PROMOSI JABATAN MELALUI SELEKSI TERBUKA PADA JABATAN ADMINISTRATOR; TATA CARA PELAKSANAAN DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. KOLAKA Oleh : S u p a n d i, SE (Kabid Pengembangan BKD Kab. Kolaka)
A. Pendahuluan Manajemen sumber daya Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga negara. Paradigma ini mengharuskan perubahan pengelolaan sumber daya tersebut dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis, agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan selaras dengan dinamika perubahan misi aparatur sipil negara. Perubahan tersebut memerlukan manajemen pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang selalu berorientasi pada kemajuan dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selaras dengan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membawa angin segar bagi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia, karena telah meletakkan perubahan mendasar dalam sistem manajemen kepegawaian kita yang selama ini kebijakan dan manajemen kepegawaian mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan karier, penghargaan, sampai dengan pemberhentian/pensiun belum berbasis pada kompetensi
dan
kinerja.
Unsur
senioritas
dan
subjektifitas
masih
mendominasi, khususnya dalam setiap pengisian jabatan, sehingga nuansa politik
dan
kepentingan
tertentu
begitu
terasa,
bukan
lagi
sekedar
mempengaruhi bahkan menjadi penentu dalam setiap tahapan manajemen kepegawaian
diinstansi
Pemerintah Daerah.
pemerintah
pusat,
lebih-lebih
di
lingkungan
Dampak dari sistem yang keliru ini, melahirkan banyak Pegawai Negeri Sipil yang kurang kompeten ataupun jika mempunyai kompetensi pada umumnya masih jauh dari standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya, kebanyakan Pegawai Negeri Sipil berpola pikir sempit yang berorientasi sebagai penguasa bukan sebagai pelayan masyarakat, budaya kerja belum produktif, tidak efisien dan tidak akuntabel, kewenangan yang tumpang-tindih dan berujung pada pelayanan publik yang tidak berkualitas. Akibatnya keberadaan Pegawai Negeri Sipil dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam promosi dan mutasi jabatan, seharusnya lebih mengedepankan pada pertimbangan kompetensi jabatan dan pelaksanaan sistem merit, Namun hal tersebut kemudian terabaikan dan terdistorsi dengan sistem yang lainnya, sehingga sistem rekrutmen khususnya didaerah banyak diwarnai oleh pertimbanganpertimbangan subyektif yang tidak diatur dalam ketentuan perundangan. Sinyalemen terkait hal ini, pernah disampaikan oleh mantan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar pada suatu kesempatan, bahwa rakyat telah menjadi korban akibat pelayanan publik pemerintah yang tidak responsif, tidak efisien, dan tidak akuntabel. Salah satu akar masalah kesemrawutan ini adalah sistem rekrutmen PNS dan promosi jabatan yang sarat nuansa Kolusi Korupsi dan Nepotisme”. Untuk menghentikan tumbuh suburnya praktek-praktek yang keliru tersebut dalam birokrasi pemerintahan, maka tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan prinsip-prinsip merit secara konsisten dalam kebijakan dan manajemen kepegawaian, khususnya dalam promosi dan mutasi jabatan, rekrutmen dengan menggunakan model dan prinsip seperti ini sangatlah menekankan pada kualifikasi dan kompetensi seseorang untuk menduduki posisi jabatan tertentu. Objektivitas, kompetensi dan keahlian merupakan persyaratan tetap yang harus dipenuhi dalam menentukan seseorang untuk menduduki jabatan dalam organisasi birokrasi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebenarnya membuka ruang yang lebih besar untuk mewujudkan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen kepegawaian kita,
hal ini
dibuktikan dengan keharusan untuk melaksanakan seleksi terbuka bagi setiap instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengisian jabatan pimpinan
tinggi, sebagaimana dijelaskan pada Bab IX Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 “bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan tertentu dimana proses pendaftaran dan tahapan seleksinya diinformasikan atau diumumkan secara terbuka Meskipun sampai saat ini, keharusan untuk melaksanakan seleksi terbuka dalam pengisian jabatan, baru pada jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi, tetapi kemungkinan untuk melaksanakan seleksi terbuka pada jenjang jabatan administrasi kebawah juga tetap terbuka, hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah “bahwa apabila di lingkungan internal instansi tidak terdapat SDM yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, instansi dapat pula menyelenggarakan
promosi
jabatan
secara
terbuka
bagi
Jabatan
Administrator, Pengawas atau jabatan strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing”. Penggunaan mekanisme seleksi terbuka dalam promosi atau pengisian jabatan administrasi memang masih menjadi pilihan dan belum menjadi keharusan, tetapi pada beberapa kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen untuk menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaiannya, telah menerapkan mekanisme seleksi terbuka dalam pengisian jabatan administrasi atau setara dengan eselon III kebawah. Perkembangan birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pada saat ini dengan sendirinya akan terus mendorong terciptanya iklim kompetisi antar sesama aparatur dalam meraih posisi jabatan tertentu, karena itu penggunaan mekanisme seleksi terbuka dalam promosi jabatan, sesungguhnya sudah menjadi tuntutan kebutuhan birokrasi yang harus dipertimbangkan penerapannya.
Dengan pengalaman Pemerintah Kab. Kolaka yang telah sukses melaksanakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada beberapa waktu yang lalu, menjadi modal berharga yang akan memudahkan dalam pelaksanaan seleksi terbuka pada jabatan administrasi, sehingga secara teknis kita sudah memiliki kesiapan, tinggal untuk mewujudkannya masih harus menunggu persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai penentu kebijakan didaerah ini. Untuk itu. dalam rangka mendorong pelaksanaan promosi jabatan melalui seleksi terbuka, kami mencoba menuangkan dalam tulisan ini sebuah gagasan terkait dengan kemungkinan penerapan sistem promosi jabatan melalui seleksi terbuka pada jabatan administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kolaka.
B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Maksud
pelaksanaan
seleksi
terbuka
dalam
pengisian
jabatan
administrator adalah untuk menyediakan pilihan yang lebih luas bagi organisasi dan memberi kesempatan yang sama kepada Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin tersedianya pejabat yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang didudukinya.
C. Jabatan Administrator Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Nomenklatur Jabatan
struktural
eselon
III.a
dan
III.b.
berubah
menjadi
Jabatan
Administrator dan merupakan salah satu jenjang jabatan administrasi. Dalam manajemen kepegawaian, pejabat Administrator atau setara dengan eselon III memainkan peranan yang sangat menentukan dalam menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program-program dan memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategis untuk melaksanakan programprogram tersebut secara efektif dan efisien. Tugas ini menuntutnya memiliki kemampuan kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan dalam menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan kemampuan untuk
mempengaruhi pejabat yang berada pada level dibawahnya
termasuk
stakeholder lainnya untuk melaksanakan program-program tersebut. Adapun jenis-jenis Jabatan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah terdiri dari : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)
Camat Kepala Kantor; Direktur Rumah Sakit; Kepala Bagian Sekretariat Daerah; Kepala Bagian Sekretariat DPRD; Sekretaris Dinas; Sekretaris Badan; Inspektur Pembantu; Kepala Bidang; Sekretaris Camat; Sekretaris Dewan Pengurus Korpri;
Jabatan Administrator dinyatakan kosong dan dapat dilakukan pengisian melalui seleksi terbuka dikarenakan pejabat sebelumnya : a) meninggal dunia; b) uzur atau tidak dapat melaksanakan tugas; c) menyatakan mengundurkan diri; d) dijatuhi hukuman disiplin berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; e) mutasi atau promosi; f) ditetapkan sebagai tersangka; g) menjalankan tugas belajar; h) cuti diluar tanggungan negara; i) diberhentikan; j) pemberhentian sementara; atau k) pensiun.
D. Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Terbuka Persyaratan, tata cara dan mekanisme yang akan dilaksanakan dalam seleksi terbuka pada jabatan administrator adalah sebagai berikut : 1. Persyaratan a) Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka Administrator (setara eselon III.a) adalah sebagai berikut :
Jabatan
(1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka (2) Menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Tingkat I dengan golongan ruang III/d; (3) Pendidikan paling kurang Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan dengan jabatan yang dilamar; (4) Telah mengikuti Diklat kepemimpinan tingkat IV dan diutamakan yang telah mengikuti Diklat Pim III; (5) Sedang dan/atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III.b paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan terhitung mulai tanggal pertama kali dilantik. (6) Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; (7) Tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau pidana; (8) Tidak berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, narkoba dan pidana umum; (9) sehat jasmani dan rohani; (10) memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi. b) Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka Administrator (setara eselon III.b) adalah sebagai berikut :
Jabatan
(1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka (2) menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata dengan golongan ruang III/c; (3) pendidikan paling kurang Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan dengan jabatan yang dilamar; (4) diutamakan yang telah mengikuti Diklat Pim IV; (5) Sedang dan/atau pernah menduduki Jabatan Pengawas atau yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV.a paling singkat 2
(dua) tahun dalam jabatan terhitung mulai tanggal pertama kali dilantik. (6) semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; (7) tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau pidana; (8) tidak berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, narkoba dan pidana umum; (9) sehat jasmani dan rohani; dan (10) memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi. 2. Tahapan pelaksanaan seleksi a. Tahap Persiapan 1) Sebelum pelaksanaan seleksi terbuka, terlebih dahulu ditunjuk dan ditetapkan Tim Seleksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. 2) Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Administrator dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja PNS. 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Tim seleksi dapat dibantu oleh Sekretariat Tim. 4) Sekretariat Tim Seleksi ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. 5) Tim Seleksi dan Sekretariat Tim mulai bertugas terhitung sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan terpilihnya 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang. b. Pengumuman Seleksi (1) Pengumuman Seleksi Jabatan Administrator diumumkan secara online melalui website resmi Tim Seleksi, surat dinas kepada seluruh SKPD dan papan pengumuman pada Sekretariat Tim. (2) Pengumuman paling singkat berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir penerimaan lamaran. (3) Pengumuman Seleksi paling kurang memuat : a) nama jabatan yang lowong; b) persyaratan administrasi;
c) batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi; d) tahapan, jadwal dan sistem seleksi; e) alamat atau nomor telepon sekretariat Tim seleksi yang dapat dihubungi. c. Pendaftaran a) Pendaftaran Seleksi Jabatan Administrator dilakukan dengan cara menyerahkan berkas pendaftaran kepada Sekretariat Tim Seleksi. b) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dimulai pada hari kedua pengumuman dan berakhir 1 (satu) hari kerja setelah tanggal akhir pengumuman. c) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal pelamar maka Tim Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan perubahan jadwal seleksi. d) Apabila pada saat seleksi jumlah peserta yang mendaftar atau yang memenuhi persyaratan administrasi setelah dilakukan perpanjangan pengumuman kurang dari 3 (tiga) orang maka: pejabat yang berwenang dapat menunjuk calon untuk diajukan sebagai peserta seleksi untuk mengisi jabatan tersebut. e) Calon sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat mengirimkan berkas lamaran langsung ditujukan kepada Tim Seleksi, untuk selanjutnya tetap mengikuti tahapan proses seleksi berikutnya. f) Setiap pelamar wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati pada surat lamaran yang dibuat sendiri dan bermeterai. g) Bupati Kolaka atau pejabat berwenang dapat menugaskan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kab. Kolaka yang memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti seleksi. d. Pelaksanaan Seleksi 1. Seleksi Administrasi a) Seleksi administrasi dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh para pelamar dan selanjutnya menjumlahkan bobot persyaratan untuk diambil 6 (enam) peserta yang menduduki rangking tertinggi dari setiap jabatan yang lowong. b) Pembobotan syarat administrasi meliputi :
a. Pangkat b. Pendidikan formal yang linier dengan jabatan yang dilamar : c. Diklat Kepemimpinan : d. Diklat Teknis/Fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar e. Masa kerja : f. Sertifikat pengadaan barang/jasa c) Dalam hal terdapat peserta dengan nilai yang sama maka dalam menentukan rangking menggunakan Daftar Urut Kepangkatan. d) Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi mengikuti seleksi tahap selanjutnya. e) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka
2. Seleksi Kompetensi a) Seluruh peserta seleksi terbuka yang lulus seleksi administrasi harus mengikuti tahap seleksi kompetensi yang meliputi ; 1) Seleksi Kompetensi Manajerial; dan 2) Seleksi Kompetensi Bidang. b) Penilaian seleksi kompetensi manajerial dapat menggunakan metode assessment center, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi. c) Penilaian seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya. d) Tim Seleksi dapat menunjuk Pihak Ketiga yang independen untuk melaksanakan tes seleksi kompetensi. e) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta berdasarkan hasil penilaian diluar peminatan yang dicantumkan. 3. Hasil Penilaian a) Tim seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai untuk diumumkan. b) Tim seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman dan/atau website Tim Seleksi
c) Tim seleksi menyampaikan hasil penilaian beserta peringkat nilai kepada Pejabat yang berwenang; d) Pejabat yang berwenang menyampaikan hasil penilaian Calon Administrator setara eselon III, sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; e) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) yang diusulkan Pejabat yang berwenang pada masing-masing jabatan untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Pejabat Administrator. f) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Tim Seleksi kecuali untuk jabatan yang serumpun. Setelah Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) orang diantara 3 (tiga) calon yang diusulkan Tim Seleksi dalam satu jabatan, maka selanjutnya diadakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
D. Penutup Seleksi terbuka pengisian jabatan administrator dilingkungan Pemerintah Kab. Kolaka sangat mungkin untuk dilaksanakan, mengingat ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, tentu memiliki kesiapan untuk berkompetisi dalam menduduki suatu jabatan. Proses dan mekanisme seleksi terbuka paling tidak akan menjamin kepastian pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dan akan memberi keuntungan pada peningkatan kinerja organisasi, karena kualitas pejabat yang memiliki kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang didudukinya.
---------------------------
