PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BINA MARGA SUMBER DAYA AIR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PANGANDARAN DALAM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN DI KAWASAN WISATA PANGANDARAN Oleh : DEDEN EKADENA NPM. 3506090029 ABSTRAK Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan bahwa UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Pangandaran dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan belum optimal. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualiitatif. Peran UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Pangandaran dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran sudah cukup baik. Artinya UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Pangandaran dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran telah sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeliharaaan jalan tersebut antara lain : 1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan jalan sehingga kurang memperhatikan terpeliharanya jalan di kawasan wisata Pangandaran karena masih ada persepsi masyarakat bahwa kebersihan dan pemeliharaan jalan adalah tugas pemerintah. 2. Masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antara stakeholder terkait sehingga dalam pelaksanaannya kurang memperoleh dukungan secara menyeluruh. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan oleh UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Pangandaran di kawasan wisata Pangandaran antara lain : 1. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan jalan serta turut serta dalam pemeliharaan jalan, karena pemeliharaan jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat. 2. Melakukan komunikasi dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait agar dalam pelaksanaannya memperoleh dukungan secara menyeluruh. Kata kunci : Peran, Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi, dan Sumber daya Mineral Pangandaran, pelaksanaan Pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran
1
A. Pendahuluan Pangandaran sebagai kawasan wisata mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan Pangandaran memiliki potensi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, bahkan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan semakin meningkatnya aktifitas kawasan wisata Pangandaran ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk berdampak pula pada meningkatnya kegiatan masyarakat. Berdasarkan keinginan untuk melakukan aktifitas menyebabkan kehidupan di kawasan wisata Pangandaran tergantung pada kelancaran arus transportasi di kawasan tersebut terutama pada musim libur. Pangandaran sebagai pusat kegiatan wisatawan dan masyarakat lokal akan menarik aktifitas (orang dan barang) dari daerah lain dan daerah pinggiran untuk datang memenuhi berbagai macam kebutuhan/aktifitasnya sehingga konsekuensinya adalah pemerintah daerah harus membangun sarana dan prasarananya menjadi lebih memadai. Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengantisipasi permasalahan ini telah mulai mempersiapkan sarana dan prasarana wisata. Pangandaran dengan potensi alam pantainya yang indah, selama ini tidak digarap secara serius padahal menyimpan potensi yang sangat besar. Kawasan wisata Pangandaran telah lama menjadi kawasan wisata dan sebagai tempat rekreasi yaitu dengan melakukan kegiatan berenang, atau sekedar dudukduduk bersantai melihat pemandangan dan menghirup udara pantai sambil menikmati hidangan makanan dan minuman. Sehingga beberapa bagian di pantai banyak tumbuh warung/kafe tenda yang menjual makanan dan minuman, yang
2
dikelola oleh masyarakat sekitar bahkan kini sudah memanfaatkan bagian jalan (trotoar) menjadi tempat usaha mereka. Jalan sebagai prasarana transportasi seharusnya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan yang akan melewati jalan tersebut bahkan adanya jalan yang baik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun pada kenyataannya kondisi jalan di obyek wisata Pangandaran belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maupun wisatawan secara optimal seperti jalan Pantai Timur Pangandaran masih banyak jalan yang rusak dan berlubang dan belum ada perbaikan di sisi lain jalan tersebut merupakan jalan yang sering digunakan wisatawan untuk menikmati keindahan alam dari sisi Timur Pantai Pangandaran. Selain itu terdapat pula banyak jalan yang perlu perbaikan seperti di depan Mesjid Agung dimana ketika hujan datang jalan tersebut selalu digenangi air padahal lokasi tersebut boleh dikatakan sebagai wajahnya Pangandaran sebelum wisatawan memasuki Pintu Masuk (Tol Gate) menuju obyek wisata. Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis Pasal 8 ayat (3) telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Marga menyelenggarkan fungsi sebagai berikut : 1. Perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan 2. Penyusunan petunjuk teknis pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan 3. Pelaksanaan fasilitas pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan 4. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan, pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jalan dan jembatan 5. Monitoring, evaluasi kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan 3
6. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, di kawasan wisata Pangandaran dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Pangandaran. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Pangandaran khususnya mengenai pemeliharaan jalan telah dilaksanakan namun belum optimal. Tidak optimalnya pemeliharaan jalan oleh UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Pangandaran dilihat dari indikator sebagai berikut : 1. Masih kurang terpeliharanya jalan. Contoh : masih ada jalan yang rusak dan berlubang tidak segera diperbaiki sehingga mengganggu kenyamanan penggunan jalan. 2. Perbaikan jalan yang kurang optimal karena dilakukan oleh orang atau pegawai yang bukan bidangnya. 3. Pemeliharaan jalan oleh petugas pemelihara kadang-kadang tidak sesuai dengan waktu/jadwal yang sudah direncanakan. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah : 1. Bagaimanakah peran UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Pangandaran dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran ?
4
2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan oleh UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Pangandaran di kawasan wisata Pangandaran ? 3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan oleh UPTD Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral wilayah Pangandaran di kawasan wisata Pangandaran ? B. Metode Penelitian Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualiitatif. Penelitian deskriptif menurut Mayer dan Greenwood (Silalahi, 2010:27) adalah ”Deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa”. Tan (Silalahi, 2010:28) mengemukakan :
Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifatsifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Adapun tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai parameter-parameter yang diteliti mengenai peran UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan pemeliharaan jalan di kawasan wisata.Oleh karena itu pemilihan metode deskriptif sangat tepat dalam upaya memaparkan fenomena permasalahan yang ada.
5
Operasional Variabel Penelitian Operasionalisasi variable dalam peneltian ini adalah sebagai berikut : 1. Menjaga dan memelihara jalan yang terbangun dengan indikator : a. adanya kegiatan pembersihan di tepi jalan b. adanya kegiatan pemeliharaan rutin setiap sebulan sekali c. Melakukan penambalan jalan yang telah berlubang 2. Perbaikan jalan yang rusak dengan indikator : a. Membuat saluran air di tepi jalan b. Menambal atau mengaspal jalan yang rusak atau berlubang c. Menambah trotoar bagi pejalan kaki 3. Mengoptimalkan petugas pemelihara jalan dengan indikator : a. Melakukan pelatihan kepada petugas pemelihara jalan b. Memberikan konpensasi terhadap petugas pemelihara jalan c. Melakukan pembinaan terhadap petugas pemelihara jalan Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian yang penulis akan lakukan selama 9 bulan, terhitung dari Bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juni 2013. Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi penelitian di UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pangandaran. Obyek Penelitian Yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pegawai di UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pangandaran.
6
Unit Analisis, Populasi dan Sampel Unit analisis dalam penelitian ini adalah UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pangandaran Kabupaten Ciamis. Populasi Selanjutnya penulis akan memberikan pengerian dan populasi menurut Sugiyono (2009:80) sebagai berikut : “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek, yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini memilih instansi pemerintah yaittu UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pangandaran Kabupaten Ciamis dengan jumlah sebanyak pegawai 39 orang. Sampel Sampel menurut Sugiyono (2009:81) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 orang sehingga teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik sensus/sampel jenuh. Sampel jenuh menurut Sugiyono (2010:96) adalah sebagai berikut : “sampling jenuh adalah bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan semua anggota populasi dijadikan sampel”.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
7
1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. 2. Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara : a. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian guna memperoleh gambaran yang tepat b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan secara langsung kepada pihak yang sedang diteliti. Teknik Analisis/Pengolahan Data Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (Sugiyono, 2009:245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”. Sehubungan dengan hal tersebut, maka teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Sugiyono (2009:244) menyatakan bahwa : Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah dalam analisis kualitatif menurut Sugiyono (2009:246) sebagai berikut : 1. Analisis sebelum di lapangan, yaitu analisis dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 8
2. Analisis data di lapangan, yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. C. Landasan Teoritis 1. Pengertian Organisasi Menurut Farland (Indrawijaya, 2005:9) organisasi didefinisikan sebagai berikut : An organization is an identifiable group of people contributing their efforts toward the attainment of goals. (Organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan) Sementara Dimock (Indrawijaya, 2005:9) organisasi didefinisikan sebagai berikut : Organization is the systematic bringing together of interdependent part to form a unified whole through which authority, coordination and control may be exercised to achive a given purpose. (Organisasi adalah perpaduan secara sistematis dari pada bagian-bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koodinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan). Dari pendapat di atas mengenai pengertian organisasi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekumpulan kelompok orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Pengertian Birokrasi Blau (Pasolong, 2008:7) mendefinisikan bahwa ‘Birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara menkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis’. Sementara Sinambela (Pasolong, 2008:7) mengatakan bahwa 9
‘Birokrasi adalah organisasi yang ditujukan untuk memaksimumkan efisiensi dalam administrasi’. Sedangkan Setiyono (Pasolong, 2008:7) mengatakan bahwa ‘Birokarasi adalah merupakan sebuah ruang mesin negara. Di dalam berisi orang-orang (pejabat) yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasehat dan melaksanakan kebijakan politik negara’. Peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana dan prasarana publik sangatlah menentukan, karena pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk mengatur dan mengurus hal tersebut dalam mencapai tujuan pemerintahan yang efisien dan efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Weber (Pasolong, 2008:9) yaitu ‘Birokrasi dipandang sebagai organisasi yang rasional, instrument kekuasaan yang paling utama dan ideal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif’. Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa birokrasi memiliki peranan yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. 3. Pengertian Pemeliharaan Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (Handayani dan Suryani, 2004:348) pelihara adalah “menjaga atau memelihara”. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan merupakan kata kerja yang berasal dari asal kata “pelihara” yang memperoleh imbuhan “Pe” dan akhiran “an” sehingga kata kerja tersebut menjadi “pemeliharaan” yang mempunyai arti menjaga atau
10
memelihara. Jadi pemeliharaan mempunyai pengertian upaya menjaga atau memelihara sesuatu barang atau benda sehingga dapat digunakan lebih lama. 4. Pengertian Jalan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 dijelaskan bahwa : Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Sementara menurut
Peraturan Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, dalam Pasal 1 telah dijelaskan bahwa : 1.
2. 3. 4.
5.
6.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Bagian–bagian Jalan adalah bagian–bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
11
5. Jenis Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, jalan umum menurut fungsinya (Pasal 8) dikelompokan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut : 1.
2.
3.
Jalan arteri Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan cirri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
6. Pengguna Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 1 angka 27 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan mengenai pengertian pengguna jalan sebagai berikut. “Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas”. Kemudian dalam Undang-undang tersebut di atas, dijelaskan pula dalam Pasal 1 mengenai beberapa pengertian tentang jenis pengguna jalan yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah 12
6.
Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengguna jalan adalah setiap orang atau kendaraan yang menggunakan jalan untuk berlalulintas. Setiap orang dalam melaksanakan aktivitas khususnya aktivitas diluar rumah seringkali menggunakan jalan, baik dengan cara berjalan kaki maupun dengan menggunakan kendaraan sehingga jalan menjadi prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya jalan yang baik akan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kegiatan perekonomian atau lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. 7. Pengertian Kawasan Wisata Schulalard (Yoeti, 1996:114) memberikan pengertian mengenai Pariwisata sebagai berikut : Tourism is the sum of operations, mainly of an economic nature, which directly related to the entry, stay and movement of foreigner inside certain country, city or region. (Kepariwisataan adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, adanya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara). Sedangkan Hiinziger dan Krapf (Soekadijo, 2000:12) mendefinisikan pariwisata sebagai : Keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting (a mayor…activity) yang memberi keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang asing yang melakukan kunjungan ke suatu
13
daerah dengan tujuan tidak melakukan suatu pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya baik yang bersifat permanen maupun sementara. 8. Pentingnya Pemeliharaan Jalan Di Kawasan Wisata Jalan merupakan salah satu bentuk sarana kepariwisataan yang dapat mendukung terhadap kelancaran wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat wisata. Karena wisatawan datang mengunjungi kawasan wisata dengan menggunakan berbagai macam transportasi baik melalui udara, air dan darat. Wisatawan melakukan perjalanan ke tempat tujuan untuk melihat dan menyaksikan obyek dan atraksi wisata harus melakukan perjalanan, maka sarana yang diperlukan adalah angkutan. Namun angkutan itu sendiri tidak akan berjalan baik apabila tidak adanya jalan yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yoeti (1996:194) yaitu : Untuk melihat dan menyaksikan obyek dan atraksi wisasata kita harus melakukan perjalanan, maka pertama-tama yang diperlukan adalah angkutan. Tetapi angkutan sendiri belum memadai, tanpa adanya jalan yang baik, maka perjalanan itu bukanlah suatu kenikmatan lagi. Sedangkan pendapat lain yang menjelaskan pentingnya sarana jalan yang baik dalam mendukung perjalanan wisatawan menuju kawasan wisata dikemukan oleh Soekadijo (2000:165) sebagai berikut : Kecuali tergantung kepada kondisi kendaraan, kenyamanan (comfort) juga tergantung kepada kondisi jalan. Kondisi jalan yang baik, yang menimbulkan kenyamanan kepada pemakainya adalah kondisi yang memenuhi pula persyaratan bentuk, fungsi, lokasi dan mutu. Dan itu semua dengan sendirinya menurut jenis angkutan yang digunakan. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan jalan di kawasan wisata sangat penting dilakukan yaitu untuk memberikan kemudahan wisatawan melalui jalan tersebut sehingga wisatawan memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kunjungan ke suatu kawasan wisata. 14
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Sumber daya Air Energi dan Sumber daya Mineral Pangandaran dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran kurang baik, hal ini terlihat dari setiap indikator yang ditanyakan kepada informan sudah dilaksanakan namun belum memperoleh hasil yang optimal. Dalam pelaksaaan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran Oleh UPTD Bina Marga Sumber daya Air Energi dan Sumber daya Mineral wilayah Pangandaran di kawasan wisata Pangandaran mengalami beberapa hambatan. berdasarkan hsasil wawancara dengan informan di lapangan diperoleh penjelasan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeliaharaan jalan tersebut antara lain : 1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan jalan sehingga kurang memperhatikan terpeliharanya jalan di kawasan wisata Pangandaran karena masih ada persepsi masyarakat bahwa kebersihan dan pemeliharaan jalan adalah tugas pemerintah. 2) Masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antara stakeholder terkait sehingga dalam pelaksanaannya kurang memperoleh dukungan secara menyeluruh. 3) Masih terbatasnya kewenangan UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral wialayah Pangandaran dalam menggunakan anggaran karena anggaran yang ada telah ditetapkan oleh Dinas sehingga pelaksanaan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran tidak maskimal.
15
4) Masih banyaknya kendaraan pengangkut pasir besi yang pelaksanaan pengangkutannya tidak teratur sehingga mengakibatkan kondisi jalan cepat rusak. 5) Masih kecilnya anggaran yang dimiliki oleh UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral wialayah Pangandaran sehingga pelaksanaan pemeliharaan jalan tidak optimal 6) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat sehingga masyarakat tidak turut serta dalam pemeliharaan jalan. 7) Masih kecilnya perhatian pemerintah daerah terhadap kepariwisataan di obyek wisata Pangandaran sehingga kegiatan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran belum dapat berjalan maksimal. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan oleh UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral wialayah Pangandaran di kawasan wisata Pangandaran adalah sebagai berikut : 1) Masih kecilnya anggaran yang dimiliki oleh UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral wialayah Pangandaran dalam melaksanakan pemeliharaan jalan 2) Belum adanya kebijakan yang dimiliki oleh UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral wialayah Pangandaran untuk menggunakan anggaran dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan 3) Belum adanya sanksi yang tegas bagi kendaraan yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas kendaraan 4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan
16
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi lapangan bahwa dalam pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran mengalami beberapa hambatan namun ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu antara lain : 1) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan jalan sertaturut serta dalampemeliharaan jalan, karena pemeliharaan jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat. 2) Melakukan komunikasi dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait agar dalam pelaksanaannya memperoleh dukungan secara menyeluruh. 3) Mengusulkan kepada Dinas agar UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pangandaran dapat mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran secara maskimal. 4) Melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang maupun pasir besi agar muatan yang dibawanya tidak melebihi kapasitas 5) Mengusulkan kepada dinas agar UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pangandaran diberikan anggaran yang memadai sehingga dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan tata kerjanya dapat lebih optimal. 6) Melibatkan
masyarakatdalam setiap pelaksanaan pembangunan sehingga
masyarakat merasa memiliki setiap hasil pembangunan yang dilaksanakan. 7) Meningkatkan
perhatian
pemerintah
daerah
terhadap
pembangunan
kepariwisataan Pangandaran sehingga setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan mendukung terhadap kepariwisataan Pangandaran. Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pangandaran untuk mengatasi
17
hambatan-hambatan dalam pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran baru melakukan upaya-upaya yaitu antara lain : 1) Mengusulkan kepada Dinas agar bahwa UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pangandaran dapat mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran secara maksimal 2) Mengusulkan kepada dinas agar UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pangandaran diberikan anggaran yang memadai sehingga dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan tata kerjanya dapat lebih optimal. 3) Melibatkan
masyarakat
dalam
setiap
pelaksanaan
pembangunan
dan
pemeliharaan jalan dengan upah harian E. Simpulan dan saran 1. Simpulan Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Pangandaran dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran kurang baik, hal ini terlihat dari setiap indikator yang ditanyakan kepada informan sudah dilaksanakan namun belum memperoleh hasil yang optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran antara lain masih kurangnya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, kurangnya peran UPTD dalam pelaksanaan kegiatan dan menentukan anggaran serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan.
18
Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan yang dihadapi yaitu mengajukan kepada dinas agar memberikan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan agar dapat dilaksanakan dengan rutin, mengajukan kepada dinas agar UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Pangandaran diberikan kewenangan
khusus
dalam
pelaksanaan
pemeliharaan
jalan
karena
berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan dan melakukan penyuluhan dan sosialisasi
terhadap
masyarakat
agar
bersama-sama
melaksanakan
pemeliharaan jalan minimalnya disekitar tempat tinggalnya. 2. Saran Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sebaiknya UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral
Pangandaran
mengajukan
kepada
dinas
agar
diberikan
kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan. 2. Sebaiknya UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Pangandaran mengajukan kepada agar diberi kewenangannya dalam menetapkan anggaran untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan di kawasan wisata Pangandaran sehingga dapat berjalan efektif dan efisien 3. Sebaiknya UPTD Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Pangandaran melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat
sehingga
partisipasi
pemeliharaan jalan meningkat.
19
masyarakat
dalam
pelaksanaan
DAFTAR PUSTAKA 1. Buku Handayani, Phutot Tunggal dan Suryani, Pujo Adhi. 2004. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis. Surabaya; Giri Utama Indrawijaya, Adam Ibrahim, 2005. Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Jakarta: Refika Aditama Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor public. Yogyakarta; Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Pasolong, Harbani. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Soekadijo, R.G. 2000.Anatomi Pariwisata. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama Sedarmayanti, 2008. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Aditama Syafiie, Inu Kencana. 2011. Mnanajemen Pemerintahan. Bandung: Pustaka Reka Cipta Surjadi, 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Aditama Terry, GR. Dan Rue, LW. 1993. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara Yoeti. Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa 2. Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis
20
DAFTAR RIWAYAT HIDUP I. IDENTITAS DIRI 1.
Nama Lengkap
: Deden Ekadena
2.
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 21 juli 1984
3.
Alamat
: Dsn. Girijaya Ds. Ciliang Kec. Parigi Kab. Ciamis
4.
Jenis Kelamin
: Laki-laki
5.
Agama
: Islam
6.
Kewarganegaraan
: Indonesia
II. RIWAYAT PENDIDIKAN 1.
Sekolah Dasar Negeri Ciliang Tahun 1997
2.
SMP N 1 Parigi Tahun 2000
3.
SMA N 1 Parigi Tahun 2003
4.
Masuk Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh tahun 2009
21
