ARTIKEL Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Kota Semarang Oleh : Sindy Fitria Utami,Dyah Hariani,Dewi Rostyaningsih
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http://www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] Email:
[email protected] GABSTRACT The convening of a parking levy aims to increase revenue (PAD) and keep order and comfort of the vehicle. These objectives can be achieved through the implementation of effective processes that can be seen from the appropriateness of the policy, the accuracy of implementation, the target precision, accuracy and precision of the process environment. Parking charges policy implementation process in achieving its objectives can not be separated from the factors that support and hinder. Based on the theory of Edwards III several factors that support and hinder the form of objective / outcome, Communications and Resources Based on the existing obstacles in the implementation of policies parking fees the city, the authors provide recommendations include: (1) increasing the number of staff accordingly (2) formal socialization to parking attendants so that the information can be the same (3) increase the budget allocation policy (4) add a vehicle to facilitate the mobilization.
Keywords: implementation, parking levies, supporting factors, factors inhibiting
mengakhiri
A.PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menggali potensi kaitannya membiayai pengeluaran daerah khususnya kota Semarang ,dititik beratkan pada selisih pendapatan yang belum dapat mencapai target realisasi. Penerimaan pendapatan mengalami presentase kenaikan dari tahun 2012 semenjak diputusnya
kerjasama
dengan
pihak
swasta.Meskipun masih jauh dari target dan yang terakhir adanya pengurangan target pendapatan sebanyak 36,7 % atau sebanyak 2.153.120.000.Pemerintah
telah
menaikan
kerjasama
swasta.Sangat
disayangkan
keberhasilan memutuskan
dengan
ini
dengan
pemerintah
untuk
pihak
mengurangi
daerah target
realisasi pendapatan padahal jumlah titik parkir selalu mengalami penambahan yang tercatat hingga Desember 2014 sebanyak 1127 titik parkir. Pembinaan
dan
merupakan dilaksanakan
pengelolaan
perparkiran
kegiatan
yang
secara
terpadu
perlu dan
terkoordinasi di daerah. B. TUJUAN
presentase pendapatan dengan jumlah lebih
Tujuan penelitian dimaksudkan untuk
dari 50 % akibat diturunkannya target
memberikan arah yang tepat dalam proses dan
pendapatan.
pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan
Kinerja pemerintah dalam mengelola
agar
penelitian
tersebut
berjalan
sesuai
parkir di Kota Semarang masih kurang
dengan apa yang hendak dicapai. penelitian
baik,dimana realisasi pendapatan daerah yang
ini dimaksudkan dengan tujuan sebagai
belum pernah sesuai dengan target.Realisasi
berikut :
pendapatan yang mengalami kenaikan ditahun 2013 sebanyak 2.601.911.700 atau sebanyak 44 % tidak bisa memungkiri berhasilnya keputusan
pemerintah
daerah
untuk
1. Untuk
mengetahui
implementasi
kebijakan pemerintah daerah terkait retribusi Parkir Kota Semarang dalam
mengendalikan perparkiran di Kota
2007: 174) menjelaskan bahwa studi
Semarang.
implementasi kebijakan adalah krusial bagi
2. Untuk
mengetahui
Faktor-faktor
public administration dan public policy.
pendukung dan penghambat yang
Implementasi kebijakan adalah salah satu
mempengaruhi implementasi retribusi
tahap
parkir di Kota Semarang.
pembentukan kebijakan dan konsekuensi
kebijakan
publik,
anatara
konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan
C. TEORI Teori yang digunakan adalah:
tidak tepat atau tidak dapat mengurangi
1. Kebijakan Publik
masalah yang merupakan sasaran dari
Kebijakan Publik menurut Thomas Dye
kebijakan, maka kebijakan itu mungkin
(AG. Suarsono, 2008)
adalah apapun
mengalami kegagalan sekaipun kebijakan
pilihan pemerintah untuk melakukan atau
itu diimplementasikan dengan sangat bak.
tidak
is
Sementara itu, suatu kebijakan yang telah
whatever goverments choose to do or not
direncanakan dengan sangat baik, mungkin
to do). Sedangkan James A. Enderson
juga akan mengalami kegagalan, jika
(AG. Suarsono, 2008) mendefinisikan
kebijakan
kebijakan publik sebagai kebijakan yang
diimplementasikan dengan baik oleh para
ditetapkan oleh badan-badan dan aparat
pelaksana kebijakan.
pemerintah.
D. METODE
melakukan
(public
policy
1. Desain
tersebut
Penelitian
kurang
menggunakan
tipe
2. Implementasi Kebijakan Penelitian Kualitatif.
Riant D Nugroho (2003 :158) 2. Fokus
menyatakan
bahwa
kebijakan pada
prinsipnya adalah cara
dari
penelitian
ini
adalah
implementasi Implementasi Retribusi Parkir sehingga lokus atau tempat penelitian tersebut
agar sebuah kebijakan dapat mencapai adalah Kota Semarang. tujuannya. George C. Edwards (Winarno,
3. Subjek Penelitian adalah Kepala Bidang Perparkiran
Dishubkominfo
Kota
Semarang, Staff, Juru Parkir,Masyarakat. 4. Jenis data adalah Data Primer dan Data
manfaat dari banyak kendaraan bemotor di Kota
Semarang
daerah.Revisi
sebagai
ini
pemasukan
bertujuan
untuk
memperbaiki perda sebelumnya yang belum memuat aturan – aturan baru yang membatasi
Sekunder. 5. Teknik pengumpul data adalah dengan
gerak Dishubkominfo dalam penyelenggaraan
wawancara, observasi, dokumentasi dan
parkir.
studi pustaka
2.Ketepatan pelaksanaan
6. Teknik analisis data dalam penelitian ini
Ada tiga poin di aturan struktur dan bagan
menggunakan analisis taksonomi yaitu
organisasi di poin ke empat dan lima ,enam
dengan
dan
serta sebelas yang masih belum dilaksanakan
wawancara terfokus berdasarkan fokus
dengan baik yaitu,dengan kenaikan titik
yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.
parkir realisasinya pun kurang dari 50
E.
melakukan
PEMBAHASAN
pengamatan
DAN
HASIL
PENELITIAN
%,sarana untuk parkir yang masih kurang seperti rompi untuk juru parkir dan sepeda
Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir motor dinas dan mengganti pemberlakuan Kota Semarang karcis dengan sitem setoran kepada juru Ada
banyak
faktor
yang parkir.
mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, 3. Ketepatan target Namun
dalam
Implementasi
Kebijakan Target retribusi parkir merupakan realisasi
Retribusi
Parkir
ketepatan
kebijakan, pendapatan dan itu tercermin dari titik parkir.
ketepatan pelaksanaan,
ketepatan
proses, Realisasi titik parkir kurang dari 50%
ketepatan lingkungan dan ketepatan target. berdasarkan
data
yang
dikelola
1.Ketepatan kebijakan Dishubkominfo Tahun 2015 ini akan diadakan revisi 4. Ketepatan lingkungan kembali mengenai pembenahan kebijakan Jumlah staf yang banyak dapat tidak secara retribusi
parkir
supaya
bisa
menjaring
otomatis mendorong implementasi yang
pelayanan Parkir. Hambatan maupun kendala
berhasil. Hal ini disebabkan karena kurangnya
tersebut
ketrampilan-ketrampilan yang dimiliki oleh
ketidaklancaran
pegawai untuk melaksanakan tugas dengan
retribusi. Berikut kendala apa saja yang
baik sehingga tidak terciptanya efisiensi dan
menjadi
efektifitas dalam pencapaian tujuan, tetapi
pelaksanaan
disisi lain juga kekurangan pegawai akan
berdasarkan teori Edward III.
menimbulkan permasalahan yang tidak kalah
dapat
menjadi pelaksanaan
penyebab
penyebab pungutan
ketidaklancaran
pemungutan
retribusi
Faktor yang mendukung: Implementor
penting menyangkut implementasi kebijakan
dan pedagang sudah tau mengenai retribusi
yang efektif.
parkir, Adanya rakor dan pertemuan berkala,
5.Ketepatan proses
Adanya keterlibatan instansi lain. Faktor yang
Dari
tahapan
yang
ada
seperti
menghambat: Juru parkir sulit dikoordinir
Pelelangan dan
untuk setoran, Sikap petugas harus lebih tegas
kemudian kerjasama dengan pihak ketiga
dalam
,terkendala
masih belum memadai.
dengan
aturan
samsat
menjalankan
berlangganan yaitu dengan UU LLAJ no 22
G. PENUTUP
tahun 2009 dan Perda no 2 tahun 2012
A. KESIMPULAN
tentang
Retribusi
Jasa
tupoksinya,
Fasilitas
Umum,yang
Bab ini merupakan penutup dalam
selanjutnya di kelola langsung oleh DISHUB.
kajian penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan
mengenai
kesimpulan
hasil
F. Faktor-Faktor yang Mendukung dan penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Menghambat
Implementasi
Kebijakan Parkir di kota Semarang
Retribusi Parkir Dalam
pelaksanaan
pumungutan
B. Implementasi kebijakan retribusi parkir
retribusi parkir, ada beberapa hal yang
kota Semarang apabila dilihat dari :
menjadi kendala maupun hambatan hambatan
1.Ketepatan kebijakan
dalam pelaksanaan pumungutan retribusi
Menjalin hubungan dengan pihak swasta
Pemerintah mengalami kerugian sampai akhir
parkir.Sayang target realisasi titik parkir
tahun 2012 ,di tahun 2013 Pemerintah telah
belum memenuhi bahkan tidak mencapai
mengalami peningkatan realisasi pendapatan
separuhnya
dengan angka yang tidak jauh berbedadi
4. Ketepatan lingkungan
tahun 2013 artinya Pemerintah daerah telah
Lingkungan Enodgen baik ditandai dengan
mengalami kemajuan dengan pengambilan
rutinnya diselenggarakan rakor pusat yang
keputusan untuk tidak melibatkan pihak
membahas pembaharuan data , laporan dan
swasta.Namun di sayangkan angka realisasi
pemecahan
ditahun 2013 dan 2014 yang tidak jauh
parkir.Lingkungan
berbeda berbanding terbalik dengan kalkulasi
masih banyak masyarakat yang mengeluh
presentasenya diakibatkan penurunan target
karena adanya banyak titik dan juru parkir liar
realisasi pendapatan sebanyak 36,7 %
dimana mereka ada yang memungut diluar
2.Ketepatan pelaksanaan
tarif dan pelayanan yang buruk.
Ada tiga poin di aturan struktur dan bagan
5.Ketepatan proses
organisasi di poin ke empat dan lima ,enam
Dari tahapan yang ada seperti Pelelangan dan
serta sebelas yang masih belum dilaksanakan
kemudian kerjasama dengan pihak ketiga
dengan baik yaitu,dengan kenaikan titik
,terkendala
parkir realisasinya pun kurang dari 50
berlangganan yaitu dengan UU LLAJ no 22
%,sarana untuk parkir yang masih kurang
tahun 2009 dan Perda no 2 tahun 2012
seperti rompi untuk juru parkir dan sepeda
tentang
motor dinas dan mengganti pemberlakuan
selanjutnya di kelola langsung oleh DISHUB.
permasalahan Eksogen
dengan
Retribusi
retribusi kurang
aturan
Jasa
baik
samsat
Umum,yang
karcis dengan sitem setoran kepada juru C.
Implementasi
kebijakan
retribusi
parkir. Parkir
di
Kota
Semarang
Faktor
3. Ketepatan target Pendukung Implementasi Retribusi Parkir Target retribusi parkir merupakan realisasi 1. Tujuan retribusi parkir membuat pelaksana pendapatan dan itu tercermin dari titik memiliki batasan mengenai apa yang harus
dilaksanakan dan apa yang tidak perlu
mempengaruhi
dilakukan.Dengan adanya tujuan dan sasaran
pendidikan dan kualitas juru parkir
menjadikan fokus yang berkaitan dengan
serta
intensitas kegiatan yang dilakukan.
melalui
2. Komunikasi
penerapan sanksi
1.Transmisi
Pemahaman
oleh
pelaksana
berikutnya
adalah
perekrutan yang dinilai kurang penjaringan,dan bagi
sulitnya oknum
oknum dibalik layar.
retribu parkir (PNS) sudah baik.
2.Finansial
2.Kejelasan ,hierarki dan sitem yang baik
Kesediaan staff untuk bekerja di lapangan
mengantarkan pelaksana kebijakan baik dari
tanpa
bawah ke atas,atau atas kebawah sudah baik
keterbasan tersebut kinerja di lapangan
namun ada bagian dari komunikasi yang
kurang baik,dimana sering terabaikannya titik
menghambat yaitu
– titik untuk diawasi.Penyetoran uang parkir
3.Konsistensi
sudah sesuai dengan yang dituliskan di perda.
Namun
dari
terdapat
kesempurnaan
kesenjangan
komunikasi
antara
pelaksana
tambahan
biaya,namun
dengan
3.Fasilitas Fasilitas untuk menunjang dengan baik
kebijakan antara pelaksana parkir PNS dan
terlaksanaya kebijakan
Non-PNS, sehingga komunikasi terhalang
yang baik masih terkendala di rompi parkir
D.
bagi juru parkir,kendaraan dinas serta lahan
Implementasi
Parkir
di
Kota
kebijakan
retribusi
Semarang
Faktor
retribusi
parkir
parkir yang belum memadai.
Pendukung Implementasi Retribusi Parkir H. SARAN 1.Sumber Daya 1.Sumber Daya Manusia,Kurangnya staff
yang
mengkoordinir
mengontrol
Berdasarkan
hasil
observasi
dan
wawancara peneliti memberikan beberapa
pelaksanaan
rekomendasi yang dilihat dari hambatan
retribusi.Selain kurangnya staff yang
Implementasi Retribusi Parkir antara lain
menangani.
1. Tujuan retribusi parkir
Faktor
dan
yang
1.Pemkot
untuk
membuat
dapat
kerjasama
kiranya dalam
kebijakan,menjadikan
implementasi
tidak berjalan dengan apa yang sudah
penanganan peningkatan PAD dan
direncanakan.
ketertiban parkir di Kota Semarang
2.Finansial
dengan MUSPIDA yang terbentuk dlm
Dibuat mengenai anggaran khusus
SK dan atau MOU.
untuk pelaksana tugas lapangan yang
2.PERDA LLAJ segera terbentuk,
bertugas mengawasi dan mengontrol
sehingga kewenangan Dishubkominfo
titik parkir.
lebih
3.Fasilitas
luas,berkaitan
keterbatasan
dalam
dengan menjalankan
Menambah sarana dan prasarana untuk
sanksi dan kewenangan mengenai
menunjang peningkatan PAD dan
lahan parkir yang bertabrakan dengan
ketertiban,
PERDA LLAJ.
pengendalian
3.Denda Tilang untuk pengendara dan
Semarang.Seperti sepeda motor dinas
jukir agar ditingkatkan sehingga ada
parkir rambu yang dinilai kurang
efek
untuk menunjang kinerja.
jera,untuk
menertibkan
kesemrawutan lalu lintas
pengawasan perparkiran
dan di
kota
3.Komunikasi
2.Sumber Daya
1.Konsistensi
1.Sumber Daya Manusia,Menambah
Perlunya sosialisasi kembali untuk
jumlah staff di bidang perparkiran
para juru parkir secara formal,yaitu
Dinas Pehubungan,Komunikasi dan
pertemuan dalam forum.
Informasi.Kurangnya pegawai yang memantau
langsung
pelaksanaan
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta : Bandung Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Prof. Dr. Susilo Supardo.2006.Kepemimpinan, Dasar Dasar dan Pengembangannya :CV. Andi offset. Yogyakarta Creswell, John .2010.Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Daniel H Mazmanian, dan Paul A. Sabatier. 1983.Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins Edi Suharto .2005. Analisis Kebijakan Publik . Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.Bandung :Alfabeta Faried Ali dan Syamsu Alam, 2011. Teori Dan KonsepAdministrasi.Jakarta :PT.Grafindo Harbani Pasolong, 2012, Metode Penelitian Administrasi Publik,Bandung : Alfabeta Joko Widodo. 2007. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja.Malang: Banyumedia Kaho,Josef Riwu. 1997 .Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.Yogyakarta:Fak Sospol - UGM Moleong, Lexy, Prof. Dr., MA. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Markus Max’s Enembe,2006.Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomer 1 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang ( Studi Kasus Di Kawasan Simpang Lima ). Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Semarang : UniversitasDiponegoro Subarsono.2006.Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi,Pustaka Pelajar:Yogyakarta Sugiyono. 2007.Metode Penelitian Administrasi,Alfabeta : Bandung Syukur Abdullah, 1987. Kumpulan MakalahStudy Implementasi Latar Belakang
Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan,Persadi : Ujung Pandang Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad Van Meter & Van Horn, 1995, The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework in Administration and Society, Vol. 6 No.4. Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi DaerahUndangUndang No 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah Teori-Teori Administasi Publik . (2010). Dalam http://eprints.undip.ac.id/5204/. Diunduh pada 20 Oktober 2012 pukul 9:46 WIB
