Evaluasi Kinerja Pemerintah Dalam Pembangunan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Oleh : Stevan F. Rempowatu ABSTRAK Pembangunan merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Pelaksanaan pembangunan ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam setiap pembangunan di daerah sampai pedesaan sering kali anggaran menjadi masalah besar atau alasan yang mendasar sehingga kegiatan tersebut sering tersendat bahkanpun hanya sebatas rencana bagi setiap desa, namun ada juga pembangunan yang bersifat menyusahkan masyarakat yaitu pembangunan yang menggunakan anggaran swadaya masyarakat. Berdasarkan masalah tersebut pemerintah desa mencari jalan keluar untuk pembangunan desa demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat penting dalam kelangsungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah mampu melihat peluang yang ada dan memanfaatkan peluang tersebut, salah satu contoh yaitu program dari pemerintah pusat PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang dimanfaatkan untuk anggaran pembangunan jalan desa sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.
PENDAHULUAN Pembangunan merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Pelaksanaan pembangunan ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan pembangunan itu
diberikan relatif terjangkau dan mutu pembangunan yang baik. Jadi, dalam pelayanan itu sendiri harus transparansi, partisipasi, dan akuntabilitasi. Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga masyarakat (warga negara) berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dan Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya pelayanan baik di di sektor barang, jasa, dan lainnya bagi masyarakat termasuk masyarakat pedalaman, pedesaan yang sulit di jangkaupun. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan yang merata, adil, dan terjangkau. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini yakni sebagai penanggung jawab di bidang pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrasruktur masyarakat sebagai salah satu unsur kesejahtraan umum yang merupakan tujuan nasional yang harus diwujud nyatakan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan
pembangunan
mengikutsertakan
pegawai
atau
aparatur
pemerintah bersama rakyat memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan disegala bidang. Peranan pegawai atau aparatur negara sangat dituntut dalam menjalankan tugas dibidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi dan menuju kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan baik materil maupun spiritual. Dalam
pelaksanannya
sendiri,
pemerintah
sebagai
pelaksana
dari
pembangunan harus mempunyai manajemen dalam usaha pengembangan dan pemanfaatan dari pembangunan itu sendiri. Koordinasi antar pejabat pemerintah merupakan salah satu faktor yang berperan penting agar terciptanya suatu prinsip pembangunan yang utuh dan terkendali. Artinya melaksanakan tugasnya masing-
masing yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin, dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun manfaat penelitian ini yaitu
a. Menjadi referensi bagi para pembaca, baik di kalangan kampus maupun di kalangan umum. b. Dan juga menjadi acuan/pedoman bila mana ada peneliti berikut. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan guna penyusunan dan penyempurnaan pembangunan disektor pelayanan infrastruktur jalan PEMBAHASAN A. Kinerja Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Sejalan dengan kebutuhan masyarakat, maka sebagai pelayan publik yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, pemerintah harus senantiasa mengacu pada kepuasan masyarakat yang merupakan hal penting dalam pemberian pelayanan. Dalam usaha pembangunan infrastruktur, pemerintah desa selalu berupaya semaksimal mungkin guna tercapainya tujuan pelayanan tersebut, namun tidak selamanya berjalan sesuai seperti apa yang kita harapkan terkadang dalam pelaksanaannya aparat pemerintah mengalami kendala yaitu anggaran. Untuk melihat Kinerja pemerintah desa Tewasen dalam pembangunan infrastruktur bisa di lihat dari pernataan ang di lontarkan oleh informan yaitu bapak Tommy yang adalah kepala desa (kumtua), beliau mengatakan ya dalam usaha pembuatan infrastruktur jalan kami selaku pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin guna kepentingan rakyat, akan tetapi kendala-kendala yang kami lalui berupa anggaran yang cukup besar, tapi kami tidak tinggal diam, kami manfaatkan dengan adanya proyek dari pemerintah Indonesia yaitu PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM), kemudian dari fasilitator kecamatan datang melakukan pengukuran pemetaan gambar jalan dan anggaran dan kami dari tim desa mengikuti kompetisi verifikasi skala prioritas lalu diterima oleh PNPM dan mendapatkan dana sebesar Rp 338.900.200 untuk pengaspalan jalan dengan ukuran
983,7 m X 3 m sesuai dengan anngaran yang dibutuhkan dalam pengadaan pembangunan jalan itu. B. Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Hasil akhir atau evaluasi kinerja pemerintah desa akan di ukur melalui tiga poin penting dalam indikator pelayanan publik yang dikemukakan oleh Parasuraman Berry Zeithaml Harbani (pasolong 2007:135), yaitu Reliability (pemberian pelayanan yang tepat dan benar), Tangibles (Bukti langsung), Assurance (Jaminan). Dengan demikian, evaluasi atau penilaian akhir dari kinerja pemerintah desa dibidang pembangunan tersebut akan diuraikan berdasarksn tiga poin indikator pelayanan publik diatas. 1. Tangibles (Bukti langsung) Kualitas dan kuantitas pelayanan dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan yang dimaksud dengan tangibles atau bukti langsung dalam hal ini adalah pelayanan berupa fasilitas dilapangan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu bapak Sony selaku kepala jaga VIII yang mengatakan bahwa awalnya sarana infrastruktur berupa jalan akses menuju sumber air bersih belum ada karena hanya dapat dilalui oleh kendaraan tradisional atau roda sapi, padahal semua masyarakat sangat membutuhkan air, karena air sangat penting dan merupakan kebutuhan sehari hari yang tak terpisahkan dari hidup kita, tapi untunglah sekarang kami suda rasakan mudahnya mengambil air karena usaha pemerintah desa yang mampu membangun jalan akses menuju sumber air bersih dengan mengaspal jalan tersebut sehingga kami bisa menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat untuk mengambil air bersih. Dari keterangan di atas, maka menunjukan bahwa masyarakat merasa puas dengan bukti nyata yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengupayakan keinginan atau kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui ketersediaan jalan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh salah seoramg warga bapak Vecki memang pada awalnya kami sudah merasa tidak betah tinggal didesa ini karena sumber airnya
lumayan jauh tapi juga jalan untuk menuju ke tempat air hanya bisa dilalui oleh roda sapi (kendaraan tradisional) tidak mungkin kami mengambil air dengan menggendongya karena tidak akan mampu, tapi sekarang untunglah semuanya jadi enteng karena jalan sudah jadi bagus dan bisa dilalui oleh kendaraan motor. Berdasarkan
pernyataan
yang
disampaikan
oleh
informan
tersebut
menunjukan bukti langsung bahwa kinerja atau usaha yang dilakukan pemerintah cukup bagus, dan memuaskan walaupun dalam upaya pemerintah memberikan pelayanan. Dengan demikian jelaslah dalam indikator tangibles ini bahwa kinerja pemerintah desa telah membuktikan langsung pelayanan yang nyata dan membuat rakyat merasa puas dan karena rasa puas masyarakat merupakan salah satu tujuan dalam pelayanan. 2. Reliability (Kehandalan pemberian pelayanan yang tepat dan benar) Pelayanan pada hakikatnya
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan tujuan memberikan yang terbaik untuk masyarakat karena itu merupakan proses untuk menuju tujuan tersebut dalam proses pelayanan secara rutin. Untuk itu perubahan akan fasilitas pelayanan perlu dilakukan jika rasa puas masyarakat akan suatu pelayanan yang baik belum terwujud. Pelayanan fasilitas infrastruktur memulai proses perubahan terhadap ,masyarakat. Seperti yang dikatakan ibu deyti yang menjabat sekertaris desa, beliau mengatakan untuk membuat perubahan pelayanan fasilitas kami mengadakan musrembangdes dan tukar pikiran dengan masyarakat untuk di prioritaskan pelayanan fasilitas yang tepat, penting dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk tahun 2011 dan sesuai hasil keputusan dan kesepakatan dari musrembangdes yang kami adakan yaitu perubahan jalan menuju ke sumber air bersih untuk memudahkan kendaraan apapun yang masuk, karena sejak tahun 2010 BUMD (Badan Usaha Milik Desa) yaitu mesin pengalir sumber air sudah tidak beroprasi karena diputuskan aliran lisrik oleh PLN.
Salah satu informan yaitu ibu Lia mengatakan, kami masyarakat yang hadir dalam mengikuti rapat desa kami langsung mengusulkan untuk pembuatan jalan, tapi ada sebagian masyarakat berkisaran
sepuluh orang yang hadir dalam rapat
memberikan usulan untuk memperbaiki kembali mesin yang ada, tapi petugas penanganan BUMD mengatakan bahwa mesin itu sudah rusak parah, dan yang lebih parahnya lagi ketika air sudah berjalan petugas BUMD menagi yuran air pada masyarakat sebagian besar mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan air,air tidak sampai ke rumah kami. Karena alasan yang kuat maka sebagian besar masyarakat memilih untuk memperbaiki jalan yang ada, karena jika kami memeprbaiki mesin air, pengoprasiannya tidak lama akan rusak mengingat umur mesin yang sudah tua. Jadi keputusan rapat sebagian besar memilih untuk pambangunan jalan akses tersebut mengingat juga pengambilan hasil panen lebih cepat jika menngunakan kendaraan. Berdasarkan sumber informan diatas menunjukan bahwa usaha pemberian pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sangat tepat karena sesuai dengan keinginan dan kebutuhan juga berdasarkan hasil kesepakatan dan keputusan suara dari masyarakat. 3. Assurance (Jaminan) Assurance atau jaminan merupakan bagian terpenting dalam pemberian pelayanan bagi masyarakat, jaminan mutu kualitas pelayanan infrastruktur yang tahan lama. Berdasarkan pengamatan dilapangan jaminan kualitas pelayanan ifrastruktur di topang oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu informan yaitu bapak Jhon yang merupakan anggota BPD (Badan Permusyarawatan Desa) mengatakan pembangunan jalan ini melalui dengan beberapa tahapan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga aspalnya bisa tahan lama dan tidak muda rusak walaupun di lalui oleh rada sapi yang bolanya besi. Jaminan mutu kualitas juga dijaga oleh masyarakat sesuai dengan informan bapak jantje mengatakan agar jalan aspal ini tahan lama kami menjaganya sebaik
mungkin, Usaha yang kami lakukan membuat saluran air di tepi-tepi jalan (got) agar ketika hujan air tidak mengalir di jalan , karena air dapat marusak aspal yang ada. Dengan demikian pada dimensi ini pelayanan infrastuktur jalan ini tahan lama karena pemerintah dan masyarakat sama-sama menjaga kualitas jalan ini sehingga di jamin penggunaan jalan ini akan berlangsung jangka panjang atau cukup lama untuk digunakan oleh masyarakat dalam kebutuhan air maupun hasil petani. C.
Faktor Pendukung Kinerja Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sangat
dibutuhkan aparatur-aparatur pemerintah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal, untuk itulah kemudian dapat dikatakan keberhasilan suatu pelayanan salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas aparat yang ditunjuk sebagai pelayanan publik. Kemampuan dalam hal ini yaitu baik dari segi kemampuan keilmuan atau wawasan maupun dari segi kemampuan yang dimiliki, aparat yang mempunyai kreativitas dalam pelaksanaan tugas senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta memperhatikan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan tanggung jawab sebagai prinsip utama. Berdasarkan observasi, menurut peneliti kemampuan aparatur pemerintah desa Tewasen merupakan salah faktor yang mendukung karena mampu melihat peluang yang ada dan memanfaatkannya seperti dengan adanya (PNPM). Untuk itu, apabila aparat yang kurang memiliki sumber daya manusia, aparat yang dimaksud maka kemungkinan hasil yang diperoleh tidak akan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa : 1.
Pemerintah desa dalam melaksanakan fungsinya kepemimpinannya di desa Tewasen sudah maksimal karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
2.
Sesuai dengan hasil penelitian masyarakat merasa puas akan terpenuhinya kebutuhan mereka.
3.
Dalam penelitian dapat di simpulkan bahwa kinerja aparatur pemerintah desa sangat bagus karena mampu memanfaatkan program pemerintah pusat yaitu PNPM mandiri untuk pembangunan desa untuk memenuhi kebutuhan masyrakat
Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 1.
Diharapkan pemerintah selalu bekerja maksimal dalam fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2.
Kiranya masyarakat tidak merasa malu atau takut memberikan aspirasinya, pendapatnya, sarannya kepada pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhanya demi kelangsungan hidup.
3.
Pemerintah sekiranya selalu dan mampu memanfaatkan setiap peluang untuk kepentingan masyarakatnya dan terus meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah desa yang berkualitas.
DAFTAR PUSTAKA Budiman Rusli. 2004, Pelayanan Publik di Era Reformasi. Jakarta Lukman. 2000.’’Manajemen Kualitas Pelayanan’’. Jakarta : STIALAN Press Moenir. 2002 “Manajemen Sumber Daya Manusia” Prof. Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan keduabelas 2008. Refika Aditama. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung, 2001 Sadili Samsudin. 2005” Manajemen Sumber Daya Manusia” Sinambelu Lijian poltak, 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Bumi Aksar. Jakarta Syafiie Kencana Inu, 2004.Birokrasi Pemerintahan Indonesia.Bandung, Mandar Maju. Wasistiono Sadu dan Tahir Irawan, 2006.Prospek Pengembangan Desa
Widjaja, 2003. Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh).Jakarta, Raja Grafindo Persada Sumber Lain : Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pelayanan publik Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Pp 72 pemerintah desa Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Unsur-Unsur Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa
