PENGELOLAAN KEBIJAKAN UJI COBA SISTEM PRABAYAR RETRIBUSI PARKIR KOTA BANDUNG

PENGELOLAAN KEBIJAKAN UJI COBA SISTEM PRABAYAR RETRIBUSI PARKIR KOTA BANDUNG Shita Azalia1 dan Achmad Lutfi2 1. 2.

Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia [email protected], [email protected]

ABSTRAK Penelitian ini membahas pengelolaan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis pengelolaan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung dengan menggunakan teori administrasi pendapatan asli daerah yang dikemukakan McMaster dan mendeskripsikan apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan analisis data kualitatif dalam teknik menganalisis data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung belum dilaksanakan sesuai dengan teori administrasi pendapatan asli daerah menurut McMaster, peluang yang dihadapi dalam kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung adalah optimalisasi pendapatan retribusi parkir dan adanya kepastian bagi wajib retribusi, sedangkan tantangan yang dihadapi dalam kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir kota Bandung adalah tidak ada peraturan yang khusus mengatur, kurangnya pengawasan, dan kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan uji coba sistem prabayar retribusi parkir kota Bandung. Kata kunci: Retribusi daerah; Retribusi Parkir; Sistem Parkir Meter

Management of Trial Prepaid Parking Charge System Policy in Bandung Municipality ABSTRACT The focus of this research is to analyze management of trial prepaid parking charge system policy in Bandung Municipality. The puposes of this research are analyze management of trial prepaid parking charge system policy in Bandung Municipality based on theory of local owned revenue management by McMaster and also describes opportunities and threats in managing trial prepaid parking charge system policy in Bandung Municipality. This descriptive research used post-‐positivist approach with literature research and in-‐ depth interview as data-‐collection techniques. The result of this research are management of trial prepaid parking charge system policy in Bandung Municipality has not been carried out in accordance with theory of local tax and charge management by McMaster, the opportunities of this system are parking charges revenue optimization and certainty for parking charges user whereas the threats are no special rules set, lack of supervision, and lack of socialization in managing trial prepaid parking charge system policy in Bandung Municipality. Keyword: User charges; Parking charges; Parking meter system

Pendahuluan Kota Bandung yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat, memiliki berbagai macam fungsi sekaligus, seperti pusat pemerintahan, pusat pelayanan berbagai jenis administrasi,

Pengelolaan kebijakan uji coba..., Pengelolaan kebijakan uji coba, FISIP UI, 2014

pusat bisnis, jasa dan akivitas lainnya, sehingga menyebabkan mobilitas yang tinggi. Kondisi ini diperlihatkan dengan pengguna kendaraan yang semakin meningkat. Menurut data Dinas Perhubungan Kota Bandung, jumlah kendaraan di Kota Bandung saat ini mencapai 1,2 juta kendaraan yang terbagi 400 ribu kendaraan mobil dan 800 ribu kendaraan sepeda motor dan jumlah ini belum termasuk kendaraan dari beberapa kota disekitar Kota Bandung yang beraktivitas di siang hari ataupun hanya sekedar transit (www.bandung.go.id). Jumlah kendaraan yang besar dapat menjadi potensi pendapatan yang ideal bagi daerah lewat pengenaan retribusi parkir. Namun muncul permasalahan karena dengan jumlah kendaraan yang besar tentu membutuhkan lahan parkir yang besar. Sementara lahan parkir yang tersedia terbatas sehingga banyak pengguna jalan yang parkir di tepi jalan umum yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu-lintas. Selain lahan parkir yang terbatas, terdapat masalah lain yang perlu diperhatikan, seperti masih banyak kendaraan bermotor yang parkir tidak pada tempatnya dan adanya pungutan liar yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan tata kelola parkir yang baik dari pemerintah kota. Salah satu bentuk terobosan tata kelola parkir yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah dengan pemberlakuan sistem parkir prabayar. Kota Bandung menjadi kota pertama di Indonesia yang menguji-cobakan mesin parkir prabayar untuk parkir di pinggir jalan sejak 24 Desember 2013 lalu. Peragaan parkir prabayar di Kota Bandung tersebut layaknya yang diterapkan di negara bagian Oklahoma dan Carolina Utara, Amerika Serikat. Parkir prabayar menggunakan meter digital (selanjutnya disebut parking meter) mulai diperkenalkan di Amerika Serikat sejak tahun 2006. Kelebihan parkir ini adalah kemudahan pembayaran serta tingkat kebocoran pendapatan daerah yang rendah karena setoran uang parkir langsung masuk ke alat parkir tersebut (3 Mesin Parking Meter, 2013, par.3). Untuk bisa memberikan hasil yang positif, tentunya kunci dari kesuksesan penggunaan sistem ini terdapat pada cara pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan Kota Bandung mengelola kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir dengan bantuan alat parking meter. Cara pengelolaan yang diberikan tentu saja akan berbeda dengan cara mengelola sistem parkir konvensional, biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Bandung pasti akan lebih besar daripada sistem parkir konvensional. Cara pemerintah daerah Kota Bandung mengelola kebijakan ini akan berpengaruh pada keberlanjutan penggunaan sistem ini untuk menggantikan sistem konvensional apakah nantinya sistem ini bisa menggantikan sistem yang konvensional atau hanya menjadi trend sesaat dan malah membebani pemerintah.


Atas dasar data yang telah disampaikan, peneliti merasa perlu mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana pengelolaan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung dan mendeskripsikan apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam uji coba kebijakan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah Menganalisis pengelolaan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung dengan menggunakan teori administrasi pendapatan asli daerah yang dikemukakan McMaster dan mendeskripsikan apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung.

Tinjauan Teoritis Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep yang membentuk kerangka berpikir yaitu konsep kebijakan publik, retribusi daerah, retribusi parkir, dan administrasi pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan konsep kebijakan publik, kebijakan publik menurut Thomas Dye (Subarsono, 2010:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever government choose to do or not to do). Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik. Salah satu sumber pendapatan daerah yang penting adalah Retribusi Daerah. Pengertian retribusi secara umum menurut Sumitro (Kaho, 2005:170) adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Sedangkan menurut S.Munawir (Kaho, 2005:170) retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Salah satu jenis retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi Parkir adalah retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan ketersediaan tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ada dua, yaitu Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah selain pajak daerah. Dengan demikian pengelolaan retribusi daerah menjadi ruang lingkup administrasi


pendapatan daerah. Menurut McMaster proses pengadministrasian pendapatan daerah terdiri dari serangkaian kegiatan yang dapat ditempuh (McMaster, 1991:45) yaitu: 1. Identification (Identifikasi) Proses identifikasi merupakan tahap pertama pengadminstrasian pendapatan asli daerah. Proses ini memainkan peranan penting untuk menjaring sebanyak mungkin wajib retribusi daerah. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib retribusi daerah untuk menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah, melalui jajarannya, untuk melakukan identifikasi. 2. Assessment (Penilaian/penetapan) Setelah dilakukan proses identifikasi, administrator pendapatan daerah melakukan proses penilaian/penetapan (assessment). Proses ini hendaknya dapat membuat wajib retribusi sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kewajibannya dalam membayar retribusi daerah secara penuh. Prosedur penilaian/penetapan yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu menilai dengan baik objek retribusi daerah sesuai parameter yang telah ditetapkan. 3. Collection (Pemungutan) Tahap akhir dalam administrasi pendapatan asli daerah adalah melakukan pemungutan. Proses pemungutan retribusi daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan ke pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diganjar sesuai dengan sanksi yang ada. Setelah retribusi daerah dipungut, maka perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang didapat. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai operasionalisasi konsep adalah teori administrasi pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh James McMaster dengan variabelnya pengelolaan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung. Rangkaian kegiatan dalam proses pengadministrasian pendapatan daerah, yaitu identifikasi, penilaian/penetapan, dan pemungutan sebagai dimensi, sedangkan indikator yang digunakan adalah penjabaran dari ketiga dimensi tersebut.

Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan post-positivis karena peneliti berangkat dari sebuah teori disertai dengan pengamatan empiris dalam rangka melakukan penggalian


kebenaran informasi. Sesuai dengan hal tersebut, peneliti menganalisis kebijakan ini dengan menggunakan teori administrasi pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh James McMaster. Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskiriptif dengan manfaat yang bersifat murni tanpa disponsori pihak manapun dan berdasarkan keinginan peneliti untuk melakukan penelitian sejak Maret 2014 hingga September 2014. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, baik informasi dari bahan cetak maupun bahan non-cetak dan wawancara mendalam. Adapun pihak-pihak yang peneliti wawancara terdiri dari Pihak UPTD Parkir Kota Bandung, akademisi di bidang pajak dan retribusi daerah di Universitas Indonesia, pengamat transportasi dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), juru Parkir yang bertugas di Jalan Braga, dan warga masyarakat (Wajib Retribusi) yang menggunakan fasilitas sistem prabayar retribusi parkir di Kota Bandung. Teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis data kualitatif dengan cara mengorganisasi data, mengkategorisasi data, mencari eksplanatif data, dan menulis laporan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bagian ini akan diuraikan hasil temuan penelitian beserta analisa permasalahan penelitian, yaitu pengelolaan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung dengan menggunakan teori administrasi pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh James McMaster serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung. Dalam menganalisis pengelolaan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung penelitian ini menggunakan tiga dimensi berdasarkan teori administrasi pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh James McMaster, yakni identifikasi, penilaian/penetapan dan pemungutan. Analisis Dimensi Identifikasi (Identification) Proses identifikasi merupakan tahap pertama pengadminstrasian pendapatan asli daerah. Tahap identifikasi wajib retribusi memainkan peranan penting untuk menjaring sebanyak mungkin wajib retribusi daerah. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib retribusi daerah menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah Dinas Perhubungan, melalui jajaran UPTD Perparkiran Kota Bandung, dalam melakukan identifikasi. Dalam dimensi identifikasi digunakan beberapa


indikator yaitu identifikasi secara otomatis, penerapan prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mengidentifikasi diri sendiri, dan kewajiban wajib retribusi diketahui dengan jelas. Indikator pertama adalah identifikasi secara otomatis. Indikator identifikasi secara otomatis terpenuhi apabila terdapat kriteria wajib retribusi sehingga setiap orang/badan serta petugas dapat mengidentifikasi secara langsung apabila memenuhi kriteria sebagai wajib retribusi. Prosedur identifikasi wajib retribusi parkir dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dasar pengidentifikasian berasal dari Pasal 201 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Kota Bandung, dimana objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum berupa jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur objek dan subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maka indikator identifikasi secara otomatis telah terpenuhi. Indikator

kedua

adalah

penerapan

prosedur

sehingga

wajib

retribusi

dapat

mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai wajib retribusi. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib retribusi untuk menyembunyikan kewajibannya membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah melalui jajarannya untuk melakukan identifikasi. Sama seperti sistem pelayanan penyediaan parkir konvensional, dalam menggunakan sistem prabayar dengan mesin parking meter, prosedur identifikasi wajib retribusi diterapkan dengan cara ketika pelanggan parkir yang datang ke jalan yang menjadi kawasan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini Jalan Braga) dan menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum berupa jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandung maka otomatis teridentifikasi sebagai wajib retribusi. Juru parkir yang bertugas di Jalan Braga juga diminta oleh pihak Pemerintah Kota Bandung untuk selalu siap mengingatkan dan membantu wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya. Setelah pelanggan parkir tersebut memarkirkan kendaraan pada tempat yang ditetapkan (sesuai dengan marka parkir), kemudian pelanggan diminta datang ke mesin parkir prabayar yang telah disediakan oleh juru parkir yang bertugas. Di mesin parking meter, pelanggan diminta untuk memasukan nomor polisi kendaraan dilanjutkan dengan menekan tombol hijau.


Selanjutnya pelanggan diminta untuk memasukan uang pecahan (koin Rp 500 dan atau Rp 1.000), ke mesin parking meter sesuai dengan waktu parkir yang diharapkan dengan rincian Rp 2.000 untuk dua jam pertama dan Rp 2.000 untuk jam selanjutnya. Setelah membayar dan kembali menekan tombol berwarna hijau, karcis parkir akan keluar dan tertera jam masuk dan keluar parkir. Karcis parkir tersebut harus ditempatkan di atas dashboard kendaraan pelanggan. Karcis parkir yang didapatkan oleh pengguna parkir berfungsi sebagai bukti bahwa retribusi parkir telah dibayarkan oleh pengguna parkir tersebut. Dalam praktik di lapangan, prosedur identifikasi wajib retribusi parkir prabayar di Jalan Braga telah dilakukan secara otomatis. Umumnya wajib retribusi telah menyadari kewajibannya sebagai pihak yang telah menggunakan pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah membayar retribusi parkir. Hanya prosedur pembayaran dengan sistem prabayar belum dilakukan secara konsisten, masyarakat belum terbiasa dengan adanya sistem tersebut. Dengan demikian, indikator kedua yaitu penerapan prosedur sehingga wajib retribusi dapat mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai wajib retribusi dalam proses identifikasi telah terpenuhi. Indikator ketiga adalah konfirmasi identifikasi dengan sumber lain. Indikator ini terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi pembanding sebagai bahan untuk melakukan konfirmasi silang identifikasi wajib retribusi. Saat ini Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menyediakan papan-papan pengumuman yang berisi informasi tentang tarif Retribusi Parkir yang berlaku untuk setiap jenis kendaraan, baik untuk kendaraan roda empat, roda dua, maupun jenis truk di sepanjang Jalan Braga sehingga wajib retribusi dapat mengetahui berapa kewajiban retribusi yang harus dipenuhi. Dengan demikian, indikator ketiga dalam proses identifikasi telah terpenuhi. Kemudian indikator yang keempat yaitu kewajiban wajib retribusi jelas dan diketahui oleh wajib retribusi sehingga memudahkan pemerintah daerah melalui jajarannya untuk mengajak wajib retribusi memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan tersebut maka tampak jelas bahwa pengendara kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum memiliki kewajiban untuk membayar retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dinikmatinya. Namun seperti telah disebutkan sebelumnya kesadaran untuk membayarkan retribusi mereka ke mesin parking meter masih kurang, padahal mesin tersebut disediakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor


retribusi parkir dengan harapan wajib retribusi membayarkan retribusi langsung ke mesin parking meter bukan ke juru parkir. Untuk memaksimalkan penggunaan sistem prabayar dengan mesin parking meter ini tentu diperlukan peraturan tambahan karena peraturan daerah yang saat ini berlaku belum bisa mengakomodasi kebijakan sistem baru ini. Peraturan tambahan tersebut dapat berupa peraturan walikota yang berisi perubahan tata cara pembayaran dan sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran oleh wajib retribusi. Dengan demikian indikator keempat yaitu kewajiban wajib retribusi diketahui jelas belum terpenuhi. Berdasarkan pemaparan dimensi identifikasi, indikator identifikasi secara otomatis, penerapan prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mengidentifikasi diri sendiri, dan indikator konfirmasi identifikasi dengan sumber lain telah memenuhi teori administrasi pendapatan asli daerah menurut McMaster. Sedangkan indikator kewajiban wajib retribusi diketahui dengan jelas belum dilaksanakan sesuai teori administrasi pendapatan asli daerah menurut McMaster. Analisis Dimensi Penilaian/Penetapan (Assessment) Setelah tahap identifikasi dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah penilaian/penetapan (assessment). Proses ini hendaknya dapat membuat wajib retribusi sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kewajibannya dalam membayar retribusi daerah secara penuh. Prosedur penilaian/penetapan yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu menilai dengan baik objek retribusi daerah sesuai parameter yang telah ditetapkan. Tedapat tiga indikator yang digunakan dalam menganalisis penilaian/penetapan retribusi, yaitu penetapan bersifat otomatis, penilai tidak atau sedikit memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dan penilaian/penetapan dapat dikonfirmasi dengan sumber lain. Indikator pertama yaitu penetapan bersifat otomatis, indikator ini terpenuhi jika terdapat peraturan atau standar baku dalam melakukan penetapan yang memuat hal-hal yang dikenakan dan dasar pengenaannya hingga ada kepastian hukum serta membantu pemerintah daerah menilai objek retribusi daerah sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam pemungutan retribusi, terdapat peraturan atau standar baku dalam melakukan penetapan yang memuat dasar pengenaan, tarif, wilayah pemungutan dan memberi kesempatan kepada pembayar untuk mengajukan keberatan. Standarisasi penetapan retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.


Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 terdapat standarisasi penetapan tarif retribusi parkir berdasarkan kawasan. Standarisasi penetapan tarif retribusi parkir dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu kawasan pinggiran kota, kawasan penyangga kota dan kawasan pusat kota. Berdasarkan peraturan tersebut untuk Jalan Braga sendiri ditetapkan sebagai salah satu jalan yang termasuk dalam kawasan pusat kota dimana ditetapkan kendaraan bermotor roda empat/roda tiga/sedan dan sejenisnya Rp 2.000,- untuk sekali parkir maksimal dua jam, dan setiap satu jam berikutnya ditambah Rp 2.000,-. Sedangkan untuk sepeda motor Rp 1.000,- untuk sekali parkir maksimal dua jam, dan setiap satu jam berikutnya ditambah Rp 1.000,-. Adanya perbedaan tarif di kawasan pusat kota dengan kawasan pinggiran kota dan kawasan penyangga kota bertujuan untuk menghindari penumpukan parkir di jalan-jalan pusat kota sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Penetapan besaran retribusi parkir yang harus dibayar wajib retribusi dengan sistem prabayar di Jalan Braga dibantu dengan menggunakan sarana berupa mesin parking meter. Dengan adanya mesin parking meter biaya parkir bisa terkontrol sesuai dengan lama parkir, sehingga dapat mengoptimalkan pemasukan bagi daerah dibandingkan dengan sistem parkir konvesional. Adanya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 yang menjadi standar baku dalam melakukan penetapan maka dengan demikian indikator penilaian/penetapan bersifat otomatis telah terpenuhi. Indikator yang kedua adalah penilai tidak atau sedikit memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri (diskresi). Indikator ini terpenuhi apabila aparat dan wajib retribusi

tidak

memiliki

kebebasan

untuk

mengambil

keputusan

sendiri

dalam

penilaian/penetapan retribusi terhutang. Penetapan tarif yang dilakukan didasarkan atas standar baku yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung sendiri. Jadi, dalam penetapan retribusi parkir di Jalan Braga wajib retribusi

tidak

memiliki

kebebasan

untuk

mengambil

keputusan

sendiri

dalam

penilaian/penetapan retribusi terhutang, apalagi dengan adanya sistem prabayar dengan mesin parking meter ini mengharuskan setiap orang yang ingin menggunakan pelayanan parkir membayar parkir terlebih dahulu dan uang yang dibayarkan langsung masuk ke dalam mesin, sehingga kemungkinan adanya penyelewengan terhadap pendapatan retribusi daerah diharapkan dapat diminimalisir. Namun, pada praktek di lapangan menunjukkan masih adanya celah dalam penetapan retribusi parkir yang terutang dengan menggunakan mesin parking meter, para wajib retribusi


masih mengandalkan juru parkir untuk mengetahui retribusi yang harus mereka bayar. Masih banyak wajib retribusi yang tidak mengerti bagaimana perhitungan jumlah retribusi parkir yang harus dibayarkan dan terjadi diskresi saat juru parkir yang seharusnya hanya bertugas mengatur keluar-masuk kendaraan melakukan penilaian/penetapan retribusi terutang. Untuk itu indikator penilai tidak atau sedikit memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri (diskresi) tidak terpenuhi. Indikator terakhir, yaitu penilaian/penetapan tarif dapat dikonfirmasi dengan sumber lain. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pihak pemerintah daerah dalam menyediakan informasi pembanding sebagai bahan untuk melakukan konfirmasi silang. Terdapatnya informasi pembanding diharapkan dapat membuat wajib retribusi sulit untuk menghindari diri dari pemenuhan kewajibannya secara menyeluruh serta menghindari kebocoran penerimaan retribusi oleh petugas. Sumber informasi penetapan retribusi parkir hanya berasal dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Kota Bandung. Penilaian/penetapan melalui sumber lain tidak didapatkan karena hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum hanya berurusan dengan Dinas Perhubungan selaku penyelenggara perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan di Kota Bandung. Untuk itu indikator penilaian/penetapan melalui sumber lain tidak terpenuhi. Berdasarkan pemaparan dimensi penilaian/penetapan, indikator pertama yaitu penetapan bersifat otomatis telah memenuhi teori administrasi pendapatan asli daerah menurut McMaster, sedangkan indikator penilai tidak atau sedikit memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dan indikator penilaian/penetapan dapat dikonfirmasi dengan sumber lain belum dilaksanakan sesuai teori administrasi pendapatan asli daerah menurut McMaster. Analisis Dimensi Pemungutan (Collection) Tahap akhir dalam administrasi pendapatan asli daerah adalah melakukan pemungutan. Proses pemungutan retribusi daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan ke pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelanggaran atas ketentuan dapat diganjar dengan sanksi yang ada. Setelah retribusi daerah dipungut, maka perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sejumlah seluruh perolehan yang didapat. Terdapat enam indikator yang digunakan dalam dimensi pemungutan, yaitu pembayaran dilakukan secara otomatis, pembayaran dapat


dipaksa, kelalaian dapat diketahui dengan jelas, penerapan sanksi yang tegas, bukti penerimaan yang jelas untuk dicermati pihak pemerintah daerah, dan pembayaran yang mudah. Indikator pertama adalah pembayaran dilakukan secara otomatis. Indikator ini terpenuhi apabila instansi yang berwenang melakukan pemungutan retribusi terhutang pada saat retribusi terhutang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012, pungutan retribusi dilaksanakan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk dan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Untuk melaksanakan pemungutan retribusi, UPTD Parkir Kota Bandung selaku bagian dari Dinas Perhubungan Kota Bandung ditunjuk sebagai pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum, dengan adanya sistem prabayar retribusi parkir, mesin parking meter digunakan sebagai sarana untuk membantu pihak UPTD parkir Kota Bandung untuk memungut retribusi parkir dari wajib retribusi. Retribusi parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam hal ini dokumen yang dapat dipersamakan adalah karcis pembayaran yang didapatkan wajib retribusi setelah membayar kewajiban retribusi yang terutang. Pada umumnya dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, karcis pembayaran diberikan oleh juru parkir setelah wajib retribusi selesai menggunakan layanan parkir dan membayar retribusi parkir yang terhutang, namun untuk retribusi dengan sistem prabayar karcis pembayaran diberikan sebelum menggunakan layanan parkir yang kemudian akan disisipkan di dashboard mobil atau disisi depan motor. Dengan adanya UPTD Parkir Kota Bandung yang ditunjuk sebagai pemungut retribusi parkir dan digunakannya mesin parking meter sebagai sarana untuk membantu pihak UPTD parkir Kota Bandung untuk memungut retribusi parkir dari wajib retribusi pada saat retribusi parkir terhutang maka indikator pembayaran dilakukan secara otomatis telah terpenuhi. Indikator yang kedua dalam proses pemungutan adalah pembayaran dapat dipaksa. Indikator ini terpenuhi apabila dalam pemungutan retribusi terdapat dorongan atau paksaan dari petugas untuk membayar retribusi terhutang tepat pada waktunya dan sesuai dengan nilai terhutang. Ketentuan umum untuk pemungutan retribusi parkir sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2010, dengan adanya landasan peraturan tersebut telah menjamin kepastian hukum untuk melakukan pemungutan. Adanya kepastian hukum dapat menjadi argumen untuk dapat memaksa wajib retribusi parkir supaya memenuhi kewajiban retribusinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Untuk pemungutan dengan sistem prabayar pada retribusi parkir di Kota Bandung, juru parkir sebagai perpanjangan UPTD Parkir sebenarnya hanya berkewajiban untuk mengatur alur parkir dan memandu wajib retribusi dalam hal pembayaran retribusi parkirnya dengan sistem prabayar lewat mesin parking meter, namun karena belum ada sanksi yang jelas yang mengatur kewajiban untuk membayar dengan sistem prabayar sulit untuk memaksa wajib retribusi untuk membayarkan retribusinya secara prabayar lewat mesin parking meter, akibatnya wajib retribusi tetap membayar lewat juru parkir tanpa mengetahui dengan pasti apakah retribusi yang telah dibayarkan langsung masuk ke pendapatan daerah. Juru parkir seringkali tidak menuntut wajib retribusi untuk melakukan pembayaran dengan sistem prabayar lewat mesin parking meter sementara pengawasan kinerja juru parkir dari pihak pemerintah daerah pun minim. Hal ini menunjukkan kurangnya kesungguhan dari pihak pemerintah dalam menerapkan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir di Kota Bandung. Dengan demikian indikator pembayaran retribusi dapat dipaksa belum terpenuhi secara optimal. Indikator ketiga adalah kelalaian dapat diketahui dengan jelas. Indikator ini terpenuhi apabila proses pemungutan retribusi mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban retribusi dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan. Adanya kelalaian dapat diketahui melalui sistem pengawasan. Pengawasan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung menjadi tanggung jawab UPTD Parkir Kota Bandung untuk mengetahui apakah proses pemungutan yang berjalan di lapangan apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan wajib retribusi membayar retribusi parkir sesuai kewajibannya dengan sistem prabayar lewat mesin parking meter pihak UPTD Parkir masih mengandalkan juru parkir untuk mengawasi secara langsung. Kelalaian dalam hal penggunaan sistem prabayar dengan menggunakan mesin parking meter ini masih sering terjadi, pihak UPTD Parkir beralasan hal ini dikarenakan sistem masih dalam tahap uji coba dan baru berjalan beberapa bulan. Wajib retribusi masih belum terbiasa dengan kesadaran sendiri untuk tertib menggunakan sistem tersebut, sementara juru parkir selaku pengawas langsung seringkali lalai untuk tidak mengingatkan wajib retribusi. Untuk mengatasi kelalaian seperti ini pihak UPTD Parkir berencana memasang kamera Closed Circuit Television (CCTV) untuk membantu dalam hal pengawasan pemungutan sistem prabayar retribusi parkir di Kota Bandung. Alasan digunakannya CCTV dalam pengawasan adalah untuk mencegah adanya wajib retribusi yang kabur sebelum membayar retribusinya, dengan adanya CCTV nomer kendaraan


wajib retribusi yang kabur dapat diketahui. Pihak UPTD Parkir selanjutnya akan berintegrasi dengan pihak kepolisian dan SAMSAT untuk menindaklanjuti wajib retribusi tersebut pada saat wajib retribusi tersebut melakukan pembayaran perpanjangan STNK atau Pajak Kendaraan Bermotor. Namun pada prakteknya di lapangan, sampai saat ini sistem CCTV tersebut belum juga dipasang oleh pihak UPTD Parkir, sehingga kelalaian-kelalaian masih sering dilakukan. Dengan demikian indikator ketiga yaitu kelalaian dapat diketahui dengan jelas belum terpenuhi. Indikator keempat yaitu bukti penerimaan yang jelas untuk dicermati pihak pemerintah daerah. Indikator ini terpenuhi apabila terdapat alat bukti untuk memastikan jumlah seluruh perolehan yang didapat masuk ke kas daerah. Dalam hal penyetoran dan pelaporan perolehan retribusi parkir dengan sistem prabayar dilakukan sama seperti penyetoran dan pelaporan retribusi parkir konvensional, dimana setiap harinya juru parkir menghitung pendapatan, mendata pendapatan retribusi parkir dan kemudian disetorkan kepada kepala sektor. Kepala sektor akan menyetorkan pendapatan retribusi parkir kepada bendahara yang akan menyetorkannya ke kas daerah. Proses penyetoran dan pelaporan retribusi parkir ini tentunya membutuhkan pengawasan supaya tidak terjadi kebocoran dalam kas daerah. Untuk pengawasan penyetoran dan pelaporan atas retribusi parkir yang telah dipungut diawasi langsung oleh pegawai UPTD Parkir. Terdapat pegawai khusus yang bekerja untuk memverifikasi data jumlah uang yang disetorkan ke kas daerah dan mengurus administrasi penyetoran setiap harinya. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai pengelola perparkiran setiap harinya melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir. Adanya karcis pembayaran yang diberikan juru parkir, bukti kwitansi yang diberikan kepala sektor, Bend 26 yang diberikan bendahara penerimaan, dan Bend 17 yang diberikan Bank Jabar Banten merupakan alat bukti untuk memastikan jumlah seluruh perolehan yang didapat masuk ke kas daerah. Hal ini memastikan bahwa indikator keempat yaitu adanya bukti penerimaan yang jelas untuk dicermati pihak pemerintah daerah telah terpenuhi. Indikator kelima adalah penerapan sanksi yang tegas. Dalam rangka pemungutan retribusi hendaknya pemerintah daerah menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelanggar agar pemungutan dapat dilakukan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal. Dalam retribusi sebenarnya hanya mengenal paksaan secara ekonomis, artinya apabila seseorang tidak mau membayar retribusi, maka tidak akan diberikan sanksi namun tidak akan mendapatkan pelayanan. Jika ada wajib retribusi yang telah menggunakan layanan namun


belum memenuhi kewajibannya untuk membayar, maka sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 akan diberikan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis. Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Penggunaan kebijakan sistem prabayar dalam retribusi parkir memiliki keunggulan karena diharapkan dengan adanya sistem prabayar dengan menggunakan mesin parking meter, wajib retribusi otomatis membayarkan retribusinya diawal penggunaan layanan lewat mesin parking meter sehingga wajib retribusi sulit menghindar untuk membayar. Jika wajib retribusi menggunakan layanan melebihi dua jam sejak pembayaran maka tentunya juru parkir akan memberitahu wajib retribusi dan mengingatkan untuk kembali membayar retribusi parkir yang terutang. Namun kebijakan sistem prabayar retribusi parkir ini belum memiliki peraturan khusus yang jelas untuk mengatur kebijakan tersebut, sehingga tidak ada sanksi yang tegas jika wajib retribusi tidak menggunakan mesin tersebut dalam melakukan pembayaran retribusi parkirnya ataupun pinalti bila wajib retribusi lalai dalam membayar kelebihan waktu parkirnya. Untuk itu indikator kelima yaitu penerapan sanksi yang tegas belum terpenuhi. Indikator terakhir adalah pembayaran yang mudah. Pembayaran yang mudah dilakukan untuk memberi kenyamanan bagi wajib retribusi, hendaknya pemerintah daerah tidak hanya memberikan pelayanan secara maksimal, namun juga memberikan kenyamanan yang maksimal bagi mereka dalam membayar. Mekanisme pembayaran sebaiknya tidak menyulitkan wajib retribusi sehingga tidak menghambat wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tepat waktu, tidak juga menyulitkan petugas dalam melaksanakan pemungutan. Dalam menggunakan sistem prabayar retribusi parkir, mekanisme pembayaran dengan mesin parking meter sebenarnya tidaklah sulit, wajib retribusi juga dimudahkan dengan adanya juru parkir yang selalu siap membantu untuk menggunakan mesin parking meter ketika melakukan pembayaran. Pada prakteknya di lapangan, penggunaan mesin parking meter masih mengalami kendala karena seringkali wajib retribusi yang ingin membayar tidak memiliki koin sehingga juru parkir yang harus mencari koin supaya wajib retribusi dapat membayar. Tugas juru parkir memang semakin berat sejak ada mesin ini. Tidak hanya memandu pengemudi, mereka juga harus mengajari pengemudi memakai mesin parkir dan mengawasi struk parkir yang dipasang pengemudi pada dashboard. Bila waktu parkir melebihi yang tertera, mereka harus menagih kekurangannya. Wajib retribusi yang mengalami kendala karena harus menyediakan uang koin ketika membayar, akhirnya memilih


jalan cepat dengan cara membayar langsung ke juru parkir, padahal penghilangan transaksi tunai semacam ini yang seharusnya menjadi tujuan penggunaan mesin parking meter. Diharapkan seiring berjalannya waktu pemerintah bisa memaksimalkan penggunaan mesin parking meter ini layaknya sistem prabayar di luar negeri, seharusnya dengan adanya sistem prabayar dengan mesin parking meter ini adanya transaksi tunai antara juru parkir dan wajib retribusi bisa dihilangkan dan wajib retribusi bisa melakukan pembayaran secara mandiri tanpa perlu dipandu oleh juru parkir lagi. Tentunya ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Bandung untuk lebih baik kedepannya dalam pelaksanaan sistem prabayar ini sehingga wajib retribusi lebih mudah untuk membayar retribusi parkirnya. Masih adanya kendala-kendala dalam proses pembayaran dengan menggunakan mesin parking meter yang menyulitkan wajib retribusi memenuhi kewajibannya, dapat disimpulkan bahwa indikator pembayaran yang mudah belum terpenuhi. Berdasarkan pemaparan dimensi pemungutan, indikator pembayaran dapat dilakukan secara otomatis dan indikator bukti penerimaan yang jelas untuk dicermati pihak pemerintah daerah telah memenuhi teori administrasi pendapatan asli daerah menurut McMaster, sedangkan indikator pembayaran dapat dipaksa, kelalaian dapat diketahui dengan jelas, penerapan sanksi yang tegas, dan pembayaran yang mudah belum dilaksanakan sesuai teori administrasi pendapatan asli daerah menurut McMaster. Peluang yang Dihadapi dalam Kebijakan Uji Coba Sistem Prabayar Retribusi Parkir Kota Bandung Optimalisasi Pendapatan Retribusi Parkir Dengan adanya sistem prabayar dengan mesin parking meter, maka pendapatan retribusi parkir dapat diketahui dengan jelas. Jelas disini dapat diartikan bahwa pihak pemerintah daerah dapat mengetahui dengan akurat berapa jumlah yang masuk kedalam pendapatan retribusi parkir yang nantinya berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Pada sistem prabayar retribusi dengan mesin parking meter jumlah pendapatan setiap harinya dapat diketahui secara akurat mesin parking meter. Adanya rekapan print out dari mesin parking meter yang dapat memberikan kepastian berapa pendapatan retribusi parkir yang terdapat pada setiap harinya. Adanya sistem prabayar retribusi parkir juga diharapkan dapat meminimalisasi peluang wajib retribusi parkir untuk menghindari kewajibannya untuk membayar retribusi parkir. Untuk mendapatkan pelayanan parkir, wajib retribusi harus membayar kewajibannya terlebih


dahulu. Setelah membayar lewat mesin parking meter, wajib retribusi akan mendapatkan karcis pembayaran yang menunjukkan waktu pembayaran retribusinya. Jika dengan sistem konvensional wajib retribusi memiliki peluang untuk menghindar atau membayar kurang dari kewajibannya, maka dengan sistem ini peluang tersebut dapat diminimalisasi. Optimalisasi pendapatan tentu dapat dilakukan jika pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara benar, karena collection cost yang dikeluarkan pemerintah daerah Kota Bandung untuk mewujudkan kebijakan ini tentu jauh lebih besar daripada dengan sistem retribusi parkir konvensional. Pengeluaran biaya pembelian mesin parking meter, perawatan mesin tersebut secara berkala, dan biaya gaji untuk juru parkir merupakan contoh collection cost yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung dalam rangka pemungutan retribusi parkir dengan sistem prabayar. Jika penyelewengan oleh juru parkir atau wajib retribusi seperti yang saat ini masih sering terjadi, maka pendapatan daerah yang diharapkan bisa optimal tidak akan bisa diwujudkan. Ini hanya akan membebani pemerintah daerah jika sistem ini tidak dilakukan dengan benar. Adanya Kepastian Bagi Wajib Retribusi Wajib retribusi seringkali dibingungkan dengan dasar perhitungan jumlah yang harus dibayar pada saat menggunakan layanan parkir di tepi jalan umum. Adanya sistem prabayar ini, memberi kejelasan tarif bagi pengendara yang memarkir kendaraannya, karena sudah ada kejelasan tarif dan jam lamanya parkir di karcis pembayaran parkir yang tertempel di dashboard mobil. Jika wajib retribusi parkir melebihi waktu yang tertera di karcis pembayaran, maka wajib retribusi tersebut harus membayar lagi kekurangan pembayarannya. Pada saat wajib retribusi parkir melebihi waktu yang tertera di karcis pembayaran, maka juru parkir akan mengingatkan wajib retribusi tersebut untuk membayar kekurangan pembayaran lewat mesin parking meter. Tantangan yang Dihadapi dalam Kebijakan Uji Coba Sistem Prabayar Retribusi Parkir Kota Bandung Tidak Ada Peraturan yang Khusus Mengatur Hal paling mendasar dalam penerapan suatu program kegiatan adalah adanya peraturan yang mengatur mekanisme program kegiatan tersebut. Sebagai negara hukum, segala praktek pemerintahan yang berjalan harus berasaskan pada peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal praktek pengenaan retribusi pada masing-masing daerah di Indonesia. Sayangnya dengan alasan sistem prabayar retribusi masih dalam tahap uji coba baik untuk alat maupun sistem


kerjanya, sistem ini belum memiliki peraturan khusus yang mengatur pengelolaannya, penggunaannya, maupun sanksi yang mengatur jika terjadi pelanggaran oleh wajib retribusi. Pada prakteknya di lapangan, penggunaan sistem prabayar belum digunakan secara konsisten. Beberapa wajib retribusi yang peneliti wawancara mengaku tidak selalu menggunakan sistem prabayar walaupun rutin menggunakan pelayanan parkir di tepi Jalan Braga tersebut, seringkali juru parkir tidak mengingatkan wajib retribusi untuk membayar lewat mesin parking meter. Tidak adanya peraturan yang secara spesifik mengatur sistem prabayar retribusi parkir menyebabkan sistem tersebut tidak dapat dijalankan secara maksimal. Wajib retribusi merasa ada ketidakpastian penggunaan sistem prabayar tersebut, apakah sistem tersebut menjadi keharusan atau hanya menjadi sebuah pilihan bagi wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya. Tidak adanya aturan khusus yang pasti dalam penggunaan sistem tersebut memberikan celah untuk adanya penyimpangan dalam pemungutan retribusi parkir dengan sistem prabayar. Seringkali wajib retribusi merasa bingung karena sudah menggunakan sistem tersebut namun masih saja ditagih oleh juru parkir. Selain adanya wajib retribusi yang merasa ditagih lagi walaupun telah membayar ke mesin parking meter, permasalahan lain yang muncul adalah tidak adanya sanksi yang jelas jika wajib retribusi tidak membayar kewajibannya dengan sistem tersebut dan jika terjadi penyalahgunaan mesin parking meter. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk segera membuat aturan yang jelas mengatur sistem prabayar retribusi parkir sehingga adanya penyimpangan seperti ini dapat segera diatasi. Adanya ide untuk melakukan inovasi terhadap sistem pengenaan retribusi parkir harus diimbangi dengan adanya aturan yang mengatur. Seharusnya pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan, karena walaupun sistem tersebut pertama kali di Indonesia namun bukanlah hal yang baru di negara lain. Pemerintah daerah tinggal menyesuaikan supaya sesuai diterapkan di Indonesia. Untuk memaksimalkan penggunaan sistem prabayar dengan mesin parking meter ini tentu diperlukan peraturan tambahan karena peraturan daerah yang saat ini berlaku belum bisa mengakomodasi kebijakan sistem baru ini. Peraturan tambahan tersebut dapat berupa peraturan walikota yang berisi perubahan tata cara pembayaran dan sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran oleh wajib retribusi. Kurangnya Pengawasan Tantangan lain yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan kebijakan sistem prabayar Retribusi Parkir Kota Bandung adalah kurangnya pengawasan


dalam pengelolaan kebijakan tersebut. Kurangnya pengawasan dalam penerapan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung ini menimbulkan permasalahan seperti mesin parking meter yang tidak konsisten digunakan. Hal ini menunjukkan pentingnya bantuan pengawasan. Pengawasan sebaiknya tidak hanya mengandalkan juru parkir namun dibantu juga dengan teknologi sehingga adanya penyimpangan seperti wajib retribusi yang melakukan penghindaran dalam membayar, juru parkir yang masih melakukan pungutan liar, ataupun adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba merusak mesin parking meter dapat segera diatasi. Kurangnya Sosialisasi Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, tidak dapat dihindari timbulnya tantangantantangan yang dapat mengganggu kelancaran dan berlangsungnya kebijakan tersebut. Sama halnya dengan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir di Kota Bandung. Dalam hal sosialisasi, pemerintah Kota Bandung menyatakan telah melakukan berbagai macam cara untuk mensosialisasikan sistem prabayar retribusi parkir ini. Namun berdasarkan fakta di lapangan, Pemerintah Kota Bandung masih harus terus meningkatkan kesadaran masyarakat adanya sistem baru ini, hal ini dikarenakan wajib retribusi masih merasa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota masih kurang. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi pihak pemerintah kota dalam mengelola sistem prabayar retribusi parkir ini, apalagi sistem ini akan dilelang sehingga tidak hanya digunakan di Jalan Braga saja. Sosialisasi hendaknya menjangkau seluruh kalangan masyarakat supaya masyarakat tidak merasa kaget dan asing saat menggunakan sistem ini. Contoh yang paling mudah adalah lewat sosial media, lewat gambar-gambar menarik (meme) yang disebarkan melalui sosial media seperti twitter dan facebook, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Kesimpulan Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung belum dilaksanakan sesuai dengan teori administrasi pendapatan asli daerah menurut McMaster. Berdasarkan penjabaran dari ketiga dimensi berdasarkan teori administrasi pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh James McMaster, yakni identifikasi, penilaian/penetapan dan pemungutan, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa dalam pengelolaan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi


parkir Kota Bandung hanya 6 dari 13 indikator yang sudah dilaksanakan sesuai dengan teori administrasi pendapatan asli daerah menurut McMaster. Peluang yang dihadapi dalam kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung adalah optimalisasi pendapatan retribusi parkir dan adanya kepastian bagi wajib retribusi. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir kota Bandung antara lain: tidak ada peraturan yang khusus mengatur, kurangnya pengawasan, dan kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan uji coba sistem prabayar retribusi parkir kota Bandung. Saran Pemerintah Kota Bandung sebaiknya membuat peraturan khusus yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan kebijakan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung. Dasar hukum tersebut harus bisa memaksa wajib retribusi untuk konsisten menggunakan sistem prabayar dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi parkir. Peraturan tersebut juga mencakup sanksi yang jelas jika terjadi penyimpangan seperti wajib retribusi yang melakukan penghindaran dalam membayar, juru parkir yang masih melakukan pungutan liar, ataupun adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba merusak mesin parkir meter dapat segera diatasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan uji coba sistem prabayar retribusi parkir Kota Bandung harus ditingkatkan. Pengawasan sebaiknya tidak hanya mengandalkan juru parkir sehingga adanya penyimpangan seperti wajib retribusi yang melakukan penghindaran dalam membayar, juru parkir yang masih melakukan pungutan liar, ataupun adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba merusak mesin parkir meter dapat segera diatasi. Selain pengawasan, sosialisasi juga harus terus ditingkatkan. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi pihak pemerintah kota dalam mengelola sistem prabayar retribusi parkir ini, apalagi sistem ini akan dilelang sehingga tidak hanya digunakan di jalan Braga saja. Sosialisasi hendaknya menjangkau seluruh kalangan masyarakat supaya masyarakat tidak merasa kaget dan asing saat menggunakan sistem ini.

Referensi Creswell, John W. Qualitative Inquiry and Research Design. Second Edition. California: Sage Publication, 2007


Hidayat, Taufik. “3 Mesin Parking Meter Diuji Coba di Bandung.” Liputan 6 26 Desember 2013. 16 Februari 2014 Kaho, Josef Riwu. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 McMaster, James. Urban Financial Management: A Training Manual. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, 1991 Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ____________. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. ____________. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.


PENGELOLAAN KEBIJAKAN UJI COBA SISTEM PRABAYAR RETRIBUSI PARKIR KOTA BANDUNG

Recommend Documents