“Profesional Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” (Studi di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado Oleh :
Yokpedi Lette ABSTRAK Dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutukan sebua sikap yang profesional. Konsep profesionalisme adalah kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrat dengan kebutuhan tugas yang diberikan, artinya bahwa kemampuan melihat peluangpeluang,mengambil langka-langka yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai dan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh kembang dengan kekuatan sendiri secara efisien, melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi, bersifat fleksibel, dan memiliki etos kerja tinggi. yang adalah penting bilah seoarang aparatur Negara memiliki sikap profesionalisme sehingga dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Salah satu konsekuensi logis dari perubahan arus utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah perubahan kedudukan kecamatan. Kecamatan yang semula merupakan wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat daerah, artinya bahwa camat memilki kedudukan yang sama dengan perangkat daerah lainnya sehingga dalam penyelenggraan pemerintahan mendapatkan delegasi kewengan dari Bupati/Walikota. Kecamamatan mempunyai peran penting dalam penyelenggraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, indikator keberhasilan dari pemerintah kecamatan adalah ketika tiga tugas pokok ini dapat diimplementasikan dan direalisasikan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Profesionalisme Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pulau Batang Dua belum optimal diindikasikan dengan pembuktian bahwa camat belum dapat merealisasikan dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepda masyarkat. Keywords : Camat, Pemerintahan Profesionalisme.
Pendahuluan Latar Belakang Kebijakan Otonomi daerah dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelolah berbagai kepentingan dan kesejatraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kesejatraan masyarakat, melalui undang-undang ini masyarakat lebih diberdayakan dan diberi tanggung jawab untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan tugas dan fungsinya secara legistik diatur oleh peraturan pemerintah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam karangka asas dekosentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam karangka asas desentralisasi. Dalam UU No. 23 tahun 2014 di jelaskan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah artinya bahwa kecamatan merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan dengan membawahi kelurahan/desa. Di dalam pasal 209 ayat (2) dinyatakan bahwa Kecamatan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota pasal tersebut menunjukan ada 2 (dua) perubahan penting yaitu Pertama Kecamatan bukan lagi wilaya administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan wilayah kerja atau areal tempat Camat bekerja. Kedua Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi pengusaha tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, akan tetepi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpakan oleh Bupati/walikota. Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membahwa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelah lebih lanjut kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan lembaga teknis daerah yang bersifat spesifik. Dalam PP No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan dalam pasal 14 mengamanatkan tentang Kedudukan, tugas dan wewenang dan di deskripsikan bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat dan camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekertaris Daerah, dalam hal ini tugas umum pemerintahan camat adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentranman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan. Sistem Profesionalisme Kecamatan berawal dari keberdayaan Organisasi kecamatan dalam melaksnakan tugas pokok dan fungsinya, artinya semakin banyak ruang lingkup tugas pokok dan fungsi kecamatan maka sesunggunya beban kerjanya semakin bertambah, beban kerja camat dapat diukur dari jumlah kewenangan yang diberikannya dari Bupati/walikota kepada camat sebagai titik awal mengenai ruang lingkup pekerjaan yang ditanganinya. Bagi peneliti Ukuran Profesionalisme Camat diukur dari perspektif keberhasilan menjalankan tugas pokok dan fungsi yaitu keberhasilan dalam Pemerintahan, keberhasilan dalam pembangunan, keberhasilan dalam kemasyarakatan ini yang kemudian menjadi indikator pencapaian profesionalisme. Camat mempunyai peran penting dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Pulau batang Dua yang memilki 6 (Enam) Kelurahan merupakan bagian dari wilaya hukum kota Ternate dan secara geografis berada di antara Pulau ternate dan kota Bitung, dan sangat jahu dari pusat perkotan, memilki potensi yang besar di bidang pertanian dan kelautan. Permasalahan tentang profesioanlisme Camat di Kecamatan Batang Dua adalah Ketidak optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang dilakuakan oleh Camat dalam menjalankan tiga tugas pokok dan fungsi yaitu Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan hasil penelitian menggambarkan bahwa tiga tugas pokok belum berjalan maksimal yaitu dalam pengorganisasian pemerintahan yang ada di kecamatan belum Optimal seprti Kurangnya Pembinaan terhadap kelurahan, masih banyak Pembangunan yang belum terealisasi seperti sarana dan prasarana perkantoran yang tidak diberdayakan, pengaspalan jalan raya yang belum terealisasi, tidak ada PLN, pelayanan terhadap masyarakat yang belum maksimal masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan pelayanan yang diberikan oleh Camat dan perangkat kecamatan dan belum ada standar operasional pelayanan sehingga dari pada itu sangat dibutukan Profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan uraian latar belakang yang diangkat dari pemikiran serta dituangkan dalam tulisan diatas maka penulis perlu untuk mengkaji dan mengidentifikasi/mencari tahu permasalahan yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat di bahas secara lebih mendalam oleh karena itu dalam penulisan Skripsi ini penulis tertarik untuk meneliti tentang “Profesionalisme Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pulau batang Dua Kota Ternate”. Perumusan Masalah Berdasarkan Uraian pada latar belakang di atas maka Pokok permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini dapat di simpulkan atau di rumuskan sebagai berikut : - Bagaimana Profesionalisme Camat dalam menyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan pulau Batang Dua ? Tujuan dan Manfaat Penelitian 1). Tujuan Penelitian - Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian dapat di kemukakan sebagaia berikut :
- Untuk dapat mengetahui Prfesionalisme Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Batang Dua Kota Ternate. 2. Manfaat penelitian Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Secara teoritis terlihat diharpakan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat baik atau pemikiran yang positif berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khusus ilmu Pemerintahan dan kepemimpinan pemerintahan Dearah yang terpusat penelitiannya pada pemerintahan Kecamatan. b. Secara Praktis diharapkan melalui penelitian ini maka akan memberikan manfaat atau berdampak pada proses jalannya perkembangan pemerintahan Kecamatan dan bisa dijadikan sebagai salah satu refrensi bagi pemerintah kecamatan khususnya camat sebagai perangkat Daerah yang berada di wilayah Tinjauan Pustaka Konsep Profesionalisme Istilah profesionalisme berasal dari kata professio, dalam Bahasa Inggris professio memiliki arti sebagai berikut: A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work, as teaching, engineering, writing, etc. (Webster dictionary, 1960:1163) ( suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental daripada kemampuan fisik, seperti mengajar, ilmu mesin, penulisan, dll ). Dari kata profesional tersebut melahirkan arti profesional quality, status, etc yang secara komprehensif memilki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang orang yang memilki kemampuan tertentu pula. Demikian yang disampaikan oleh Korten & Alfonso (1981) dalam Tjokrowinoto (1996:178) yang dimaksud dengan profesionalisme adalah “kecocokan (fitness) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas (task-requirement), antara lain : 1. Merencanakan adalah suatu usaha untuk mepengaruhi fungsi, struktur, atau penyerapan satu tujuan organisasi atau lembaga pemerintahan 2. Mengkoordinasikan melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi 3. Melaksanakan fungsi secara efisien mengambil langkah-langkah yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai Konsep Camat Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilaya kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenang pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi aerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang berada di bahwa dan bertanggung jawab kepada gubernur, bupati/walikota, oleh karena itu camat memiliki tugas :
1. 2. 3. 4.
Menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpakan oleh Kepala Daerah Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintahan daerah di wilaya kecamatan Membantu sekertaris daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilaya kecamatan yang di butukan dalam perumusan kebijakan bagi kepalah daerah Pembinaan pelayanan Umum
Konsep Pmerintahan Secara etimologi pemeintahan dapat di artikan sebagai berikut: 1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan. 2. Setelah di tambah awalan “pe-’’ menjadi pemerintah yang bererti badan atau organisasi yang mengurus. 3. Setelah di tambah akhiran “-an’’ menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal. Di bebrapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. Misalnya, Inggris menyebutnya “Government’’ Prancis menyebutkan “Gouvernment’’ keduanya berasal dari perkataan Latin “Gubernacalum’’ yang biasa sekarang kita sebut dengan “Gubernur’’. Dalam bahasa Arab di sebut dengan “Regering’’ sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwewenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-peritah. Jadi, “Regen” digunakan untuk pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan “Bestur” diartikan sebagai keseluruhan badan pemerintadan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahtraan rakyat. Metode Penelitian Jenis Penelitian Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Mogdan dan tylor (dalam Moleong, 2000;3) merupakan prosedur meneliti yang mengasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif di cirikan oleh tujuan penelitian yang berupa memmahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk di ukur secara tepat . Sesuai dengan Tujuannya, research dapat di definisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengeaahuan, usaha mana dilakukakan dengan metode-metode ilmia. Dengan demikian, metoe penelitian merupakan cara atau jalan yang di tempuh oleh peneliti untuk memperoleh kebenran atau jawaban dari rumusan masalah dalam suatu penelitian. Berdasarkan tujuan yang hendak di capai yaitu untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki maka penelitian ini akan
menggunakan pendekatan deskriptif, maksudnya pendekata Penelitian yang melukiskan secara tepat suatu indifidu,suatu gejala-gejala, kejadian-kejadian dan lainnya merupakan objek penelitian.Tujuannya adalah untuk memmecakan masalah, menuturkan, menganalisa, mengklarifikasi, membandingkan dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan sebagai pijakan dalam analisis penelitian ini adalah fenomena Interpretatif. Fokus Penelitian Penelitian ini di fokuskan pada Profesionalisme Camat dalam penyelenggaaraan Pemerintahan yang dapat dikaji melalui : 1. Pengorganisasian pemerintahan 2. Pembangunan 3. Pelayanan terhadap Masyarakat Informan Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati dilakukan pemilihan terhadap unsur-unsur Masyarakat yang ada secara purposive sebagai informan. Porposive artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti. Pemilihan didasarkan pada pertimangan bahwa informan memiliki pemahaman tentang fenomena penelitian. Berikut ini informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : a. b. c. d. e. f. g.
Camat Perangkat Kecamatan 3 Orang Kepalah Kelurahan 4 Orang Toko-toko Agama 2 Orang Tokoh-toko Masyarakat 2 Orang Toko adat 2 Orang Masyarakat 5 Orang
Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu obserfasi, wawancara mendalam (in depthth interview). Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami Profesionalisme Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. Sebagai pengakurat data-data penelitian penulis juga menggunakan beberapa langka dalam penulisan yaitu : 1. Melakukan Obserfasi di Lokasi Penelitian 2. Wawancara (Interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (Pengumpulan data) kepada Responden dan jawabanjawaban responden di Catatat atau direkam dengan menggunakan alat rekam.
3. Data primer, yaitu dengan cara mengadakan wawancara yang berupa daftar pertanyaan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pada fokus penilitian. Data primer yaitu data yang di peroleh dari objek yang akan di teliti. 4. Data Sekunder sebagai pendukung dan tambahan atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan erat dengan penelitian ini yang diperoleh melalui arsip dan dokumen lain dari Instansi terkait. Teknik Analisis Data Teknik analisis Data akan menggunakan penelitian Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Menurut Norman K. Denkin dalam bukunya (Lexy. J. Moleong) metode penelitian Kualitatif” mendefinisikan triangulasi di gunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: 1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. 2. Triangulasi peneliti dilakukan dengan cara menggunakan satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. 3.
Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data
4.
Triangulasi teori Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang Relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan
Pembahasan Konsep Analisis hasil penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan metode deskripsi kualitatif, yang mengemukakan bagaimana Profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan teori, pendekatan Data, pendekatan sumber Informan dan kemudian di Interpretasi atau ditafsirkan dalam bentuk Karya Ilmia. Sehingga dari pada itu dalam analisis hasil penelitian ini peneliti mendeskripsikan satu persatu permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu permasalahan yang berkaitan dengan Profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu permasalahan Pengorganisasian Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan kepada masyarakat.
A. Profesionalisme Camat Dalam Pengorganisasian Pemerintahan Proses pengorganisasian dikecamatan dilakukan dengan pendekatan delegasi Kewenagan yang diberikan baik dalam rangka pengayoman terhadap masyarakat, pihak kelurahan maupun aparatur kecamatan. Sistem kinerja pemerintahan kecamatan merupakan suatu kesatuan rangkaian yang saling berhubungan dan berkaitan dengan yang lain. Sistem kinerja organisasi atau tipologi berawal dari keberdayaan’ organisasi kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, artinya semakin banyak ruang lingkup tugas pokok dan fungsi kecamatan maka sesunggunya beban kerjanya semakin bertambah, hal ini dapat di ukur dari jumlah kewenagan yang dilimpakan dari Walikota kepada camat. Konsekuensi logis dari perubahan tentang status kecamatan Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah atau Sebagai perangkat daerah Camat memilki kewenagan delegatif atau kewenagan yang dilimpakan oleh Bupati atau Walikota. Selain itu camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan atau yang disebut kewenagan atributif. Proses pengorganisasian pemerintahan Di Kecamatan Pulau Batang Dua dari hasil penelitian memberi Gambaran bahwa Camat belum Profesional hal ini disebabkan karena masih banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pengeorganiasian dikecamatan belum optimal berjalan seperti Didalam pembagian Kerja terhadap perangkat Kecamatan dikecamatan Pulau Batang Dua belum adanya petunuk teknik pelaksanan pekerjaan sehingga dari pada itu dari hasil penelitian banyak pegawai yang masih malas pergi kekantor kecamatan karena kebanyakan mereka hanya santai ketika masuk kerja. Camat terlalu Toleransi terhadap Staf yang memintah ijin keluar daerah hal ini kemudian menghambat proses pelayanan dikecamatan, Toleransi dapat melehmakan proses berjalannya pemerintahan diakarenakan, bahwa pada saat ini masyarakat sangat membutukan pelayanan yang prima, yaitu tepat waktu, dan tidak membutukan penyelesaian yang lama, jika terlalu banyak toleransi kepada Staf maka pelayanan publik akan menjadi terhambat dalam penyelesaian pekerjaan sangat untuk itu sangat dibutukan Staf sebagai Organ dalam pemerintahan untuk membantuh pimpinan dalam menyelesaikan pekerjaan di dalam Organisasi.selanjutnya tidak ada penerapan system reward and punishment bagi aparatur di kantor Kecamatan Pulau Batang Dua dan juga pegawai yang rajin dan malas diperlakukan sama oleh Camat. Disiplin pegawai merupakan kunci dari penerapan srategi pemimpin dalam pengorganisasian pemerintahan, karena bilah pegawai disiplin dengan tepat waktu masuk kerja dapat menunjang dan mempercepat proses pelayanan dikecamatan. Kurangnya Koordinasi dengan Pihak kelurahan hal ini diindikasikan dengan kurangnya Pembinaan dikecamatan. Dalam Pratek pemerintahan yang harus dimunculkan adalah kualitas pelayanan yang maksimal dengan berpatokan terhadap pedoman atau prosedur yang ada, dengan sistem selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan sebaliknya koordinasi dimaksudkan supaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dengan melalui upaya menghilangkan kekacauan serta tumpang tindih.
Pada hakikatnya persoalan yang subsatansi selama ini yang terjadi di kecamatan Pulau Batang Dua adalah belum adanya delegasi kewenagan dari pemerintah Kota Ternate, sehingga dari pada itu hasil wawancara dengan Camat bayak kendalah-kendalah yang belum dapat diselesaikan seperti yang dipaparkan diatas terkait dengan Pengorganisasian dalam Pemerintahan, camat juga tidak dapat mengambil keputusan srategis karena berimplikasi Hukum dirauskan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate Tujuan dari Koordinasi Camat adalah dalam rangka pencapaian tujuan Visi dan Misi secara Efektif dan efisien dengan melalui pendekatan yang dapat mencegah konflik,tumpang tindih, ketidakserasian antara bagian yanng satu dengan bagian yang lain sehingga sumber daya yang terbatas yang dimilki organisasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tujuan koordinasi pulah untuk mengintegrasikan bagian-bagian tugas yang terpisah akibat adanya pembagian tugas. B. Profesionalisme Camat Dalam pembangunan Pembangunan yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses Pemerintahan. Yang dimaksud dengan pembangunan dalam pembahasan ini adalah sarana dan prasarana Sarana Kerja adalah Fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan anatara lain “ Ruang kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas, sedangkan prasrana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaraannya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan profesionalisme sesuai dengan tugas dan kerja. Dari Hail penelitian Terkait dengan Pembangunan dalam hal ini Sarana dan Prasaran dikecamatan Pulau Batang Dua belum di Maksimal oleh Camat jahu dari apa yang diharapakan seperti ketersediaan Alat,tulis Kantor seperti Komputer, Meja dan lain-lain yang kurang sehingga menghambat pekerjaan Dan juga Fasilitas-fasilitas kecamatan seperti Rumah Dinas Camat tidak difungsikan, dan adapulah pemberian kapal Transportasi Laut (perahu Operasional kecamatan) tidak di Fungsikan padahal transportasi ini sangat penting, dikarenakan Jarak antara Kecamatan dan Kota ternate sekitaran 90,2 Mil (Data Statistik kecamatan Pulau Batang Dua), memang untuk Fasilitas Kantor dikecamatan belum mencapai standar. Permasalahan lain pulah yang ditemukan dalam penelitian adalah terkait dengan ketersediaan Infrastruktur seperti Jalan yaitu Pengaspalan jalan dari Keramat samapai Kelurahan lilewi yang kurang lebi 9 KM belum direalisasikan, Kemudian Pengaturan pemakaian Air Bersi yang belum Optimal, Sarana Komunikasi(Tower) yang belum dioptimalkan dengan Baik kemudian Fasilitas-fasilitas Umum yang belum tersedia. C. Profesionalisme Camat terhadap Pelayanan Publik. Paradigma pelayanan publik yang prima ialah pendekatan pemberdayaan (empowerment) yang menyangkut pemberdayan seluru stakeholders pembangunan itu sendiri. Indikator keberhasilan dari Pemerintah adalah kepuasan yang diperintah ,artinya ukuran pencapaian kinerja dari pemerintah adalah ketika masyarkat mendapatkan kepuasan dan kesejatraan dari layanan yang diberikan.
Sala satu tugas camat adalah melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan, dengan konsep “Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, melakukan pencapaian-pencapaian standar pelayanan, minimal diwilayanya; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati /Walikota. Hal-hal tersebut diatas merupakan suatu indikator untuk merumuskan konsep pelayanan publik di kecamatan. Dari Hasil Penelitian terkait dengan Profesionalisme Camat terhadap Pelayanan Publik belum berjalan Maksimal dari hasil wawancara dan hasil Opserfasi bahwa di Kantor kecamatan Belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SPO) yang menjadi patokan pelayanan yang dilakukan di kecamatan, hal ini menggambarkan secara jelas bahwa perlunya optimalisasi proses penyelenggaraan pelayanan dikecamatan dengan konsep membangun budaya pelayanan yang maksimal. Dan juga camat perlu mendeteksi setiap permasalahan, menemukan akar masalahnya dan selanjutnya merumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang apabilah dilaksnakan dengan baik akan berdampak terhadap terhadap masyarakat kecamatan Pulau Batang Dua. Kecamatan Pulau Batang Dua mengalami Masalah yang paling krusial yaitu menyangkut pelayanan dasar seperti Pendidikan, kesehatan, perhubungan dan pasaran ekonomi serta pasaran umum lainnya. Oleh karena itu dalam rangka pendayagunaan kecamatan secara optimal kiranya perlu diberi pertimbangan untuk pelimpahan sebagian kewenangan dibidang pelayanan dasar tersebut dalam skala terbatas pada pihak kecamatan. Hal ini penting dilakukan mengingat masalah yang paling kursial dan Urgen untuk segera dipecakan dalam rangka meningkatkan derajat kesejatraan masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan dan meminta menanmbakan anggaran yang cukup untuk Kecamatan Batang Dua. Kesimpulan Dari hasil pembahasan yang dideskripsikan diatas lewat penelitian kualitatif dengan pendekatan Triangulasi maka terkait dengan Profesionalisme camat dalam penyelenggraan pemerintahan belum maksimal hal ini dibuktikan dengan : A. Pengorganisasian Pemerintahan Dalam Proses pengorganisasian pemerintahan belum optimal dikarenakan kurangnya disiplin pegawai, dan belum ada Rekomendasi Kewengan yang diberikan dan juga Sumber Daya aparatur kecamatan yang minim (kekosongan Jabatan Sruktural, tidak ada sekretaris kecamatan dan beberapa Kepala-kepalah Seksi tidak ada) dan juga proses penganggaran yang sedikit hal ini yang kemudian mengahambat proses pengorganisasian dalam pemerintahan di Kecamatan Pulau Batang Dua. B. Pembangunan Profesionalisme Camat dalam pembangunan sangat minim hal disebabkan kondisi pembangunan yang belum terealisasi seprti Sarana dan parasarana kecamatan yang tidak dimaksimalkan karena kondisi Kecamatan batang Dua kebutuhan mendasar adalah sarana
transportasi Laut itu tidak dimaksimalkan dengan Baik oleh Camat begitu pulah dengan pengaspalan jalan, PLN yang masih belum direalisasikan. C. Pelayanan kepada Masyarakat Proses penyelenggaraan Pelayanan pablik di kecamatan Pulau Batang Dua dari hasil penelitian belum optimal indikatornya adalah Pengurusan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Perijinan yang membutukan waktu sangat lama karena proses pembuatan dilakukan di Kota Ternate, tidak adanya Standar operasional prosedur dikantor kecamatan sehingga mempersulit proses pelayanan yang dilakukan. Saran Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka saran-saran dalam penelitian ini adalah : 1. Camat harus mengoptimalkan seluruh keahlihannya dalam proses penyelenggaraan pemerinahan. 2. Camat harus Optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan/pelayanan kepada masyarakat. 3. Camat dapat mengusulkan kepada Pemerintah Kota Ternate untuk dapat mendelegasikan Kewenagan kepada pemerintah Kecamatan Batang dua, supaya proses penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan secara Opimal dan Profesionalisme Camat dapat terlihat. 4. Sebagai perangkat daerah Camat dapat mengusulkan kepada Pemerintah Kota Ternate untuk menambah alokasi anggaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, untuk menunjang Pembangunan di Kecamatan Batang Dua dengan pendekatan membuat formula pemberian anggaran untuk setiap kecamatan sesuai dengan kemampuan keuangan dengan memperhatiakn kewenagan yang diberikan jumlah pegawai dan sebagainya. Daftar Pustaka -
-
Ali Maulana Eko, 2012. Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan.PT.Multicerdas Publishing.Jakarta Bratakusumah S. Deddy, 2004. Otonomi Penyelenggaraan pemerintahan daerah.PT. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta. Burhan Bungin. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi.PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Harahap, Sofyan Syafri, 2001 Budgeting Penganggaran: Perencanaan Lengkap untuk membantu manajemen. Edisi Pertama, Cetakan Kedua, PT Indah Karya (Persero) Raja Grafindo Persada, Jakarta. Lembaga Pengembangan Tenaga Profesi [LPTP], 2003), hal 37. Makhya Syarief, 2006, Ilmu Pemerintahan (Telaah Awal). Universitas Lamoung, Bandar Lampung. Ndaraha Taliziduhu, 2005, Kybernologi(Sebua Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan). PT Rineka Cipta.Jakarta. Pramosito Agus E.A.P, 2009. Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Gava media.Yogyakarta
Puspito Hesti, Kurniawan J.L.K, 2012. Filosofi Pelayanan Publik.Jaringan nasional MP3.Malang - Purnomo Setiady Akbar, 2001. Metode penelitian Kualitatif.Bandung institute. - Sjafri Sairin, Membangun Profesionalisme Muhammadiyah, (Yogyakarta: - Sinambela Poltak Lijan,2006.Reformasi Pelayanan Publik (Teori,kebijakan, dan Implekentasi)..PT. Bumi Aksara.Jakarta. - Sumardi, Pengaruh Pengalaman Terhadap Profesionalisme Serta Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja, Tesis, Undip, 2001. - Suhendra.K, 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Alfabeta.Bandung - Sudarmayani.2003. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah.Mandar Maju.Bandung. - Sugiono,2007. Penelitian Sosial. Rineka Cipta.Jakarta. Hal 147. - Syafi’ie kencana inu, 2003. Kepemimpinan Pemerintahan indonesia. PT. Refika Aditama.Jakarta. - Syafi’ie kencana inu, 2013. Ilmu pemerintahan. PT.Bumi Aksara.Jakarta. - Thoha Miftah, 2012. Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. Thafa media. Yogyakarta - Wasistiono Sadu.2009. Perkembangan Organiasi kecamatan Dari Masa ke Masa. Fokusmedia.Bandung Sumber Lain : - Uundang- Undang Dasar 1945 - Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah - Undang- Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa - Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan - Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa - Peraturan Pemeintah No 73 tahun 2005 tertang kelurahan - Keputusan Menteri dalam Negeri No 158 Tanun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan - Peraturan Pemerintah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan jang menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015. - http://ahmadefendy.blogspot.com/2010/02/kriteria-profesional.html diambil pada tanggal 28 januari 2014 -
