Pengaruh Sistem Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dikaitkan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Oleh : Damanhuri Npm: 010108218
ABSTRAK
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di negara Republik Indonesia, sering sekali mengalami pecah kongsi ketika sudah terpilihnya dalam pemilukada. Dengan demikian harus adanya pengaturan yang sedemikian rupa mengenai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu dengan cara mengurangi batasan suara mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar antara calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tidak saling berkoalisi partai untuk memperoleh suara dalam pemilukada. Ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mempengaruhi kinerja pemerintah yang ada di daerah karena ketidaksepahaman antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menentukan kebijakan daerah. Penulis berpendapat, untuk mengatasi persoalan diatas, dapat diambil kebijakan pemilihan kepala daerah tunggal. Artinya, dalam pemilukada, yang dipilih cukup kepala daerahnya saja, tanpa wakil. Adapun nanti setelah terpilih, barulah kepala daerah mengangkat wakilnya yang berasal dari kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat.
pemerintahan republik. Sejak saat itu
LATAR BELAKANG Sejak saat Indonesia merdeka
Indonesia berevolusi dari yang semula
maka Indonesia tidak lagi sebagai
disebut Nusantara, kini menjadi Negara
negara kerajaan yang terpisah-pisah
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
melainkan telah mengadopsi bentuk
yang dalam pemerintahaannya tidak lagi
negara
dipimpin oleh seorang Raja ataupun
kesatuan
dan
bentuk 1
Ratu akan tetapi dipimpin oleh seorang
wakilnya
Presiden dan Wakil Presiden. Dalam
kepemimpinan Nur Mahmudi. Atas hal
menjalankan
tersebutlah
pemerintahan
Presiden
pada
periode
yang
pertama
membuat
juga memiliki jajaran Menteri-menteri,
berkeinginan
MPR, DPR serta Kepala Daerah dan
menganalisis
Wakil Kepala Daerah baik yang ada di
pengaruh sistem pasangan kepala daerah
tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten.
dan wakil kepala daerah dalam sistem
Karena sistem pemerintahan republik
pemilihan umum kepala daerah dan
lebih dinilai demokratis dari pada sistem
wakil kepala daerah dikaitkan dengan
kerajaan, maka dalam pengisian jabatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
pemimpin rakyat bukan berdasarkan
untuk
penulis
dan
mencoba
mengenai
hal
DEMOKRASI DAN
garis keturunan seperti zaman kerajaan,
PEMERINTAHAN DAERAH
akan tetapi melalui Pemilihan Umum
Demokrasi berasal dari kata
baik di dalam fungsi eksekutif dan
demos yang artinya rakyat dan kratos
Legislatif. Dalam menggunakan
pemilukada sistem
ini
yang artinya pemerintahan. Demokrasi
antara
adalah pemerintahan rakyat. Hal ini
saat
koalisi
partai politik yang sangat rentan sekali
berarti
terjadi
berbeda
pemerintahan negara. Misalnya dalam
pemikiran antara kepala daerah dan
pemilihan pemimpin dan wakil rakyat.
wakil kepala daerah yang notabene
Demokrasi
sama-sama memiliki suara di dalam
Indonesia adalah Demokrasi Pancasila.
perpecahan
partainya
karena
masing-masing
rakyat
ikut
yang
Demokrasi
sehingga
terlibat
dalam
dikembangkan
Pancasila
di
adalah
tunggal.
demokrasi yang sesuai dengan tradisi
Disharmonisasi ini bisa dilihat misalnya
dan filsafat hidup masyarakat Indonesia.
dalam kasus hubungan Gubernur Jawa
Demokrasi
Barat Ahmad Heryawan dan wakilnya
demokrasi yang sehat dan bertanggung
Dede Yusuf, hubungan Bupati dan
jawab, berdasarkan moral dan pemikiran
Wakil Bupati Batubara, Sumut, dan
sehat, berlandaskan pada suatu ideologi
hubungan
tunggal, yaitu Pancasila. Dalam doktrin
sering
terjadi
Wali
pemimpin
Kota
Depok
dan
2
Pancasila
merupakan
“Manipol Usdek” disebut pula sebagai demokrasi demokrasi
terpimpin yang
4. Menjamin tetap tegaknya hukum
merupakan
berada
yang bersumber pada Pancasila.
dibawah
5. Menjamin adanya hubungan yang
komando Pemimpin Besar Revolusi
selaras, serasi, dan seimbang antara
kemudian dalam doktrin repelita yang
lembaga negara.
berada dibawah pimpinan komando Bapak
Pembangunan
arah
6. Menjamin adanya pemerintahan yang
rencana
bertanggung jawab.
pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah
Otonomi Daerah Di Indonesia Era
atau pengambilan keputusan, terutama
Reformasi
dalam lembaga-lembaga negara. 1 Adapun
fungsi
Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru
demokrasi
dalam
melaksanakan
pembangunan ekonomi, harus diakui
Pancasila adalah sebagai berikut:2
sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa 1. Menjamin
adanya
keikutsertaan
Indonesia.
Ditambah
dengan
rakyat dalam kehidupan bernegara.
meningkatnya sarana dan prasarana fisik
2. Menjamin tetap tegaknya Negara
infrastruktur yang dapat dinikmati oleh
Kesatuan Republik Indonesia.
sebagian besar masyarakat Indonesia.
3. Menjamin tetap tegaknya Negara
Namun, keberhasilan ekonomi maupun
Kesatuan Republik Indonesia yang
infrastruktur
mempergunakan
diimbangi dengan pembangunan mental
sistem
konstitusional.
Orde
Baru
kurang
(character building) para pelaksana pemerintahan
(birokrat),
aparat
keamanan maupun pelaku ekonomi
1
Abdulkarim A. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII SMA. Cet.1. (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 27.
(pengusaha/konglomerat). Klimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang
2
Israil, Idris. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan,(Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 2005), hal. 27.
3
sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat dan penguasa). Seiring reformasi,
Pemilu pertama di Indonesia
3
sebagai negara merdeka, terjadi pada
bergulirnya undang-undang
tahun
era
dikatakan
tidak
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
disebut
diselenggarakanlah (Gubernur,
Bupati,
diproklamasikan
oleh
bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu, dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil
(DPRD/Provinsi/kabupaten/kota), akan
Presiden
Mohammad
Hatta
tanggal 3 November 1945, yang berisi
tetapi dipilih langsung oleh rakyat di
tentang anjuran partai-partai politik.5
4
Sistem Umum
mudah
sudah menyatakan keinginannya untuk
Walikota)
dewan
Pemilihan
Tidak
Agustus 1945, pemerintah waktu itu
Pemilukada
Daerah tidak lagi dipilih oleh anggota
Sistem
syarat
Soekarno dan Hatta pada tanggal 17
dengan sistem baru, yakni Kepala
daerahnya.
demokratis?.
kemerdekaan
undangterakhir
dan
sebagai
jelas, sebetulnya setelah tiga bulan
diganti dengan Undang-Undang No. 32
yang
pemilu
menjawab pertanyaan tersebut. Yang
Pemerintahan Daerah, yang kemudian
undang
Republik
berarti selama 10 tahun itu Indonesia
ini ditandai dengan lahirnya Undang-
Berdasarkan
itu,
minimal bagi adanya demokrasi, apakah
daerah pun mengalami perubahan. Hal
2004.
Waktu
Indonesia berusia 10 tahun. Kalau
yang
mengatur hubungan antara pusat dan
Tahun
1955.
dibedakan
Kepala
pemilukada
dalam
2
jenis,
dapat yaitu
pemilukada langsung dan pemilukada
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
tidak langsung. Faktor utama yang 3
membedakan kedua metode tersebut
“Berakhirnya Pemerintahan Orde
adalah bagaimana partisipasi politik
Baru”. http://sejarahreformasiindonesia.blogspot.com. Diakses tanggal 26 September 2012. 4 “Kewenangan Daerah”. www.anneahira.com. Diakses tanggal 29 september 2012.
5
Rumidan Rabi’ah, Lebih Dekat Dengan Pemilu Di Indonesia, Ed.1 Cet. 1. (Jakarta: Rajawali Cilik, 2009), hal. 47.
4
rakyat dilaksanakan atau diwujudkan.
secara demokratis.
Tepatnya adalah metode penggunaan
Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
suara yang berbeda. pemilukada yang
Pemerintahan Daerah, diatur mengenai
tidak memberi ruang bagi rakyat untuk
pemilihan kepala daerah dan Wakil
menggunakan hak pilih aktif, yakni hak
Kepala Daerah yang dipilih secara
untuk memilih dan hak untuk dipilih,
langsung oleh rakyat, yang diajukan
dapat disebut dengan pemilukada tidak
oleh partai politik atau gabungan parpol.
langsung, seperti sistem pengangkatan
Sedangkan di dalam perubahan Undang-
dan/atau penunjukan oleh pemerintah
Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni
pusat atau sistem pemilihan perwakilan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Pasal 59 ayat 1b, Calon Kepala Daerah
Daerah.
dapat
juga
diajukan
perseorangan
Kepala Daerah adalah Kepala
Dalam Undang-
yang
dari
calon
didukung
oleh
sejumlah orang.
Pemerintahan Daerah baik di daerah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang
Sistem
merupakan lembaga eksekutif di daerah,
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sedangkan DPRD, merupakan lembaga
dalam Sistem Koalisi Partai
legislatif di daerah baik di Provinsi, maupun duanya
Kabupaten/Kota. dinyatakan
penyelenggaraan daerah.
Tata
Kedua-
sebagai
pemerintahan
Pasangan
cara
Pemilu
Kepala
pemilihan
Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sudah
unsur
ditetapkan
di
Nomor
6
32
dalam Tahun
Pemerintahan
Undang-undang 2004
Daerah.
Untuk
tentang dapat
menduduki kursi Kepala Daerah dan
Dalam rangka penyelenggaraan
Wakil kepala daerah, ada syarat yang
pemerintahan daerah diterapkan prinsip
harus dipenuhi yaitu melalui jalur partai
demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat
politik dan tidak menutup kemungkinan
(4) UUD 1945, Kepala Daerah dipilih
juga bagi calon Kepala Daerah dan
6
Indonesia, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
Wakil
Kepala
Independen.
5
Daerah
dari
jalur
Berdasarkan data Kemendagri,
Fenomena
mundurnya
kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang
tercatat hanya 6,15 persen pasangan
sedang menjabat patut dicermati. Alasan Kepala Daerah hasil pemilihan pada
yang seringkali muncul diantaranya
2010 dan 2011 yang tetap berpasangan pada
pemilukada
untuk
periode
Sedemikian
besar
karena
tidak
dengan
pasangannya dan mau maju Pemilukada berikutnya.
selanjutnya.
sejalan
Selama
ini
hubungan
harmonis antara kepala daerah dan
persentase pasangan kepala daerah yang
wakilnya kadangkala hanya bertahan satu tahun saja, setelah itu muncul
pecah kongsi, sampai-sampai dianggap
ketidakcocokan di antara keduanya. sebagai fenomena wajar dalam dinamika Pemilukada
pemilukada. Dari 244 pemilukada pada
langsung
yang
mengusung calon Kepala Daerah dan
2010 dan 67 pada 2011, hampir 94
Wakil
persen
diantaranya
berpasangan
ternyata
Padahal
pecah
sepenuhnya
mampu
Kepala
Daerah juga
secara tidak
pecah
kongsi.
kongsi
sering
inefektivitas
dalam
serasi dalam mewujudkan visi dan misi
pemerintah daerah. Hal itu biasa terjadi
yang mereka janjikan selama kampanye.
menyebabkan
menghadirkan
pemimpin daerah yang kompak dan
Dari 753 pasangan tersebut, hanya 21
pada dua tahun jelang pemilukada
pasangan yang masih tetap maju dengan
berikutnya. "Di sanalah sering kali
pasangan yang sama untuk periode
terjadi
selanjutnya. Artinya, hanya 2,6 persen
politisasi
birokrasi
yang
yang masih setia, sementara 97,4 persen
berakibat layanan publik terhambat," ujar Gamawan. 7
Surabaya Pagi.com, Diakses tanggal 16 Oktober 2012.
7
Surabaya Pagi online, “Hindari Pecah Kongsi Wakil Gubernur Harus PNS”, www.
6
pasangan Kepala Daerah dan Wakilnya “pecah kongsi”.
pemerintahan di daerah yaitu Kepala
8
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal itu disebabkan, untuk menduduki posisi
Banyaknya permasalahan dalam
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
pemilukada langsung menjadi salah satu alasan
mengapa
Nomor
32
Daerah harus memenuhi suara penuh.
Undang-Undang tentang
Oleh karena itu, calon Kepala
Pemerintahan Daerah harus direvisi.
Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus
Diperlukan
Tahun
2004
tegas
untuk
dari
partai
yang
berbeda
untuk
demokrasi
lokal
memperoleh
suara
penuh
dalam
langkah
menyelamatkan
Indonesia, dari pada hanya sekedar
pemilukada. Hal ini merupakan inti dari
euforia, menjadi lebih mengedepankan
permasalahan kepala daerah dan wakil
realitas.
kepala daerah yang tidak harmonis selama ini. Karena sesuatu hal, kepala
Membangun Harmonis
Hubungan
antara
Kepala
Yang
daerah pun mengeluarkan kebijakan.
Daerah
Kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah tidak disetujui oleh wakilnya
dengan Wakil Kepala Daerah
sehingga Keanekaragaman Partai politik melahirkan
demokrasi
dalam
Pemerintahan
Indonesia
sehingga
memudahkan
masyarakat
muncullah
ke
tidak
harmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, Fenomena
dalam
mundurnya
kepala
pemerintahan
daerah dan wakil kepala daerah yang
melalui partai polotik. Di sisi lain
sedang menjabat patut dicermati. Alasan
keanekaragaman tersebut juga memiliki
yang seringkali muncul diantaranya
dampak yang kurang baik bagi jalannya
karena
pemerintahan,
pasangannya dan mau maju pemilukada
menduduki
kursi
di
khususnya
dalam
berikutnya. 8
Tempo online. Djohermansyah Djohan, “Menata ulang pemilihan umum kepala daerah”, www.Tempo.com, Diakses tanggal 16 Oktober 2012.
tidak
sejalan
Selama
ini
dengan
hubungan
harmonis antara kepala daerah dan wakilnya umumnya hanya bertahan satu
7
tahun saja, setelah itu muncul ke tidak
yang hubungannya harmonis, sementara
cocokan di antara keduanya.
93,85 persen pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya pecah
Perseteruan antara kepala daerah dan
wakilnya
perlu
kongsi.9
dihentikan
secepatnya karena sangat berpengaruh
Dalam
sejarah
pemerintah
kepada berjalannya pemerintahan dan
daerah di tanah air setidaknya ada tiga
suasana batin aparatur penyelenggara
bentuk hubungan yang terjalin antara
pemerintahan
kepala daerah dan wakil kepala daerah.
dibawahnya,
sehingga
konflik kepentingan bisa dihindari. Lain
1. Hubungan yang harmonis.
halnya dengan kepala daerah yang
Ini seperti yang terjadi di
mundur karena terpilih pada Pemilukada
Kota Solo. Pasangan Joko Widodo
lainnya, tentu gesekan tidak terasa.
(Jokowi) dan FX Hadi Rudyatmo
Misalnya, Rano Karno yang mundur
(Rudi) mampu menjaga kemesraan
sebagai Wakil Bupati Tangerang karena terpilih
menjadi
Wakil
dalam
Gubernur
sehingga
Banten. Atau Djufri, Walikota Bukit
dibuktikan
terpilih menjadi anggota DPR RI. Tentu kedua
kasus
tersebut
antara
kepala
daerah
berbagai
dengan
kemenangan
90 persen pada pemilukada tahun 2010. Kunci keharmonisan pasangan
dan
ini adalah kerelaan Jokowi dalam
wakilnya. Tidak
menorehkan
Solo
pasangan ini hingga mencapai angka
tidak
menimbulkan gesekan dan konflik yang tajam
Kota
prestasi yang diakui publik. Hal ini
tinggi yang mengundurkan diri akibat
dalam
membangun
berbagi kewenangan dengan Wakil mengherankan
bila
Walikota. Selain itu, juga pada sikap
melihat hasil data yang dikeluarkan oleh
rendah hati Wakil Walikota untuk
Kementerian
menahan
Dalam
Negeri
(Kemendagri) RI pada tahun 2010, dari
syahwat
politik
pemilukada selanjutnya.
244 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui 9
pemilihan langsung, hanya 6,15 persen
8
Ibid.
dalam
memang kurang mendapatkan peran
2. Hubungan oposisi pasif. Periode kepemimpinan Bupati
yang
penting.
Undang-undang
ini
Sragen, Untung Wiyono dan Wakil Bupati
Sragen,
Agus
menyatakan bahwa wakil kepala daerah
Fatchur
mempunyai tugas membantu kepala
Rahman pada periode 2001 - 2010 diwarnai dengan hal ini. Ketika itu, Untung
Wiyono
selaku
daerah
dalam
menyelenggarakan
Bupati, pemerintahan daerah dan membantu
enggan berbagi kewenangan dengan
kepala
wakilnya. Sang Wakil Bupati ketika itu mengambil langkah dengan tidak
daerah
mengkoordinasikan
dalam
kegiatan
instansi
masuk kantor selama hampir dua vertikal
tahun sebagai bentuk protes terhadap
di
laporan
berbagai kebijakan Bupati. 3. Hubungan oposisi aktif.
daerah,
dan/atau
pengawasan
aparat
menindaklanjuti temuan
hasil
pengawasan,
Pengunduran Dicky Candra melaksanakan
dari jabatan Wakil Bupati Garut menurut
pandangan
merupakan
bentuk
perempuan
penulis
protes
aktif
pemberdayaan dan
mengupayakan
pemuda,
pengembangan
serta dan
terhadap kebijakan Bupati Garut, pelestarian
Aceng HM Fikri. Demikian pula dengan
kasus
pengunduran
diri
sosial
budaya
dan
lingkungan hidup.
Prijanto dari Wakil Gubernur DKI Jakarta
meskipun
dinilai
PENUTUP
oleh
sebagian pengamat sebagai langkah
Setelah melakukan pembahasan
persiapan untuk pemilukada yang
atau analisa yang telah dikemukakan
akan datang.
pada Penulisan Hukum ini, maka saran
Dalam Undang-Undang Nomor
yang dapat diberikan oleh Penulis adalah:
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kedudukan wakil kepala daerah
9
1. Pengaruhnya ada, sistem pasangan
menjadi wakil kepala daerah Adapun
dalam pemilu kepala daerah dan
cara lain yang dapat diterapkan yaitu
wakil
seringkali
kepala daerah dan wakil kepala
berdampak kurang baik terhadap
daerah diusung dari partai yang sama
hubungan antara kepala daerah dan
tidak dengan cara koalisi partai yang
wakilnya
menjalankan
mengakibatkan pecah kongsi antara
pemerintahan di suatu daerah. karena
kepala daerah dan wakil kepala
kepala daerah maupun wakil kepala
daerah.
kepala
daerah
dalam
daerah
sama-sama
dipilih
oleh
rakyat. Dengan kata lain, baik kepala
DAFTAR PUSTAKA
daerah maupun wakilnya sama-sama
A. Peraturan Perundang – Undangan.
memiliki suara yang cukup besar
Indonesia. Undang – Undang Dasar
sehingga mereka terpilih di lembaga
Republik Indonesia Tahun 1945.
eksekutif tersebut. Memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah
. Undang – Undang Tentang
dalam satu paket pemilihan dianggap
Pemerintahan Daerah. UU
tidak
No. 5 tahun 1974.
sejalan
Pengisian daerah
dengan
jabatan
bersifat
konstitusi.
wakil
kepala
tentative,
sesuai
. Undang – Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU
kebutuhan masing-masing daerah, dan
diisi
pengangkatan
melalui dari
No. 22 tahun 1999.
mekanisme PNS
. Undang – Undang Tentang
yang
Pemerintahan Daerah. UU
memenuhi syarat.
No. 32 tahun 2004.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun
hubungan
yang
. Undang – Undang Tentang
harmonis antara kepala daerah dan
Perubahan Atas Undang –
wakil kepala daerah adalah dengan cara
kepala
daerah
yang
Undang Nomor 32 Tahun
telah
2004. UU No. 12 Tahun
terpilih, mengangkat wakilnya dari
2008.
kalangan PNS yang memenuhi syarat
10
. Undang – Undang Tentang
Huda,
Ni’matul.
Otonomi
Partai Politik. UU No. 2
Filosofi,
Tahun 2008.
Perkembangan
Sejarah dan
Problematika.
. Undang – Undang Tentang
Daerah;
Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005.
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun
Israil, Idris. Pendidikan Pembelajaran
2008. UU No. 2 Tahun
dan
Penyebaran
2011.
Kewarganegaraan. Fakultas
B. Buku.
Malang: Peternakan
Universitas Brawijaya. 2005.
Adisubrata,Winarna
Surya.
Otononi
Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah:
Daerah Di Era Reformasi,
Kewenangan Antara Dewan
UPP AMP YKPN. Jakarta:
Perwakilan Rakyat Daerah
Rajawali Press, 2002. Asshiddiqie,
dan
”Konsolidasi
Jimly.
ke
Karim
Empat”.
Jakarta: pusat study hukum tata negara fakultas hukum
Kewarganegaraan
untuk
Kelas
SMA.
Cet.1.
Grafindo
Media
XII
dan Daerah Menurut UUD
PT.
1945. Jakarta: Sinar Harapan,
Alumni, 2009.
1994.
Harahap, Abdul Asri. Menejemen Dan Konflik
Pendidikan
Manan, Bagir. Hubungan antara Pusat
Hukum Otonomi Daerah di
Resolusi
Abdul.
Pratama, 2007.
Astawa, I Gde Pantja. Problematika
Bandung:
A,
Bandung:
universitas indonesia, 2002.
Indonesia.
Daerah.
Bandung: Alumni, 2004.
Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan
Kepala
Mihradi, R Muhammad. Republik Tanpa
Pilkada.
Publik
Jakarta: Cidesindo, 2005.
Pasca
Reformasi.
Bogor: Pusat studi hukum
11
Muluk, Khairul. “Desentralisasi Teori,
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bekerjasama dengan
Cakupan
komunitas seni dan Budaya,
Http://www.publik.brawijaya.
2012.
ac.id. Diakses tanggal 26
Elemen”,
Agustus 2012.
Nurcholis, Hani. dkk. Perencanaan Partisipatif
dan
Pemerintah
Pemilihan
umum,
Daerah. Jakarta: Grasindo,
Http://www.sospol.pendidikan
2009.
-riau.com. Diakses tanggal 18
Rabi’ah,
Rumudah.
Lebih
September 2012.
Dekat
Dengan Pemilu Di Indonesia,
Syafran Sofyan. “Permasalahan dan
Ed.1 Cet. 1. Jakarta: Rajawali
Solusi Pemilukada”. Artikel.
Cilik, 2009.
www.google.com.
Soemantri,
Sri.
Diakses
tanggal 27 Oktober 2012.
Pengantar
Perbandingan Antar Hukum
Universitas
Padjajaran.
Tata Negara. Jakarta: CV
Http://www.unpad.ac.id.
Rajawali, 1984.
Diakses 24 agustus 2012.
C. Lain – lain. Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru”. http://sejarahreformasiindone sia.
blogspot.com.
Diakses
tanggal 26 September 2012. Http://www.Parpol-indonesia.com. Diakses 30 Agustus 2012. Kewenangan
Daerah”.
Http://www.anneahira.com. Diakses tanggal 29 September 2012. 12
