adanya pungli bagi masyarakat miskin pemegang Jamkesmas yang dilakukan oknum doter spesialis.

“Kami itu berikan undangan untuk bertemu dengan kami sebagai langkah persuasif, bukan panggilan, namun karena undangan kami tidak dihiraukan, maka kami layangkan panggilan pertama pada Senin 14 Januari,” terang Aksah kepada sejumlah rekan media saat ditemui di Ruang Kerjanya, Kamis (10/1/2013).

Salah satunya diungkapkan pasien bernama Dahlan asal Perendekan, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan. Pasien yang akan menjalani operasi hernia ini juga mengaku diminta menyiapkan dana Rp 1,5 juta oleh oknum dokter tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan terkait undangan yang dilayangkan kepada Amarullah selaku Ketua Baperjakat karena pihaknya telah menerima aduan dari salah satu pejabat yang ada di lingkup pemerintah Kota Kendari.

Pengakuan pasien ini cukup mengagetkan para anggota dewan yang berkunjung. Karena itu, langkah pemanggilan oknum dokter yang dilaporkan telah memeras diharapkan bisa menelisik akar permasalahan ini. Apakah langkah menyimpang itu dilakukan mereka karena memang dari sisi kesejahteraan mereka kurang terpenuhi ataupun diakibatkan faktor lain. Sebelumnya, kunjungan Ombudsman Perwakilan NTB ke RSUD Tripat, Senin (07/01) lalu mengungkap adanya praktek illegal tersebut. Sejumlah pasien Jamkesmas yang menjalani operasi mengaku sudah pernah diminta menyetor sejumlah uang kepada oknum dokter. Alasannya, dana tersebut akan menjamin pelayanan yang lebih istimewa bagi pasien saat akan dioperasi termasuk pemberian obat yang paten. Jumlah uang yang dipungut dari para pasien beragam. Mulai dari Rp 800 ribu hingga jutaan rupiah. Mendengar aduan dari para pasien, Ombudsman berjanji akan menindaklanjuti dan meminta pimpinan RSUD bersikap tegas kepada oknum dokter tersebut.

“Ada laporan yang masuk di ombudsman, laporan tersebut terkait pemberhentian dalam jabatan, dalam hal ini dipensiunkan, pelapor sebelumnya pejabat Eselon III, usai pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kendari, pelapor dilantik lagi menjadi Eselon II, setelah dilantik menjadi Eselon II diperintahkan untuk mengajukan permohonan masa pensiun,” jelasnya. “Permohonan masa pensiun itu disposisi langsung dari Walikota, Asrun, dikaji sesuai dengan perundang yang berlaku oleh BKD menindak lanjuti hasilnya dan mengeluarkan SK memensiunkan yang bersangkutan tanpa melakukan perpanjangan masa pensiun,” lanjutnya. Menurutnya, jelas dalam peraturan pemerintah No 32 Tahun 1979 tentang PNS yang memasuki masa pensiunnya pada umur 56 tahun, maka dapat diperpanjang hingga 58 tahun, bahkan jika yang bersangkutan masih memiliki kualitas yang bagus bisa diperpanjang lagi sampai usia 60 tahun. Namun dalam penjelasan yang telah diberikan BKD sebel-


umnya kepada ombudsman, peraturan tersebut tidak dapat diakomodir hanya karena kata “Dapat” sehingga bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan bukan dalam bentuk kewajiban. Tetapi, Aksah menuturkan jika memang masa pensiun tidak dapat diperpanjang pihaknya harus memberikan alasan yang jelas tentang permasalahan tersebut. Aksah menuturkan, pihaknya memanggil Amarullah untuk meminta penjelasan, selaku Ketua Baperjakat yang memiliki tugas dimana sebelum PNS diangkat menjadi pejabat, datanya dikumpul BKD kemudian disodorkan kepada Baperjakat untuk

UANG HASIL PUNGUTAN SISWA MISKIN DIKEMBALIKAN Selasa, 15 januari 2013 MATARAM (Suara NTB) “ Setelah didesak pihak Ombudsman Perwakilan NTB, SMKN 3 Mataram mengembalikan uang hasil pungutan dari siswa miskin. Kepala Tata Usaha (TU) SMKN 3 Mataram, Muzakir, Jum ™at (11/1), menyebutkan, saat ini pihaknya sedang melakukan proses pengembalian uang yang dulu sempat ditarik oleh pihak sekolah. Menurutnya sebanyak 444 siswa SMKN 3 mataram saat ini sudah dapat menerima pengembalian uang yang dulu sempat ditarik pihak sekolah. Jumlah siswa ini sesuai dengan penerima BOSDA yang sudah terdata sebagai pemilik Kartu Jamkesmas. Pihak sekolah juga akan melakukan pemanggilan bagi orang tua siswa yang namanya tertera sebagai penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

dikaji, apakah memenuhi syarat dan kelayakan untuk diangkat menjadi pejabat. “Kami ingin minta ketegasan dari Ketua Baperjakat, apakah dalam kajian yang telah dilakukannya, pelapor sudah memenuhi syarat dan kelayakan untuk diangkat menjadi pejabat, kalau memang sudah, kenapa dalam SK pensiun tidak diperpanjang, kami ingin melihat dimana sebenarnya sumber kelalaian ini terjadi,” katanya. (lina)

Dalam surat juga dilampirkan sudah dua kali memberikan surat larangan bagi sekolah untuk melakukan penarikan biaya pendidikan bagi siswa miskin. Namun menurut Adhar, ada kecenderungan sekolah berjalan di luar rel yang ditentukan pemerintah khususnya Dinas. Salah satunya dengan menggunakan kekuatan Komite Sekolah. “Ternyata mekanisme pengawasan tidak cukup hanya menggunakan surat tetapi juga membutuhkan pengawasan yang sangat ketat dari Dinas. Karena 2 kali Dinas mengirimkan surat larangan, mereka tetap memungut artinya pengawasan masih belum melekat terhadap sekolah, “kritiknya. Hal ini, menurutnya, perlu menjadi pembelajaran, terutama politik anggaran di Kota Mataram untuk memperhatikan kelancaran penyaluran BOSDA. Meski telah diketok tahun 2011, ujarnya, tapi nyatanya penyaluran BOSDA masih belum lancar. “Inilah yang menjadi persoalan mengapa sekolah tetap melanjutkan pungutan, “ujarnya.

Di tempat terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, Adhar Hakim, SH, menjelaskan saat ini pihak Ombudsman telah menerima surat resmi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram. Dalam surat tersebut, ujarnya, pihak Dinas Dikpora telah memberikan teguran keras kepada sekolah bersangkutan dan berkomitmen untuk tidak lagi menarik iuran bagi siswa miskin. Selain itu, pihak Dinas juga telah meminta kepada sekolah untuk mengembalikan uang hasil pungutan siswa miskin yang terlanjur ditarik sekolah.

Sementara itu dalam kesempatan ini Ombudsman memberi apresiasi dan penghargaan terhadap SMKN 3 Mataram karena sudah mau membenahi dan mendengar keluhan masyarakat. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, SMKN 3 Mataram bahkan sudah mulai proses pengembalian biaya pendidikan yang dulu sempat ditarik pada siswa miskin. Ia berharap hal ini dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain.

OMBUDSMAN DALAMI PENGADUAN SAMPAH

nan persampahan di Kota Bandung sempat terganggu dalam beberapa Minggu terakhir ini.

Selasa, 15 januari 2013 Bandung- Perwakilan Ombudsman Jawa Barat melakukan pendalaman terkait pengaduan penanganan persampahan di Kota Bandung yang dalam beberapa Minggu terakhir mendapat sorotan publik karena operasionalnya terkendala. “Kami dari Ombudsman atas inisiatif telah melakukan pertemuan dengan PD Kebersihan Kota Bandung, ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan itu,” kata Koordinator Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Heneda S Lestoto di Bandung, Senin. Menurut Haneda, kedatangan Ombudsman ke PD kebersihan itu untuk melakukan dengar pendapat dan menyerap beberapa permasalahan yang membuat operasional penanga-

Dalam pertemuan tersebut, kata Haneda, Ombudsman mengumpulkan beberapa keterangan dari PD Kebersihan Kota Bandung terkait penanganan sampah di Kota Bandung baik itu terkait operasional penanganan di TPS Kota Bandung, tranportasi, pengelolaan di TPA Sarimukti hingga regulasi penanganan sampah di kota itu. “Ombudsman ikut turun terkait persampahan karena menyangkut permasalahan masyarakat, dan keluhan masyarakat kerap muncul karena adanya kendala dalam penangangan sampah itu,” kata Haneda. Selain melakukan pertemuan dengan PD Kebersihan, Ombudsman juga melakukan pertemuan dan mendengarkan keterangan dari pihak pengelola di TPA Sarimukti terkait penanganan sampah itu.


“Memang ada beberapa kendala yang terjadi dalam beberapa Minggu terakhir sehingga sampah di Kota Bandung menumpuk. Kami hanya mengumpulkan data yang ada di lapangan dan mendengarkan para pihak yang terkait,” kata Haneda. Menurut dia, penanganan sampah di Kota Bandung cukup rumit dan dilematis karena keterbatasan TPA yang menampung sampah dari Kota Bandung.

Selain melakukan pendalaman terkait permasalahan persampahan di Kota Bandung, pihaknya juga mendalami laporan dari masyarakat terkait gugatan korban kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan rusak yang dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat. “Kami masih mendalami hal itu, tentunya kami mengawal terus,” kata Haneda ****

“Ombudsman tidak dalam kapasitas untuk memberikan rekomendasi atau kebijakan, namun kami hanya melakukan tugas sesuai dengan domain dari Ombudsman,” katanya.

Anak Terancam Putus Sekolah, Satpam Lapor Ombudsman Kompas.com Rabu, 16 januari 2013

KENDARI, KOMPAS.com - Keberatan anaknya tidak terdaftar sebagai salah satu penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jusrin mengadu ke Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tenggara di jalan Syech Yusuf, Kendari, Selasa (15/1/2013). Jusrin mengadu karena anaknya terancam putus sekolah akibat beban ekonomi. Aduan tersebut langsung ditindaklanjuti Ombudsman perwakilan Sultra dengan mengundang Kepala sekolah SMP 8 Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis dan Ketua Komite Sekolah, Suhardiman untuk diperiksa terkait laporan tersebut. Ketua Ombudsman RI perwakilan Sultra, Aksah mengatakan, pihaknya mendapatkan aduan dari masyarakat, perihal anak Jusrin yang terancam putus sekolah karena tidak mendapat bantuan beasiswa. Padahal menurut pengakuan Jusrin, ia tidak mampu menyekolahkan anaknya bernama Jasrina, siswa kelas 7 SMP 8 Ranomeeto. “Orang tua siswa ini bekerja sebagai seorang satpam di salah satu perusahaan, ia mengadu kepada ombudsman anaknya terancam putus sekolah karena tidak ada biaya, ada beasiswa di sekolah tetapi anaknya tidak terdaftar sebagai penerima, padahal menurut orang tua Jusrina, siswa yang mendapatkan BSM taraf ekonominya masih ada yang di atas Jusrina, sehingga ia merasa anaknya lebih berhak mendapatkan beasiswa tersebut,” ungkap Aksah usai melakukan pemeriksaan.

Dikatakan Aksah, hasil pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah SMP 8 Ranomeeto, Abdul Azis, tidak tahu-menahu tentang beasiswa tersebut. Sebab, siswa yang menerima beasiswa BSM telah melalui seleksi tim survei yang dibentuk pihak sekolah. Tim seleksi itu berasal dari para guru dengan cara, mereka turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi keluarga siswa calon penerima beasiswa. “Kalau dari pemeriksaan yang saya lakukan kepada Abdul Azis, ia sama sekali tidak pernah punya niat untuk membeda-bedakan siswa mana yang akan diberikan beasiswa, namun itu melalui seleksi, masalah Jusrina, Abdul Azis sama sekali tidak tahu kalau siswa yang bersangkutan terancam putus sekolah,” terang Azis. Hal yang sama juga diakui Suhardiman, Ketua Komite SMP 8 Ranomeeto, Konawe Selatan yang juga diperiksa. Suhardiman mengaku juga tidak tahu-menahu masalah beasiswa tersebut karena ia tidak pernah dilibatkan. “Ketua komitenya juga tidak bisa memberikan keterangan apa-apa, karena dia tidak pernah dilibatkan untuk penerimaan beasiswa itu,” ujarnya. Aksah menjelaskan, dari hasil pemeriksaan sementara, pihak sekolah sudah berjanji jika memang Jusrina terancam putus sekolah karena tidak ada biaya, maka pihak sekolah akan memberikan kebijakan khusus. Pasalnya, tidak dibenarkan ada anak yang putus sekolah, sementara pemerintah telah memberikan bantuan. “Kepala sekolahnya sudah berjanji jika siswa yang bersangkutan memang benar-benar terdesak dan terancam putus sekolah, maka akan diberikan kebijakan sehingga Jusrina bisa tetap bersekolah, tidak ada alasan siswa putus sekolah sekarang, sudah banyak bantuan yang diberikan pemerintah,” bebernya. Data yang diterima Ombudsman perwakilan Sultra dari pihak SMP 8 Ranomeeto, tercatat 60 siswa yang layak menerima bantuan siswa miskin, namun hanya 30 siswa yang terdaftar sebagai penerima BSM tersebut. Sedangkan besaran BSM untuk siswa SMP sebesar Rp 240.000.


Keluarga Risdan Lapor ke Ombudsman

Tempo.com Jumat, 18 januari 2013

PALEMBANG “ Keluarga Sertu Risdan sekitar pukul 13.30 WIB kemarin melaporkan Kodam II Sriwijaya dan Korem 044/- Gapo Palembang ke Lembaga Ombudsman perwakilan Sumsel. Mereka melaporkan tindakan penahanan kembali Risdan. Laporan tersebut disampaikan Syahril Nasution atau Dedek, adik kandung Sertu. “Saya atas nama keluarga sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan Korem 044 Gapo yang menahan kakak saya (Sertu Risdan) dengan alasan indisipliner. Apalagi, penahanan itu dilakukan saat kakak saya mau bebas dari tahanan Pomdam II, karena masa penahanannya dalam kasus dugaan penimbunan minyak sudah berakhir, “kata Dedek. Penahanan kembali Risdan, menurut Dedek, melanggar undang-undang (UU).Pada Pasal 37 UU 26/1997 tentang Disiplin Prajurit ABRI disebutkan bahwa anggota TNI yang sedang menjalani proses sidang pidana tidak boleh dijatuhi hukum disiplin. “Itu UU yang mengatakan, bukan saya.Yang jelas penahanan terhadap kakak saya itu karena ada orang yang mungkin tidak suka kakak saya bebas, “tandasnya. Akibat penahanan kembali Sertu Risdan ditahanan Pomdam, sambung Dedek,istri Risdan, Devi Herlina, kondisinya kembali melemah.Selain karena penahanan suaminya, penyakit Devi menjadi semakin parah setelah dipaksakan oditur untuk hadir menjadi saksi dalam sidang pada Senin (21/1) lalu. “Karena tidak terima dengan ketidakadilan ini,Devi telah men-

Dokter Pemeras Segera Kena Sanksi Lombok Post Senin,21 januari 2013 Giri Menang – Sanksi tegas siap dijatuhkan kepada para oknum dokter pemeras di RSUD Tripat di Gerung. Direksi RSUD sudah menyerahkan berita acara ke pemkab terkait kronologis dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum dokter terhadap pasien yang memiliki Jamkesmas. Kepala Bidang Pelayanan Umum, dr. H. Ahmad Taufiq Fathony mengatakan, tindakan para oknum dokter tersebut termasuk pelanggaran disiplin. Mengenai sanksi yang akan di berikan ke mereka baru bisa diputuskan melalui rapat bersama Sekda, BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Biro Hukum dan Direktur Rumah Sakit. “Finalnya nanti ada di Sedka, kami dari rumah sakit hanya membuat berita acara kronologis, katanya kepada Lombok Post, kemarin (16/01). Diwartakan Koran ini, kunjungan Ombudsman Perwakilan NTB dan Komisi IV DPRD Lobar ke RSUD Tripat beberapa waktu lalu mengungkap adanya praktek illegal tersebut. Sejumlah

girim SMS online 9949 kepada Presiden SBY untuk mengadukan nasib Sertu Risdan dan keluarganya, “ungkapnya. Dedek berharap juga laporannya ini dapat diproses Ombudsman perwakilan Sumsel dengan cepat. Dengan begitu, dapat jelas bahwa mekanisme yang dilakukan untuk penahanan dan proses hukum militer yang dialami Sertu Risdan salah. “Kami serahkan semuanya kepada Ombudsman Sumsel untuk memproses laporan kami ini, “pungkasnya. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel Indra Zuardi mengatakan belum memproses laporan dari keluarga Risdan, meski secara resmi telah menerimanya. Sebelum memproses laporan yang masuk, Ombudsman melakukan rapat pleno mengenai kasus yang diadukan ini. “Artinya kami akan kaji atau pelajari terlebih dahulu, apakah benar yang diadukan itu ada yang masuk ke ranah kami Ombudsman atau bukan, “kata Indra. Namun, terhadap proses hukum yang sedang berjalan, pihaknya tidak bisa mencampurinya. Baru setelah ada vonis, Ombudsman bisa memprosesnya. “ Kalau sudah ada vonis baru akan kita pelajari laporan itu, “ujarnya. Dihubungi mengenai laporan tersebut, Kapendam II Sriwijaya Kolonel Arm Jauhari Agus Suradji mengaku tidak mempermasalahkannya. Namun, dia memastikan, pihaknya tidak melanggar prosedur apa pun karena menahan Risdan. “Sertu Risdan itu anggota TNI,jadi itu haknya ankumnya untuk memprosesnya disiplinnya. Kenapa baru dilakukan sekarang ya, kemarin sibuk diperiksa mengenai kasus penimbunan BBM,sehingga baru sekarang diproses disiplinnya, “tandasnya. _ade satia pratama

pasien Jamkesmas yang menjalani operasi mengaku sudah pernah diminta menyetor sejumlah uang kepada oknum dokter. Alasannya, dana tersebut akan menjamin pelayanan yang lebih istimewa bagi pasien saat akan dioperasi termasuk pemberian obat yang paten. Jumlah uang yang dipungut dari pasien beragam. Mulai dari Rp 800 ribu hingga jutaan rupiah. Mendengar aduan dari para pasien, Ombudsman dan komisi IV berjanji akan menindaklanjuti dan meminta pimpinan RSUD bersikap tegas kepada oknum dokter tersebut. Menyikapi munculnya aduan pungli, pihak RSUD dalam waktu dekat akan mensosialisasikan tidak adanya biaya bagi para pemegang Jamkesmas. Himbauan ini akan dituangkan dalam bentuk spanduk yang dipasang di beberapa tempat. “Himbauan yang selama ini dilakukan pihak rumah sakit sepertinya kurang efektif. Semoga dengan adanya spanduk masyarakat bisa lebih tahu,”tandasnya. Terpisah, kepala BKD Lobar, H. M. Syukran yang dikonfirmasi enggan berkomentar banyak. Syukran hanya menyatakan masih menunggu keputusan Sekda terhadap nasib para oknum dokter tersebut.


Ombudsman RI Fasilitasi Selesaikan Permasalahan Terminal tow amarisnews.com Selasa, 22januari 2013 SURABAYA,amarinews.com –Ombudsman RI ikut turun tangan untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak terkait keperhubungan untuk menyelesaikan permasalahan Terminal Tambak Oso Wilangun (TOW ).Pada pertemuan itu, Ibnu Tricahyo hadir mewakili Ombudsman RI. Pertemuan yang dilaksanakan lembaga yang ditugasi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap layanan publik ini bersifat tertutup dan digelar di Kantor Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim, Jalan A Yani, Surabaya, Kamis (10/1). Direktur LLAJ Angkatan Darat Kementrian Perhubungan Sugihardjo, mengatakan pertemuan itu dilakukan guna mencari titik temu menyelesaikan permasalahan TOW. Pada pertemuan itu, dicapai kata sepakat bahwa untuk secepatnya mengalihkan sebagian trayek dari Terminal Purabaya ke TOW. Dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas di TOW, pengalihan trayek baik AKDP maupun AKAP dari Purabaya ke TOW

rencananya akan dilakukan bertahap. “Untuk meramaikan TOW itu, harus pelayanan pada masyarakat harus menjadi perhatian utama,” ujarnya. Sebelum pertemuan tersebut dilakukan, telah dilakukan pertemuan di Jakarta dengan Ombudsman RI dan pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan tersebut. Dishub Surabaya diminta memilah trayek yang dapat dialihkan ke TOW dan yang tidak dialihkan. Bus yang tujuannya tidak ke TOW akan dialihkan. Jadi, akan ada sekitar 256 bus yang beroperasi di TOW. Dishub Surabaya akan menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk membahas minimnya fasilitas yang ada di TOW. “Kami minta, dua bulan terakhir ini penambahan perluasan berbagai fasilitas di TOW dapat dilakukan,” papar Kepala Dishub dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi. Dengan demikian, penambahan armada bus, baik armada dari trayek yang dipindah dari Purabaya ke TOW maupun armada bus baru dari sejumlah pengusaha otobus (PO) dapat dilakukan. Acara itu juga dihadiri Kepala Dishub dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi, Organda Jatim, Dishub Surabaya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jatim, serta pakar transportasi dari ITS Surabaya dan Universitas Brawijaya Malang.

MAYORITAS PENDUDUK LOMBOK TENGAH TANPA AKTA KELAHIRAN ANTARA Kamis, 31 januari 2013 Mataram, 31/1 (ANTARA) - Mayoritas penduduk di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atau sebanyak 606.563 jiwa dari total penduduk sebanyak 927.854 jiwa atau 68 persen, tanpa akta kelahiran.

Versi masyarakat yang disampaikan kepada Jaringan Advokasi Publik itu, banyaknya penduduk Lombok Tengah yang belum memiliki akta kelahiran itu, karena pengurusan dokumen kelahiran itu berbelit-belit, rumit dan mahal biayanya.

“Hanya 32 persen atau sebanyak 321.291 jiwa penduduk Lombok Tengah yang sudah memiliki akta kelahiran, karena berbagai penyebab. Makanya kami datang ke Ombudsman untuk mengadukan permasalahan ini,” kata Lalu Agus Purnawirawan selaku Koordinator Jaringan Advokasi Publik Kabupaten Lombok Tengah, ketika ditemui di Kantor Ombudsman Perwakilan NTB, di Mataram, Kamis.

Keharusan memiliki akta kelahiran bagi setiap penduduk Indonesia itu pun selama ini menjadi terabaikan, meskipun sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Belakangan ini, akta kelahiran itu menjadi masalah sosial dalam kehidupan masyarakat Lombok Tengah karena untuk mengurus akte itu seorang pemohonnya wajib mengeluarkan biaya Rp300 hingga Rp500 ribu. Itu pun harus ditempuh melalui jalur pengadilan,” ujarnya.

Agus bersama 30-an orang yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Publik Lombok Tengah, mengadukan kesulitan yang dihadapi warga dalam pengurusan akta kelahiran itu. Mereka diterima Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, dan langsung digelar pertemuan koordinasi yang terbuka untuk umum, sehingga langsung diliput para wartawan. Agus menyampaikan bahwa data jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang belum memiliki akta kelahiran itu diperoleh dari unsur pemerintahan di kabupaten itu, yang telah dikompilasikan dengan data lapangan.

Bahkan, bagi warga yang telah lebih dari setahun lahir belum juga memiliki akta kelahiran, dikenakan denda sebesar Rp1 juta, dan prosesnya pun harus melalui pengadilan. Di sisi lain, kata Agus, jika tidak memiliki akta kelahiran itu, maka akan mengalami kesulitan saat mendaftar di sekolah, sehingga sebagian warga terpaksa mengeluarkan biaya yang tergolong mahal untuk masyarakat dari kalangan keluarga kurang mampu.


“Belum lagi, adanya tumpang-tindih aturan yang membingungkan masyarakat. Ada versi UU 23 Tahun 2006, ada pula versi Surat Edaran Mahkamah Agung, dan versi peraturan daerah. Tentu kami menghendaki Ombudsman menyikapi permasalahan ini,” ujarnya.

Selain itu, Ombudsman NTB juga merasa perlu untuk mengkordinasikan hal itu dengan Gubernur NTB dan para bupati/wali kota Se-NTB, agar membantu memfasilitasi pengurusan akta kelahiran sesuai amanah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi pengaduan tersebut, Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Bupati Lombok Tengah guna mengagendakan pembahasan bersama permasalahan akta kelahiran itu.

MA membuat Surat Edaran MA (SEMA) No 6/2012 yang ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali pada 6 September 2012.

Ombudsman menyiapkan solusi jangka pendek dan panjang terkait permasalahan akta kelahiran itu, seperti meminta pengelola sekolah agar tidak harus mewajibkan akte kelahiran saat pendaftaran masuk sekolah, sebagai solusi jangka pendek. “Solusi jangka panjang dapat berupa permintaan ke pemerintah pusat untuk mendanai pembiayaan akta kelahiran yang tergolong mahal bagi warga kurang mampu itu. Jangan sampai hanya karena persoalan administrasi kemudian negara mengabaikan kewajiban yang lebih mendasar yakni pendidikan anak bangsa,” ujarnya.

Warga di Proyek Fly Over Jombor Ngadu ke Ombudsman

SEMA itu menjadi solusi atas fakta lapangan yakni banyak pencatatan kelahiran yang terlambat, terutama dialami oleh masyarakat miskin dan marginal, padahal mereka membutuhkan penetapan pengadilan untuk pencatatan akta kelahirannya. SEMA itu menyatakan pendaftaran akta kelahiran lebih dari 1 bulan pascakelahiran bisa didaftarkan secara kolektif ke pengadilan.

terkait ganti rugi, dia mengatakan masih belum ada kesepakatan antara pelaksana proyek dengan warga.

Kamis, 31 januari 2013

“Mereka [pelaksana proyek] hanya menawarkan ganti rugi sebesar Rp4 juta per meter persegi. Nilai tersebut jauh dari permintaan yang kami ajukan sebesar 10 juta,” tuturnya.

JOGJA–Sejumlah warga di area pembangunan jembatan layang Jombor menyampaikan aduan ke Ombudsman RI Perwakilan DIY terkait proses pembangunan yang dinilai tidak transparan.

Dia beralasan nilai ganti rugi yang dituntut warga beralasan mengingat tanah tersebut saat ini digunakan sebagai usaha. Dampak kerugian, jelasnya, lebih dari sekedar harga tanah tetapi juga keuntungan usaha.

Sutopo (56), mewakilan setidaknya 24 kepala keluarga di area tersebut meminta ombudsman untuk memfasilitasi aduannya. Menurut dia, sejauh ini belum ada kesepakatan anatara warga dengan pelaksana proyek terkait nilai ganti rugi.

“Karena masyarakat menolak proses pembongkaran trotoar hari ini tidak dilanjutkan. Kami berharap ada proses negosiasi yang transparan dan melibatkan weluruh warga,” ungkapnya.

“Kami belum ada kesepakatan apa-apa, tiba-tiba mendapat surat dari pelaksana proyek yang mengatakan akan membongkar trotoar. Kami merasa proses ini mengintimidasi dan tidak transparan,” katanya saat ditemui di kantor Ombudsman, Kamis (31/1). Sutopo mengungkapkan proses pembangunan fly over arah ke Magelang (perempatan jombor ke utara) akan memangkas lahan pekarangan rumah seluas 100 meter persegi. Adapun

Sementara itu, Pelaksana Ketua ombudsman DIY Budi Masthuri mengatakan akan memafasilitasi pertemuan antara warga dengan pelaksana proyek. “Kami akan minta klarifikasi ke pelaksana yakni Direktorat Jendral Bina Marga pada 3 Februari sekaligus dilakukannya proses mediasi dengan warga,” katanya.(JIBI/yri)


BURUH ADUKAN KINERJA DISNAKERTRANS KE OMBUDSMAN NTB Antaramataram.com Rabu,20 februari 2013 Mataram, 20/2 (Antara) - Belasan orang buruh yang tergabung dalam Asosiasi Karyawan Adil Sejahtera (Asokadira), mendatangi Kantor Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Rabu, guna mengadukan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Barat. “Para buruh itu mengadukan Dinaskertrans Lombok barat yang dinilai lamban dalam menangani sengketa tenaga kerja antara karyawan dengan PT Freen Enterprise Indonesia Coorporation (GEIC) Golong, Lombok Barat,” kata Kepala perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB Adhar Hakim, usai menerima pengaduan buruh Asokadira itu. Belasan buruh itu melaporkan kepada Ombusdman bahwa pada 2010 mereka pernah melaporkan PT GIC kepada Dinaskertrans Lombok Barat, karena dianggap melanggar pasal 90 ayat 1 junto pasal 185 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal itu disebutkan apabila perusahaan tidak membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum Provinsi Kabupaten/kota (UMK), mendapatkan sanksi pidana paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun serta denda antara 100 juta hingga 400 juta.

ing Rp830 ribu per bulan dan satpam Rp700 ribu per bulan. Jumlah itu tentu saja di bawah UMP NTB yang saat itu mencapai UMP 2009 sebesar Rp832.500. Selanjutnya, pada 2010 Asokadira yang mewakili karyawan PT GEIC mengadukan hal tersebut kepada pejabat berwewenang di Disnakertrans Lombok Barat, dan disepanjang tahun tersebut telah dimediasi dengan pertemuan bipatrit hingga trpartit antara karyawan dengan manajemen PT GEIC, namun selalu berakhir tanpa kesepakatan. Para karyawan mendesak Disnakertras Lombok Barat segera mengeluarkan rekomendasi agar sengketa ini bisa diteruskan ke Disnakertrans Provinsi NTB untuk ditindaklanjuti secara hukum melalui proses persidangan di pengadilan hubungan industrial. Pada Juli 2010 Asokadira juga pernah bersurat ke Bupati Lombok Barat, namun Bupati mengarahkan lagi ke Disnakertrans Lombok Barat, dan akibatnya pertemuan kembali mengalami jalan buntu. Pada Oktober 2012, Asokadira meminta “hearing” dengan Komisi IV DPRD Lombok Barat dan juga diundang pejabat Disnakertrans Lombok Barat. Dalam pertemuan tersebut Komisi IV berjanji akan mengawal kasus tersebut selama dua bulan, namun hingga kini tidak ada kejelasan.

Para buruh ini mengaku diberi upah dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP), sepeti ‘cady golf’ yang digaji sebesar Rp17.500 per hari selama dua Minggu kerja dalam satu bulan.

Menyikapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hakim berjanji akan segera menyikapi persoalan tersebut.

Pembersih kolam dihaji sebesar Rp830 ribu per bulan, pembersih lapangan dan taman Rp600 ribu perbulan, house keep-

“Kami akan segera melakukan klarifikasi untuk memperjelas kasus ini, sesuai kewenangan yang ada pada Ombudsman di daerah,” ujarnya. (*)

Mediasi Ganti Rugi Tanah Jembatan Layang Jombor Berjalan Alot Jogja tv.tv Rabu, 20 februari 2013 Sleman, www.jogjatv.tv – Musyawarah terkait pembebasan tanah yang terkena proyek pembangunan jembatan layang di simpang empat Jombor Sleman antara warga Jombor , Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati Sleman, dengan Satuan Kerja (Satker) Pembuatan Fly Over Jombor yang dimediasi oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) cabang DIY-Jateng di kantor ORI DIY-Jateng pada Rabu (20/2) siang, belum menghasilkan titik temu. Warga Jombor tetap bersikeras minta ganti rugi sebesar 10 juta rupiah per meter, sementara pihak Satker Pembangunan Jembatan Layang Jombor hanya dapat memberi ganti rugi sebesar 4,5 juta rupiah per meter persegi. Seorang warga jombor, Sudarto, menuturkan permintaan ganti rugi 10 juta rupiah per meter persegi tersebut didasarkan pada pembayaran ganti rugi tanah warga di sisi Jalan Lingkar Utara yang juga


terkena proyek pembangunan Jembatan Layang Jombor. Sementara itu, Ketua Satker Pembangunan Jembatan Layang Jombor, Heru Prayogo, menuturkan, penawaran pembayaran ganti rugi tanah sebesar 4,5 juta rupiah merupakan penawaran tertinggi, sehingga sulit untuk dinaikkan lagi.

Terkait belum adanya titik temu antara warga dengan pihak Satker Pelaksana Pembangunan Jembatan, Plt ORI DIY-Jateng, Budi Matshuri, mengharapkan diadakannya musyarawah ulang antar kedua pihak. Warga Jombor juga diminta mencari data tentang harga riil tanah di Jalan Magelang. (Subardi/Riza)

Enam WNA Ngadu ke Ombudsman Jann.com Selasa , 19 februari 2013 MATARAM–Enam orang Warga Negara Asing (WNA) mengadu ke Ombudsman NTB, Senin (18/2). Mereka merasa dirugikan dengan perlakuan dan pelayanan yang diberikan pemerintah. Dari keenam WNA tersebut, dua orang berasal dari Newziland, tiga dari Australia, dan satu orang warga negara Irlandia. Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Adhar Hamkim mengatakan, enam orang tersebut datang mengadu untuk mendapatkan jalan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang diadukan di antaranya masalah kepemilikan tanah dan perlakuan aparat. Salah seorang warga Newziland yang telah membeli tanah seluas 1,8 hektare di kawasan Kuta, Lombok Tengah merasa dirugikan karena tanah yang telah dibeli dengan dana ratusan juta itu tidak diberikan sertifikat. Belakangan tanah yang dibeli menggunakan atas nama warga Indonesia itu malah diklaim sebagai lahan konserpasi alam.

“Mereka merasa dirugikan karena telah mengeluarkan uang ratusan juta baru diberitahu bahwa lahan tersebut merupakan lahan koserpasi alam,” kata Adhar. Sementara Cullum Macinon, salah seorang warga Australia yang datang mengadu bersama keluarganya mengaku keberatan dengan perlakuan aparat. Ia menceritakan, awalnya, ia dianggap terlibat dalam kasus pembunuhan di Negara Bagian Fiktoria. Polisi di Negara Bagian tersebut meminta bantuan kepada aparat di Indonesia untuk melakukan pemeriksaan namun tanpa ada tindakan kekerasan dan intimidasi. Ia akhirnya ditangkap dan diinterogasi dengan cara yang tidak semestinya. Belakangan pihak Kepolisian Fiktoria menyatakan dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan yang dimaksud. Adhar mengatakan, semua pengaduan tersebut saat ini masih ditampung terlebih dahulu untuk selanjutnya dikaji kebenarannya. Adhar meminta untuk menyerahkan pengaduan yang lengkap sehingga bisa dipelajari untuk ditindaklanjuti.

Investor Australia adukan polisi ke Ombudsman NTB antara news, Senin 18 februari 2013 Mataram, NTB (ANTARA News) - Callum Mackinnon, warga Australia investor wisata di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB, mendatangi Kantor Ombusdman Perwakilan NTB, guna mengadukan sikap tidak pada tempatnya anggota Kepolisian Resort Lombok Barat. “Mackinnon datang bersama ibunya dan seorang teman, mengadukan sikap anggota Polres Lombok Barat yang memperlakukan dia tidak wajar,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, di Mataram, Senin, sesaat setelah menerima pengaduan investor Australia itu. Mackinnon menggeluti usaha pariwisata di Sekotong, Lombok Barat, NTB, menggunakan bendera PT Lombok Solutions. Kepada Ombudsman NTB, Mackinnon menyampaikan, beberapa waktu lalu ia ditangkap anggota Polres Lombok Barat, yang menindaklanjuti informasi Kepolisian Negara Bagian Victoria, Australia. Polres Lombok Barat mendapat informasi

Mackinnon pernah terlibat tindak pidana pembunuhan di Victoria. Dengan status terduga, Mackinnon semestinya hanya dimintai keterangannya oleh penyidik Polres Lombok Barat, kemudian menyampaikan hasilnya ke Kepolisian Victoria. Ternyata, penyidik Polres Lombok Barat malah menangkap Mackinnon layaknya tersangka tindak pidana yang sudah cukup bukti hukum. Polisi bersenjata mendatangi kediamannya di Sekotong dan menggelandang dia untuk diperiksa di Markas Polres Lombok Barat. Saat itu, Mackinnon tak berkuasa melawan sehingga menurut saja. Beberapa waktu kemudian, Kepolisian Victoria menerbitkan surat keterangan, menyatakan Mackinnon tidak cukup bukti dikaitkan kasus pembunuhan di negara bagian Australia itu.


Ombudsman Buka Pos Pengaduan Penerimaan Peserta Didik

tribunnews.com Jumat 28 juni 2013

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Ombudsman Republik Indonesia dengan seluruh Kantor Perwakilan yang ada di 23 Provinsi membuka Pos Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun ajaran 2013/2014. Pembukaan pos pengaduan ini terkait dengan adanya keluhan pungutan liar yang mewarnai setiap penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Tahun lalu, didirikan 50 kasus pengaduan. Mengenai cara pengaduan, orang tua-orang tua murid dapat melakukannya dengan beberapa cara. Untuk tahun 2012, terdapat 48,7 persen orang tua yang mengadu melalui surat, 33,45 persen pengaduan dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor Ombudsman, 3,66 persen melalui email, 1,89 persen melalu website, 2,92 persen melalui telepon, dan 0,4 persen melalui fax.

pa kriteria yang berbeda di tiap sekolah atau perguruan tinggi. Ada kuota yang menyediakan 1% tempat untuk siswa/siswi yang berasal dari luar daerah. Ada pula kuota yang memberikan tempat bagi siswa/siswi yang memiliki kemampuan baik di bidangakademik (nilai bagus) maupun non akademik (prestasi di bidang seni dan olahraga). Masyarakat pun juga mengeluhkan adanya diskriminasi. ‘’Ada yang mengatakan bahwa siswa miskin tidak bisa diterima,’’ kata Budi Santoso, salah satu anggota Ombudsman RI, substansi pendidikan. Pembukaan pos pengaduan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan proses penerimaan siswa/mahasiswa baru di berbagai sekolah dan perguruan tinggi, serta menerima laporan dan pengaduan masalah terkait dengan PPDB maupun Akpol. Selain itu, pos pengaduan ini juga bertujuan memberi saran kepada pemerintah dan pejabat terkait sehubungan dengan penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Untuk di Jakarta, pos pengaduan terletak di lantai 5 gedungOmbudsman Republik Indonesia, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Terdapat dua tim di kantor pusat, ditambah dengan tim yang ada di kantor perwakilan.

Selain masalah biaya, ada juga yang mengeluhkan mengenai adanya sistem kuota. Untuk sistem kuota, terdapat bebera-

INVESTOR SELANDIA BARU MENGADU KE OMBUDSMAN NTB Antaramataram.com Senin, 18 februari 2013 Mataram, 18/2 (Antara) - Seorang investor asal Selandia Baru, mendatangi Kantor Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Senin, guna mengadukan sikap tidak terpuji pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah. “Investor Selandia Baru itu datang bersama istrinya yang orang Indonesia, dan mengadukan sikap pejabat BPN. Kami terima pengaduannya dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Ombudsman,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, di Mataram, Senin, sesaat setelah menerima pengaduan tersebut. Hanya saja, kata Adhar, investor Selandia Baru dan istrinya itu enggan namanya ditulis media massa, kecuali dicatat Ombudsman sebagai pihak pengadu. Investor itu mengaku telah membeli lahan seluas 1,8 hektare di kawasan pegunungan PRabu di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sejak 2005.

Sejak 2005 itu pun, investor asing yang telah mendirikan perusahaan PT Dodler Indah dan Kuta Beach Hotel di Kuta Lombok itu, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas lahan yang diklaim telah dibeli dari penduduk setempat itu. Proses penerbitan sertifikat, yang antara lain diawali dengan pengukuran tanah, dan pemenuhan berbagai persyaratan, dilakukan oleh petugas BPN Lombok Tengah. Selama proses itu, investor Selandia Baru itu berkali-kali memberikan uang tunai yang nilainya telah mencapai ratusan juta rupiah, yang dikucurkan sejak 2005 hingga 2009. “Karena tak kunjung mendapatkan sertifikat, makanya mereka mengadu ke Ombudsman, dan kami pun sudah meminta investor itu menunjukkan bukti-bukti setoran uang, dan bukti lainnya terkait pembelian lahan seluas 1,8 hektare itu,” ujar Adhar. Versi investor asing itu, lanjut Adhar, BPN enggan menerbitkan sertifikat hak milik atas lahan tersebut, karena sebagian dikategori berada dalam kawasan konversivasi sumber daya alam. “Tentu, kami tidak gegabah dan menindaklanjuti permasalahan tersebut, nanti mereka datang lagi ke dini (Kantor Ombudsman) guna menyerahkan bukti-bukti otentik, baru bisa disikapi sesuai kewenangan kami,” ujar Adhar. (*)


PKPI Akan Laporkan KPU ke DKPP, Ombudsman, dan MK Republika.co.id s elasa, 12februari 2013

melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ombudsman, dan Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Sutiyoso. PKPI melaporkan KPU ke DKPP karena KPU dianggap tidak sanggup melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena dalam surat KPU Nomor 94/KPU/II/2013 yang diterbitkan KPU kemarin, KPU menyatakan tidak dapat melaksanakan keputusan Bawaslu. Artinya, KPU telah melanggar sumpah dan janji jabatannya serta tidak berpedoman pada asas penyelenggara pemilu. Padahal dalam prinsip dasar etika dan penyelenggara pemilu sesuai Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, dan Nomor 1 tahun 2012 penyelenggara harus mengindahkan norma penyelenggara pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak melaksanakan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyertakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu 2014 dianggap melecehkan dan merampas hak PKPI. “Kami sudah menjadi korban antara dua raksasa, kami merasa dipermalukan,” kata Ketua Umum PKPI, Sutiyoso, di kantor PKPI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/2). Keputusan KPU yang diumumkan Senin (11/2) kemarin, dinilai Sutiyoso, telah merugikan PKPI. Karena pertarungan dan perbedaan persepsi KPU dan Bawaslu dalam menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Keputusan Bawaslu yang diambil berdasarkan fakta sidang ajudikasi jelas menyebutkan PKPI memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Dalil keberatan yang diajukan PKPI diterima Bawaslu dan tidak bisa dibuktikan KPU. Putusan Bawaslu juga telah memerintahkan KPU untuk membuat surat keputusan baru dan memasukkan PKPI sebagai perserta pemilu 2014. “Kami sudah syukuran, kami sudah terima banyak bunga sebagai ucapan selamat,” ungkap Sutiyoso. Bahkan, untuk meneguhkan kesiapan memasuki pemilu 2014, beberapa parpol yang tidak lolos sebagai peserta pemilu juga telah merapat ke PKPI. Karena itu, keputusan KPU dianggap hanya menjadikan PKPI sebagai korban ketidakjelasan dari kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut. “Kami akan

Sementara laporan ke Ombudsman dan MK dilakukan karena penafsiran berbeda oleh KPU dan Bawaslu terhadap UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, telah merugikan PKPI, terutama Pasal 259 ayat 1. “Bawaslu menganggap keputusannya harus dilaksanakan KPU, tapi KPU menganggap putusan Bawaslu tidak mengikat,” kata Sutiyoso. Karenanya, PKPI ingin mengajukan uji materi UU pemilu tersebut ke MK. Agar didapatkan penjelasan yang sah mengenai aturan tersebut. Berdasarkan rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu Senin (11/2) malam, kedua lembaga itu diberikan kesempatan dua hari untuk menentukan sikap terkait PKPI. “Kalau dalam dua hari ini tidak ada putusan seperti yang kami harapkan, kami akan langsung melapor ke DKPP, Ombudsman dan mungkin ke MK,” ujar mantan gubernur DKI tersebut. PKPI, lanjut Sutiyoso, belum terpikir untuk mempersoalkan putusan KPU itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Mahkamah Agung. “Kalau sekarang saya bingung karena ada pandangan yang berbeda tentang PTTUN. Akan tetapi, kita sudah menyiapkan berkas-berkasnya,” ucapnya.


Kemenkumham Gandeng Ombudsman RI dalam Kerja Sama Pengawasan Publik

ombudsman.go.id Senin 24 juni 2013

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) dalam kerja sama untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (24/06). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana menandatangani Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan Ombudsman RI tentang Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Kemente-

Rawan Mal-administrasi, Ombudsman Buka Pos Pengaduan

surabayapost.co.id Selasa 18 juni 2013

rian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kerja sama perbaikan pelayanan publik ini mencakup penanganan laporan dan tindak lanjut pengaduan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pemeriksaan tanpa pemberitahuan (sidak), hingga evaluasi terhadap standar pelayanan. Kesepakatan tersebut tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan Ombudsman RI tentang Kerja Sama Pengawasan dan Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah kerja sama untuk saling mendukung dan memperkuat fungsi lembaga melalui berbagai kegiatan dan program aksi yang berkelanjutan. Tujuan yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nota Kesepahaman ini juga diharapkan berdampak positif bagi peningkatan kinerja baik Ombudsman RI dan Kemenkumham. Khususnya Ombudsman RI yang fokus pada upayaupaya perbaikan pelayanan publik dan aspek pengawasannya.

adalah saat Tes Potensi Akademik (TPA). Menurutnya, jika hasil dari TPA ini tidak diberitahukan secara terbuka, maka permainan hasil TPA sangat mungkin terjadi. Kondisi ini juga terjadi dalam PPDB sekolah kawasan. Di sekolah unggulan ini, kemungkinan keberadaan bangku kosong sangat besar. Saat ada bangku kosong, di situ lah terjadi kecurangan untuk mengisi dengan cara-cara yang tidak benar. “Kalau tidak terbuka, kami akan mempertanyakan. Kami akan terus melakukan pengawasan dengan ketat,” ujarnya. Pendirian pos pengaduan PPDB akan dilakukan serentak di 23 kantor se-Indonesia. “Jadi ini program nasional, bukan Jatim aja,” terangnya. Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Isa Anshori mengatakan, pengumuman hasil TPA memang rentan dimanipulasi. Untuk itu dia menyarankan agar hasilnya bisa diumumkan secara terbuka bila sudah diketahui.

SURABAYA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013/2014 mendapat perhatian khusus dari Ombudsman. Mereka membuka pos pengaduan. Hal ini untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan tindak kecurangan yang rawan terjadi selama proses penerimaan siswa baru berlangsung. Berdasar catatan Ombudsman, tahun lalu terdapat tujuh dugaan penyimpangan dalam PPDB yang melibatkan instansi pendidikan. Enam di antaranya terjadi di Surabaya, sedangkan sisanya di Mojokerto. “Kami melihat celah penyimpangan dalam PPDB sangat banyak, apalagi Surabaya,” kata Agus Widiyarta, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jatim, Senin (17/6). Dia menjelaskan, peluang kecurangan yang bakal diplototi

Selain itu, kunci jawaban dari hasil TPA juga ditunjukkan kepada khalayak agar bisa dimonitor oleh seluruh peserta TPA jika ujian ini sudah digelar. “Sebaiknya hasil TPA ditunjukkan kepada publik jika sudah usai pelaksanaannya. Selain itu, kunci jawabannya juga ditunjukkan agar peserta bisa mengira-ngira apakah hasilnya telah sesuai atau tidak,” pungkasnya. 185 Soal TPA Setelah proses pendaftaran sekolah kawasan lewat online (internet) dilakukan, maka peserta bakal menjalani TPA. Untuk tingkat SMP, pelaksanaan TPA dijadwalkan Sabtu (22/6). Sedangkan SMA hari Minggu (23/6). Ikhsan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya mengatakan, ada 185 soal tes TPA yang harus dikerjakan dalam waktu dua


Ombudsman NTB Awasi Penerimaan Siswa Baru

Tempo.com Senin, 03 Juni 2013 TEMPO.CO, Mataram - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) berjanji akan mengawasi proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), mulai dari tingkat SD, SMP, hingga tingkat SMA sederajat. Selain membuka posko pengaduan, lembaga ini juga melakukan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah secara tertutup. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, mengatakan proses penerimaan peserta didik baru rawan terjadi pelanggaran atau praktek maladministrasi, seperti pungutan liar, nepotisme, serta pelanggaran lainnya yang tidak patut. ”Kami siap menerima pengaduan warga yang menjadi korban praktek maladministrasi dalam proses penerimaan siswa baru,”

Ombudsman Bali Buka Posko Pungli Sekolah “Nakal”

kompas.com Senin 3 Juni 2013 DENPASAR, KOMPAS.com — Memasuki masa penerimaan siswa baru tingkat SD hingga perguruan tinggi, Ombudsman RI perwakilan Bali membuka posko pengaduan untuk mengawasi sekolah-sekolah ”nakal” yang masih melakukan pungutan liar. Jika menemukan sekolah yang masih melakukan praktik pungli, masyarakat bisa langsung melapor ke posko atau via telepon, SMS, ataupun e-mail ke Ombudsman Bali. ”Kita coba minimalisir. Selain membuka posko, monitoring secara langsung di sekolah-sekolah supaya yang kita khawatirkan tidak terjadi,” ujar Dhuha F Mubarok, Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman RI Provinsi Bali, saat konferensi pers di kantornya, Senin (3/6/2013).

Ombudsman RI Tolak Panggilan Polisi Terkait CPNS Badung

kata Adhar di kantornya, Senin, 3 Juni 2013. Posko pengaduan dibuka di Kantor Perwakilan Ombudsman RI NTB di Jalan Bung Hatta Nomor 24, Mataram. Warga dapat datang langsung atau menelepon lewat nomor 0370-629184. Warga yang memberikan laporan boleh meminta agar identitasnya dirahasiakan. Adapun pemantauan yang dilakukan secara tertutup, kata Adhar, anggota Ombudsman Perwakilan NTB mendatangi sejumlah sekolah. Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, setiap pengaduan warga yang berkaitan dengan maladministrasi akan segera diproses untuk dicarikan penyelesaiannya. Ombudsman bisa mengeluarkan rekomendasi, termasuk rekomendasi penindakan terhadap pihak sekolah atau oknum kepala sekolah yang melakukan penyimpangan oleh atasannya.

Sejumlah modus yang biasa dilakukan sekolah ”nakal” adalah memungut biaya sumbangan sukarela dengan dalih sudah mendapat persetujuan komite sekolah. Calon siswa yang menyumbang lebih besar memiliki peluang masuk lebih besar daripada siswa dengan sumbangan yang lebih kecil. Selain itu, yang juga biasa terjadi di sekolah favorit adalah jatah kursi sebagian disembunyikan dan disiapkan untuk anak pejabat. Sampai saat ini, Ombudsman Bali belum mendapat laporan resmi dari masyarakat terkait penyimpangan-penyimpangan penerimaan siswa baru tersebut. Ombudsman meminta masyarakat untuk aktif dan tidak takut melapor karena kerahasiaan identitas pelapor akan dijamin. Jika menemukan sekolah yang melakukan pungli, Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi agar sekolah tersebut mengembalikan uang kepada calon siswa.

tangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

Komisi kepolisian indonesia Sabtu 9 februari 2013

“Di situ sudah jelas mengatur kewenangan kami sehingga kami menolak panggilan dari Polda Bali itu untuk memberikan keterangan sebagai saksi,” katanya saat ditemui seusai diskusi peringatan HUT ke-66 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--Ombudsman RI menolak panggilan Kepolisian Daerah Bali untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus pemalsuan hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Badung 2012.

Meskipun demikian, pihaknya tidak menutup diri akses informasi mengenai kasus pemalsuan hasil tes CPNS Pemkab Badung oleh pejabat setempat.

“Polisi tidak mengerti kedudukan kami sebagai salah satu lembaga negara yang tidak berhak memberikan keterangan sebagai saksi,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatthab di Denpasar, Sabtu.

“Kalau untuk sekadar mendiskusikan kasus itu, kami terbuka kepada siapa saja, termasuk aparat penegak hukum karena kamilah yang pada awalnya menangani kasus itu pada tataran administrasi,” kata Umar menambahkan.

Mengacu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat di-

Dia menegaskan bahwa tugas Ombudsman dalam kasus itu sudah selesai setelah 17 peserta tes CPNS yang mengadukan adanya pemalsuan nilai tes sudah bisa dipekerjakan di Pemkab Badung.


“Biarkan sekarang polisi dan aparat penegak hukum lainnya yang menangani kasus itu, kalau memang dinilai ada unsur pidana di dalamnya,” kata mantan Ketua HMI Cabang Bulaksumur, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu. Ia mengungkapkan bahwa ke-17 korban mengadukan adanya perbedaan hasil tes CPNS yang diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui laman www.kompas.co.id dengan

Pengaduan Individu Dominan Diterima Ombudsman NTB

keputusan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Badung. Ke-17 peserta tes itu dinyatakan lulus oleh Kemenpan RB. Namun nama mereka tidak tercantum dalam pengumuman hasil tes yang dikeluarkan oleh BKD Badung dan digantikan oleh beberapa nama lain.

Bimakini.com Kamis , 7 februari 2013

Selama terbentuknya Ombudsman NTB, kata dia, pihaknya langsung turun menyikapinya. Beberapa kasus yang ditangani, seperti menerima laporan adanya pasien Jamkesmas yang ditarik biaya operasi oleh dokter. Setelah menyambangi rumah sakit tempat perawatan, dokter tidak bisa menunjukkan alasan menarik dana. dokter itu pun mengembalikan uang yang ditarik dari pasien penerima Jamkesmas, katanya.

Bima, Bimakini.com.- Pengaduan oleh individu dominan diterima oleh Perwakilan Ombudsman NTB selama 2012. Pengaduan dari atau atas nama lembaga jumlahnya tidak banyak. Sejumlah pengaduan telah ditindaklanjuti, bahkan ada pejabat yang diberhentikan. Demikian dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar Hakim, Â saat Seminar dan Lokakarya Implementasi Undang-undang (UU) Pelayanan Publik yang diadakan oleh Solud NTB dan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) di Hotel Marina, Rabu (7/2/2013).

Demikian juga, kata dia, ketika ada salah satu sekolah di Mataram yang membebankan biaya pada siswa miskin. Setelah ada orang tua murid mengadu, lantas ditindaklanjuti. Bahkan ada kepala sekolah yang dicopot dari jabatannya. Jika ada masyarakat yang ingin mengadu, kata Adhar, pihaknya bisa datang ketempat bersangkutan. Ada juga yang meminta dirahasiakan identitasnya. Akar masalahnya ada Â dibirokrasi, jika dibiarkan, maka korupsi akan terus terjadi, ungkapnya.

Masih adanya pelayanan public yang tidak sesuai standar, kata Adhar, sehingga membuat masyarakat tidak puas, karena birokrasi tersangkut paradigma orde baru. Yakni enggan memberi kritikan kepada atasan, sehingga mengakibatkan tingginya perilaku korup. Meskipun, kata Adhar, tidak semuanya kesalahan ditumpahkan ke birokrasi. Masyarakat pun harus bersama terlibat dalam mengubah budaya birokrasi yang cenderung korup. Apalagi saat ini Indonesia peringkat korupsinya masih tinggi.

Pemberantasan korupsi, kata dia, tidak bisa hanya dengan menangkap pelaku koruptor. Namun bagaimana mencegah, sehingga lembaga Negara yang terbentuk ada yang berperan sebagai pencegah, yakni Ombudsman dan KPK sebagai penindak. Munculnya perilaku birokrasi yang cenderung korup juga, kata dia, karena mereka tersadera pejabat politik atau kepala daerah. Meski menyadari, terkadang berbeda itikad dengan pejabatnya.

Puluhan Petani Blitar Mengadu ke Ombudsman

kab Blitar agar konflik agraria bisa diselesaikan Kedatangan para petani itu diterima oleh tiga pimpinan Ombudsman, yakni Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana, dan dua komisioner Ombudsman, M. Khoirul Anwar dan Ibnu Tricahyo.

Beritasatu.com, Rabu 6 febuari 2013 [JAKARTA] Puluhan petani asal Blitar, Jawa Timur, mendatangi Ombudsman Republik Indonesia untuk mengadukan konflik agraria antara sejumlah perusahaan dan para petani Blitar. Para petani yang sebelumnya melakukan ‘Aksi Jalan Kaki’ menuju Jakarta ini, meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera meredistribusikan tanah sebagai penyelesaian konflik dengan beberapa perusahaan. Di antaranya, konflik tanah dengan PT Dewi Sri di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. PT Kismo Handayani di Desa Soso Kecamatan Gondosari Kabupaten Blitar. NV Gambar di dusun Gambar Anyar, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. PT Sumber Sari Petung di Desa Sempu, Desa Sugih Waras, Desa Babatan, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Blitar. Serta, konflik tanah dengan PT Semen Dwima Agung di Desa Gondang Tapen, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Menurut Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (STN), Yoris Sindhu Suharjan yang mendampingi para petani, laporan ke Ombudsman adalah rekomendasi dari DPRD dan Pem-

Menanggapi aduan tersebut, Danang Girindrawardana menegaskan jajarannya akan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang mengatur lembaga Ombudsman. “Kami akan memberitahu perkembangannya sesegera mungkin,” kata Danang ketika menerima puluhan petani Blitar, Rabu (6/2). Hal senada juga dikatakan Anggota Ombudsman Bidang Pencegahan, M. Khoirul Anwar. Menurutnya, setiap laporan atau aduan yang disampaikan kepada Ombudsman pasti ditelaah lebih lanjut dengan meminta klarifikasi kepada instansi terkait. Seperti diketahui, sebanyak 120 petani Blitar melakukan aksi jalan kaki dari Blitar menuju Jakarta pada 11 Januari 2012. Aksi tersebut dilakukan untuk meminta keadilan atas tanah milik yang tidak dikembalikan oleh beberapa perusahaan. Setelah selama 21 hari berjalan, akhirnya sekitar 90 petani tersebut tiba di Jakarta. Dan mengadukan persoalannya ke Komnas Ham, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), BPN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri.


Tuntut Hak, Petani Mengadu ke Ombudsman Meminta Ombudsman membantu petani mendapat kembali hak mengakses tanah. Hukumonline.com, Rabu 6 febuari 2013

untuk izin usaha di atas lahan perkebunan Sengon karena dulunya ditempati warga. Setelah melapor kepada DPRD Kabupaten Blitar dan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus, dihasilkan kesimpulan bahwa HGU itu diduga cacat hukum. Kemudian, DPRD Kabupaten Blitar menyebut proses penyelesaian sengketa itu tinggal menunggu Ombudsman. Menurut Triyanto, pernyataan itu membuat petani yang berkonflik, bingung. Ujungnya, sampai saat ini, penyelesaian sengketa agraria itu dinilai tak jelas. “Petani nggak tahu Ombudsman itu apa,” ujarnya. Ketika petani mencoba menggarap lahan yang disengketakan, Yoris melanjutkan, aparat kepolisian langsung menghadang. “Pihak kepolisian bilang HGU sudah terbit sehingga warga tak bisa menggarap lahan,-red), tapi ketika dikonfirmasi ke BPN, dibilang masih proses,” kata Yoris ketika melapor kepada anggota Ombudsman di Jakarta, Rabu (6/2).

Puluhan petani asal Blitar yang datang ke Jakarta dengan berjalan kaki mendatangi kantor Ombudsman Repubik Indonesia di Jakarta. Para petani yang tergabung dalam berbagai serikat tani dengan didampingi oleh sejumlah organisasi itu meminta agar Ombudsman membantu menyelesaikan persoalan agraria yang dihadapi para petani di Blitar. Aktivis Serikat Tani Nasional, Yoris Sindhu Sunarjan mengatakan terjadi konflik di lima wilayah antara warga dan perusahaan perkebunan. Namun, setelah melewati berbagai macam proses, konflik tinggal tersisa di satu wilayah, yaitu perkebunan Sengon di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Menurutnya, selama ini petani Ngdirenggo menggunakan lahan yang disengketakan itu sebagai sumber penghidupan. Salah seorang petani Blitar, Triyanto, mengatakan konflik agraria di perkebunan Sengon itu terjadi sejak tahun 1960-an. Ketika itu, terdapat kelurahan yang bernama Sengon, namun saat muncul gejolak politik di tahun 1965, semua warga di kelurahan Sengon diusir. Kemudian, rumah warga dirubuhkan dan ditanami pohon karet. Persoalan itu semakin pelik ketika tahun 1972 diterbitkan HGU kepada sebuah perusahaan perkebunan untuk mengelola lahan di Sengon. Sekarang, warga yang pernah diusir berjuang untuk mendapatkan kembali hak mereka atas tanah. Triyanto mengatakan ada SK Menteri Pertanian dan Agraria tahun 1949 yang melarang penerbitan HGU untuk tanah yang dulunya ditempati penduduk. Berdasarkan hal itu, mestinya HGU tak diterbitkan

Bagi Yoris, jika HGU baru itu belum terbit, harusnya lahan yang disengketakan diserahkan dulu kepada petani. Sayangnya, sampai saat ini lahan tersebut masih dikelola oleh perusahaan. Untuk itu Yoris menyebut petani berharap agar lahan yang luasnya sekitar 500 hektar itu dimasukkan dalam daftar redistribusi tanah seperti empat wilayah lain yang berkonflik. Anggota Ombudsman, Ibnu Tri Cahyo, mengatakan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan lembaga pemerintahan. Menurutnya, Ombudsman perlu mempelajari terlebih dulu kasus yang diadukan tersebut. Apalagi, kasus yang berkaitan dengan agraria tergolong rumit dan butuh waktu. Tapi yang jelas, Ombudsman segera menindaklanjuti pengaduan para petani asal Blitar itu. “Kita akan bertindak,” ucapnya. Sedangkan anggota Ombudsman lainnya, Khoirul Anwar, menekankan Ombudsman tak punya kewenangan untuk menerbitkan kebijakan, khususnya menyangkut agraria. Tapi, jika petani menuntut agar Ombudsman mendorong BPN untuk mempercepat proses penyelesaian pendistribusian tanah yang disengketakan, itu dapat dilakukan. “Kalau proses penyelesaiannya tinggal menunggu BPN mendistribusikan tanah, ya kita bisa dorong kesana,” tuturnya. Terkait HGU baru yang dikeluhkan petani, Khoirul berjanji akan mengecek apakah proses penerbitannya melewati proses hukum atau tidak. Bila tidak, Ombudsman bisa merekomendasikan untuk membatalkannya. Mengingat para petani itu sudah melapor ke berbagai instansi pemerintah, seperti Komnas HAM dan BPN, Khoirul menjelaskan Ombudsman akan berkoordinasi dengan berbagai instansi tersebut. Dengan begitu, Ombudsman dapat mengetahui sejauh mana penyelesaian persoalan yang sudah dilakukan.


Konflik Agraria, Petani Blitar Ngadu ke Ombudsman Jpnn.com, Rabu 6 febuari 2013 JAKARTA -- Puluhan petani Blitar, Jawa Timur menggelar aksi jalan kaki dari Blitar menuju ke kantor Ombudsman RI, di Jalan H. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/2). Aksi jalan kaki yang dilakukan selama 22 hari ini untuk mengadukan masalah konflik agraria antara sejumlah perusahaan dan para petani. Kedatangan para petani disambut Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana, dan anggota M. Khoirul Anwar serta Ibnu Tricahyo di ruang Ajudikasi Gedung Ombudsman.

Ombudsman : Jangan Jadikan Batu seperti Puncak Bogor Tribunjatim.com, Selasa 5 febuari 2013

Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional Yoris Sindhu Suharjan meminta kepada Ombudsman agar mendesak Badan Pertanahan Nasional wilayah Jawa Timur menyelesaikan konflik agraria itu. “Menurut BPN Pusat penyelesaian ini ada di tangan Kantor BPN Wilayah Jawa Timur,” kata Yoris di Ruang Ajudikasi, Gedung Ombudsman, Rabu (6/2). Menanggapi permintaan ini, Danang berjanji akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami akan memberitahu perkembangannya sesegera mungkin,” kata Danang. Pada kesempatan yang sama, M. Khoirul Anwar mengatakan, setiap laporan atau aduan yang disampaikan, akan dipelajari dan ditelaah lebih lanjut.

melaporkan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu kepada Ombudsman setelah diduga melakukan maladministrasi. Usai mendapat laporan itu, anggota Ombudsman RI, Ibnu Tricahyo langsung menemui Sekkota Batu, Widodo untuk mengklarifikasi laporan warga. Hasilnya, Pemkot sudah memutuskan untuk menunda izin pembangunan dengan merevisi UKL-UPL. Tentu dengan merubah struktur bangunan. “Dalam RTRW daerah di situ (tempat akan berdirinya The Rayja di Jalan Raya Punten) yang diperbolehkan hanya setingkat vila. Kami sedang mencari referensi batasan vila. Tapin okk lah, kami tunggu perkembangan. Terutama hasil UKL-UPL terakhir,” papar Ibnu kepada Surya Online melalui pesan singkatnya, Selasa (5/2/2013). Menurutnya, di kawasan Kecamatan Bumiaji memang bukan diperuntukkan pembangunan hotel. Ibnu berharap Pemkot Batu selektif dan ketat dalam pemberian izin. “(Pengetatan izin) Untuk mencegah kerusakan Batu agar tidak seperti puncak Bogor,” sarannya.

TRIBUNJATIM.COM,BATU- Konflik antara pengembang sekaligus pemilik hotel The Rayja dengan warga membuat Ombudsman RI turun tangan. Pada Sabtu (2/2/2013) lalu, warga

Abaikan Hak Pekerja, BRI ‘Ditegur’ Ombudsman BRI direkomendasikan untuk membayar upah ratusan mantan pekerja PT PGNI. Hukumonline.com, Senin 25 febuari 2013 Hampir 12 tahun, Nicolas S Lamardan dan 142 rekannya menanti proses pembayaran kekurangan upah dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pasalnya, Pengadilan Negeri Jakarta

Jika UKL-UPL direvisi, bagaimana dengan IMB yang sudah dikeluarkan? Menurut Ibnu yang juga Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini. “Harusnya izin (IMB) baru karena ada perubahan kontruksi bangunan dan UKL-UPL baru. (UKLUPL) karena menjadi prasyata izin,” pungkasnya.

Timur ketika itu memutus agar PT BRI memberikan tunggakan upah sebesar Rp8 miliar kepada 143 orang mantan pekerja PT Pan Gas Nusantara Industri (PGNI). Ketika beroperasi, PT PGNI mempunyai sejumlah hutang kepada PT BRI. Setelah aset PT PGNI dijual maka hasil penjualan itu disimpan di PT BRI. Sayangnya, kekurangan upah 143 mantan pekerja PT PGNI, tak kunjung dibayar usai aset milik PT PGNI berhasil dijual. Putusan PN Jakarta Timur itu diperkuat lewat Putusan Pengadilan Tinggi di tahun 2002 dan Mahkamah Agung pada tahun 2003.


Secara umum Ibnu menegaskan bahwa rekomendasi Ombudsman itu wajib dijalankan dan pihak terkait wajib memberi laporan mengenai pelaksanaan itu kepada Ombudsman. Ibnu menjelaskan, rekomendasi yang diterbitkan itu didasarkan pada hasil investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman dan fakta lain yang berhasil dihimpun Ombudsman. Berdasarkan hal itu, Ombudsman berkesimpulan bahwa PT BRI telah melakukan tindakan maladministrasi.

Menurut pendamping Nicolas dkk dari LBH Jakarta, Maruli Tua Rajagukguk, proses eksekusi atas putusan itu terhambat karena PT BRI dinilai tak mematuhi putusan hukum yang telah berkekuatan berkekuatan tetap. Padahal, sebagai perusahaan BUMN Maruli mengatakan mestinya BRI memberi contoh kepatuhan hukum yang baik. Sejak putusan berkekuatan tetap itu diterbitkan, sampai saat ini, Maruli mencatat setidaknya sudah tiga kali proses eksekusi dilakukan oleh PN Jakarta Pusat, tapi selalu gagal. “Karena PT BRI tetap ‘membangkang’ (atas putusan pengadilan,-red), maka Ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik mengeluarkan rekomendasi. Diduga karena PT BRI melakukan tindakan maladministratif,” kata Maruli kepada wartawan di gedung Ombudsman Jakarta, Senin (25/2). Karena sulit melakukan eksekusi, sebagai upaya untuk mendapatkan hak-haknya, ratusan mantan pekerja PT PGNI itu melapor kepada Ombudsman. Hasilnya, Ombudsman menerbitkan rekomendasi untuk PT BRI dan Kementerian BUMN. Menurut anggota Ombudsman, Ibnu Tricahyo, Direktur Utama PT BRI paling lama dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya rekomendasi itu diminta untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas hak mantan pekerja PT PGNI. Yaitu membayarkan uang hasil penjualan aset perusahaan PT PGNI yang tersimpan pada PT BRI kepada Nicolas dkk selaku mantan pekerja PT PGNI. Ombudsman menilai uang tersebut untuk membayar hak para pekerja yang pernah bekerja di PT PGNI. Karena PT PGNI sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Selain itu agar masyarakat tidak dirugikan dan memperoleh hak-haknya melalui pelayanan yang baik. Sementara rekomendasi Ombudsman untuk Menteri BUMN, Ibnu melanjutkan, agar mengawasi pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sebagaimana telah diatur dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) UU Ombudsman Republik Indonesia. “Menteri BUMN agar mengawasi pelaksanaan rekomendasi itu,” tegas Ibnu ketika membacakan rekomendasi di kantor Ombudsman Jakarta, Senin (25/2).

Sedikitnya Ombudsman menemukan tiga hal yang ditengarai sebagai praktik maladministrasi yang dilakukan PT BRI. Pertama, melakukan penundaan berlarut (undue delay). Yaitu tindakan tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan tak jelas. Hal itu terbukti dari upaya yang dilakukan PT BRI dengan menghambat pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan. Padahal, PN Jakarta Pusat telah memutus bahwa perlawanan atas eksekusi yang diajukan PT BRI tak dapat diterima. Kedua, PT BRI mengabaikan kewajiban hukum. Yaitu tidak melaksanakan putusan pengadilan dengan alasan yang tak dapat diterima. Atas hal itu Ombudsman berpendapat bahwa PT BRI selaku perusahaan BUMN mestinya tunduk pada tata kelola perusahaan yang baik (good coroporate governance) dan komprehensif melihat permasalahan termasuk dari segi kepatutan. Selain itu PT BRI dinilai melakukan pelanggaran terhadap hak masyarakat yang telah dirugikan. Ketiga, Ombudsman menganggap PT BRI melakukan pengabaian kewajiban hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal itu menyangkut nasib Nicolas dkk yang hak-haknya sebagai pekerja yang harusnya dilindungi sebagaimana peraturan yang berlaku. Ibnu mengatakan, jika PT BRI tak melaksanakan rekomendasi, maka Ombudsman akan melaporkannya kepada Presiden sebagai pihak tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Serta DPR yang bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan. Pada kesempatan yang sama, usai mendengarkan pembacaan rekomendasi, Kadiv Hukum PT BRI, Hadi Susanto, mengatakan untuk menjalankan rekomendasi itu, PT BRI akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Kementerian BUMN. Pasalnya, PT BRI berada di bawah naungan Kementerian BUMN. Senada, staf biro hukum Kementerian BUMN, Fahreza M, mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman. “Kami akan berkoordinasi dengan PT BRI,” katanya. Sementara, mewakili mantan pekerja PT PGNI, Nicolas S Lamardan, menyambut baik rekomendasi yang diterbitkan Ombudsman. Menurutnya, para pekerja telah belasan tahun menanti kejelasan atas hak mereka sebagai pekerja PT PGNI yang belum terpenuhi sampai saat ini. Dia berharap pihak PT BRI dan Kementerian BUMN segera menjalankan rekomendasi itu. “Kami merasa gembira,” pungkasnya.


Ombudsman: Pengaduan Masyarakat Bisa Naik 20% Tahun 2013 Liputan6.com, jumat 22 maret 2013 Liputan6.com, Jakarta : Kinerja lembaga pemerintah di pusat maupun daerah ditengarai masih belum maksimal. Lembaga Ombudsman sebagai tempat mengadu masyarakat pun memprediksi jumlah pengaduan masyarakat akan terus meningkat. Kepala Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Ombudsman Republik Indonesia Budi Santoso mengatakan, lembaganya menerima 2.224 laporan dan pengaduan masyarakat tentang kinerja pemerintahan sepanjang 2012 hingga 2013.

Pengaduan ke ORI Melonjak Harian Seputar Indonesia, Kamis 21 maret 2013 YOGYAKARTA-[KoranSindo-21/03/2013]Jumlah pengaduan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY-Jateng pada triwulan pertama 2013 meningkat 116% jika dibandingkan triwulan pertama tahun lalu. Data ORI DIY-Jateng pada triwulan tahun ini ada 67 laporan masyarakat, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 31 laporan, atau mengalami kenaikan 36 laporan. Dari jumlah ini , pelayanan pemerintah daerah paling banyak diadukan, yakni 31 laporan, diikuti Kepolisian 11 laporan dan kemen-

terian 10 laporan, untuk instansi lainnya dibawah 10 laporan. Penyimpangan prosedur, penundaan berlarut-larut, dan penyalahgunaan wewenang, masin mendominasi laporan, ujar Ketua ORI Perwakilan DIY-Jateng Budhi Matshuri kemarin. Budhi menjelaskan, untuk penyimpangan prosedur ada 21 laporan, penundaan berlarut-larut 17 laporan, dan penyalahgunaan 10 laporan untuk laporan lainnya (priyo setyawan)

Presiden Diadukan ke Ombudsman Kompas, Selasa 19 maret 2013

“Yang pasti jumlah pengaduan dapat lebih tinggi lagi angka itu. Kita sudah menambah 23 kantor perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia,” ujar Budi dalam diskusi Ombudsman dan Anti Korupsi di Gedung Ombudsman, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus (kanan) menerima pengaduan dari korban dan keluarga korban penghilangan paksa yang diwakili Kontras, dan Ikohi di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (18/3/2013). Mereka mendesak Ombudsman segera memanggil presiden terkait belum dilaksanakannya empat rekomendasi DPR atas peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Budi menjelaskan, pada tahun 2012 jumlah laporan dan pengudan telah mengalami peningkatan sebesar 9 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan aduan pun diprediksi akan mencapai 20 persen sepanjang tahun 2013 ini.

Ombudsman Terima Audiensi Kontras dan IKOHI

“Estimasi saya tahun ini akan naik sebesar 20 persen. Dengan kenaikan itu, mudah-mudahan dapat memicu kinerja Ombudsman dalam membantu masyarakat,” imbuhnya. Sebelumnya, Ombudsman membeberkan dari 2.224 laporan dan pengaduan masyarakat tahun 2012-2013, aduan paling banyak ada di pemerintahan daerah sebesar 33 persen. Kemudian kepolisian 17,5 persen, kementerian dan lembaga 12,4 persen, pertanahan 8 persen, dan sisanya 29,1 persen di lembaga peradilan.

Inilah.com, Senin 18 maret 2013

INILAH.COM, Jakarta - Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI akan menerima audiensi yang diinisiasi Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Senin (18/3/2013).

Menurut rencana, kegiatan akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Kaveling C-19, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Kontras dan IKOHI akan menyampaikan ketiadaan tindak lanjut dari empat rekomendasi DPR oleh presiden. Rekomendasi itu bertalian dengan penanganan peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana akan langsung menerima audiensi Kontras dan IKOHI di Ruang Ajudikasi Khusus Lantai 6 Kantor Ombudsman RI. Dia akan menyimak paparan Kontras dan IKOHI secara seksama untuk kemudian mengambil langkah tindak lanjut yang tepat. “Tentunya kami akan dengar dan simak materi yang disampaikan Kontras dan IKOHI,” jelas Danang di Kantor Ombudsman RI.


KontraS dan IKOHI Minta Ombudsman Temui DPR Metrotvnews.com, Senin 18 maret 2013

penundaan berlarut yang dilakukan Presiden,” tutur Mugianto Seperti yang diketahui, pada September 2009 DPR sudah memberikan empat rekomendasi terkait kasus yang diajukan KontraS dan IKOHI kepada Presiden SBY. Rekomendasi pertama ialah desakan agar presiden membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. Kedua, pemerintah harus mencari 13 aktivis yang dinyatakan hilang. Ketiga, pemerintah harus memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada keluarga korban. Keempat, pemerintah harus meratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa.

Metrotvnews.com, Jakarta: KontraS dan IKOHI meminta Ombudsman untuk melakukan pertemuan dengan DPR untuk meminta keterangan mengenai maladministrasi yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam penanganan kasus penghilangan orang secara paksa pada 19971998. “IKOHI berharap ada tindak lanjut dari Ombudsman untuk meminta keterangan dari Presiden melalui pertemuan dengan DPR,” jelas Ketua Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Mugianto kepada Metrotvnews.com di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (18/3). Menurut Mugianto, Ombudsman nantinya akan meminta penjelasan dari DPR mengenai sejauh mana implementasi yang dilakukan Presiden dalam penanganan kasus yang disebutkan telah menghilangkan 13 aktivis di akhir pemerintahan Orde Baru itu.

Ombudsman membenarkan rencana pertemuan dengan DPR. “Pertemuan tersebut akan dilakukan karena Presiden tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan yang diajukan Ombudsman melalui surat permintaan klarifikasi pertama (Mei 2012) dan kedua (Agustus 2012),” kata Wakil Ketua Ombudsman Azlaini Agus pada kesempatan yang sama. Kemudian, kata Azlaini lagi, Ombudsman ingin menanyakan ke DPR mengenai pertemuan yang memutuskan agar Komnas HAM yang menangani kasusnya. “DPR menyetujui keinginan Presiden untuk mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Sikap DPR bagi kami terliat bias,” katanya. Lebih lanjut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendukung upaya Ombudsman yang akan meminta kejelasan dari DPR. “Selain memberikan dukungan, KontraS berharap ada tindakan nyata yang dilakukan Presiden dalam jangka waktu satu tahun ini. Hal tersebut dilakukan sebagi wujud komitmen serius pemerintah untuk menangani kasus ini,” papar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Putri Kanesia. (Budi Ernanto)

“Empat rekomendasi yang diberikan DPR lalai dijalankan Presiden. Ketika ditanya Ombudsman alasan mengapa tidak menjalankan rekomendasi itu, Presiden tidak menjawab secara langsung. Karena itu Ombudsman membuat kesimpulan ada

Kontras Sambangi Ombudsman Jelaskan 4 Rekomendasi Orang Hilang Kabarcepat.com, Senin 18 maret 2013 Jakarta - Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, hari ini, Senin (18/03/2013) rencananya akan menerima audiensi yang diinisiasi Kontras dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Pertemuan ini akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Kaveling C-19, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam audiensi tersebut, Kontras dan IKOHI akan menyampaikan ketiadaan tindak lanjut dari empat rekomendasi DPR RI untuk presiden. Rekomendasi itu bertalian dengan penanganan Peristiwa Penghilangan secara Paksa Periode 1997-1998.

Dalam agenda tersebut, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana akan langsung menerima audiensi Kontras dan IKOHI di Ruang Ajudikasi Khusus Lantai 6 Kantor Ombudsman RI. Dirinya akan menyimak paparan Kontras dan IKOHI secara seksama untuk kemudian mengambil langkah tindak lanjut yang tepat. “Tentunya nanti kami akan dengar dan simak materi yang disampaikan Kontras dan IKOHI,” jelas Danang jelang audiensi, Senin (18/03/2013), di Kantor Ombudsman RI. Sebelumnya, pada 30 September 2009, Panitia Khusus Kontras melalui DPR mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden. Ada empat poin rekomendasi, yakni pembentukan pengadilan ad hoc, pencarian terhadap 13 aktivis yang masih, memberikan pemulihan pada korban, dan meratifikasi konvensi perlindungan dari penghilangan paksa. Ketiga belas orang hilang tersebut, yakni Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Sujat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdan, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadi Muhidin, dan Abdul Masser. (mar/mar)


Birokrasi Masih Jadi Hambatan bisnis

Sindo, Kamis 7 maret 2013

Seorang warga masyarakat Makassar melaporkan aduan ke Kantor Ombudsman Perwakilan Sulsel perihal perlakuan oknum birokrat dalam pengurusan perpanjangan izin usaha. Selain izin usaha yang dijanjikan oknum birokrat tersebut tidak jelas penyelesaian penerbitannya, juga melakukan permintaan uang pengurusan surat izin usaha sementara surat izin usaha telah digratiskan oleh pemerintah kota. Pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan usaha di Kota Makassar masih kerap dijumpai meski pemerintah kota sudah bertekad melakukan reformasi birokrasi perizinan usaha. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang pernah dilakukan oleh Lembaga Pilar Nusantara dan Yayasan Adil Sejahtera (YAS) atas 150 responden juga masih menemukan pengakuan para responden tentang adanya praktek pungutan liar. Ada sekitar 10 persen responden menyatakan adanya pegawai pada instansi terkait izin usaha yang meminta biaya tambahan dalam pengurusan izin usaha. Wajah birokrasi pengurusan perizinan selama ini senantiasa diliputi mekanisme yang berbelit-belit, banyaknya meja yang harus dilalui, biaya tidak transparan, ketidakjelasan waktu pengurusan hingga memakan waktu yang lama. Situasi tersebut mendorong munculnya biaya pengurusan perizinan yang diluar ketentuan yang berlaku. Ketidak-jelasan waktu inilah yang seringkali mendorong terjadi transaksi dengan oknum birokrat yang dapat menjanjikan kecepatan dengan imbalan tertentu. Pelayanan Satu Pintu Sebenarnya pemerintah telah dilakukan langkah-langkah bentuk penyederhanaan birokrasi berupa pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengatasi kendala birokrasi dalam pengurusan perizinan, termasuk perizinan usaha. Konsep PTSP berupaya melakukan pemangkasan tahapan dan prosedur perizinan, penyederhanaan persyaratan administrasi, pengurangan waktu dalam pengurusan perizinan serta keterbukaan biaya pengurusan perizinan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009, PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaan dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Tujuan penyelenggaran PTSP adalah peningkatan kualitas layanan publik pada bidang pelayanan perizinan. Sasaran dari PTSP adalah kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan dan memiliki kepastian. Prinsip kerja dari sistem PTSP adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam mengelola administrasi perizinan dan non-perizinan.

Dari segi kelembagaan sebagai organisasi publik, PTSP dapat berbentuk Badan yang dipimpin pejabat pemerintah eselon III atau Kantor yang dipimpin eselon III. Pejabat yang memimpin PTSP mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Karena itu, sistem PTSP bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan dalam memproses permohonan perizinan dalam satu tempat hingga terbitnya dokumen perizinan. Dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia sebanyak 524 pemerintah provinsi/kabupaten/kota, baru 392 daerah yang menyelenggarakan sistem PTSP. Selebihnya 132 daerah belum membentuk PTSP sebagai amanah dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.Â Penilaian PTSP terbaik pada tingkat propinsi, kabupaten dan kota dalam segi kemudahan perizinan usaha penanaman modal yang diberikan oleh BKPM pada tahun 2010 silam masing-masing PTSP Provinsi Jawa Timur, PTSP Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) dan PTSP Kota Cimahi (Jawa Barat). Sebelum UU No. 25/2007, pada tahun 2006 Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. TerbitnyaÂ permendagri tersebut dilatari untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Formalisasi perizinan usaha mendorong pengusaha informal beralih menjadi pengusaha formal yang dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kontribusi yang diberikan dapat berupa setoran pajak dan retribusi, penyerapan tenaga kerja dan bentuk kegiatan produktif lainnya pada pembangunan daerah dan nasional. Birokrasi pelayanan perizinan yang baik apabila struktur organisasi lebih sederhana agar pengambilan keputusan cepat.Â Â Selama ini tidak kurang ada dua belas macam berkas yang harus disiapkan bagi pemohon izin usaha seperti formulir isian lengkap, fotokopi KTP, fotocopi pelunasan PBB, fotokopi IMB, fotocopy sertifikat tanah, fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaris, surat keterangan domisili perusahaan,Â denah lokasi tempat usaha, foto pemohon, izin sewa,Â surat pernyataan tidak keberatan dari tetanggan yang diketahui Ketua RT dan RW setempat, dan berita acara pemeriksaan lapangan. Dengan demikian perlu penyederhanaan proses birokrasi dalam pengurusan izin usaha melalui reformasi birokrasi. Banyaknya berkas yang harus disiapkan menyebabkan masyarakat enggan melakukan formalisasi jenis usahanya yang berujung pada munculnya usaha sektor kecil dan menengah yang tanpa izin usaha. Mayoritas sektor usaha kecil menengah mengeluhkan proses birokrasi yang berbelit dalam proses pengurusan izin usaha. Misalnya untuk berkas IMB harus mengurus ke kantor Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Bangunan, berkas sertifikat tanah ke kantor pertanahan dan seterusnya.


Pengalaman Makassar Khusus di pemerintah kota Makassar, telah berupaya menerapkan konsep pelayanan terpadu satu pintu untuk 22 item perizinan. Selama ini, pengurusan ke 22 item perizinan masih dilakukan pada beberapa instansi dan tempat yang berbeda.Â Adopsi konsep pelayanan satu pintu berarti pengurusan perizinan sejak tahap permohonan hingga penerbitan dokumen perizinan dilakukan pada satu tempat saja yang dikelola secara terpadu dari beberapa instansi. Implementasi konsep pelayanan satu pintu akan diselenggarakan oleh Kantor Administrasi Pelayanan Perizinan (KPAP) Makassar. KPAP Makassar sebagai penyelenggara pelayanan perizinan satu pintu diharapkan menjadi pionir dalam mempraktekkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui layanan yang transparan, cepat, dan nyaman. Pengurusan perizinan usaha yang cepat dan transparan dapat menstimulasi iklim usaha yang kondusif dan menggairahkan masyarakat dalam dunia bisnis dan investasi.

nya sehingga menyebabkan PTSP belum berfungsi maksimal. Selain persoalan organisasi, juga persoalan budaya kerja para aparat dari instansi teknis yang terbiasa menerima pembayaran lebih dari biaya standar seperti yang dilaporkan salah seorang warga Makassar ke Ombudsman itu. Ke depan, KPAP Makassar seharusnya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengurangi keterlibatan pihak-pihak yang tidak berkepentingan demi janji untuk memudahkan proses perizinan. Karena kemudahan pemberian izin usaha dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berupa pajak dan retribusi. Dengan demikian kepercayaan dan pandangan masyarakatpun akan semakin baik terhadap layanan birokrasi pemerintah kota yang dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penulis, Bekerja pada Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulsel.

Meski pemerintah kota Makassar telah memiliki KPAP, namun belum seluruhnya mengadopsi konsep PTSP. Kendalanya, instansi teknis belum seluruhnya menyerahkan kewenangan-

Status Ratusan PNS Tak Jelas

Kompas, Rabu,6 maret 2013

Jakarta, KOMPAS – Ratusan pegawai negeri sipil melaporkan nasibnya kepada ombudsman dan surat keputusan pensiunyang tidak jelas akibat terkena stigma Gerakan 30 September (G30S) tahun1965. Komisi Hak Asasi Manusia pun meyeru pemerintah agar responsive terhadap masalah tersebut. Petrus Beda Peduli dari Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Rabu (6/3), di Jakarta, mengakui, pihaknya telah menerima ratusan laporan dalam rentang waktu 2009-2012. Mereka berasal dari Depok, Jawa Barat; Sumatera Utara; Kebumen Jawa Tengah; dan Yogyakarta. “Dugaan tak jelasnya status kepegawaian dan SK pension itu mencuat karena pada PNS (pegawai negeri sipil) tersebut bekerja sebagai abdi Negara pada periode 1965-1966 di berbagai kementerian atau lembaga,” kata petrus. Ombusdman, lanjut, berprinsip bahwa hal public masarakat terkait kepastian hukum harus ditunaikan pemerintah. “Pemerintah wajib memeberikan hak- hak public, termasuk pemeberian kepastian status kepegawaian dan SK Pensiun, “Katanya. Ombusdman mengaku telah meminta klarifikasi terhadap tiga instansi pemerintah, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukm, dan Keamanan; Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara. “Ombudsman berharap permasalahan ratusan

PNS segera diselesaiakan sehingga masarakat yang dirugikan akibat stigmatisasi negative itu bisa memperoleh hak-haknya, “ujar Petrus. Tak berdasar Dari pertemuan dengan ketiga instansi pemerintah tersebut terungkap, pemerintah masih berpedoman pada aturan lama. Ratusan PNS akan ditangani kementerian atau lembaga masigmasing dengan tetap menyeleksi setiap pengajuan tuntutan PNS yang diduga terlibat peristiwa tahun 1965. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nurkhoiron, mengatakan, tak ada dasar hukum bagi pemerintah untuk menghambat tuntutan ratusan PNS tersebut sejak pemberlakuan Undang-Undang HAM tahun 1999. “ Jika Pemerintah masih memiliki aturan seperti itu, itu fatal dan melanggar UU HAM, UUD 1945, dan konstitusi, “tuturnya. Stigma PKI telah di hapus dengan UU HAM Sehingga setiap warga Negara memiliki bersamaan hak dan depan hukum. “Komnas HAM sehingga setiap warga Negara memiliki persamaan hak di depan hukum. “Komnas HAM juga sudah menyatakan, mereka adalah para korban politik, kok, masih dijadikan korban lagi,” kata Nurkhoiron. Bahkan, Komnas HAM sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar mereka bisa direhabilitasi. Nurkhoiron berharap pemerintah bisa menangani isu sensitive itu sekaligus mengusahakan ratusan PNS tersebut segera mendapatkan haknya.


Guru Melapor ke Ombudsman RI

Kompas.com, Selasa 5 maret 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Guru-guru yang tergabung dalam organisasi guru Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) melaporkan indikasi maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dinas pendidikan seluruh Indonesia ke Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (5/3/2013). Laporan ini terkait pembayaran tunjangan profesi guru yang tidak utuh 12 bulan setiap tahun.

UKP4 dan Ombudsman RI Kelola LAPOR! Sindo, jumat 12 april 2013 Jakarta - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) meluncurkan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR!. LAPOR ! ini yang dikelola oleh UKP4 bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia. “Visi layanan ini adalah untuk menjadi portal pengaduan nasional terpadu yang tentu saja dapat memangkas rantai birokrasi antara masyarakat dengan pemerintah,” kata Pengelola LAPOR! Amri Priyadi di Jakarta, Jumát (12/4/2013) dalam siaran persnya. Saat ini LAPOR! telah terkoneksi dengan 60 Kementerian/ Lembaga, dan sejak Januari 2013 Pemprov DKI juga mulai menyatukan kanal pengaduannya menggunakan LAPOR!.

Ombudsman RI Minta Bupati Klaten Beri Ketegasan Soal Pembelian Laptop Guru Tribunjogja, Senin 22 april 2013 TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Ombudsman RI DIY-Jateng Selatan meminta ketegasan dari Bupati Klaten, Sunarna, terkait pembelian laptop. Pembelian laptop bagi guru di Klaten diminta diarahkan sebagai pilihan, bukan kewajiban. Dengan demikian para guru di Klaten tidak mendapatkan informasi yang salah terkait pembelian laptop selama ini. “Soal laptop perlu ada penegasan Bupati bahwa itu bukan pewajiban, tetapi pilihan, dan Dinas (Pendidikan) Klaten harus menyediakan software-software pendukung yang bisa diakses oleh guru-guru secara cuma-cuma,” tutur Plt Kepala Ombudsman RI DIY-Jateng Selatan, Budhi Masturi, di Klaten, Senin (22/4/2013).

Sekretaris Jenderal FGII Iwan Hermawan memaparkan, indikasi maladministrasi Kemendikbud dan dinas pendidikan di daerah mengakibatkan tidak utuhnya pembayaran tunjangan profesi guru tahun anggaran 2012 pada semua kota/kabupaten se-Indonesia. Dengan demikian, kata dia, Kemendikbud dan dinas-dinas pendidikan kota/kabupaten telah gagal dalam perencanaan pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2012. “Kemungkinan besar akan terjadi lagi pada tahun anggaran 2013,” kata Iwan. “Bagi siapapun yang ingin memantau bagaimana laporan yang ada itu tersampaikan dan direspons secara real time, silakan klik laman www.lapor.ukp.go.id,” imbuh Amri. Selain melalui laman LAPOR!, UKP4 juga memanfaatkan twitter melalui akun @LAPOR_UKP4, pesan pendek bernomor 1708. Pengaksesannya dapat melalui aplikasi ber-platform Android maupun BlackBerry. Kalangan akademisi tidak mau ketinggalan berpartisipasi. Paramadina Public Policy Institute (PPPI), adalah salah satunya. Dengan menggandeng berbagai lembaga, PPPI akan mengadakan kompetisi laman Kementerian/Lembaga (K/L) melalui IMAGES (Improving Ministries and Agencies Website for Transparency) Initiative. “Selain membantu K/L dalam menyajikan dan mengelola informasi, kompetisi semacam ini secara tak langsung juga berperan dalam mendorong peran-serta masyarakat melalui internet,” tegas Tara Hidayat, Deputi IV Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Budhi juga menambahkan Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten juga perlu membangun transparansi informasi hingga guruguru tidak salah informasi. “Pembenahan itu akan kami tuangkan dalam kesimpulan dan saran kepada bupati,” tegasnya, Pernyataan tersebut disampaikan Budhi setelah perwakilan Disdik Klaten, memenuhi undangan Ombudsman RI DIYJateng Selatan untuk datang ke kantor mereka, pada Senin (22/4/2013). Undangan tersebut terkait laporan guru di Klaten soal realisasi tunjangan sertifikasi 2012 (November-Desember) yang diarahkan untuk membeli laptop. Sementara itu Kepala Disdik Klaten, Pantoro, yang tidak dapat memenuhi undangan Ombudsman karena adanya Ujian Nasional untuk tingkat sekolah menengah pertama. “Saya memang mendapatkan undangannya. Namun, saya tidak dapat datang, karena berhubungan dengan adanya UN SMP (22 hingga 25 April 2013). Dari Disdik diwakili Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Muzayin dan Kabid Pendidikan Dasar Disdik Klaten, Sudirno yang menangani langsung,” ucapnya.


Ini Dia Tiga Lembaga Negara Paling Banyak Diadukan Inilah.com , Selasa 28 mei 2013

“Lembaga peradilan menempati posisi nomor tiga pengaduan masyarakat kepada Ombudsman, yang pertama itu pemerintah daerah, kedua Kepolisian, ketiga lembaga peradilan, yang keempat DPR dan seterusnya,” ujarnya di gedung Komisi Yudisial (KY), Selasa (28/5/2013). Menempati posisi tiga besar, Ombudsman merasa lembaga peradilan perlu diperhatikan dan diawasi secara seksama. Hari ini Ombudsman bersama KY dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani Memorandum of Understanding guna meningkatkan pelayanan publik dan melakukan pengawasan terhadap para hakim.

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana mengatakan dari sekian banyak laporan masyarakat terhadap ketidakpuasan dan kesalahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, hakim menempati posisi tiga besar dalam laporan masyarakat tersebut.

“Ini harus menjadi perhatian serius, bukan hanya masalahmasalah administrasi kepaniteraan tetapi juga masalahmasalah etik perilaku yang itu akan menjadi perhatian besar Ombudsman, sehingga apa masukan kepada kami terkait laporan masyarkat kami dengan mudah menembuskan kepada KY untuk ditindak lanjuti atau Ombudsman menindaklanjuti sendiri sesuai dengan kewenangan Ombudsman,” jelasnya.

OMBUDSMAN PANGGIL MENTERI NUH PEKAN DEPAN Tempo.co Rabu, 15mei 2013 TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI mengatakan akan segera kembali memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan atau Pengaduan, Budi Santoso, menyatakan, pemanggilan itu adalah pemanggilan kedua Nuh setelah pada 15 April 2013 Menteri Pendidikan itu tidak datang. “Kami akan panggil dia kembali pekan depan, pada 22 Mei,” kata Budi. Pemanggilan Menteri Nuh, kata Budi, atas tindak lanjut dari investigasi internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang masih belum diumumkan pada Senin lalu. Rencananya, Nuh akan dimintai penjelasan tentang keterlambatan UN dan masalah proses tender pencetakan soal UN. “Dia harus menjelaskan semuanya dan membuka hasil investigasi yang dilakukan inspektorat,” ujar Budi. Hasil investigasi yang telah diumumkan, kata Budi, akan merugikan masyarakat. Sebab, kata dia, masyarakat sudah menunggu hasil investigasi tersebut secara lengkap. “Jangan dicicil seperti sekarang,” ucap Budi. Senin lalu, Nuh mengatakan, pengumuman hasil investigasi hanya yang terkait dengan Kementerian. Untuk percetakan, khususnya PT Ghalia Indonesia Printing, akan diumumkan nanti.

Menurut temuan Ombudsman, kata Budi, kesalahan yang terjadi dalam kekisruhan UN terdapat di tiga titik. “Kesalahan bisa terjadi di Kementerian itu sendiri, percetakan, dan pelaksanaan atau pengawas,” ucap Budi. Sedangkan dari inspektorat Kementerian tersebut ditambah dengan keterlambatan keluarnya daftar isian pelaksanaan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena diblokir Kementerian Keuangan. Agar mendapat perbandingan antara hasil temuan Ombudsman dan hasil investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ombudsman meminta kepada Menteri Nuh untuk juga memberikan hasil investigasi tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan hasil investigasi terkait keterlambatan ujian nasional sekolah menengah atas. Selain menemukan penyebab keterlambatan ujian, hasil investigasi juga merekomendasikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Khairil Anwar untuk mengundurkan diri.


Ombudsman Banyak Terima Laporan Hakim Nakal Inilah.com, Selasa 28 mei 2013 INILAH.COM, Jakarta - Ombudsman menyatakan banyak menerima laporan mengenai lembaga peradilan, utamanya hakim yang dianggap nakal. “Kami punya data tahun 2012 sebanyak 7.26 persen pengaduan masyakarat itu terkait kinerja lembaga peradilan. Hakim adalah salah satu komponen di dalamnya dan mejadi bagian terbanyak dari 7.26 persen itu,” ujar Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana usai menandatangani MoU bersama KY dan LPSK di Gedung KY, Selasa (28/5/2013).

Banyak Diadukan ke Ombudsman, Layanan Pengadilan Memalukan Detiknews, Selasa 28 mei 2013

Dia menambahkan, dengan kerja sama tiga lembaga tersebut pihaknya dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait sanksi bagi pejabat pemerintah yang dalam hal ini lembaga peradilan ke Komisi Yudisial. “Ombdusman bisa memberikan rekomendasi yang bermuatan sanksi kepada hampir seluruh aparat pejabat negara atau PNS (Pegawai Negeri Sipil),” katanya. Sebelumnya hari ini, KY, LPSK serta Ombudsman menandatangani MoU guna meningkatkan pelayanan publik, serta untuk mengawasi hakim-hakim peradilan, penandatangan tersebut dilakukan di gedung KY dan dihadiri oleh Ketua tiga lembaga tersebut.

Danang menambahkan Ombudsman hingga saat ini belum pernah memberikan sanksi kepada lembaga peradilan. Tetapi memanggil pihak terlapor untuk klarifikasi mencapai tahap 90 persen. Ia juga berencana akan mengeluarkan sejumlah sanksi atas aduan-aduan yang telah terbukti. “Seperti aduan dari Majalengka Jawa Barat yang mengadukan paniteranya salah menulis putusan. Ini kesalahan fatal yang tidak boleh terulang karena apa yang dibacakan hakim itu yang ditulis panitera,” ujar Danang. Aduan lainnya, petikan putusan yang banyak tidak diterima oleh narapidana, sehingga para terpidana usai menjalani hukumannya tidak mendapatkan hak bebas yang jelas. “Karena dia tidak punya salinan putusan itu,” ujar Danang.

Jakarta - Lembaga pengawas pelayanan publik atau Ombudsman RI menyebutkan aduan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia terus meningkat. Tercatat pada 2012 sebesar 7,2 persen dari 6.200 laporan yang diterima Ombusdman RI. “Hingga Mei 2013, aduan terkait lembaga peradilan mengalami peningkatan sebesar 30 persen dibanding bulan yang sama tahun lalu,” kata Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawadana. Hal ini disampaikan di kantor Komisi Yudisial (KY) kepada wartawan usai penandatangan MoU antara KY-Ombusdman RI-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2013).

Merasa dirugikan, warga Depok minta bantuan ombudsman

Sindonews.com Kamis, 16 mei 2013

Sindonews.com - Ombudsman Republik Indonesia merencanakan pertemuan ulang, dengan Wali Kota dan Sekretaris Daerah (Sekda) Depok, terkait proses pembebasan tanah untuk Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) yang dilaporkan sejumlah warga Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji.

Oleh karena itu, Ombudsman berencana menggandeng Kementerian Hukum dan HAM bersama Mahkamah Agung (MA) untuk memastikan semua terpidana mendapatkan salinan putusan. Upaya koordinasi ini disebutkan telah berlangsung selama tiga bulan. “Ini kan memalukan. Dan itu banyak yang diadukan. Dari sekian ribu, sekitar 30 persennya tidak mendapat petikan putusan itu,” ujar Danang. Ombudsman menilai kesalahan tersebut merupakan maladministrasi di lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kesalahan pun bukan pada hakimnya, namun panitera yang merekam putusan hakim. “Tapi hakimnya bisa dibilang lalai karena tidak meminta panitera untuk membereskan itu,” ujar Danang.

Pertemuan tersebut, dimaksudkan untuk meminta klarifikasi ihwal pembagian zona harga tanah di kawasan tersebut. Ombudsman Bidang Pencegahan Hendra Nurtjahjo menuturkan, pembagian zona tersebut, dapat menimbulkan disparitas harga yang berpotensi merugikan masyarakat. Atas dasar itu, ungkap dia, Ombudsman RI berencana menemui ulang Wali Kota dan Sekda Depok, untuk memperoleh penjelasan perihal keputusan menerapkan zonasi tanah tersebut.


“Pertemuan akan dilakukan setelah kami melayangkan surat permintaan klarifikasi pekan ini, yang selanjutnya akan dijawab Pemerintah Kota Depok secara tertulis,“ papar Hendra saat menerima tujuh perwakilan warga Kelurahan Kukusan di Kantor Ombudsman RI, dalam rilis kepada Sindonews, Kamis (16/5/2013). Pertemuan itu, tutur Hendra, juga bertujuan untuk meminta klarifikasi soal proses sosialisasi yang sangat kurang dan undangan musyawarah kepada warga, yang datang tiba-tiba pada Senin (13/5/2013) lalu.

Kunci Jawaban Bocor, Setiap Siswa Bayar Rp 60.000

Suara pembaruan, Selasa 21 mei 2013.

Hal ini, menurut dia, mengindikasikan akan adanya kejanggalan atau ketidakwajaran dalam proses pembebasan tanah tersebut. Lebih lanjut, Hendra menegaskan, proses pembebasan lahan tersebut akan terus dikawal Ombudsman RI. Namun begitu, tambah dia, Ombudsman RI dalam hal ini sama sekali tidak membela salah satu pihak yang terlibat. “Kami akan mendengar dua belah pihak dan menjunjung tinggi asas keadilan,” ungkap Hendra. Sindonews.com

Melihat kenyataan itu, Budi menduga ada oknum yang mengkoordinasi. Sehingga, akhirnya tiap siswa membeli kunci jawaban tersebut dengan harga Rp 60.000. “Berkaca dari kasus kebocoran di Surabaya, ternyata ada yang mengkoordinator kelas dan sekolah. Kasus itu sudah ditindaklanjuti oleh Polrestbes Surabaya,” ungkap Budi. Ketika dikonfirmasi, perihal kebocoran tersebut, guru di sekolah dimaksud menyangkal. Namun, siswa dari salah satu sekolah di Mojokerto tersebut membenarkan. Tetapi, para siswa tersebut belum berani memberi kesaksian seputar kebocoran tersebut. Dengan alasan, menunggu pengumuman hasil ujian dahulu.

[JAKARTA] Ombudsman menemukan fakta seputar kebocoran kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat tahun 2013 di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Temuan itu disertai dengan bukti kunci jawaban yang diperoleh dari siswa di sekolah tersebut. Menurut salah satu Komisioner Ombudsman, Budi Santoso temuan tersebut berawal dari laporn masyarakat melalui pesan singkat perihal indikasi kejadian kebocoran kunci jawaban UN. Kemudian, ditindaklanjuti dan berhasil mendapatkan contoh kebocoran tersebut. “Ditemukan kunci jawaban ada empat paket harganya Rp 15 juta. Jadi, akhirnya satu siswa membeli Rp 60 ribu mendapat empat kunci jawaban mata pelajaran yang diujikan,” kata Budi, Selasa (7/5).

15 mei, Ombudsman akan panggil Mendikbud

“Untuk yang di Mojokerto kita akan koordinasi dengan Polres setempat. Tetapi, ketika kita minta siswa menjadi saksi, mereka minta waktu sampai diumumkan dulu hasil ujiannya,” ujar Budi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ombudsman, dalam satu kertas ukuran A4 terdapat 20 varian kunci jawaban. Mengingat, pemerintah membedakan soal menjadi 20 jenis. Untuk menentukan kunci jawaban, di atas setiap varian kunci jawaban dituliskan dua penggalan soal. Sehingga, siswa tinggal mencocokan dengan soal mereka untuk menentukan kunci jawaban yang mana yang akan digunakan.

Beritawmc.com, Rabu 15 mei 2013

Budi menyampaikan, dari temuan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, kesalahan pertama dari kementerian sendiri, di percetakan, dan dalam pelaksanaanya. Dia mengaku belum mendapatkan penjelasan detail dari Kemendikbud, terkait tiga kesalahan tersebut.

Komisi Ombudsman RI memastikan akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh usai ujian nasional (UN) tingkat SD. Pemanggilan tersebut untuk menagih M Nuh, yang sebelumnya mangkir ketika diundang untuk

“Detailnya saya belum dapatkan, karena memang tidak mungkin kesalahan atau kekacauan UN hanya dibebankan pada percetakan semata. Jadi pasti ada kesalahan yang mendahuluinya, misalnya dalam hal pelaksanaan tender, penyerahan soal dan seterusnya,” terang Budi.

dimintai penjelasan terkait amburadulnya UN di sebelas provinsi di Indonesia. “Setelah UN tingkat SD selesai. Sementara ini saya jadwalkan sekitar Rabu 15 Mei,” kata Budi Santoso, Bidang Penyelesaian Laporan Komisi Ombudsman RI saat dihubungi, LiCOM, Kamis, (02/05/2013).

Selain keterlambatan UN di sebelas provinsi, Ombudsman juga mendapatkan informasi ada kecurangan dalam UN. Seperti beredarnya kunci jawaban soal UN. Itu ditemukan di daerah Mojokerto dan Surabaya. “Kami belum bisa kasih rekomendasi sebelum mendengar penjelasan langsung dari pihak Kemendikbud sendiri,” pungkas Budi.


Buruh Pabrik Kuali Ngadu ke Ombudsman Okezone.com Rabu, 15 mei 2013

penggerebekan mereka jadi kalang kabut,” kata dia di Ombudsman, Jakarta Selatan, Selasa (15/5/2013). Selain itu, kata Munir, Kepala Desa dan Camat Lebak Wangi, Tangerang, turut melakukan pembiaran. “Mereka turut serta dalam proses yang dilakukan Yuki walaupun secara tidak langsung,” ungkap Munir. Munir menambahkan Kepala Desa Cikupa diduga turut terlibat karena telah mengeluarkan surat izin usaha pabrik kuali. “Padahal wilayah itu masuk wilayah Sipatat,” jelas Munir. Buruh yang melapor ke Ombudsman adalah Bagas, Opik, Idan, dan Rijal. Dengan didampingi LSM KontraS, mereka menemui Hendra Nur Tjahjo anggota Ombudsman Bidang Ketenagakerjaan.

JAKARTA - Buruh Pabrik Kuali di Tangerang mengadu ke Ombudsman terkait keberadaan aparat yang diduga terlibat praktek perbudakan. Syamsul Munir, kuasa hukum korban dari KontraS, menyatakan ada anggota kepolisian dari Brigade Mobil dan anggota Tentara Nasional Indonesia diduga menjadi pelindung praktek bos pabrik kuali, Yuki Irawan. “Ada bekingan aparat dari Brimob dan TNI. Ada peranan dari Polsek setempat yang melakukan pembiaran. Setelah terjadi

Buruh Pabrik Kuali Ngadu, Ombudsman Bakal Investigasi

Liputan6.com Rabu,15 mei 2013

Liputan6.com, Jakarta : Laporannya tak ditanggapi, buruh Pabrik Kuali Tangerang datangi Ombudsman Indonesia didampingi aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Mereka ingin mengadukan tidak berjalannya sistem pemerintah di Kabupaten Tangerang. Rombongan buruh tiba di Ombudsman sekitar pukul 13.10 WIB dan disambut oleh anggota Ombudsman bidang ketenagakerjaan, Hendra Nurtjahjo. Melalui perantara staf advokasi dan HAM Kontras, Syamsul Munir mengatakan, para buruh menyampaikan keluhannya dan meminta agar Ombudsman membantu mereka. “Ini merupakan kewenangan Ombudsman dalam hal pengawasan kepada pejabat publik, maka dari itu kami datang,” katanya Munir di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (15/5/2013). Munir juga menjelaskan, dalam kasus ini kinerja pejabat publik di jajaran pemerintah Kabupaten Tangerang sangat tidak baik. Mulai dari Kepala Desa sebagai pejabat terdekat dengan warga, hingga pemerintah kabupaten dan polisi. “Warga juga pernah ada yang melaporkan terkait amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) pabrik, asap itu kan mengganggu, dia lapor ke Pemkab Tangerang. Tapi tidak dilayani, bahkan rumahnya didatangi preman,” lanjut Munir. Kontras dan buruh mengadukan para pejabat mulai dari

Munir menilai ada unsur perdagangan manusia dalam praktek perbudakan tersebut. “Info yang kita gali, mereka sangat sistematis dalam upaya perekrutan. Mereka punya jaringan yang berhubungan dengan Yuki,” ungkap Munir. Anggota Ombudsman Bidang Ketenagakerjaan, Hendra Nur Tjahjo, berjanji bakal melakukan investigasi terkait dugaan keterlibatan aparat pemerintah termasuk keterlibatan oknum polisi dan tentara. “Keterlibatan aparat memang jelas dari pemerintah desa, kepolisian (Brimob),” ungkap dia.

Kepala Desa Lebak Wangi, Camat Sepatan Timur, Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Polsek Sepatan, dan Polres Tangerang. Perihal tersebut, anggota Ombudsman bidang ketenagakerjaan Hendra Nurtjahjo mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi ke lapangan untuk mendalami kasus tersebut meski pihak lain seperti Komnas HAM juga sudah melakukan investigasi. “Kami percaya keterlibatan aparat, jelas, baik dari kepala desa maupun polisi,” tutur Hendra. Hendra menambahkan, temuan sementara menunjukkan, Dinas Tenaga Kerja tidak memiliki wewenang untuk mengawasi sektor informal. Yang memiliki tugas mengawasi sektor informal adalah Dinas Koperasi dan UKM. “Di sisi lain, Dinas Koperasi tidak punya mekanisme pengawasan hingga ke bawah,” lanjut Hendra. Untuk pihak kepolisian, mereka berdalih kekurangan SDM. Mereka berdalih hanya memiliki 20 polsek untuk mengawasi 30 kecamatan. “Untuk itu Ombudsman akan melakukan investigasi Minggu depan, biasanya hanya 2 hari kami lakukan investigasi,” ucap Hendra. Terkait keterbatasan kewenangan yang dimiliki Disnaker dalam hal pengawasan, Ombudsman juga dapat mengajukan undang-undang agar diproses sesegera mungkin. “Ombudsman memiliki hak adanya pengajuan peraturan undang-undang melalui rekomendasi, dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan,” tandas Hendra.


Pengumuman Investigasi UN Diulur, Ombudsman Curiga Orang Tinggi Liputan6.com Rabu,8mei 2013 Liputan6.com, Jakarta : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh hingga kini belum mengumumkan hasil investigasi terkait karut-marutnya UN tingkat SMA/SMK/Aliyah 2013. Hal ini pun menuai kecurigaan di kalangan masyarakat. “Semakin lama diumumkan, semakin mencurigakan. Jangan-jangan ini sengaja pengumumannya ditunda yang lama, supaya bisa ngamanin dulu orang-orang tinggi yang terlibat,” kata Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Budi Santoso di kantornya, Jakarta, Selasa (7/5/2013). Budi menambahkan, permasalahan itu terjadi di 154 sekolah di 7 provinsi. Untuk itu pihaknya mendesak M Nuh mengumumkan hasil investigasi yang dilakukan Inspektur Jenderal Pendidikan Kemendikbud Haryono Umar secepatnya.

UN, Ombudsman Panggil Mendikbud Akhir Bulan Ini Detiknews Rabu, 8 mei 2013 Jakarta - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini diketahui memiliki sejumlah permasalahan teknis. Untuk itu, Ombudsman akan memanggil Mendikbud M Nuh untuk dimintai keterangan terkait hal itu. “Akan kita undang ke Ombudsman sekitar tanggal 21 sampai 23 Mei. Di tanggal itu probabilitas Pak Menteri ada di Jakarta lebih besar. Ada banyak permasalahan UN yang harus dibicarakan,” ujar Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Budi Santoso kepada detikcom, Selasa (7/5/2013) malam.

Ombudsman Desak Mendikbud Umumkan Hasil Investigasi UN Republika.co.id Rabu, 8 mei 2013 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah melakukan investigasi terkaiit masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Namun, Mendikbud Mohammad Nuh masih belum mengumumkan hasil investigasi itu kepada publik. Komisioner Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Pengaduan, Budi Santoso, mendesak Nuh agar segera membeberkan hasil investigasi. Menurutnya, Ombudsman menilai hasil temuan dalam investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jen-

“Kami minta hasil temuan itu diumumkan secepatnya. Dan kami mendesak Mendikbud agar menindaklanjuti hasil temuan invenstigasi Itjen Pendidikan itu,” tegasnya. Menurut Budi, dari hasil temuan itu permasalahan UN berfokus pada 3 titik. Yakni, di Kemendikbud, perusahaan percetakan pemenang tender, dan pelaksanaan UN. “Memang investigasi itu atas perintah Presiden, sehingga Mendikbud sepertinya baru akan mengumumkan setelah menunggu laporan ke Presiden dulu,” ucap Budi. Menurut dia, pengumuman hasil investigasi sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi para siswa dan orang tua murid. Dia pun menilai Mendikbud seolah lebih takut kepada Presiden ketimbang masyarakat. “Padahal kan publik itu tidak boleh dinomorduakan. Dan setahu saya, kementerian juga punya kewenangan sendiri mengumumkan ketimbang harus menunggu Presiden dulu,” tukas Budi.

Beberapa hal yang akan dipertanyakan antara lain adalah keterlambatan pendistribusian naskah soal, kekurangan soal, pungutan biaya UN, kualitas kertas lembar soal dan jawaban yang rendah. “Adanya indikasi kebocoran soal dan kunci jawaban, soal UN ada yang tertukar, dan ada juga kardus naskan dan segel paket yang rusak,” katanya. Dari temuan-temuan tersebut, permasalahan yang paling banyak ditemui adalah keterlambatan pendistibusian naskah soal. “Keterlambatan ini 52,5 persen terjadi di NTT; 32,5 persen di Sulawesi Tengah,” lanjut Budi. Diberitakan sebelumnya, seorang pejabat Kemendikbud mengundurkan diri terkait dengan kisruh ini. Pengunduran diri ini akan diumumkan oleh Mendikbud M Nuh hari ini, Rabu (8/5/2013) atau Jumat (10/5) mendatang.

deral Kemendikbud itu seharusnya langsung dipublikasikan kepada publik. “Seharusnya lebih cepat diumumkan karena kalau semakin lima akan memunculkan tanda tanya besar,” kata Budi di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (7/5). Dari informasi selama ini, Budi mengungkapkan Nuh ingin menyampaikan terlebih dulu hasil investigasi itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu baru diumumkan secara terbuka kepada publik. Ombudsman mempunyai pendapat berbeda mengenai langkah itu. “Nantinya bisa muncul kecurigaan, diamankan, dan seterusnya,” ujar Budi. Karena itu, ia berharap Nuh segera mengemukakan temuan dari hasil investigasi UN. Ombudsman pun menjadwalkan pertemuan secara langsung dengan Nuh untuk mempertanyakan adanya penundaan pengumuman hasil investigasi itu.


OMBUSDMAN NTB: PUNGLI MASIH TERJADI DI SEKOLAH MATARAM Anataramataram.com Selasa 14 mei 2013 Mataram, 14/5 (Antara) - Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan, pungutan liar (pungli) masih terjadi di sejumlah sekolah di Kota Mataram, akibat lemahnya pengawasan. “Kami sudah menemui Sekda Kota Mataram dan mengemukakan masih terjadinya pungli di sejumlah sekolah itu,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, di Mataram, Selasa, usai menemui Sekda Kota Mataram H Makmur Said. Ia mengatakan, dalam pertemuan dengan Sekda Kota Mataram itu, Adhar meminta Pemerintah Kota Mataram bersikap lebih tegas terhadap pengelola sekolah yang masih berperilaku buruk, yakni melakukan pungutan liar terutama kepada siswa miskin. Beberapa hari lalu terungkap praktik pungutan liar di SMA Negeri 6 Mataram yang menimpa sejumlah siswa miskin pemegang kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Pemegang kartu jamkesmas merupakan warga miskin yang dibebaskan dari biaya pendidikan dan kesehatan. Praktik pungli di sekolah itu merupakan kejadian yang kesekian kalinya di Kota Mataram, yang masih saja berlanjut. Akhir 2012, Ombudsman Perwakilan NTB sebenarnya telah mengungkap praktik pungutan liar di SMK Negeri 3 Mataram, dan beberapa sekolah lain di Kota Mataram. Sanksi sudah diberikan kepada pimpinan SMK Negeri 3 Mat-

Dilarang Demo, Aktivis Laporkan Polda Papua ke Ombudsman Liputan6.com Selasa 14 mei 2013

aram, namun sanksi tersebut dikategorikan masih ringan yakni hanya berupa teguran. Karena itu, Adhar meminta Pemerintah Kota Mataram untuk lebih meningkatkan komitmennya dalam mengawasi sejumlah kepala sekolah yang berperilaku buruk, atau gemar melakukan pungutan. “Sikap Pemkot Mataram harus lebih jelas lagi. Mestinya kalau sudah berulangkali terjadi, mestinya diketahui bahwa ada yang tidak beres soal pengawasan. Kepala dinas Dikpora harus dipertanyakan kinerjanya,” ujarnya. Ombudsman Perwakilan NTB kemudian menyimpulkan bahwa, lemahnya sangsi atau hukuman yang dijatuhkan kepada oknum kepala sekolah yang gemar melakukan pungutan liar membuat efek jera tidak terjadi. Adhar juga menegaskan bahwa pihaknya mempertanyakan posisi komite sekolah di setiap sekolah dalam hal menjalankan fungsinya. “Dari banyak kasus yang saya lihat, komite sekolah lebih sering berposisi sebagai bemper oknum kepala sekolah untuk berbuat tidak benar,” ujarnya. Oleh sebab itu, Ombudsman NTB meminta peran komite sekolah ditinjau lagi keberadaannya. Selain itu, Ombudsman berharap setiap sekolah tidak melakukan aksi menahan ijasah siswa sebagai jaminan terhadap siswa yang dinilai belum menyelesaikan kewajiban membayar sejumlah biaya. “Ingat, sekolah pemerintah itu bukan lembaga yang berhak menyita atau menjadikan jaminan sertifikat dan ijasah siswa hanya karena belum menyelesaikan berbagai kewajiban. Jamin menjamin itu hanya ada di perbankan,” ujar Adhar. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan, terutama kasus pungutan liar di sekolah yang masih terus terjadi itu, Sekda Kota Mataram H Makmur Said, dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan tertutup dengan pihak Ombudsman Perwakilan NTB, dan Dikpora Kota Mataram, serta pihak-pihak terkait.

Selain itu, aparat kepolisian seperti Brimob, Dalmas Polresta dan Polda Papua juga melakukan pembubaran paksa terhadap aksi damai yang dilakukan Solidaritas Peduli Penegakan HAM (SPP HAM), pada 13 Mei 2013 di Jayapura, Papua. Akibatnya berujung pada penangkapan 4 orang peserta aksi dan penyiksaan seorang Mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Jayapura. “Kami datang ke sini dalam rangka mengadukan Kapolda Papua Kombes Pol Yakobus Marjuki yang tidak mau mengeluarkan izin terhadap gerakan sipil yang dilakukan teman-teman dan masyarakat di Papua. Paling tidak selama menjelang 1 Mei 2013,” ujar Kordinator Napas Zely Ariane kepada Liputan6.com di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Liputan6.com, Jakarta : Sejumlah aktivis asal Papua yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas) didampingi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Selasa (14/5/2013) mengadukan dugaan pelanggaran Kapolda Papua kepada Ombudsman. Pengaduan ini terkait pelarangan aksi damai pada 1 dan 13 Mei 2013 oleh Kapolda Papua.

Padahal, lanjut Zely, aksi damai SPP HAM ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas tewasnya 3 warga sipil di Aimas Kabupaten Sorong dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil di Sorong, Biak, Mimika dan Jayapura pada 30 April dan 1 Mei 2013. Menurut Zely, penolakan tersebut mengakibatkan setidaknya 32 orang ditahan sejak 2 Minggu belakangan. Mereka mayoritas dikenai pasal makar. Penolakan ini menurutnya tidak be-


ralasan, karena penyelenggaraan aksi melalui prosedur kepada pihak yang berwajib. “Menurut kami penolakan itu tidak beralasan. Misalnya karena oragnisasi itu tidak terdaftar di Kasbang. Sementara yang melakukan aksi-aksi ini bukan organisasi, tapi solidaritas atau komite aksi. Di manapun aksi seperti ini tidak masalah, asalkan sebelum aksi memberitahukan kepada kepolisian,” tegasnya. Patah Tangan Ia berharap ada tindak lanjut dari Ombudsman, minimal sorotan terhadap tindakan aparat terhadap pelarangan itu sendiri dan tindakan di lapangan. “Itu kita bawakan data-datanya, misalnya saat penangkapan itu terjadi pemukulan, kekerasan, ada yang patah tangan dan tindakan tak lazim lainya,” kata Agus. Sementara empat nama yang ditahan dan seorang yang disiksa antara lain Victor Yeimo (30) (penanggung jawab aksi),

Ombudsman Jatim Buka Pengaduan Pendaftaran Siswa Baru

padangekspres.co.id Selasa 18 juni 2013

Marthen Manggaprouw (30) (penanggung jawab aksi), Yongky Ulimpa (23) Mahasiswa Uncen (peserta aksi), Elly Kobak (17) (peserta aksi) dan Markus Giban Mahasiwa Uncen (19) yang dipukul dengan popor senjata dan patah tangan kiri sedang dirawat di rumah Sakit RSUD Abepura. Umumnya mereka dikenakan Pasal 106, 107, dan 110 KUHP, dengan alasan seperti pengibaran bendera. Namun, 32 orang ini semuanya tidak melakukan pengibaran bendera. “Sehingga soal pasal masih bisa diperdebatkan. Mereka sekarang ini terpisah di Lapas, jadi aneh, tidak didampingi pengacara, langsung ditangkap, langsung dimasukkan ke Lapas,” jelas Agus. Khusus untuk yang kasus di Sorong, lanjut dia, ada saksi seorang pendeta, yang melihat kejadian aksi ini langsung. Namun saksi tersebut ketakutan karena ada intimidasi dari kepolisian. Setelah melapor ke Ombudsman, rencananya mereka akan mengadukan hal serupa ke Kompolnas dan Komnas HAM.

Ketua ORI Jatim, Agus Widiyarta mengatakan, tahun ajaran 2012 - 2013 lalu banyak sekali sekolah yang tidak melakukan PPDB sesuai dengan prosedur. Modus yang dilakukan berupa penarikan uang gedung atau buku, padahal aturannya tidak ada ketentuan semacam itu sebagai syarat masuk sekolah. ‘’Kita akan fokus pada SMP dan SMA, di tingkatan tersebut sering terjadi pungli,’’ kata Agus, Senin (17/6). Agus menambahkan, pelanggaran lainnya yang dinilai rawan seperti penyelenggaran tes mandiri yang dilakukan oleh sekolah dengan alasan peningkatan kualitas peserta didik. Dalam oprasionalnya PPDB akan melakukan pengawasan dalam tiga hal yaitu, penerimaan laporan masyarakat dan menindaklanjuti, melakukan pengawasan langsung tanpa sepengetahuan sekolah dan juga pengamatan terhadap pemberitaan media. Selama beberapa hari sejak posko pengaduan PPDB dibuka, Ombudsman sudah menerima tujuh laporan dan hampir seluruhnya berasal dari Kota Surabaya. Namun untuk laporan pungli, ada di kawasan Mojokerto, Jatim.

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Ombudsman RI (ORI) Jawa Timur (Jatim) posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli) terhadap orang tua murid oleh pihak sekolah. Bila terdapat keluhan masyarakat, sekolah bersangkutan akan dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dikenakan sanksi administratif.

Ombudsman Pantau Penerimaan Murid Baru

beritalama.com Selasa 4 juni 2013 Banda Aceh - Sehubungan dengan masuknya tahun ajaran baru 2013/2014, seluruh sekolah di Aceh telah melakukan proses penerimaan murid baru. Untuk memastikan agar tidak terjadinya praktek maladministrasi (perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain-red) proses penerimaan tersebut,

Asisten Penyelesaian Pelaporan ORI, Nuryanto A Daim mengatakan, pihaknya masih berupaya menindaklanjuti laporan tersebut. Dia menambahkan, penarikan dana yang diminta oleh sebuah sekolah negeri di daerah itu sebesar Rp 1,8 hingga Rp 2,3 juta. ‘’Kami masih melakukan klarifikasi data lapangan,’’ kata Nuryanto.

Ombudsman RI Perwakilan Aceh (ORI Aceh) akan melakukan pemantauan dan siap menerima pengaduan masyarakat, (Selasa, 4/6/2013) “Kami ingin memastikan agar dalam proses penerimaan murid nantinya tidak ada lagi diskriminasi atau pungutan liar yang dilakukan oleh sekolah-sekolah terutama pada sekolahsekolah favorit. Pada prinsipnya, setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi,” ungkap Dr. Taqwaddin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Aceh.


Disamping itu, ORI Aceh juga berharap kepada wali murid dan masyarakat agar proaktif dan tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan maladministrasi pada proses penerimaan murid baru. Ombudsman juga menghimbau kepada komunitas dan organisasi sipil termasuk LSM yang peduli kepentingan publik untuk proaktif mengadvokasi para wali murid dan ikut memantau proses penerimaan murid baru. Hal tersebut penting dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mendorong transparansi dan meminimalisir tindakan maladministrasi disekolah-sekolah. Upaya pemantauan dan pengaduan ini dimaksudkan agar institusi pendidikan di Aceh

carut Marut UN, Siswa Bayar Rp 60.000 Demi Kunci Jawaban Berotasatu.com Rabu 8 mei 2013

Jakarta - Ombudsman menemukan fakta seputar kebocoran kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat tahun 2013 di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Temuan itu disertai dengan bukti kunci jawaban yang diperoleh siswa di sekolah tersebut. Menurut salah satu Komisioner Ombudsman, Budi Santoso, temuan tersebut berawal dari laporan masyarakat melalui pesan singkat perihal indikasi kejadian kebocoran kunci jawaban UN. Kemudian, ditindaklanjuti dan berhasil mendapatkan contoh kebocoran tersebut.

Ombudsman Temukan 7 Permasalahan UN SMA 2013

Liputan6.com Selasa 7 mei 2013

benar-benar menghasilkan para lulusan bermutu dan jujur. ORI Aceh terima pengaduan Jika wali murid atau masyarakat ingin melaporkan dugaan maladministrasi pada proses penerimaan murid baru bisa dengan cara datang langsung ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Jln. T. Langugop No. 17 Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh atau via telepon 0651 7557476 dan via Fax. (0651) 7557477. “Bisa juga via email [email protected], insya Allah setiap laporan akan segera ditindaklanjuti,” imbuh Taqwaddin didampingi asisten ORI, Ayu Parmawati Putri, M.Kn. (Sp) “Ditemukan kunci jawaban ada empat paket harganya Rp 15 juta. Jadi, akhirnya satu siswa membeli Rp 60.000 mendapat empat kunci jawaban mata pelajaran yang diujikan,” kata Budi, Selasa (7/5). Melihat kenyataan itu, Budi menduga ada oknum yang mengkoordinasi. Sehingga, akhirnya tiap siswa membeli kunci jawaban tersebut dengan harga Rp 60.000. “Berkaca dari kasus kebocoran di Surabaya, ternyata ada yang mengkoordinator kelas dan sekolah. Kasus itu sudah ditindaklanjuti oleh Polrestabes Surabaya,” ungkap Budi. Ketika dikonfirmasi, perihal kebocoran tersebut, guru di sekolah dimaksud menyangkal. Namun, siswa dari salah satu sekolah di Mojokerto tersebut membenarkan. Tetapi, para siswa tersebut belum berani memberi kesaksian seputar kebocoran tersebut. Dengan alasan, menunggu pengumuman hasil ujian dahulu. “Untuk yang di Mojokerto kita akan koordinasi dengan polres setempat. Tetapi, ketika kita minta siswa menjadi saksi, mereka minta waktu sampai diumumkan dulu hasil ujiannya,” ujar Budi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ombudsman, dalam satu kertas ukuran A4 terdapat 20 varian kunci jawaban. Mengingat, pemerintah membedakan soal menjadi 20 jenis. Untuk menentukan kunci jawaban, di atas setiap varian kunci jawaban dituliskan dua penggalan soal. Sehingga, siswa tinggal mencocokan dengan soal mereka untuk menentukan kunci jawaban yang mana yang akan digunakan.

nyelesaian Laporan/Pengaduan Budi Santoso di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2013). Budi menjelaskan, temuan pihaknya ini berdasarkan hasil laporan masyarakat yang kemudian ditelusuri dengan investigasi ke lapangan. Sedikitnya ada 7 temuan permasalahan dalam UN tingkat SMA dan sederajat tahun ini. Permasalahan itu di antaranya, keterlambatan pendistribusian naskah soal dan lembar jawaban sebesar 25,97%, kekurangan naskah soal dan lembar jawaban 18,18%, pungutan biaya 18,18%, kualitas kertas lembar jawaban yang rendah 16,88%, indikasi kebocoran soal atau kunci jawaban 9,74%, naskah soal dan lembar jawaban yang tertukar 6,49%, kardus naskah yang rusak disertai segel paket yang sudah terbuka 1,30%, dan lainlain 3,25%.

Liputan6.com, Jakarta : Penyelenggaran Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMA sederajat dinilai Ombudsman berjalan kacau. Sejumlah permasalahan ditemukan Ombudsman dalam penyelengaraan UN itu. “Kita menemukan beberapa permasalahan terkait UN SMA sederajat. Karena UN yang paling bermasalah adalah tingkat SMA dan sederajat,” kata Komisioner Ombudsman Bidang Pe-

Budi menerangkan, penemuan permasalahan itu terjadi di 154 sekolah di 7 provinsi seluruh Indonesia, yakni Jawa Barat, Jabodetabek, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. “Sejauh ini, temuan itu di 154 sekolah yang tersebar di 7 provinsi tadi,” ujar Budi.


Ombudsman Desak Mendikbud Buka Temuan Seputar UN Suara pembaruan Selasa, 7 mei 2013 [JAKARTA] Ombudsman mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh untuk membuka temuan seputar penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang telah diberikan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) kementerian tersebut. “Dalam rangka transparansi, lebih baik segera diumumkan. Kami mendesak Mendikbud membuka temuan dari Itjen karena Itjen sudah serahkan hasilnya ke Mendikbud,” kata salah satu komisioner Ombudsman, Budi Susanto, Selasa (7/5). Menurut Budi, jika tidak segera diumumkan, maka akan menimbulkan kecurigaan dalam rangka melindungi pihakpihak tertentu. Sehingga, Ombudsman mendesak untuk segera diumumkan.

Namun, Haryono menegaskan bahwa jajarannya tetap terus mengumpulkan informasi yang bisa didapat. Untuk mendalami, apakah benar telah terjadi penyimpangan dalam penyelenggaran UN. Seperti diketahui, Koordinator Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa proyek pengadaan soal UN tahun 2013 terindikasi korupsi. Pasalnya, proyek ini dikerjakan oleh perusahaan yang tidak mempunyai kompetensi dalam pengadaan dan pendistribusian soal UN, sehingga berdampak penundaan UN di 11 provinsi. “Analisisnya, PT Ghalia (pemenang tender) tidak punya kapasitas dalam mengerjakan proyek pengadaan soal UN,” kata Uchok.

“Jika tidak salah temuan itu ada di tiga titik. Di Kemdikbud, percetakan dan pelaksanaan,” ujar Budi.

Uchok mengatakan, PT Ghalia di tahun 2012 telah menjadi perusahaan sub-kontraktor pengadaan soal UN untuk satu daerah. Lantas di tahun 2013, PT Ghalia ikut enam paket pengadaan dan pendistribusian soal UN. Namun perusahaan tersebut hanya mendapatkan paket 4, yaitu pengadaan di 11 provinsi.

Sebelumnya Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Haryono Umar mengaku akan menindaklanjuti dugaan bahwa telah terjadi korupsi dalam penyelenggaraan UN tahun 2013.

Perusahaan lain, kata Uchok lagi, juga hanya mendapatkan satu paket. Sehubungan dengan itu, Uchok menduga telah terjadi pengaturan pemenang tender atau bagi-bagi pemenang tender dalam hal ini.

Hanya saja, menurut Haryono, pemeriksaan ataupun pendalaman baru bisa dilakukan setelah pelaksanaan UN berakhir. Sebab, sumber informasi, yaitu tim penyelenggara UN masih sibuk dilapangan.

“Jadi ini betul-betul arisan. Dibagi-bagi yang namanya pengadaan-pengadaan ke perusahaan-perusahaan, dan ini sudah diatur,” kata Uchok.

“Kita masih dalam proses mencari informasi. Tetapi, kita terkendala karena tim penyelenggara masih di lapangan. Padahal, mereka sumber informasinya. Diharapkan Minggu depan, tim sudah selesai sehingga permintaan keterangan bisa dilakukan,” kata Haryono ketika dihubungi, Sabtu (20/4).

Ombudsman Akan Panggil Mendikbud Terkait UN Suara pembaruan Selasa, 7 mei 2013 [JAKARTA] Ombudsman berencana kembali mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh untuk menjelaskan perihal permasalahan dalam penyelenggaran Ujian Nasional (UN) tahun 2013. Salah satu Komisioner Ombudsman, Budi Santoso mengatakan bahwa pemanggilan terhadap M Nuh akan dilakukan dua pekan mendatang, yaitu diperkirakan antara tanggal 20 Mei sampai 23 Mei. “Sebenarnya, kami sudah mengagendakan mengundang Mendikbud tanggal 15 Mei. Tetapi, kita dapat informasi dari staf sekretariat menteri, jika Mendikbud akan ke Malaysia tanggal 15 Mei. Sehingga, baru menjadwalkan untuk mengundang

Uchok juga mengungkap jika pemenangan sejumlah perusahaan tidak didasarkan oleh harga terendah. Menurutnya, para pemenang tender justru perusahaan yang menawarkan harga paling mahal. Padahal, ada beberapa perusahaan yang menawarkan harga rendah dan kapasitas baik.

lagi setelah tanggal 20 Mei,” kata Budi di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (7/5). Seperti diketahui, Ombudsman pernah mengundang Mendikbud untuk menjelaskan mengenai penundaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 tingkat SMA/MA/SMK di 11 provinsi, pada 18 April lalu. Tetapi, Mendikbud tidak memenuhi undangan tersebut. Budi mengungkapkan, Ombudsman cukup menyesalkan penundaan UN tingkat SMA/MA/SMK di 11 propinsi tersebut. Sehingga, perlu mendapat penjelasan dari penanggungjawabnya langsung pelaksanaan UN, Mendikbud. Ombudsman menganggap bahwa penundaan ini merupakan persoalan serius dengan pertimbangan akan jatuhnya mental siswa yang mengalami kekecewaan karena batal mengikuti Ujian Nasional pada hari ini.


Biaya Akta Lahir Tinggi, Tim Ombudsman Sidak ke PN Batam Selasa, 7 mei 2013 Batam, Radar Kepri-Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Pronvinsi Kepri, melakukan inspeksi mendadak (sidak) kekantor Pengadilan Negeri Batam, Senin (06/05). Sidak digelar terkait mahalnya biaya sidang perdata dan pembuatan akte kelahiran anak di kantor PN Batam. Sebagaimana diketahui, sebelumnya mencuat ke publik masyarakat Batam yang di ekspos media masa. Pengadilan Negeri Batam minta uang sebesar Rp 150 ribu untuk selembar akte lahir kepada orang tua anak yang mau di terbitkan akte lahirnya. Ketua Ombudsmen Kepulauan Riau, Yusron Roni melakukan sidak kekantor Pengadilan Negeri Batam didampingi dua orang anggotanya, Senin (06/05). Mareka disambut lansung oleh ketua Pengadilan Batam, Jack Johanis Octavianus SH MH diruangan rapatnya, didampingi beberapa orang anggotanya. Dalam rapat tertutup itu, tim Ombudsmen Propinsi mempertanyakan informasi tentang biaya pembuatan akte lahir di PN Batam mencapai Rp 150 ribu.”Karena, kalau memang benar hal itu. Tentu kasihan kita kepada masyarakat yang tidak mampu”jelasnya. Yusron Roni minta kepada Kepala Pengadilan Negeri Batam.”Lalau bisa instansi pengadilan ini, memberikan pelayan yang baik kepada instansi SKPD lain di pemerintahan. Karen pengadilan ini adalah lembaga yang sangat terhormat.”pintanya.

Ini masalah UN hasil investigasi Ombudsman RI Kontan.co.id Selasa 7mei 2013

Ketua Pengadilan Batam Jack Johanis Octavianus SH MH menyambut baik kedatangan ketau Ombudsman Provinsi Kepri.”Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak. Terkait hal adanya informasi tinggi biaya persidangan akte kelahiran anak di Pengadilan Negeri Batam itu. Mungkin itu bisa benar, bisa juga tidak. Namun kami tidak ada menerima pengaduan resmi.”katanya. Naman kedepan, kalau ada masyarakat Batam yang akan sidang akte kelahiran anaknya.”Ssilahkan saja sesuai dengan presedur yang telah ditentukan. Karena uang yang wajib di bayar oleh orang tua anak adalah uang PNBP sebesar Rp 5000 saja.”jelasnya. Adapun uang lain yang dipungut oleh Pengadilan di luar itu, sesuai dengan surat Keputusan kepala Pengadilan Nomor W4.U8/6298/HK.008/HK./XI/2012. Tentang perincian Panjar biaya pendataran perkara perdata. Tergantung wilayah tempat tinggal calon pemohon gugatan. Kalau wilayahnya di Rempang Galang, Belakang Padang. Tentu ongkos biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan juga tinggi karena jauh.”Sedangkan biaya untuk mengantarkan undangan panggilan itu di bebankan kepada pemohan jadi, melihat dimana tinggal si pemohon itu. Misalnya, kalau pemohon tinggal di Belakang Padang itu bervariasi, bisa Rp 175 Ribu.”ungkapnya. Kedepan akan terus, ketua PN Batam berjanji akan memperbakii kinerjanya.”Sekali lagi, kami cukup berterimakasih kepada Ombudsman Kepri yang telah hadir kepada pengadilan. Untuk me,berikan masukan kepada kami. Sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat Batam. Jangan memakai jasa orang lain kalau mengurus apapun di pengadilan.”harapnya. (taherman)

“Keterlambatan pendistribusian naskah soal UN menjadi persoalan yang paling sering muncul yaitu sekitar 25,97%,” kata Budi dalam keterangan persnya di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (7/5). Budi mengatakan, meski hanya melakukan pengecekan di tujuh wilayah di Indonesia, tetapi persoalan keterlambatan yang ditemuinya banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur sebesar 52,5%, Sulteng 32,5% dan Nusa Tenggara Barat 10%. Sayangnya, ia enggan untuk menjelaskan alasan keterlambatan tersebut. Menurutnya, dalam hal keterlambatan pihak percetakan tidak bisa langsung disalahkan begitu saja, karena memang ada beberapa persoalan awal dari pihak percetakan. “Contohnya PT Ghalia yang menangani 11 provinsi dipaksa menyelesaikan dalam waktu 25 hari padahal sudah meminta waktu selama 60 hari,” urainya.

JAKARTA. Ombudsman RI akhirnya merilis hasil temuannya terhadap pengaduan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA tahun 2013. Menurut komisioner ombudsman bidang penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat Budi Santosa, dari hasil pengecekan di 154 sekolah yang dilakukan, masalah yang ada didomininasi oleh persoalan keterlambatan pendistribusian naskah soal.

Kemudian persoalan paling banyak terjadi yaitu mengenai kekurangan soal dan pungutan biaya yang sama-sama berada di kisaran 18,18%. Kata Budi, meskipun sudah jelas dinyatakan biaya UN ditanggung negara tapi dalam pelaksanaanya ditemukan pungutan terhadap siswa yang disebut sebagai iuran gotong royong. Dia memberi contoh, di wilayah Jawa Barat ditemukan pungutan sebesar Rp 15 ribu untuk setiap siswanya.


Tak hanya itu, persoalan buruknya kualitas kertas soal dan lembar jawaban UN juga banyak ditemukan yaitu sekitar 16,88%. Budi mencontohkan lembar jawaban yang seharusnya memiliki berat 100 gram mengalami penyusutan hanya sekitar 50-60 gram. Kata dia, hal itu juga mempengaruhi kondisi mental siswa yang menjadi peserta UN. “Mereka takut kalau robek tidak bisa dipindai dan dinyatakan tidak sah,” imbuhnya. Lanjut Budi, ombudsman juga menemukan adanya indikasi kebocoran soal/kunci jawaban UN 2013 sebesar 9,74%, tertukarnya soal UN sebesar 6,49% hingga rusaknya kardus naskah dan paket soal UN sebesar 1,30%. Menurutnya dengan hasil temuan demikian, ia meminta agar Mendikbud M. Nuh segera mengumumkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim ins-

Ombudsman: UN SMA Terkacau di Jawa Barat Liputan6.com Selasa 7mei 2013 Liputan6.com, Jakarta : Ombudsman menemukan sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK/Madrasah Aliyah. Permasalahan itu terjadi di 154 sekolah yang ada di 7 provinsi, yakni Jawa Barat, Jabodetabek, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. Sejumlah permasalahan tersebut di antaranya, keterlambatan pendistribusian naskah soal dan lembar jawaban, kekurangan naskah soal dan lembar jawaban, pungutan biaya, kualitas kertas lembar jawaban yang rendah, indikasi kebocoran soal atau kunci jawaban, naskah soal dan lembar jawaban yang tertukar, kardus naskah yang rusak disertai segel paket yang sudah terbuka, dan lain-lain. Menurut Komisioner Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Budi Santoso, Provinsi Jawa Barat, merupakan yang paling banyak terjadinya permasalahan dalam penyelenggaran UN tingkat SMA dan sederajat. “Total ada 58 sekolah di Jawa Barat ditemukan beberapa permasalahan,” kata Budi di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2013).

pektorat jenderal Kemendibud. Kata dia, tak perlu menunggu dilaporkan ke Presiden hasil inspektorat tersebut dapat disampaikan ke publik. “Semakin cepat diumumkan akan semakin baik tapi kalau semakin lama akan menimbulkan kecurigaan ada sesuatu yang disembunyikan,” tegasnya. Seperti diketahui, pelaksanaan UN untuk SMA/MA/SMK di 11 provinsi sempat mengalami penundaan selama tiga hari dari hari yang telah dijadwalkan. Kesebelas provinsi yang terkena penundaan itu adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pihak Kemendikbud berasalan batalnya UN serentak itu terjadi karena ada perusahaan pencetak soal UN belum menyelesaikan pekerjaannya. adanya permasalahan UN. Yakni, indikasi kebocoran soal atau kunci jawaban di 3 sekolah, kekurangan naskah soal atau lembar jawaban di 3 sekolah, kualitas kertas naskah soal dan lembar jawaban di 3 sekolah, pungutan biaya di 3 sekolah, naskah soal dan lembar jawaban yang tertukar di 2 sekolah, serta permasalahn lain di 2 sekolah. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditemukan indikasi kebocoran soal atau kunci jawaban di 1 sekolah, kekurangan naskah soal atau lembar jawaban di 3 sekolah, dan keterlambatan pendistribusian di 4 sekolah. “Total ada 8 sekolah yang ditemukan adanya permasalahan UN,” ujar Budi. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan 31 permasalahan UN yang terdiri atas indikasi kebocoran soal atau kunci jawaban di 7 sekolah, kekurangan naskah soal atau lembar jawaban di 3 sekolah, dan keterlambatan pendistribusian di 21 sekolah. Kemudian, ada 11 sekolah di Riau yang ditemukan permasalahan UN. Di antaranya kekurangan naskah soal atau lembar jawaban di 5 sekolah, keterlambatan pendistribusian di 2 sekolah, naskah soal dan lembar jawaban yang tertukar di 3 sekolah, dan permasalahan lain di 1 sekolah. Di Jawa Timur terdapat 6 sekolah yang ditemukan adanya permasalahan UN. Yakni, indikasi kebocoran soal atau kunci jawaban di 3 sekolah, naskah soal dan lembar jawaban yang tertukar di 2 sekolah, dan permasalahan lain di 1 sekolah.

Di Jawa Barat, lanjut Budi, untuk permasalahan indikasi kebocoran soal atau kunci jawaban terjadi di 1 sekolah. Sedangkan permasalahan kekurangan naskah soal atau lembar jawaban terdapat di 6 sekolah, kualitas kertas naskah soal dan lembar jawaban ada di 23 sekolah, pungutan biaya ditemukan di 25 sekolah, serta di 3 sekolah ditemukan naskah soal dan lembar jawaban yang tertukar.

Sementara penyelenggaraan UN di Sulawesi Tengah ditemukan di 24 sekolah. Di antaranya kardus naskah soal dan lembar jawaban yang rusak dan sudah terbuka di 2 sekolah, kekurangan naskah soal atau lembar jawaban di 8 sekolah, keterlambatan pendistribusian di 13 sekolah, dan permasalahan lain di 1 sekolah.

Daerah Lain Untuk Jabodetabek, terdapat 16 sekolah yang ditemukan

“Jadi total ada 154 sekolah di 7 provinsi itu ditemukan permasalahan UN tingkat SMA dan Sederajat,” imbuh Budi.


Indonesia’s Ombudsman Seeks National Exam Answers

Jakarta globe Selasa 7 mei 2013 The national Ombudsman has urged Minister of Education and Culture Muhammad Nuh to reveal the findings of an internal investigation into recent problems with the administration of national examinations. “For the sake of transparency, it’s better to announce it. We urge the education and culture minister to disclose the findings made by the inspector general because he has submitted the report to the minister,” Budi Susanto, a commissioner at the Ombudsman’s office said on Tuesday. Budi said that without disclosing the outcome of the investigation, suspicions will arise and the ministry may be accused of seeking to protect vested interests. “If [I am] not mistaken, the findings [involve] three areas: the Education and Culture Ministry, the printing and the implementation,” Budi said. Exams last month were delayed by several days for senior students in 11 provinces after the papers were not printed and available on time. Previously,

Ombudsman: Siswa di Mojokerto Beli Kunci Jawaban UN Rp 15 Juta

Liputan6.com Selasa 7 mei 2013

Liputan6.com, Jakarta : Sejumlah permasalahan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK/Madrasah Aliyah 2013 ditemukan Ombudsman. Salah satu temuannya adalah kunci jawaban yang bocor. Permasalahan bocornya kunci jawaban itu ditemukan di 15 sekolah yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jabodetabek, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Budi Santoso mencontohkan, bocornya kunci jawaban terdapat di salah satu sekolah di Mojokerto, Jawa Timur. “Kami menerima laporan lewat pesan singkat terkait kebocoran jawaban di Jawa Timur, yakni di Mojokerto. Kemudian temanteman (Ombudsman) perwakilan Jawa Timur meluncur ke Mojokerto. Kami menemukan kunci jawaban itu benar adanya,” kata Budi di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2013). Temuan di Mojokerto, kata Budi, yakni para siswa di sekolah yang tidak disebutkan namanya itu membeli 4 paket kunci jawaban untuk 4 mata pelajaran UN. Mereka membeli 4 paket kunci jawaban itu seharga Rp 15 juta. “Kunci jawabannya ada 4 paket seharga 15 juta di Mojokerto itu,” ujar Budi. Dia menerangkan, para siswa itu kemudian berswadaya mengumpulkan uang, dengan biaya masing-masing Rp 60 ribu per siswa. Di mana hal tersebut diakui oleh siswa yang bersangkutan. “Setelah dikonfirmasi, mereka mengakui itu. Jadi, ada semacam koordinator kelas yang mengumpulkan uang, lalu diserahkan ke koordinator sekolah. Setelah terkumpul kemudian mereka membeli kunci jawaban dari seseorang,” ucapnya. Uniknya, masing-masing kunci jawaban itu juga terdiri atas semua varian untuk 20 varian naskah soal. Pada kunci jawa-

Education and Culture Ministry inspector general Haryono Umar said he would investigate allegations of graft in the implementation of the exams. Haryono said the investigation could only be conducted after the exams were over because key people involved in the fiasco were still busy. “We are in the process of compiling information. But there’s a problem because the team is still in the field, and they are sources of information. Hopefully they can be questioned next week,” Haryono said last week. The Ombudsman is hoping to meet with Nuh after May 20, when he returns from a trip to Malaysia, to discuss the national exam problems. The Ombudsman had previously invited Nuh to meet on April 18, but the minister did not show up.

ban itu juga terdapat klu, untuk menentukan kunci jawaban mana yang cocok untuk varian naskah soal yang dikerjakan siswa tersebut. “Masing-masing paket kunci jawaban, terdapat 20 varian jawaban untuk 20 varian naskah soal. Ada klunya di masing-masing paket itu,” beber dia. Klu pada kunci jawaban, misalnya untuk varian kunci jawaban Sosiologi 1, terdapat 2 anak kalimat bagian dari pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pada varian naskah soalnya. Begitu juga dengan varian kunci jawaban untuk Sosiologi 20. Sehingga siswa tinggal mencocokkan varian kunci jawaban dengan varian naskah yang dikerjakannya. Siswa sendiri setiap harinya mendapat kopian 1 paket kunci jawaban yang terdiri atas beberapa lembar berisi 20 varian kunci jawaban. Sebagai contoh, di kunci jawaban Sosiologi 20, ada anak kalimat bagian dari pertanyaan, ‘1. Perhatikan peristiwa berikut... , 2. Seorang kepala daerah...’. Begitu juga dengan varian-varian kunci jawaban lain, terdapat masing-masing 2 anak kalimat bagian pertanyaan. “Dengan klu petikan 2 anak kalimat bagian pertanyaan seperti itu, maka siswa akan dengan mudah menemukan varian kunci jawaban yang cocok dengan varian soal yang dikerjakannya. Jadi siswa sudah tahu, kunci jawaban untuk soal yang sedang dikerjakannya,” papar Budi. Mengenai temuan tersebut, lanjut Budi, Ombudsman langsung bergerak dengan berkoordinasi dengan polres setempat. Namun sayangnya, ketika para siswa itu diminta untuk menjadi saksi, mereka menolaknya saat itu. “Mereka bersedia jadi saksi tapi sampai hasil UN diumumkan. Takut kalau bersaksi sekarang, akan berpengaruh pada nilai UN mereka,” imbuh Budi. Budi mengungkakan, modus operandi kebocoran kunci jawaban seperti ini sudah pasti ditemukan di daerah-daerah lain. Akan tetapi, pihaknya hanya menemukan modus sedetil itu di daerah Mojokerto.“Di daerah lain, kita menemukan ada kebocoran juga, tapi modusnya tidak sedetil yang di Mojokerto ini, yakni kita sampai mendapatkan kopian varian kunci jawabannya,” pungkas Budi.


SOAL UN, OMBUDSMAN SEGERA PANGGIL MENDIKBUD Beritasatu.com Selasa 7 mei 2013 Jakarta - Ombudsman berencana kembali mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh. Undangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan kejelasan perihal permasalahan dalam penyelenggaran Ujian Nasional (UN) tahun 2013. Salah satu Komisioner Ombudsman, Budi Santoso mengatakan bahwa pemanggilan terhadap M Nuh akan dilakukan dua pekan mendatang, yaitu diperkirakan antara tanggal 20 Mei sampai 23 Mei. “Sebenarnya, kami sudah mengagendakan mengundang Mendikbud tanggal 15 Mei. Tetapi, kita dapat informasi dari staf sekretariat menteri, jika Mendikbud akan ke Malaysia tanggal 15 Mei. Sehingga, baru menjadwalkan untuk mengundang lagi setelah tanggal 20 Mei,” kata Budi di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (7/5). Seperti diketahui, Ombudsman pernah mengundang Mendikbud untuk menjelaskan mengenai penundaan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 tingkat SMA/MA/SMK di 11 provinsi, pada 18 April lalu. Tetapi, Mendikbud tidak memenuhi undangan tersebut. Budi mengungkapkan, Ombudsman cukup menyesalkan penundaan UN tingkat SMA/MA/SMK di 11 provinsi tersebut. Sehingga, perlu mendapat penjelasan dari penanggungjawabnya langsung pelaksanaan UN, Mendikbud. Ombudsman menganggap bahwa penundaan ini merupakan persoalan serius dengan pertimbangan akan jatuhnya mental siswa yang mengalami kekecewaan karena batal mengikuti Ujian Nasional pada hari ini.

UN Kacau, Ombudsman: Temuan Itjen, Pejabat Kemendikbud Terlibat Liputan6.com Selasa 7 mei 2013 Liputan6.com, Jakarta : Inspektur Jenderal Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud), menyatakan, Haryono Umar telah merampungkan investigasi terkait kekacauan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2013). Khususnya untuk tingkat SMA/SMK/Madrasah Aliyah. Menurut Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan, Budi Santoso, dari hasil investigasi yang dilakukan Haryono, ditemukan adanya indikasi pejabat-pejabat tinggi Kemendikbud yang ‘bermain’ dalam pelaksanaan UN tahun ini, 2013. “Temuan dari itjen (Inspekstorat Jenderal) itu, beberapa pejabat Kemendikbud itu terlibat,” kata Budi di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Timur, Selasa (7/5/2013). Dugaan keterlibatan beberapa pejabat Kemendikbud itu, kata Budi, disinyalir cenderung pada proses pelelangan tender pencetakan naskah soal dan lembar jawaban. Hal itu didasari dari temuan atas tipisnya kertas naskah soal dan lembar jawaban. “Kertasnya tipis. Di wilayah Indonesia Timur ditemukan juga keluhan yang sama. Saya tidak tahu bagaimana pas pengumuman lelang tender, apakah diberi tahu atau tidak spesifikasi kertas yang digunakan,” bebernya. Dijelaskan Budi, dirinya pernah bertemu dan berbicara dengan pemenang lelang tender pencetakan naskah soal dan lembar jawaban UN tahun lalu. Untuk tahun lalu digunakan kertas 90-100 gram. Sedangkan tahun ini digunakan kertas 50-60 gram. “Dia bilang dalam lelang itu sudah disebutkan spesifikasinya. Pas dibandingkan, kertas tahun ini lebih tipis dengan tahun lalu. Ini kan berarti ada pengurangan spesifikasi kertas, artinya ada pengurangan nilai cost yang dikeluarkan untuk ke percetakan,” tutur Budi.

Dalam pencetakan naskah soal dan lembar jawaban UN tahun ini, ada 6 perusahaan percetakan yang memenangkan tender. Yakni PT Gahlia Indonesia Printing yang menangani oplah pencetakan untuk Paket 3 di 11 provinsi dengan nilai tender sebesar Rp 22 miliar, PT Balebat Dedikasi Prima untuk Paket 1 di 4 provinsi dengan nilai Rp 12,9 miliar, PT Pura Barutama untuk Paket 2 di 4 provinsi dengan nilai Rp 14,5 miliar, PT Jasuindo Tiga Perkasa untuk Paket 4 di 5 provinsi dengan nilai Rp 13,7 miliar, PT Karsa Wira Utama untuk Paket 5 di 3 provinsi dengan nila Rp 16,3 miliar, dan PT Temprina Media Grafika untuk Paket 6 di 6 provinsi dengan nilai Rp 14,7 miliar. Lebih jauh Budi menjelaskan, jika memang ditemukan adanya indikasi ‘kongkalikong’ antara Balitbang Kemendikbud yang berwenang dalam proses pemenangan pelelangan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara, maka pihaknya akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusurinya. “Yang punya otoritas untuk kerugian negara itu KPK. Nanti kami minta KPK soal pelaksanaan tender itu,” ujarnya. Tak hanya itu, lanjut Budi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah bergerak untuk mengaudit proses pelaksanaan lelang tender tersebut. Baik sebelum maupun sesudah pelelangan itu. “Di BPK sedang jalan pengauditan itu. BPK anggap ini bukan audit reguler. Ini audit dengan tujuan tertentu, karena ini menyangkut kehebohan nasional,” kata dia. “Ombudsman sendiri lebih kepada mal administrasinya. Kalau ada, di level mana? Apakah di panitia lelang? Di Balitbang, pelaksanaan UN, atau di Menterinya,” tutup Budi.


Polisi Tak Seriusi Kasus Perbudakan, Kontras Lapor ke Ombudsman

Liputan6.com Senin,6 mei 2013

“Yuki punya cukup baik hubungan dengan Polsek dan Kepala Desa yang notabene adik ipar Yuki,” kata Koordinator Eksekutif Kontras Haris Azhar di Kantornya Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013). Selain itu, Yuki diketahui menggunakan anggota Brimob sebagai alat menakut-nakuti dan mengintimidasi para karyawan. Kedekatan itu juga dilihat dari seringnya mobil patroli Polsek Sepatan yang parkir disekitar pabrik. “Karyawan juga pernah melihat Yuki memberikan upeti pada anggota Polsek,” ucapnya. Menurut Haris, Polres Tigaraksa mengaku sudah beberapa kali menegur pemilik pabrik. Namun, terasa aneh jika tindakannya hanya berupa teguran. “Kenapa Polres Tigaraksa tidak melaporkan hal itu,” terangnya.

Liputan6.com, Jakarta : Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengancam akan melaporkan sederet aparat penegak hukum jika tidak serius dalam menangani kasus perbudakan buruh Pabrik Kuali di Tangerang. Hal itu merupakan kekhawatiran Kontras terhadap proses hukum sang bos pabrik Yuki Irawan yang dekat dengan aparat.

DANA PROYEK Ombudsman Sidik Dugaan Korupsi Rp 4 Miliar

Kompas Kamis 3 mei 2013

MAKASSAR, KOMPAS - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan paving block di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, senilai Rp 4 miliar. Kasus itu diduga melibatkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulsel Bakti Haruni. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Subhan, Rabu (1/5), mengemukakan, dugaan adanya penyimpangan proyek dilaporkan salah satu kontraktor, Suardi. Menurut Suardi, Dinas Tata Ruang dan Permukiman belum membayar proyek paving block yang berlangsung sejak Desember 2012.

Mendikbud Tolak Penuhi Panggilan Ombudsman Liputan6.com Kamis 2 mei 2013 Liputan6.com, Jakarta : Ombudsman, lembaga yang mengawasi pelayanan publik, berniat memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh terkait kisruh dalam ujian nasional. Namun, pihak yang dipanggil memastikan tidak akan memenuhi panggilan tersebut.

Komnas HAM yang harusnya menaungi dan menindaklanjuti laporan baru bergerak pada Minggu kemarin. “Kami juga menjaga adanya klaim fakta-fakta yang dilakukan Komnas HAM,” ucapnya. Untuk itu jika kasus ini tidak ditangani dengan baik, Kontras akan melaporkan para penyelenggara negara ke Ombudsman Indonesia. “Ini harus diperiksa, jika tidak Kontras akan melaporkan ke Ombudsman untuk memeriksa,” tandas Haris. Kasus ini bermula ketika Suardi diminta Bakti mengerjakan proyek di perumahan, seperti Puri Taman Sari, Mannuruki, dan Fajar Mas. Namun, kesepakatan itu tidak dituangkan lewat kontrak tertulis, tetapi hanya secara lisan. ”Waktu itu Suardi tetap menjalankan permintaan itu,” ujarnya. Proyek terbagi dalam 49 paket yang dikerjakan 16 kontraktor. Nilai proyek yang ditawarkan mulai dari Rp 45 juta hingga Rp 98 juta per paket, tergantung panjang jalan yang dipasangi paving block. Sayang, hingga proses pekerjaan Maret lalu, Dinas Tata Ruang dan Permukiman tak kunjung membayar uang proyek. Pemilik CV Mistang Jaya, salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, Sudarmin, akhirnya rugi hingga miliaran rupiah. Selain mengerjakan empat paket proyek Rp 400 juta, ia juga berutang saat membeli paving block yang dipasok ke seluruh kontraktor. Sesuai kesepakatan, penyediaan paving block menjadi tanggung jawab CV Mistang Jaya, yang juga memiliki usaha tersebut. Bakti Haruni yang diperiksa Ombudmans mengemukakan, dalam pemeriksaan 1,5 jam itu, diakui ia tak tahu-menahu soal proyek tersebut.

“Saya pastikan tidak hadir, karena tidak semua harus saya layani,” ujar Mendikbud M Nuh di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013). Untuk klarifikasi yang diminta Ombudsman, lanjut Nuh, itu bisa saja diwakili Wakil Mendikbud, Dirjen Kemendikbud, Kepala Biro Hukum, atau Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud. “Jadi tidak harus saya yang datang. Dan ini tidak


HARI BURUH 2013: Pegawai Djakarta Lloyd Belum Terima Gaji 25 Bulan Bisnis.com Rabu 1 mei 2013 BISNIS.COM, JAKARTA—Sejumlah pegawai PT Djakarta Lloyd Persero yang tergabung dalam Persatuan Pensiunan Pegawai Djakarta Lloyd (P3DL) menyatakan belum menerima uang pensiun selama 25 bulan. Mereka melaporkan tindakan mal-administrasi oleh manajemen badan usaha milik negara (BUMN) perkapalan tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia pada Hari Buruh Dunia. “Mereka akan datang pukul 11.00 WIB,” ujar Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman RI Budi Santoso, seperti dikutip dalam keterangan pers yang diterima Bisnis pada Rabu (1/5/2013). Menurut Budi, jumlah pegawai yang belum memeroleh hak pensiunnya mencapai 1.500 orang. P3DL mewakili mereka untuk mengadukan hal tersebut kepada lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Berdasarkan catata Bisnis, Djakarta Lloyd adalah salah satu dari 22 BUMN yang mencatatkan rugi pada 2011. BUMN yang digugat pailit ini tengah diupayakan untuk direstrukturisasi oleh Kementerian BUMN.

OMBUDSMAN DESAK MENTERI NUH USUT TEMUAN BPK Tempo.com Sabtu 29 juni 2013 TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Indonesia mendesak Menteri Pendidikan Mohammad Nuh menindaklanjuti laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut adanya indikasi kerugian negara pada pelaksanaan Ujian Nasional 2011/2012 dan 2012/2013. Koordinator Ombudsman Substansi Pendidikan, Budi Santoso, mengimbau Menteri Nuh memperlakukan laporan ini seperti laporan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait dugaan korupsi Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, beberapa waktu lalu. “Menteri Nuh harus memperlakukan laporan itu seperti temuantemuan sebelumnya,” kata Budi saat dihubungi, Sabtu, 29 Juni 2013. Budi menjelaskan terdapat pembagian tugas antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Indonesia mengenai pelanggaran dalam laporan tersebut. Pelanggaran itu, kata dia, diteruskan ke lembaga rasuah jika berkaitan dengan kerugian negara. Sedangkan maladministrasi dan penyimpangan prosedur diselesaikan oleh Ombudsman. “KPK urus kerugian negara, kami urus penyalahan prosedur,” kata dia. Ihwal maladministrasi, Budi mengakui lembaganya menerima banya laporan terit pelaksanaan Ujian Nasional pada dua tahun ajaran lalu. Pelanggaran terbanyak, kata Budi, terjadi pada penyimpangan prosedur pelaksanaan ujian dan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kerugian negara Rp 242 miliar dalam pelaksanaan ujian nasional beberapa waktu yang lalu. Potensi kerugian terungkap dalam laporan sementara hasil pemeriksaan BPK. Dalam dokumen terlihat pula potensi kerugian pada pembayaran enam paket pengadaan percetakan dan distribusi materi Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Menengah Atas 2011/2012. Sebanyak Rp 2,072 miliar berindikasi merugikan keuangan negara dan Rp 76,122 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

bisa dibilang mangkir,” ucapnya. Nuh menyarankan agar penyampaian terkait UN dapat diberikan oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud. “Lebih tepat kalau Humas,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Humas Kemendikbud, Ibnu Hamad, juga menegaskan tidak harus menteri yang turun tangan dalam memberikan klarifikasi. “Pemanggilan (oleh Ombuds-

man) bukan secara khusus untuk menteri, tetapi pihak yang mewakilkan,” terangnya. Pada 15 April , Ombudsman memanggil Mendikbud terkait kisruh UN. Nuh pun tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan harus memantau jalannya ujian. Ketidakhadiran itu membuat Ombudsman akan memanggil Nuh lagi. “Saya cek dulu apakah benar akan dipanggil lagi atau tidak,” ujar Ibnu Hamad.


Soal Pasar HWI, Pasar Jaya Diminta Tunggu Pertemuan dengan Jokowi Kompas.com Jumat 28 juni 2013

sebelumnya memang telah menyatakan siap menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah sewa kios Pasar HWI. “Pihak pengelola agar tidak melakukan kegiatan apa-apa, sampai ada keputusan dari Gubernur. Ombudsman sudah mengadakan diskusi dengan Gubernur, diharapkan sebelum Lebaran sudah bisa selesai,” ujar Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, di PD Pasar Jaya, di Pasar HWI Lindeteves, Jumat (28/6/2013). “14 hari dari hari ini, kita sudah harus mengundang pihakpihak yang terkait. Ombudsman mempunyai hak panggil paksa jika tiga kali panggilan tidak juga hadir. Ini berlaku juga untuk pihak penggugat,” tutur Danang. Permasalahan sewa kios HWI berawal dari Hak Guna Usaha (HGU) yang habis pada Desember 2012. Untuk HGU itu, pedagang Pasar HWI membayar Rp 5 juta untuk jangka waktu 20 tahun.

Parkir liar di jalan Blustru, di kawasan Jalan Hayam Wuruk, sampingbpertokoan Lindeteves, tampak memakan badan hingga tiga baris di kiri dan kanan jalan, Jakarta, Senin (13/5/2013). Parkir liar di kawasan Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada belum juga hilang, bahkan disejumlah gang atau jalan samping pertokoan jumlahnya meningkat. | KOMPAS/LASTI KURNIA JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI meminta PD Pasar Jaya berhenti menagih uang sewa kios kepada pedagang Pasar Hayam Wuruk Indah (HWI) Lindeteves hingga PD Pasar Jaya dan pedagang mendiskusikan masalah itu bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mediasi diperkirakan berlangsung paling lama 14 hari, sejak Jumat (28/6/2013) atau sejak Ombudsman mengirimkan surat undangan kepada Jokowi supaya hadir dalam pertemuan antara pedagang Pasar HWI dan PD Pasar Jaya. Jokowi sendiri

Pelayanan KRL Buruk, Segera Lapor ke Ombudsman RI Seruu.com Jumat 28 juni 2013 KBR68H, Jakarta - Kereta Rel Listrik (KRL) yang kini bernama KA Commuter Jabodetabek telah menjadi moda tranportasi massal bagi warga Jabodetabek sejak puluhan tahun. Sayangnya moda transportasi ini belum bisa melepas potret buramnya. Hal tersebut terjadi karena persoalan pengelolaaan KRL oleh PT KAI. Beberapa masalah terkait pengelolaan KRL di antaranya: keterlambatan, penghapusan KRL ekonomi dan kenaikan harga tiket, penggusuran pedagang di stasiun-stasiun yang dilewati KRL, dan lain-lain. Yang paling dirugikan dengan masalah tersebut tentu saja pengguna layanan dan para stakeholder yang bersentuhan dengan layanan KRL, termasuk para pedagang yang ada di beberapa stasiun. Padahal seperti yang tercantum dalam UU no. 25 tahun

Untuk HGU berikutnya, biaya sewa naik menjadi sebesar Rp 50 juta per meter persegi untuk jangka waktu 20 tahun. Biaya sewa memperhitungkan luas kios dan bisa diangsur 25 kali. Pedagang mengaku sangat keberatan dengan harga HGU baru dan sempat berdemonstrasi pada Desember 2012. “Kita mau bayar darimana. Sementara itu (perawatannya) saja masih berantakan. Kami tidak sanggup,” ujar seorang pedagang di Pasar HWI, Dani. Menanggapi hal tersebut, Asisten Manajer Usaha dan Pengembangan Pasar HWI Lindeteves, Subandi mengatakan bahwa kenaikan tersebut sudah memenuhi Perda No 3 Tahun 2009 tentang pengelolaan area pasar. “Perda itu mencakup wewenang pengelolaan, klasifikasi pasar dan termasuk sanksi bagi pedagang yang melanggar ketentuan,” terangnya.


2009 tentang Pelayanan Publik, unit layanan harus melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat dilibatkan sejak perencanaan, penyelenggaraan, hingga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu dengan terlibat dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik. Jika sebuah unit layanan telah memiliki Standar Pelayanan Publik, seharusnya kualitas pelayanan pun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketua Persatuan Pegiat Usaha Stasiun Se-Jabodetabek Sri Wahyuni mengatakan pelayanan KRL masih sama dengan dulu. Pelayanan buruk yang masih dialami diantaranya, penumpang berjubel, AC tidak dingin, sering terlambat. Kata dia, yang sudah mengalami perubahan adalah kondisi stasiun yang masih kumuh, karena puing-puing bekas pedagang stasiun yang digusur paksa belum dibersihkan. ” Malah tambah semrawut loh mas, kan sekarang pake eticketing itu gatenya kurang dan itu memperlambat arus orang untuk bertransaksi sedangkan antriannya, panjangnya lebih dari ular naga. Banyak penumpang yang marah. Bahkan ada alat e-ticketing yang rusak. Padahal baru beli yah,” ujar Sri Wahyuni saat menjadi narasumber di perbincangan Pilar Demokrasi. Sementara itu, pengguna setia kereta, KRL Mania pernah menyerahkan evaluasi fasilitas kereta pada Juni 2011 lalu. Juru Bicara KRL Mania Agam Fatchurrochman mengatakan dalam evaluasi tersebut pihaknya menyerahkan 25 butir evlaluasi. Namun, dari PT KAI tidak pernah menanggapi evaluasi standar pelayanan yang diberikan.

15 pengaduan diterima ombudsman Kompas Jumat 28 juni 2013 JATI, METRO-Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, telah menerima 15 pengaduan dari masyarakat terkait penerimaan siswa baru. Kebanyakan laporan yang masuk ke Ombudsman, terkait beratnya biaya masuk yang mesti keluarkan wali murid. ”Pengaduan yang masuk yaitu banyak melalui telepon, SMS dan ada juga dari pemberitaan di media. Kalau secara tertulis, belum ada yang berani,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yunafri, Kamis (27/6). Tidak hanya menerima laporan saja, Ombudsman juga turun ke sekolah-sekolah yang ada di Sumbar untuk melakukan monitoring terkait penerimaan siswa baru. Hasilnya, di salah satu SMA eks RSBI di Padang, Ombudsman menemukan pungutan mencapai Rp5 juta per siswa. ”Karena regulasinya tidak ada, dinamakan uang titipan. Ini jelas memberatkan masyarakat. Tidak kepada siswa baru saja, kepada siswa lama yang naik kelas, juga dikenakan uang pendaftaran. Kalau tidak bayar, dianggap mundur,” tegas Yunafri. Pungutan besar lainnya juga ditemukan di salah SMK neg-

Menurut Anggota Ombusdman RI Budi Santoso, penerapan standar pelayanan minimum kereta api sudah jelas diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan. Pada peraturan ini, mengatur tentang penyediaan informasi, penyejuk udara, fasilitas khusus untuk penyandang difable di stasiun dan KRL. Kata dia, jika memang pelayanan yang disediakan tidak sama dengan kondisi yang ada, maka masyarakat bisa melaporkan hal ini ke Ombusdman RI. Berdasarkan data dari forum KRL Mania yang diterima Ombusdman RI, pelayanan yang disediakan oleh PT KAI belum terselenggara dengan baik. Mulai dari penyediaan informasi yang kurang dan tempat ibadah yang belum layak. Mengenai pembongkaran kios-kios pedagang di stasiun KRL beberapa waktu lalu, Ketua Persatuan Pegiat Usaha Stasiun Se-Jabodetabek Sri Wahyuni mengatakan pernah diadakan pertemuan antara direksi PT KAI dan PT KCJ dengan para pedagang dan Ombusdman. Kata dia, dalam pertemuan PT KAI sempat membohongi Ombusdman dengan mengatakan tidak menarik iuran kepada para pedagang sejak 2011 lalu. Padahal menurut Sri Wahyuni, pihak stasiun masih menarik iuran hingga 2013. Program penggusuran yang dilakukan PT KAI pun tidak pernah disosialisasikan. Persatuan Pegiat Usaha Stasiun Se-Jabodetabek Sri Wahyuni mengatakan meski kios-kios pedagang sudah dibongkar. Namun, pihaknya masih berjuang membela hak-haknya.

eri dan SD unggulan di Kota Padang. Dari pantauan yang dilakukan Ombudsman ke sekolah-sekolah, adanya pungutan tersebut berdasarkan kesepatan bersama. ”Harusnya ada dasar hukumnya, saat ini di Padang, Perwako baru terkait hal ini kan belum ada,” terangnya. Yunafri berharap, sekolah bisa kembali ke fitrahnya, bahwa pendidikan bukan untuk orang berduit saja. Ombudsman ungkapnya, akan terus mengumpulkan bahan dan melakukan investigasi selama penerimaan siswa baru ini. ”Saat penerimaan siswa baru ini, banyak peluang besar untuk pihak-pihak tertentu untuk bermain. Seperti, kursi-kursi kosong di negeri yang bisa dijadikan peluang untuk jual beli kursi,” sebutnya. Bila investigas dan supervisi dari penerimaan siswa baru ini selesai, Ombudsman akan mengundang pelaku pengambil kebijakan. Seperti, gubernur, wali kota, kepala Dinas Pendidikan dan DPRD untuk menyampaikan hasil yang ditemukan. Selain itu, Ombudsman Perwakilan Sumbar juga akan melaporkan hasil investigasi ini ke tingkat nasional yaitu ke Ombudsman Pusat. Ombudsman sendiri telah membuka posko pengaduan sejak 10 Juni 2013. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mendapatkan perlakukan maladministratif dari pihak sekolah, berupa penyelewengan dalam proses penerimaan peserta didik.


Siswa Titipan tak Diterima, Anggota DPRD Marahi Kepsek

Tribunnews.com Kamis 27 juni 2013

baru pada taman kanak-kanak, raudhatul athfal, sekolah dasar, dan madrasah tahun pelajaran 2013/2014. “Ombudsman meminta Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung untuk meminta penjelasan atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum anggota DPRD tersebut. Ombudsman berharap ada perhatian khusus dari pimpinan dan BK DPRD Kota Bandung terhadap kode etik anggota dewan karena yang dilakukannya di luar kewenangan dan kapasitas sebagai anggota dewan dalam hal legislasi, budgeting, dan controlling,” kata Haneda. Haneda mengatakan, pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui tim pengawas agar memantau penyelenggaraan PPDB di sekolah-sekolah. Pasalnya, sekolah menjadi pihak yang harus dilindungi dari intervensi pejabat atau anggota DPRD, atau siapa pun.

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat menerima laporan masyarakat tentang seorang oknum anggota DPRD Kota Bandung yang mengintervensi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Anggota DPRD tersebut sempat memarahi Kepala SMA Negeri 20 lantaran calon peserta PPDB yang dititipkannya tidak diterima. “Berdasarkan informasi dari pelapor dan pihak sekolah, peristiwa itu terjadi pada 17 Juni lalu. Oknum anggota DPRD tersebut mendatangi SMAN 20 lalu berteriak dan memberikan ancaman yang ditujukan kepada Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Oknum tersebut datang untuk menitipkan salah seorang calon peserta didik baru di SMAN 20,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto, melalui rilis yang diterima Tribun, Rabu (26/6/2013).

“Kami juga berharap masyarakat ikut aktif mengawasi penyelenggaraan PPDB. Pelanggaran PPDB merupakan pelanggaran hukum, prosedur (administrasi), dan etika. Tidak boleh ada pembiaran atas tindakan oknum pejabat tertentu yang dapat menodai penyelenggaraan PPDB karena berpotensi merugikan masyarakat lainnya,” kata Haneda. Sebuah sumber Tribun juga membenarkan terjadinya praktik titip-menitip calon siswa ini. “Karena berdasarkan informasi dari lapangan banyak katebelece yang masuk ke sekolah atau ada orang tua yang mengaku saudara pejabat untuk menitip siswa ke sekolah,” kata sumber yang enggan disebut namanya itu.

Haneda menyebutkan, penyalahgunaan kewenangan seperti yang dilakukan oknum anggota DPRD tersebut bukan pertama kali terjadi. Tahun lalu beberapa oknum anggota DPRD Kota Bandung juga melakukan intervensi pada PPDB 2012/2013.

Secara terpisah, Koordinator Koalisi Pendidikan Jawa Barat, Iwan Hermawan, mengatakan, pihaknya jauh-jauh hari sudah mengingatkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang bisa terjadi pada PPDB, antara lain titip-menitip siswa. Karena itu, pihaknya juga sudah menginformasikan bila ada temuan terjadi pelanggaran termasuk titip-menitip siswa, silakan melapor ke posko pengaduan PPDB di Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebon Waru Utara No 1. Atau bisa melapor ke Sekretariat Koalisi Pendidikan Jawa Barat Jalan Kliningan III No 9.

Menurut Haneda, praktik titip-menitip calon peserta didik merupakan penyimpangan prosedur seperti diatur dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 422.1/3080-Disdik/2013 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik

“Bagi yang di kabupaten/kota lainnya, bisa juga lapor ke sekretariat koalisi pendidikan kabupaten/kota se-Jawa Barat,” katanya. Hingga semalam, pihak sekolah yang didatangi oknum anggota DPRD tersebut belum bisa dikonfirmasi.

Online Penerimaan Murid Baru Jebol

Lampost.com Kamis 27 juni 2013

BANDAR LAMPUNG (Lampost.Co): Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Reguler Tahun Ajaran 2013/2014 melalui sistem online jebol. Hal itu dialami beberapa sekolah di Bandar Lampung. Asisten Pengawasan Komisi Ombudsman Perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto mewakili Ketua Ombudsman Perwakilan Lampung Zulhelmi mengatakan Ombudsman Lampung telah menerima banyak pengaduan terkait tidak siapnya hajatan PPDB Tahun 2013/2014 ini. Salah satunya yang krusial ialah jalur PPDB Reguler melalui sistem online

yang jebol di salah satu SMA di Kota Bandar Lampung sampai saat ini Kamis(27-6).


“Laporan yang kami terima dari beberapa orang tua/wali murid mengeluhkan sistem online yang jebol akibatnya para calon siswa itu tidak dapat menerima sajian data-data siswa yang teregistrasi sudah mendaftar,” ujarnya. David mengatakan salah pengaduan yang kami terima dari Budi, salah satu orangtua/wali murid warga Imam Bonjol, Kemiling. Dia mengadukan masalah sistem registrasi online yang dialami anaknya ke Ombudsman Lampung. Anaknya yang berencana mendaftar ke SMAN 12 Kota Bandar Lampung menye-

Siswa Mampu Daftar Gunakan Surat Miskin

Radarlampung.co.id Kamis 27 juni 2013

BANDARLAMPUNG - Posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung mulai mendapat respons. Sejak 17 Juni hingga kemarin, terdapat dua laporan masuk ke lembaga di Jl. Way Ketibung No. 15, Pahoman, Bandarlampung, itu. Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Upi Fitriyanti menerangkan, dua laporan tersebut masuk dari warga Kota Bandarlampung dan Metro. Sayangnya, dia enggan merincikan laporan dimaksud. ’’Sekolahnya belum bisa kami publish. Sebab, saat ini sedang dalam tahapan monitoring,’’ urainya. Dua laporan memiliki latar belakang berbeda. Pertama, terkait persyaratan usia anak sekolah dasar di Bandarlampung. Kedua, penggunaan kuota untuk siswa miskin dan siswa inklusi di Metro. Menurutnya, usia untuk SD/MI telah diatur dalam peraturan bersama dengan menteri pendidikan nasional. Juga Menteri Agama Tahun 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Beasiswa Dipotong, Mahasiswa AMIKOM NTB Lapor Ombudsman

Portalkbr.com Jumat 19 juli 2013

KBR68H, Mataram - Dua orang mahasiswa Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIKOM) Mataram, hari ini (19/03) melaporkan direktur kampus tersebut terkait dengan tuduhan intimidasi serta pemotongan dana beasiswa ke Ombudsman Provinsi NTB. Satria Zulfikar, mahasiswa semester IV di kampus tersebut menuturkan, pemotongan dana beasiswa itu sebesar 10 persen dari angka Rp 410 sampai Rp 450 ribu per mahasiswa. Namun sebelum kasus itu ditindaklanjuti oleh Ombudsman, pihak kampus dikabarkan langsung mengembalikan uang beasiswa yang dipotong dari ratusan mahasiswa tersebut Sementara terkait dengan intimidasi pihak kampus bermula dari aksi un-

sali sistem online PPDB yang tidak siap. Akibatnya sampai saat ini anaknya tidak bisa mendaftar. “PPDB online rawan terjadinya transaksi jual kursi, sebab masyarakat banyak yang tidak tahu informasi pemutakhiran data peserta PPDB yang sudah masuk berapa. Hal ini harus dapat diketahui secara transparan setiap saat oleh publik, baik melalui media yang disampaikan panitia maupun di tempattempat PPDB berlangsung. Awasi juga persyaratan administrasi yang diterapkan oleh panitia PPDB,” kata dia. Pada Taman Kanak-kanak/Raudhaturl Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah. Pasal 5 (1) peraturan tersebut memaparkan persyaratan calon PPDB kelas satu SD/MI. Yakni berusia tujuh tahun sampai 12 tahun. Paling rendah, enam tahun dan yang berusia kurang dari enam tahun dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dan psikolog profesional. ’’Peraturan ini menjawab kegelisahan masyarakat tentang persyaratan usia sekolah. Jika ada yang sesuai, sudah melakukan maladministrasi pelayanan publik dalam PPDB,’’ ujarnya. Terkait laporan yang masuk dari Metro, ia menjelaskan, ada siswa dari orang tua calon siswa SMP yang mampu mendaftar menggunakan surat keterangan miskin. Selain itu, di kota itu juga terdapat siswa yang tidak kategori inklusi menggunakan keterangan dari sekolah terdahulu siswa tersebut kategori inklusi. Padahal, dia dalam kondisi normal. ’’Dua kasus tersebut saat ini secara fokus tengah kami dalami. Meski demikian, kami tetap menunggu laporan yang lain. Berapa pun, semaksimal mungkin kami turun untuk mendalaminya,’’ pungkasnya.

juk rasa mahasiswa guna mentuntut pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di AMIKOM Mataram. Namun direktur kampus itu diklaim melarang adanya BEM dan mengancam mahasiswa yang berunjuk rasa untuk dikeluarkan. Satria menuturkan, bentuk intimidasi yang dilakukan kampus yakni pemotongan nilai mata kuliah semester III dari 9 mata kuliah, hanya 2 mata kuliah yang diluluskan. Sementara 7 mata kuliah nilainya anjok. Sementara rekannya, Rio Rumandang Ahmadi mengaku sama sekali tidak lulus pada seluruh mata kuliah. Terkiat dengan hal itu Asisten Ombudsman Provinsi NTB M Rasyid Ridho mengatakan, pihaknya akan mempelajari serta menelaah laporan dari mahasiswa tersebut. Jika kasus ini masuk dalam wewenang Ombudsman NTB, akan segara ditindaklanjuti ke kampus bersangkutan.


Petani Mengadukan Pencemaran ke Ombudsman

Galamedia.com Sabtu 22 juni 2013

RANCAEKEK (GM) - Sejumlah petani korban pencemaran limbah cair industri tekstil di kawasan Rancaekek, Kab. Bandung dan Kab. Sumedang mengadukan nasibnya yang semakin memprihatinkan ke Ombudsman. Mereka mengadukan persoalan lingkungan itu setelah pemerintah terkait diduga tidak serius menangani pencemaran lingkungan. “Selain itu, sebagai bentuk kekecewaan para petani terhadap pemerintah yang tak kunjung menyelesaikan persoalan pencemaran lingkungan akibat limbah cair,” kata tokoh masyarakat sekaligus jajaran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kec. Rancaekek, Dedi Saepul Rohman, S.H. kepada “GM” di Desa Bojongloa, Kec. Rancaekek, Jumat (21/6). Menurut Dedi, pengaduan petani kepada Ombudsman itu sempat ditindaklanjuti lembaga tersebut. Bahkan pihak Ombudsman sempat melakukan survei lapangan didampingi sejumlah petani, di antaranya seorang petani Desa Sukamulya, H. Jana.

Kejati Serahkan Data SP3 22 Kasus Korupsi

Padang ekspres Selasa, 18 juni 2013

Padang, Padek—Desakan demi desakan dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga nonpemerintah terhadap tranparansi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 22 kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, akhirnya berbuah. Kejati Sumbar sudah menyerahkan berkas dan keterangan terkait 22 kasus tersebut kepada Ombudsman Perwakilan Sumbar. Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yunafri kepada Padang Ekspres tadi malam (17/6), mengatakan bahwa berkas dan keterangan tersebut diberikan Kejati Sumbar sepekan lalu. ”Saya lupa hari pastinya. Tapi kira-kira antara Senin hingga Rabu pekan lalu,” sebutnya saat dihubungi via ponsel. Dikatakannya, berdasarkan berkas dan keterangan SP3 22 kasus yang diberikan Kejati Sum-bar itu, sebagian besar kasus dihentikan dengan alasan tidak ada atau tidak cukup barang bukti. Namun, sebagian kasus juga ada dihentikan karena tidak terbukti merugikan negara. Lebih jauh dijelaskan Yunafri, berkas diberikan Kejati Sumbar tersebut dalam lembaran-lembaran berkolom-kolom. Misalnya, kolom satu adalah nomor, kolom dua adalah kasus, kolom tiga adalah keterangan yang telah dilakukan terhadap kasus yang ditangani. Lalu, kolom empat berisi tentang catatan-catang seperti tidak ditemukan barang bukti bukti atau tidak masuk dalam kasus korupsi. ”Jadi, dengan telah didapatnya berkas dan keterangan SP3 22 kasus korupsi itu oleh Ombudsman Perwakilan Sumbar,

“Pengaduan para petani kepada Ombudsman itu terkait kinerja pemerintah meliputi Kab. Bandung, Sumedang, dan Provinsi Jabar. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut atau tindakan terhadap penyelamatan lingkungan,” katanya. Dedi juga menduga dalam pencemaran limbah cair dari PT Kahatex dan perusahaan lainnya di Kab. Sumedang yang dibuang ke Kab. Bandung itu ada pembiaran. Menurut kader Partai Gerindra ini, pemerintah sepertinya tidak melakukan tindakan tegas. “Instansi terkait patut diduga turut serta dalam kerusakan lingkungan ini,” katanya. Melihat kondisi di lapangan, para petani melalui Ombudsman berharap instansi terkait berkomitmen dan ada ganti rugi bagi mereka yang sawahnya tidak bisa ditanami padi lagi. Ia juga menjelaskan, dari pengaduan para petani itu, sejumlah pihak sudah melayangkan surat kepada beberapa pihak yang berkewajiban menangani persoalan lingkungan. Surat disampaikan pada 10 Mei lalu.

kami akan memberikannya kepada masyarakat yang membutuhkan berkas tersebut. Silakan saja datang ke kantor,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Direktur LBH Padang Vino Oktavia mendapat kuasa dari tim 11 dan tokoh masyarakat Airbangis itu, mengaku belum mengetahui kalau kejati telah memberikan berkas dan keterangan SP3 22 kasus korupsi tersebut kepada Ombudsman. Bila itu benar, Vino menilai, Kejati Sumbar sudah melakukan diskriminasi. ”Pasalnya, ketika Ombudsman meminta diberikan, sementara ketika Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar memintak tidak diberi. Padahal, kita mempunyai hak sama berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi,” ungkapnya. Namun demikian, sambung Vino, mereka juga sudah melayangkan permintaan data terhadap SP3 22 kasus korupsi tersebut secara resmi ke Kejati, kemarin (17/6). Permintaan tersebut menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik. Dengan demikian, dia pun berharap, kejaksaan memberikan data-data tersebut. Seiring diberikannya berkas tersebut ke Ombudsman, menurut Vino, menunjukkan SP3 22 kasus itu bukanlah rahasia negara. ”Jadi, penolakan lalu menunjukkan bahwa hal tersebut adalah akalan-akalan kejaksaan saja. Nah, kita berharap kejaksaan bisa memberikannya me-lalui permintaan secara resmi ini. Kami juga akan melakukan upaya-upaya hukum,” tuturnya. Soal kenapa tidak meminta data dari Ombudsman? ”Kami akan meminta dulu secara hukum kepada kejaksaan. Dan tentu tidak ada alasan lagi kejaksaan tidak memberi. Terkait Ombudsman Perwakilan Sumbar, ya kami akan cobalah koordinasikan dulu, apakah itu da-tang lengkap atau sekadar pelepas tanya saja,” tukasnya.


Parents of child with hydrocephalus complain over neglect

Jakarta post Rabu 5 juni 2013

“My son was suffering from a high fever. I brought him to the NTB Hospital, on Monday, but he was just put in a patient ward. He was not given any medicines until this morning,” said Mardah. “Doctors told me ‘do not ever expect’ that my son could get well. And do not ever hope that my child would find his head becoming smaller so that he could go to school,” she said, adding that the doctors even told her to take her son back home. Mardah said Farizi, her fourth child from her marriage with Suhaili, 50, had suffered from hydrocephalus since he was three months old. While his body was very thin, Farizi’s head had continued to grow bigger. “My husband is only a paid farmer and sometimes he is paid to find grass for feeding cattle. We cannot afford to pay for medication for Farizi,” said Mardah.

Mardah, 45, a housewife from Tanjung Karang, Ampenan, Mataram, brought her son, Ahmad Al Farizi, 11, who was born with hydrocephalus, to complain at the West Nusa Tenggara (NTB) Ombudsman’s office in Mataram, NTB, on Wednesday, after being abandoned by a hospital.

LPA Mataram chairwoman, Sri Mawarni, said discriminative treatment by the NTB Hospital against the poor patient with hydrocephalus had violated the rights of children and was a violation against humanity.

Accompanied by officials from the Child Protection Foundation (LPA) Mataram, Mardah and her son complained about the way doctors in the NTB Hospital treated patients, in particular those from poor families.

“NTB Hospital has treated patient Farizi in line with procedure,” NTB Hospital deputy director Lalu Ahmadi told journalists after a meeting with the Ombudsman.

Ombudsman: Banyak Masyarakat Keluhkan Pelayanan Publik

kan pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Sumatera Utara, Dedy Irsan saat berkunjung ke kantor Harian MedanBisnis, Selasa (4/6).

Medan bisnis Rabu 5 juni 2013

AUDIENSI OMBUDSMAN Sejumlah perwakilan Ombudsman berdialog bersama Pemimpin Redaksi Harian MedanBisnis, Bersihar Lubis dan Wakil Pemimpin Redaksi, Sarsin Siregar, saat audiensi di kantor Harian Medanbisnis, Selasa, 4 Juni 2013. (medanbisnis/dedy rizky ginting) MedanBisnis—MedanBisnis. Masih banyak masyarakat mengeluhkan tentang pelayanan publik. Padahal masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan publik, baik dari berbagai instansi seperti BUMN, BUMD badan pemerintahan, kepolisian dan badan swasta serta perseorangan. “Setiap tahunnya pengaduan masyarakat tentang sulitnya mendapatkan pelayanan publik data dan informasi dari instansi pemerintahan selalu meningkat ke kami, hal ini menjadi perhatian kami untuk mengatasi permasalahan dari masyarakat tersebut untuk mencari jalan keluar untuk menindak intansi-intansi tersebut untuk senantiasa memberi-

Dedy di hadapan Pemred MedanBisnis Bersihar Lubis dan Wapemred Sarsin Siregar mengatakan, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan sebagainya, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD sesuai pasal 1 UU No 37 Tahun 2008. Sejak berdiri pada tanggal 1 Januari 2008 lalu ujar Dedy, pihaknya sudah beberapa kali menangani berbagai kasus pengaduan. Dan yang paling banyak diadukan masyarakat ujar dia ada 3 intansi di antaranya, pemerintahan kabupaten kota, intansi kepolisian dan juga Badan Pertahanan Nasional (BPN). “Untuk instansi pemerintahan seperti banyaknya keluhan masyarakat mendapatkan informasi, baik berat maupun


ringan seperti dalam kepengurusan KTP, untuk kepolisian banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan seperti pengaduan yang tidak ada kejelasan dan tidak ditanggapi serta banyaknya keluhan terhadap calo-calo seperti untuk mengurus SIM, STNK dan sebagainya. Sedangkan untuk BPN adanya kasus surat tanah palsu yang mereka duga BPN ikut terlibat, dan kami pernah membantu 45 kepala keluarga (KK) di sekitar Bandara Kualanamu terkait pembebasan lahan beberapa waktu lalu,” ujarnya. Untuk itu kata Dedy, pihaknya mengimbau kepada masyarakat Sumut yang selama ini mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik agar segera melapor ke Ombudsman, karena sebagai lembaga yang mempunyai wewenang berlebih, kebal hukum dan tidak dapat dipraperadilankan. Sudah menjadi tugas mereka untuk membantu masyarakat Sumut untuk mendapatkan haknya mendapatkan pelayanan publik.

Ada Pungutan Liar di Sekolah, Lapor ke Ombudsman Aceh! The golbe journal Selasa 4 juni 2013 Banda Aceh Kepala perwakilan Ombudsman RI (ORI) Provinsi Aceh, Dr Taqwadin menyebutkan pihaknya akan memantau setiap tahapan penerimaan murid baru. Hal itu dilakukannya untuk memastikan praktek diskriminasi dan mal praktek administrasi tidak terjadi. “Kami ingin memastikan agar dalam proses penerimaan murid nantinya tidak ada lagi diskriminasi atau pungutan liar yang dilakukan oleh sekolah-sekolah terutama pada sekolahsekolah favorit,” ungkap Taqwaddin Selasa (4/6/2013).

SK Tak Kunjung Turun, Puluhan CPNS Lapor Ombudsman Kompas.com Selasa 4 juni 2013 Puluhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Badung yang lolos seleksi tahun 2012 mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Bali, Selasa (4/6/2013), karena Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka tak kunjung turun sampai saat ini. Meski sudah dinyatakan lulus 6 bulan lalu sampai hari ini mereka belum menerima SK pengangkatan dan nomor induk pegawai. Informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Bali, tertundanya SK mereka karena berkaitan dengan kasus hukum penerimaan CPNS tahun lalu, yakni dugaan

Sementara itu Pemred MedanBisnis, Bersihar Lubis mengatakan Ombudsman sebagai lembaga yang mempunyai wewenang berlebih yang tidak bisa tersentuh hukum sekalipun, untuk terus menjalankan fungsinya dan tugasnya untuk membantu masyarakat terkait kesulitan mendapatkan informasi dari instansi-instansi pemerintahan di Sumut. “Sejauh ini peran Ombudsman masih banyak belum diketahui oleh masyarakat di Sumut, Ombudsman harus terus melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat juga media, hal ini sebagai pemberitahuan bahwa ada di Sumut lembaga yang bisa membantu mereka apabila kesulitan mendapatkan informasi dan pelayanan publik dari intansi-intansi tersebut dan mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari KKN,” pungkasnya.

Disamping itu, ORI Aceh juga berharap, seluruh elemen masyarakat dpat berpartisipasi aktif untuk melakukan pengawasan yang sama dan melaporkannya kepada pihak Taqwadin. Hal tersebut penting dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mendorong transparansi dan meminimalisir tindakan mal administrasi di sekolah-sekolah yang ada. “Upaya pemantauan dan pengaduan ini dimaksudkan agar institusi pendidikan di Aceh benar-benar menghasilkan para lulusan bermutu dan jujur,” tandasnya yang juga dosen di Unsyiah. “jadi silahkan laporkan jika ada temuan tertentu. InsyaAllah setiap laporan akan segera ditindaklanjuti,” imbuh Taqwaddin didampingi asisten ORI, Ayu Parmawati Putri.

korupsi dan pemalsuan dokumen yang melibatkan pejabat Badan Kepegawaian Daerah Badung. “Dari keterangan BKN yang dilaporkan para CPNS ini menyatakan bahwa prosesnya masih menunggu kasus hukum di Polda Bali karena masih proses penyidikan,” ujar Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widianti, di kantornya. Sementara untuk CPNS dari formasi guru, informasi terakhir dari BKN Regional Bali pemberkasan mereka sedang diurus. Hal itu berbeda dengan keterangan sebelumnya bahwa penerbitan SK sedang menunggu kepastian hukum. Atas laporan ini, Ombudsman Bali akan menelusuri penyebab tertundanya SK mereka. “Kami temukan dua penjelasan berbeda dari pihak BKN dan kita perlu telusuri itu,” kata Sri Widianti.


Pebisnis Fatmawati Bedah Amdal MRT Bersama Ombudsman RI Kompas cetak Jumat 14 juni 2013 JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta membedah dan memaparkan analisis mengenai dampak lingkungan proyek MRT kepada publik. Apalagi, pembangunan proyek ini segera dimulai. Pemaparan amdal bisa jadi awal dialog dengan warga secara lebih efektif. Budi Santoso dari Ombudsman Republik Indonesia, Kamis (13/6), mengatakan, pemaparan amdal itu akan membuktikan DKI mau berdialog terbuka dan menerima aspirasi warga. ”Amdal adalah dokumen publik, dan warga Jakarta yang terkait proyek itu berhak mengaksesnya. Namun, dokumen itu sangat sulit didapat. Setelah lebih dari enam bulan, sejak 2012 hingga awal 2013, akhirnya Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI mau memberikan kopi amdal MRT,” kata Budi. Ombudsman mempelajari dokumen tersebut bersama Masyarakat Peduli MRT yang terdiri dari warga Jalan Fatmawati dan Prapanca serta mereka yang berbisnis di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ribuan lembar amdal, yang paling lama tahun 1990-an dan revisi terakhir tahun 2010, banyak membahas tentang dampak positif dan negatif selama pra, pengerjaan proyek, dan pasca-pembangunan atau saat MRT beroperasi. Tertulis juga salah satu syarat utama pembangunan MRT, yaitu harus ada kepastian harga tiket terjangkau bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. MRT juga ditargetkan jadi moda angkutan massal yang mampu mengangkut orang dari kawasan padat di pinggiran, melewati pusat-pusat ekonomi,

Ombudsman Kal-Bar Buka Gerai Pengaduan di Kota Singkawang Ombudsman.go.id Kamis 13 juni 2013 SINGKAWANG -- Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat membuka Gerai Pengaduan Masyarakat di RSUD Dr. Abdul Aziz, Kota Singkawang, Rabu (12/6). Gerai ini mulai dibuka dan dapat diakses masyarakat dari tanggal 12 - 14 Juni 2013. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempermudah dan mendekatkan akses pengaduan masyarakat kota Singkawang dengan menggunakan sistem jemput bola . Langkah tersebut ditempuh karena selama ini di Kota Singkawang sangat jarang wadah formal bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan/laporan atas tindakan maladministrasi dari penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi Undang-Undang Ombudsman RI dan Undang-Undang Pelayanan Publik di Aula Kantor Pemerintah Kota Singkawang. Sisoalisasi itu juga turut dihadiri oleh Walikota beserta jajaran dan 97 SKPD terkait pelayanan. Dalam acara tersebut, Walikota Singkawang menyampaikan bahwa akan dibuka selebar-lebarnya saluran pengadu-

ada pusat hunian bagi kelas menengah ke bawah di sekitar stasiun, dan terjamin keamanannya. Namun, baru pada amdal tahun 2010 muncul rencana pembangunan MRT layang di Lebak Bulus-Bundaran HI. Latar belakang pemilihan MRT layang bukan bawah tanah tidak dijelaskan rinci. Di Kompas, Rabu (15/5), Dian Wiwekowati, Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan BPLHD Provinsi DKI, mengatakan, dokumen amdal MRT pernah direvisi dua kali. Revisi pertama tahun 2010 ketika terjadi perubahan rute dari Lebak Bulus-Dukuh Atas menjadi Lebak Bulus-Bundaran HI. Perubahan berikutnya terjadi tahun 2011 untuk rute Bundaran HI-Kampung Bandan yang sebelumnya Dukuh Atas-Kampung Bandan. Perubahan jarak rute memengaruhi dampak lingkungan tempat pengerjaan proyek. Karena itu, perlu ada perubahan amdal. Dokumen amdal kedaluwarsa jika selama tiga tahun berturut-turut tidak ada perkembangan proyek. Itu sebabnya, pelaksana proyek wajib memberitahukan perkembangan pelaksanaan proyek. Bentuk Pansus DPRD DKI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) MRT untuk merespons permintaan Gubernur terkait persetujuan Dewan atas perubahan komposisi pinjaman proyek. Namun, rapat pertama pansus MRT dan eksekutif pada 12 Juni batal karena pihak Pemprov DKI tidak hadir. ”Harus segera revisi perda supaya kami bisa jalan cepat tanpa melanggar peraturan. Kami harap Gubernur dan PT MRT gesit. Pansus akan memberikan persetujuan terkait revisi itu,” ujar Ketua Pansus MRT DPRD DKI Jakarta Triwisaksana.

an bagi masyarakat termasuk menyusun alur dan mekanisme penanganan dari pengaduan tersebut. Dengan hadirnya lembaga negara pengawas eksternal seperti Ombudsman RI, Walikota berharap agar pengawasan dari Ombudsman benar-benar membantu perbaikan pelayanan publik secara meluas dan menyeluruh khususnya di Kota Singkawang. Pada hari pertama penyelenggaraan gerai pengaduan di RSUD Dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat telah menerima total dua pengaduan, delapan konsultasi, dan 15 permintaan informasi tentang lembaga Ombudsman RI. Mengenai pengaduan yang diperoleh, Ombudsman menerima keluhan tentang sarana parasarana rumah sakit yang perlu dilengkapi serta letak loket Jamkesda yang tidak strategis dan menyulitkan bagi ibu hamil, lansia dan orang berkebutuhan khusus. Sedangkan untuk konsultasi laporan, beberapa masyarakat mengeluhkan tentang pelayanan di bidang perizinan, tata kota, pertanahan dan penegakkan hukum di Kota Singkawang. Untuk menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut, beberapa pengunjung gerai akan menyerahkan kronologis, data pendukung dan persyaratan formal pengaduan agar dapat ditindaklanjuti Ombudsman.


Ombudsman Pernah Panggil KPK Terkait Lambatnya Penanganan Kasus

Analisa Rabu 12 juni 2013

Medan, (Analisa). Anggota Ombudsman Bidang Tindak Pencegahan, Hendra Nurtjahyo mengatakan Ombudsman RI pernah memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait lambatnya penanganan kasus. Penanganan pengaduan yang lambat pernah terjadi di KPK, ada laporan masyarakat. Makanya, KPK kita panggil kenapa tidak dilanjuti?. Berbagai alasan pernah disampaikan KPK, seperti rahasia. Tapi, saat diselidiki ternyata KPK juga kekurangan SDM karena ribuan kasus yang masuk ke KPK minta ditangani, kata Hendra Nurtjahyo ketika menggelar temu pers dengan wartawan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Majapahit No 2 Medan, Selasa (11/6). Menurut Hendra, sikap KPK tidak menindaklanjuti laporan juga memotong hak keadilan masyarakat, makanya kita sarankan kepada KPK untuk mencari sistem verifikasi kasus agar semua kasus bisa ditangani khusus yang menjadi kewenangan KPK. Selain itu, Ombudsman juga menerima pengaduan tentang kepolisian, Komisi Yudisial (KY) dan lembaga lain. Saat ditanya soal sistem penerimaan siswa baru (PSB) yang akan digelar sekolah di Sumut dan selalu terjadi masalah? Hendra menceritakan Ombudsman RI juga pernah juga membuka posko pengaduan penerimaan siswa baru di Jakarta. Dari posko itu, katanya didapatkan sejumlah laporan pengaduan baik melalui website Ombudsman dan ditindaklanjuti dengan investigasi langsung ke beberapa sekolah yang diindikasi ada melakukan pelanggaran. Nah, kehadiran Ombudsman itu saja sudah mencegah dan bahkan ada sekolah yang melakukan pungli uangnya dikembalikan. Misalnya, uang kesehatan yang dikutip Rp300.000. Untuk apa uang itu dan akhirnya dikembalikan, katanya. Selain masalah PSB, Ombudsman juga telah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri khusus penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pengaduan dana bos cukup banyak, makanya kita membuat rekomendasi ke Komisi Informasi Publik (KIP). Hasilnya, ada keputusan KIP bahwa seluruh penyaluran dana bos harus dibuka ke publik dengan ditempel di papan pengumuman sekolah.

Bakal Jadi Target Sementara Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Sumut, Dedy Irsan mengatakan PSB di Sumut menjadi target investigasi Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Menyikapi PSB, Ombudsman RI Perwakilan Sumut akan membuka posko pengaduan PSB. Kepada masyarakat jika menemukan adanya pungutan liar (pungli) atau diskriminasi pada PSB pada semua tingkatan SD, SMP maupun SMA di Sumut maka masyarakat bisa melapor ke Ombudsman, katanya. Selain masalah pendidikan, Ombudsman juga akan melakukan investigasi terkait malpraktek administrasi yang dilakukan pejabat di Sumut. Soal malpraktek administrasi antara lain yang akan ditangani masalah dana bos yang diselewengkan dan masalah bantuan dana bagi hasil (DBH). Kita butuh data. Jika ada yang melapor. Ini juga akan kita tindaklanjuti, kata Dedy. Kasus yang Mengambang Wewenang Ombudsman RI ˜mencuri ™ perhatian masyarakat. Buktinya, sudah berani masyarakat melaporkan kasus yang mereka alami terkait malpraktek administrasi yang dilakukan pihak kepolisian khusus di Polsekta Medan Sunggal. Pelapor Eka Satpa Ginting (45) bersama istrinya Naomi (38) penduduk Jalan Binjai Km 10 Komplek Abd Hamid Nasution Medan melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait masalah penganiayaan yang tidak kunjung diselesaikan bahkan terkesan mengambang. Kepada asisten Ombudsman, Eka Satpa Ginting mengadu bahwa sejak Desember 2012 hingga Juni 2013 tertunda-tunda. Bahkan, dirinya sudah bolak balik ke Polsekta Medan Sunggal tapi kasusnya tidak kunjung selesai. Ironisnya meskipun surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) sudah dikeluarkan sejak 3 Januari pejabat yang ditunjuk terkesan memperlambat. Untuk itu, dia meminta bantuan ke Ombudsman agar permasalahan yang dihadapinya bisa diselesaikan secepatnya. Mendengar penjelasan pelapor, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Tetty Nuriani Silaen, SE meminta kepada pelapor untuk membuat kronologis kejadian. Selanjutnya, pihak Ombudsman akan segera meminta klarifikasi ke Polsekta Medan Sunggal dan jika perlu ombudsman akan melakukan investigasi atas kasus ini kenapa ditunda-tunda.

Keberatan dengan Pelayanan Publik, Mengadulah ke Ombudsman

Hendra mengakui sejauh ini keberadaan ombudsman masih sangat jauh dari perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu penyebabnya. Sehingga sosialisasi menjadi sangat minim dilakukan. Padahal, rekomendasi penyelesaian masalah pelayanan publik dari ombudsman bersifat wajib dilaksanakan.

Masyarakat yang memiliki masalah dalam hal pelayanan publik harus membiasakan diri menyampaikan pengaduan kepada ombudsman. Sebab, ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik hingga memberiksan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah.

“Undang-undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman menyatakan rekomendasi kami sifatnya wajib dilaksanakan,” sebutnya.

Medanbagus.com Selasa 11 juni 2013

“Jadi dalam berbagai hal pelayanan publik, silahkan mengadu kepada ombudsman,” kata Hendra Nur Cahyo, Kabid pencegahan Obmudsman Republik Indonesia (ORI) Pusat di Medan, Selasa (11/6/2013).

Pelayanan publik yang dimaksud oleh ombudsman yakni pelayanan publik oleh aparat pemerintahan, institusi penegakan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan swasta yang melayani publik seperti Rumah Sakit.


Polsek Sunggal Dilaporkan ke Ombudsman Sumut Medanbagus.com Selasa 11 juni 2013 Sepasang suami istri, Eka Sapta Ginting (45) dan Nomi (38), melaporkan Polsek Sunggal ke lembaga Ombudsman perwakilan Sumut di Jalan Majapahit Medan (11/6/2013). Pelaporan ini terkait buruknya pelayanan di Polsek tersebut. Dalam laporannya, warga Jalan Binjai Km 10 Komplek Abdul Hamid Nasution itu mengaku Polsek Sunggal tidak serius menangani pengdauan atas penganiyaan terhadap istrinya, Nomi. Pengaduan itu sudah mereka sampaikan setengah tahun lalu, persisnya Desember 2012. Namun sampai saat ini, pihak Polsek Sunggal belum juga memproses pengaduan tersebut. Bahkan belum menetapkan pelaku penganiayaan istrinya menjadi tersangka. “Saya sudah lebih dari 7 kali bulak balik ke Polsek Sunggal, tapi selalu tak mendapatkan jawaban atas pengaduan istri saya itu,” ujarnya. Dijelaskannya, kasus penganiayaan terhadap istrinya itu terjadi pada 13 Desember lalu oleh pengelola warnet yang menyewa rumah mertuanya di kawasan Kampung Lalang Medan. Saat itu mereka hendak mempertanyakan kelanjutan kontrak rumah yang sudah jatuh tempo pada September 2012. “Rumah mertua saya itu disewa selama lima tahun sejak 2007. Namun ketika kami mempertanyakannya, istri saya mendapat penganiayaan. Sepeda motor penyewa warnet itu sengaja me-

BPLHD “Dibersihkan”, Pejabat Terlibat Pungli Dapat Sanksi

Kompas Jumat 30 agustus 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah se-Jabodetabek akan dibersihkan dari praktik-praktik pungutan liar. Pemerintah provinsi dan kota akan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat yang terlibat pungli sebagaimana hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia. Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja, Kamis (29/8), mengatakan telah memutasi tiga pejabat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Bekasi yang terkait dugaan pemerasan terhadap pengusaha penghasil dan pengelola limbah logam. “Ketiga pejabat juga dalam pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bekasi,” kata Rohim. Ketiga pejabat ini dituduh melakukan pemerasan terhadap pengusaha dalam pengurusan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), dokumen upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), serta rekomendasi pembuangan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah bukan B3. Dari hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI), BPLHD Kabupaten Bekasi memungut hingga Rp 25 juta kepada pen-

nabrak pintu dan mengenai kepala istri saya,” jelas Eka. Atas perlakuan tersebut, Eka dan istrinya Nomi kemudian membuat pengaduan ke Polsek Sunggal pada (13/12/2012) disertai dengan visum dari RS Bina Kasih, Sunggal. Namun Eka mengaku, petugas juru periksa Polsek Sunggal tak serius menangani pengaduan tersebut. Bahkan pasal yang dikenakan ke pelaku juga hanya Pasal 252 (penganiyaan ringan-red). Kasusnya sampai saat ini juga masih P 19 alias belum dinyatakan lengkap. “Saya kira kami sudah lebih 7 kali datang ke Polsek Sunggal. Tapi tak mendapat pelayanan yang bagus. Ada saja alasan mereka yang terkesan menolak laporan saya. Padahal saya sudah datang dengan saksi dan buktibukti,” bebernya. “Bahkan saya disuruh untuk menfoto TKP dan tersangka. Ini kan mestinya tugas mereka (polisi),” tambahnya. Atas pengaduan itu, Asisten Ombudsman Sumut, Tetty Nuryani akan menindaklanjutinya. Menurut Tetty, jika laporan tersebut benar, Polsek Sunggal telah melakukan mala administrasi. “Kalau dari keterangannya, dalam hal ini Polsek Sunggal sudah melakukan penundaan berlapis. Itu mala praktik. Kita akan meminta klarifikasi ke Polsek Sunggal, kenapa laporan pengaduan itu sudah setengah tahun belum selesai juga,” ujar Tetty menjawab langkah Ombudsman. Sementara itu, Brigadir Lina Pohan sebagai juper dalam kasus ini enggan menjawab pertanyaan saat dikonfirmasi MedanBagus.Com. “Sebaiknya datang saja ke Polsek Medan Sunggal, gak enak wawancara per telepon,” sebutnya.

gusaha dalam pengurusan pelbagai dokumen tadi. Pungli juga terjadi di delapan BPLHD se-Jabodetabek. Sementara itu, Sekretaris Kota Bekasi Rayendra Sudarmadji mengaku belum mengetahui hasil investigasi ORI tersebut. Namun, dia memastikan, Pemerintah Kota Bekasi akan segera memanggil dan memeriksa pejabat terkait. Kepala BPLHD Tangsel Rahmat Salam membantah pihaknya melakukan pungli. “BPLHD Tangsel tidak memungut apa pun. Jadi, mustahil terjadi pungli,” kata Rahmat. Menurut Rahmat, BPLHD Tangsel menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik usaha untuk membuat dokumen lingkungan dan bekerja sama dengan konsultan bersertifikat yang mereka pilih sendiri. Turunkan pangkat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangat mengapresiasi langkah ORI ini. “Bagus, kan, kalau dilaporkan begini jadi pada takut,” ucapnya. Dia mengakui masih banyak praktik pungli yang terjadi di lembaga dan kantor pemerintahan di Jakarta karena prosedur yang berbelit. “Ke depan akan ada badan layanan terpadu satu pintu untuk mengurus berbagai perizinan. Jadi, pungli bisa ditekan,” ujar Basuki. Jika ada pejabat yang terbukti terlibat dalam pungli, Basuki berjanji akan memberi sanksi berat. “Laporkan saja. Nanti kami turunkan pangkat dia,” ucapnya.


Ombudsman Jabar Terima Laporan Tahanan Disiksa Polisi

kondisi penandatanganan yang dipaksakan. Dan paksaan itu melalui penyiksaan secara fisik yang diduga dilakukan anggota Polsekta Ujungberung,” ujarnya di Kantor Ombudsman Jawa Barat, jalan Kebon Waru Utara, Bandung.

Portalkbr.com Selasa 11 juni 2013

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto, menyebutkan korban menjadi bulan-bulanan tujuh anggota polisi Ujungberung, sejak sejak Maret sampai April.

KBR68H, Bandung - Ombudsman Jawa Barat menerima laporan aduan adanya dua tahanan disiksa polisi. Tahanan itu mendapat siksaan saat diinterogasi di kantor polisi Ujungberung. Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto, penyiksaan itu dilakukan karena keduanya tidak mengakui kejahatan yang dilakukannya.

Haneda mengatakan selain adanya praktik penyiksaan, salah seorang tahanan tidak diberikan surat penangkapan dan penahanan resmi. Ombudsman Jawa Barat menyatakan, kepolisian tidak serius dalam meningkatkan profesionalisme di bidang hukum.

“Bahwa BAP yang ditandatangani oleh mereka itu dalam

Warga minta Ombudsman RI mediasi soal pembebasan jalan

Pertemuan itu dilaksanakan dalam upaya menengahi perselisihan paham berkaitan dengan pembebasan lahan di area yang akan dijadikan jalan tol yang menghubungkan Cinere dan Jagorawi.

Sindonews.com Rabu 5 juni 2013

Pada kesempatan itu, Ketua TPT, Sugandhi, mengaku optimis bahwa perselisihan itu akan selesai dalam waktu dekat mengingat sudah ada posko yang didirikan untuk menampung aspirasi dan tempat bertanya bagi warga yang hendak menanyakan proses pembebasan lahan.

Sindonews.com – Seorang warga Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Depok bernama Syamsuddin mendatangi lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI. Dia menyerahkan surat permintaan mediasi terkait kompensasi pembebasan tanah untuk tol. Surat yang dikirimkan secara langsung pukul 14.00 WIB itu merupakan tindak lanjut dari perselisihan paham yang tengah terjadi terkait kompensasi harga tanah yang akan dibangun Tol Cinere – Jagorawi (Cijago). Dalam penyampaiannya, Syamsuddin menyatakan ketidakpuasannya akan penjelasan dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Tim Pengadaan Tanah (TPT) berkenaan dengan penetapan zonasi lahan dan harga yang diberikan. Dia bersikukuh ada sejumlah hal yang masih memerlukan penjernihan terkait hal itu. “Untuk itulah saya mewakili beberapa warga lain datang ke Kantor Ombudsman RI untuk memohon lembaga negara ini melakukan mediasi antara warga dengan pemerintah,” jelas Syamsuddin saat memberikan surat permintaan mediasi kepada asisten Ombudsman RI, Nugroho Eko Martono dan Syahrul, dalam rilis kepada wartawan, Rabu (05/06/2013). Menanggapi permintaan tersebut, Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo, menyatakan pihaknya belum bisa menjawab secara langsung permohonan tersebut. Surat itu akan dibicarakan dahulu dalam tim penyelesaian laporan untuk kemudian diperoleh langkah yang harus diambil lembaga yang mengawasi perilaku maladministratif ini. “Kita pelajari dan diskusikan dulu dalam tim,” papar Hendra. Sebelumnya pada Senin 27 Mei 2013 lalu, Ombudsman RI menerima kedatangan TPT Tol Cijago di Gedung Ombudsman RI, Kuningan.

“Semoga saja pendirian posko ini menjadi solusi yang terbaik, tak ada penawaran harga lagi, penentuan harga disesuaikan dengan zonasi,” papar Sugandhi. Posko Tol Cijago di Kelurahan Kukusan, Beji menampung seluruh aspirasi dan keluhan warga untuk menyampaikan persoalan pembebasan lahan terkait pembangunan tol Cijago seksi II - III. Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dari Pemerintah Kota Dudi Miradz mengatakan posko tersebut sejauh ini efektif bagi warga. Sedikitnya terdapat enam zona yang dibagi dalam pembebasan lahan. Yakni zona I (tanah di tepi Jalan Kukusan/Jalan KH Usman/Jalan Palakali), zona II (tanah di tepi Jalan Mandor Sanim dan Mandor Basyir), zona III (tanah di tepi Jalan Ahmad Dahlan 3 dan 4, Jalan Juragan Boton/ Jalan Gapura), zona IV (tanah di tepi Jalan Joglo), zona V (tanah di dalam/gang/ melintasi bidang lain yang selama ini bagian dari jalan), zona 6 (tanah persawahan/empang). Zona I (penawaran pertama Rp 3.690.000 dan penawaran kedua Rp 4.850.000), zona II (penawaran pertama Rp 2.750.000 dan penawaran kedua Rp 3.330.000), zona III (penawaran pertama Rp 2.770.000 dan penawaran kedua Rp 3.110.000), zona IV (penawaran pertama Rp 1.900.000 dan penawaran kedua Rp 2.370.000), zona V (penawaran pertama Rp 1.700.000 dan penawaran kedua Rp 2.200.000), zona VI (penawaran pertama Rp 730.000 dan penawaran kedua Rp 910.000).


ADA KECURANGAN PENERIMAAN SISWA BARU DI BANDUNG Tempo.com Rabu 31 juli 2013 TEMPO.CO, Bandung - Ombudsman Perwakilan Provinsi Jawa Barat melakukan investigasi ke 17 sekolah negeri di Kota Bandung, pekan lalu. Investigasi itu terkait laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan dan penyimpangan prosedur dalam penerimaan siswa baru. Hasil temuan Ombudsman cukup banyak, seperti kelas khusus untuk siswa titipan dari pejabat dan tanpa seleksi, laporan ganda, serta penyembunyian informasi daya tampung sekolah. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto, mengatakan investigasi dilakukan di tujuh SMA, lima SMK, dan lima SMP sejak Senin hingga Jumat, 22-26 Juli 2013. “Fokus investigasi pada laporan overkuota siswa baru, kami temui kepala sekolah dan panitia pendaftaran,” kata Haneda, Senin, 29 Juli 2013. Soal nama sekolah yang disambangi Ombudsman, Haneda merahasiakannya. “Atas pemintaan kepala sekolah.” Dari pelbagai sekolah itu, Ombudsman menemukan banyak siswa baru yang lolos tanpa seleksi. Beberapa dari mereka merupakan siswa titipan pejabat serta organisasi masyarakat. Sedangkan sejumlah bukti surat pengantar para siswa titipan bertanda tangan pejabat Kota Bandung, seperti wali kota dan

Ombudsman Rilis 50 Sekolah Pungli Fajar.co.id Selasa 30 juli 2013

wakil wali kota, inspektorat, serta politikus. “Kami belum pastikan tanda tangan surat itu asli, tapi kepala sekolah percaya dan terpaksa menerima,” ujarnya. “Kepala sekolah juga mengaku diintimidasi oleh pejabat serta calo.” Jumlah siswa titipan di tiap sekolah tidak sama, namun ada yang mencapai 20 murid. Ada juga sekolah yang menyembunyikan kuota tiga rombongan belajar untuk 108 siswa. Jatah itu diisi untuk anak tentara, guru, siswa titipan, serta murid pindahan dari sekolah lain. “Dugaan kami, proses mutasi siswa ini tidak gratis, dan itu cara paling aman untuk menambah pendapatan oknum,” kata dia. Haneda menduga penyebab kekacauan dan kecurangan penerimaan siswa baru terjadi karena adanya jalur prestasi pada pendaftaran non-akademik. Dan semua sekolah yang didatangi Ombudsman menyatakan keberatan dengan jalur prestasi. Sebab, potensi penyimpangannya sangat terbuka. “Kami menyimpulkan pendaftaran siswa baru di Bandung sangat rawan penyimpangan oleh semua pihak hingga diskriminasi siswa,” ujar Haneda. Laporan masalah ini telah dikirim ke Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dan Haneda mempersilakan Dinas menindaklanjuti hasil laporan itu. Sementara Ombudsman akan memonitor tindakan yang dilakukan Dinas Pendidikan. “Tahun lalu laporan kasus serupa tidak ditangani dengan baik oleh Dinas sehingga tahun ini kembali terulang.”

Atas banyaknya laporan pungli di Makassar ini, Ombudsman menegaskan kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar gagal dalam proses pengawasan dan pengawalan ke tingkat sekolah. “Kita nilai Disdik kota gagal melakukan pengawasan soal pungli. Bayangkan, bertahun-tahun hal keliru ini terjadi. Karena keseringan seolah dianggap hal ini legal lagi,” kata Kepala ORI Perwakilan Sulsel, Subhan, Senin 29 Juli. Soal larangan pungutan ini, Ombudsman merujuk pada PP RI No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 181 secara jelas melarang adanya penjualan buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan, pakaian seragam, dan item lainnya. Sementara pasal 198 berkaitan dengan larangan Komite Sekolah melakukan pemungutan biaya bimbingan belajar atau les serta melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung.

MAKASSAR, FAJAR -- Siang kemarin, Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Sulsel secara resmi merilis daftar puluhan sekolah yang diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Daftar sekolah itu masuk dalam bentuk pengaduan via telepon maupun SMS, laporan langsung orang tua siswa, hingga temuan Ombudsman sendiri di lapangan.

Menurutnya, alasan komite membenarkan melibatkan masyarakat dalam proses pembiayaan pendidikan seusai UU No 20 harusnya tidak dikhususkan ke orang tua siswa yang baru mendaftar. Apalagi digiring dalam satu pertemuan yang mengesankan disepakati semua orang tua siswa. “Kalau itu dilakukan oleh alumni yang sudah selesai dan tidak ada kaitan anaknya di dalam, itu sah-sah saja. Tapi kalau anaknya mendaftar lalu menyumbang, jelas itu keterpaksaan,” bebernya.

Jumlahnya di atas 50 dan diyakini lebih dari angka yang mereka rilis siang kemarin. Dari laporan itu, sebahagian besar merupakan pengaduan dari sekolah di Makassar, baik tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat. Bentuknya pun dengan memanfaatkan keberadaan komite sekolah yang menjadi perpanjangan tangan Kepala Sekolah (Kasek) dalam melakukan pungutan pembangunan.

Dukungan sama disampaikan Sekretaris Disdik Sulsel, Syamsuddin Toba yang hadir dalam pemaparan siang kemarin. Menurutnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo juga mengatakan kekecewaan banyaknya laporan pungli di sekolahsekolah. Ia berharap itu dihentikan sebab Pemprov telah membiayai melalui sharing dana pendidikan gratis. Termasuk


pemberian anggaran pembangunan Rp1 juta per siswa setiap tahun untuk SMA sederajat di Sulsel. “Pak Gubernur bahkan tegas meminta Kejaksaan dan Kapolda bersikap bila ada pungutan dalam program pendidikan gratis ini,” katanya. Kabid Pendidikan Dasar Disdik Makassar, Nurdin Rasyid dalam pertemuan itu mengatakan Disdik Makassar terus melakukan evaluasi dalam setiap PPDB. Dalam setiap laporan pungli yang bisa dibuktikan, Disdik menurutnya akan

menjatuhkan sanksi bagi oknum kepala sekolah yang bermain. Namun ia bersikeras bahwa pungutan yang disepakati melalui rapat komite, bukan hal yang mesti disalahkan. “Sudah ada edaran pak Kadis soal larangan pungutan ini. Sanksi bisa diberikan seperti penurunan pangkat atau mutasi ke daerah yang jauh,” katanya.

Ombudsman Investigasi Sekolah di Sulawesi Selatan

Kalapas Tanjung Gusta dicopot

Kompas Selasa 30 juli 2013

Medanbisnisdaily.com Jumat 26 juli 2013

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menerima 32 aduan pungutan liar di beberapa sekolah dalam penerimaan peserta didik baru 2013/2014. Saat ini, proses investigasi sedang berjalan. Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Subhan, pengaduan yang diterima bervariasi, mulai dari penjualan map, seragam sekolah baru, buku, hingga permintaan uang sumbangan pembangunan sekolah melalui komite sekolah.

JAKARTA - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara yakni Muji Raharjo dicopot.

Ombudsman: Disdik Gagal Tertibkan Pungli Fajar.co.id Senin 29 juli 2013

“Jadi telah kami lakukan tindakan sementara kami lakukan pencopotan sambil melakukan penyelidikan dan manakala indikasi layak untuk diproses melalui proses hukum tentunya akan kita lakukan,” jelas Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin di sela-sela sidang paripurna Kabinet di kantor Kepresidenan Jakarta, hari ini. Dia mengatakan, pencopotan kalapas ini resmi dilakukan hari ini juga. Pencopotan ini terkait insiden di lapas pada 12 Juli 2013 yang mengakibatkan kerusuhan, kaburnya sekitar 212 narapidana dan tewasnya lima orang napi. “Sudah langsung diganti pada hari ini. Plt nya Plt Ali Syahbana,” jelas Amir. Selain itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menyatakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Cipinang, Thurman Hutapea juga sudah resmi dicopot dari jabatannya. Pencopotan Thurman menyusul terbongkarnya ruang khusus yang diberikan untuk bandar narkotika Freddy Budiman dan kekasihnya, Vanny Rossyane. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga akan mendorong Thurman segera dipidanakan. “Karena itu, per hari ini Kalapas Narkotika Cipinang kami copot. Jika terbukti, kami akan laporkan dan dorong proses pidananya,” kata Denny Indrayana yang dihubungi wartawan, hari ini.

MAKASSAR, FAJAR -- Komisi Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Sulsel, secara resmi merilis daftar puluhan sekolah yang diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, Senin 29 Juli. Jumlahnya diatas 50 dan diyakini lebih dari angka yang mereka rilis siang kemarin. Dari laporan itu, sebahagian besar merupakan pengaduan dari sekolah di Makassar, baik tingkat SD, SMP maupun SMA sederajat. “Atas banyaknya aduan ini, kita nilai disdik kota gagal melakukan pengawasan soal pungli. Bayangkan, bertahun-tahun hal keliru ini terjadi. Karena keseringan seolah dianggap hal legal lagi,” kata Kepala ORI Perwakilan Sulsel, Subhan, Senin 29 Juli.

Denny menjelaskan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham langsung diterjunkan setelah mendapat laporan Thurman memberikan fasilitas khusus kepada Freddy dan Vanny. Tim Itjen Kemenkumham langsung memeriksa tempattempat yang dicurigai sebagai ruangan khusus tersebut. Dari hasil pemeriksaan, Denny mengatakan kuat dugaan Thurman terindikasi menyalahgunakan kewenangan. Karenanya, kata Denny, pihaknya tidak akan memberikan toleransi apapun bagi Thurman. Selain Thurman, tim Itjen Kemenkumham juga memeriksa seluruh petugas di Lapas Narkotika Cipinang. Siapapun yang terlibat, ia tidak akan segan memberikan sanksinya. “Pak Menteri bahkan memerintahkan untuk tidak tanggung-tanggung (dalam memberikan sanksi), selain hukuman disiplin. Pak Menteri dan saya sangat kecewa. Kami selalu ulangi untuk jangan melakukan kesalahan,” tegasnya.


Pungutan di Sekolah Merata

Kompas Jumat 26 juli 2013

Penelusuran tim Ombudsman RI menunjukkan, pungutan banyak terjadi di jenjang SMA (42,9 persen), SMP (35,1), dan SD (20,4). Aduan masuk berasal dari laporan perorangan atau korban langsung (63 persen), media (17,1), keluarga korban (10,1), kelompok masyarakat (5,4), LSM (4,1), dan lainnya (0,3). ”Laporan atau aduan yang masuk itu kami tindak lanjuti melalui perwakilan Ombudsman di daerah, seperti tentang komite sekolah itu. Saya menduga penyimpangan terjadi karena komposisi anggota komite sekolah sudah tak sesuai aturan,” katanya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 disebutkan, komposisi anggota komite sekolah terdiri dari perwakilan orangtua (50 persen), tokoh masyarakat (30 persen), dan pakar pendidikan (20 persen).

Ombudsman RI menerima 387 aduan masyarakat terkait proses penerimaan murid baru di 23 provinsi tahun 2013. Dari data itu, mayoritas aduan mengenai permintaan uang, barang, dan jasa di sekolah yang justru dilakukan panitia penerimaan dan komite sekolah. Kasus itu banyak ditemukan tim Ombudsman RI, antara lain, di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Barat. Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan, Budi Santoso, mengemukakan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2013 kepada wartawan, Kamis (25/7), di Jakarta. ”Di daerah-daerah itu, komite sekolah menjadi perpanjangan tangan sekolah dengan menarik pungutan. Komite sekolah justru yang melakukan tawar-menawar dengan orangtua murid. Kami punya datanya lengkap sampai sekolahnya,” kata Budi. Ombudsman RI menempatkan penarikan pungutan itu dalam kategori aduan maladministrasi. Pungutan yang dimaksud Ombudsman RI adalah permintaan uang, barang, dan jasa. Secara rinci, dalam laporan itu disebutkan, penarikan sejumlah biaya tersebut sebagian besar terjadi saat pendaftaran ulang siswa baru (40,6 persen). Besaran pungutan mayoritas berkisar Rp 100.000 hingga Rp 500.000 (27,6 persen). Banyak pula yang lebih dari Rp 2 juta (24,4 persen). ”Daerah yang menarik sampai di atas Rp 2 juta itu antara lain di Papua dan Sulawesi Tengah. Bahkan, ada yang sampai Rp 8 juta,” kata Budi.

BLSM Ditukar Seragam Sekolah, Ortu Lapor Ombudsman

Inilahkoran.com Kamis 25 juli 2013

INILAH.COM, Bandung - Beberapa orang tua murid mendatangai kantor Ombudsman di Jalan Kebon Waru Utara, Senin (8/7/2013). Mereka melaporkan bantuan BLSM jalur pendidikan Rp350 ribu, tapi diganti dengan satu stel seragam sekolah, berupa pakaian dan sepatu.

Tak mengikat Di tempat lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh kembali menegaskan, saat ini dana bantuan operasional sekolah (BOS) relatif cukup memenuhi kebutuhan biaya operasional sehari-hari sekolah. Namun, itu tak berarti masyarakat tak dibolehkan ikut memberikan sumbangan ke sekolah. ”Kalau sifatnya tak mengikat, boleh-boleh saja,” ujarnya. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, semua sekolah milik pemerintah atau pemerintah daerah sebagai pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional dari peserta didik, orangtua, atau walinya. Pada pendidikan ada tiga jenis biaya: biaya operasional yang dipenuhi dari BOS, biaya personal yang merupakan tanggung jawab siswa dan orangtua, serta biaya investasi. Biaya investasi jadi tanggung jawab pemerintah, seperti biaya membangun perpustakaan dan perbaikan sekolah. Ketentuan itu disebarluaskan ke berbagai daerah lewat surat edaran berdasarkan PP No 47/2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar dan PP No 48/2008 tentang pendanaan pendidikan. Berdasarkan itu, masuk SD dan SMP negeri sama sekali tanpa pungutan biaya investasi dan operasional. Adapun masuk SMA/SMK masih bisa dikenai biaya investasi, tetapi tak disebut maksimalnya.

Para orang tua murid tersebut datang ke mendatangi Ombudsman sambil membawa satu stel pakaian dan sepatu yang mereka terima dari pihak sekolah. Pipi Rodiah menyebutkan, saat itu anaknya diajak oleh pihak sekolah ke kantor Pos untuk menandatangani BLSM jalur pendidikan untuk siswa tidak mampu. Di sana, anaknya disuruh menandatangi bukti pemberian bantuan tersebut. “Katanya anak saya diberi bantuan Rp350 ribu. Tapi nyatanya ditukar sama seragam atau sepatu,” kata orang tua murid SDN 3 Cikutra Bandung tersebut.


Dia menyebutkan, dari pengakuan anaknya, dia menandatangani bantuan Rp350 ribu, tapi setelah itu ternyata diberikan hanya seragam atau sepatu yang harganya jauh berbeda dengan bantuan dari pemerintah. “Saya cek harga di pasaran, seragam hanya Rp75 ribu. Sedangkan sepatu tak jauh dari Rp 40 ribu dan nomornya berbeda,” tandasnya. Orang tua siswa lainnya dari SDN Cikutra 5 Laras bahkan mengaku belum menerima bantuan apapun walaupun anaknya sudah menandatangi buktinya di kantor pos. “Anak saya juga dibawa ke kantor pos sama gurunya untuk tanda tangan. Tapi sampai sekarang belum menerima apapun, baik barang atau uang. Paling anak saya bilang kalau cuma dikasih uang Rp5.000 oleh gurunya pas pulang dari kantor pos,” bebernya. Herannya, aku Laras, teman sekelasnya sudah menerima bantuan, tapi kenapa anaknya belum sama sekali. Sementara itu Ketua Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Kota Bandung Dwi Subawanto yang mendampingi pengaduan orang tua mengatakan aduan yang masuk bukan hanya dari empat orang tua ini. Sebelumnya ada 11 laporan yang dia fasilitasi ke Ombudsman. “Sebelumnya sudah ada aduan dari orang tua siswa SD Lingga Wastu, dan Gedebage. Yang di Gedebage sama seperti yang di Cikutra, bantuan ditukar barang. Kemudian di Lingga Wastu setelah siswa disuruh tanda tangan, uangnya dipakai rekreasi berenang bersama pihak sekolah,” ujarnya.

Menurut Wanto, konversi bantuan ini terbilang menyalahi prosedur. Apalagi jika dilihat dari nominal yang tidak sesuai antara nilai barang atau biaya rekreasi dengan jumlah bantuan yang seharunya diberikan. Lantaran bantuan yang diberikan nominalnya Rp350 ribu. Selain konversi, menurut Wanto, prosedur yang dilakukan sekolah tidak tepat. Utamanya saat mengharuskan siswa untuk menandatangi bukti bantuan padahal usia siswa terbilang belum cakap hukum. “Menyuruh anak untuk menandatangi tentu saja salah. Bayangkan siswa SD kelas 3 atau 5 disuruh tandatangan yang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Seharusnya tandatangan dilakukan orang tua siswa,” ujar Wanto. Menanggapi hal tersebut, Ombdusman akan segera menindaklanjuti dengan memanggil pihak sekolah yang bersangkutan. Asisten Ombdusman Naskha Lasrawati berkata pihaknya telah mengagendakan hal serupa sebelumnya. “Sebelum ini ada laporan yang masuk dari orang tua SD Lingga wastu dan itu telah kami jadwalkan. Kemudian untuk aduan sekarang akan kami tindak lanjuti sembari memangil juga pihak Dinas Pendidikan untuk dimintai keterangan,” ungkap Naskha Lasrawati. Lebih lanjut Naskha mengatakan kasus ini bisa merambat pada tindak pidana penyelewengan dana serta berpotensi merujuk pada korupsi, dan akan berkoordinasi dengan pihak berwajib.

PUNGUTAN SEKOLAH Dipanggil Ombudsman, Kepala SMKN 1 Bantul Sebut Pungutan Hasil Kesepakatan

pemerintah dan non-pemerintah.

Harianjogja.com Kamis 18 juli 2013

Dari dana tersebut, kata dia, mayoritas tersedot untuk sarpras atau pengadaan Masjid. Pasalnya sekolah ini hanya memiliki mushola dengan kapasitas 100 orang, sedang jumlah siswa SMKN 1 Bantul mencapai 1.500 orang.

Harianjogja.com, JOGJA—Mendapat keluhan dari orangtua mengenai penarikan dana sebesar Rp4,309 juta bagi siswa baru kelas X, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY memanggil SMKN 1 Bantul. Kepala SMKN 1 Bantul, Retno Yuniar Dwiaryani menuturkan nominal tersebut diputuskan bersama antara sekolah dan orangtua. “Dibandingkan tahun lalu, nominalnya turun sedikit. Tahun kemarin kami Rp7 juta kurang sedikit, tahun ini Rp5 juta kurang sedikit. Ada penurunan Rp2 juta,” terangnya Rabu (17/7/2013). Retno menyampaikan nominal tersebut tidak terlampau tinggi. Sebab ada sejumlah sekolah setingkat SMP yang menerapkan biaya pendidikan lebih banyak. Dana yang diterima SMKN 1 Bantul sebelumnya sebesar Rp200 juta karena label RSBI disebutnya tidak dapat mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Alhasil dana operasional sekolah 100% dari masyarakat. Kendati demikian, sekolah tetap memberikan pengecualian bagi siswa tidak mampu dengan memberikan bantuan dari

Sekolah juga menerapkan subsidi silang, tahun ini sekitar 16 siswa yang dapat sekolah gratis. Jika masih ada yang keberatan membayar uang dan nunggak, siswa tetap diperkenankan untuk mengikuti pelajaran seperti biasa maupun ujian.

“Masak kita punya apa-apa, tapi tidak punya Masjid. Ada dana Rp200 juta yang dulu kami terima sebagai sekolah RSBI tetapi itu kurang. Hanya bisa untuk membangun satu ruang teori,” terangnya. Waka Sarpras SMKN 2 Jogja, Rohmadi Hidayat mengatakan sampai saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan nominal biaya pendidikan bagi siswa baru. Sesuai aturan yang berlaku di Kota Jogja, syarat menarik dana dari masyarakat harus melalui jalur rapat dengan komite tetap, komite tidak tetap baru periizinan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja. Diperkirakan proses ini berlangsung 2-4 bulan kedepan. “Tahun lalu, SPP kami Rp150.000 dan kegiatan siswa setahun Rp600.000 sedang biaya investrasi Rp3 juta. Sudah tiga tahun kami tidak naik dan dapat dicicil,” ujarnya.


Rusuh Tanjung Gusta Ombudsman Rekomendasikan Copot Kalapas Medanbisnis Kamis 18 juli 2013 Ungkap Hasil Investigasi Anggota Ombudsman Bidang Pencegahan Hendra Nurtjahjo (kiri) bersama Kepala Perwakilan Ombudsman wilayah Sumut Dedy Irsan (kanan) memberikan hasil investigasi timnya mengenai kerusuhan Lapas Tanjung Gusta, di Medan, Sumut, Rabu (17/7). Ombudsman menyimpulkan adanya dugaan maladministrasi pada peristiwa kerusuhan Lapas dan akan mengeluarkan rekomendasi berisi sanksi untuk pemberhentian Kalapas Klas I Tanjung Gusta Medan dan Manajer Rayon PT PLN Medan Helvetia yang dianggap lalai dan tidak profesional dalam mengantisipasi peristiwa kerusuhan tersebut. (ant/Septianda Perdana/ss) MedanBisnis – Medan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Tanjung Gusta Medan Muji Raharjo dan Manajer PLN Rayon Medan Helvetia A Meidiansyah dinilai bertanggung jawab atas kerusuhan di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang menyebabkan 5 tewas dan ratusan narapidana kabur. Ombudsman pun merekomendasikan Muji Raharjo dan A Meidiansyah dicopot dari jabatannya masing-masing. Kesimpulan sekaligus keputusan ini diambil berdasarkan hasil investigasi lembaga negara pengawas pelayanan publik dengan turun langsung ke Lapas Tanjung Gusta. “Berdasarkan kesimpulan sementara kami menemukan adanya dugaan mal-administrasi yang dilakukan Kalapas Tanjung Gusta Medan dalam bentuk pengabaian kewajiban, kelalaian dan tidak profesional dalam mengantisipasi kerusuhan,” kata anggota Ombudsman, Hendra Nurtjahjo dalam konferensi pers, di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumut, Jalan Majapahit, Medan, Rabu (17/7). Hendra, didampingi Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Dedy Irsan, menjelaskan bentuk kelalaian Kalapas ialah minimnya antisipasi terhadap pemadaman listrik. Di Lapas, paparnya, berdasarkan hasil temuan mereka, terdapat 2 genset. Namun, hanya 1 yang bisa berfungsi sementara yang 1 tidak berfungsi optimal karena ketiadaan pemeliharaan. Persoalan listrik di Lapas menjadi sangat vital, mengingat, tanpa listrik, air tidak bisa dipompa dari reservoir bawah tanah yang digunakan untuk mengalirkan air ke seluruh blok tahanan.

“Berdasarkan kesimpulan sementara, maka kemungkinan Ombudsman RI akan mengeluarkan rekomendasi untuk pemberhentian Kalapas dan Manajer PLN. Rekomendasi ini nanti akan diplenokan,” jelas Hendra. Rekomendasi ini dinilai cukup masuk akal mengingat fatalnya dampak dari kesalahan yang dilakukan pejabat terkait. Meski di satu sisi terkait kelistrikan, Lapas, masih menunggak pembayaran. “Ada dua rekening yang belum dibayar. Rekening pertama sebesar Rp 857.766.375 (13 bulan) dan kedua Rp 286.004.145 (4 bulan),” kata Dedi. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut Budi Sulaksan menyerahkan keputusan soal jabatan Kalapas ke menteri. Sedangkan terkait tunggakan yang belum dibayarkan PLN ini, Budi mengakui hal itu. Namun menurutnya jumlahnya tidak seperti yang disebutkan Ombudsman. “Iya, jumlahnya sekitar Rp 700an juta,” aku Budi. Pertanyakan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin tak mau terburu-buru memecat Kalapas Tanjung Gusta, Muji Raharjo. Politisi Partai Demokrat ini menunggu hasil investigasi Polri atas dugaan terjadinya tindak pidana dalam peristiwa tersebut. “Kalaupun Ombudsman merekomendasikan memecat, kami harus lihat pelayanan publik apa yang jadi alasan, sehingga perlu ada rekomendasi itu,” kata Amir. Amir menjelaskan, kerusuhan yang terjadi di lapas merupakan akumulasi kekecewaan napi. Dugaan penyebab kemarahan napi karena listrik mati menurut dia tidak tepat dikategorikan sebagai pelayanan buruk lapas.

“Pemantiknya adalah listrik dan air. Sementara api dalam sekamnya adalah PP 99/2012. PP ini memang perlu dievaluasi,” jelasnya.

“Itu faktor di luar pemasyarakatan, akan hal apa yang terjadi saya tidak ingin mengulang lagi,” sambungnya.

Kemudian, Hendra menyambung, kesalahan tidak hanya terjadi pada Kalapas. Mereka juga menemukan dugaan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Manajer PLN Rayon Medan Helvetia yang tidak optimal melakukan pemulihan keadaan terhadap adanya kerusakan kabel sekunder dan kebakaran trafo listrik di Lapas.

Terkait kerusuhan ini, Amir menyerahkan investigasi dilakukan Polri sebagaimana instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Baik kalau kita bersabar menunggu,” ujar dia. Sedangkan Kepala Divisi Humas PT PLN Sumut, Raidir Galingging enggan mengomentari rekomendasi Ombudsman tersebut. “No comment-lah ya, tak enak kalau kami menanggapi hal itu,” ujarnya.


Pungut SPP, Kepsek SMK 14 Bulukumba Diancam Dilapor ke Ombudsman Tribunnews.com Kamis 18 juli 2013 BULUKUMBA, TRIBUN TIMUR.COM - Pihak orang tua siswa di Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, mengancam Kepala SMKN 14 Bulukumba, Muh Alwi melaporkan ke ombudsman di Makassar.

Soal PPDB, Ombudsman Panggil Disdik Banlam Bandarlampusnews Kamis 18 juli 2013

BANDARLAMPUNG News - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung memanggil Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung, untuk meminta klarifikasi terkait sejumlah persoalan yang terjadi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2013/2014. Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Lampung Zulhemi menjelaskan, pemanggilan Kepala Dinas Pendidikan Bandarlampung Sukarma Wijaya oleh pihaknya, merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat yang melapor kepada Ombudsman terkait PPDB. Menurutnya, sebagai lembaga Negara pihaknya berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintah daerah, termasuk bidang pendidikan. “Untuk itu, kami berkewajiban menindaklanjuti keluhan masyarakat yang melaporkan buruknya system PPDB tahun ini baik jalur Bina Lingkungan (Biling) maupun Online,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (17/7). Zulhemi menjelaskan, pihaknya telah membuka posko pengaduan masyarakat terkait PPDB sejak awal dimulainya PPDB TA 2013/2014 dan telah menghimpun 18 laporan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar laporan masyarakat tersebut mengeluhkan buruknya sistem PPDB reguler yang dilaksanakan secara Online. Kemudian, sebagian kecilnya mengeluhkan jalur Bina Lingkungan (Biling). Selain itu, pihaknya juga mencium indikadi kesenjangan antara Peraturan Daerah (perda), Peraturan Walikota (Perwali) serta Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterapkan pada PPDB lalu.

Mereka akan melaporkan Muh Alwi karena di sekolah tersebut masih memungut biaya pendaftaran dan biaya SPP di sekolah tersebut. Salah seorang pihak wali siswa bernama Muh Jafar mengungkapkan pihaknya akan melaporkan Kepsek SMAN 14 tersebut ke Ombudsman jika tidak mengembalikan uang orang tua siswa. “ Jika tidak mengembalikan uang siswa, Maka akan kami laporkan ke Ombudsman,” kata Muh Jafar

“Berdasarkan penilaian kami terjadi kesenjangan antara Perda yang menentukan kuota 30 persen pada jalur biling dengan Perwali serta Juknis yang membolehkan 50 persen,” terangnya. Untuk itu, pihaknya memanggil Disdik Bandarlampung agar dapat mengklaripikasi permasalahan serta keluhan masyarakat. Dengan demikian dapat menjawab keluhan masyarakat serta sebagai acuan pihaknya dalam memberikan rekomendasi perbaikan sistem kepada lembaga penyelenggara sekaligus rekomendasi sanksi kepada pejabat pelaksana jika memang erbukti. Senada, Asisten Ombudsman Wilayah Lampung Upi Fitrianti menjelaskan, dari 18 pengaduan masyarakat yang diterima pihaknya tersebut, tiga diantaranya mengeluhkan PPDB jalur Biling, tiga lainnya mengeluhkan kuota 5 persen calon siswa dari luar kota, sedang yang lainnya pengaduan terkait PPDB Online. “Paling banyak keluhan terkait sistem Online, keluhannya beragam namun dominan masalah sistem pendaftaran. Untuk Biling keluhan masyarakat terkait prosedur persyaratan yang menggunakan Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan sedang yang terakhir keluhan kuota 5 persen informasinya tidak sampai kepada calon siswa,” ungkapnya. Menurutnya, setiap keluhan yang diterima pihaknya langsung ditindak lanjuti pihaknya kepada penyelenggara PPDB baik dari Dispen maupun pihak sekolah. “Dari laporan kami langsung tindak lanjuti laporan prosedur jalur biling telah dijawab dengan tim yang turun langsung guna mengecek kebenaran keadaan ekonomi, sedangkan Online, beberapa hari memang terdapat data yang belum dimasukkan, namun untuk kuota 5 persen ini murni kurangnya sosialisasi,” ungkapnya. Sayangnya, dalam kesempatan tersebut Kepala Disdik Bandarlampung Sukarma Wijaya tidak hadir dengan alasan tengah mengikuti rapat dan mengutus bidang administrasi Dispen Bandarlampung Tatang. Untuk itu, Ombudsman Perwakilan Lampung meminta penjadwalan ulang Kadisdik agar dapat memenuhi penggilan pihaknya.


Berhentikan, Kalapas Tanjung Gusta dan Manager PLN

lah petugas Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan secara keseluruhan dan membuat rasa aman warga menjadi terganggu karena ratusan napi masih berada diluar dan belum ditangkap,” ucap Hendra.

Harianandalas Kamis 18 juli 2013

Jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas I Medan yang berhasil ditangkap petugas kepolisian dan menyerahkan diri pasca pembakaran dan kaburnya tahanan, saat ini sebanyak 103 orang. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Amran Silalahi ketika dikonfirmasi Antara di Lapas Medan, Rabu (17/7) membenarkan penangkapan 103 narapidana (Napi) tersebut, dan sebahagian diantara mereka masih ditahan di sejumlah Mapolres.

Ombudsman RI memberikan rekomendasi pemberhentian Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan dan Manager PLN Rayon Medan Helvetia, terkait kerusuhan dan kaburnya tahanan Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Kamis, (11/7) malam lalu. Menurut Hendra Nurtjahyo SH, MH, yang merupakan anggota Ombudsman RI di kantornya di Jalan Mojopahit, Medan Rabu(17/7), berdasarkan kesimpulan sementara, menunjukkan adanya dugaan maladministrasi pada peristiwa kerusuhan Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan pada Kamis (11/7) kemarin. “Ombudsman Republik Indonesia akan mengeluarkan rekomendasi yang berisi sanksi untuk pemberhentian Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan dan Manager Rayon PLN Medan Helvetia,” ujar Hendra Nurtjahyo SH MH, saat di dampingi Dedy Irsan SH, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Wilayah Sumut, Sabaruddin Hulu SH, Asisten Ombudsman RI, Pusat, Ricky Nelson Hutahean SH, Asisten Perwakilan Ombudsman Wilayah Sumut dan Tetty Nurani SH, Asisten Obudsman Wilayah Sumut, di Kantor Obudsman Wilayah Sumut. Lanjut Hendra, PLN sama sekali tak memiliki pendeteksi wilayah-wilayah yang aliran listrik PLN nya mati. “Sebanyak 12 kali terjadi pemadaman dan 2 kali pemadaman karena adanya kerusakan,” ujarnya. Menurut Hendra, Ombudsman Sumut dan Pusat sudah memanggil GM PLN Sumut dan Kanwil Kemenhum dan HAM terkait masalah ini. “Kita juga melihat bahwa Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan tak profesional dalam menjalankan jabatan dan tugas serta kinerjanya,” pungkasnya. Hendra mengaku, walaupun semua penghuni Lapas berada didalam, tapi mereka juga mempunyai hak atas informasi terkait hal tersebut. “Permasalahannya memang dipicu air dan aliran listrik yang mati. Namun, api dalam sekam terkait kejadian ini yakni PP Nomor 99 itu,” ungkapnya. Tambah Hendra, memang kondisi Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan sudah over capasitas dimana jumlah tahanan 2.599 orang. “Semua Lapas di wilayah Indonesia sangat memprihatinkan dan tak layak lagi dipergunakan,” ucapnya. Hendra mengaku, SOP pascakejadian tersebut tak ada dipergunakan dan genset di dalam areal Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan sendiri memang tak dipergunakan dan tak berfungsi. “Lagi pula Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan sendiri mempunyai tunggakan mencapai Rp 865 jutaan. Ini menunjukkan bahwa Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan tak merespon mengenai masalah itu,” ujarnya. Diakui Hendra, akibat dari over kapasitas, kebutuhan listrik menjadi meningkat dan Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan tak melihat hal tersebut dengan jeli. “Kebutuhan listrik yang tinggi, Kadiv Kemenhum dan HAM yang tak mengetahui jum-

Setelah diamankannya 103 napi tersebut, menurut dia, maka tahanan yang belum tertangkap tinggal 109 orang lagi, dan petugas masih terus mencari mereka hingga dapat. “Aparat kepolisian yang bekerja sama dengan petugas Lapas Medan masih berada di lapangan untuk memburu napi-napi yang belum lagi tertangkap, setelah tahanan itu melarikan dan membakar Lapas Medan Kamis (11/7) malam,” kata dia. Amran menyebutkan, dari 103 narapidana tersebut, yakni sebanyak 80 orang ditangkap pihak berwajib di berbagai tempat dan 23 orang menyerahkan diri ke Lapas Medan. Sementara itu, empat narapidana teroris dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Kelas I Medan, sampai sekarang belum tertangkap dan masih terus dicari petugas kepolisian. Keempat napi teroris itu adalah FS, AS, ABG dan NB alias Arab. Sebelumnya, sembilan napi teroris Lapas Kelas I Medan, Kamis (11/7) malam melarikan diri, hanya lima napi yang berhasil diamankan oleh pihak berwajib, yakni GM, BK, JM, AA dan Seorang Narapidana Lapas Tanjung Gusta yang berhasil kabur pada Kamis (11/7) silam, Syamsul Bahri Sitorus (40) berhasil ditangkap petugas Polsek Medan Baru 20.00 di kawasan Jalan Mandolin, Pasar I, Padang Bulan (17/7). Informasi yang dihimpun andalas menyebutkan jika penangkapan terhadap Syamsul ini bermula ketika narapidana kasus narkoba ini kembali ke kediaman orang tuanya di Jalan Mandolin, Padang Bulan. Saat itu, warga sekitar yang curiga dengan keberadaan Syamsul di dalam rumah langsung berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, pasalnya sepengetahuan warga jika Syamsul masih menjalani hukuman di Lapas Klas I Medan, Sumatera Utara atas kasus narkoba. “Berbekal informasi dari warga sekitar, jika ada seorang narapidana yang pulang kerumahnya di kawasan Padang Bulan. Anggota langsung melakukan pengecekan kesekitar lokasi dan berhasil mengamankan seorang pria atas nama Syamsul Bahri.” Kata Kapolsek Medan Baru Kompol Nasrun Pasaribu. Syamsul Bahri pun langsung diamankan ke Polsek Medan Baru. Saat ditanyai, pria paruh baya ini mengaku jika dirinya merupakan narapidana kasus narkoba yang dijatuhi vonis 10 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Medan. Ia juga mengaku sudah menjalani hukuman selama 3 tahun 2 bulan “Narapidana kasus narkoba pak, vonis 10 tahun 6 bulan, tapi sudah jalani 3 tahun 2 bulan.” Kata pria bertubuh tambun ini seraya tertunduk lesu.


BRI Telah Lecehkan Hukum dan Ombudsman Skalanews.com Rabu 17 juli 2013

sat sebesar Rp8 miliar, berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Pengambilalihan Aset tanggal 30 Desember 1999,” ungkap Juventhy. Padahal, lanjutnya, sesuai dengan pertimbangan hakim dalam putusan, bahwa uang hasil penjualan aset PT PGNI tersebut harusnya diserahkan oleh Bank BRI untuk dipergunakan membayar pesangon para eks buruh PT PGNI, karena mereka lebih berhak dibandingkan Bank BRI selaku kreditur PT PGNI. “Dimana sesuai Pasal 27 PP 8 Tahun 1981, maka dalam hal perusahaan pailit atau dilikuidasi, maka hak-hak para buruh yang wajib didahulukan pembayarannya,” tegasnya.

Skalanews - Nasib 184 orang eks buruh Pabrik PT Pan Gas Nusantara Industri (PT PGNI) atas persoalan uang pesangon sejak tahun 2001 hingga saat ini masih belum dapat menerima uang pesangon. Hal ini dikarenakan Bank BRI menolak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Yakni, Bank BRI menolak perintah Sita Eksekusi terhadap uang hasil penjualan aset milik PT PGNI. “Yang menjadi inti dari permasalahan ini adalah tindakan Bank BRI yang telah melecehkan hukum dengan tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum,” kata Kuasa Hukum eks buruh PT PGNI, Juventhy M Siahaan dari Kantor Pangacara Buyung and Partners di Jakarta, Selasa (16/7). Adapun putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 232/ Pdt.G/1998/PN.Jkt. Tim tanggal 7 Juni 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 518/Pdt/2001/PT. DKI tanggal 16 April 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3601K/ Pdt/2002 tanggal 24 Juni 2003. “Dimana BRI menolak perintah Sita Eksekusi terhadap uang hasil penjualan aset PT Pan Gas Nusantara Industri berdasarkan Pasal 27 PP 8 tahun 1981 yang dititipkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat Penyehatan Kredit Bermasalah, Kantor Cabang Khusus, Jalan Sudirman 44 Jakarta Pu-

Selain melecehkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, lanjut Juventhy, pihak Bank BRI juga tidak patuh kepada Ombudsman selaku lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik. Pada tanggal 14 Februari 2013 silam, Ombudsman RI telah mengeluarkan Rekomendasi No. 02/REK/0682.2009/ITC-02/ II/2013 Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht Van gewijsde) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selain melalui Surat Nomor: 008/Rek/0682-2009/BS-02/ Tim2/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013, Ombudsman juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Negara BUMN untuk memonitoring pelaksanaan Rekomendasi No. 02/REK/0682.2009/ ITC-02/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang belum juga dilaksanakan oleh Direktur Utama Bank BRI. Namun hingga sekarang surat Ombudsman tersebut tidak juga mendapat tanggapan dari Bapak Dahlan Iskan selaku Meneg BUMN, sehingga timbul kesan bahwa aksi-aksi heroik yang selama ini beliau lakukan untuk menunjukkan bentuk kepedulian terhadap rakyat kecil hanyanya simbolis dan bentuk pencitraan semata. “Karena terbukti beliau (Dahlan Iskan) selaku atasan langsung dari direktur utama Bank BRI juga tidak dapat menegur direktur utama Bank BRI atas tindakannya yang menolak melaksanakan perintah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” pungkas Buyung.(

Ombudsman Akan Rekomendasikan Pencopotan Kalapas Tanjung Gusta

Kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, terbakar, Kamis (11/7/2013) malam. Lapas diduga dibakar sekelompok narapidana akibat adanya pemadaman listrik dan matinya air PDAM dalam Lapas. Diduga sekitar 300 napi berhasil kabur akibat kebakaran tersebut. | TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI .

Kompas.com Rabu 17 juli 2013

JAKARTA, KOMPAS.com — Ombudsman Republik Indonesia turut melakukan investigasi kerusuhan para narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Hasilnya, Ombudsman menilai Kepala Lapas Tanjung Gusta Muji Raharjo dan Manajer Rayon PT PLN Persero Medan Helvetia melakukan kelalaian. Untuk itu, Ombudsman akan segera merekomendasikan pencopotan keduanya. “Ada kemungkinan Ombudsman Republik Indonesia akan mengeluarkan rekomendasi yang berisi sanksi untuk pemberhentian Kalapas Klas I Tanjung Gusta


Medan dan Manajer Rayon PT PLN Persero Medan Helvetia,” tulis anggota Ombudsman RI Hendra Nurtjahjo melalui siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (17/7/2013).

Rekomendasi tersebut segera dikeluarkan, mengingat kerusuhan Tanjung Gusta telah menewaskan 5 orang. Selain itu, ratusan napi atau warga binaan melarikan diri.

Hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman Pusat dan perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kalapas tidak bertindak cepat untuk mengantisipasi situasi saat bulan Ramadhan. Menurut dia, para penghuni lapas saat itu pasti membutuhkan air dan listrik. Namun, hal itu tak segera dilaporkan kepada pihak PLN.

Sementara itu, hasil investigasi Ombudsman pun belum mengarah pada Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. “Ombudsman Republik Indonesia akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk ikut mengevaluasi kelangsungan dari PP tersebut, dalam kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis,” terangnya.

“Terjadi dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kalapas Klas I Tanjung Gusta Medan, dalam bentuk pengabaian kewajiban, kelalaian, dan tidak profesional dalam mengantisipasi peristiwa kerusuhan,” terang Hendra. Adapun pihak Manajer Rayon PT PLN Persero Medan Helvetia Sumatera Utara dianggap tidak melakukan tindakan optimal untuk pemulihan keadaan terhadap adanya kerusakan kabel sekunder dan kebakaran travo listrik di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan. Menurut Hendra, rekomendasi tersebut merupakan sanksi administratif sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ombudsman NTB mendatangi DPRD Lombok Utara terkait rekomendasi sengketa Trawangan mataram.com Selasa, 16 juli 2013 Jajaran Ombudsman NTB, Senin (15/7) kembali mendatangi DPRD Lombok Utara, terkait penyelesaian konflik lahan di Gili Trawangan. Ketua Ombdusman NTB Adhar Hakim kepada wartawan menyebutkan kedatangan nya ke Lombok utara guna melakukan koordinasi dengan kalangan legislatif jelang dikeluarkan nya rekomendasi penyelesaian atas kasus sengketa lahan Gili Trawangan yang melibatkan warga dengan PT WAH dan pihak pemerintah yang di adukan warga beberapa waktu lalu. Kedatangan ketua Ombudsman terima ketua DPRD Lombok utara, Mariadi,S.Ag. Pada kesempatan itu ketua Ombdusman NTB menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengeluarkan rekomendasi penyelesaian sengketa tanah trawangan yang sudah berlangsung selama 30 tahun lebih.

Koalisi Pendidikan Jabar Laporkan Penerimaan Siswa Ilegal ke Ombudsman

Portalkbr.com Selasa 16 juli 2013

Seperti diberitakan, kericuhan di Lapas Tanjung Gusta pada Kamis (11/7/2013) bermula saat pasokan listrik dan air di lapas terhenti. Para napi kemudian melakukan provokasi hingga timbul kerusuhan di lapas yang akhirnya berujung pada pembakaran. Di saat situasi kacau inilah, ratusan warga binaan itu menggunakan kesempatan kabur setelah sebelumnya menyandera 15 petugas lapas. Tercatat 212 napi melarikan diri, termasuk beberapa napi kasus terorisme. Adapun data terakhir, polisi telah berhasil mengamankan sebanyak 103 napi yang melarikan diri. Hingga saat ini polisi masih melakukan pencarian ratusan napi yang kabur. Rekomendasi itu menurut Adhar berupa konsep resolusi sekaligus penekanan yang lebih tegas agar pemda Lombok Utara segera menjalankan amanat rekomendasi DPRD, sebab dalam penelusuran dan investigasi yang dilakukan Ombudsman dilapangan, ditemukan indikasi dan upaya pembiayaran pelanggaran hukum dan keberpihakan pemda terhadap kasus tanah trawangan. Sementara itu ketua DPRD Lombok Utara, Mariadi mengatakan kedatangan Ombdusman selain manyampaikan rencana penerbitan rekomendasi hasil investigasi, Ombudsman juga menyampaikan undangan pada 18 Juli 2013, Ombudsman pusat akan melaksanakan rapat yang difasilitasi Ombdusman pusat dengan konsep tripartite melibatkan masyarakat dengan PT Wah serta pemda guna mencari solusi penyelesaian terbaik. Sebelumnya Ombdusman menyambangi bupati Lombok utara, guna melakukan konfirmasi atas sejumlah indikasi pelanggaran dan Mal administrasi dalam seluruh proses penyelesaian konflik tanah gili Trawangan yang hingga kini masih terkatung-katung.

KBR68H, Bandung – Koalisi Pendidikan Jawa Barat melaporkan ke Ombudsman tentang penerimaan siswa illegal di kota Bandung pada masa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2013-2014. Akibatnya sejumlah siswa yang lulus secara resmi ditolak mendaftar. Menurut Ketua Koalisi Pendidikan Jawa Barat Iwan Hermawan, indikasi sekolah di kota Bandung menerima siswa illegal terlihat dengan tidak samanya jumlah siswa versi online dengan versi lapangan. “Yang kami lihat data didalam online ditambah sepuluh persen itu ternyata hasilnya ada yang lebih satu kelas, ada yang lebih dua kelas dan lebih beberapa orang itu indikasi ada. Nah kami tidak tahu apakah itu lewat jalur illegal itu titipan pejabat atau mungkin mereka-mereka itu masuk menggunakan uang,” kata Iwan di Kantor Ombudsman Jawa Barat, Jalan Kebon Waru Dalam, Bandung.


Ketua Koalisi Pendidikan Jawa Barat Iwan Hermawan menyebutkan, penerimaan siswa illegal yang terjadi di tingkat SMP, SMA dan SMK itu biasanya dilakukan saat sejumlah siswa pendaftar memiliki nilai serupa. Pada saat itu kata Iwan, diduga terjadi transaksi dengan uang antara sekolah dan orang tua. Sehingga siswa yang harusnya diterima bersekolah tersisih karena tak punya uang sogokan.

Koalisi Pendidikan menyatakan siswa illegal yang diterima bersekolah di SMP, SMA dan SMK itu diduga titipan pejabat atau pengusaha. Ada pula dugaan siswa illegal titipan dari guru.

Ombudsman: Listrik Sering Mati Picu Rusuh LP Tanjung Gusta

Medan MDTV : Berdasarkan hasil investigasi, Ombudsman Sumatera Utara menemukan beberapa dugaaan pemicu kerusuhan diantaranya aliran listrik yang kerap sekali mati.

Medantv.com Sabtu 13 juli 2013

Kerusuhan di LP Tanjung Gusta menyebabkan lima orang tewas , dua pegawai Lapas dan tiga napi.Mereka tewas terpanggang di ruang utama LP. Tim satu terdiri dari tiga orang menemukan beberapa dugaan penyebab kerusuhan. Menurut Dedy Irsan PLT Ombudsman Sumut, beberapa dugaan pemicu kerusuhan yakni pemadaman listri yang seringkali dilakukan PLN, matinya aliran air bersih PDAM Tirtanadi dan PP 99 Tahun 2012 yang dianggap memberatkan napi. Dengan hasil temuannya, Ombudsman akan memanggil GM PLN dan Direktur PDAM Tirtanadi Sumut . Jika terbukti bersalah, Ombudsman tidak akan ragu merekomendasikan kedua pimpinan di instansi pemerintah supaya segera dicopot. Minggu depan, Ombudsman akan melayangkan surat pemanggilan.

Terancam Penggusuran, Warga Rawajati Datangi Ombudsman

Jpnn.mobile Jumat 12 juli 2013

JAKARTA - Perwakilan warga Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, mendatangi kantor Ombudsman RI (ORI) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (12/7). Mereka bermaksud mengklarifikasi lahan seluas 12 hektar yang mereka tempati saat ini di tengah ancaman penggusuran. Dalam kesempatan itu Ketua Umum Forum Perjuangan Hak Tanah Rawajati (FPHTR), Bambang Soebroto, Penasehat FPHTR, Achmanu Arifin serta beberapa warga Rawajati lainnya menanyakan tindaklanjut pengaduan mereka ke ORI sebelumnya. Kedatangan mereka diterima oleh Asisten Ombudsman, Indra Wahyu, di Lantai V, Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (12/7). “Kita melaporkan soal permasalahan sengketa tanah di Rawajati. Kita berharap Ombudsman bisa menjadi mediasi permasalahan ini,” kata Achmanu Arifin. Seperti diketahui, puluhan ribu warga di Kelurahan Rawajati dan Kalibata, Jakarta Selatan, terancam tergusur dari tempat tinggal mereka. Pasalnya, sekitar 5000 kepala keluarga harus siap-siap hengkang karena dianggap menempati lahan seluas 12 hektar yang dianggap bermasalah.Menurut Achmanu, warga yang terancam tergusur itu ada di RW 03, RW 04 dan RW 08 Rawajati Komplek Perindustrian dan RW 10 Kalibata. Warga resah karena tiba-tiba ada pihak yang mengklaim berhak atas

tanah yang ditempati ribuan warga, dengan menunjukkan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 dan Nomor 5 sebagai bukti kepemilikan atas tanah di empat RW itu. Ia menjelaskan, pihak yang mengklaim berhak atas tanah warga itu memegang sertifikat atas nama ahli waris Said Gasim bin Abdullah Al Haddad dan Sarifah Aisyah Binti Ali bin Taha Al Hadad. “Kita minta Ombudsman memanggil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dimintai klarifikasi, tapi belum juga ada jawaban,” kata Achmanu Arifin. Mengacu pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung no 92/PK/Pdt/1986 tgl 29 Juni 1987 yang ditindaklanjuti surat MA Nomor 358/701/II/Um-Tu/Pdt tgl 23 Juli 1988, sebenarnya tanah itu telah dibebaskan oleh Departemen Perindustrian berdasarkan SK Gubernur Daerah Chusus Ibukota (DCI) Jakarta Raya Nomor 20089/BS tanggal 31 Oktober 1961. Namun beberapa warga pensiunan Departemen Perindustrian yang tinggal di tanah bermasalah itu mengaku telah membangun rumah, membayar PBB, listrik dan lainnya atas biaya sendiri sejak pembebasan tanah pada tahun 1961. Tapi, FPHTR menduga adanya pihak yang bermain dalam kasus ini. “Tidak pernah ada surat ukur tanah sampai sekarang,” kata Bambang Karenanya warga mengharap persoalan tanah yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun segela tuntas. “Kita berharap permasalahan ini bisa segera tuntas,” kata Bambang.


Demi Dapat KTP, Pengungsi Ahmadiyah Terpaksa “Nyogok” Kopas.com Kamis 11 juli 2013

MATARAM, KOMPAS.com — Tujuh tahun menempati pengungsian di Asrama Transito Mataram, 36 kepala keluarga jemaah Ahmadiyah hidup tanpa kejelasan status. Selain harus menempati bilik berukuran 2x3 meter dengan sekat kain, para jemaah Ahmadiyah ini juga kesulitan mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mengingat pentingnya KTP untuk berbagai keperluan, sebagian jemaah Ahmadiyah memilih menembak atau “menyogok” petugas pembuat KTP. “Kalau tidak menembak, mana bisa kami dapat KTP. Biasanya Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu,” kata Abdulloh, salah seorang pengungsi Ahmadiyah, sambil menunjukkan KTP-nya yang sudah tidak berlaku. Abdullah mengaku sudah tak ber-KTP, setelah pemberlakuan sistem eKTP. “Saya sudah coba, bawa akta dan kartu keluarga, tapi tidak bisa. Tidak ada nama saya di daftar penduduk katanya,” tutur Abdullah. Kondisi yang dialami pengikut Ahmadiyah Lombok, yang tak jelas statusnya selama tujuh tahun di pengungsian, men-

Ombudsman Jabar Akan Panggil Beberapa Kepsek

Pikiran rakyat Rabu 10 juli 2013 BANDUNG,(PRLM).- Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat Naksha Laraswati mengemukakan telah terdapat beberapa laporan terkait dengan pemberian bantuan siswa. Oleh karena itu Ombudsman sudah menjadwalkan untuk melakukan konfirmasi dengan kepala sekolah (Kepsek) maupun pihak kantor pos.

jadi sorotan empat lembaga komisi nasional antara lain, Komnasham, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perwakilan keempat lembaga ini, Kamis (11/7/2013), menemui Pemerintah NTB untuk menyampaikan sejumlah rekomendasi. “Yang terjadi dalam kasus Ahmadiyah adalah pelanggaran HAM. Untuk itu kami mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk lebih serius mengambil langkahlangkah pemulihan hak-hak warga Ahmadiyah yaang sudah dilanggar selama tujuh tahun ini,” kata Imdadun Rahmat, Wakil Ketua Komnas HAM. Rahmat menambahkan, kondisi pengungsian jemaah Ahmadiyah di Asrama Transito Mataram saat ini sudah tidak layak. Untuk itu, Pemerintah NTB direkomendasikan untuk mencari alternatif tempat penampungan yang bisa memenuhi standar hidup layak bagi pengungsi. Menanggapi temuan dan rekomendasi keempat lembaga komisi nasional, Sekda NTB Muhammad Nur menyatakan Pemerintah NTB telah berupaya memulihkaan kondisi para pengungsi Ahmadiyah. Namun, proses pemulihan itu tidak semudah yang dibayangkan karena hal ini terkait penerimaan masyarakat setempat yang mayoritas Muslim. “Kami terus berupaya mencari jalan dialog untuk menemukan titik temu antara pengikut Ahmadiyah dan warga sembari terus mencegah tindakan anarkis,” kata Muhammad Nur. Sementara terkait status kependudukan pengikut Ahmadiyah, Nur berjanji untuk secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar bisa menerbitkan KTP bagi para pengungsi Ahmadiyah. Sebanyak 36 kepala keluarga Ahmadiyah yang tinggal di Asrama Transito Mataram adalah warga Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Tujuh tahun silam mereka terusir dari rumahnya dan menempati pengungsian. aSelama ini Pemerintah Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram tidak bersedia menerbitkan KTP bagi mereka.

Dari laporan sementara selain indikasi adanya maladministrasi tapi juga ada indikasi mengarah ke tindak korupsi. Berdasarkan laporan kejadian ini tidak hanya terjadi tahun ini saja tapi juga pernah terjadi tahun sebelumnya. “Kami perlu lakukan kajian lebih mendalam mengenai aturan dan bagaimana kebijakannya. Bagaimana bisa siswa SD tanpa pendampingan orangtua dapat menandatangani serah terima sejumlah uang yang mungkin mereka tidak mengerti. Kami coba untuk pelajari prosedur karena kami harus hati-hati benar,” kata Naksha di Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Jln. Kebon Waru Utara Kota Bandung, Rabu (10/7/2013).


MAN dan MTs Tembilahan Lakukan Pungutan Masuk Beratkan Siswa Riauterkini.com Senin 1 juli 2013 MAN dan MTs Negeri Tembilahan sempat mendapat sorotan dari Ombudsman Riau, terkait adanya pungutan biaya masuk sekolay yang memberatkan murid baru. Riauterkini-TEMBILAHAN-Banyak kalangan orangtua murid yang mengeluhkan mahalnya biaya masuk di beberapa sekolah di Inhil. Bahkan, ada orangtua yang terpaksa mengurungkan anaknya masuk di sekolah tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima riauterkinicom, seperti di Madrasah Tsanawiyah Negeri Tembilahan melakukan pungutan biaya masuk cukup besar yakni Rp. 2.175.000 persiswa. Sebelumnya biaya masuk ditetapkan Rp. 1.500.000, namun dengan dalih ada tambahan pembangunan sebanyak 2 ruang belajar, maka diminta tambahan biaya masuk Rp.675.000 hingga menjadi Rp.2.175.000 persiswa. “Awalnya biaya masuk ditetapkan Rp.1.500.000, namun dengan alasan ada tambahan pembangunan 2 ruang belajar, maka diminta tambahan Rp.675.000 menjadi Rp.2.175.000. Akibatnya keponakan saya tidak jadi masuk di sekolah ini,” cerita Elfizon Al-Haq kepada riauterkinicom, Senin (1/7/13). Karena merasa biaya masuk yang mahal ini, banyak orangtua siswa yang mengurungkan niatnya memasukkan anaknya ke sekolah yang terletak di Jalan Batang Tuaka Tembilahan ini.

Ada Keluhan Silakan Mengadu ke Ombudsman Tribunjambi Jumat 13 september 2013 TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Masyarakat Jambi kini tak perlu repot lagi jika ingin melakukan pengaduan, terutama pada pelayanan ataupun dugaan kecurangan. Ombudsman sudah hadir di Jambi dan siap menampung aspirasi masyarakat Jambi yang merasa dirugikan. Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Taufik Yasak kepada Tribun mengatakan bahwa, ombudsman akan melayani semua aduan, dengan catatan si pelapor harus jelas identitasnya dan delik aduannya. “Ombudsman merupakan badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat, jadi aduan bidang perhubungan, perdagangan, PLN, PDAM dan aduan-aduan lainnya pasti akan kami tangani,” katanya, Sabtu (14/9). Namun, lanjut

“Apalagi, pihak sekolah meminta dibayar lunas dan tidak boleh diangsur. Tentu saja hal ini membuat orangtua siswa keberatan memenuhinya,” imbuhnya. Pungutan biaya masuk yang memberatkan tersebut juga berlaku di Madarasah Aliyah Negeri Tembilahan, sekolah ini menetapkan biaya masuk Rp. 2.890.000 persiswa, sedangkan pada tahun 2011 lalu biaya masuk masih Rp. 1.890.000. Uang SPP juga mengalami kenaikan menjadi Rp 100 ribu perbulan di sekolah agama dengan status negeri ini, sebelumnya hanya Rp 60 ribu. Uang SPP ini lebih mahal dari sekolah swasta lainnya, seperti MA Sabilal Muhtadin (swasta) hanya Rp 60 ribu dan MA Nurul Jihad (swasta) Rp. 40 ribu. Kepala MAN Tembilahan, Afrizal membenarkan ada pungutan biaya masuk sebesar Rp. 2.890.000 tersebut, dikatakan biaya tersebut untuk menutupi besarnya operasional sekolah yang tidak tercover oleh dana bantuan lainnya. “Lagi pula pungutan ini sudah diketahui oleh Komite Sekolah,” jawabnya. Maraknya pungutan biaya masuk sekolah di Inhil yang memberatkan ini, sempat disampaikan warga kepada tim Ombudsman Riau yang turun ke Inhil beberapa hari lalu. Bahkan, tim Ombudsman Riau, yakni DR. Edy Faisal Muttaqin dan Dasuki sempat mengadakan klarifikasi kepada Kepala Kementerian Agama Inhil dan jajarannya, Kamis (27/6/13) lalu. Namun Ombudsman Riau ketika ditanyakan mengenai hasil klarifikasi ini tidak memberikan tanggapan.

Taufik ombudsman tidak melayani aduan di bidang keuangan. “Keuangan bukan kewenangan kami, itu merupakan kewenangan KPK,” lanjutnya. Pengurus Ombudsman perwakilan Jambi memang baru sekitar sebulan dilantik, dan belum terlalu banyak masyarakat Jambi yang mengetahui tentang ombudsman. “Kami memang baru di Jambi, namun masyarakat juga harus tahu jika saat ini sudah ada tempat untuk mereka bisa mengadu dan melaporkan tindakan yang tidak semestinya. dalam Minggu-Minggu depan, kami akan mengadakan sosialisasi ke media,” jelasnya. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan tentang apalah kecuali masalah keuangan, bisa datang langsung ke kantor Ombudsman yang beralamat di Jalan M Yamin No 17 A, Simpang Kawat. Atau bisa menghubungi nomor telepon 085273027171


Sejumlah SMP di Mataram NTB Langgar Jatah ‘Siswa Titipan’

Ombudsman Investigasi Kongesti di Tanjung Priok

Portalkbr.com Minggu 7 juli 2013

Shews.com Jumat 5 juli 2013

KBR68H, Mataram - Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat menuding sejumlah sekolah di kota Mataram melanggar kuota penerimaan siswa dari jalur Bina Lingkungan (BL) sebesar 15 persen. Asisten Pencegahan Ombudsman NTB, M. Rosyid Rido mengatakan, sekolah favorit di kota Mataram menerima siswa dari jalur BL hingga 100 persen lebih. Akibatnya, ruang kelas kelebihan kapasitas dan kelas terpaksa dibuka siang hari. ”Kalau dengan jumlah BL (Bina Lingkungan) lebih dari 100 persen, kira-kira cukup tidak? Ternyata di SMP tersebut dari tahun ke tahun jumlah siswa BL tidak jauh berbeda, hampir sama yaitu sekitar 100 persen. Jadi mereka selalu membuka ruang kelas pagi dan kelas siang,” kata M Rosyid Rido. Asisten Pencegahan Ombudsman Perwakilan NTB M. Rosyid Rido menambahkan, tidak sedikit siswa dari jalur Bina Lingkungan yang justru berasal dari luar Kota Mataram, seperti Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat. Padahal, kebijakan Bina Lingkungan diberlakukan untuk mengakomodasi anak-anak yang berdomisili di lingkungan sekitar sekolah. Kuota Bina Lingkungan merupakan jatah bagi warga di sekitar sekolah untuk memasukkan anak-anak mereka di sekolah tersebut. Sebelumnya kuota Bina Lingkungan dipersoalkan dalam proses pendaftaran siswa sekolah di sejumlah daerah, karena kerap diwarnai unsur kolusi dan nepotisme. Beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPRD Depok menyandera Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Asep Rahmat Fajar. Mereka menuntut jatah program Bina Lingkungan sepuluh persen guna meloloskan siswa titipan di daerah pemilihannya. Bina Lingkungan adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah dimana anggota DPRD punya jatah memasukkan siswa dari daerah pemilihanya untuk masuk sekolah tertentu. Program Bina Lingkungan di Depok sudah dihapus melalui peraturan walikota karena dinilai penuh dengan unsur KKN.

Ombudsman berwenang mengeluarkan rekomendasi perbaikan sistem dan rekomendasi sanksi. JAKARTA – Ombudsman melakukan investigasi terkait kongesti peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Ombudsman akan menyelidiki apakah terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang menyebabkan biaya tinggi logistik. “Pagi ini Ombudsman melakukan investigasi di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan laporan yang kami terima dari Depalindo,” kata Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana, Jumat (5/7). Dia menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari Depalindo (Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia) mengenai tingginya waktu tunggu pelayanan kapal dan barang (dwelling time) jalur merah di Pelabuhan Tanjung Priok, dan tingginya tingkat isian lapangan penumpukan peti kemas (yard occupancy ratio) di terminal JICT-Koja. Dikemukakannya, masalah ini sudah terjadi sejak dua bulan belakangan terakhir. Secara aturan, kongesti terjadi karena terlalu banyak tahapan pemeriksaan di Bea Cukai yang harus dilalui. Setiap tahapan melalui waktu sangat panjang. Hal itu menimbulkan biaya tinggi bagi pengusaha. Setelah diperiksa Ombudsman, yang berwenang mengeluarkan rekomendasi perbaikan sistem dan rekomendasi sanksi bagi pejabat

yang melakukan tindakan malaadministrasi. “Salah satu tindakan mala-administrasi adalah perilaku pembiaran pelayanan yang berdampak pungli dan ketidakpastian pelayanan,” tegasnya. Sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, Danang menekankan, rekomendasi berlaku wajib dan harus dipatuhi jika terbukti terjadi mala-administrasi. “Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi kepada Menkeu agar memutasi pejabat-pejabat yang lalai dan tidak kompeten,” lanjutnya. Sediakan “Back Up Area” Sebelumnya, perusahaan pelayaran Indonesia mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menyediakan back up area di Pelabuhan Tanjung Priok guna menekan tingginya dwelling time dan YOR di pelabuhan terbesar itu. Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia (INSA), Asmary Herry mengatakan, back up area harus segera dibangun dengan mencari lahan alternatif di Pelabuhan Tanjung Priok, karena lamanya dwelling time dan YOR memengaruhi produktivtas bongkar muat. “Back up area harus disediakan karena bongkar muat barang akan terus meningkat menjelang bulan Ramadan dan hari raya Lebaran 2013. Saat ini, dampaknya pada pelayaran tak langsung tetapi tingginya YOR bisa menyebabkan


menurunnya produktivitas bongkar muat,” kata Asmary, Kamis (4/7). Dia menambahkan, produktivitas bongkar muat berjalan cepat bila YOR berada pada kisaran 60-70 persen, dengan kecepatan bongkar muat 24 boks per crane per jam. Jika produktivtas bongkar muat telah mencapai 80 persen maka dapat menyebabkan menurunnya produktivitas bongkar muat dengan kecepatan bongkar muat di bawah 20 boks per crane per jam. Keruk Untung Ketua Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia, Irwan A Hasman menilai, dengan adanya kondisi YOR dan dwelling time yang tidak efisien, operator pelabuhan justru mengeruk untung dari kepadatan yang terjadi. Masalah ini justru menjadi pendapatan tambahan bagi operator pelabuhan dari tarif progresif yang diberlakukan. Dinilai ada kesan operator pelabuhan enggan memindahkan peti kemas dari YOR ke back up area dalam tiga tahun terakhir.

7 Tahun Terusir, Warga Ahmadiyah Tak Punya KTP Tempo.com Rabu 10 juli 2013

TEMPO.CO, Mataram - Setelah terusir selama tujuh tahun lima bulan dari rumahnya di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebanyak 116 warga Jamaah Ahmadiyah yang kini tinggal di Asrama Transito Nusa Tenggara Barat, Mataram, belum juga punya status kewarganegaraan. Para warga Ahmadiyah ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) lantaran menolak diminta menyebut nama agamanya selain Islam. Menurut Sekretaris Tabligh Ahmadiyah NTB, Sahidin, mereka menolak karena mempercayai Muhammad sebagai Rasul Allah dan Al-Quran sebagai kitabnya. Adapun keyakinan mereka terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi, mereka meyakininya sebagai orang yang pernah dijanjikan Muhammad. “Kami tidak pernah mengagung-agungkan seperti rasul,” kata Sahidin, 40 tahun, yang juga Sekretaris Tarbiyah Ahmadiyah Mataram kepada Tempo, Rabu, 10 Juli 2013 siang.

Dugaan Pungli di PPDB SMKN di Makassar Fajar.co.id Kamis 4 juli 2013

MAKASSAR, FAJAR -- Dugaan pungutan liar (pungli) pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dialamatkan

“Pemerintah harus lebih serius soal dwelling time di Priok ini. Dulu, Presiden SBY sudah minta ditekan agar layanan dari enam hari menjadi tiga hari. Kondisinya saat ini malah makin parah, menjadi 8-14 hari,” kata Irwan. Pemilik barang harus mendapat kepastian terkait proses pengeluaran barang di Pelabuhan Tanjung Priok, baik melalui Jalur Merah, Jalur Hijau, dan Jalur Kuning yang saat ini belum berjalan sebagaimana diharapan dunia usaha. Sebagai catatan, Jalur Merah seharusnya bisa ditekan menjadi seMinggu, sekarang bahkan kadang bisa mencapai sebulan. Jalur Hijau bisa ditekan menjadi dua hari dari kondisi sekarang tiga hingga empat hari. Jalur Kuning bisa ditekan menjadi tiga hari dari kondisi sekarang mencapai tujuh hari. Syafrizal BK, Wakil Ketua Kadin DKI Bidang Transportasi, Logistik dan Kepelabuhanan mengkhawatirkan, kondisi dwelling time bahkan YOR yang tidak efisien seakan-akan dibiarkan. “Sebab, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama, terutama sejak tiga tahun terakhir yang semakin parah, tetapi belum ada perubahan,” katanya. Ia keberatan jika Menteri Agama Surya Dharma Ali meminta warga Ahmadiyah tidak lagi menyebut agamanya Islam. Menurut Sahidin, sampai nyawa lepas dari raganya, mereka tidak berkeinginan untuk melepas agama Islam. “Kami berpegangan kepada Quran sebagai kitab, Rasulullah Muhammad dan sunahnya,” ucap Sahidin yang bergabung dengan Ahmadiyah sejak 1997. Para pengungsi Ahmadiyah ini rencananya akan dikunjungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan, dan Ombudsman RI pada Kamis, 11 Juli 2013. Lembaga-lembaga itu juga akan menemui Gubernur NTB dan Kepala Kepolisian Daerah. “Kehadiran mereka ini untuk membahas pemenuhan HAM korban pengungsi Ahmadiyah,” ujar Asisten Ombudsman NTB Muhamad Rosyid Rido kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2013. Sahidin mengaku pihak Ahmadiyah sudah berulang kali bersurat untuk meminta keputusan pemerintah. “Kami ingin diperlakukan sebagai warga negara,” ujarnya. Para pengungsi Ahmadiyah itu juga berhak mendapat haknya sebagai warga negara seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

pada dua SMKN di Makassar, masing-masing SMKN 1 dan SMKN 8, dengan modus biaya tes kesehatan sebesar Rp25 ribu. Temuan ini disampaikan Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Aswiwin Sirua saat melakukan investigasi secara random di beberapa Sekolah Menengah Atas Negeri di Makassar. “Hampir semua SMA menjual map berlogo sekolah. Tidak dipaksakan, tapi seakan jadi wajib. Yang menonjol di dua sekolah ini, karena pendaftar wajib ikut tes kesehatan dengan biaya 25 ribu, ini sudah indikasi pungli,” kata Aswiwin, Kamis 4 Juli.


Duh, Jual Beli Piagam Prestasi Diduga TERJADI DI KLATEN

Penyertaan piagam itu, untuk mendongkrak nilai UN, dengan begitu nilai UN mereka akan lebih tinggi. Sehingga dengan penambahan nilai, maka kans untuk diterima lebih besar, jika dibandingkan dengan nilai hasil UN yang dimilikinya. Terbukti dari delapan orang itu, enam di antaranya diterima dan dua lainnya tidak diterima.

YOGYAKARTA - Jual beli piagam prestasi untuk menambah nilai hasil ujian nasional saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2013 diduga terjadi di wilayah Klaten. Hal ini, setelah ada laporan ke Ombudsman Republik Indoesia (ORI) perwakilan DIY soal dugaan tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan, ada yang mengetahui jika delapan orang itu tidak pernah memiliki prestasi seperti yang ada di piagam tersebut, sehingga piagam ini diduga tidak asli atau palsu.

Okezone.com Kamis 4 juli 2013

Piagam prestasi sendiri dikeluarkan dinas kebudayaan dan pariwisata (Disbudpar) Klaten. Sebagai tindak lanjut atas laporan itu, ORI perwakilan DIY memanggil beberapa instansi yang berkiatan dengan masalah itu, di antaranya SMAN 1 Klaten, SMP 2 Klaten, Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten dan Dinas Pariwisata Klaten ke kantor ORI setempat, Kamis (4/7/2013). Namun begitu, saat klarifikasi sifatnya tertutup untuk media. Asisten ORI perwakilan DIY Dahlena mengatakan berdasarkan laporan, dugaan praktek jual beli piagam prestasi ini, berawal saat seleksi PPDB di SMAN 1 Klaten ada delapan calon siswa yang mendaftar, selain dengan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) juga menyertakan piagam tersebut.

Ombudsman Terima Lima Pengaduan Surabayapost.co.id Kamis 4 juli 2013 SURABAYA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Surabaya tak hanya dikeluhkan wali murid dengan protes langsung ke kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Sebagian dari mereka juga melaporkan berbagai kendala yang dihadapi ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur (Jatim). Berdasar catatan Ombudsman Jatim, sedikitnya ada lima laporan yang masuk. Semuanya berasal dari Surabaya. Paling banyak yang dilaporkan adalah masalah jalur mitra warga yang dianggap masih kurang tepat sasaran. Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Akhmad Khoirudin mengatakan, sejak membuka posko pengaduan PPDB, sudah ada lima laporan yang masuk. Pengaduan itu terdiri atas tiga laporan mengenai jalur mitra warga, kuota satu persen, dan pengumuman jalur sekolah kawasan. “Sementara ini baru lima laporan itu yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Jatim,” katanya saat ditemui di kantornya, Rabu (3/7). Dia menjelaskan, penentuan siswa miskin yang diterima melalui jalur mitra warga adalah yang paling banyak dikeluhkan oleh wali murid. Kebanyakan dari mereka mempertanyakan kembali mengenai kriteria dan validitas data keluarga yang disurvei. Namun, ada juga wali murid yang tidak terima karena mendapat informasi yang kurang jelas dari petugas Dispendik Surabaya, sehingga anaknya gagal masuk SMP negeri melalui jalur mitra warga. “Wali murid itu hendak mendaftarkan anaknya ke SMP Neg-

“Atas dugaan tersebut, kemudian warga itu melapor ke ORI perwakilan DIY dan sekarang kami tanggani,” kata Dahlena, usai melakukan klarifikasi dengan kepala sekolah SMAN 1 Klaten dan Disdik Klaten, di ORI perwakilan DIY, Kamis (4/7/2013). Dahlena menjelaskan beberapa piagam prestasi tersebut, di antaranya piagam lomba bidang olah raga, seperti atletik dan renang serta seni, di antaranya seni musik. Untuk bobot nilai sendiri, berbeda, tergantung dengan kategori dan tingkatannya. Misalnya untuk tingkat kabupaten juara satu, mendapat tambahan nilai 1,5, juara dua 1,25 dan juara tiga 1. “Dari hasil klarifikasi, baik pihak sekolah maupun dinas terkait berjanji segera akan melakukan verifikasi dan koordinasi atas dugaan itu,” akunya. eri 6 lewat jalur mitra warga karena dekat rumah. Namun, ketika ingin bertanya informasi tersebut ke sekolah dan dinas, dia merasa tidak mendapat jawaban yang komprehensif. Sehingga, anaknya gagal diterima,” ungkapnya. Berdasar laporan-laporan itu, Ahmad mengaku akan mengklarifikasikan ke pihak Dispendik Surabaya. Jika nanti terbukti pihak dinas yang melakukan kesalahan, maka Ombudsman akan mendorong dinas dan sekolah untuk mencarikan jalan keluar bagi siswa-siwa tersebut. “Entah nanti dicarikan bangku yang kosong oleh dinas dan sekolah atau bagaimana, nanti akan kami bicarakan bersama. Yang jelas, pendidikan adalah layanan dasar sesorang yang perlu dipenuhi,” tandasnya. Humas PPDB Surabaya, Eko Prasetyaningsih ketika dikonfirmasi terkait masalah-masalah tersebut mengaku tidak mempunyai wewenang untuk menjawab. Dia menyarankan untuk menanyakan langsung ke Ketua PPDB Surabaya. “Tanyakan saja ke Pak Yusuf (Ketua PPDB Surabaya, Red),” katanya singkat. Sedangkan, Ketua PPDB Yusuf Masruh pun masih belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini ditulis, Kamis (4/7).m18 PENGADUAN PPDB SURABAYA DI OMBUDSMAN JATIM • Mempertanyakan kriteria dan validitas data keluarga yang disurvei • Informasi kurang jelas dari petugas Dispendik Surabaya, sehingga anaknya gagal masuk SMP negeri melalui jalur mitra warga. • Protes kuota satu persen untuk siswa luar kota. • Pengumuman jalur sekolah kawasan kurang transparan, karena tidak menyertakan nilai hasil tes.


Kepsek Diadukan ke Ombudsman Kebonwaru Kamis 4 juli 2013 KEBONWARU (GM) - Koalisi Pendidikan Jawa Barat (KPJB) melaporkan Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah di Kota Bandung ke Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman Perwakilan Jawa Barat atas dugaan pelanggaran pada proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2013 jalur nonakademis, Rabu (3/7). Mereka menganggap Disdik Kota Bandung dan para kepala sekolah tidak memberikan informasi kepada publik secara gamblang terkait dengan kuota yang disediakan. “Kami sudah berkonsultasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terkait dugaan pelanggaran terhadap pasal 52 UU No. 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang antara lain menyebutkan bahwa badan publik (mencakup sekolah negeri) yang dengan sengaja tidak menerbitkan informasi publik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ini bisa dikenai pidana kurungan dan atau pidana denda,” ujar Koordinator Investigasi KPJB, Dwi Subawanto saat melapor ke kantor Ombudsman, Jln. Kebonwaru, kemarin. Perlu diketahui, pengumuman hasil seleksi nonakademis di Kota Bandung dilaksanakan pada 27 Juni 2013. Dilanjutkan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima pada tanggal 28-29 Juni 2013. Diungkapkan Dwi, berdasarkan evaluasi yang dilakukan KPJB, sebenarnya tidak ada temuan yang baru karena sistem penerimaan peserta didik baru yang digunakan pada tahun ini juga tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yang memang sudah mengandung beberapa kelemahan. Beberapa temuan yang berdampak langsung pada publik di antaranya, sebagian besar sekolah menyampaikan hasil seleksi secara tertutup kepada calon peserta didik dan tidak mempublikasikan hasil seleksi secara luas. Ini tidak sesuai dengan standar pelayanan informasi yang diatur Peraturan Komisi

Informasi No. 1 Tahun 2010. Dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 disebutkan, sekolah sebagai badan publik wajib mengumumkan informasi tentang penerimaan calon peserta didik. Salah satunya, daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang diterima. “Ketertutupan ini berpotensi merugikan karena publik tidak dapat mengawasi proses dan akuntabilitas proses seleksi tersebut. Terutama mengawasi komitmen dan pemenuhan kewajiban sekolah dalam memberikan kuota ‘khusus sebagai bentuk proteksi bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu,” tegas Dwi. Tidak transparan Selain itu, sekolah tidak melakukan sosialisasi terhadap jalur penerimaan calon peserta didik dari keluarga tidak mampu terhadap masyarakat yang berdekatan dengan lokasi sekolah. Hal ini telah menghilangkan kesempatan warga sekitar sekolah yang berhak untuk mengikuti seleksi melalui jalur ini. “Ada sekolah yang menolak calon siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk mendaftarkan diri. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota Bandung No. 518 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik baru pada TK/RA dan sekolah tahun 2013 dan tidak berpihak pada hak dasar untuk mendapatkan pendidikan,” paparnya. Hal lain yang dilaporkan koalisi yaitu, ada sekolah yang mengarahkan calon peserta didik untuk membeli pakaian seragam dan atribut sekolah lainnya di koperasi sekolah. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Permendiknas No. 02 Tahun 2008 pasal 11.


Kebijakan Disdik Hindari Kursi Kosong Radarjogja.co.id Rabu 3 juli 2013 JOGJA - Belum puas dengan kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja, orang tua calon siswa yang tidak memiliki surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) asli mendatangi kantor perwakilan Ombudsman RI DIJ, di Jalan Woltermongisidi, pagi kemarin (2/7). Massa yang jumlahnya sekitar duapuluhan itu bersikeras agar disdik memberikan kelonggaran perihal SKHUN asli sebagai syarat pendaftaran. Prihati Santoso, orang tua calon siswa asal Cepu, Jawa Tengah mengatakan, kedatangannya ke ORI untuk mempertanyakan kepastian hukum atas kebijakan yang dibuat Pemkot Jogja. Menurut dia, kebijakan tersebut sangat memberatkan orang tua luar daerah yang ingim menyekolahkan anaknya di Jogja. “Kami berharap ORI bisa mencari solusi kepastian nasib anak-anak kami yang ingin bersekolah di Jogja,” terang Prihati. Selain mendatangi kantor ORI, sejumlah orang tua berencana mendatangi Kepatihan (Kantor Gubernur) dan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ. Sementara itu Asisten ORI DIJ, Nur Kholis mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu terkait kebijakan SKHUN. Bagaimanapun, kebijakan tersebut menjadi kewenangan Pemkot Jogja yang telah dibuat sejak lama. “Kebijakan yang dibuat disdik untuk menghindari kursi kosong akibat pendaftar mencabut berkas, seperti yang terjadi

pada tahun lalu,” kata Kholis kepada Radar Jogja. Ke depan, Kholis berharap kebijakan yang dibuat tidak seketat seperti saat ini. Misalnya, bagi siswa yang belum menerima SKHUN harus mendapatkan surat pengantar dari dinas pendidikan setempat untuk bisa mendaftar di Jogja. Di sisi lain, hari kedua verifikasi pendaftaran calon siswa baru SMA kemarin, masih banyak calon siswa yang ragu-ragu untuk memasukkan berkas pendaftaran ke sekolah yang dituju. Hal ini dikarenakan mereka masih ingin memantau dulu nilai ujian nasional (unas) yang masuk di sekolah yang ditujunya. Pantauan hari kedua pelaksaan PPDB masih berjalan lancar. Tren menahan formulir masih terjadi di beberapa sekolah. Seperti yang terjadi di SMAN 11 Jogja. Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 11 Jogja, Jaka Tumuruna mengaku masih banyak calon siswa yang ragu-ragu untuk menyampaikan berkasnya. Jelang penutupan kemarin, sekolah yang terletak di Jalan AM Sangaji ini sudah menerima 125 berkas. Dari keseluruhan berkas yang masuk, nilai UN tertingginya 37,5, sementara nilai UN terendah 26,15. “Lonjakan pendaftaran diperkirakan terjadi pada Rabu ini,” jelasnya.


Hj. AZLAINI AGUS

PRANOWO DAHLAN



PENGAWASAN

PENGAWASAN


Profil Bidang Pengawasan Subjek Pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia adalah Penyelenggara Negara. Sedangkan objek Pengawasannya adalah Maladministrasi. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. 4 unsur perbuatan maladministrasi dan 1 akibat 4 unsur perilaku atau perbuatan yang : •

melawan hukum,

•

melampaui wewenang,

•

menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut,

•

kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang berakibat timbulnya kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Hasil Pengawasan berupa “Rekomendasi” Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, ke-

pada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Terlapor adalah Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman.


MAYORITAS PENDUDUK LOMBOK TENGAH TANPA AKTA KELAHIRAN

Antaramataram.com, Kamis 31 januari 2013

Mataram,, 31/1 (ANTARA) - Mayoritas penduduk di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atau sebanyak 606.563 jiwa dari total penduduk sebanyak 927.854 jiwa atau 68 persen, tanpa akta kelahiran. “Hanya 32 persen atau sebanyak 321.291 jiwa penduduk Lombok Tengah yang sudah memiliki akta kelahiran, karena berbagai penyebab. Makanya kami datang ke Ombudsman untuk mengadukan permasalahan ini,” kata Lalu Agus Purnawirawan selaku Koordinator Jaringan Advokasi Publik Kabupaten Lombok Tengah, ketika ditemui di Kantor Ombudsman Perwakilan NTB, di Mataram, Kamis. Agus bersama 30-an orang yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Publik Lombok Tengah, mengadukan kesulitan yang dihadapi warga dalam pengurusan akta kelahiran itu. Mereka diterima Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, dan langsung digelar pertemuan koordinasi yang terbuka untuk umum, sehingga langsung diliput para wartawan. Agus menyampaikan bahwa data jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang belum memiliki akta kelahiran itu diperoleh dari unsur pemerintahan di kabupaten itu, yang telah dikompilasikan dengan data lapangan. Versi masyarakat yang disampaikan kepada Jaringan Advokasi Publik itu, banyaknya penduduk Lombok Tengah yang belum memiliki akta kelahiran itu, karena pengurusan dokumen kelahiran itu berbelit-belit, rumit dan mahal biayanya. Keharusan memiliki akta kelahiran bagi setiap penduduk Indonesia itu pun selama ini menjadi terabaikan, meskipun sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. “Belakangan ini, akta kelahiran itu menjadi masalah sosial dalam kehidupan masyarakat Lombok Tengah karena untuk mengurus akte itu seorang pemohonnya wajib mengeluarkan biaya Rp300 hingga Rp500 ribu. Itu pun harus ditempuh melalui jalur pengadilan,” ujarnya.

PELAYANAN JARANG DIKELUHKAN Ombudsman Apresiasi Jokowi Minggu 25 desember 2012

Bahkan, bagi warga yang telah lebih dari setahun lahir belum juga memiliki akta kelahiran, dikenakan denda sebesar Rp1 juta, dan prosesnya pun harus melalui pengadilan. Di sisi lain, kata Agus, jika tidak memiliki akta kelahiran itu, maka akan mengalami kesulitan saat mendaftar di sekolah, sehingga sebagian warga terpaksa mengeluarkan biaya yang tergolong mahal untuk masyarakat dari kalangan keluarga kurang mampu. “Belum lagi, adanya tumpang-tindih aturan yang membingungkan masyarakat. Ada versi UU 23 Tahun 2006, ada pula versi Surat Edaran Mahkamah Agung, dan versi peraturan daerah. Tentu kami menghendaki Ombudsman menyikapi permasalahan ini,” ujarnya. Menanggapi pengaduan tersebut, Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Bupati Lombok Tengah guna mengagendakan pembahasan bersama permasalahan akta kelahiran itu. Ombudsman menyiapkan solusi jangka pendek dan panjang terkait permasalahan akta kelahiran itu, seperti meminta pengelola sekolah agar tidak harus mewajibkan akte kelahiran saat pendaftaran masuk sekolah, sebagai solusi jangka pendek. “Solusi jangka panjang dapat berupa permintaan ke pemerintah pusat untuk mendanai pembiayaan akta kelahiran yang tergolong mahal bagi warga kurang mampu itu. Jangan sampai hanya karena persoalan administrasi kemudian negara mengabaikan kewajiban yang lebih mendasar yakni pendidikan anak bangsa,” ujarnya. Selain itu, Ombudsman NTB juga merasa perlu untuk mengkordinasikan hal itu dengan Gubernur NTB dan para bupati/wali kota Se-NTB, agar membantu memfasilitasi pengurusan akta kelahiran sesuai amanah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (MA). MA membuat Surat Edaran MA (SEMA) No 6/2012 yang ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali pada 6 September 2012. SEMA itu menjadi solusi atas fakta lapangan yakni banyak pencatatan kelahiran yang terlambat, terutama dialami oleh masyarakat miskin dan marginal, padahal mereka membutuhkan penetapan pengadilan untuk pencatatan akta kelahirannya. SEMA itu menyatakan pendaftaran akta kelahiran lebih dari 1 bulan pascakelahiran bisa didaftarkan secara kolektif ke pengadilan.

JAKARTA—Ketua Ombudsman Danang Girindra Wardana memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) perihal pelayanan publik. Pasalnya, sejak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI, baru satu keluhan yang diterima Ombudsman perihal pelayanan publik. Satu keluhan tersebut yaitu perihal pelayanan pendidikan, namun kata Danang, hal itu sudah diatasi dengan memanggil Dinas Pendidikan yang bersentuhan langsung dengan pelayanannya. “Kami sangat mengapresiasi kinerja Jokowi yang memang ingin melakukan reformasi birokrasi perihal pelayanan kepada publik. Saat ini baru satu keluhan, di dinas pendidikan, tetapi sudah diatasi dan kami harap tidak ada keluhan yang terjadi di dinas manapun,” tegas Danang di Jakarta, Minggu (16/12/2012).


Danang menjelaskan, pada masa kepimpinan Fauzi Bowo (Foke) total keluhan yang diterima oleh Ombudsman sekitar 200 aduan terkait pelayanan publik di Jakarta. “Kami berharap jumlah aduannya akan berkurang. Di sektor apapun yang terkait pelayanan publik,” harapnya. Ia juga berharap warga Jakarta yang mempunyai keluhan bisa menyalurkannya kepada Ombudsman gar masalah terutama pelayanan publik dapat teratasi. Terlebih, Ombudsman adalah lembaga yang dibuat pemerintah sesuai UU 37 thn 2008 untuk menampung segala aspirasi, kritikan, dan keluhan warga. Dalam hal ini, ia menegaskan, keluhan warga Jakarta akan segera disampaikan kepada pemprov DKI jakarta.

“Jika ada pengaduan dari masyarakat akan diproses dengan cara memanggil dinas terkait dan mendesak untuk segera menyelesaikan masalah tersebut,” tegasnya. Sementara itu, Jokowi mengaku senang terhadap penilaian Ombudsman. Namun hal itu tidak akan membuatnya gelap mata. Menurutnya, hal itu terjadi berkat komitmennya dan juga segenap staf pemerintah Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. “Ya itu kami anggap sebagai lecutan supaya lebih baik lagi. Yang penting komitmen kami untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Baik dari tingkat RT hinngga pemprov,” tegasnya.

PELAYANAN PUBLIK Jateng DAN DIY Masih Buruk

Solonews.com Selasa 1 januari 2013

15 laporan, kantor Pertanahan sebanyak 12 laporan, peradilan sebanyak 11 laporan dan kejaksaan sebanyak 6 laporan. “Substansi paling banyak dikeluhkan masyarakat ada 51 atau 30 persen yakni pelayanan yang berlarut-larut,” tandasnya Masyarakat, lanjut Budhi, juga banyak mengeluhkan praktik penyimpangan prosedur dalam pelayanan publik (41 laporan), tidak memberikan pelayanan (31 laporan), berpihak (13 laporan).

Menurut dia, berdasarkan laporan masyarakat pemerintahan daerah (pemda) masih menjadi instansi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Tercatat sebanyak 73 orang atau 43% mengeluhkan lamban dan tingginya biaya pelayanan publik di pemda, khususnya lembaga pendidikan.

Selain itu juga penyalahguanaan kewenangan dan diskriminasi masing-masing (11 laporan), tidak patut (tujuh laporan), dan permintaan imbalan uang atau korupsi (dua laporan). “Tingginya angka pelayanan publik yang berlarut-larut, memperlihatkan pejabat publik belum mampu memenuhi standar pelayanan, yaakni ketepatan dan kecepatan waktu,” bebernya Dia menambahkan, pelayanan publik di DIY-Jateng juga masih diwarnai potret miris yakni sulitnya masyarakat mengakses layanan pendidikan yang mahal disetiap penerimaan siswa baru. Untuk itu, ujar Budhi, Ombudsman RI Perwakilan DIYJateng berharap pada tahun 2013, kepala daerah, Gubernur, bupati/walikota, aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, badan Pertanahan Nasional beserta seluruh jajaran pejabat pemberi pelayanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan membangun partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan dan berbiaya murah sehingga pelayanan berkualitas bisa dinikmati oleh semua kalangan termasuk masyarakat yang tidak mampu.

Selanjut disusul layanan di lembaga kepolisian sebanyak 29 laporan, institusi Pemerintah Pusat yang ada di daerah (Kementerian) sebanyak 22 laporan. Kemudian badan usaha milik negera (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) sebanyak

“Mekanisme pengawasan dan internal complaint handling sebagaimana amanat UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik juga perlu dikembangkan untuk memastikan pelayanan publik berkualitas dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

SEMARANG – Pelayanan publik di wilayah Jawa Tengah dan DIY sejauh ini masih belum banyak menunjukkan perbaikan. Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Jateng selama 2012 menerima 168 laporan dari masyarakat. Pelaksana tugas (plt) kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY-Jateng, Budhi Masthuri, mengatakan masyarakat kebanyakan mengeluhkan berbagai pelayanan lembaga publik. “Pelayanan lembaga publik dinilai masih lamban dan berbiaya tinggi,” katanya dalam rilis di Semarang, Selasa (1/1/2012).


Ombudsman RI Perwakilan Maluku Investigasi di SBB Jumat 4 januari 2013 Ambon - Ombudsman RI Perwakilan Maluku melakukan investigasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terhadap berbagai masalah-masalah yang berhubungan dengan pelayanan publik di kabupaten yang bergelar Pamahanunusa ini. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Elly Rudianto kepada Siwalima melalui rilisnya, Kamis (3/1) mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik diantaranya menyangkut dengan masalah CPNS tahun 2010. Dikatakan, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2008 khususnya pasal 38 ayat (3), maka Ombudsman RI Perwakilan Maluku akan melakukan monitoring ke Kabupaten SBB untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi yang akan dilakukan oleh Pemkab SBB tahun 2013 ini. “Jika rekomendasi untuk melaksanakan pengangkatan para CPNS ini tahun 2013 tidak dilaksanakan, maka tentunya akan dikenakan pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2008 bahwa, dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, maka ombudsman dapat mempublikasi kepada DPR dan Presiden. Begitupun sanksi administrasi sesuai pasal 39, bahwa terlapor dan atasan terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 38 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya. Dengan demikian, maka demi untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar dapat menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, sebagaimana dimaksud UUD 1945.

Ia bersama dengan staf Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku mengharapkan, partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pelayanan publik di Maluku dan jika ada terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penyelanggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “ Peran Ombudsman sebagai lembaga negara Independen yang melakukan pengawasan eksternal pelayanan publik di Provinsi Maluku, tampaknya telah menampakkan harapan bagi masyarakat di Maluku. Dari berbagai isu dan laporan masyarakat tentang kesemrawutan pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pelayanan publik ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku,” ujarnya. Dikatakan, Ombudsman Maluku telah dapat menyelesaikan tujuh kasus dari 24 kasus, baik dilaporkan masyarakat maupun atas inisiatif ombudsma, sedangkan 17 kasus lainnya sementara dalam proses penyelesaian. “Dilihat dari laporan yang masuk, instansi pemerintah yang paling banyak mendapatkan laporan sebagai berikut, pemerintah desa sebanyak lima laporan, Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon empat laporan, Bupati dan Walikota tiga laporan, Kanwil hukum dan HAM dua laporan, Dinas Pendidikan satu laporan, DPRD satu laporan, Pengadilan Negeri satu laporan, balai diklat agama Maluku, kepala kecamatan satu laporan,” jelasnya.


Masih Ada Praktek Pungli

Timor Expres 7 januari 2013 KUPANG, TIMEX Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengatakan, pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah terlalu birokratis, di mana pelayanan khususnya pelayanan perizinan pada umumnya dilakukan melalui beberapa meja, sehingga penyelesaian pelayanan menjadi sangat lama. Darius yang dikonfirmasi Timor Express, Minggu (6/1) kemarin mengatakan, panjangnya meja birokrasi dimanfaatkan oleh oknum aparat untuk meminta pungutan tambahan, sehingga biaya pelayanan menjadi mahal. Dikatakan, rumitnya birokrasi juga menjadi salah satu penyebab enggannya pelaku bisnis berinvestasi di daerah ini. Hal ini dikarenakan, para pelaku bisnis tersebut membutuhkan kepastian waktu dan iklim usaha yang aman untuk berinvestasi. Kondisi demikian, membuat NTT menjadi daerah dengan urutan ke sekian dari daftar daerah tujuan investasi atau bisnis bagi pengusaha. Menurut Darius, Kota Kupang dan sejumlah kabupaten di NTT telah melakukan upaya pembenahan pelayanan antara lain dengan membentuk Kantor Pelayanan Satu Atap. Akan tetapi, belum semuanya berjalan maksimal karena sejumlah alasan antara lain tidak semua kewenangan dilimpahkan dari SKPD ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap (BPTSA), sehingga sebagian persyaratan pelayanan masih harus diurus pada SKDP asal, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

masyarakat. Selain itu, beberapa alternatif pemecahan masalah yang sekiranya dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik di NTT yaitu penetapan standar pelayanan bagi seluruh dinas/badan yang melaksanakan tugas pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting karena merupakan komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu sesuai dengan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Dijelaskan, penetapan standar pelayanan tersebut antara lain melalui identifikasi jenis pelayanan, syarat pelayanan, prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, waktu dan biaya pelayanan dengan dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diterima dari Pemda. Dalam konsep manajemen pelayanan jelas Darius, kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan. Karena itu, survei penerima pelayanan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Sementara itu, dalam pengembangan sistem pengeloaan pengaduan, pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya-upaya pihaknya untuk memberikan masukan kepada penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi sekaligus secara konsisten menjaga dan meningkatkan pelayanan yang dihasilkan agar selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pihak-pihak pemberi layanan publik ini kurang mau mendengar aspirasi masyarakat, di mana pada umumnya aparat pelayanan kurang peduli terhadap keluhan masyarakat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan apa adanya tanpa perbaikan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya loker pengaduan dan pejabat pengelola pengaduan pada unit-unit di tiap SKPD, jelasnya.

Ditambahkan, dalam optimalisasi pelayanan publik dan pengaduan penerima layananan, Darius menilai perlu di desain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara efektif dan efisien dalam mengelolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan di waktu yang akan datang.

Dijelaskan, kredibilitas pemerintah daerah saat ini sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah yang mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat, akan terus mendapat dukungan dari

Kami tengah upayakan pembentukan unit complain handling dan penempatan aparatur yang profesional pada unit itu guna dapat merespon dan menangani seluruh pengaduan masyarakat pada SKPD tersebut, termasuk membangun jaringan dengan LSM dan media massa guna melakukan kontrol dan sosialisasi pencapaian kinerja SKPD, pungkas Darius.

Ombudsman Cawe-cawe Soal TOW

Surabaya.tribunnews.com Kamis 10 januari 2013 SURYA Online, SURABAYA – Ombudsman RI, lembaga yang ditugasi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap layanan publik, akhirnya ikut cawe-cawe menyelesaikan permasalahan Terminal Tambak Oso Wilangun (TOW) Surabaya. Bentuknya, Ombudsman memfasilitasi pertemuan antara pihak terkait keperhubungan untuk menyelesaikan permasalahan TOW yang digelar di Kantor Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim, Jalan A Yani, Surabaya, Kamis (10/1/2013). Hadir dalam pertemuan tertutup, anggota Ombudsman RI

Ibnu Tricahyo, Direktur LLAJ Angkatan Darat Kementrian Perhubungan Sugihardjo, Kepala Dishub dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi, Organda Jatim, Dishub Surabaya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jatim, serta pakar transportasi dari ITS Surabaya dan Universitas Brawijaya Malang. Sugihardjo mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan yang dilakukannya dengan Ombudsman RI di Jakarta sebelumnya guna mencari titik temu menyelesaikan permasalahan TOW. Hasilnya, disepakati untuk secepatnya mengalihkan sebagian trayek dari Terminal Purabaya ke TOW. “Titik temu untuk meramaikan TOW itu kita sepakati, dengan orientasi harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.


Rencananya, pengalihan trayek baik AKDP maupun AKAP dari Purabaya ke TOW akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapannya fasilitas yang ada di TOW. Selain itu, Dishub Surabaya juga diminta untuk memilah mana trayek yang dapat dialihkan ke TOW dan mana yang tidak. “Jadi dalam pengalihan trayek ini, bus yang tujuannya tidak ke TOW akan dialihkan ke situ,” terang Direktur LLAJ Angkutan Darat Kemenhub ini. Dengan pengalihan tersebut, nantinya akan ada sekitar 256 bus yang beroperasi di TOW. Namun sebelum dialihkan,

KOMUNIKASI LEMBAGA NEGARA DAN MEDIA DIPERKUAT

Kamis 10 januari 2013 MATARAM - Komunikasi antara lembaga Negara dan media massa harus terus diperkuat. Tujuannya untuk mendorong akuntabilitas kinerja maupun keuangan. Hal ini mengemuka dalam training dan dialog kemitraan yang diikuti 40 wartawan dengan sejumlah lembaga Negara yang difasilitasi The Jawa Post Institute For Pro Otonomi (JPIP) di Hotel Santika, kemarin (09/01). Sejumlah perwakilan dari lembaga-lembaga Negara hadir dalam pertemuan ini. Diantaranya, Komisioner Komisi Informasi (KIP) Pusat, Amirudin, perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Masing-masing pihaik menerangkan mengenai profil organisasi masing-masing, sebagai bekal para jurnalis dalam penulisan mengenai hal-hal yang terkait dengan KIP ataupun BPKP. Hadir pula Wakil Ketua Komisi Yudisial, Iman Anshori Saleh yang membeberkan upaya-upaya dalam membersihkan peradilan dari praktek kotor para hakim nakal. Termasuk mengenai penguatan KY paksa regulasi yang diketok di DPR RI. Sehingga, dengan adanya penguatan fungsi pengawasan KY, banyak hal yang bisa dibenahi dalam praktek peradilan di In-

ORI: RUPSLB Bank Aceh sah www.waspada.co.id Kamis 10 januari 2013 BANDA ACEH - Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Aceh, Taqwaddin Husein mengatakan proses pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang saham perusahaan tersebut adalah sah secara hukum. “Saya tegaskan secara administrasi hukum proses penyelenggaraan RUPSLB pada tanggal 4 Januari 2013 adalah sah secara hukum,” katanya kepada Waspada Onlinehari ini. Ia menjelaskan, secara aturan, badan hukum Bank Aceh sebagai perseroan tunduk kepada aturan Undang-undang tentang perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas itu adalah bahwa semua pihak memiliki kewenangan terbatas dalam perseroan tersebut. “Nah karena ini adalah perseroan, maka pemilik pesero, dalam hal ini para pemegang saham tunduk pada aturan UU Perseroan terbatas, dan jika para pesero menghendaki adanya pergantian pada jajaran direksi dan komisari, maka hal itu sah dan dibenarkan,” paparnya. Sementara itu, terkait dengan adanya beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan yang tidak dijalankan

Dishub Surabaya akan berbicara dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyikapi masih minimnya fasilitas yang ada di TOW. Kepala Dishub dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi menambahkan, pihaknya minta dalam dua bulan terakhir ini penambahan perluasan berbagai fasilitas di TOW dapat segera dilakukan. Dengan begitu, penambahan armada bus, baik armada dari trayek yang dipindah dari Purabaya ke TOW maupun armada bus baru dari sejumlah pengusaha otobus (PO) dapat dilakukan. donesia. Kami sekarang meneliti seluruh putusan hakim yang juga seperti kalkulator. Kalau pelanggarannya A, maka hukumannya B, tandasnya. Tidak hanya soal hakim nakal, KY juga memberikan apresiasi kepada hakim bersih dan inspiratif, sebagai salah satu bentuk kemitraan dengan media massa. Siapa yang ingin ditulis, kami serahkan kepada para jurnalis, tandas Imam yang sempat menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI ini. Selain itu, hadir pula Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Adhar hakim yang mewakili Ketua Ombudsman RI yang berhalangan. Tidak hanya dalam konteks Ombudsman di level nasional, Adhar juga membeberkan langkah-langkah Ombudsman sejaik membuka perwakilan di NTB. Khususnya peran Ombudsman yang bergerak di sisi pencegahan terjadinya praktek korupsi dalam lembaga publik. Saat ini, kami sudah menerima 24 laporan dari warga. Sebagian merupakan sumbangsih dari pemberitaan media massa, tandasnya. Training dan dialog kemitraan ini, merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan JPIP-USAID Program Akuntabilitas, Strengthening Integrity And Accountibility Program (SIAP) II yang di gelar di 12 Provinsi di Indonesia, salah satunya di NTB. Kegiatan ini bertemakan Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara Dengan Media Massa

dalam proses penyelenggaran RUPSLB tersebut, hal itu bukanlah persoan, karena Anggaran Dasar itu bersifat internal, dan kedudukannya dibawah UU Perseroan terbatas. “Tidak ada persoalan kalaupun tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, selaku pesero, para pemegang saham dapat melakukan RUPSLB kapan saja untuk mengganti jajaran direksi dan komisaris,” ulasnya. Namun begitu, tambahnya, karena Bank Aceh adalah milik pemerintah, dan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimana ada dana pemerintah didalamnya, yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah, maka secara aturan hukum, segala keputusan terkait dengan perusahaan ini tunduk pada hukum tata usaha negara dan administrasi negara. “Inikan perseron terbatas, yang kedudukan hukumnya, terdapat anggaran pemerintah didalamnya, sehingga secara hukum, perusahaan ini terikat dalam hukum tata usaha negara,” tukasnya. Oleh karena itu, terangnya, segala keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dihasilkan oleh para pemegang saham, dalam hal ini Gubernur dan para bupati, maka hasil dari keputusan itu, adalah Keputusan Tata Usaha Negara. “Jadi keputusan perombakan jajaran direksi oleh para pemegang saham adalah Keputusan Tata Usaha Negara,” sebutnya.


Ombudsman Segera Panggil Kepala Dinas Bina Marga Soal Jalan Rusak

pikiran-rakyat.com Jumat 11 januari 2013

BANDUNG, (PRLM).- Ombudsman Jawa Barat (Jabar) segera memanggil Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Iming Akhmad terkait rusaknya jalan yang mengakibatkan korban jiwa. Dalam pemanggilan itu, Iming akan dimintai penjelasan mengenai laporan Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) yang menyebutkan sejumlah kerusakan fasilitas umum di Kota Bandung yang diadukan masyarakat. “Sebenarnya sudah ada tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat dari DBMP Kota Bandung yang menyatakan akan melakukan perbaikan jalan pada 2013,” ucap Haneda Sri Lastoto di Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Jabar, Jumat (11/1/13). Dia pun menyatakan mengapresiasi, rencana DBMP dalam melakukan perbaikan jalan. Namun, hal tersebut tak menghentikan Ombudsman untuk melakukan penelusuran sebab kecelakaan yang diduga karena rusaknya fasilitas jalan di Kota Bandung.

Zaini: Aceh tanpa Korupsi

aceh.tribunnews.com Sabtu 12 Januari 2013

“Jangan sepelekan jatuhnya korban karena dugaan jalan rusak, dan tak bisa kemudian dianggap selesai setelah adanya perbaikan jalan. Oleh sebab itu, kami akan segera meminta penjelasan kepada pimpinan Kepala DMBP Kota Bandung kemungkinan pada pekan depan,” ujar Haneda. Untuk gugatan pidana dan perdata, kata dia, merupakan mekanisme lain yang bukan ranah kewenangan Ombudsman. “Kami tetap melakukan investigasi dan sedang dalam proses melakukan pengumpulan data,” ujarnya. Dia berharap, surat permintaan penjelasan sudah bisa dikirim pekan depan ke DBMP Kota Bandung. “Untuk awal, kami hanya meminta penjelasan. Namun, nanti bisa dikembangan lagi kepada instansi lain yang juga akan dimintai penjelasan,” ujar Haneda. Saat ini, Ombudsman pun sudah melakukan pendataan di media massa mengenai permasalahan pelayanan publik Sementara itu, saat dimintai komentarnya, Kepala DBMP Kota Bandung, Iming Akhmad menyatakan kesiapannya dimintai penjelasan oleh Ombudsman. “Saya siap, apapun yang dikeluhkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui Ombudsman akan saya jawab dengan kinerja,” tuturnya.

juga disaksikan Hj Azlaini Agus selaku Wakil Ketua Ombudsman (pejabat negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik). Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, pencanangan Aceh jadi zona atau wilayah bebas korupsi itu didasari keinginan seluruh kepala pemerintahan Aceh yang baru, mulai di tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Gubernur Zaini juga menyatakan malu dan mengobarkan perang terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gubernur Aceh mendatangi KPK dan BPK RI agar dibantu penanganan pencegahan korupsi. “KPK dan BPK telah menandatangani kerja sama untuk itu dan penanganannya secara hukum jika ada yang melakukan korupsi,” kata Zaini.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Azwar Abubakar (kiri) menyaksikan penandatanganan pakta integritas wilayah bebas korupsi oleh Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah (tengah) dan perwakilan Ombudsman RI, Azlaini Agus (kanan) di gedung serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jumat (11/1). BANDA ACEH - Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota mencanangkan mulai 2013 dan seterusnya menjadi daerah (zona) bebas (tanpa) korupsi dan mewujudkan birokrasi bersih dan baik dalam melayani masyarakat. Pencanangan Aceh sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh di Banda Aceh, Jumat (11/1). Pencanangan WBK-WBBM itu ditandai penandatanganan pakta integritas oleh Gubernur Zaini Abdullah, Sekda Aceh, tujuh perwakilan SKPA, dan 23 bupati/wali kota se-Aceh di hadapan Menteri Pemberdayaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar, pejabat BPK, Kejati, Kapolda, Ketua DPRA, dan Pangdam IM. Prosesi itu

Bukan seremonial Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, pencanangan zona bebas korupsi di Aceh bersama 23 bupati/wali kota bukan sekadar seremonial belaka. Semua pihak, termasuk dirinya yang telah menandatangani pakta integritas Aceh bebas korupsi, wajib melaksanakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Zaini mengakui upaya pemberantasan korupsi di negeri ini bukan hal yang mudah. Korupsi ibarat fenomena gunung es, hanya sebagian kecil tampak di permukaan, bahagian besar lainnya tenggelam di bawah permukaan air. “Kendati demikian kita jangan berputus asa. Kita harus optimistis untuk dapat menyelesaikan permasalahan korupsi di negeri ini agar Indonesia bisa masuk sebagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah,” kata Zaini Abdullah. Zaini juga mengatakan, “Kita harus siap menerima kritikan dan saran yang disampaikan masyarakat. Kita juga harus membuka pos pengaduaan masyarakat. Semua itu diharapkan jadi barometar apakah tugas yang telah kita lakukan itu sudah tepat dan memuaskan masyarakat.”


Perubahan ke arah yang lebih baik, kata Gubernur Zaini harus terus dilakukan, sebagai bentuk pengabdian untuk bangsa dan negara serta kepada rakyat. Perubahan itu, harus

dimulai dari atas, yaitu dari kepala pemerintahan, wakil kepala pemerintahan, Sekda, Kepala SKPA, dan jajaran di bawahnya.

Gubernur dan 23 Bupati/ Walikota Teken Pakta Integritas

semakin paham tentang pencegahan korupsi, serta mahfum akan indikator dan parameter yang digunakan untuk menjadi sebuah Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang bersih dan melayani (WBK-WBBM). “Para Bupati dan Walikota di seluruh Aceh nanti akan mencanangkan hal yang sama di wilayah masing-masing,” ujarnya.

atjehlink.com Senin 14 januari 2013 Banda Aceh – Gubernur Aceh dan 23 Kepala Daerah Kabupaten Kota, serta 64 kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), melakukan penandatanganan pakta integritas pencegahan dan pemberantasan korupsi di hadapan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Azwar Abu bakar, dan turut disaksikan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Azlaini Agus. Acara berlangsung di aula serbaguna kantor Gubernur, Juma’at (11/12). Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pencanangan Zona Integritas menuju wilayah Aceh bebas korupsi. Dalam pidatonya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyebutkan penandatanganan pakta integritas tersebut merupakan pelaksanaan dari instruksi presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Disamping itu menurutnya, penandatanganan tersebut juga merupakan komitmen dari kelanjutan pertemuan Sosialisasi Pencegahan Tindak Korupsi Pidana yang diikuti oleh pejabat di jajaran pemerintah Aceh kemarin, Kamis (10/1). Zaini Abdullah berharap kepada kepala daerah Kabupaten Kota serta pejabat di lingkungan pemerintahan Aceh agar

Menuju Wilayah Bebas Korupsi

www.haluankepri.com Kamis, 17 Januari 2013 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Azlaini Agus, Rabu (16/1) menyaksikan penandatanganan pakta integritas pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Kepri. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pencanangan Zona Integritas menuju wilayah Kepri bebas korupsi. Kedua agenda pemerintah pusat ini dilaksanakan di Gedung Daerah di Tanjungpinang. Pencanangan Zona Integritas dengan penandanganan pakta integritas merupakan program nasional. Tujuannya adalah memberangus dan mencegah tindakan korupsi. Provinsi Kepri sendiri adalah daerah kesekian di tanah air yang disambangi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Â Menteri Azwar Abubakar mengatakan, Zona Integritas merupakan sebutan bagi pemerintahan yang pimpinannya memiliki komitmen yang kuat didukung jajarannya untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dari tindakan Â korupsi dan melayani. Agar bisa menuju wilayah bebas korupsi, maka

Untuk mewujudkan Zona Integritas di Aceh, Gubernur berharap dapat dilakukan dengan kegiatan kegiatan kongkrit seperti sosialisasi/ pelatihan dan kampanye anti korupsi, penyediaan sistem dan sarana pengaduan masyarakat (whistle blower system). “Harus kita akui, upaya pemberantasan korupsi di negeri ini bukanlah hal yang mudah. Ibarat fenomena gunung es, hanya sebagian kecil yang nampak di permukaan, sebagian besar lainnya tenggelam di bawah permukan air,” ujar Gubernur. Gubernur juga menekankan agar gerakan mewujudkan zona integritas serta Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), agar benar benar diimplementasikan oleh semua pihak di lapangan, karena menurutnya hal itu adalah amanah mulia. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Azlaini Agus, dalam sambutannya pada kegiatan tersebut menyampaikan, agar birokrasi pemerintahan terbebas dari korupsi, terlebih dahulu perlu dibuat zona integritas dan itu perlu ditandatangani oleh semua pihak yang mempunyai komitmen agar pakta integritas tersebut berjalan. “Penandatanganan pakta integritas tersebut adalah bentuk langkah pencegahan korupsi,” tandasnya.

beban itu tidak saja berada di pundak gubernur dan wakil gubernur, melainkan semua bupati dan walikota, serta seluruh aparatur negara. Seperti dua sisi mata uang. Ya, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota/Kabupaten harus seiring, bersama dan tidak bisa dipisahkan demi menuju Zona Integritas. Kata menteri, ada empat hal yang harus dilakukan. Keempat hal itu adalah pengorbanan, upaya keras, komitmen dan konsistensi. Yang Terakhir, tugas dari kepala daerah, adalah memindahkan posisi seluruh aparat pemerintah dari comfort zone ke competitive zone. Tujuannya agar seluruh pegawai negeri sipil dapat berpacu dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Menuju Zona Integritas, sesuai amanat menteri, maka Provinsi Kepri harus melakukan sembilan program percepatan reformasi birokrasi. Yakni, penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi dan promosi secara terbuka, profesionalisasi PNS, pengembangan sistem elektronik pemerintah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan PNS dan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS.


Gencarnya program memberangus tindakan korupsi mesti didukung. Negara ini, dan kita, warga Indonesia, tidak bisa cuma mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi saja. Faktanya, lembaga antirasuah itu sudah amanah dan tegas dalam bertindak.

di pemerintahan. Sedangkan kita, warga Kepri, juga punya kewajiban yang sama. Paling tidak, kita tidak ikut berkolusi atau memberi upeti kepada aparatur negara untuk memuluskan tujuan kita.

Inti dari Zona Integritas sendiri adalah poin program peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur. Maka, ini adalah domainnya seluruh aparatur negara, semua PNS yang bekerja

Tidak mudah memberangus koruptor, itu memang faktanya. Minimal, pada tiap diri pribadi kita masing-masing, ayo kita lawan korupsi dengan cara tidak melakukan tindakan korupsi. Ayo katakan tidak pada korupsi!

Ombudsman: Polres Sleman Kurang Responsif

Kasat Reskrim sudah menjelaskan bahwa semua laporan yang diterima dari masyarakat, termasuk 6 kasus yang diadukan, sudah dalam penyelidikan,” paparnya.

regional.kompas.com Senin 21 Januari 2013 YOGYAKARTA, KOMPAS.com -- Tiga petugas Ombudsman RI DIY-Jateng datangi Mapolres Sleman untuk monitoring dan berkoordinasi terkait tindak lanjut keluhan masyarakat berkenaan penanganan kasus-kasus yang tidak memperoleh tanggapan dari Polres Sleman. Asisten Ombudsman RI DIY-Jateng, Jaka Susila W, SH mengatakan, berdasarkan evaluasi Ombudsmen RI (ORI) DIY-Jateng tahun 2012, Polres Sleman termasuk kurang responsif terhadap keluhan masyarakat. “Jadi pada tahun 2012 kemarin masih banyak laporan masyarakat yang belum ditindaklanjuti oleh Polres Sleman. Kami ke sini untuk meminta kejelasan secara langsung mengenai keluhan tersebut,” terangnya seusai melakukan pertemuan dengan Kasat Reskrim Polres Sleman Akp Heru Muslimin, Senin (21/01) siang.

Di tempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Sleman Akp Heru Muslimin menjelaskan bahwa semua laporan dari masyarakat selalu diterima dan sesegera mungkin ditindaklanjuti. Hanya saja, pihaknya harus melihat laporan tersebut masuk ke ranah hukum pidana atau perdata. “Kami menyambut baik kedatangan dari perwakilan ORI, secara tidak langsung ini menjadi sebuah bentuk perhatian atas kinerja kami,” tegasnya. Lebih lanjut Heru mengungkapkan, memang tidak semua kasus bisa diungkap secara cepat, karena harus berdasarkan penyelidikan dan data-data yang akurat. “Yang memakan waktu cukup lama adalah saat proses penyelidikan. Jika data tidak kuat, maka nanti ketika di pengadilan akan dikembalikan. Yang pasti kami selalu menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat dan secepat mungkin mengungkapnya,” katanya.

Joko menambahkan, berdasarkan data, ada sekitar 6 kasus yang diadukan masyarakat ke ORI. “Tadi Kapolres Sleman dan

Jangan Abaikan Pemilik Kartu Jamkesmas

Lombokpost.com Senin 21 januari 2013 Mataram “ Sejumlah warga miskin di Kota Mataram penerima Kartu Jeminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang kesulitan mendapat pelayanan kesehatan, mendapat respon dari Ombudsman NTB. Ketua Ombudsman NTB, Adhar Hakim mengatakan, jangan sampai pemilik Kartu Jamkesmas dikorbankan karena persoalan administratif. Bagaimana caranya, harus ada langkah yang punya kartu ini dilayani segera, katanya. Kata Adhar, memang ada persoalan yang dialami oleh warga miskin pemegang kartu Jamkesmas yang baru, kartu lama diambil, sementara kartu baru tidak bisa difungsikan segera. Sementara, mereka tidak mungkin bisa menunda sakit. Kartu lama dicabut Januari, yang baru berlaku Maret. Ada jeda waktu dua bulan, masak dua bulan tidak boleh sakit, sambungnya. Diakuinya, tidak maksimalnya pelayanan bagi pemegang Kartu Jamkesmas baru karena terkait klaim. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengambil sikap soal ini. Harus ada jalan tengah, warga miskin jangan dibuat bin-

gung. Langsung saja rapat membahas soal ini, seperti yang dilakukan Kota Mataram, tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga penerima Kartu Jamkesmas baru tidak bisa berobat. Pasalnya, kartu tersebut belum bisa berfungsi. Warga pun kebingungan, karena Kartu jamkesmas lama sudah diambil. Mereka yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram harus memberikan jaminan supaya mendapat pengobatan. Melihat persoalan tersebut, tim penanggulangan kemiskinan langsung menggelar rapat. Rapat tersebut memutuskan, RSUD Kota Mataram wajib memberikan pelayanan bagi pemilik Kartu Jamkesmas. Sangat tepat Pemerintah Kota Mataram mengambil alih persoalan tersebut. Jangan biarkan warganya menunggu untuk berlaku, bebernya. Kejadian ini, kata Adhar, tidak boleh berulang. Sepatutnya, begitu Kartu jamkesmas lama dicabut, Kartu Jamkesmas baru bisa segera dipakai. Jeda waktu pemanfaatan ini memicu keributan. Pemerintah mengambil langkah cepat terkait masalah ini. Intinya jangan karena administrasi, mengabaikan pelayanan pada warga miskin, tegasnya.


Ombudsman: Antrean penerbitan paspor banyak diborong calo

merdeka.com Rabu 23 Januari 2013

Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas menyampaikan sejumlah temuannya selama melakukan penilaian terhadap sejumlah kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. Ombudsman menemukan kasus-kasus penerbitan paspor khusus lainnya, seperti diborongnya nomor antrean oleh calo dan biro jasa. “Di Medan kita temukan ada orang dari Pangkalan Susu ke Medan nomornya selalu habis karena kuotanya cuma 100 ternyata diborong sama calo dan biro jasa,” kata Wakil Ketua Ombudsman, Azlaini Agus di Hotel Crown, Jakarta, Rabu (23/1). Hal yang lebih mengejutkan, kata dia, di beberapa kantor Imigrasi, para calo sudah memiliki tanda pengenal. “Banyak kantor imigrasi, Bandung misalnya, seperempat tempat duduk diduduki calo. Mereka 90 persen perempuan di Bandung dan calo itu punya tanda legalisir,” kata Azlaini.

Hari ini Direktorat Jenderal Imigrasi merayakan ulang tahunnya ke 63. Selain mengadakan talk show, Imigrasi juga memperkenalkan pembuatan paspor satu hari. Namun paspor satu hari ini masih dalam pengembangan dan baru ada di Imigrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

“Kami melakukan suvervisi terhadap tujuh kantor Imigrasi dan 12 kantor Kemenkum HAM. Temuan kami pada umumnya sudah mencantumkan maklumat (pesan dan sosialisasi) cuma ada yang nulis besar, kecil, ada yang ditempatkan di tempat terlindung,” katanya.

Ombudsman Desak DPR ACEH Percepat Sahkan RAPBA

baik mungkin. “Ombudsman menerima laporan-laporan dari masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan publik dengan baik, seperti tidak dilayani, urusannya dipersulit maupun diperas,” kata Taqwaddin didampingi Afrizal kepada Serambi.

aceh.tribunnews.com Rabu 30 Januari 2013 BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh mendesak DPRA mempercepat pengesahan RAPBA 2013 demi terwujudnya peningkatan pelayanan publik dan roda perekonomian masyarakat yang berbasis APBA. Ombudsman RI juga mendukung penuh Pakta Integritas Zona Bebas Korupsi yang dicanangkan Gubernur Aceh belum lama ini.

Desakan agar DPRA mempercepat pengesahan RAPBA disampaikan Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Aceh dalam pernyataan tertulis yang dibagi-bagikan kepada wartawan pada acara penandatanganan MoU ORI Perwakilan Aceh dengan Komisi Informasi Aceh (KIA) tentang peningkatan partisipasi keterbukaan informasi publik dan pengawasan pelayanan publik di Kantor Ombudsman, Lamgugob, Selasa (29/1). Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua KIA, Afrizal Tjoetra MSi dan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husein. MoU tersebut dilakukan untuk dapat saling mendukung antara KIA dan Ombudsman yang keduanya memiliki fungsi sebagai pengawasan kepentingan publik agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik se-

RS Swasta Siap Layani JKA

aceh.tribunnews.com Jumat 22 Februari 2013 BANDA ACEH - Tiga dari sejumlah rumah sakit (RS) swasta di wilayah Banda Aceh yang ditunjuk pemerintah, siap menerima pasien Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) limpahan dari RS pemerintah. Ketiga rumah sakit itu adalah RS Malahayati, Teungku Fakinah, dan Harapan Bunda. Semua pengelola rumah sakit tersebut mendukung program Pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurut Taqwaddin, dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah membawa dampak yang baik dengan melibatkan komponen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendapatkan informasi publik yang bertujuan agar masayarakat mendapatkan hak-hak publiknya serta lembaga publik juga dapat melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Fungsi Ombudsman, lanjut Taqwaddin adalah sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang diselenggarkan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBA. ORI Aceh diresmikan 8 Oktober 2012 dan telah menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, baik datang langsung, melalui surat, e-mail maupun inisiatif Ombudsman untuk melakukan penelusuran. Untuk mendukung program dimaksud, ketiga RS swasta tersebut sudah lebih dulu melengkapi dirinya dengan ruang operasi, laboratorium, radiologi, dan unit gawat darurat (UGD). Tak terkecuali ruang bersalin, cuci darah, kamar rawat inap, kamar bedah, intensive care unit (ICU), dan neonatal intensive care unit (NICU). “Bagi pasien JKA akan ditempatkan di kamar tiga dilengkapi empat tempat tidur dan kamar mandi,” ujar Kepala TU RS Teungku Fakinah, Toni Zein BSc menjawab Serambi, Kamis (21/2). Ia tambahkan, jika pasien JKA minta dipindahkan ke kamar


lain, maka haknya sebagai pengguna kartu JKA tidak berfungsi lagi. Sementara itu, Kepala Bagian Operasional RS Malahayati, dr M Syaltut mengatakan, dokter yang menangani pasien JKA telah dipersiapkan sesuai dengan keluhan sakit pasien. Jika ada pasien darurat, maka dokter langsung menanganinya. Apabila diperlukan rawat inap, pihak RS swasta akan mengonfirmasi ke RS pemerintah, seperti RSUZA dan RS Meuraxa. Informasi yang diperoleh Serambi, untuk mendapatkan layanan di RS swasta tersebut, pasien JKA harus membawa surat pelimpahan dari RSUZA atau RS Meuraxa. Sejak tiga bulan lalu diterimanya limpahan pasien JKA di tiga RS swasta tersebut, RS Fakinah telah menerima 42 pasien JKA limpahan, RS Malahayati 25 pasien, sedangkan RS Harapan Bunda sampai saat ini baru menerima tiga pasien JKA limpahan. Seorang pengelola RS swasta di Banda Aceh mempertanyakan begitu banyaknya pasien JKA antrean di RSUZA, namun pihaknya tak banyak menerima limpahan pasien JKA tersebut dari rumah sakit pemerintah itu. “Apakah mungkin pasien kesulitan mencari surat pelimpahan untuk ditujukan ke sejumlah RS swasta, sehingga pasien JKA membludak di RSUZA?” ujarnya bertanya. Namun, pria ini minta Serambi tidak mengungkap identitasnya. (m) Ombudsman Harapkan Pelayanan Prima Kepala Perwakilan Ombudsman Indonesia Provinsi Aceh, Dr Taqwaddin Husin MH menyampaikan apresiasi tinggi kepada

Ombudsman RI Hadir di DOLC FHUI 2013

www.ombudsman.go.id Kamis 21 February 2013 Days of Law Career 2013 (DOLC 2013) adalah program kerja unggulan dari Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Uiversitas Indoesia FHUI periode 2012 yang diselenggarakan dalam bentuk bursa kerja, bursa beasiswa, workshop, seminar, talk show, dan acara pendukung lainnya yang merupakan wadah dan sarana bagi alumni dan mahasiswa FHUI, agar mendapatkan gambaran karir di setiap instansi dan memilih pekerjaan yang diminati, serta mencapai kesuksesan dalam bidangnya. Ombudsman Republik Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam DOLC 2013. Ombudsman RI membawa mobil sosialisasi klinik, membuka booth, dan menghadirkan Ombudsman Hendra Nurtjahjo sebagai narasumber dalam career workshop. Meskipun baru pertama kali hadir dalam kegiatan ini, Ombudsman RI berhasil meraih peringkat ketiga untuk booth terbaik. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempresentasikan perusahaan, kantor hukum, instansi profit, instansi pemerintah, instansi nonprofit dan lembaga lainnya kepada alumni dan mahasiswa FHUI, serta mempermudah mereka untuk memperoleh kesempatan kerja maupun pengalaman kerja. Acara DOLC 2013 bertema :”All-Law-In” dengan tagline “Work on Your Chance, Achieve Your Success.” Tema “All-LawIn” berarti rangkaian kegiatan yang ada dalam DOLC 2013 akan menyediakan 7 Program Kekhususan (PK) secara menyeluruh dalam bentuk bursa kerja, seminar, talk show dan workshop. Tagline “Work on Your Chance, Achieve Your Success” diharapkan dapat menyediakan fasilitas berupa akses masuk bagi para pencari kerja.

Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh atas kebijakan membolehkan pasien JKA berobat di rumah sakit swasta. Kebijakan ini dinilai Ombudsman strategis dan bermanfaat bagi banyak pihak. “Adanya kebijakan ini akan membuka akses yang luas bagi masyarakat Aceh selaku anggota JKA yang membutuhkan jasa medis untuk dapat menggunakan jasa rumah sakit swasta. Hal ini tentu berdampak pada akan berkurangnya penumpukan pasien pada rumah sakit pemerintah, terutama di Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin,” ujar Taqwaddin yang mengirimkan siaran pers Ombudsman kepada Serambi kemarin sore. Di sisi lain, katanya, kebijakan ini diharapkan akan mendorong dan menggairahkan rumah sakit swasta dalam memberi pelayanan kesehatan yang prima kepada para pasien. Ia sarankan agar rumah sakit swasta-rumah sakit swasta yang dijadikan mitra kerja sama oleh Dinkes Aceh untuk melayani pasien JKA, dapat memberikan pelayanan optimal. “Hal ini penting, agar pelayanan kesehatan di Aceh bisa menjadi yang terbaik di republik ini dan dapat menjadi model bagi Indonesia,” ujarnya. Ombudsman juga menyarankan agar Pemerintah Aceh setiap tahun mengevaluasi kinerja pelayanan medis setiap rumah sakit swasta yang menerima pasien JKA. Hal ini penting, agar rumah sakit swasta tidak melulu mengutamakan profit dalam pelayanan perawatan medis.

Dalam pelaksanaannya, DOLC 2013 diharapkan dapat menjadi media komunikasi yang baik dan seimbang antara mahasiswa dan lulusan FHUI sebagai pencari kerja dengan instansiinstansi sebagai penyedia lapangan pekerjaan, memberikan gambaran career planning, dan diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat lain kepada semua pihak yang berpartisipasi. Di tahun 2013 ini, Days of Law Career akan mendatangkan: 1. Assegaf Hamzah & Partners 2. Lubis Ganie Surowidjojo 3. Melli Darsa & Co. 4. Ginting & Reksodiputro 5. Roosdiono & Partners 6. DNC Advocates at Work 7. Lubis Santosa & Maramis 8. Hadiputranto, Hadinoto & Partners 9. Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono (SSEK) 10. Makes & Partners 11. Widyawan & Partners 12. Ariyanto Arnaldo Law Firm 13. Hiswara Bunjamin & Tandjung 14. Susandarini & Partners 15. Tumbuan & Partners 16. PT. Trijaya Pratama Futures 17. Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono (SSEK) 18. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 19. Ombudsman Republik Indonesia 20. Komisi Yudisial Republik Indonesia 21. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 22. Indonesia Corruption Watch 23. Nuffic Neso 24. AMINEF 25. EU 26. AIESEC 27. HukumOnline 28. Lembaga Bahasa Internasional FIB UI


Ombudsman Jateng: BPN, Polri dan Pemda Terburuk Layani Publik

aktual.com Selasa 19 Feb 2013 Semarang, Aktual.co — Ombudsman Jateng mencatat peringkat terlamban dalam pelayanan publik adalah Badan Pertahanan Nasional (BPN), penanganan penyidikan maupun penyelidikan oleh Kepolisian dan peringkat ketiga pada pelayanan masyarakat di Pemerintah Daerah. Kepala Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Jateng, Rifki menyebutkan sampai saat ini , setelah dua bulan berdiri, Obmbudsman Jateng tengah menyelesaikan 13 kasus pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh 3 instansi negara secara vertikal maupun horizontal.

Saran Ombudsman Diduga Jadi Latar Belakang Penurunan Type Terminal TOW

surabaya.tribunnews.com Senin 18 Februari 2013 SURYA Online, SURABAYA - Keputusan Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini yang akan menurunkan terminal Tambak Osowilangun (TOW) dari type A menjadi type C diduga dilatar belakangi oleh surat dari Ombudsman Republik Indonesia. Dimana melalui surat Nomor 91/SRT-ORI/II/2013 tertanggal 11 Pebruari 2013 Ombudsman RI menyampaikan beberapa saran terkait penataan trayek bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) di terminal TOW dan terminal Purabaya. Surat tersebut ditanda tangani ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana. Kepada Wali kota Surabaya, Ombudsman RI soal terminal TOW memberikan saran agar walikota memberi prioritas pada

ICW: Ombudsman RI Belum Berperan Maksimal

bisnis.com Jumat 22 Maret 2013 BISNIS.COM, JAKARTA—Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai selama ini lembaga Ombudsman RI belum berperan secara maksimal karena kurang berpartisipasi dalam membenahi pelayanan di instansi yang bermasalah. Peneliti ICW Febri Hendri mengatakan selama ini Ombudsman masih sekadar menyelesaikan pengaduan masyarakat yang merasa tidak dilayani dengan baik oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah. “Aduannya sudah selesai, tapi pelayanan di instansi terkait belum terselesaikan, maka peran Ombudsman belum maksi-

“Kita baru menyelesaikan satu kasus pengaduan pelanggan konsumen PDAM di Kota Salatiga terhadap kerugian pembayaran secara online. Terjadi duplikasi pelanggaran pembayaranonline di dua perusahaan daerah PDAM dengan pusat pembayaran online yang disediakan di Kantor Pos. Namun pelanggan telah diganti rugi oleh pihak PDAM, bahkan keduanya antara PDAM dengan pelanggan sudah saling memahami,” ucap Rifki, di kantor Ombudsman Perwakilan Jateng, di Semarang, Selasa (19/2). “Kita terus menyelesaikan 12 kasus pelayanan publik yang banyak dirugikan oleh ketiga instansi negara itu. Pengaduan pelapor atas beberapa kasus yang masih kita tangani ialah pengangkatan PNS dilingkungan Pemkab Purbalingga oleh Bupati, penanganan lambatnya penyidikan/ penyelidikan Polri terkait kasus pidana, korupsi maupun kasus pidana umum dan pidana khusus,” ujar dia. APBD 2013 untuk peningkatan sarana prasarana di terminal TOW. Hal ini untuk memenuhi pelayanan yang memadai, baik bagi pengguna layanan maupun operator. “Terutama menyangkut daya tampung bus dan kemudahan serta kenyamanan bagi masyarakat pengguna layanan,” kata Danang Girindrawardana dalam suratnya. Selain itu, dikatakan Danang, walikota harus melakukan pembangunan dan pengembangan fasilitas utama di terminal TOW yang mencapai 12 item. Diantaranya fasilitas shelter keberangkatan dan kedatangan bus antar kota serta shelter keberangkatan dan kedatangan MPU dan bus kota. Pembangunan pintu masuk dan pintu keluar terminal TOW. Disamping itu, menurut Danang Girindrawardana, terminal TOW juga harus dilengkapi dengan 9 fasilitas penunjang. Antara lain, kamar kecil atau toilet, Mushola, kios atau kantin, ruang informasi dan pengaduan, dan sebagainya. “Fasilitas utama dan pendukung itu harus tersedia di terminal TOW untuk pelayanan pengguna,” ucap Danang Girindrawardana.

mal,” ujar dalam diskusi publik Ombudsman dan Anti-Korupsi, Jumat (22//03/2013). Febri juga menuturkan Ombusman agar berupaya lebih dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memberikan pengaduan (pelapor) tentang buruknya pelayanan publik. Masyarakat memperoleh hak perlindungan sesuai yang tercantum dalam Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Misalnya jika ditemukan adanya diskriminasi dan dipersulit itu bisa diadukan kembali,” ujarnya Kendati demikian, Febri mengapresiasi peran Ombudsman sebagai lakon utama dalam pencegahan kasus korupsi, terutama dalam menyelesaikan sistem pelayanan publik yang bermasalah.


OMBUDSMAN RI TERUS KEJAR PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011

Pada Minggu (3/3) lalu, puluhan warga mendatangi RSUD Dok II Jayapura. Mereka melakukan aksi protes atas penerapan Perda Nomor 5/2011 tentang pungutan retribusi daerah di Rumah Sakit. Beberapa diantaranya meneriankan petugas loket klinik itu. Mereka menginginkan agar orang asli Papua digratiskan karena sudah ada Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang menjamin. Tak hanya protes, masyarakat juga menurunkan poster yang berisikan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 yang tertempel didekat loket. Mereka protes karena harus membayar biaya sebesar Rp. 98.000.00.

Kepala Perwakilan ORI Papua dan Papua Barat, Sabar Iwanggin mengatakan pihaknya akan terus mengejar penerapan Perda tersebut. Kata dia, Ombusdman sudah melayangkan surat ke pejabat sementara Gubernur Provinsi Papua, Costant Karma untuk Audiens guna meminta kejelasan penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2011. “Kami sudah buat surat ke Gubernur untuk minta Audiens guna meminta kejelasan soal Perda Nomor 5 Tahun 2011,” kata Sabar kepada tabloidjubi.com di Abepura, Senin (11/3).

Pungutan 98 ribu rupiah itu dijalankan pihak rumah sakit sesuai amanat Perda Nomor 5 Tahun 2011 yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Papua. “Kami hanya menjalankan Peraturan dari Gubernur,” kata Pelaksana Tugas Harian (Plth) Direktur RSUD Dok II Jayapura, Martinus Ginting. Martinus menjelaskan, pungutan sebesar Rp. 98.000.00 itu dibagi dua.

tabloidjubi.com Senin 11 maret 2013 Jayapura, 11/3 (Jubi) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua dan Papua Barat di Jayapura, terus mengejar penerapan Peraturan Daerah Papua (Perda) Nomor 5 Tahun 2011 tentang pungutan retribusi daerah. Perda itu dikerja lantaran bermasalah.

Menurut dia, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua dan Papua Barat bakal terus mengejar penerapan Perda tersebut hingga mendapat kejelasan yang detail. “Kami akan terus kejar penerapan peraturan ini,” ujarnya. Pengawalan dan pencegahan harus secara dini dilakukan lantaran Peraturan tersebut sudah bermasalah di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura, beberapa waktu lalu.

Migrant Care dan Ombudsman Awasi Pungli TKI di Bandara Ombudsman.go.id Rabu 31 juli 2013

Lanjut Ginting, pertama, Rp. 59.000.00 akan digunakan untuk membiayai jasa pelayanan, sedangkan Rp. 39.000 untuk jasa sarana. Jasa sarana termasuk obat, kalau saat itu pasien yang diperiksa tetapi tidak ada obat, anggaran itu digunakan untuk membeli obat. Sementara, Jasa pelayanan jumlahnya Rp. 59.000. Pendapatan dari 59 ribu rupiah itu akan dikeluarkan tiap bulan untuk membayar dokter, dokter umumnya, perawat bidang, penunjang medis dan administrasi Rumah Sakit.

KBR68H, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) akan bekerja sama dengan Migrant care terkait pengawasan pungutan liar terhadap tenaga kerja Indonesia di bandara. Ini menyusul banyaknya TKI yang mudik ke tanah air untuk menyambut lebaran. Anggota Ombudsman bidang pencegahan, Hendra Nurcahyo mengatakan, lembaganya akan mengawasi langsung terminal kedatangan TKI di Bandara Soekarno Hatta agar praktik pungli dapat dicegah.(Baca: Migrant Care: Pungli TKI Tak Pernah Ditangani) “Saya akan kontak Migran Care besok untuk mengetahui informasi terbarulah. Kita kan biasanya saling kontak juga. Kita akan monitor kembali terminal 4 itu setelah lama kita kasih rekomendasi itu. Apakah sudah diperbaiki tidak kita akan lihat lagi,” jelasnya saat dihubungi KBR68H, Senin (28/7) Anggota Ombudsman bidang pencegahan, Hendra Nurcahyo menambahkan, pengawasan akan dilakukan dengan dua cara. Yaitu lewat tim pemantau resmi dan juga tim investigasi dengan penyamaran. Sebelumnya Migrant Care memperkirakan ada sekitar 100 ribu lebih TKI yang akan kembali ke Indonesia selama lebaran tahun ini. Jumlah ini dua kali lipat dari hari biasanya yang hanya mencapai 40 ribu – 50 ribu TKI. Baca: Jalur Suap Pintu TKI (II)


SP3 22 Kasus Korupsi, Ombudsman Surati Kajati Sumbar

posmetropadang.com Jumat 31 Mei 2013 PADANG, METRO-Penghentian penyelidikan dan penyidikan 22 kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), jadi perhatian Ombudsman Sumbar. Lembaga negara ini telah menyurati Kajati Sumbar untuk memberikan klarifikasi terkait SP3 kasus korupsi tersebut. “Ombudsman telah menyurati Kajati Sumbar Kamis (30/5) untuk memberikan kejelasan, kenapa 22 kasus korupsi tersebut dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Kajati Sumbar diharapkan bisa memberi klarifikasi secara transparansi kepada masyarakat,” ujar Kepala Ombudsman Sumbar, Yunafri, Jumat (31/5). Ombudsman memberi tenggat waktu selama 14 hari kepada Kajati Sumbar, untuk menyampaikan klarifikasi. Ini sesuai dengan UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. “Klarifikasi yang diberikan berupa surat. Seandainya nanti klarifikasi itu tidak jelas, Ombudsman bisa memanggil Kajati atau langsung ke kantor (Kejati) untuk investigasi,” tegas Yunafri.

dengan kasus Pasaman. Tidak itu saja, Kajati Sumbar juga diminta untuk menjabarkan secara rinci 22 kasus tersebut kepada masyarakat. “Hal ini agar masyarakat tahu dan paham alasan kenapa kasus-kasus itu dihentikan. Kalau tidak ada penjelasan, bisa menghilangkan rasa ketidakpercayaan dan keadilan di masyarakat, padahal kasus itu sudah bertahun-tahun diproses. Tiba-tiba dihentikan, tentu saja jadi pertanyaan,” kata Yunafri. Pendiyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumbar telah menghentikan penyelidikan dan penyidikan 22 kasus korupsi, yang sudah bertahun-tahun ditangani. Jaksa beralasan tidak memiliki cukup bukti untuk melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penuntutan. Kasus-kasus yang dihentikan antara lain, dugaan korupsi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Solok, kasus dugaan korupsi Business Development Centre (BDC) Sawahlunto, dugaan korupsi pengadaan stimulant bahan bangunan di Padangpariaman, dugaan korupsi aset Nagari Airbangis, Pasbar. Selanjutnya, kasus dugaan korupsi penggunaan dana perjalanan pada bagian umum Pemkab Solok Selatan dengan tersangka berinisial IS, dan kasus pengadaan lahan yang melilit Walikota Pariaman Mukhlis R.

Dijelaskannya, Ombudsman berharap klarifikasi yang diberikan Kajati Sumbar bisa menjelaskan secara kasus per kasus. Seperti, kasus korupsi Pariaman kenapa dihentikan, begitupun

Ombudsman Apresiasi Reformasi Birokrasi Pemkab Gorontalo

antaranews.com Kamis 30 Mei 2013 Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, memberi apresiasi dan bangga langkah reformasi birokrasi dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Gorontalo. “Itu dibuktikan dengan pelayanan pemerintahan bergerak “Goverment Mobile” (GM) yang menjangkau seluruh masyarakat di setiap kecamatan,” kata Danang, saat berkunjung ke Gorontalo, Kamis. Sehingga membuktikan keseriusan pemkab dalam peningkatkan kualitas pelayanan publik. Danang optimistis jika program GM sebagai inovasi pelayanan pemerintahan di daerah itu, mampu mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemkab. Terbukti pelaksanaan GM di daerah ini tidak menjadi perhelatan seremonial saja, namun mampu membuktikan eksistensi pemkab dalam melayani rakyatnya. “Program seperti

ini adalah kesungguhan sikap dan keinginan pemkab dalam menata birokrasi yang bersih, profesional, berwibawa dan bermartabat,” ungkap Danang pada kunjungan kerjanya di kabupaten tersebut. Kata dia, ternyata di sebuah daerah kecil ini, ada pemerintahan daerah yang sangat inovatif dan sungguhsungguh menjalankan reformasi birokrasi. Sehingga sinergis dengan Indonesia yang saat ini menjadi salah satu negara pengusung atau inisiator Open Government Country`s (OPC), yang diinisiasi oleh sebagian negara anggota PBB. Pada bulan Oktober nanti kata Danang, Presiden RI akan menjadi Ketua Executif Chief dari OPC tersebut, dimana tiga unsur penting yaitu, transparansi, partisipasi serta inovasi diharapkan dilakukan di seluruh pemerintahan. Tak disangka kata Danang, pemkab Gorontalo telah lebih dulu melakukannya lewat program GM, sehingga Ombudsman bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta BPKP, akan mengundang Bupati Gorontalo untuk mengikuti seminar nasional pada 24 Juni mendatang di Jakarta. “Pemerintah pusat layak belajar dari pemerintah daerah yang juga terbukti bisa lebih inovatif dan cerdas dalam menerapkan reformasi birokrasi,” ungkap Danang.


Sering Biarpet, PLN Diminta Transparan

kaltimpost.co.id Kamis 30 Mei 2013 BALIKPAPAN- Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Balikpapan Rendi S Ismail menilai perlunya keterbukaan PLN terkait masalah krisis listrik yang melilit Sistem Mahakam. Menurut Rendi, sejauh ini PLN terkesan menutupi berapa kemampuan dan kebutuhan listrik di Sistem Mahakam. “PLN harus transparan, jangan sampai membuat masyarakat bertanya-tanya. Karena kebutuhan listrik merupakan hal yang mendesak di Kaltim,” katanya kepada media ini, kemarin (29/5). Sebagai gambaran, Rendi menyebut ada indikasi beberapa hotel dan mal yang tercatat sebagai pelanggan bisnis besar masih menggunakan listrik PLN alias tidak keluar dari Sistem Mahakam tatkala beban puncak pukul 17.00-22.00.”Saya beberapa kali mendapati ketika listrik PLN mati, maka listrik di hotel dan mal sebagian juga ada yang mengalami padam. Hal tersebut yang menjadi indikasi mereka (mal dan hotel, Red.) tidak keluar dari Sistem Mahakam,” terangnya. Terkait molornya pengoperasian PLN Senipah karena kendala pembebasan lahan, Rendi mendorong peran pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.”Sudah bukan hal baru di Kaltim, masalah pembebasan lahan maupun tumpang tindih lahan. Di sinilah diperlukan adanya peran pemerintah untuk membantu menyelesaikan, apalagi listrik â€˜kan untuk keperluan masyarakat,” harapnya. Ia khawatir jika terus dibiarkan berlarut-larut, permasalahan seperti ini dapat memengaruhi iklim investasi di Kaltim Terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim Afdillah Ismi Chandra mengaku pihak Ombudsman saat ini masih wait and see menyangkut fenomena listrik Sistem Mahakam yang sering biarpet.”Menunggu, dalam artian kita menghargai upaya mereka,” terangnya. Chandra juga mengapresiasi langkah-langkah PLN untuk membenahi pelayanan. Ia percaya kepada PLN dan memahami kesulitan PLN.”Saya melihat PLN secara regional selalu mencari celah dan sisi-sisi untuk bisa bekerjasama dengan pihak

Ombudsman: Banyak Napi Tak Dapat Salinan Putusan

Media Indonesia Rabu 29 mei 2013

Ombudsman Republik Indonesia menyatakan banyak narapidana tidak mengetahui haknya kapan bebas karena tidak menerima salinan putusan. “Banyak terjadi salinan atau petikan putusan yang tidak dikirimkan ke narapidana. Ini membuat banyak terdakwa yang sudah dipenjara itu tidak mendapatkan haknya kapan dia bebas,” kata Ketua Ombudsman Danang Girindrawadana, usai penandatanganan kerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) di Jakarta, Selasa. Terkait hal ini, kata Danang, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung untuk memastikan semua napi memiliki salinan putusan itu. “Selama

ketiga dalam memenuhi kebutuhan listrik di Kaltim. Itu yang kita apresiasi,” sambungnya. PLN lanjut dia, juga bisa mengadu pada Ombudsman, misalkan soal pembebasan lahan. Jika lahan tersebut dikuasai oleh suatu lembaga, tentu saja Ombudsman akan memanggil lembaga tersebut untuk mempermudah dalam mencari solusi bersama. Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Sabarudin Panracalle mengatakan, komisinya siap membantu dalam hal pembebasan tanah.” Tentu kita antusias kalau memang ada porsi kami untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak seperti ini,” terangnya. Menurutnya, PLN harus terbuka pada DPRD. Misalnya dengan menyerahkan daftar lokasi tanah serta pemiliknya yang masih bermasalah.”Pasti kita akan panggil mereka untuk mencari solusi supaya pembebasan lahan segera tuntas dan listrik dari PLTU Senipah segera terhubung,” sarannya. Seperti diwartakan, permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan tower yang interkoneksi PLTU Senipah dengan Sistem Mahakam melalui Batakan maupun Kelurahan Karang Joang, belum juga tuntas. Bahkan, jumlahnya bertambah dari sebelumnya 5 titik menjadi 6 titik yang bermasalah. Dengan berbagai kendala yang ada, kemungkinan PLTU Senipah baru bisa terkoneksi dengan Sistem Mahakam akhir Agustus nanti. Pasalnya, andai saja pembebasan lahan tuntas, pembangunan tower untuk meletakkan kabel diperlukan waktu 1,5 bulan. Saat ini, proses pemasangan kabel sudah 70 persen. Sementara pembangkit sejatinya sudah siap beroperasi. Untuk diketahui, PLTU Senipah dikelola oleh swasta berkapasitas 2x41 MW yang nanti dayanya akan dibeli oleh PLN untuk menyuplai Sistem Mahakam yang sedang defisit. PLTU Senipah sejauh ini menjadi andalan untuk menanggulangi pemadaman di Tenggarong, Samarinda, dan Balikpapan.

tiga bulan ini sudah berjalan, tapi sebelumnya banyak napi yang tidak punya petikan putusan. Ini kan memalukan,” katanya. Danang mengatakan kasus ini terungkap setelah kuasa hukum dan keluarganya melaporkan ke Ombudsman. “Ketika menjenguk seharusnya mereka kan sudah punya salinan putusan. Jadi dalam waktu 14 hari putusan itu bisa diambil, paling tidak petikan putusannya. Itu yang banyak diadukan,” ungkapnya. Menurut Danang, hal ini merupakan wilayah kerja panitera, namun hakim juga bisa disalahkan karena tidak memerintahkan untuk segera mengirimkan salinan putusan ke narapidana tersebut. Dia juga mengaku mendapat laporan dari Majalengka, Jawa Barat, paniteranya yang salah menulis putusan. “Ini kesalahan fatal yang tidak boleh terulang, karenan apa yang dibacakan hakim itu yang menulis panitera,” kata Danang. Ketua Ombudsman ini mengakui bahwa semua laporan yang masuk, sebesar 90 persen sudah diklarifikasi.


Ombudsman hanya Beri Saran untuk UN Berikutnya

Media Indonesia Kamis 23 mei 2013

Ombudsman Republik Indonesia akan mengkaji laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait dengan kasus penundaan ujian nasional (UN) di 11 provinsi beberpa waktu lalu. Pihak Ombudsman juga mempertanyakan mengapa kesalahan ditimpakan hanya kepada Kabalitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro.

Menurut anggota ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, laporan yang diterima dari masyarakat atau Kemendikbud hampir sama. Nantinya, Ombudsman hanya memberi masukan dalam perbaikan UN ke depan. Di tempat sama, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad yang mewakili Kemendikbud menyatakan isi laporan ke Ombudsman sama seperti yang disamapaikan Mendikbud ketika mengumumkan hasil investigasi inspektorat jenderal beberapa waktu lalu.

Ombudsman: Jabar Peringkat Pertama Pelanggaran UN SMA

“Analisa penyelenggara UN itu ada dua ditingkat pelaksanaan dan ditingkat penundaannya. Kita sudah menerima beberapa provinsi melalui perwakilan Ombudsman, terus ini ketemu angka, 23,7 % keterlambatan pendistribusian naskah UN, 22,8% kualitas kertas yang buruk, 17,5% itu kekurangan soal, 15,8% pungutan biaya UN, 10,9% kebocoran kunci,” kata Budi kepada KBR68H.

KBR68H, Jakarta - Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman mencatat karut-marut pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA paling banyak terjadi di Jawa Barat.

Anggota Bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan Ombudsman, Budi Santoso menambahkan, lembaganya telah menerima laporan pelanggaran Ujian Nasional dari delapan provinsi. Diantaranya adalah Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur Jakarta dan Sulawesi Tengah.

Indonesia power Senin 6 maret 2013

Anggota Bidang Penyelesaian Laporan Pengaduan Ambudsman, Budi Santoso mengatakan, pelanggaran itu meliputi terlambatnya distribusi soal, kualitas kertas, kekurangan soal dan kebocoran soal. Dia meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh untuk segera memenuhi panggilan Ombudsman.

Ombudsman: penyelenggara negara wajib berikan pelayanan terbaik

antaranews.com Kamis 2 Mei 2013

Manado (ANTARA News) - Anggota Ombudsman RI Petrus B Paduli mengatakan, penyelenggara negara dan pemerintahan berkewajiban memberikan pelayanan terbaik dan berkwalitas bagi masyarakat. “Hal ini telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hakekatnya adalah kewajiban penyelenggara negara dan pemerintahan beri layanan terbaik bagi masyaakat. Amanat lainnya, masyarakat berhak mendapatkan layanan berkwalitas dari penyelenggaran negara,” katanya, di Manado, Kamis. Dia mengatakan, ombudsman sebagai pengawas layanan publik sangat mendorong agar penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk di Pemprov Sulawesi Utara dan kabupaten/kota agar memberikan pelayanan yang berkwalitas kepada masyarakat. Menurut dia, berkaitan dengan pemberikan pelayanan yang baik dan berkwalitas harus memiliki standar pelayaan yang dapat menyebabkan masyarakat mempunyai kepastian, indikator ini juga akan menjadi alat ukur bagi ombudsman untuk melakukan pengawasan atau penilaian.

Sebelumnya, sejumlah provinsi di Indonesia terpaksa menunda pelaksanaa Ujian Nasional tingkat SMA. Penundaan itu dilakukan karena amburadulnya proses pencetakan dan distribusi soal ujian.

Dia menambahkan, ada empat komponen atau unsur yang harus dilakukan penyelenggara negara dan pemerintahan ketika masyarakat meminta layanan, di antaranya prosedur, persyaratan, biaya, dan kapan pelayanan diselesaikan. “Masyarakat ingin tahu mengenai hal ini untuk mendapatkan kepastian pelayanan. Karena itu terkait hal ini harus disajikan dan dipublikasikan kepada masyarakat,” harapnya. Dia mengatakan, pemerintah sementara menggodok pengelolaan pengaduan sebagai amanat undang-undang dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan, karena itu standar pelayanan menjadi penting dan harus dimulai dengan menyusun desain standar pelayanan, publikasi dan informasikan kepada masyarakat. Dia juga mengingatkan, apabila lalai melaksanakan standar pelayanan yang disusun dan dipublikasikan akan terkena tuntutan ganti rugi. “Sementara disusun aturan mengenai mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi atas kesalahan atau kegagalan layanan publik,” ungkapnya. Ombudsman datang ke Manado bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kemenpan-RB terkait dengan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.


Ada Pungutan, Ombudsman Surati Kankemenag dan Kadis Pendidikan

Ombudsman.go.id Sabtu 29 juli 2013

Banda Aceh – Semenjak dilaunching, Posko Pengaduan Murid Baru Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah menerima banyak keluhan berkaitan dengan pelbagai masalah maladministrasi dalam proses penerimaan murid baru, baik di kota Banda Aceh maupun di Kabupaten/Kota seluruh Aceh. Sehubungan dengan pemberitaan dimedia Serambi Indonesia, edisi Rabu dan Juma’t, tanggal 26 dan 28 Juni 2013, mengenai sorotan dari Kobar-GB Aceh tentang sistem penerimaan siswa baru di MTsN Sigli yang diduga terjadi pengutipan biaya mencapai Rp 1.000.000 dan penerimaan murid baru lewat jalur ‘belakang’. Kemudian pemberitaan mengenai keluhan warga Kota Banda Aceh terhadap pengutipan biaya masuk ke SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA sederajat di kota Banda Aceh yang sangat memberatkan para orang tua murid. Berangkat dari beberapa hal diatas, Ombudsman RI Perwakilan Aceh (ORI Aceh) telah melayangkan surat klarifikasi kepada semua pihak berwenang untuk diminta penjelasan tentang dasar hukum, aturan dan kebijakan terkait dugaan pungutan dan proses non prosedural dalam penerimaan siswa baru. “Dalam Minggu-Minggu ini kita terus fokus. Bila memang diperlukan, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan melakukan investigasi langsung ke sekolah-sekolah tersebut,” ujar Dr Taqwaddin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Aceh. Diantara keluhan yang disampaikan, setiap murid baru yang masuk diduga terjadi pengutipan biaya masuk dengan nominal yang variatif oleh pihak sekolah, mulai dari angka Rp

Ombudsman Lampung awasi penerimaan siswa baru

antarasumsel.com Sabtu 29 Juni 2013

500.000 sampai dengan Rp 1.250.000. “Ombudsman RI Perwakilan Aceh selaku Lembaga Negara yang bertugas sebagai pengawas pelayanan publik mempunyai kepentingan untuk melakukan pemantauan terhadap proses penerimaan murid baru, sesuai dengan surat dari Ketua Ombdusman Republik Indonesia Nomor: 62/ORI-INT/VI/2013 perihal Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah yang objektif, trasparan, dan akuntabel,” jelas Taqwaddin panjang lebar. ORI Aceh juga berharap kepada wali murid dan masyarakat agar proaktif dan tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan maladministrasi pada proses penerimaan murid baru. Ombudsman menghimbau kepada komunitas dan organisasi sipil termasuk LSM yang peduli kepentingan publik untuk proaktif mengadvokasi para wali murid dan ikut memantau proses penerimaan murid baru. “Hal tersebut penting dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mendorong transparansi dan meminimalisir tindakan maladministrasi disekolah-sekolah,” tambah Taqwaddin. Bagi wali murid atau masyarakat yang ingin melaporkan dugaan maladministrasi pada proses penerimaan murid baru, dapat datang langsung ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang berada dijalan T Lamgugop No. 17 Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh atau via telepon 0651 7557476 dan via Fax. (0651) 7557477. “Bisa juga via email [email protected], Insya Allah setiap laporan akan segera ditindaklanjuti,” pungkas Taqwaddin didampingi asisten ORI, Ayu Parmawati Putri, M.Kn.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung, Drs H Zulhelmi SH MM dalam suratnya yang ditujukan kepada para Pimpinan Media cetak dan Elektronik di Provinsi Lampung, Sabtu menyebutkan, upaya itu menindaklanjuti Surat dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 62/ ORI/INT/VI/2013, Tanggal 10 Juni 2013. Surat tersebut perihal pemantauan dan pengawasan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2013/2014 di seluruh Indonesia. Karena itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung menginformasikan bahwa pihaknya telah membuka Posko Pengaduan PPDB Tahun 2013. Posko Pengaduan itu berlaku mulai Tanggal 17 Juni sampai dengan 15 Juli 2013.

Bandarlampung (ANTARA Sumsel) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2013/2014, antara lain dengan membuka Posko Pengaduan.

Zulhelmi menjelaskan, khusus untuk wilayah Provinsi Lampung, pengaduannya bisa dilakukan melalui pesan pendek (SMS) ke Nomor: 081369938946, dengan Format: Nama pelapor-Nama sekolah-Isi pengaduan, dan melalui Telpon ke Nomor: 0721-251373.


Pengaduan juga bisa dilakukan melalui surat atau datang langsung ke alamat Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung, Jln. Way Ketibung No. 15, Pahoman, Bandarlampung. PPDB Lancar Sementara itu, hasil pemantauan di lapangan, dan data dari sekolah-sekolah serta Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung, menunjukkan, ada sebanyak 31 buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang ada di Kota Bandarlampung sedang dan telah melakukan tahapan PPDB 2013/2014. Ke-31 SMP Negeri itu meliputi SMP Negeri 1 sampai dengan SMP Negeri 31, dengan Kode Sekolah mulai dari 041 sampai dengan 180. Pendaftaran calon peserta didik baru sendiri berlangsung pada Tanggal 24 sampai dengan 28 Juni 2013, dilanjutkan dengan pengumuman melalui laman atu “website” pada hari Sabtu 29 Juni 2013. Sepanjang Sabtu pagi hingga siang menunjukkan, ratusan calon peserta didik baru tingkat SMP, diantar orang tua/wali murid masing-masing nampak ramai mendatangi sekolah-sekolah, guna memastikan diterima di sekolah yang dituju. Hal itu antara lain terlihat di SMP Negeri 1 di Rawa Laut, SMP Negeri 2 di Rajabasa, dan SMP Negeri 17 di Telukbetung, Kota Bandarlampung. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung, Sukarma Wijaya juga nampak memantau langsung sekolah-sekolah

Ombudsman Coba Perjuangkan, KPUD Bersikukuh Coret

hariansumutpos.com Sabtu 29 Juni 2013

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sumut segera mengevaluasi keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Medan mencoret Jakir Usin dari bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Kota Medan. Sebaliknya, KPUD bersikukuh Jakir melanggar sejumlah Peraturan KPU sehingga tak layak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2014. “KAMI akan mempelajari penjelasan KPU Medan tersebut karena ada beberapa penjelasan,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala ORI Perwakilan Sumut, Dedy Irsan kepada wartawan, Kamis (27/6). Dalam 2-3 hari ke depan, menurut Dedy, hasil evaluasi itu sudah bisa diselesaikan oleh tim Ombudsman untuk selanjutnya disampaikan kepada pelapor. “Kami akan sampaikan ke pelapor hasil verifikasi yang dilakukan,” ujarnya. Dedy mengatakan tim Ombudsman mendatangi KPUD Medan lantaran pelapor mengaku tak mendapat penjelasan soal alasan pencoretan. Penjelasan dan keterangan TMS tak disampaikan kepada perseorangan melainkan kepada partai politik yang mendaftarkan.

SMP Negeri itu, antara lain ke SMP Negeri 1 Kota Bandarlampung. Selain para calon peserta didik baru bisa melihat hasil seleksi mereka melalui internet, masing-masing sekolah tersebut juga memasang pengumuman kelanjutan terhadap para calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos/diterima. PPDB Tahun Pelajaran 2013/2014 ini, di Kota Bandarlampung menggunakan tiga jalur, yaitu masuk melalui jalur Prestasi, lalu jalur Reguler/On-Line sistem urutan nilai tertinggi, dan jalur Bina Lingkungan (Biling), yang memberikan kesempatan masuk tanpa tes dan gratis bagi calon siswa yang ekonomi orang tuanya benar-benar tidak mampu. Kepala SMP Negeri 1 Kota Bandarlampung, Drs H Haryanto MSi, didampingi Ketua Panitia PPDB 2013/2014 di sekolahnya, Joko Indarjo, menjelaskan, pelaksaaan PPDB di sekolahnya berlangsung aman dan lancar. Pada Tahun Pelajaran 2013/2014 ini, sekolahnya menerima sebanyak 302 calon siswa, terdiri atas 41 siswa masuk melalui jalur prestasi, 176 siswa melalui jalur Reguler/On-Line, dan sisanya sebanyak 85 siswa melalui jalur Bina Lingkungan. “Selain menerima dari jalur Bina Lingkungan sendiri, SMP Negeri 1 Kota Bandarlampung juga diminta menerima limpahan siswa Bina Lingkungan sebanyak 40 siswa yang tidak tertampung dari SMP Negeri 5, dan tujuh siswa Bina Lingkungan limpahan dari SMP Negeri 7 Bandarlampung,” tutur Joko Indarjo.

“Apa syarat yang tak terpenuhi tak bisa kami sampaikan secara rinci karena terkait masalah pribadi,” katanya. Saat ditanya apakah persoalan hukum menjadi penyebab Jakir Usin dikategorikan TMS, Dedy membenarkan. “Ya, coba konfirmasi kepada KPUD Medan,” katanya. Ketua KPUD Medan Evi Novida Ginting mengaku sudah menjelaskan kepada Ombudsman soal penetapan TMS untuk Jaikr Usin karena tik memenuhi syarat akumulasi pencalonan. Mulai dari jadwal dan tahapan sesuai Undang-undang hingga petunjuk teknis pelaksanaan tahapan pencalonan. Komisioner KPUD Medan Pandapotan Tamba mengatakan, rentang waktu dari akhir menjalani hukuman penjara hingga masa pencalonan 22 April 2013 belum sampai lima tahun, namun sesuai aturan pencalonan, seorang bacaleg dikategorikan Memenuhi Syarat (MS) bila tak pernah dihukum dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih. ‘’Aturan lain soal MS ini bila yang bersangkutan sudah menghirup udara bebas sedikitnya lima tahun,’’ dia menambahkan. Sebagai informasi, Jakir Usin melaporkan KPUD Medan ke Ombudsman dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Medan terkait penetapan kategori TMS terhadap dirinya. Dalam jawaban tertulisnya, KPUD menyeburkan Jakir Usin pernah dipidana lantaran melanggar Pasal 62 junto Pasal 71 junto Pasal 69 UU No 5/2007 tentang Psikotropika jenis Sabu-sabu. Dalam Surat Keterangan yang diterbitkan Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II A Binjai, Jakir dibebaskan pada 28 September 2009 lalu dengan status bebas bersyarat.


Ombudsman Supervisi Pelayanan Publik 9 Instansi di Pontianak

antarakalbar.com Kamis 30 Mei 2013

Pontianak (Antara Kalbar) - Ombudsman RI melakukan supervisi pelayanan publik terhadap sembilan instansi pemerintah terkait pemenuhan dan pemberian pelayanan publik di Kota Pontianak. “Ada sembilan instansi yang kami lakukan supervisi pelayanan publik di Kota Pontianak,” kata Wakil Ketua Ombudsman RI Azlaini Agus pada seminar supervisi pelayanan publik dengan tema “Upaya Membangun Pelayanan Publik Yang Baik Di Kota Pontianak”, di Pontianak, Kamis.

“Hasil yang kami temukan akan kami paparkan di seminar ini, agar publik mengetahui kondisi instansi itu guna perbaikan dalam rangka pemenuhan hak publik masa datang,” ungkap Azlaini. Menurut dia, secara tertulis Ombudsman akan melaporkan secara tertulis terkait hasil supervisi pelayanan publik itu kepada DPRD dan wali Kota Pontianak, untuk di lingkungan kepolisian di laporkan ke Polda Kalbar. “Hasil supervisi pelayanan publik yang kami lakukan pada umumnya, komitmen pusat lebih baik daripada di daerah, yang telah dilakukan di 23 provinsi,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Ombudsman menambahkan, terciptanya pelayanan publik yang baik guna mencegah orang-orang terbaik atau putra bangsa agar tidak masuk jeruji besi, karena harus tersandung masalah hukum.

Menurut dia, supervisi dilakukan selama dua Minggu tanpa harus diberitahu kepada instansi tersebut, karena kami memang diberikan wewenang untuk itu.

“Biasanya pelayanan publik yang buruk pasti praktek korupsinya tinggi, begitu juga sebaliknya, kalau pelayanan publik bagus, maka praktek korupsi minim,” katanya.

Sembilan instansi tersebut, diantaranya Kantor Imigrasi I Kota Pontianak, Rutan Kelas II A, Satlantas Polresta Pontianak, Kantor Pertanahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kantor Bersama Samsat Kota Pontianak, RSUD Soedarso, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak saat ini terus berbenah guna memberikan pelayanan publik agar semakin baik.

Azlaini menjelaskan, hasil supervisi pelayanan publik yang dilakukan oleh tim Ombudsman rata-rata menemukan temuan di sembilan instansi tersebut.

Terkait pelayanan kepengurusan izin di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Pontianak, Pemkot Pontianak juga telah memangkas izin dari sebelumnya 99 perizinan, kini menjadi sekitar 20 perizinan saja, kata Sutarmidji.

Tambah 10 Poin, PPDB SMAN 1 Disorot Ombudsman

Juknis tersebut hanya mengatur soal tambahan nilai prestasi yang dihasilkan dari beragam kejuaraan, baik di tingkat kabupaten hingga internasional. Sebaliknya, poin nilai kemaslahatan tidak dibenarkan.

DEMAK, suaramerdeka.com - Kebijakan SMAN 1 Demak untuk menambah nilai 10 poin bagi calon peserta didik yang merupakan anak guru setempat mendapat sorotan Ombudsman. Lembaga independen tersebut menyatakan bahwa kebijakan tersebut menyalahi aturan perundang-undangan.

Adapun pihak SMAN 1 Demak membuat aturan bahwa jumlah nilai akhir calon peserta didik yang diterima merupakan nilai ujian nasional ditambah nilai piagam dan nilai kemaslahatan. Sedangkan nilai kemaslahatan itu diberlakukan bagi anak guru SMAN 1 Demak (tambahan 10 poin), anak karyawan SMAN1 Demak (tambahan 0,5) dan anak guru satuan pendidikan lainnya (tambahan 1,5).

suaramerdeka.com Jumat 28 Juni 2013

Kepala Ombudsman Perwakilan Jateng, Achmad Zaid mengatakan, UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat akses pendidikan tanpa pembedaan suku, ras dan golongan. Jika sekolah tetap melanggengkan kebijakannya tersebut maka menyalahi perundang-undangan yang jelas memiliki tatanan lebih tinggi. ‘’Anak guru, nelayan maupun orang biasa punya hak yang sama. Sebab yang sekolah itu bukan bapaknya, tapi anaknya,’’ katanya, saat audiensi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), Kamis (27/6). Semestinya, kata dia, pihak sekolah tunduk terhadap aturan yang lebih tinggi. Apalagi Dindikpora Demak sendiri sudah mengeluarkan juknis PPDB dalam Surat Keputusan Kepala Dindikpora No 422.1/1491/2013.

“Pemkot Pontianak, tahun 2011 masuk sepuluh yang terbaik terkait pelayanan publik hasil penilaian oleh KPK,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kabid Sekolah Menengah Dindikpora Demak, Moh Abdul Haris mengatakan tambahan poin dari nilai kemaslahatan tidak diatur dalam juknis PPDB. Pihaknya akan mengklarifikasi hal itu ke SMAN 1 Demak. Sedangkan terkait informasi penggratisan biaya pendaftaran PPDB, Haris mengatakan hal itu sudah disosialisaikan dan disampaikan dalam surat edaran. Adapun surat edaran itu didistribusikan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan SMA/SMK. ‘’Informasi yang telah disosialisasikan bahwa biaya pendaftaran PPDB ini gratis. Hanya saja saat itu belum disebutkan biaya tersebut nantinya dibebankan pada BOS, baru kami susulkan melalui surat edaran kedua,’’ katanya.


Ombudsman Rangkul Jurnalis Turut Awasi Pelayanan Publik

jurnalbengkulu.com Jumat 28 juni2013

BENGKULU – Tiada yang bisa menjamin bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa upaya pengawasan. Atas dasar itu, setiap elemen masyarakat selayaknya turut serta mengawasi pelaksanaan pelayanan publik termasuk juga para jurnalis yang berperan sebagai pengendali sosial. Dalam hal tersebut, Ombudsman Bidang Pencegahan, M. Khoirul Anwar, menyatakan, lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, akan merangkul insan media untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Bengkulu. Pengawasan dari media, ucap dia, sangat diperlukan untuk membantu masyarakat mengetahui haknya saat menerima pelayanan publik.

Ombudsman Imbau Masyarakat Laporkan Pelayanan Buruk

Antarbengkulu.com Selasa 25 juni 2013

Anggota Ombudsman RI Muhammad Chairul Anwar mengimbau masyarakat Bengkulu agar melaporkan pelayanan publik yang masih buruk atau tidak sesuai aturan yang dipraktikkan pegawai pemerintah di daerah itu. ‘Karena satu laporan bisa membuat perubahan besar dalam perbaikan pelayanan publik, jadi jangan takut untuk melaporkan layanan yang tidak sesuai aturan,’ katanya dalam seminar yang diikuti para jurnalis dan organisasi kemasyarakatan serta mahasiswa di Kota Bengkulu, Senin, sore. Menurutnya, masyarakat memiliki hak mendapatkan pelayanan publik yang baik. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka masyarakat dapat melapor atau mengadu ke Ombudsman Sesuai tugas fungsi Ombudsman RI yang diatur dalam Undangundang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, lembaga negara itu mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan penyelenggara negara. ‘Termasuk yang diselenggarakan BUMN, BUMD

Hari Gini masih Tertutup?! Mengawasi sekaligus Menyemangati Birokrasi

padangekspres.co.id Selasa 18 juni 2013

Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK), ada beberapa lembaga negara yang memiliki peran vital dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani di negeri tercinta ini. Ya, apa lagi kalau bukan Ombudsman RI dan Komisi Informasi Pusat (KIP). Berbeda dengan KPK, MK, Komisi Yudisial (KY), BPKP dan Ke-

“Media massa memiliki daya jangkau yang luas sehingga tepat bilamana Ombudsman RI merangkul para insan media,” ungkap Khoirul saat melakukan sosialisasi pembentukan kantor perwakilan di Bengkulu, Rabu (26/6). Bersama dengan tiga asistennya, Hasymi Muhammad, Asep Wijaya dan Tri Lindawati, Khoirul dijadwalkan menyambangi sejumlah kantor media massa di Bengkulu. Tujuannya, tutur dia, adalah memperkenalkan Ombudsman RI kepada jurnalis sehingga mereka memahami tugas dan fungsi lembaga yang mengawasi perilaku maladministratif ini. “Bila satu sama lain sudah saling paham, tentu kerjasama akan berjalan dengan baik,” tutur Khoirul. Lebih lanjut, Khoirul mengajak agar para awak media tidak segan-segan memberitakan temuan pelanggaran dalam pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara. Sehingga, ucap dia, Ombudsman RI dapat menindaklanjutinya dan masyarakat bisa langsung mendapatkan manfaat perbaikan pelayanan tersebut.(ORI)

dan BMHN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang se05gian atau seluruh dananya berasal dari ABPN dan atau APBD,’ katanya menerangkan. Saat ini, kata dia, masyarakat Provinsi Bengkulu dapat menyampaikan pengaduan atau laporan ke Ombudsman RI di Jakarta, sambil menunggu dibukanya Kantor Perwakilan Ombudsman di Bengkulu yang masih dalam proses.Anwar mengatakan, mulai Agustus 2013 tahapan pendaftaran dan seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Bengkulu dan asisten Ombudsman akan dimulai. Terkait pelaporan tentang layanan publik yang masih bermasalah, selama 2012 Ombudsman menerima lebih dari 2.000 pengaduan masyarakat.‘Peringkat pertama ditempati pemerintah daerah sebagai objek pengaduan, diikuti kepolisian, kemudian Badan Pertanahan Nasional,’ katanya. Sebagian besar laporan adalah terjadinya praktik maladministrasi atau perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, menggunakan wewenang dengan tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum. Sementara laporan ke lembaga kepolisian antara lain laporan tindakan yang merugikan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti polisi, demikian juga dengan pengurusan sertifikat tanah yang berlarut-larut.

men PAN-RB, ORI dan KIP bekerja dalam sunyi. Luput dari blitz kamera dan hiruk-pikuk pemberitaan media. Padahal, peran dan wewenang kedua lembaga (ORI dan KIP) yang masih asing di telinga publik ini, punya otoritas menjewer aparatur negara bermental feodal. Bila KPK dan MK telah menjadi media darling, KY, ORI, KIP, BPKP, UKP4 dan Kemen PAN-RB masih menara gading. Lembaga-lembaga ini belum lihai merebut simpati publik (media, red), apalagi pujaan hati rakyat Indonesia. Bagaimana caranya? “Teruslah mempercantik diri agar kelihatan seksi. Benahi diri sendiri sebelum mengawasi dan menyemangati birokrasi lembaga lain. Percantik diri dengan berbagai terobosan, gebrakan


dan inovasi agar dicintai rakyat,” kata Direktur Riset Jawa Pos Institute Pro-Otonomi (JPIP) Dadan S Suharmawijaya. Para petinggi lembaga negara yang ditugasi Wapres Boediono membenahi reformasi birokrasi itu, menilai krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah berada di titik nadir. Para jurnalis, aktivis LSM dan akademisi menyebut resistensi publik terhadap birokrasi sudah “lampu merah”. Karena itu, lembagalembaga negara yang lahir dari rahim reformasi, dituntut bernyali mengikuti kiprah KPK dan MK dalam mengawal agenda reformasi. Komisioner ORI, Hendra Nurtjahyo mengingatkan aparatur birokrasi bahwa esensi sebuah negara adalah kepercayaan. Krisis kewibawaan dan kepercayaan itu, kini tengah melanda birokrasi pemerintah di setiap level. Tengok saja, apa pun yang dibuat pemerintah, selalu dicurigai dan ditentang. Akibatnya, terjadi perlambatan pembangunan, bencana sosial dan hukum rimba menggejala, dan ciri-ciri negara gagal lainnya. “Celakanya, ketidakteraturan itu terkesan sengaja dipelihara birokrasi kita. Sebab, di ruang-ruang gelap itu mereka bisa menangguk untung. Ini butuh partisipasi publik mengawasi perilaku birokrasi yang korup tersebut,” kata Hendra. Berbagai program dan rencana aksi Kemen PAN-RB dalam menciptakan pemerintahan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur, tidak banyak gunanya bila pimpinan kementerian dan kepala daerahnya pro-status quo. “Karena itu, bagi daerah yang sedang dan akan melakukan pilkada dan pemilu, pilih kepala daerah dan caleg yang properubahan. Daripada mengeluh terus terhadap birokrasi yang berbelit dan korup, lebih baik kita hukum para pemimpin yang tidak prorakyat itu dengan tidak memilihnya lagi,” seru Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB M Imanuddin. Sebut saja pencanangan zona integritas pada 30 instansi pemerintah pusat dan pemda, ikrar antikorupsi dengan menandatangani pakta integritas di sejumlah instansi pemerintah, dinilai ORI hanya seremonial. Ikrar antisuap yang dikumandangkan kepala daerah hingga PNS terendah, hanya jargon belaka. Faktanya, di Padang, praktik pungutan liar tak terbendung. Baru saja pencanangan zona integritas dideklarasi, di dunia maya beredar foto katidiang (kotak sumbangan) di salah satu kantor camat. Petugas e-KTP meminta sumbangan pada warga dengan dalih sukarela. Pencanangan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 33 pemprov, 32 pemko dan 34 pemkab sebagai pilot project pada 28 Mei 2013 lalu oleh Wapres Boediono, diyakini bakal bernasib serupa. Di Sumbar, misalnya, gerakan reformasi birokrasi adem-adem ayem. Pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa yang katanya online, masih diwarnai aksi protes. Sejumlah SKPD tetap gemar menggelar acara di hotel-hotel berbintang. “Bayangkan, dengan pin antisuap tersemat di seragam, mereka masih berani mempersulit rakyat yang mengurus perizinan. Pengurusan akta kelahiran dan e-KTP saja dipersulit, apalagi pengurusan izin berusaha? Bisa ditebak, ujung-ujungnya duit,” papar Hendra. Di balik sistem pemerintahan yang tertutup, berlaku shadow economy (ekonomi bayangan) yang mengendalikan perekonomian bangsa. “Uang-uang siluman banyak beredar, baik bersumber dari uang negara maupun dari hasil praktik ilegal,” kata Kepala BPKP RI Mardiasmo.

Peran Ombudsman RI dan Komisi Informasi Pusat sangat strategis menelanjangi tata kelola pemerintah yang tertutup. Informasi dan dokumen yang selama ini dianggap aurat, ORI dan KIP bisa memaksa badan publik membukanya untuk umum. “Yang paling proaktif meminta data-data lembaga publik itu, ICW. Seperti data penggunaan BOS di DKI Jakarta, rekening gendut jenderal polisi. Setelah digugat, ICW menang. Sayangnya, yang rekening gendut hingga kini belum juga dibuka Mabes Polri,” tegas Komisioner KIP, Henny S Widyaningsih. Data KIP, Pemprov Sumbar tidak masuk dalam 10 besar pemerintahan yang transparan. Kategori informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, nilai tertinggi diraih Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Sedangkan kategori informasi yang harus tersedia setiap saat, direbut Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Barat. “Wajar saja, Komisi Informasi Provinsi (KIP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) saja belum ada di Sumbar. Masyarakat sipil Sumbar harus mendesak Pemprov dan DPRD segera membentuk KIP dan PPID. Kedua lembaga ini starting point bagi Sumbar mewujudkan tata kelola pemerintah bersih,” ujarnya. Calon siswa dan mahasiswa yang tidak diterima di sebuah sekolah dan perguruan tinggi, bisa meminta institusi bersangkutan membuka hasil seleksi peserta ujian lainnya sebagai pembanding. PNS yang merasa pangkat dan karirnya dihambat, bisa menggugat atasannya untuk mendapatkan hasil fit and proper test. Masyarakat bisa menggugat PLN bila tidak mengumumkan ke pemadaman listrik. Partisipasi Publik Di tengah lautan kebobrokan birokrasi pemerintah, para narasumber dan peserta diskusi akuntabilitas lembaga publik, tetap optimistis masih banyak aparatur pemerintahan yang baik dan menginginkan perubahan. Mereka adalah whistle blower (peniup peluit), menjadi “mata-mata” Kemen PAN-RB. Pertanyaannya, bagaimana jika lembaga-lembaga negara yang ditugasi mengawasi dan menyemangati birokrasi, justru lemah syahwat alias loyo? Peserta diskusi dari unsur jurnalis di berbagai provinsi, tidak menampik lembaga negara tersebut cenderung menara gading. Ombudsman, KIP dan BPKP provinsi yang seyogianya menjadi ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, dinilai pasif dalam menyikapi isu aktual dan agenda reformasi. BPKP misalnya, di kalangan insan pers, diakui masih sulit diakses. Bahkan, peserta diskusi menyebut perilaku auditor BPKP yang kadang menjadi saksi ahli meringankan dalam kasus korupsi. Kendati demikian, para narasumber dan peserta diskusi yang terdiri dari kalangan jurnalis, LSM dan akademisi, berikhtiar menjadikan reformasi birokrasi sebagai isu seksi dan gerakan bersama. Sebagai sebuah gerakan, KY, UKP4, Kemen PANRB, BPKP, ORI dan KIP siap menggandeng kekuatan masyarakat sipil menekan birokrasi yang korup dan pemalas dari luar. Hari gini masih tertutup? Enggak lah ya…?!


Ayo, Laporkan Kecurangan Penerimaan Siswa Baru

regional.kompas.com Senin 17 Juni 2013

BANDUNG, KOMPAS.com - Guna mencegah banyaknya kecurangan dan pelanggaran dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013 ini, Koalisi Pendidikan Jawa Barat bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Barat serta Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Barat sepakat membuka posko pengaduan. Menurut Koordinator Koalisi Pendidikan Jabar Iwan Hermawan, hal-hal yang akan dipantau menyangkut proses pendaftaran, persyaratan seleksi, pengumuman, daftar ulang, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), pungutanpungutan kepada orang tua siswa, titip menitip siswa hingga keterbukaan akses informasi kepada masyarakat. “Hal ini dilakukan karena setiap tahun selalu terjadi pelanggaran dengan modus yang sama,” kata Iwan saat ditemui di Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Jalan Kebonwaru Utara Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Senin (17/6/2013). Jika laporan dan pengaduan dari masyarakat kedapatan terbukti, kata Iwan menambahkan, maka akan. Ditindaklanjuti melalui proses hukum bagi para pelanggar. Sekurang-kurangnya, bisa dikenakan dalam kategori perbuatan melawan hukum yang diatur dalam undangundang hukum perdata pasal 1365. “Atau bisa juga tuntutan pidana kategori kategori gratifikasi sebagaimana amanat UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindakan pidana korupsi,” ujarnya. Lebih lanjut Iwan mengatakan, dipilihnya jalur hukum untuk menangani kecurangan dalam dunia pendidikan tersebut

Malu Jika Ombudsman Turun Tangan Terkesan Pemkot Tak Beres Urus Pensiunan

Kaltimpost.co.id Minggu 2 juni 2013

BALIKPAPAN- Wakil Ketua DPRD Balikpapan Wahyu Hartono berharap pemerintah kota segera menyelesaikan inventarisasi aset, terutama mobil dinas yang masih dipakai oleh pejabat yang sudah pensiun. Menurutnya, memalukan jika Ombudsman sampai turun tangan. Sebab, akan muncul kesan Pemkot tak becus mengurusi permasalahan internalnya. “Semoga tidak sampailah Ombudsman turun tangan. Walaupun di berita (Kaltim Post, edisi 1 Juni) disebutkan Ombudsman akan menyurat pada pemkot, tapi kami masih berharap permasalahan ini bisa diselesaikan sendiri oleh pemkot,” terangnya. Wahyu sendiri mengaku kaget dengan masih adanya mantan pejabat yang masih membawa kendaraan dinas.

lantaran laporan laporan dari Koalisi Pendidikan Jabar nyaris tidak pernah digubris oleh para pemangku jabatan baik daerah maupun Dinas-dinas Pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat. “Bahkan ada indikasi melindungi para kepala sekolah yang melanggar PPDB,” tegasnya. Dari data yang diperoleh, beberapa pengaduan pelanggaran yang diterima oleh Koalisi Pendidikan Jabar antara lain; adanya penolakan siswa miskin; penggelembungan siswa jumlah siswa pada setiap Rombongan Belajar (Rombel) ataupun jumlah Rombelnya. Selain itu, masih banyak juga praktik jual beli bangku kosong antara Rp 5 juta- Rp 20 juta per siswa tergantung kualifikasi sekolah masing-masing. Kemudian, masih banyak juga pungutan-pungutan saat daftar ulang seperti SPP, DSP, Pakaian Seragam, Diklat Siswa, dan iuran Osis. “Masih banyak juga komersialisasi dan pembiaran perploncoan saat Masa Pengenalan Lingkungan,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto mengatakan, Posko pengaduan telah dibuka mulai hari ini. “Kami siap menampung laporan dari masyarakat mulai hari ini secara kelembagaan. Kami akan menerima laporan pengaduan baik melalui sms kemudian telepon, fax maupun email,” paparnya. Posko pengaduan dibuka di dua tempat. Selain Kantor Perwakilan Ombudsman Jawa Barat di Jalan Kebonwaru Utara Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Posko juga dibuka di Sekretariat Koalisi Pendidikan Jawa Barat Jalan Kliningan III Nomor 9 B Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Jika memang tidak dapat langsung mengunjungi posko, pengaduan juga bisa melalui telepon dan sms di nomor 022-7323003 atau 022-76677778 dan 08122128743.

Ombudsman “Buru” Pensiunan Nakal Kaltimpost.co.id Sabtu, 1 Juni 2013 BALIKPAPAN - Adanya fakta yang menyebutkan beberapa pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) di Balikpapan masih menggunakan fasilitas dinas, rupanya segera ditindaklanjuti Ombudsman RI Perwakilan Kaltim. Tak tanggung-tanggung, Senin (3/6) nanti, Ombudsman RI memulai untuk “berburu” pensiunan yang masih membawa mobil dinas. Tak hanya lingkup Balikpapan, melainkan Kaltim. “Senin nanti kami bersurat kepada seluruh kepala daerah di Kaltim. Jadi tidak hanya Balikpapan saja,” kata KepalaOmbudsman RI perwakilan Kaltim Dr Afdillah Ismi Chandra SH MH. Isi surat tersebut salah satunya meminta daftar nama pensiunan yang masih menggunakan fasilitas dinas, baik kendaraan maupun rumah dinas. Chandra menambahkan, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh Ombudsman RI di 23 provinsi di Indonesia untuk memerhatikan secara cermat terkait mobil dinas yang masih belum dikembalikan.


ABS: Tarik Paksa Saja

kaltimpost.co.id Kamis 13 juni 2013

BALIKPAPAN - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mulai menyisir pensiunan yang masih membawa mobil dinas (mobdin). Saat ini tengah dalam tahap koordinasi dengan Satpol PP dan berencana mendatangi masing-masing pensiunan dalam waktu dekat. “Kita lakukan secara bertahap. Kita datangi data-data yang kita punyai dulu. Soal beberapa pensiunan yang sudah pindah tempat, akan terus ditelusuri. Pasti ketemu,” kata Kabid Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah Agus Khoirul Anwar. Diketahui, data terakhir yang dihimpun BPKAD, jumlah mobdin yang masih dibawa pensiunan ada 23 unit. Namun, Agus belum bisa menjanjikan kapan penarikan tersebut akan tuntas.”Ya, pastinya tidak akan berlarut-larut. Karena saya kira tidak akan ada halangan yang berarti,” tambahnya.Terpisah, Kepala Satpol PP Freddy Pasaribu membenarkan hal tersebut.”Kita sudah menerima surat dari BPKAD. Tapi bukan berupa nama-nama dari pensiunan, melainkan nama-nama petugas Satpol PP yang diminta untuk membantu. Terkait kapan action-nya, itu kewenangan BPKAD,” terangnya. TAK TINGGAL DIAM Kendati pemkot mulai menunjukkan indikasi tegas terhadap pensiunan, Ombudsman RI Perwakilan Kaltim tidak akan diam begitu saja. Mereka tetap menunggu jawaban atas surat yang dikirim Ombudsman pada 4 Juni lalu kepada Kepala BPKAD Fauzi yang ditembuskan kepada Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.

kita investigasi ini akan berujung pada suatu titik untuk mengetahui apa penyebab dan apa solusinya supaya tidak terjadi lagi pada masa mendatang,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltim Afdillah Ismi Chandra. Dalam surat yang dikirim oleh Ombudsman RI, salah satu juga yang disorot adalah informasi mengenai nama-nama pensiunan pemegang kendaraan dinas yang berkembang menjadi sebuah informasi yang rahasia.”Ada yang berkata itu soal etis atau tidak. Tapi kita ini menganut hukum Negara bukan hukum etis,” imbuhnya. Chandra mengaku akan berkoordinasi dengan DPRD untuk menanyakan apakah sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait pengelolaan mobil dinas.”Itu perlu dan bisa menjadi salah satu solusi ke depan. Karena sudah ada payung hukumnya, PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 38 tahun 2008,” tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS) menyambut baik.”Ya bisa saja dibentuk Perda untuk ke depannya. Sejauh ini seingat saya sudah ada Perwali yang mengatur hal tersebut,” terangnya.Dengan nada tinggi, ABS gemas dengan pemkot yang tidak segera mengambil langkah konkret.”Segera tarik paksa saja supaya masalahnya cepat selesai. Karena ini sudah sering kita sampaikan dalam rapat paripurna maupun rapat dengar pendapat,” jelasnya.

“Bukannya kita mencari masalah, kita justru ingin mencari solusi. Kita akan telusuri kenapa bisa terjadi keadaan yang demikian, bahkan sampai ada kesan pembiaran. Jadi harapan

Tak hanya pensiunan dari kalangan pejabat pemkot, ABS juga mengimbau pemkot jeli dalam melihat para pensiunan anggota dewan yang masih membawa mobil dinas. Namun, ABS enggan menyebut nama.”Saya hanya mengimbau. Barangkali masih ada,” jelasnya.

Ombudsman Diharapkan Bersihkan Birokrasi Sumut

kehadiran Ombudsman ke depannya. Ombudsman adalah lembaga negara independen yang tidak berada di bawah, eksekutif, legislatif dan yudikatif.

hariansumutpos.com Rabu 12 Juni 2013 MEDAN-Citra dan stigma buruk ternyata masih melekat untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Hal itu diakui oleh Kabid Pencegahan Ombudsman RI, Hendra Nurcahyo didampingi plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Dedi Irsan di hadapan awak media saat menggelar temu pers di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut/NAD Jalan Majapahit No 2 Medan, Selasa (12/6).”Kalau dari Jakarta, Sumut ini masih dikenal dengan sebutan Semua Urusan Mesti Uang Tunai (Sumut) ya,” ujar Hendra saat memulai temu pers dengan sejumlah awak media. Meski demikian, Hendra menuturkan stigma dan citra buruk yang melekat itu diharapkan akan dapat dikikis dengan

Sesuai aturan Undang-undang merupakan lembaga yang menerima pengaduan masyarakat terkait buruknya pelayanan publik baik oleh lembaga pemerintah, lembaga hukum, lembaga negara lainnya serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Ombudsman mengurusi hal yang menyangkut malaadministrasi, yakni penyimpangan administrasi perilaku, kewenangan, pengabaian yang dilakukan oleh aparatur penyelenggara negara mulai dari tingkat terkecil seperti kelurahan dan kecamatan,” terang Hendra.


Berkas SP3 Bukan Rahasia KIP dan ORI Minta Kejati Buka Berkas 22 Kasus Korupsi

padangekspres.co.id Rabu 12 juni 2013

Medan, Padek—Sikap Kejaksaan Tinggi Sumbar yang enggan menyerakan salinan berkas 22 kasus korup-si yang dihentikan kepada publik, terus menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Bukan saja dari para pelapor dan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar, sorotan juga dilontarkan lembaga negara yang mengurusi percepatan layanan publik; Komisi Informasi Publik dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dua komisioner kedua lembaga negara yang bertugas mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi itu, berpendapat bahwa salinan berkas 22 kasus korupsi yang distop Kejati Sumbar, bukan termasuk dokumen yang dirahasiakan. Karena itu, keduanya meminta Kejati Sumbar agar membuka salinan berkas 22 kasus ini ke publik, terutama pada pelapor. “Jika memang Kejati tidak mau menyerahkan fotokopi berkas 22 kasus itu, saya mendukung para pelapor dan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar menggugat ke Komisi Informasi Pusat (KIP),” kata Komisioner KIP, Henny Widyaningsih kepada Padang Ekspres usai Workshop Akuntabilitas Lembaga Publik di Medan , kemarin. Menurut Henny, tidak ada alasan Kejati Sumbar tidak memberikan salinan berkas 22 kasus yang sudah dinyatakan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kepada para pelapor. Dia menyadari kepastian hukum bagi seorang tersangka memang penting. Namun begitu, kata Henny, tidak lantas Kejati mengabaikan hak publik, terutama pelapor, untuk “mengeksaminasi” hak diskresi Kejati menghentikan kasus-kasus korupsi yang justru telah menjadi perhatian luas masyarakat Sumbar. Sebelumnya, Kepala Kejati Sumbar Ahmad Djainuri mengatakan tidak bisa menyerahkan salinan berkas 22 kasus korupsi yang di-SP3-kan, karena kasus ini sewaktu-waktu bisa dibuka kembali jika ada bukti baru (novum). Namun dari catatan Padancg Ekspres, kasus hukum yang telah di-SP3-kan, jarang yang dilanjutkan kembali prosesnya. Baik penyidik maupun tersangka, sering menafsirkan SP3 seolah-olah sudah “inkracht”. Dalam Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ada beberapa informasi yang termasuk pengecualian. Salah satunya informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. “Perlu juga dingat, informasi yang dikecualikan itu tidak serta merta tidak bisa dibuka. Publik masih punya hak menggugat. Seperti dalam urusan hankam, bukan berarti publik tidak boleh mendapat informasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Boleh. Berapa jumlahnya dan anggarannya, publik boleh tahu. Yang tidak boleh dibuka itu apa saja jenis-jenis alutsistanya. Begitupun soal rekening pejabat negara, publik boleh tahu nominalnya meski ada UU Rahasia Perbankan,” papar Henny. Terkait SP3, Henny mengingatkan tidak serta merta pula Kejati berlindung dalam Pasal 17 UU KIP. “Ini kan kasusnya sudah dihentikan. Meski masih bisa dibuka kembali, publik tetap punya hak mengetahui alasan Kejati menghentikannya dengan

melihat berkas penyelidikan dan penyidikannya. Karena itu, saya mendukung KMSS menggugatnya ke KIP,” tegasnya. Komisioner ORI, Hendra Nurtjahyo membenarkan bahwa berkas kasus yang di-SP3-kan, bukan termasuk rahasia penyidikan. “Kasus semacam ini pernah kami tangani juga, dan akhirnya berkas kasus yang di-SP3-kan ini dibuka kejaksaan. Saya lupa daerahnya,” kata Hendra. Polemik SP3 22 kasus korupsi di Sumbar, menurut Hendra, terjadi karena Kejati Sumbar belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). “Jika sudah ada PPID, lembaga publik bersangkutan telah mengklasifikasi mana informasi yang boleh dibuka, mana yang tidak. Saya tegaskan, informasi rahasia itu nyaris dikit sekali untuk lembaga publik. Termasuk soal SP3 ini,” ucap Hendra. Beberapa waktu lalu, Ombudsman Perwakilan Sumbar telah menyurati Kejati untuk mendapatkan salinan berkas 22 kasus tersebut. Namun hingga kini, belum ada jawabannya. “Prosedurnya, dua Minggu jam kerja setelah disurati, Kejati harus memberi jawaban. Jika tidak diberikan juga, diberi lagi waktu tahap kedua selama 14 hari. Kalau Kejati tidak bisa menjelaskan alasan logis, Ombudsman bisa mendesak Kejati membukanya,” tegas Hendra. Anggota KMSS yang juga Direktur LBH Padang, Vino Oktavia mengatakan, KMSS tengah menyiapkan gugatan praperadilan kepada Kejati untuk kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wako Pariaman dan Nagari Airbangis, Pasaman Barat. “Bersamaan dengan itu, kita juga akan mengajukan gugatan ke KIP,” kata Vino ketika dihubungi via ponsel. Dihubungi terpisah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, Ahmad Djainuri tidak memberi jawaban. Kendati saat dihubungi melalui telepon selular tidak diangkat. Pesan yang dikirim Padang Ekspres juga tidak diangkat. Sebelumnya Ahmad telah menyebutkan bahwa pihaknya bisa saja memberikan salinan berkas SP3 itu sesuai UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Meski dalam UU itu ada bagian informasi yang bisa diberikan ke publik, namun ada juga yang tidak,” sebut Ahmad Djainuri. Sesuai Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebut Kajati saat itu, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali sebagaimana disebutkan Pasal 17 antara lain huruf a, h, i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yaitu dapat menghambat proses penegakan hukum yang mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/korban yang mengetahui adanya tindak pidana,” terang Ahmad Djainuri. Dikatakan, dalam Pasal 17 itu setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Ahmad Djainuri juga menilai, pemberian kopian 22 berkas perkara yang sudah SP3 itu kepada KMSS masuk dalam ranah hukum pada UU No.14/2008 Pasal 17 tersebut. “Sebab informasi yang diminta itu dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan Kejati,” kata Ahmad.


ombudsman ri turunkan tim investigasi ke pelabuhan mengatasi dweeling time Revitalisasi Pelabuhan Ciptakan Daya Saing Ekonomi republika.co.id Minggu 27 Oktober 2013

dih pengelolaan, hingga membuat arus keluar masuk barang menjadi tidak lancar. Hal itu jelas menghambat terciptanya alur distribusi yang sanga tepat waktu dan murah. Diperkirakan, setiap harinya terdapat 330 boks kontainer yang, dan yang bisa ditangani hanya sekitar 190 boks. Dampak fakta itu menyebabkan produksi perusahaan terganggu dan pekerja harus menganggur sementara akibat menunggu bahan baku. Namun, di sisi lain pengusaha atau perusahaan tetap wajib menanggung biaya operasional yang terus berjalan. Bayangkan saja, dengan menumpuknya sisa kontainer yang belum diperiksa hingga harus tertahan di pelabuhan, membuat waktu pengeluaran kontainer menjadi semakin mundur. Apalagi, kata Humas PT Pelindo III Edi Priyanto, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan arus petikemas melalui wilayah kerja perusahaannya terus mengalami peningkatan.

Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Oleh Erik Purnama Putra/Wartawan Republika REPUBLIKA.CO.ID, Salah satu masalah perekonomian Indonesia yang tengah mencuat adalah buruknya tata kelola pelabuhan. Hal itu jelas mengecewakan. Pasalnya, sebagai pintu masuk transaksi barang antarpulau dan antarnegara, pelabuhan harusnya bisa mendukung aktivitas kelancaran sistem ekonomi suatu daerah. Sayangnya, yang terjadi malah sebaliknya. Salah satu persoalan mendasar yang mudah dijumpai di pelabuhan adalah waktu tunggu bongkar muat barang (dwelling time). Selain Tanjung Priok di Jakarta, kasus yang mendapat sorotan adalah di Tanjung Perak, Surabaya. Harus diakui, pelabuhan terbesar kedua di Indonesia tersebut sudah sangat tidak memadai. Hasil laporan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana dan Ketua DPN Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro belum lama ini bisa menjadi acuannya. Keduanya menghelat dialog dengan sejumlah asosiasi dan pengusaha sehubungan banyaknya laporan dwelling time di Tanjung Perak. Hasil audiensi didapat kesimpulan, Terminal Petikemas Surabaya sudah jauh dari kata ideal. Entah karena adanya kesalahan administrasi, keterbatasan fasilitas dan tumpang tin-

Pada tahun 2008 dan 2009 masih tercatat 2,9 juta Teus, tahun 2010 meningkat menjadi 3,2 juta Teus, dan meningkat lagi 3,5 juta Teus tahun 2011. “Pada 2012 menjadi 3,9 juta Teus,” kata Edi. Kalau diakumulasikan, dari hari ke hari terjadinya dwelling time semakin mengkhawatirkan. Muara dari semua itu adalah pada meningkatnya biaya transportasi dan logistik. Mengatasi inefisiensi Sebagai negara maritim, kita tentu miris menghadapi kenyataan itu. Pelabuhan yang seharusnya digadang-gadang sentra ekonomi daerah malah menjadi tempat yang paling dikeluhkan pemangku kepentingan. Masalah yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak sudah seharusnya menjadi perhatian PT Pelabuhan Indonesi (Pelindo) III. Kegiatan ekspor dan impor maupun domestik sudah sangat terganggu dengan persoalan itu. Belum lagi jika kita membicarakan masalah lain yang terjadi tidak hanya di darat. Selain masalah waktu tunggu pemeriksaan kontainer, rentetan dampak negatif juga membuat waktu tunggu kapal semakin bertambah. Kita lihat saja saat ini, pertumbuhan arus pertumbuhan distribusi barang tidak diimbangi dengan kenaikan luas daya tampung dalam pemeriksaan kontainer. Kondisi itu jelas semakin bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memangkas segala hambatan yang memunculkan high cost economy. Sudah jamak terjadi, pemangku kepentingan selalu telat mengantisipasi kenaikan volume barang. Ketika proses bong-


kar muat barang sampai pada titik jenuh, baru mereka tersadarkan untuk merevitalisasi keadaan pelabuhan. Hal itu jelas menimbulkan kerugian yang tidak sedikit sebagai beban ekonomi yang menciptakan inefisiensi perputaran roda perekonomian. Menjadikan pelabuhan sebagai sentra ekonomi jelas bukan sebuah impian kosong. Hal itu bisa diwujudkan dan malah dijadikan pendorong untuk menggeliatkan roda ekonomi daerah sekitarnya. Sebagai negara maritim, sudah seharusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berpusat dari pelabuhan. Hal itu untuk menunjukkan bahwa sektor perdagangan lintasdaerah melalui laut dapat berjalan dengan baik. Jangan sampai ketika kapal pengangkut barang akan bersandar harus tertahan sekian lama tanpa kejelasan lantaran terbatasnya kemampuan dermaga dalam pemeriksaan barang. Belum lagi, ketika akan dibawa keluar dari pelabuhan malah harus antre lagi karena jalanan sangat macet. Hal itu jelas menjadikan distribusi barang di negeri ini menjadi tidak lancar dan menciptakan biaya tambahan. Kalau hal itu terus berulang, pihak yang paling menanggung dampaknya adalah rakyat. Sebagai konsumen, mereka harus membayar cukup mahal barang yang sebenarnya bisa lebih murah akibat ongkos berlebih yang harus dikeluarkan dalam proses selama di pelabuhan. Solusi Pemerintah yang telah cukup lama mengabaikan peran penting pelabuhan sekarang harus bergerak cepat mengatasi masalah yang muncul. Pasalnya, bongkar muat barang di pelabuhan bisa dijadikan andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika saja kondisi pelabuhan bisa ditingkatkan, tentu segala hambatan distribusi barang bisa diminimalisasi. Hal itu selain untuk melancarkan arus barang, juga mengurangi waktu tunggu keluar dari pelabuhan. Dengan semakin menumpuknya barang maka jelas berpengaruh terhadap nilai barang. Pengusaha yang terbebani dengan biaya tambahan, ketika melepas barangnya di pasaran, tentu harganya bisa lebih mahal dari seharusnya. Kondisi itu mau tidak mau dilakukan lantaran mereka tak bisa tidak untuk membebankan biaya kepada konsumen. Rakyat yang menjadi konsumen harusnya bisa mendapat harga barang lebih kompetitif akhirnya mengeluarkan dana berlebih.

Pembenahan sarana infrastruktur yang sedang digencarkan pemerintah memang layak diapresiasi. Selain memangkas waktu dwelling time, perbaikan sarana infrastruktur juga tidak kalah genting harus segera dicarikan solusinya. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yang terbaru adalah pembangunan jalur monorel khusus pelabuhan. Nantinya, sarana transportasi berbasis rel tersebut akan menyambungkan terminal Tanjung Perak ke Teluk Lamong sepanjang 11,44 kilometer. Dengan adanya pengangkutan peti kemas melalui jalur rel, hal itu setidaknya bisa meningkatkan terjadinya efisiensi pengiriman barang. Dengan terhindar dari kemacetan, jelas menciptakan terjadinya akumulasi percepatan pertumbuhan ekonomi. Masalah mendasar yang sering terjadi di pelabuhan Tanjung Perak harus segera dipecahkan. Kondisi tingkat penumpukan isian lapangan dan waktu tunggu tidak bisa ditoleransi lagi. Bertambahnya pengeluaran selama perjalanan di laut dan darat menjadikan barang tidak kompetitif di pasaran harus segera ditangani. Kita harus ingat, mengapa berbagai produk buah lokal kalah bersaing menghadapi gempuran buah dari Cina? Hal itu tidak lepas dari buruknya sektor perdagangan yang bermula di pelabuhan. Produk Cina bisa langsung membanjiri pasar karena pengusaha lokal harus mengeluarkan biaya ekstra ketika berurusan dengan pelabuhan. Hal itu jelas membuat daya saing dalam negeri anjlok. Semoga saja dengan penataan dan pembangunan berbafai fasilitas yang tengah digencarkan bisa membuat arus distribusi barang tambah lancar. Terjadinya kongesti yang selama ini terus berlangsung bisa segera diatasi. Karena dengan membengkaknya dwelling time, nilai kompetitif barang Indonesia sulit diharapkan bisa bersaing. Pelabuhan yang seharusnya berperan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi malah menjadi kawasan yang membebani sektor ekonomi di sekitarnya. Tentu kita tidak ingin hal itu terus terjadi. Kita berharap muara daya saing ekonomi Indonesia lahir dari pelabuhan. Semoga, Pelindo III tergerak untuk mengurai satu per satu masalah di Pelabuhan Tanjung Perak.


Penutup Catatan tentang Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Ombudsman sebagai perangkat pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah pimpinan Ombudsman berfungsi memberikan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sementara, dalam praktik sehari-hari banyak orang yang masih awam hingga tidak dapat membedakan antara pemerintahan, yang dijalankan oleh pejabat dengan administrasi (negara). Bahkan, bisa lebih parah, orang yang sangat awam memahami administrasi hanya sebagai kegiatan pembukuan, penataan keuangan, dan pencatatan. Padahal, administrasi yang dijalankan pemerintah sangat berbeda.

masyarakat yang telanjur skeptis. Tujuan Reformasi Birokrasi bukan semata-mata bermuara pada remunerasi dan perbaikan kesejahteraan pegawai. Setidaknya tercatat empat tujuan dalam Reformasi Birokrasi, yakni: meningkatkan pelayanan publik yang baik dan benar; meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan keputusan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, berbagai upaya dilakukan agar pencapaian tujuan berada pada jalur yang benar.

Administrasi dalam penutup ini dibahas dari sisi ilmu hukum mempunyai tiga arti: pertama sebagai aparatur untuk menyelenggarakan undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah, kedua sebagai fungsi yang dinamis berupa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang atau regulasi pemerintah secara konkret, dan yang ketiga adalah administrasi sebagai suatu proses tata kerja penyelenggaraan, atau dengan kata lain suatu proses teknis pekerjaan dan perkantoran.

Beberapa tahun belakangan, banyak ditemui peraturan perundangan yang tumpang tindih, peraturan perundangan yang saling bertentangan, akibat dari penyusunan peraturan yang sewenang-wenang. Belajar dari kondisi tersebut, dalam kaitannya pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi, keberadaan Sekretariat Jenderal memiliki nafas yang sama dengan semangat Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam empat tujuan Reformasi Birokrasi. Khususnya pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan-keputusan administrative yang bersifat individual, kasual, factual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan-tindakan administrative, yang bersifat organisasional, manajerial, informasional, dan operasional. Oleh karena itu, dukungan administrasi yang dijalankan Sekretariat Jenderal berada dalam ranah organisasi, manajemen, informasi, dan operasional (kerja, tata kerja, system kerja, teknologi terapan, perkantoran, sumber daya manusia), terlebih dalam menghadapi perkembangan kompleksitas manajemen organisasi pemerintah era reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi begitu mudah diucapkan, meskipun kenyataannya sukar untuk dipahami, apalagi diimplementasikan. Reformasi Birokrasi menghadapi tantangan budaya organisasi yang sudah tidak sesuai hingga

Kewenangan yang tidak dibarengi dengan kebijaksanaan cenderung korup dan rawan dengan perilaku sewenang-wenang. Untuk mencegahnya, Sekretariat Jenderal harus lebih banyak berperan. Apalagi Ombudsman sebagai pengusung perbaikan pelayanan publik, sewajarnya berada didepan sebagai contoh lembaga yang tertib administrasi dan terdepan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang bermuara pada perbaikan pelayanan publik melalui perubahan pada aparatur. Kadang ada pertanyaan mengapa hanya Sekretariat Jenderal yang melakukan Reformasi Birokrasi? Jawabannya sederhana: Ombudsman memang terbagi dua, ada Sekretariat Jenderal dan core business, yang menjalankan fungsi substansi


Ombudsman. Sekretariat Jenderal sebagai perangkat pemerintah berkewajiban untuk menjalankan program pemerintah, dalam hal ini program Reformasi Birokrasi, sementara Ombudsman menjalankan amanat UndangUndang No.37 tahun 2008 ditambah beberapa pasal dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sembilan orang Ombudsman dibantu asisten-asisten. Ombudsman Republik Indonesia bersama Sekretariat Jenderal merupakan entitas dengan budaya organisasi yang berbeda tetapi saling mendukung. Perubahan mind set merupakan suatu proses yang panjang, dimana upaya harus dijalankan konsisten dan terus menerus. Individu punya kemampuan berpikir, individu harus memiliki alasan kuat untuk berubah. Bila hanya diperintahkan untuk berubah, seseorang tidak akan melakukannya, ia hanya sekedar ikut-ikutan atau bahkan menolak perubahan. Apalagi untuk individu yang telah berada dalam zona nyaman. Padahal, setiap emosi, alasan bahkan ancaman merupakan umpan balik yang dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan upaya-upaya dalam perubahan. Banyak orang yang mengatakan mendukung Reformasi Birokrasi, tetapi gerakannya bukan gerakan orang yang memahami bagaimana seharusnya manajemen perubahan diterapkan. Lidah memang tak bertulang. Perubahan dimulai di atas, tapi tidak berakhir di bawah. Perubahan harus menyeluruh. Bila perubahan di atas adalah perubahan kebijakan. Perubahan di bawah adalah perubahan yang menjadi manfaat bagi masyarakat. Langkah-langkah perubahan kebijakan sudah dimulai dengan telah dihasilkannya Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal dari Tata Naskah Dinas, Hubungan Masyarakat, Protokol, Peraturan Perjalanan Dinas, Pengawasan, dan masih banyak lagi. Sekretariat Jenderal telah siap untuk berubah.Bila tantangan reformasi adalah kurangnya jumlah pegawai, sudah dijawab dengan dibukanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada medio 2013.

Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik karena didukung oleh birokrat yang profesional. Pimpinan organisasi tidak akan dapat menjalankan mandatnya tanpa dukungan aparatur yang tertata baik. Untuk mendapatkan birokrat yang profesional, Sekretariat Jenderal melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, dan short course non degree program bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparaur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Lembaga Administrasi Negara. Prinsip kemitraan dengan semua stakeholders, kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan dan diukur dengan kriteria dan standar yang diakui secara internasional. Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sesuai dengan aturan. Pada saatnya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadikan birokrasi yang antisipatif, efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan organisasi. Prinsip Reformasi Birokrasi yang menjadikan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia memiliki most improved bureaucracy, birokrasi dengan manajemen publik kelas dunia.

Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan (Gedung Pengadilan TIPIKOR) Jakarta Selatan Telepon: +62 21 52960894/95 Fax: +62 21-52960904/05

www.ombudsman.go.id

ISBN 978 - 602 - 95358 - 6 - 0

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LIPUTAN PERS 2013

Recommend Documents