ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TASIKMALAYA (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)
Oleh: Vita Amaliah Hakim 093403056
Pembimbing: Iman Pirman Hidayat, SE.,M.Si.,Ak R. Neneng Rina A.,SE.,MM
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi ABSTRACT This research is purpose to know (1) how the effectiveness and efficiency of local taxes at Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya 2008-2012 (2) how the effectiveness and efficiency of retribution at Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya 2008-2012 (3) how the contribution of local taxes and retribution regional to local revenues at Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya from 2008-2012. Object of this study include, effectiveness, efficiency, local taxes, retribution, and local revenue. The method used in this research is descriptive qualitative case study approach. The data collected is primary data obtained directly from Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, and secondary data obtained from the books and other literature. For a sample of data from 2008 to 2012. Analysis tool used is manual qualitative analysis. Hypothesis testing using manual comparative analysis. The results showed that: local taxes and retribution effectiveness and efficiency on outonomy regional resources income (PAD) Keywords: Effectiveness, Efficiency, Local Taxes, retribution, and on outonomy regional resources income (PAD) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana efektivitas dan efisiensi pajak daerah di Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya tahun 2008-2012 (2) bagaimana efektivitas dan efisiensi retribusi daerah di Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaaya tahun 2008-2012 (3)
bagaimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya tahun 2008-2012. Objek penelitian ini meliputi, efektivitas, efisiensi, pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku maupun literature lainnya. Untuk sampel data dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Alat analisis yang digunakan adalah analisi manual kualitatif. Pengujuian hipotesis dengan menggunakan analisis perbandingan manual. Hasil penelitian menunjukan bahwa: pajak daerah dan retribusi daerah efektif dan efisien terhadap pendapatan asli daerah. Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.
PENDAHULUAN Otonomi daerah yang telah digulirkan dengan landasan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah Kabupaten/Kota secara proporsional. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pengeluaran daerah. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi: a. Pajak daerah b. Reribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah. 2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan baik salah satunya dengan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
TINJAUAN PUSTAKA Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan pemerintah daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan : “Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.” Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan upaya efektivitas dan efesiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD). Menurut Abdul Halim, 2007: “Efektivitas pajak daerah menujukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan. Dan efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak. Menurut Halim,2002: “Analisis Efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Dan Efisiensi retribusi mengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan retribusi itu sendiri.” Dan menurut Abdul Halim, 2004: “Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.”
Metode penelitian Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang beralamat di JL.Siliwangi BLK No.31 Kota Tasikmalaya dan yang menjadi objek penelitiannya adalah efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya. Teknik Analisis Data 1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pajak daerah maka menggunakan rumus: Efektivitas pajak daerah : % Efisiensi pajak daerah: % Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungutan tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2002). Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas adalah sebagai berikut: Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Presentase
Kriteria
Diatas 100 %
Sangat Efektif
90 – 100 %
Efektif
80 – 90 %
Cukup efektif
60 – 80 %
Kurang Efektif
Kurang dari 60 %
Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
2. Menghitung tabel analisa tingkat efektivitas dan efisiensi retribusi daerah. Maka rumus yang digunakan sebagai berikut:
Efektivitas retribusi daerah: %
Efesiensi retribusi daerah: % Begitu pula dengan kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi reribusi daerah adalah pengelolaan retribusi daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungutan tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2002). 3.
Menghitung tabel analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka rumus yang digunakan sebagai berikut: ∑
X100%
∑
Adapun kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut: Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Presentasi
Kriteria
0,00% - 10%
Sangat kurang
10,00% - 20%
Kurang
20,00% - 30%
Sedang
30,00%-40%
Cukup baik
40,00%-50%
Baik
Diatas 50%
Sangat baik
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327
PEMBAHASAN Efektivitas pajak daerah adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak daerah. Tabel 3 Efektivitas Pajak Daerah di Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 Tahun
(1)
Target Pajak
Realisasi Pajak
Efektivitas
Daerah (RP)
Daerah (RP)
(%)
(2)
(3)
(4)
Kriteria
4=3:2x100% 2008
6.973.364.000
8.572.895.585
122,94
Sangat Efektif
2009
9.160.862.000
9.583.828.253
104,62
Sangat Efektif
2010
13.017.340.000
12.972.424.095
99,65
Efektif
2011
22.779.992.000
24.985.154.772
109,68
Sangat Efektif
2012
34.912.580.000
44.417.025.271
127,22
Sangat Efektif
∑
564,11
Rata-rata
112,82
Sangat Efektif
(Sumber: Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya, diolah) Sedangkan efisiensi pajak daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan yang dikeluarkan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2002 dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan yang ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak daerah. Dan untuk perhitungan jumlah biaya pemungutan dihitung berdasarkan masing-masing jenis pajak daerah, bila jumlah realisasi dari masingmasing jenis pajak daerah kurang dari 100% maka biaya pemungutan yang sebesar 5% tidak bisa dipungut karena hal ini semacam reward, jadi bila realisasinya kurang dari target maka tidak ada upah pungut. Jumlah biaya pemungutan dari masing-masing pajak daerah pada tahun tertentu kemudian di akumulasikan untuk mengetahui tingkat efisiensi pajak daerah antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 4 Efisiensi Pajak Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 Tahun
Realisasi Pajak
Jumlah Biaya
Daerah (RP)
Pemungutan (RP)
(2)
(3)
(1)
Rasio %
Kriteria
(4) 4=3:2x100
2008
8.572.895.585
428.644.779,3
5
Efisien
2009
9.583.828.253
228.710.809,2
2,38
Efisien
2010
12.972.424.095
308.168.324,9
2,38
Efisien
2011
24.985.052.772
1.245.788.989
5
Efisien
2012
44.417.025.271
2.220.851.264
5
Efisien
∑
19,8
Rata-Rata
3,96
Efisien
(Sumber: Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya, diolah) Perhitungan efektivitas dan efisiensi retribusi daerah sama halnya dengan perhitungan efektivitas dan efisiensi pajak daerah Tabel 5 Efektivitas Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 Tahun
(1)
Target Retribusi
Realisasi Retibusi
Daerah (RP)
Daerah (RP)
(2)
(3)
Efektivitas (%)
Kriteria
(4) 4=3:2x100%
2008
45.391.466.000
47.345.521.081
104,30
Sangat Efektif
2009
9.649.300.000
9.795.560.453
101,51
Sangat Efektif
2010
9.776.426.000
9.756.917.941
99,80
Efektif
2011
7.689.016.000
7.833.187.097
101,87
Sangat Efektif
2012
13.356.146.100
14.212.668.374
106,41
Sangat Efektif
∑
513,89
Rata-rata
102,78
(Sumber: Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya, diolah)
Sangat Efektif
Tabel 6 Efisiensi Retribusi Daerah di Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 Realisasi Retribusi
Jumlah Biaya
Rasio
Tahun
Daerah (RP)
Pemungutan (RP)
(%)
(1)
(2)
(3)
(4)
Kriteria
4=3:2x100 2008
47.345.521.081
2009
9.795.560.453
2010
2.277.159.496
4,81
Efisien
221.307.646,4
2,26
Efisien
9.756.917.941
236.001.558,8
2,42
Efisien
2011
7.833.187.097
219.602.033,9
2,81
Efisien
2012
14.212.668.374
454.077.331
3,19
Efisien
∑
15,49
Rata-rata
3,83
Efisien
(Sumber: Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya, diolah) Tabel 7 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tahun
(1)
Realisasi Pajak Derah
Realisasi Pendapatan
Rasio
(RP)
Asli Daerah (RP)
(%)
(2)
(3)
(4)
Kriteria
4=2:3x100% 2008
8.572.895.585
63.849.140.718
13,43
Kurang
2009
9.583.828.253
78.470.802.125
12,21
Kurang
2010
12.972.424.095
103.256.955.070
12,56
Kurang
2011
24.985.154.772
110.369.865.905,03
22,64
Sedang
2012
44.417.025.271
153.009.410.135
29,03
Sedang
∑
89,87
Rata-rata
17,97
(Sumber: Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya, diolah
Kurang
Tabel 8 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 Tahun
Realisasi
Realisasi Pendapatan
Rasio
Retribusi Daerah
Asli Daerah (RP)
(%)
(3)
(4)
Kriteria
(RP) (1)
(2)
4=2:3x100% 2008
47.345.521.081
63.849.140.718
74,15
Sangat Baik
2009
9.749.560.453
78.470.802.125
12,42
Kurang
2010
9.756.917.941
95.412.668.000
10,23
Kurang
2011
7.833.187.097
110.369.865.905,03
7,10
Sangat Kurang
2012
14.212.668.374
153.009.410.135
9,29
Sangat Kurang
∑
113,19
Rata-rata
22,64
Sedang
(Sumber: Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya, diolah) Berdasarkan uraian di atas selama kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata tingkat efektivitas pajak daerah sebesar 112,82%. Hasil perhitungan ini diperoleh dengan cara membagi jumlah rasio efektivitas pajak daerah tahun 2008 sampai dengan 2012 dengan 5 tahun. Dengan demikian berdasarkan tabel 4.1 efektivitas pajak daerah tergolong sangat efektif, dimana tingkat efektivitas tertinggi pajak daerah pada tahun 2012 sebersar 127,22% dan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 99,65%. Jumlah target pajak daerah setiap tahunnya terus meningkat begitu pula dengan jumlah realisasi pajak daerah yang mampu merealisasikannya dengan melebihi target yang telah ditetapkan, selain itu hal ini dikarenakan adanya penambahan pajak yang baru yaitu pajak air tanah dan BPHTB sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sedangkan secara rata-rata rasio efisiensi pajak daerah adalah sebesar 3,96% maka pajak daerah dikategorikan efisien, hal ini dikarenakan rasio efisiensinya kurang dari atau tidak lebih
dari 5%. Jika dilihat dalam tabel 4.7 rasio efisiensi pajak daerah pertahunnya mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kurang dari atau tidak lebih dari 5% sehingga dikategorikan efisien karena jumlah biaya pemungutannya lebih kecil dari realisasi pajak daerah dimana biaya pemungutan sesuai dengan Kepmendagri No.35 Tahun 2002 tentang upah pungut tidak lebih dari 5% jadi semakin kecil rasionya maka semakin efisien. Semakin kecilnya jumlah biaya pemungutan dikarenakan adanya pajak daerah yang realisasinya kurang dari target sehingga upah pungutnya tidak keluar karena upah pungut semacam reward. Tidak tercapainya target karena adanya beberapa faktor baik internal maupun eksternal seperti belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, lemahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak dan retribusi dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Sedangkan jumlah realisasi pajak daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya ini dikarenakan realisasi pajak daerah yang mencapai target dan juga adanya penambahan pajak baru sehingga menambah penerimaan pajak daerah. Berdasarkan uraian di atas menganai efektivitas retribusi daerah selama kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2012 pada tabel 4.5 rata-rata tingkat efektivitas sebesar 102,78% yang termasuk kategori sangat efektif. Dilihat pada tabel 4.5 tingkat efektivitas retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 106, 41% dan tingkat efektivitas terendah ada pada tahun 2010 sebesar 99,80% secara umum rasio efektivitasnya naik turun setiap tahunnya. Jika dilihat dari jumlah target retribusi daerah terjadi penurunan dimana pada tahun 2008 jumlah targetnya lebi besar dibandingkan tahun 2009 walupun terjadi kenaikan dan penurunan jumlah target retribusi daerah namun dapat direalisasikan melebihi target yang sudah ditetapkan selain itu hal ini terjadi karena ada jenis retribusi daerah yang tidak mampu merealisasikan jumlah penerimaan retribusi daerah sesuai denagn target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pembahasan tersebut rasio efisiensi retribusi daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 masuk dalam kategori efisien seperti yang terdapat pada tabel 4.15 rasio efisiensi retribusi daerah pertahun kurang atau tidak lebih dari 5% sehingga rata-rata rasio retribusi daerah sebesar 3,83%. Semakin kecil jumlah biaya pemungutan dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah maka semakin efisien. Rendahnya biaya pemungutan ini dikarenakan adanya retribusi daerah yang realisasinya
kurang dari target, ketika realisasi retribusi daerah mencapai target maka akan ada upah pungut seperti yang tertuang dalam Kepmendagri No.35 Tahun 2002 mengenai upah pungut yang tidak lebih dari 5% dari realisasinya yang disebut biaya pemungutan namun jika realisasinya tidak mencapai target maka upah pungut ini tidak akan ada karena upah pungut ini semacam reward. Jadi ketika upah pungut tidak ada maka jumlah biaya pemungutan akan semakin kecil sehingga akan semakin efisien. Jumlah biaya pemungutannya pun lebih kecil dibandingkan dengan jumlah realisasi retribusi daerah yang walaupun setiap tahunnya cenderung turun namun masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah biaya pemungutannya sehingga semakin kecil biaya pemungutan maka akan semakin efisien. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya sebesar 17,97% yang dikategorikan kurang berkontribusi, namun dilihat dari rasio kontribusi pajak daerah setiap tahunnya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 cenderung menalami kenaikan walaupun pada tahun 2009 rasio kontribusinya turun menjadi 12,21% dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2008 sebesar 13,43% namun tahun berikutnya mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 rasio kontribusinya terus mengalami kenaikan. Dilihat dari jumlah realisasi pajak daerahnya pun realisasinya terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini karena pajak daerah mampu memenuhi target penerimaan pajak daerah dan adanya penambahan jenis pajak daerah yang baru, hal ini di ikuti pula oleh jumlah realisasi pendapatan asli daerah yang juga mengalami kenaikan setiap tahunnya mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 karena pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya rasio kontribusi cenderung turun setiap tahunnya namun pada tahun 2012 rasio kontribusinya naik. Seperti pada tahun 2008 kontribusinya sebesar 74,15% pada tahun ini rasio kontribusinya sangat besar dan paling tinggi diantara tahun-tahun berikutnya, jika dilihat pada rekapitulasi penerimaan retribusi daerah Kota Tasikmalaya (Lampiran 4) pada tahun tersebut target retribusi daerah sangat besar dan realisasi penerimaan retribusi daerah mampu melebihi targetnya. Namun hal ini tidak diikuti dengan tahun-tahun berikutnya
yang target maupun realisasinya cenderung turun seperti pada tahun 2009 rasio kontribusinya turun menjadi sebesar 12,42% lalu tahun 2010 turun lagi menjadi sebesar 10,23% kemudian tahun 2011 turun menjadi sebesar 7,10% tapi pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi sebesar 9,29%. Jika dilihat dari jumlah realisasi retribusi daerah Kota Tasikmalaya pun cenderung turun dimana pada tahun 2008 realisasi retribusinya paling tinggi kemudian tiga tahun berturut-turut realisasi penerimaan retribusi daerah terus mengalami penurunan, baru pada tahun 2012 mengalami kenaikan penerimaan retribusi daerah. Berbeda dengan retribusi daerah, jumlah realisasi pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 justru mengalami kenaikan setiap tahunnya, karena pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Jika dibandingkan antara kontribusi retribusi daerah dengan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya, kontribusi pajak daerah lebih baik dibandingan dengan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya karena rasio kontribusi pajak daerah walaupun dikategorikan kurang berkontribusi tapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya bila dibandingkan dengan rasio kontribusi retribusi daerah yang cenderung turun setiap tahunya walaupun dikategorikan berkontribusi sedang terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya.
SIMPULAN DAN SARAN 1. Tingkat efektivitas pajak daerah Kota Tasikmalaya dikategorikan sangat efektif. Sedangkan tingkat efisiensi pajak daerah secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. 2. Tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Tasikmalaya ini dikategorikan sangat efektif. Sedangkan tingkat efisiensi retribusi daerah dikategorikan efisien. 3. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya namun rasio kontribusinya cenderung naik. Sedangkan kontribusi
yang diberikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berkontribusi sedang tapi rasio kontribusinya cenderung turun. Dan kontribusi pajak daerah lebih baik dibandingkan rasio kontribusi retribusi daerah.
DAFTAR PUSTAKA Achmad Lutfi. 2006. Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD”. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Adrian Sutedi. 2008. Hukum Pajak dan Reribusi Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia Agus Endro Suwarno Dan Suhartiningsih. 2008. Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume 7, Nomor 2. Hlm. 162-173. Arvian Triantoro. 2010. Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung. Fokus Ekonomi Vol. 5 No. 1 Juni 2010 : 1 – 24. Bob Musatafa dan Abdul Halim. 2009. Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 7,Nomor 4 .Nopember 2009. Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media Enggar, Sri Rahayu dan I. Wahyudi. 2011. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jambi). Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. Hal. 69-82. Gima Sugiama. 2008. Metode Riset Bisnis dan Manajemen. Bandung: Guardaya Intimarta
pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah (studi kasus di kabupaten/kota dan pemerintah propinsi di jawa timur). Perspektif Volume XVI.
Himawan Estu Bagijo. 2011.
I Made Budi Kusuma Arsana. 2013. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Reklame Serta Prospeknya Di Kabupaten Badung. e-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, No. 4, April 2013. Mardiasmo. 2006. Perpajakan Edisi Revisi 2006. Yogyakarta; CV. Andi Offset. Marihot P Siahaan. 2005. Persada
Pajak Daerah dan Retribusi Derah. Jakarta: Raja Grafindo
.2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mohammad Riduansyah. 2003. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2. Muhamad Fauzan, Moh.Didik Ardiyanto. 2012. Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-11 Muhamad Fauzan, Moh.Didik Ardiyanto. Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011. Diponegoro journal of accounting volume 1, nomor 2, tahun 2012, halaman 1-11 R. Agoes Kamaroellah. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. 2011. Jurnal Ekonomika. Hlm 7- 11. Hlm. 49-57. Retno Kadarukmi. Tinjauan Yuridis Atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Administrasi Bisnis (2010), Vol.6, No.2: hal. 169–178,
Supardi. 2008. Kontribusi Pendapatan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bantul (Periode 1996/1997 – 2005. Akmenika Upy, Volume 2, 2008. Kristina S. Analisis Kinerja Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Sragen. Spirit Publik Volume 1 No.2 Oktober 2005 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya Dinas Pendapatan 2008. Profil Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya: Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Di Bidang Perdagangan. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Gangguan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Taun 2004 Tentang Izin Usaha Pertambangan. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Industri. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa Dibidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2010 Tentang BPHTB Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah
