PERILAKU KONSUMEN Maya Dewi Savitri, MSi.
PERTEMUAN 12
Perlindungan Konsumen
MENGAPA KONSUMEN DILINDUNGI ???
3
ALASAN POKOK KONSUMEN PERLU DILINDUNGI • MELINDUNGI KONSUMEN = Melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan uud 1945. • MELINDUNGI KONSUMEN Perlu utk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
• MELINDUNGI KONSUMEN Perlu utk melahirkan manusiamanusia yg sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku2 pembangunan yg bererti juga utk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. • MELINDUNGI KONSUMEN Perlu utk menjamin sumber dana pembangunan yg bersumber dari masyarakat konsumen.
4
DASAR HUKUM • Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
• Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.
TUJUAN • • •
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
•
•
•
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN • Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan, • Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
• Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual, • Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; • Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
PENGERTIAN • Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 UU Nomor 8 tahun 1999).
JENIS KONSUMEN • Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk. • Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.
PELAKU USAHA • Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
SEJARAH LEGISLASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (LEMBARAN NEGARA RI TAHUN 1999 NOMOR 42 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI NOMOR 3821)
Alasan Filosofis :
1.
2.
3. 4. 5.
Konsumen sbg obyek -> Konsumen menjadi subjek Konsumen bukan pelaku ekonomi -> menjadi pelaku ekonomi Belum adanya Peraturan PerundangUndangan yang secara khusus mengatur ttg Perlindungan Konsumen Adanya kebutuhan masyarakat Daya tawar konsumen lemah Mengantisipasi perdagangan bebas dan meningkatnya kesadaran konsumen akan hakhaknya.
TAHAP PERTAMA • Era tahun 1980 – an ada dominan suara lembaga konsumen sebagai inisiator perlunya uupk. • Instansi pemerintah belum peduli bahkan curiga dgn hadirnya uupk akan menghambat laju pertumbuhan pembangunan ekonomi.
TAHAP KEDUA • Era awal tahun 90-an pemerintah dalam hal ini departemen perdagangan sdh memoliki kesadaran tentang arti penting adanya uupk. • Diwujudkan adanya 2 naskah RUU perlindungan konsumen, yaitu kerjasama dgn fh ugm dan lembaga penelitian UI (LEMLIT UI). • Tidak dapat dibahas di DPR.
17
TAHAP KETIGA
• Era akhir tahun 90-an tdk hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan departemen perdagangan tetapi juga adanya tekanan lembaga keuangan internasional (International Monetary Fund/IMF). 18
UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAL 1 ANGKA 1 “PERLINDUNGAN KONSUMEN ADALAH SEGALA UPAYA YANG MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM UNTUK MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN.”
PASAL 1 ANGKA 2 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,baik bagi kepentingan diri sendiri,keluarga,orang lain,maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”.
PENJELASAN
“Didalam kepustakaan ekonomi di kenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yg menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.”
PASAL 1 ANGKA 3 “PELAKU USAHA ADALAH SETIAP ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA, BAIK YG BERBENTUK BADAN HUKUM MAUPUN BUKAN BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN DAN BERKEDUDUKAN ATAU MELAKUKAN KEGIATAN DALAM WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MELALUI PERJANJIAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN USAHA DALAM BERBAGAI BIDANG EKONOMI.” PENJELASAN “PELAKU USAHA YG TERMASUK DALAM PENGERTIAN INI ADALAH PERUSAHAAN, KORPORASI, BUMN, KOPERASI, IMPORTIR, PEDAGANG, DISTRIBUSI, DAN LAIN-LAIN.”
PASAL 1 ANGKA 4 “BARANG ADALAH SETIAP BENDA BAIK BERWUJUD MAUPUN TIDAK BERWUJUD, BAIK BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, DAPAT DIHABISKAN MAUPUN TIDAK DAPAT DIHABISKAN, YG DAPAT UNTUK DIPERDAGANGKAN, DIPAKAI, DIPERGUNAKAN, ATAU DIMANFAATKAN OLEH KONSUMEN.”
PASAL 1 ANGKA 5 “JASA ADALAH SETIAP LAYANAN YG BERBENTUK PEKERJAAN ATAU PRESTASI YG DISEDIAKAN BAGI MASYARAKAT UNTUK DIMANFAATKAN OLEH KONSUMEN.”
BENTUK PENYAMPAIAN INFORMASI TERHADAP KONSUMEN
• REPRESENTASI • PERINGATAN • INSTRUKSI
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
• BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN) • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) • BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
TUGAS BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL • Memberikan saran & rekomendasi kpd pemerintah khususnya dlm penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen; • Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peratran perundang-undangan yg berlaku di bidang perl kons; • Melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yg menyangkut keselamatan konsumen; • Mendorong berkembangnyanya lembaga lpksm; • Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai pk; • Menerima pengaduan tentang pk dr masy, lpksm atau pelaku usaha; • Melakukan survei yg menyangkut kebutuhan konsumen.
a. b.
c. d.
Hak atas kenyamanan dan keselmatan dlm mengkonsumsi barang dan/atau jasa Hak utk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tsb sesuai dg nilai tukar dan kondisi serta jaminan yg dijanjikan Hak atas informasi yg benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa Hak utk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yg digunakan
e. Hak utk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut f. Hak utk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen konsumen g. Hak utk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif h. Hak utk mdptkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang/atau jasa yg diterima tdk sesuai dg perjanjian atau tdk sebagaimana mestinya i. Hak-hak yg diatur dlm ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
1. Beretikat baik dlm melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa 2. Membayar sesuai dg nilai tukar yg disepakati 3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 4. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
HAK PELAKU USAHA 1. Hak utk menerima pembayaran yg sesuai dg kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yg diperdagangkan. 2. Hak utk mendpat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yg beretikat tdk baik 3. Hak utk melakukan pembelaan diri sepatutnya dlm penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4.
Hak utk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tdk diakibatkan oleh barang dan /atau jasa yg di perdagangkan 5. Hak-hak yg diatur dlm ketentuan peraturan perundang-
undangan.
KEWAJIBAN PELAKU USAHA 1. Beretiket baik dlm melakukan kegiatan usahanya 2. Memberikan informasi yg benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tdk diskriminatif 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5.
Menjamin kesempatan kpd konsumen utk menguji dan atau mencoba serta memberkan jamnan dan/atau garansi atas brg yg dibuat/diperdgangkan. 6. Memberi kompetensi,ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian & pemanfaatan brg yg diperdagangkan 7. Memberi kompetensi, ganti rugi/ penggantian apabila brg yg dimanfaatkan tdk sesuai dg perjanjian
UU NO.8/1999 Ttg PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pasal 8 Ayat 1 : a. b.
c. d.
Tdk memnuhi atau tdk ssuai dg standar yang diprsyratkan Tdk ssuai dg berat bersih,isi bersih atau netto dan jml dlm hitungan sbgaimna yg dinytakan dlm label atau etiket barang tsb. Tdk ssuai dg ukuran,takaran,timbangan, dan jml dlm hitungan menrut yg sebenarnya. Tdk ssuai dg kondisi, jaminan,keistimewaan, atau kemanjuran sebgmana dinytakan dlm label,etiket atau ketrangan brg dan atau jasa tsb.
e.
Tdk sesuai dg mutu,tingkatan,komposisi,proses pengolahan,gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebgmana dinytakan dlm label atau ktrangan brg dan atau jasa tsb.
f. Tdk ssuai dg janji yg dinytakan dlm label,etiket, ktrangan, iklah atau promosi penjualan brg dan atau jasa tsb. g. Tdk mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yg paling baik atas barang tertentu. h. Tdk mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sbgmana pernyataan “halal” yg dicantumkan dlm label I, Tdk mmasang label atau mbuat penjlasan brg yg memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta ketrangan lain untuk penggunaan yg menurut ketentuan harus dipasang/dibuat j. Tdk mencntumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan brg dlm bahasa indonesia sesuai dg ketentuan perundang-undangan yg berlaku.
Ayat 2 • Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercermar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud Ayat 3 • Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar Ayat 4 • Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran
KLAUSA BAKU DALAM PERJANJIAN • Setiap aturan atau ketentuan dan syaratsyarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
UNSUR-UNSUR • •
•
•
Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen; Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen; Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
• •
•
•
Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen; Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
• Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa “ Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka ;
• Kwitansi atau / faktur pembelian barang, yang menyatakan : – "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" ; – "Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan" ;
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA • Didalam UU No.8 Tahun 1999 diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28. Dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.
• Pelaku usaha yg melanggar ketentuan pengawasan brg beredar dan jasa dikenakan sanksi sesuai dg yg diatur dalma UU No.8 th 1999 ttg Perlindungan Konsumen • Pelanggaran atas UU-PK Psl 8; 9; 10; Psl 13 ayat (1); psl 14;16; psl 17 ayat (1) a,b,c,d; psl 17 ayat (2); dan psl 18 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2 milyar
• Pelanggaran atas UU-PK psl 11;12; psl 13 ayat (1); psl 14;16; psl 17 ayat (1) huruf d dan f dapat kenakan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah)
SANKSI Sanksi Perdata : • Ganti rugi dalam bentuk :
– Pengembalian uang atau – Penggantian barang atau – Perawatan kesehatan, dan/atau – Pemberian santunan
• Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
Sanksi Administrasi : • maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25
Sanksi Pidana : • Kurungan : – Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18 – Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f
• Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian • Hukuman tambahan , antara lain : – Pengumuman keputusan Hakim – Pencabuttan izin usaha; – Dilarang memperdagangkan barang dan jasa ; – Wajib menarik dari peredaran barang dan jasa;
• Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat
