1
KAJIAN KEKUATAN SURAT PENETAPAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN SEMA NO. 6 TAHUN 1983 DAN DIKAITKAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)
Diajukan Oleh : SISWANTO MURDIATNO NPM: 13101071 ABSTRACT The result of this study is that adoption can only be done for the best interests of the child and conducted by the local customs and laws and regulations beriaku. In this case the authority of the district court in giving the determination of adoption of the implementation stages of adoption ranging from application, examination and decision. Law No. 23 of 2002 on child protection, where the transfer of the rights of children of a parent or guardian or the person responsible for them to the family environment which in turn foster parents adoptive parents liable for the care, education and child rearing. Liabilities children are obedient and respectful children taal adoptive parents as he was obedient, respectful, and obedient to his biological parents because foster parents have to keep, treat and educate
LATAR BELAKANG MASALAH Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-beda antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak adanya harapan atau kepercayaan atan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan, masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman bagi anak yang tunggal yang sudah ada sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin atau anak yatim piatu, dan sebagainya (M. Budiarto, 1991:1).
2
Melihat beberapa motivasi atau latar belakang pengangkatan anak tetsebut di atas nampak bahwa pengangkatan anak tidak saja dilakukan oleh keluarga yang belum memiliki anak, tetapi juga dilakukan oleh keluarga yang telah memiliki anak. Hal ini menunjukkan bahwa maksud pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan saja. Kekuatan mengikatnya surat penetapan tentang pengangkatan anak ditinjau dari hukum Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak merupakan pengalihan hak anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah penulis merumuskan beberapa masalah Bagaimana proser penetapan pengangkata anak di Pengadilan Negeri ? Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak setelah pengangkatan anak di Pengadilan Negeri ? METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan dari obyek yang akan diteliti maka prinap-prinsip hukumlah yang digunakan khususnya hukum perdata dan SEMA UU No. 6 Tahun 1983 yang dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tcnlang Perlindungan Anak. Sedangkan normatif pengkajiannya menggunakan data sekunder yang berupa wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta
3
Penelitian yang dilakukan ini mempunyai sifat deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif yaitu penelltian yang hanya terbatas pada suatu usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan peristiwa yang sebenarnya terjadi, sehingga penelitian ini hanya bersifat untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ini ditekankan untuk memberikan gmbaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diselidiki (Hadari Nawawi, 1995:31).
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 1. Penerapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan
anak
berdasarkan
Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melalui pengadilan negeri (PN) dengan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/pengangkatan Anak dan Keputusan Menteri Sosial RI No.41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak.
4
Penerapan pengangkatan anak berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, dan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa syarat-syarat calon orang angkat dan calon anak angkat, menjelaskan tentang : a. Isi Permohonan, terdiri dari: 1) Tempat Mengajukan Permohonan Surat permohonan ditujukan dan dialamatkan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal, atau domisili calon anak angkat. Apabila kesalahan alamat sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima, karena alasan pengadilan tidak berwenang mengadili. Dimana Mahkamah Agung menegaskan dalam Lampiran SEMA Nomor 6 Tahun 1983 bahwa permohonan pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum calon anak angkat tersebut bertempat tinggal atau bertempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau pemohon dianjurkan untuk mencabut
permohonannya
dan
mengajukan
kembali
pada
pengadilan yang berwenang1 Pengertian tempat tinggal atau tempat kediaman pada asasnya adalah domisili calon anak angkat berada karena mengikuti domisili orang tuanya. Hal ini bertujuan agar pengadilan 1
Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Edisi I, Jakarta: Kecana, 2008, hal. 93
5
dapat secara lebih seksama menyelidiki keadan calon anak angkat untuk melindungi kepentingan anak dengan berpedoman pada prinsip tempat tinggal/kediaman biasa sehari-hari dari anak tersebut. Selain itu, untuk permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan dengan domisili yang dipilih pemohon berdasarkan surat kuasa adalah tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya/pengacara yang bersangkutan harus dinyatakan tidak diterima, karena bertentangan dengan tujuan pengertian tempat tinggal. 2) Identitas HIR
dan RBg,
hanya
mengatur
cara
mengajukan
permohonan atau gugatan, sedangkan ketentuan mengenai isi permohonan atau gugatan dapat ditemukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pengangkatan anak harus memenuhi identitas para pihak. Selain pencatuman identitas yang sudah lazim dalam identitas calon orang tua angkat dalam permohonan yang diajukan ke pengadilan negeri sangat penting, karena akan berkaitan dengan tahap pemeriksaan dan putusan. b. Pemeriksaan, meliputi tentang : 1) Mendengar Langsung
6
Pemeriksaan permohonan pengangkatan anak tidak hanya mendengar keterangan pemohon, tetapi mendengar pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Pengadilan Negeri dalam
memeriksa
perkara
permohonan
pengangkatan anak mendengar langsung: (1) Calon orang tua angkat dan sedapat mungkin juga mendengar keluarga terdekat lainnya, misalnya anak-anak dari calon orang tua angkat. Bahkan, apabila dipandang perlu dapat mendengar mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat atau karena status sosialnya di kemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhaedap kehidupan calon anak angkat. Meskipun calon orang tua angkat telah memberikan kuasa kepada orang lain, tetapi ia tetap harus hadir dalam pemeriksaan di persidangan. (2) Orang tua sah/wali sah/keluarga yang merawat mendidik dan membesarkan anak tersebut. (3) Badan yayasan sosial/pejabat instansi sosial setempat bagi anak yang berasal dari yayasan sosial (untuk yang bukan private adoption). (4) Petugas/pejabat instansi sosial tentang latar belakang ekonomi calon anak angkat (untuk yang bukan private adoption). (5) Calon anak angkat kalau menurut umur sudah dapat diajak bicara.
7
(6) Kepolisian setempat 2) Alat-alat Bukti lain Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun
1983, pengadilan
memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan atau pertimbangan putusan pengadilan, antara lain sebagai berikut: (a) Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain Surat-surat ini antara lain akta keiahiran, surat izin Departemen Sosial, laporan sosial, surat kepolisian. (b) Akta notaris, surat-surat di bawah tangan (korespondensi) (c) Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan (d) Surat Keterangan Kepolisian tentang Calon orang tua angkat dan calon anak angkat. (e) Surat-surat resmi tentang calon orang tua angkat, meliputi surat nikah, lahir kesehatan pekerjaan dan penghasilan. Setelah bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut sudah cocok dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, dan dapat diterima sebagai alat bukti tertulis. Disamping itu juga selain mengajukan bukti surat tersebut, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan latar belakang baik calon orang tua angkat maupun calon anak angkat.
8
Berdasarkan
Surat
Edaran
Mahkamah
Agung
juga
menegaskan bahwa bagi pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung harus disertai pula laporan sosial adalah suatu dokumen yang memuat keterangan tentang identitas dan latar belakang kehidupan dan penghidupan calon orang tua angkat dari calon anak angkat. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan laporan sosial, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 mengatur bahwa laporan itu dibaut oleh pekerja sosial atau pejabat yang ditunjuk dengan dibantu oleh organisasi sosial. 3) Mengarahkan Pemeriksaan Dalam pemeriksaan, pengadilan mengarahkan pemeriksaan untuk: (a) Memperoleh gambaran tentang motif pihak-pihak yang akan melepaskan atau pihak yang akan menerima anak angkat. (b) Mengetahui kesungguhan, ketulusan, dan kesadaran kedua belah pihak akan akibat perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak. (c) Mengetahui keadaan ekonomi, rumah tangga, serta cara mendidik dan mengasuh dari kedua pihak orang tua. (d) Menilai tanggapan anggota keluarga terdekat kedau pihak orang tua.
9
Calon orang tua akan memelihara anak angkat, maka relevan pula bila salah satu syarat orang yang melakukan pemeliharaan anak, yaitu dapat dipercaya dan amanah harus dipenuhi. Pengadilan dapat mengarahkan pemeriksaan terhadap perbuatan calon orang tua angkat berkaitan dengan dapat dipercaya dan amanah. c. Penetapan/Putusan Berdasarkan keterangan para pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta keterangan kedua orang tua kandung dari anak yang dimohonkan penetapan anak angkat dipersidangkan. Secara yuridis sebagaimana pengadilan negeri menilai dan berpendapat permohonan para pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kebiasaan, kesusilaan dan asas-asas kepatutan yang berlaku di Indonesia, sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan. Dengan dikabulkannya Permohonan para pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil setempat untuk mencatat adanya pengangkatan anak ke dalam Register Pencatatan Pengangkatan Anak yuang dtgunakan untuk itu. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon dikabulkan, dan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada para pemohon.
10
Sesuai praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan tidak dapat diajukan banding. Upaya yang bisa dilakukan terhadap penetapan atau putusan voluntair adalah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan "pengangkatan anak berupa penetapan atau putusan voluntair, maka*upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon adalah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan terhadap permohonan yang salah, mtsalnya terjadi pengajuan permohonan berkaitan dengan pengangkatan anak yang berhubungan dengan kepentingan pihak lain, contoh kasus permohonan pencabutan pengangkatan anak, diajukan secara voluntair, padahal seharusnya ada ada pihak yang diposisikan sebagai pihak termohon, maka cara yang dapat ditempuh adalah mengajukan
perlawanan
terhadap
permohonan
selama
proses
pemeriksaan berlangsung. Pihak yang merasa dirugikan memosisikan diri sebagai pelawan, sedangkan pemohon ditarik sebagai terlawan. Dasar perlawananadalah permohonan voluntair tersebut pelawan meminta agar permohonan ditolak dan perkara diselesaikan secara contradictoir. Apabila kekeliruan itu diketahui seteiah berupa penetapan, maka dapat ditempuh dengan cara mengajukan gugatan perdata biasa. Pihak yang dirugikan memosisikan diri sebagai penggugat, sedangkan
11
pemohon dalam penetapan tersebut ditarik sebagai tergugat. Upaya lain yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan pembatalan atas penetapan tersebut kepada Mahkamah Agung RI. 2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Kekuatan mengikatnya surat penetapan tentang pengangkatan anak di pengadilan, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wall yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak disebutkan beberapa prinsip yang harus dipegang dalam pengangkatan anak diantaranya yaitu dalam ayat (1) bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada ayat (2) disebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dan pada ayat (3) disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
12
Dari pengertian anak angkat Pasal 1 angka 9 dan ketentuan Pasal 39 tersebut dapat dilihat bahwa konsep pengangkatan anak menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah pengalihan hak anak dari orang tua atau wall atau orang yang bertanggung jawab atasnya kepada lingkungan keluarga orang tua angkat yang selanjutnya orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dengan berbagai
ketentuan
sebagaimana
disebut dalam
Pasal
39
yaitu
pengangkatan anak ini ditakukan untuk kepentingan yang terbaik bag! anak, dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memutuskan hubungan daerah antar anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dan beberapa ketentuan lainnya, sehingga dari perbuatan pengangkatan anak tersebut akan muncul suatu akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Kewajiban orang tua angkat secara umum sesuai dengan pengertian anak angkat yaitu merawat, mendidik, dan membesarkan anak angkatnya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan terkait kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua secara khusus pada Pasal 26 yaitu bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
13
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hak anak angkat secara umum adalah anak berhak untuk dirawat, dididik dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya yang mana hal tersebut merupakan kewajiban orang tua angkat. Hak anak angkat secara khusus disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, pelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara
kemanusiaan,
serta
wajar
sesuai dengan
mendapat
perlindungan
harkat dari
dan martabat kekerasan
dan
diskriminasi. Kewajiban anak secara umum yaitu anak taat patuh dan menghormati orang tua angkatnya sebagaimana ia taat, hormat, dan patuh pada orang tua kandungnya karena orang tua angkatnya telah memelihara, merawat dan mendidiknya. Kewajiban anak secara khusus disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :
14
a. Menghormati orang tua, wali dan guru b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. e. Melaksanakan etika dan akhiak yang mulia. Beberapa
hal
penting
dari
ketentuan
pengangkatan
anak
berdasarkan Staatsblad No. 129 yaitu Pasal 11 yang menentukan bahwa anak angkat memperoleh nama keluarga orang yang mengangkat anak. Pasal 12 menentukan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak sah orang yang mengangkatnya dan pada Pasal 14 yaitu bahwa
karena
suatu
adopsi maka
gugurlah
hubungan-hubungan
keperdataan yang terjadi karena keturunan alamiah antara orang tua atau keluarga sedarah dan semenda dengan orang yang diadopsi, kecuali terhadap: a. Derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk perkawinan. b. Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang didasarkan pada keturunan alamiah. c. Perhitungan (konpensasi) dari biaya perkara dan penyanderaan. d. Pembuktian dengan saksi-saksi e. Bertindaknya sebagai saksi pada akta-akta otentik.
15
PENUTUP 1. Proses penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Surakarta hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasar adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Hak dan kewajiban para pihak a. Hak orang tua angkat, merupakan pengalihan hak dari orang tua atau wali atau orang yang bertanggung jawab atasnya b. Kewajiban orang tua angkat yaitu mengasih, memelihara, mendidik dan melindungi anak c. Hak anak angkat yaitu mendapatkan pemeliharaan, perawatan dan pendidikan d. Kewajiban anak angkat, yaitu taat, patuh dan menghormati orang tua angkatnya sebagaimana ia taat, hormat dan patuh pada orang tua kandungnya Saran-saran 1. Pemerintah hendaknya segera membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai masalah pengangkatan anak dengan memperjelas konsep pengangkatan anak baik dalam hokum Islam, UU No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Staatsblad 1917 No. 129 maupun pengangkatan anak menurut adat istiadat. 2. Pengangkatan anak seharusnya dilaksanakan melalui proses peradilan sebagai upaya perlindungan bagi anak angkat maupun orang tua angkat.
16
DAFTAR PUSTAKA Bambang S, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Wali Press Budiarto M., 1991, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum. Akademika Pressindo, Jakarta. Erna Sofwan Sjukrie, 1992, Lembaga Pengangkatan Anak (Adopsi), Mahkamah Agung RI. Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara Nawawi Hadari, 1995, Penelitian Terapan, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, Bulak Sumur Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press http/www/anggara.wordpress.com/2009/09/27 tentang pengangkatan-anakadopsi, diakses pada 5 Juni 2009. http://www.legalitas.Org/index.php/content/view/111/77/proses/?q=content/adopsi/ anak-tata-cara-dan-akibat-hukumnya. Diakses tanggal 13 April 2009 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
