IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA (PUPKKHP) DALAM RANGKA MENGENTASKAN PENGANGGURAN PEMUDA DI KABUPATEN BATANG
Oleh Radha Irjayani, Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si
Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] ABSTRAKSI Pemuda memiliki peran strategis dalam perubahan yang fundamental dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia melalui program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Maka, perlu peranan negara dalam memberdayakan pemuda pemuda Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sakernas Agustus 2011-2013 Jawa Tengah, TPT di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi dimana TPT pada tahun 2012 sebesar 5,90% dari 5,91% pada tahun 2011 dan 6,98% pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda di Kabupaten Batang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowballing. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) dalam Rangka Mengentaskan Pengangguran Pemuda di Kabupaten Batang masih belum maksimal. Dari ketiga tahapan dalam proses implementasi program ini masih terdapat hambatan-hambatan. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya program ini belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mengurangi pengangguran pemuda sebab belum adanya solusi dalam hal permodalan dan bimbingan secara praktik benar-benar dilapangan serta tidak maksimalnya anggaran yang mempengaruhi ketersediaan waktu serta fasilitas pelatihan yang mana juga diakibatkan dari tidak dijabarkannya program secara langsung oleh Disdikpora
1
sendiri. Disarankan agar ada sistem pinjaman modal, bimbingan saat merintis usaha, dan membuat sitem sewa alat. Kata Kunci : : Implementasi Program, Pemuda, kewirausahaan, kecakapan hidup, Disdikpora
2
PENDAHULUAN
keunggulan
A.Latar Belakang
perubahan atas berbagai kerumitan
Pemuda adalah inisiator dan
untuk
melakukan
dan masalah yang dihadapi, akan
pelaku perjuangan bangsa mencapai
tetapi
kemerdekaan.
adalah
generasi muda yang hidup dalam
pewaris nilai luhur budaya dan
nuansa nyaman, aman dan tentram
penerus cita‐cita perjuangan bangsa.
seperti kondisi sekarang, cenderung
Pemuda memiliki peran strategis
apatis, tidak banyak berbuat dan
dalam perubahan yang fundamental
hanya
dalam pembentukan karakter bangsa.
situasi yang ada tanpa usaha dan
Pemuda juga sangat dominan dan
kerja keras melakukan perubahan
memegang peranan sentral dalam
yang lebih baik dan produktif atau
konteks
bahkan cenderung tidak kreatif sama
Pemuda
perjuangan
pembangunan di
dan
bagi
berusaha
sekali.
kancah sejarah
para
Ini
pemuda
atau
mempertahankan
merupakan
suatu
baik
tantangan kedepan dengan semangat
fisik
patriot sanggup menembus memiliki
perjuangan
semangat perubahan bagi bangsanya.
melalui organisasi sosial dan politik
Pada tahun 2004 jumlah
serta perjuangan melalui kegiatan-
pengangguran di Indonesia mencapai
kegiatan intelektual. Masa revolusi
10.251.351 jiwa, pada bulan Februari
fisik
dan
2005 mencapai 10.854. 254 jiwa
kemerdekaan
sedangkan di bulan Novembernya
adalah ladang bagi tumbuh suburnya
mencapai 11.899.266 jiwa. Jumlah
heroisme pemuda atau generasi muda
pengangguran di bulan Februari 2006
yang
mencapai 11.104.693 jiwa sedangkan
kebangsaan
Indonesia,
perjuangan maupun
dalam
bentuk
diplomasi,
dalam
merebut
mempertahankan
melahirkan
semangat
di
patriotisme dan nasionalisme.
yang
Agustus
mencapai
Pemuda atau generasi muda
10.932.000 jiwa. Bulan Februari
hidup
2007 mencapai 10.547. 917 jiwa dan
suasana dan
bulan
dalam
pergolakan
perjuangan
memiliki
nuansa
di
kemerdekaan
akan
kreativitas
dan
10.011.142
cenderung tinggi
bulan
Agustusnya jiwa.
mencapai Jumlah
pengangguran bulan Februari 2008
dan
3
mencapai 9.427.590 jiwa dan di
Nomor
bulan
mencapai
Kepemudaan. Dimana didalamnya
9.394.515 jiwa (Satuharapan.com,
menjelaskan bahwa Indonesia akan
Rabu (7/8/13))
melakukan
Agustusnya
.
Adanya
pengangguran
masalah
kaum
40
tahun
2009
suatu
pembangunan
tentang
gerakan kepemudaan.
muda
Pembangunan kepemudaan bertujuan
bahwasanya
untuk terwujudnya pemuda yang
pemuda belum berperan penuh dalam
beriman dan bertakwa kepada Tuhan
pembangunan.
Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
menggambarkan
meliputi
Pengangguran
penduduk yang sedang
mencari
pekerjaan,
sehat,
atau
cerdas,
kreatif,
mandiri,
inovatif,
demokratis,
mempersiapkan suatu usaha, atau
bertanggungjawab, berdaya saing,
merasa tidak mungkin mendapatkan
serta memiliki jiwa kepemimpinan,
pekerjaan,
atau
sudah
punya
kewirausahaan,
pekerjaan
tetapi
belum
mulai
kebangsaan berdasarkan Pancasila
bekerja. Pengangguran disebabkan
dan Undang-Undang Dasar Negara
oleh jumlah pencari kerja lebih besar
Republik Indonesia Tahun 1945
dari jumlah peluang kerja yang
dalam kerangka Negara Kesatuan
tersedia, dan pemuda putus sekolah
Republik
maupun yang lulus namun tidak
yang
melanjutkan pendidikannya sehingga
Undang-Undang Nomor 40 tahun
tidak terserap ke dunia kerja atau
2009.
berusaha
tidak
dilaksanakan
kerja.
pelayanan kepemudaan. Pelayanan
dalam
kepemudaan sebagaimana dimaksud
memiliki
mandiri
karena
keterampilan
Pemberdayaan
pemuda
Indonesia
tercantum
dalam
untuk
melaksanakan
masalah
pengangguran. Pemerintah
Pasal
dalam
pasal
3
kepemudaan
dalam
bentuk
4
berfungsi penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan kemudian
potensi
kepemimpinan,
mengambil suatu tindakan kebijakan
kewirausahaan,
berupa
pemuda
lahirnya
dan
sebagaimana
Pembangunan
kemandirian ekonomi sebagai solusi mengatasi
kepeloporan,
Undang-Undang
4
dalam
serta
kepeloporan
segala
aspek
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
Survei tersebut diambil berdasarkan
dan bernegara. Mengenai hal ini
tingkat
pemerintah
tugas
ditamatkannya.
urusan
pengangguran
mempunyai
menyelenggarakan
pendidikan
yang Jumlah
untuk
tingkat
pemerintahan di bidang kepemudaan
pendidikan SD saat ini mencapai
dalam rangka penajaman, koordinasi
1.421.653
jiwa,
dan
1.822.395
jiwa,
sinkronisasi
pemerintah.
Begitu
pemerintah daerah
program
mencapai
SLTA
umum
dengan
mencapai 1.841.545 jiwa, SLTA
daerah.
Pemerintah
kejuruan saat ini mencapai 847.052
mempunyai
wewenang
jiwa.
menetapkan
dan
kebijakan
pula
SMP
tingkat
pendidikan diploma I,II,III (akademi)
rangka
saat ini jumlah penganggurannya
pelayanan
mencapai 192.762 jiwa serta jumlah
menyelenggarakan di
untuk
melaksanakan
dalam
kepemudaan
Adapun
daerah.
Dimana
pengganguran
pada
dalam pelaksanaannya pemerintah
pendidikan
daerah membentuk perangkat daerah
mencapai
421.717
yang
jumlah
pengangguran
menyelenggarakan
urusan
universitas
saat
jiwa.
kepemudaan sesuai dengan ketentuan
masyarakat
yang
peraturan
mengenyam
pendidikan
perundang-undangan.
tingkat ini
Namun untuk
belum
pernah saat
ini
Sehingga pemerintah dan pemerintah
mencapai 109.865 jiwa. Tercatat dari
daerah
bertanggungjawab
tahun 2009 sampai bulan Februari
penyadaran,
2013 jumlah pengangguran saat ini
melaksanakan
pemberdayaan, dan pengembangan
mengalami
potensi
berdasarkan
(Satuharapan.com, Rabu (7/8/13)).
kewenangan dan tanggungjawabnya
Akan tetapi berdasarkan pernyataan
sesuai
Menteri Perencanaan Pembangunan
pemuda
dengan
karakteristik
dan
potensi daerah masing-masing.
penurunan
Nasional, Kepala Bappenas Armida
Menurut data Badan Pusat
Salsiah
Alisjahbana,
Statistik (BPS) bulan Februari 2013
pengangguran
tingkat pengangguran di Indonesia
Indonesia saat ini masih relatif tinggi
saat ini mencapai 7.170.523 jiwa.
meski
5
secara
kaum
tingkat muda
nasional
di
tingkat
pengangguran
terbukanya
sudah
Penduduk
di
Kabupaten
menurun. Ia menjelaskan, tingkat
Batang sebagian besar berada pada
pengangguran
rentang usia produktif yaitu usia 15
kaum
muda
setidaknya tiga kali lipat dari angka
sampai
rata-rata
berdampak pada
pengangguran
Angka
nasional.
pengangguran
mencapai
19,99
muda
persen
kerja,
dan
40
tahun
angka
besarnya
yang
tentu
jumlah pencari
pengangguran kebutuhan
dan akan
jumlahnya masih sekitar 4,2 juta
ketersediaan fasilitas serta layanan
orang
(Liputan6.com,
selasa
pendidikan maupun pelatihan kerja.
Menghadapi
masalah
Lulusan SLTA adalah pencari kerja
(15/5/12)).
yang pelik ini tentu diperlukan
dengan prosentase
komitmen
dan
tertinggi di Kabupaten Batang yaitu
pemerintah daerah. Terlebih peran
66.98%. Kemudian disusul 15.73%
pemerintah
daerah
adalah
melakukan
action
kuat
pemerintah
perlu
ekstra
dalam
lulusan Diploma / sarjana muda,
bagi
5.92% lulusan SMP dan sisanya
kaum muda di daerahnya masing-
0.73% adalah lulusan SD. (Batang
masing.
Dalam Angka, 2010)
pembangunan
Sarjana,
kerja
yang
melaksanakan
lulusan
pencari
10.64%
Pemerintah daerah Kabupaten
Potensi sumber daya manusia
Batang dalam menjalankan tugas dan
yang sangat dibutuhkan dalam proses
fungsinya
pembangunan
untuk
melakukan
menyongsong
era
pembangunan kepemudaan seperti
globalisasi adalah tingginya jumlah
yang
Undang-
angkatan kerja yang terampil dan
Undang Nomor 40 tahun 2009 telah
berpendidikan. Hal ini dibutuhkan
mencanangkan Program Peningkatan
pendidikan
Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
relevan dengan permintaan dunia
dan
usaha dan dunia industri yang terus
tercantum
Kecakapan
Program
ini
dalam
Hidup tercantum
Pemuda. dalam
meningkat.
juga
pelatihan
Dinas
yang
Pendidikan
Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Batang dilihat dari lingkup tugas dan
Batang Tahun 2012-2017.
fungsinya
6
harus
mampu
mengakomodir
segala
kebutuhan
angkatan
kerja.
Definisi
dari
akan tenaga kerja yang bersifat
pengangguran terbuka yaitu angkatan
terampil dan berpendidikan yang
kerja
sesuai dengan kebutuhan pasar usaha
mempunyai pekerjaan.
dan
dapat
pendefinisian dari angkatan kerja itu
meminimalisir pengangguran pada
sendiri ialah penduduk dengan usia
penduduk
di
15 tahun ke atas. Kabupaten Batang
Kabupaten Batang. Oleh karena itu,
berdasarkan Tabel diatas tercatat
melalui Dinas Pendidikan Pemuda
bahwa
dan Olahraga Kabupaten Batang
Terbuka (TPT) sebesar 5,90% pada
terus berupaya membuat program
tahun 2012 dari 5,91% pada tahun
dan
2011 dan 6,98% pada tahun 2013.
atau
industri
usia
agar
produktif
kegiatan
yang
mampu
yang
Tingkat
mendukung dan berkontribusi besar
Tingkat
dalam
mencapai
pembangunan
sama
sekali
tidak
Kemudian,
Pengangguran
Pengangguran
Terbuka
tujuan
utama
(TPT) mengalami fluktuasi, dimana
pendidikan
untuk
TPT
mengalami
penurunan
dari
mengentaskan pengangguran pada
tahun 2011 ke tahun 2012 (0,01%)
kaum
sejatinya
dan mengalami kenaikan dari tahun
adalah
2012 ke tahun 2013 (1,08%). Hal ini
muda.
pembangunan
Sebab pendidikan
posisi yang strategis dalam upaya
tentu
pengembangan sumber daya manusia
permasalahan,
yang berkualitas sebagai modal dasar
pengangguran pada tingkat terbuka
pembangunan secara menyeluruh.
pada tahun 2012 tidak mengalami
Salah satu program tersebut ialah
penurunan seperti pada tahun 2011.
Program
Peningkatan
Penumbuhan
Upaya
Kewirausahaan
dan
angka
menunjukkan
pengimplementasian dari program
terhadap
penduduk
masuk
yang
yang telah dirancang sebelumnya ke
yang
dalam
banyaknya
pengangguran,
mengapa
dilakukan peninjauan ulang terkait
TPT (Tingkat Pengangguran adalah
suatu
Oleh karena itulah perlu
Kecakapan Hidup Pemuda.
Terbuka)
memunculkan
Rencana
Strategis
Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
100
Tahun 2012-2017. Bagaimanakah
kategori
jalannya proses implementasi yang
7
telah dilakukan dari kebijakan ke
Peningkatan Upaya Penumbuhan
program lalu menuju pada outcome
Kewirausahaan dan Kecakapan
atau hasil dari program. Hal Ini tentu
Hidup Pemuda dalam Rangka
perlu
pada
Mengentaskan
umumnya tugas implementasi adalah
Pengangguran
mengkaitkan
Kabupaten Batang.
dilakukan,
kebijakan
sebab
realisasi publik
tujuan
dengan
Masalah Pemuda
di
hasil
kegiatan pemerintah sehingga sangat
C. Tujuan Penelitian
menentukan keberhasilan dari suatu
1. Tujuan Teoritis
program. Dengan demikian judul
Tujuan umum dari penelitian ini
dari
adalah untuk mengetahui dan
penelitian
ini
“Implementasi
adalah Program
mendeskripsikan
faktor-faktor
Peningkatan Upaya Penumbuhan
yang
Kewirausahaan dan Kecakapan
implementasi
Hidup Pemuda dalam Rangka
mendeskripsikan
Mengentaskan
kendala yang dihadapi pada saat
Pengangguran
Masalah Pemuda
mempengaruhi program,
serta
kendala-
implementasi program tersebut
di
Kabupaten Batang”.
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda
Proses
Implementasi
Olahraga
Kabupaten Batang.
B. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah
dan
2. Tujuan Praktis
Program
Adapun
tujuan
dari
Peningkatan Upaya Penumbuhan
dilaksanakannya penelitian ini
Kewirausahaan dan Kecakapan
yaitu
Hidup Pemuda dalam Rangka
bagaimana proses implementasi
Mengentaskan
program
Pengangguran
Masalah Pemuda
di
Upaya
Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda
2. Faktor penghambat dan Faktor
Pengimplementasian
mendeskripsikan
Peningkatan
Penumbuhan
Kabupaten Batang
pendorong
untuk
di Dinas Pendidikan Pemuda dan
dalam
Olahraga di Kabupaten Batang.
Program
8
D. Kerangka Pemikiran Teoritis
kebijakan
1. Kebijakan Publik
hentuk
(biasanya
dalam
undang-undang,
Dikemukakan oleh Thomas
peraturan pemerintah, keputusan
R. Dye (1978) dalam sebuah
peradilanm, perintah eksekutif,
buku
atau dekrit presiden) (Solichin
(Solichin
A.
Wahab,2008:4)
yang
A.
Wahab,2008:64).
menjelaskan bahwa kebijakan
Implementasi pada sisi yang lain
negara
merupakan
itu
adalah
pilihan
fenomena
yang
tindakan apapun yang dilakukan
kompleks dan mungkin dapat
atau tidak ingin dilakukan oleh
dipahami sebagai suatu proses,
pemerintah.
suatu keluaran (output) maupun
W.I Jenkins (Solichin A. Wahab,2008:4)
sebagai
merumuskan
kebijakan
negara
serangkaian
keputusan
suatu
dampak
(outcome).
sebagai
Misalnya,
Implementasi
yang
dikonseptualisasikan
sebagai
saling berkaitan yang diambil
suatu proses, atau serangkaian
oleh seorang aktor politik atau
keputusan dan tindakan yang
sekelompok
ditujukan
aktor
politik
agar
keputusan-
berkenaan dengan tujuan yang
keputusan yang diterima oleh
telah dipilih beserta cara-cara
lembaga
legislatif
untuk mencapainya dalam suatu
dijalankan
(Budi
situasi di mana keputusan itu
2012:147).
pada prinsipnya masih berada
Tataran
dalam batas-batas 2. Implementasi
Winarno,
praktis,
menurut
Jones dalam Widodo (2008:97) implementasi
Kebijakan
adalah
proses
pelaksanaan keputusan dasar.
Publik Kamus merumuskan
bisa
Webster secara
Proses
pendek
tersebut
terdiri
atas
beberapa tahapan yakni:
bahwa implementasi kebijakan
Pertama,
tahapan
dapat dipandang sebagai suatu
interpretasi. Dimana tahapan ini
proses melaksanakan keputusan
merupakan tahapan penjabaran
9
sebuah kebijakan yang bersifat
Pada teori Jones ini dirinci
abstrak dan sangat umum ke
lebih dalam dengan dibagi
dalam kebijakan atau tindakan
menjadi beberapa tahapan,
yang lebih bersifat manajerial
dimana dari ketiga tahapan
dan operasional.
tersebut saling berkaitan dan
Kedua,tahapan
berpengaruh
pengorganisasian. pertama
tahap
Kegiatan ini
pengimplementasian
adalah
suatu
program.
penentuan pelaksana kebijakan (policy
dalam
Berdasarkan
implementor).Setelah
tersebut
maka
uraian dapat
pelaksana kebijakan ditetapkan;
disimpulkan
maka
adalah suatu proses yang
dilakukan
penentuan
prosedur tetap kebijakan yang
dinamis
berfungsi
berbagai
sebagai
petunjuk
dan
pedoman,
referensi
Implementasi
dimana tahapan
terdapat yaitu
bagi
interpretasi, pengorganisasian
pelaksana dan sebagai pencegah
dan implikasi yang perlu
terjadinya kesalahpahaman saat
dilaksanakan guna mencapai
para
keberhasilan
pelaksana
tersebut
dalam
menghadapi masalah. Langkah
pengimplementasian
berikutnya
program.
adalah
penentuan
besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan. Ketiga,
tahapan
Upaya
Penumbuhan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
tahap ini adalah perwujudan tahapan
Peningkatan
Kewirausahaan
pelaksanaan. Tindakan dalam
masing-masing
3. Program
Program
yang
Upaya
telah dilaksanakan sebelumnya.
Penumbuhan
Kewirausahaan
Dimana dalam perwujudannya
Peningkatan
dan
Kecakapan Hidup Pemuda ini
dicantumkan target capaian.
adalah
suatu
pembangunan
10
program dan
pemberdayaan pemudadalam mengembangkan
Pelaksanaan
potensi
keterampilan
program
dan
ini
bekerjasama
dari Disdikpora
dengan
kemandirian berusaha yang
lembaga
merujuk
Undang-
Belajar Masyarakat (PKBM)
Undang Nomor 40 Tahun
di Blado sebagai wadah atau
2009.
tempat
pada
Pembangunan
Pusat
suatu
Kegiatan
pelatihan
kepemudaan adalah proses
kewirausahaan pemuda dan
memfasilitasi segala hal yang
juga
berkaitan
dengan
LKP Citra Mandiri di Bandar
kepemudaan. Pemberdayaan
sebagai pelaksana pelatihan
pemuda
kecakapan
adalah
kegiatan
membangkitkan potensi dan
merujuk
dengan
hidup
pemuda
berupa ketrampilan menjahit.
peran aktif pemuda. Dimana dengan
bekerjasama
4. Implementasi
pada
Program
Peningkatan
Upaya
Undang-Undang kepemudaan
Penumbuhan
tersebut
Dinas
Pendidikan
Kewirausahaan Pemuda
Pemuda
dan
Olahraga
Proses implementasi dari
membuat
suatu
program
Program PUPKKHP ini akan
tentang
kepemudaan
yang
dilihat dari berbagai segi
dicantumkan pada Rencana
disesuaikan dengan tahapan-
Strategis Dinas Pendidikan
tahapan
Pemuda
pengimplementasian
dan
Kabupaten
Olahraga
Batang
yaitu
dalam
proses suatu
kebijakan yaitu
Program Peningkatan Upaya
1.
Tahap Interpretasi
Penumbuhan Kewirausahaan
Sejatinya pada tahap
Pemuda
ini
dalam
mengentaskan pengangguran
rangka masalah
pemuda
suatu
di
harus
dilakkan penjabaran
kebijakan dari yang
Kabupaten Batang.
umum menjadi khusus yaitu dari UU menjadi
11
perpres keputusan
atau
1. Teori Donald S. Van
Kepala
Meter dan Carl E.Van
daerah atau Kepala
Horn (1957)
Dinas.
Lima
variabel
yang
mempengaruhi
2. Tahap
kinerja
Pengorganisasian
implementasi yaitu (Budi
Tahapan ini sendiri
Winarno,2002:109):
telah
dirumuskan
1. Standar
suatu
struktur
organisasi
sebagai
pelaksana
atau
dan
sasaran
kebijakan Standar
dan
sasaran
kebijakan harus jelas dan
pengimplementasian
terukur. Terdapat ukuran-
serta pedoman dalam
ukuran dasar dan tujuan –
pelaksanaan program.
tujuan
yang
jelas.
3. Tahap Implikasi Tahap akhir dimana melihat
kebijakan
2. Sumber Daya
perwujudan
Sumber daya ini layak
dari berbagai tahapan
untuk diperhatikan karena
yang
memiliki peran penting
kemudian
disesuaikan
dengan
guna
target capaian.
menunjang
keberhasilan implementasi
kebijakan.
Sumber-sumber
5. Model Teori Implementasi
yang
dimaksud yaitu mencakup
Kebijakan Publik Penulis dalam penelitian
sumber
dana
atau
ini melakukan pembatasan
perangsang
dimana penulis akan memilih
lain yang mendorong dan
untuk menyajikan beberapa
memperlancar
teri yang dianggap relevan
implementasi
dengan materi pembahasan
yang efektif.
dari objek yang diteliti.
12
(incentive)
kebijakan
3. Hubungan
antar
menciptakan peran serta
Organisasi
swasta
Variabel ini mencakup
kelompok
tentang komunikasi antar
untuk
berpartisipasi
organisasi dan kegiatan-
dalam
keberhasila
kegiatan pelaksanaan.
implementasi dari suatu
4. Karakteristik Agen atau
dan
kelompokkepentingan
program.
Badan Pelaksana
6. Disposisi Implementor
Pembahasan ini memang
Pada
tidak
pengalaman-pengalaman
bisa
luput
struktur
dari
birokrasi.
tahap
ini
subyektifitas
individu
Dimana struktur birokrasi
memegang peran penting
ini
pula.
berkaitan
dengan
norma-norma dan polapola terjadi
hubungan dalam
secara
Disposisi
yang
implementor
birokrasi
tiga hal penting, yaitu :
beerulang-ulang
a. Respons implementor
yang semuanya itu akan
terhadap
mempengaruhi
yang
implementasi
suatu
Sosial,
Politik
ekonomi, politik
untuk
melaksanakan kebijakan;
Hubungan antara sumber dan
akan
kemauannya
dan Ekonomi
daya
kebijakan,
mempengaruhi
program tertentu. 5. Kondisi
mencakup
b. Kognisi,
lingkungan sosial,
pemahamannya
dan
dari
organisasi
menunjukkan
bahwa
yakni
terhadap kebijakan; c. Intensitas
disposisi
implementor
yakni
ketersediaan sumber daya
preferensi nilai yang
fiskal dan lainnya yang
dimiliki
kemudian
implementor.
dapat
13
oleh
penting dalam proses komunikasi kebijakan,
2. Teori George C.Edwards
yakni
III Mengkaji
implementasi
kebijakan,
konsistensi
Edward
mengajukan yaitu
dan
kejelasan
dua
pertanyaan,
transmisi,
(clarity).
(Budi
:
Winarno,2002:126).
Prakondisi-prakondisi apa
Transmisi.
Para
yang diperlukan sehingga
pejabat kebijakan harus
suatu
implementasi
menyadari bahwa suatu
kebijakan dapat berhasil?
keputusan telah dibuat
dan
dan
hambatan-hambatan
utama
apa
menyebabkan
suatu
perintah
yang
untuk melaksanakannya
suatu
telah
dikeluarkan
implementasi itu gagal?
supaya mereka dapat
Edward
mengimplementasikann
berusaha
menjawab
dua
pertanyaan
buah
ya.
tersebut
Konsistensi.
dengan empat faktor atau
lain
variabel
yang
yang
bersifat
krusial
dalam
implementasi
dari
komunikasi menyangkut
implementasi
kebijakan
Aspek
masalah
adalah
konsistensi.
publik. Berikut variabel
Perintah yang diberikan
yang
dalam
mempengaruhi
berjalannya implementasi
suatu
pelaksanaan
suatu komunikasi harus
kebijakan
konsisten
dan
jelas
(Budi Winarno,2002: 125)
untuk ditetapkan atau
:
dijalankan.
1. Komunikasi
perintah yang diberikan
Jika
Secara umum Edwards
sering
berubah-ubah,
membahas
maka
dapat
tiga
hal
14
menimbulkan
b. Anggaran
kebingungan
bagi
(Budgetary)
pelaksana di lapangan.
Anggaran berkaitan
Kejelasan.
dengan
Komunikasi
kecukupan
yang
modal atau investasi
diterima oleh pelaksana
atas suatu program
kebijakan harus jelas
atau kebijakan untuk
dan
menjamin
tidak
membingungkan
atau
terlaksananya
tidak ambigu/mendua.
kebijakan,
2. Sumber-Sumber
tanpa
sebab dukungan
Sumber daya di sini
anggaran
berkaitan dengan segala
memadahi, kebijakan
sumber
dapat
tidak akan berjalan
untuk
dengan efektif dalam
yang
digunakan
yang
mendukung
mencapai tujuan dan
keberhasilan
sasaran.
implementasi kebijakan
c. Fasilitas (facility)
yang dijelaskan sebagai
Pengadaan
berikut :
yang layak, seperti
a. Sumber
Daya
fasilitas
gedung, tanah dan
Manusia (Staff)
peralatan
Implementasi
perkantoran
akan
kebijakan tidak akan
menunjang
dalam
berhasil
keberhasilan
adanya dari
tanpa dukungan
sumber
implementasi
daya
program
manusia yang cukup kualitas
suatu atau
kebijakan.
dan
d. Informasi
kuantitasnya.
Kewenangan
15
dan
(Information
and
baik maka dia akan
Authority)
dapat
Informasi
juga
menjadi
faktor
penting
dalam
menjalankan
kebijakan dengan baik. 4. Struktur Birokrasi Struktur
organisasi
implementasi
memiliki
pengaruh
kebijakan, terutama
yang
signifikan
informasi
terhadap implementasi
yang
relevan dan cukup
kebijakan.
terkait
struktur organisasi ini
bagaimana
Aspek
mengimplementasika
melingkupi
n suatu kebijakan.
yaitu mekanisme dan
Sementara
struktur
wewenang berperan
sendiri.
penting
dua
birokrasi
hal
itu
untuk
meyakinkan
dan
E. Metode Penelitian
menjamin
bahwa
Di dalam penelitian ini penulis
kebijakan
yang
memilih menggunakan metode
dilaksanakan sesuai
penelitian kualitatif yang bersifat
dengan
deskriptif.
yang
dikehendaki.
Penelitian
ini
berlokasi di Kabupaten Batang. Informan dalam penelitian ini
3. Kecenderungan
ditentukan
dengan dan
teknik
(Disposisi)
purposive
dilanjutkan
Berperan penting untuk
dengan mencari informan lain
mewujudkan
melalui
teknik
snowballing.
implementasi kebijakan
Adapun
teknik
pengumpulan
yang
sesuai
dengan
data adalah dengan melakukan
tujuan
atau
sasaran.
observasi,
wawancara,
dan
Apabila implementator
dokumentasi. Instrumen yang
memiliki
digunakan
sikap
yang
16
adalah
peneliti
sendiri, kamera, perekam (Hp)
Kecakapan Hidup Pemuda
dan alat tulis). Teknik untuk
(PUPKKHP) di Kabupaten
menguji keabsahan data yang
Batang ini belum sepenuhnya
digunakan
teknik
dilakukan dengan benar yang
triangulasi. Analisis interpretasi
mana seharusnya dijabarkan
data dalam penelitian ini adalah
oleh
menggunakan
sebagai pelaksana program
adalah
teknik
analisis
taksonomi. HASIL
Pihak
yang
PENELITIAN
tercantum
RENSTRA
DAN
Batang
pengimplementasiannya
Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan
bekerja
dan
Lembaga-Lembaga
Kecakapan
Pemuda
Hidup
(PUPKKHP)
2. Tahap
Peningkatan
Upaya
terpilih
Pengorganisasian
program
Penumbuhan
Kewirausahaan
dengan
PKBM Nalendra.
Interpretasi
program
sama
yaitu LKP Citra Mandiri dan
di
Kabupaten Batang. 1. Tahap
tahun
2012-2017 meskipun pada
program
Peningkatan
dalam
Disdikpora
Kabupaten
PEMBAHASAN A. Implementasi
Disdikpora
Peningkatan
Upaya
dan
Penumbuhan
Kewirausahaan
dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Kecakapan Hidup Pemuda
(PUPKKHP) di Kabupaten
(PUPKKHP) di Kabupaten
Batang.
Batang.
Penjabaran
dari
kebijakan
a. Pelaksana
yang masih bersifat umum
Penentuan
yaitu Undang-Undang Nomor
sudah sesui dengan peran
40 tahun 2009 kedalam suatu
dan tugas mereka, yaitu
program yang lebih khusus
Disdikpora yang berada di
yaitu program Peningkatan
bidang Pemuda, Olahraga
Upaya
dan
Kewirausahaan
Penumbuhan dan
pelaksanaan
Pendidikan
Non
Formal mengingat bahwa
17
program
Peningkatan
keberhasilan suatu progran
Upaya
Penumbuhan
dan
Kewirausahaan
dan
persepsi
pentingnya
akan
program
ini
Kecakapan Hidup Pemuda
dilakukan tidak menjadi
(PUPKKHP) di Kabupaten
masalah
Batang berupa kegiatan
dalam
pendidikan
atau
hambatan
non
formal
pengimplementasian
ditujukan
kepada
program
Peningkatan
pemuda-pemuda
di
Upaya
Penumbuhan
yang
Kabupaten Batang. Serta
Kewirausahaan
LKP Citra Mandiri dan
Kecakapan Hidup Pemuda
PKBM
(PUPKKHP) di Kabupaten
Nalendra
yang
memang sudah terjun di dunia
menjahit
dan
Batang ini.
dan
c. Kelompok
Sasaran,
kewirausahaan yang sesuai
mencakup:
dengan kegiatan yang akan
1.Tingkat Partisipasi
mereka laksanakan yaitu
Partisipasi peserta akan
kegiatan
adanya
pelatihan
kecakapan menjahit
hidup dan
yaitu
program
ini
sudah cukup baik maka
pelatihan
dapat
kewirausahaan teh.
mendorong
pengimplementasian program
b. Tingkat Kesadaran dan
ini
berjalan
Persamaan Persepsi
secara
Berdasarkan pembahasan
mampu
di
tujuan dan sasaran akan
atas,
maka
dapat
optimal
dan
mencapai
disimpulkan bahwa semua
program
Peningkatan
masing-masing pelaksana
Upaya
Penumbuhan
sudah
Kewirausahaan
memiliki
tingkat
dan
kesadaran yang baik serta
Kecakapan
satu
Pemuda (PUPKKHP) di
persepsi.
tingkat
Sehingga
kesadaran
akan
Hidup
Kabupaten Batang.
18
d. Sumber-Sumber,
implementasi
program
Peningkatan
mencakup: 1.Ketersediaan
Upaya
Penumbuhan
Sumber
Kewirausahaan
Dana
dan
Anggaran yang diberikan
Kecakapan
dalam
pelaksanaan
Pemuda (PUPKKHP) di
program
Peningkatan
Kabupaten
Upaya
Penumbuhan
tidak
Kewirausahaan
dan
Kecakapan
berjalan
ini
dengan
e. Komunikasi, mencakup:
Pemuda (PUPKKHP) di Batang
Batang
efektif dan optimal.
Hidup
Kabupaten
Hidup
1.Transmisi
ini
Transmisi
komunikasi
masih kurang memadai,
akan perintah-perintah
dimana hal ini dapat
yang diberikan pihak
dipastikan akan menjadi
disdikpora
suatu hambatan dalam
lembaga
mencapai
yaitu
sasaran
tujuan dari
Peningkatan
dan
program
implementor LKP
Citra
Mandiri dam PKBM
Upaya
Nalendra
Penumbuhan
sudah
dilakukan dengan benar
Kewirausahaan Kecakapan
kepada
dan
mengingat
Hidup
diskusi
adanya
ringan
untuk
Pemuda (PUPKKHP) di
menyamakan
Kabupaten Batang ini.
dan pemantauan untuk mengontrol
2.Ketersediaan Waktu
perintah
terjadinya
Ketersediaan waktu yang
penyimpangan tindakan
diberikan belum sesuai
yang
dengan
dengan apa yang sudah
apa
butuhkan nantinya
yang
di
sehingga
tidak
ditentukan
dapat
terhindar
mengakibatkan
miskomunikasi
19
sesuai
sehingga dari yang
dapat
mengakibatkan
3.Kejelasan
implementasi kebijakan
Kejelasan
tidak dapat dilakukan
dalam
menjalankan
secara
program
Peningkatan
sesuai dengan apa yang
Upaya
Penumbuhan
diharapkan sebelumnya.
Kewirausahaan
optimal
dan
perintah
Kecakapan
2.Konsistensi
dan Hidup
Konsistensi komunikasi
Pemuda (PUPKKHP) di
yang diterapkan dalam
Kabupaten Batang ini
Implementasi program
sudah dilakukan secara
Peningkatan
efektif
Upaya
Penumbuhan
masing-masing
Kewirausahaan Kecakapan
mengingat
dan
pelaksana
program
Hidup
Peningkatan
Upaya
Pemuda (PUPKKHP) di
Penumbuhan
Kabupaten Batang telah
Kewirausahaan
dilakukan secara efektif
Kecakapan
melihat tidak adanya
Pemuda (PUPKKHP) di
pertentangan
selama
Kabupaten Batang ini
pelaksanaan
atau
dan Hidup
sudah
mengetahui
pengimplementasian
perannya
program
Peningkatan
masing secara jelas.
Upaya
Penumbuhan
f.Ketersedian Informasi
Kewirausahaan Kecakapan
dan
masing-
Ketersediaan
Hidup
informasi
dalam
Pemuda (PUPKKHP) di
pengimplementasian
Kabupaten Batang ini
program
Peningkatan
dan
Upaya
Penumbuhan
masing-masing
stakeholder
sudah
mengetahui
tupoksi
Kewirausahaan Kecakapan
masing-masing.
dan Hidup
Pemuda (PUPKKHP) di
20
Kabupaten
Batang
ini
pemuda
sudah dilakukan secara efektif. yang
diberikan
Batang ini. b. Capaian yang diperoleh
telah
Tahap
adalah
informasi-informasi yang memang dibutuhkan. 3. Tahap
Implikasi
Peningkatan
yang
belum
lah
Melihat
capaian
terkait
diperoleh maksimal.
yang
belum
diharapkan
dikarenakan
dan
berbagai
kendala yang terjadi pada
Kecakapan Hidup Pemuda
tahap-tahap
(PUPKKHP) di Kabupaten
sebelumnya
yaitu tahap interpretasi dan
Batang
tahap pengorganisasian.
a. Berlangsungnya
B. Faktor
program ini dijalankan
dan
dalam
Rangka
Pemuda di Kabupaten Batang
secara
1. Faktor Pendorong
hanya
a. Pelaksana
pelatihan teori dan praktik
Pelaksana
di masa pelatihan. Jika hal
yang
dipilih
sebagai implementor yaitu
ini tidak dipenuhi maka
lembaga KP Citra Mandiri
akan menjadi sulit untuk mencapai
Hidup
Mengentaskan Pengangguran
pelatihan atau bimbingan
tidak
Kecakapan
Pemuda
masyarakat membutuhkan
langsung
Implementasi
Penumbuhan Kewirausahaan
oleh
sasaran kebijakan. Dimana
lapangan
dan
Program Peningkatan Upaya
belum sesuai dengan apa dibutuhkan
Pendorong
Penghambat
Kegiatan yang dilakukan
dan
tujuan
PKBM
Nalendra
sudah memenuhi kriteria.
program yaitu mengurangi tingkat
capaian
target
Kewirausahaan
dapat
implikasi
jelas dan belum mencapai
Upaya
Penumbuhan
di
Kabupaten
Dimana
informasi
yang
di
Dimana
pengangguran
21
mereka
telah
menguasai
pada
bidang
Tingkat partisipasi yang
pelatihan yang diberikan
ditunjukkan
peserta
yaitu dalam ketrampilan
pelatihan
menjahit, kewirauhaan dan
dilihat
dagang. Sehingga hal ini
mereka dan ketertarikan
dapa menunjang tingkat
mereka serta arti penting
keberhasilan
program
program ini untuk mereka.
Peningkatan
Upaya
cukup dari
antusiasme
Sehingga
Penumbuhan
tinggi
dengan
partisipasi yang baik ini
Kewirausahaan
dan
dapat
menjadi
faktor
Kecakapan Hidup Pemuda
pendorong
(PUPKKHP) di Kabupaten
pengimplementasian
Batang ini.
program
Peningkatan
Upaya
Penumbuhan
b. Komunikasi baik Komunikasi
yang
baik
dalam
Kewirausahaan
dan
tanpa adanya ketimpanga
Kecakapan Hidup Pemuda
dalam
(PUPKKHP) di Kabupaten
informasi
pelaksanaan serta runtutan
Batang ini.
birokrasi yang tidak rumit
2. Faktor Penghambat
menunjang pula tingkat keberhasilan
a. Interpretasi Program
dari
Program
Peningkatan
pengimpementasian
Upaya
Penumbuhan
program
Peningkatan
Kewirausahaan
Upaya
Penumbuhan
Kecakapan Hidup Pemuda
Kewirausahaan
dan
dan
(PUPKKHP) di Kabupaten
Kecakapan Hidup Pemuda
Batang
(PUPKKHP) di Kabupaten
muncul dari Disdikpora
Batang.
Kbaupaten sendiri
c. Tingkat Partisipasi yang
ini
bukan
batang
lah
itu
melainkan
hanyalah pemberin dari
tinggi
pemerintah provinsi yang
22
mana ini mengakibatkan
menghambat
tidak
keberhaslan
ada
penjabaran
tingkat
terperinci akan kegiatan
pengimplementasi
yang
program
Peningkatan
dilakukan analisis terlebih
Upaya
Penumbuhan
dahulu dengan apa yang
Kewirausahaan
dituhkan dalam pelatihan
Kecakapan Hidup Pemuda
sehingga hal ini mampu
(PUPKKHP) di Kabupaten
menghambat
Batang ini.
tentunya
tdak
berjalannya
pengimplementasian
dari
dan
dari
c. Waktu
program
Peningkatan
Waktu
Upaya
Penumbuhan
tidak sesuai dengan waktu
Kewirausahaan
dan
yang
diberikan
yang dibutuhkan. Hal ini
Kecakapan Hidup Pemuda
dikarenakan
(PUPKKHP) di Kabupaten
diberikan
Batang ini.
Sehingga
dana
terbatas. hal
mengakibatkan
b. Sumber Dana
yang
ini
pelatihan
Dana belumlah maksimal,
tidak berjalan dengan baik
hal
dan
ini
merukan tahap
sebenarnya
menjadi
kendala
dampak
pada
dalam
interpretasi
yang
pengimplementasian
dari
tidak
dilakukannya
program
Peningkatan
penjabaran
sebagaimana
Upaya
Penumbuhan
mestinya.
Selanjutnya
Kewirausahaan
dan
dengan dana yang kurang
Kecakapan Hidup Pemuda
maksimal
(PUPKKHP) di Kabupaten
ini
mengakibatkan
lah fasilitas
Batang ini.
pelatihan tidak memadai dan
waktu
pelatihan
KESIMPULAN DAN SARAN
terbatas. Sehingga dengan demikian
tentu
A. Kesimpulan
dapat
23
1. Proses Implementasi proram Peningkatan
Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan
mengakibatkan kendala yang
beberapa
seperti kurang
fasilitas memadai.
dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan
yang
masih
(PUPKKHP)
mendasar
yang
mana
dipasaran
belum
bisa
dengan
yang
di
Kabupaten
Batang a. Masih
terdapat
banyak
bersaing
yang
belum
lainnya.
kendala
terselesaikan, berawal dari
c. Inti
permasalahan
dari
penjabaran kebijakan yang
program Peningkatan Upaya
belum
Penumbuhan
tepat
yaitu
tidak
dilakukan oleh Disdikpora
Kewirausahaan
melainkan langsung dalam
Kecakapan Hidup Pemuda
bentuk
yang
(PUPKKHP) di Kabupaten
kepada
Batang ini adalah belum
Disdikpora
Kabupaten
dijalankan secara matang
Batang
Pemerintah
sehingga tujuan-tujuan yang
program
diberikan
oleh
Provinsi. b. Kendala
dan
diharapkan dapat tercapai di
tahap
dengan
pengorganisasian
yaitu
Peningkatan
terkait sumber dana yang
Penumbuhan
berdampak pada fasilitas,
Kewirausahaan
dan
waktu.
Kecakapan Hidup Pemuda
yang
(PUPKKHP) di Kabupaten
ketersediaan
Masalah
klasik
memang dapat berpengaruh
Batang
terhadap
adanya
Upaya
dan
tidak
dapat
terealisasi.
Meski
para
tidaknya suatu implementasi
pelaksana
sudah
satu
program itu dijalankan yaitu
persepsi
ketersediaan sumber dana.
tujuan
Sumber dana yang kurang
namun pada kenyataannya
memang
berhasil
atau
dapat
24
ini
program
untuk yang
mencapai diharapkan,
dalam pengimplementasian
Pemuda (PUPKKHP)
masih lemah.
di Kabupaten Batang.
2. Faktor
Pendorong
dan
3. Tingkat
Partisipasi
Faktor Penghambat
yang tinggi
a. Faktor Pendorong
Tingkat
partisipasi
yang
1. Pelaksana
ditunjukkan
Pelaksana yang dipilih
peserta
sebgai
cukup tinggi dilihat
implementor
yaitu
lembaga
KP
dari
Citra
Mandiri
dan
mereka
PKBM
Nalendra
sudah
memenuhi
pelatihan
antusiasme dan
ketertarikan
mereka
serta
penting
arti
kriteria.
Dimana
program
mereka
telah
mereka.
menguasai
pada
b. Faktor Penghambat
bidang pelatihan yang
ini
untuk
1. Interpretasi
diberikan.
Program Tidak ada penjabaran
2. Komunikasi baik Tidak
adanya
terperinci
akan
dalam
kegiatan
yang
informasi pelaksanaan
tentunya
tdak
serta
dilakukan
analisis
birokrasi yang tidak
terlebih
dahulu
rumit
dengan
ketimpangan
tingkat
runtutan
menunjang keberhasilan
apa
yang
dituhkan
dalam
dari
pelatihan
sehingga
pengimpementasian
menghambat
program Peningkatan
berjalannya
Upaya
pengimplementasian
Penumbuhan
Kewirausahaan Kecakapan
dan
dari
Hidup
Peningkatan
25
program Upaya
Penumbuhan
Waktu yang diberikan
Kewirausahaan Kecakapan
dan
tidak sesuai dengan
Hidup
waktu
yang
Pemuda (PUPKKHP)
dibutuhkan
di Kabupaten Batang
dikarenakan
ini.
yang
diberikan
terbatas.
Sehingga
menjadi
kendala
2. Sumber Dana Tidak
dilakukannya
dana
penjabaran
dalam
sebagaimana mestinya
pengimplementasian
mengakibatkan
dari
kurang
dana
program
maksimal
Peningkatan
yang mengakibatkan
Penumbuhan
fasilitas
Kewirausahaan
pelatihan
Upaya
dan
tidak memadai dan
Kecakapan
waktu
pelatihan
Pemuda (PUPKKHP)
terbatas.
Sehingga
di Kabupaten Batang
dapat
menghambat
tingkat
keberhasilan
ini. B. Rekomendasi
pengimplementasi dari
1. Pelatihan
program
Peningkatan
hidup
yang perlu diupayakan adalah:
Penumbuhan
Kecakapan
kecakapan
pemuda di LKP Citra Mandiri,
Upaya
(1) Terkait
Kewirausahaan
Hidup
dan Hidup
modal
dapat
dilakukan
sistem
peminjaman
modal.
Pemuda (PUPKKHP)
Dimana peserta nantinya
di Kabupaten Batang
setelah
ini.
yang mereka bangun bisa
berjalan
secara mengembalikan
usaha
menyicil modal
yang telah dipinjamkan
3. Sumber Waktu
26
(2) Jika
memungkinkan
dilakukan lanjutan
(PUPKKHP) di Kabupaten
pelatihan tidak
Batang ini.
hanya
2. Pelatihan
kewirausahaan
di
pelatihan dasar sehingga
PKBM Nalendra yang perlu
mereka mampu bersaing di
diupayakan adalah:
pasaran.
(1) Permasalahan
Minimal
pada
alat
diberikan buku panduan.
pengolahan produksi teh
(3) Bagi mereka yang ingin
dapat menggunakan alat
bekerja di konveksi, pihak
tradisional yang harganya
LKP Citra Mandiri dan
jauh
Disdikpora
disediakan
memjembatani untuk
bisa
perusahaan
seharunya mereka masuk
ke
konveksi
murah.Bisa dalam
tempat
yang
dapat
digunakan
suatu
nantinya secara
bergilir oleh masyarakat
tersebut atau melakukan kerjasama
lebih
dalam memproduksi teh.
dengan
(2) Dibentuknya suatu usaha
perusahaan misalnya PT
bersama
Garmend yang nantinya
sasaran
juga akan bermanfaat bagi
bergabung
masing-masing pihak yaitu
usaha teh. Sehingga tidak
memudahkan
terlalu
Garmend
PT
terdiri
dari
pelatihan
yang
membentuk
berat
untuk
dalam
membentuk atau merintis
karyawan
suatu usaha baru dengan
jika sedang membutuhkan
bimbingan dari lembaga
dan secara tidak langsung
PKBM
juga
Disdikpora
mendapatkan
terealisasinya Peningkatan
membantu program
Batang
Upaya
dan
Kabupaten bahkan
bisa
dengan Dinas Sosial atau
Penumbuhan Kewirausahaan
Nalendra
yang menaungi UMKM di dan
Kabupaten Batang.
Kecakapan Hidup Pemuda
27
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi kasus. Yogyakarta: CAPS.
DAFTAR PUSTAKA Wahab, Solichin Abdul. (2008). Analisis Kebijaksanaan. Jakarta: Bumi Aksara. Wahab,Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Moleong, Lexy. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Santoso, Amir. (2005). Politik Kebijaksanaa dan Pembangunan. Jakarta: Dian Lestari Grafika. Subagyo, Joko. (2011). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suwitri, Sri. (2009). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoron Semarang. Keban, Yeremias T. (2008). Enam Dimensi Strategis Adminstrasi publik. Yogyakarta: Gava Media. Widodo, Joko. (2008). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
Sumber lain : Badan Pusat Statistik Rencana
Strategis
DISDIKPORA
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 Indah,
Fransiska
Sari.
Jumlah
Pengangguran
(2013). Saat
Ini
Didominasi Oleh Kaum
Pemuda.
Dalam
http://www.satuharapan.com/readdetail/read/jumlah-pengangguransaat-ini-didominasi-oleh-kaumpemuda/. Diakses pada 9 November pukul 15.28 WIB. (2012,Mei15). Bappenas: Tingkat Pengangguran Pemuda Masih Tinggi. Dalam http://news.liputan6.com/read/40161 3/bappenas-tingkat-pengangguranpemuda-masih-tinggi/. Diakses pada 9 November pukul 15.55.
28
