Oleh : Wilda Fitria *) Jeni Susyanti **) Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang

ANALISIS PENGHITUNGAN PEMOTONGAN, PENGGAJIAN KARYAWAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) PADA PERUSAHAAN FARMASI (Studi Kasus di PT. Brataco Chemika Malang) Oleh : Wilda Fitria *) Jeni Susyanti **) Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang ABSTRACT Taxes are a source of state revenue, which is expected to be regarded as an appropriate choice because the public can actively participate in financing the construction of the State. The aim of research to find out how PT. Brataco Chemika Malang in calculating and cutting Income Tax Article 21 of the employee's salary is based on tax regulations. Based on the discussion the company has done the calculation and withholding Income Tax Article 21 correctly, but in the calculation made by the company are not in accordance with the applicable tax regulations. The error is on the reduction made by the company. So that the results obtained by the company is not in accordance with the results of the analysis carried back by tax regulations. Keywords: Income Tax Article 21. 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu yang termasuk obyek pajak adalah penghasilan dalam suatu pekerjaan, seperti penghasilan yang diterima oleh karyawan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 adalah “Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”. Pemotong PPh Pasal 21 adalah “Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya.Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.Jika tidak dapat terlaksana dengan baik, dalam artian tidak mengikuti aturan yang sudah berlaku bisa terjadi kesalahan yang dapat merugikan bagi pemerintah maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri.Untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, ketika Wajib Pajak mendapatkan penghasilan ada baiknya jika penghasilan tersebut dipotong pajak terlebih dahulu. JEMA Vol. 13 No. 2 Juni 2015

| 251

PT. Brataco Chemika Malang sebagai obyek penelitian, karena perusahaan memiliki jumlah karyawan yang cukup untuk diteliti yaitu sebanyak 15 orang.Keseluruhan pegawai di PT. Brataco Chemika Malang ini berstatus sebagai pegawai tetap.Tetapi tidak semua pegawai perusahaan yang memiliki NPWP yakni sebanyak 6 orang pegawai tetap yang memiliki NPWP dan 9 orang lainnya pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP, maka sangat menarik untuk diteliti. 1.2 1.2 Rumusan Masalah Bagaimanakah cara PT. Brataco Chemika Malang dalam menghitung dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penggajian karyawan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku? 1.3 Tujuan Masalah Untuk mengetahui cara PT. Brataco Chemika Malang dalam menghitung dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21terhadap gaji karyawan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. 1.4 Kontribusi Penelitian a. Menambah pengetahuan, wawasan, serta memahami cara dalam penghitungan gaji karyawan PT. Brataco Chemika Malang berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. b. Memberikan informasi lebih dalam mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya pada PT. Brataco Chemika Malang. c. Hasil penelitian dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar sesuai dengan ketentuan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. d. Bagi masyarakat lain diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang mengambil topik yang sama. 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pajak Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang KUP yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. 2.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi . 2.3 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Subyek PPh Pasal 21 menurut PER-31/PJ/2012, adalah sebagai berikut:

252 |

JEMA Vol. 13 No. 2 Juni 2015

a. Pegawai; b. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat uang pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain; d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dalam suatu kegiatan. 2.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 menurut PER-31/PJ/2012, antara lain adalah: a. Pemberi kerja yang memberi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain; b. Bendaharawan pemerintah; c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun; d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; e. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 2.5 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PER-31/PJ/2012, dalam menghitung PPh Pasal 21, adalah sebagai berikut: a. Penghasilan bruto, adalah penghasilan yang diperoleh oleh pegawai selama 1 (satu) bulan yang meliputi gaji, tunjangan, dan premi asuransi yang sudah di tanggung oleh pemberi kerja. b. Penghasilan Netto yaitu berasal dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ditetapkan sebesar 5% X Penghasilan Bruto, dengan batasan maksimum sebesar Rp. 6.000.000,- (setahun) atau Rp. 500.000,- (sebulan). Sedangkan, iuran pensiun adalah iuran yang dibayar oleh pegawai melalui pegawai kerja kepada Dana Pensiun atau Kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek. c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), PTKP berdasarkan PMK No 162/PMK011/2012 adalah sebagai berikut: 1. Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi : Rp. 24.300.000,2. Untuk Wajib Pajak yang menikah : Rp. 2.025.000,3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami : Rp. 24.300.000,4. Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga : Rp. 2.025.000,d. Penghasilan Kena Pajak (PKP), merupakan dasar penghitungan PPh Pasal 21. PKP diperoleh dari penghasilan netto per tahun dikurangi dengan PTKP. e. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21, Berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf (a), adalah sebagai berikut: 1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,-………………………5% 2. Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-…………….15% 3. Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-……………25% JEMA Vol. 13 No. 2 Juni 2015

| 253

4. Diatas Rp. 500.000.000,-…………………………………..30% 3 METODE PENELITIAN 3.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif (explanatory research), maka berdasarkan tujuan dan sifatnya dapat tergolong dalam penelitian survey yang akan dilakukan di PT. Brataco Chemika Malang Penelitian ini dilakukan di PT. Brataco Chemika Malang, yang lokasinya berada di Jalan Gatot Subroto No. 26 Malang. Waktu dalam melakukan penelitian ini adalah dimulai pada bulan Oktober 2014 sampai dengan Juni 2015. 3.2 Obyek Penelitian Obyek penelitian yang diteliti adalah Analisis Penghitungan Pemotongan, Penggajian Karyawan Pada Perusahaan Farmasi di PT. Brataco Chemika Malang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 26 Malang. 3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data Data Sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen pajak (rekap gaji), rekap analisis penghitungan pemotongan gaji para karyawan, serta peraturan perundangundangan PPh Pasal 21 yang berlaku. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. ada beberapa cara yang digunakan, antara lain: a. Penelitian Kepustakaan; b. Penelitian Lapangan, terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi. 3.4 Metode Analisis Data Cara Menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap berdasarkan PER31/PJ/2009 dan PER-57/2009, adalah sebagai berikut: 1. Menganalisis kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tentang penggajian dan tunjangan yang diperoleh oleh pegawai. 2. Mengolah rekap gaji yang diperoleh dari perusahaan. 3. Gaji sebulan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, Yang nantinya akan menghasilkan penghasilan netto sebulan yang kemudian di setahunkan. 4. Biaya jabatan diperoleh dari gaji sebulan dikalikan dengan 5%. Sedangkan iuran pensiun sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan pihak Jamsostek. 5. Selanjutnya mencari PTKP, yang terdiri dari Wajib Pajak sendiri, tambahan karena menikah dan anak maksimal 3 orang. 6. Untuk mencari PKP adalah Penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP. 7. Selanjutnya menghitung PPh 21 dengan cara PKP dikalikan dengan tarif sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. 8. Membandingkan dan menganalisis hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan hasil penghitungan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 9. Menuliskan hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

254 |

JEMA Vol. 13 No. 2 Juni 2015

4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Data 1. Analisis Data Penghitungan PT. Brataco Chemika Malang memiliki pegawai yang berjumlah 15 orang. Dari jumlah tersebut keseluruhan pegawai memiliki status sebagai pegawai tetap. Selain itu, tidak seluruh pegawai dari PT. Brataco Chemika memiliki NPWP, yakni hanya 6 orang pegawai yang memiliki NPWP, sedangkan 9 orang pegawai lainnya tidak memiliki NPWP. Dari hasil penghitungan yang telah dilakukan terdapat perbedaan antara PPh Pasal 21 yang disetor oleh pihak PT. Brataco Chemika Malang kepada kas negara adalah sebesar Rp. 4.743.535 selama tahun 2014. Sedangkan untuk hasil analisis yang telah di hitung, PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pihak PT. Brataco Chemika adalah sebesar Rp. 11.426.780 pada tahun 2014. Dari hasil data yang telah diolah tersebut, hasil penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Brataco Chemika dengan hasil analisis data yang telah dilakukan menghasilkan hasil yang tidak sesuai, terdapat selisih sebesar Rp. 6.683.245 pada tahun 2014. Maka dapat disimpulkan bahwa PT. Brataco Chemika Malang melakukan penghitungan atas pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawainya tidak sesuai dengan PER-31/PJ/2012 dan PER-57/PJ/2009. 2. Analisis Data Pemotongan PT. Brataco Chemika Malang merupakan pihak yang melakukan pemotongan gaji karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan pasal 21. Dengan cara memotong langsung gaji karyawan setiap bulannya dengan proses penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PER-31/PJ/2012 dan PER-57/PJ/2009. Hanya saja dalam penghitungannya terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam tata cara penghitungannya dan tidak sesuai dengan PER-31/PJ/2012 dan PER-57/PJ/2009. 4.2 Pembahasan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa: 1. PT. Brataco Chemika Malang telah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap tidak sesuai dengan PER-31/PJ/2012 dan PER57/PJ/2009, karena hanya menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang memiliki NPWP, sedangkan pegawai yang tidak memiliki NPWP tidak dilakukan penghitungan atas pajak penghasilan pasal 21. 2. PT. Brataco Chemika Malang telah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap tidak sesuai dengan PER-31/PJ/2012 dan PER57/PJ/2009, karena dalam penghitungannya melibatkan tabungan yang disetor oleh pegawai dalam penghitungan pemotongan PPh Pasal 21. Sedangkan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, untuk menghasilkan PPh Pasal 21 tabungan pegawai tidak perlu dilibatkan dalam pengurangan gaji bruto. Gaji bruto hanya dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. 3. PT. Brataco Chemika Malang merupakan pihak yang melakukan pemotongan gaji karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan pasal 21. Dengan cara memotong langsung gaji karyawan setiap bulannya dengan proses penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PER31/PJ/2012 dan PER-57/PJ/2009. Tetapi, PT. Brataco Chemika Malang hanya memotong pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang memiliki

JEMA Vol. 13 No. 2 Juni 2015

| 255

NPWP, sedangkan pegawai yang tidak memiliki NPWP tidak dilakukan pemotongan atas pajak penghasilan pasal 21. 4. PT. Brataco Chemika Malang telah melaporkan pajak penghasilan pasal 21 setiap bulan pada tanggal yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT. Brataco Chemika telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan PER-31/PJ/2012 dan PER-57/PJ/2009. 5. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan a. PT. Brataco Chemika Malang merupakan perusahaan perseroan tertutup yang memiliki pegawai sejumlah 15 orang dengan berstatus sebagai pegawai tetap, yang mana 6 orang pegawai diantaranya sudah memiliki NPWP, sedangkan 9 orang pegawai lainnya belum memiliki NPWP. b. PT. Brataco Chemika Malang telah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tidak sesuai dengan PER-31/PJ/2012 dan PER57/PJ/2009, karena hanya menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap yang miliki NPWP. c. PT. Brataco Chemika Malang telah melakukan kesalahan atas penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena dalam penghitungannya melibatkan tabungan yang disetor oleh pegawai dalam penghitungan pemotongan PPh Pasal 21. Sedangkan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, untuk menghasilkan PPh Pasal 21 tabungan pegawai tidak perlu dilibatkan dalam pengurangan gaji bruto. Gaji bruto hanya dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. d. PT. Brataco Chemika Malang merupakan pihak yang melakukan pemotongan gaji karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan pasal 21. Dengan cara memotong langsung gaji karyawan setiap bulannya dengan proses penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PER31/PJ/2012 dan PER-57/PJ/2009. Tetapi, PT. Brataco Chemika Malang hanya memotong pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang memiliki NPWP, sedangkan pegawai yang tidak memiliki NPWP tidak dilakukan pemotongan atas pajak penghasilan pasal 21. 5.2 Keterbatasan Penelitian a. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sulit untuk diperoleh. b. Hasil analisis penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang didapat dari gaji pegawai PT. Brataco Chemika sangat sedikit, sehingga terlihat seperti kurang akurat. c. Alat analisis dalam penelitian ini hanya menggunakan analisis penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. d. Peneliti hanya melakukan penelitian pada satu perusahaan, jadi peneliti tidak dapat melakukan perbandingan dengan perusahaan lain dalam hal sadar akan peraturan perpajakan yang berlaku. 5.3 Saran a. Bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan kembali kepatuhan perusahaan dengan cara melakukan analisis penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. b. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah lokasi peneltian, agar dapat menganalisis dan memperbandingkan dengan perusahaan lain dalam hal tingkat 256 |

JEMA Vol. 13 No. 2 Juni 2015

kepatuhan suatu perusahaan sadar akan tentang peraturan perpajakan yang berlaku. c. Obyek penelitian atas pajak penghasilan pasal 21 hanya dilakukan kepada pegawai tetap sejumlah 15 orang. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah obyek penelitian secara luas, seperti pegawai lepas dan tenaga ahli.

DAFTAR PUSTAKA Dr. Mardi, M.Si. 2011. “Sistem Informasi Akuntansi”. Jakarta: Ghalia Indonesia. Firdaus, Arie; Muh Syaifullahi. 03 April 2010. “Pengembalian SPT 5,9 Juta”. Koran Tempo. Khurrotul, A’yun D; Rian, Mahsuni; Abd. Wahid dan Mawardi; M. Cholid. Juni 2014. “Variasi Penghitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan PER-31/PJ/2012”. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Vol. 3 No.3. Lumintang, Alfryo Toar; Tinangon, Jantje J; Elim, Inggriani. Juni 2014. “Evaluasi Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal EMBA. Vol. 2 No. 2 (hal: 926-934). Purwono, Herry. 2010. “Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak”. Jakarta: Erlangga. Soemarso, S.R. 2009. “Akuntansi Suatu Pengantar Jilid 1”. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Suandy, Erly. 2006. “Perpajakan”. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2009. “Metode Penelitian Bisnis”. Bandung: CV. Alfabeta. Sari, Diana. 2013. “Konsep Dasar Perpajakan”. Bandung: PT. Refika Aditama. Susan, Jeane. Desember 2013. “Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado”. Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 4 (hal: 15991607). Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad. 2014. “Perpajakan”. Edisi Revisi. Malang: BPFE UNISMA. Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad. 2015. “Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi”. Malang: Empat Dua Media. Sutanto, Paojan Mas’ud. 2014. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Mitra Wacana Media. Tjahjono, dan Husein. 1999. “Perpajakan”. Edisi 2. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Perubahan Ketiga atas UNdangundang Nomor 6 Tahun 1983” dan tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/Perubahan III. Wahyuni, Tri; Aprilia; Afifudin. April 2014. “Evaluasi Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Berdasarkan PER-31/PJ/2012”. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Vol.3 No. 2. Waluyo. 2012. “Akuntansi Pajak”. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo, dan Wirawan. 1999. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Salemba Empat. Watung, Debora Natalia. Juni 2013. “Analisis Penghitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya”. Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 3 (hal: 265273). http://id.m.wikipedia.org/wiki/pajak_penghasilan. http://www.pajak.go.id/content/penghitungan-pajak. http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-pasal-17.

JEMA Vol. 13 No. 2 Juni 2015

| 257

http://www.pajak.go.id/blog-entry/kp2kptrenggalek/ptkp-baru-berlaku-mulai-tgl-01januari-2013.

*) Wilda Fitria adalah adalah alumni Prodi Manajemen FE Unisma **) Jeni Susyanti adalah dosen tetap Prodi Manajemen FE Unisma

258 |

JEMA Vol. 13 No. 2 Juni 2015