Oleh Rizki Amalia, Heni Siswanto, Damanhuri WN

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE

Oleh Rizki Amalia, Heni Siswanto, Damanhuri WN Email: [email protected] Abstrak salah satu modus kejahatan yang berkembang pada saat ini adalah Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata.Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelakumelanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online, dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Responden penelitian terdiri dari anggota Kepolisian Daerah Lampung, Pakar Hukum Telematika dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis onlne dikenakan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.Tetapi karena dalam pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian juga menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku. (2) faktor penghambat dalam penegakan hukumnya adalah (a) faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini undang-undang yang hukumannya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, (b) penegakan hukum kurangnya anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut, (c) sarana dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai seperti anggaran yang terkadang ridak mencukupi. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Bisnis Online

JURIDICAL ANALYSIS ON CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL FRAUD IN ONLINE BUSSINESS By Rizki Amalia, Heni Siswanto, Damanhuri WN Email: [email protected]

Abstrak Abstract One of the growing crime mode this time is a cyber crime, like a criminal fraud of an online business through the internet. By offering a wide range of products sold with very low price, and to benefit and enrich themselves, the doers broke the rules and norms of the applicable law. In this research, the problems will be formulated to find out the law enforcement against criminal fraud of online business, and to determine the inhibiting factors in the enforcement of the criminal law. The methods used in this research were normative and empirical approaches. The respondents in this research consisted of a member of the Lampung Police, Telematics Legal Experts, Academics of Faculty of Law, University of Lampung. The data collection technique was done through literature study and field study. The data analysis in this research was carried out using qualitative data analysis. According to the result and discussion of the research, it could be concluded that (1) the law enforcement against criminal fraud of online business has been regulated under Article 378 of The Book of Criminal Code with imprisonment of a maximum of four years. However, since the imprisonment in the Article 378 of The Book of Criminal Code was considered too short, therefore the police also used Article 28 paragraph (1) and Article 45 paragraph (2) of Law Number 11/2008 on Information and Electronic Transaction has been able to punish the offenders. (2) the inhibiting factors in the implementation of law enforcement included (a) the legal factor in which that penalty was too short and coud not cause a deterrent effect, thus, there were several parties took an advantage of this condition for their own interests, (b ) the inadequate numbers of law enforcers or investigative team members who were truly competent in handling such cases, (c) the inadequate numbers of infrastructures and facilities as a result of the insufficient budget.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Fraud, Online Business

I. Pendahuluan A. Latar Belakang Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan/industri maupun pemerintah.Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia onlinesudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreativitas banyak pihakpihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang banyak. Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan menggunakan media internet. Yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah ratarata.Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakanwebsite sebagai

katalog.1Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali mejadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) danUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini.Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan Pasal 378, Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008. B. Permasalahan Permasalahan adalah :

dalam

skripsi

ini

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis onine. 2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online. C.Metode penelitian Pendekatan masalah yabg digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.Responden dalam penelitian ini terdiri dari anggota Kepolisian Daerah Lampung, Pakar Hukum Telematika, Dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

1

Abdul Wahidi dan M. Labib, Kejahatan Mayantara (cybercrime), Bandung. Refika Aditama, 2005. hlm. 25

II Pembahasan A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penipuan Bisnis Onine

Pidana Pidana

Menurut Soejono Soekanto penegakan hukum bukan sematamata berarti pelaksanaan perundangundangan.Walaupun dalam kenyataan Indonesia kecenderungannya adalah demikian.Sehingga pengertian law enforcement begitu populer.Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusankeputusan pengadilan.Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi justru menganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.2Penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, yaitu melalui pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai pada masyarakat; memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Salah satu jenis tindak pidana di bidang cyber adalah penipuan berupa bisnis onlinedalam internet.Dimana bisnis online adalah bisnis yang 2

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 65

dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog.3 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Direktorat Reserse Kriminal UmumPolda Lampung dengan AKBP I ketut seregig mengatakan dalam kasus penipuan bisnis online terdapat unsur melawan hukum pidana karena terdapat unsur penipuan didalamnya. Untuk penipuan bisnis online ini pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik. Dalam kasus yang sering terjadi dimana pelaku memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa akan mendapatkan barang yang berkualitas bagus dan baik dari pembelian barang yang konsumen beli, dan pada kenyatannya barang yang dibeli oleh konsumen/pembeli tidak diterima ke tangan pembeli dalam jangka waktu sebulan. Dimana uang telah ditransfer ke rekening pelaku. AKBP I ketut seregig menjelaskan bahwa untuk penegakan hukum terhadap pelaku penipuan bisnis online ini dapat dikenakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 28 ayat (1) dan pasal 45 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.4 AKBP I Ketut Seregig menyatakan bahwa dalam tahap penyidikan hal pertama dilakukan setelah menerima laporan adalah pertama laporan 3

http://www.entrepreneurmuslim.com Hasil wawancara penulis pada Direktorat Reserse Kriminal UmumPolda Lampung dengan AKBP Dr. I Ketut Seregig, S.H.,M.H selaku Kabag Bin Ops DiReskrimum Polda Lampung 09 Desember 2016

4

tersebut dikaji lebih dalam apakah perbuatan memalsukan identitas pribadi tersebut memenuhi unsurunsur dalam pasal-pasal atau undangundang yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen. Kemudia apabila setelah dikaji perbuatan tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim penyidik yaitu mengkroscek atau mengintrogasi pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini, yaitu dengan cara meminta keterangan terhadap orang tua dan anak selaku korban untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya.Kemudian mencari keterangan ke bank untuk mengetahui nomor transaksi yang digunakan oleh pelaku serta membawa dokumen yang berisikan nomor rekening yang digunakan pelaku dalam aksinya. Polri sendiri sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki cara dalam upaya penanggulangannya yaitu secara Represif dan Prefentif. Represif adalah penekanan dalam penerapan pidana setelah kasus ini terjadi dan Preventif adalah pencegahan tanpa pidana sebelum kasus ini terjadi. 1.

Upaya secara Represif atau penekanan dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online belum diatur secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberatkan pidana bagi pelaku. Pelaku hanya dikenakan tuntutan penipuan atau perbuatan curang yaitu Pasal 378 KUHP dengan

2.

ancaman pidana pejara paling lama empat tahun. Oleh sebab itu aparat penegak hukum untuk masalah ancaman ini mereka juga menggunakan Pasal 45 ayat (2) UU ITE, dimana dalam pasal ini ancaman pidananya lebih berat sehingga para pelaku akan jera dengan perbuatannya. Pihak kepolisian apabila mendapat laporan mengenai kasus seperti ini dapat langsung melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang telah dilaporkan oleh korban, dan bila terindikasi melakukan kejahatan berupa penipuan yang disebutkan dalam KUHP maka akan langsung diproses lebih lanjut. Upaya secara Preventif atau pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan cara-cara persuasif, seperti himbauan yang dilakukan oleh Bimas dan Dirkrimum Polda Lampung selaku aparat penegak hukum. Penanganan secara prefentif terhadap tindak pidana penipuan bisnis online ini, adalah pilihan yang sangat tepat mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami tentang modus penipuan bisnis online ini, apalagi kasus ini berkaitan erat dengan budaya malas bekerja yang masih banyak terdapat di negara kita. Hal inilah yang harus dirubah dengan upaya preventif yang dinilai efektif oleh polri dibandingkan dengan represif yang dilakukan setelah terjadinya sebuah kasus.

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan.Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna.Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif. Menurut I Gede AB. Wiranata selaku Dosen Pengajar Hukum telematika, ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online berkaitan dengan hacking dan craking.Pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanya sarana transaksinya dimana untuk penipuan bisnis online untuk transaksinya tidak dilakukan secara langsung tetapi melalui media elektronik.Sehingga secara hukum,penipuan secara online dapat diperlakukansama sebagaimana tindak pidanakonvensional yang diatur dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Dan untuk lebih khusus mengatur mengenai tindak penipuan ini dapat menggunakan Undang-Undang ITE. Menurut I Gede, satu langkah lagi yang agar penanggulangan penipuan bisnis online ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan kerja sama dengan Internet Service Provider (ISP) atau penyedian jasa intenet.Meskipun Intrenet Strike Provier (ISP) hanya berkaitan dengan layanan sampingan atau

akses internet, tetapi Intenet Service Provider (ISP) memliki catatan mengenai ke keluar atau masuknya seorang pengakses, sehingga ini sebenarnya dapat mengidentifikasikan siapa yang melakukan kejahatan dengan melihat log file yang ada.5 Sanusi mengatakan bahwa untuk kasus tindak pidana penipuan bisnis online ini sebenarnya sudah lama terjadi dan korbannya pun sudah tidak terhitung jumlahnya.Sebenarnya bisnis secara online ini merupakan sebuah sistem jual-beli yang dilakukan di dunia maya yang dilakukan seseorang untuk memasarkan produk/barang yang dijualnya kepada konsumen melalui dunia intenet.6 Berdasarkan hasil penelitian Penulis menganalisis bahwa, suatu perbuatan untuk di pidanakan tentu harus ada dasar hukum yang mengatur dan terkait atas tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang melanggar hukum tersebut, mengenai Kasus tindak pidana penipuan bisnis online ini sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kasus ini dapat diproses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana.Penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus ini yaitu proses tahap formulasi didalam 5

Hasil wawancara penulis dengan Prof. Dr.I Gede AB. Wiranata S.H MH, selaku dosen hukum telematikadi fakultas hukum Universitas Lampung, Tgl 29 Desember 2016. 6 Hasil wawancara penulis dengan Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H selaku akademisi hukum pidana difaklutas hukum Universitas Lampung, Tgl 29 desembe 2016

tahapan ini penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online ini dapat dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk meyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupu menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Dimana penegakan hukumnya dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena dalam Pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku.Dan didalam tahap aplikasi aparat penegak hukum yang dilakukan dalam kasus tindak pidana penipuan bisnis online ini yaitu proses di lakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian apakah benar telah terjadi peristiwa penipuankemudian di lakukan penyidikan dengan cara olah TKP oleh pihak kepolisian lalu di teruskan ke kejaksaan untuk di lakukan penuntutan baru setelah itu di serahkan ke pengadilan guna untuk di adili.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penipuan bisnis online dikatakan I ketut adalah dari pihak yang dirugikan atau korban yang tidak mau melaporkan atas kerugian yang dialaminya yang disebabkan oleh rasa malu karena telah tertipu dan masih berharap mendapatkan keuntungan. Dan hingga saat ini proses penegakan hukumnya masih lamban, dengan hal ini dapat menghambat proses proses penegakan hukum secara menyeluruh. Teori yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dala penulisan skripsi ini adalah teori Soejono Soekanto yang mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum terletak beberapa faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1. Faktor Hukumnya Sendiri Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online akan sulit di tegakkan karena dibatasi oleh undang-undang saja yaitu pasal 378 KUHP yang sanksinya terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan KUHP yang merupakan sebagai peraturan utama dari hukum pidana yang sudah terlalu lama digunakan, sehingga pasal-pasalnya tidak lagi

berkompeten dan ketidakjelasan arti kata-kata si dalam undangundang juga mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya sehingga sulit untuk menangkap pelaku lain yang juga membantu tetapi tidak melaporkan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang tentunya mengalami peningkatan kualitas modus operasi kejahatan yang melibatkan komputer atau alat elektonik lainnya sebagai sarana atau alat, maka diperlukan suatu aturan khusus yang berisi tentang ancaman peyalahgunaan komputer.Indonesia sesungguhnya telah memiliki sejumlah perundangan untuk sementara waktu untuk menghadapi para carder, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2. Faktor Penegak Hukum Kuantitas dari penegak hukum seperti kepolisian yang menjadi bagian terdepan dari penegakan hukum sangat menentukan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Jumlah anggota kepolisian yang kurang sehingga mnimbulkan banyak hambatan seperti pada saat proses penyelidikan apalagi kasus penipuan bisnis online ini menggunakan media elektronik yang sudah pasti perlu dan korbannya pun sangat banyak. Kualitas dari penegak hukum juga sangat menentukan dan sangat diperlukan karena pengetahuan aparat penegak hukum yang kurang mengenai penipuan bisnis online ini dapat menjadi faktor

penghambat hukum.

dalam

penegakan

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hasil wawancara dengan Sanusi Husinmenyatakan bahwa, Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat yang masih ada pada saat ini.Sarana dan fasilitas tersebut mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.Dan sumber daya manusia maupun sapras tidak memadai dimana kebanyakan masih di koordinasi dengan Mabes Polri dalam menggunakan media elektronik. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, amat mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan dengan sempurna. Sehingga penegakan hukum dapat berlangsung denga baik apabila didukung dengan sarana dan fasilatas yang cukup seperti yang telah disebutkan. 4. Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat, karena dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online ini merupakan suatu persoalan yang sangat rumit. Masyarakat atau konsumen tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari kejahatan. Taraf pendidikan dan pengetahuan masyarakat Indonesia yang rendah, menjadikan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

hukum mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka yang dilanggar tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Rendahnya kesadaran hukum yang mempertahankan hak-haknya, membuat masyarakat enggan untuk melaporkan ke kepolisian atau menempuh jalur hukum menyebabkan pelaku tindak pidana penipuan bisnis online sulit untuk dijerat. Sanusi juga menambahkan bahwa tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang lain yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat, adanya kesempatan untuk melakukan penipuan yang mempunyai nilai yang besar yang membuat pelaku tanpa berfikir panjang akhirnya ikut terbujuk dan bersedia menjadi pelaku penipuan tersebut. 5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang paling lama hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Budaya masyarakat yang memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan membuat para pelaku tindak pidana penipuan bisnis online memanfaat situasi seperti ini. Kesadaran masyarakat akan hukum yang rendah pun menjadi penghambat dari penegakan hukum terhadap pelaku penipuan bisnis online ini. Penelitian yang dilakukan penulis dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang mengenai kasus tidak pidana penipuan bisnis online ini mendapatkan jawaban

atas permasalahan penulisan skripsi ini.

dalam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyidik Polda Lampung, dosen hukum telematika, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Unila dan berdasarkan sumber referensi buku yang digunakan.Penulis menilai bahwa, faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online disebabkan karena rendahnya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online yang ditetapkan dalam KUHP, kurangnya faktor penegak hukum anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala.Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum yang kurang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi fenomena hukum yang terjadi disekitarnya merupakan penyebab penegakan hukum pidana di Indonesia sulit untuk ditegakkan. Faktor yang paling relevan dan dominan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online ini yaitu faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini undang-undang yang sanksinya terlalu ringan. Faktor sarana dan fasilitas yang masih sangat kurang sehingga mempersulit tim penyidik dalam hal mengumpulkan barang bukti dan minimnya pengetahuan manusia terhadap hukum juga sangat mempengaruhi proses penegakan hukum ini, kemudian faktor masyarakat juga berpengaruh besar

sehingga menimbulkan keengganan korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari beberapa faktor diatas faktor sarana dan fasilitas sangat berpengaruh besar dalam proses penyidikan seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi dan juga faktor masyarakan yang memiliki budaya ikut-ikutan sehingga sangat berpengaruh besar terhadap para pelaku yang lain untuk melakukan penipuan bisnis online ini. III Penutup A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan bisnis online dilakukan sesuai dengan aturan hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena didalam kasus terdapat unsur penipuan dikenakan Pasal 378 KUHP dimana penegakan hukumnya dimulai dari beberapa tahapan. Tetapi karena dalam pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku. Walaupun dalam pasal 28 ayat (1) tidak mengatur secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan bisnis online, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi

elektronik maka dapat juga dikenakan dengan pasal tersebut. 2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online yaitu faktor hukumnya sendiriyang dalam hal ini undang-undang yang ancaman pidananya terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keadaan yang ada tanpa memikirkan yang lain, sementara dalam faktor penegak hukum kurangnya anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala. Sarana dan fasilitas yang belum sepenuhnya memadai seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi. B. Saran selain kesimpulam yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 1. Pemerintah dan para pembuat undang-undang sudah selayaknya segera melakukan amandemen terhadap KUHP terutama Pasal 378 yang dinilai sudah di layak dipakai karena sanksi yang kurang berat bagi para pelaku penipuan bisnis online. Dan bagi aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penipuan bisnis online. 2. Peran aktif pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahaya bisnis

berkedok online juga sangat dibutuhkan. Jika hal ini tidak segera direalisasikan, maka modus penipuan berkedok bisnis onlineakan selalu terjadi dan menimbulkan banyak korban. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat untuk lebih berhatihati lagi dalam sebuah bisnis berbasis online, agar tidak terjadi lagi kedepannya.

(cybercrime). Refikka Aditama, Bandung Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Daftar Pustaka Litelatur.

Media.

Andrisman, Tri. 2013. Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung

www.audiogone.com http://id.wikipedia.org http://www.entrepreneurmuslim.com http://www.entrepreneurmuslim.com

Farid, Zainal Abidin. 2007, Asas-Asas Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta Hamzah, Andi. 1987. Aspek-Aspek Di Bidang Komputer. Rineka Cipta. Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1983. FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali, Jakarta Sudarto. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung 2007. Hukum dan Pidana. Alumni. Bandung.

Hukum

Suhariyanto, Budi. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya. Rajawali Pers, Jakarta Wahidi, Abdul dan M. Labib. 2005. Kejahatan Mayantara

contact person: 081273853070