Oleh Oktavia Ester Pangaribuan, Pangaribuan Widyaiswara Muda Pusdiklat KNPK
PENDAHULUAN Berdasarkan erdasarkan ketentuan Undang-Undang Undang
Tugas ugas PUPN berdasarkan Pasal 4
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN PUPN,
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
pengurusan
Kementerian
adalah melakukan pengurusan piutang negara
Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
yang pengurusannya telah diserahkan kepada
Negara/Lembaga Negara,, piutang Pemerintah
PUPN. Piutang negara yang dimaksud dalam
Daerah,, piutang BUMN, piutang BUMD, dan
undang-undang undang tersebut, sesuai Pasal 8 (berikut
piutang badan usaha yang modalnya sebagian
penjelasannya) adalah hutang yang:
atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD
a. langsung g terhutang kepada negara dan oleh
dilakukan oleh Panitia ia Urusan Piutang Negara
karena itu harus dibayar kepada Pemerintah
(PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Pusat, Pemerintah Daerah; dan
piutang
1)
(DJKN) . Sesuai dengan amanat yang terdapat
b. terhutang kepada badan-badan badan yang baik
dalam pasal 8 dan pasal 12 Undang-undang
secara
Nomor 49 Prp. Tahun 1960,, piutang p instansi
dikuasai sai oleh negara.
pemerintah dan badan-badan badan tersebut di atas instansi
wajib
diserahkan
pengurusan
piutangnya kepada PUPN. Penyerahan nyerahan
Bila negara
langsung
atau
dicermati,
sesuai
tidak
pengertian
ketentuan
langsung
piutang
Undang-Undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN kepada
tersebut di atas berbeda dengan pengertian
instansi i
piutang negara sebagaimana yang diatur di
pemerintah dan badan-badan tersebut di atas
dalam Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004
yang
upaya
tentang Perbendaharaan Perbendaharaa Negara. Di dalam
penagihan akan tetapi debitor bitor belum belu melunasi
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Undang Nomor 1
hutangnya, dan instansi pemerintah dan badanbadan
Tahun 2004 disebutkan bahwa Piutang Negara
badan tersebut di atas yang memiliki memili piutang
adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
dapat
Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah
PUPN/DJKN
memiliki
pengurusan
dilakukan
piutang
menyampaikan
setelah
melakukan
dokumen
yang
menunjukkan adanya dan besarnya piutang.
Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
1
perjanjian rjanjian
atau
akibat
lainnya
Semula, Undang-Undang Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara merupakan erupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1960 Nomor 156, Tambah ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang tersebut ditetapkan menja menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pe Pengganti Undang-Undang Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara Republik R blik IndonesiaTahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124).
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan perundang
Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang
yang berlaku atau tau akibat lainnya yang sah.
dan
tetap tet
dilaksanakan
Artinya piutang negara didefinisikan hanya
berdasarkan Undang-Undang Undang
Nomor 49
sebagai piutang instansi Pemerintah Pusat saja.
Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Dengan Nomor
1
terbitnya
Tahun
pergeseran
Undang Undang-Undang
2004
politik,
tersebut,
hukum
terjadi
mengenai
Lelang
Negara
Piutang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang
Negara/Daerah
pengurusan piutang negara, dari yang semula
beserta peraturan pelaksanaannya (Pasal II
piutang BUMN dan piutang BUMD termasuk ke
angka 1. Huruf b.).
negara
Untuk memberikan kepastian hukum
menjadi terpisahnya nya pengurusan piutang BUMN
dalam pelaksanaan Ketentuan Pasal II angka 1.
dan piutang BUMD dari pengurusan piutang
Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
negara.. Pergeseran tersebut ditandai dengan
2006 tersebut di atas, Pemerintah bersama
terbitnya
33
dengan DPR selama tiga tahun berturut-turut berturut
Peraturan
telah sepakat untuk uk merumuskan ketentuan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
pengurusan piutang sendiri oleh BUMN di
Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
bidang usaha perbankan di dalam undangundang
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33
undang tentang APBN,, yaitu Undang-Undang Undang
Tahun 2006 tersebut diatur bahwa:
Nomor 47 Tahun hun 2009 tentang APBN 2010,
dalam
lingkup
pengurusan
Peraturan
piutang
Pemerintah
Tahun 2006 tentang
a. Pengurusan
No Nomor
Perubahan
Piutang
Perusahaan
Undang-Undang Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Negara/Daerah untuk selanjutnya d dilakukan
APBN 2011, dan Undang-Undang Undang Nomor 22
sesuai
perundang perundang-
Tahun 2011 tentang APBN 2012. Di dalam
undangan yang berlaku di bidang Perseroan
Pasal 4 ayat (5) pada setiap undang-undang
Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara
tersebut telah diatur bahwa dalam rangka
beserta peraturan pelaksanaannya (Pasal II
mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah
angka 1. Huruf a.).
atas laba BUMN di bidang usaha perbankan,
ketentuan
b. Pengurusan Negara/Daerah
peraturan
Piutang yang
telah
Perusahaan
penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN
diserahkan
di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai
kepada epada Panitia Urusan Piutang Negara c.q.
dengan
Direktorat
Terbatas dan Undang--undang tentang Badan
Negara
Jenderal Piutang dan (sekarang
penghapusan Negara/Daerah
DJKN)
Piutang
Lelang
dan
usul
Perusahaan yang
telah
Usaha
Undang-undang undang
Milik
Negara
tentang
Perseroan
beserta
peraturan
pelaksanaannya. Perubahan
politik
hukum
dalam
diajukan
pengurusan piutang negara tersebut semakin
kepada
jelas dengan engan dirumuskannya ketentuan di dalam
Menteri
Rancangan Pengurusan gurusan
Undang Undang-Undang Piutang
Negara
tentang dan
Piutang
Daerah
yang
mengeluarkan
piutang
huruf a peraturan pemerintah tersebut, tetap
BUMN/BUMD dari ruang lingkup ngkup pengurusan
dilaksanakan oleh PUPN/DJKN berdasarkan
piutang negara (Saat ini Rancangan undangundang
Undang-Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
undang tersebut sedang dalam pembahasan
tentang PUPN.
oleh Panja RUU Pengurusan Piutang Negara
PERMASALAHAN YANG TIMBUL
dan Piutang Daerah di DPR). Politik
hukum
Dalam
yang
dibangun
oleh
tentang
perjalanan
pengurusan
waktu,
piutang
ketentuan
BUMN/BUMD
Pemerintah tersebut dimaksudkan agar BUMN
berdasarkan Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
dan
sendiri
dimintakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk
pengelolaan dan pengurusan piutangnya sesuai
diuji terhadap Undang--Undang Dasar Negara
mekanisme korporasi yang g didasarkan pada
Republik Indonesia Tahun 1945. Pihak yang
ketentuan Undang-undang undang tentang Perseroan
mengajukan
Terbatas dan Undang-undang undang tentang BUMN.
kepada Mahkamah Konstitusi tersebut adalah
Tujuan dari pergeseran paradigma pengurusan
debitor
piutang negara tersebut adalah agar BUMN dan
pengurusan
BUMD memiliki level of playing field yang sama
kepada PUPN/DJKN namun oleh bank BUMN
dengan badan usaha swasta wasta dalam pengelolaan
yang
dan penagihan piutang.
restrukturisasi
BUMD
dapat
melakukan
permohonan
salah
satu
perkara
Bank
hutangnya
dengan
BUMN
belum
bersangkutan
konstitusi
yang
diserahkan
tidak
diberikan
alasan
pengurusan
Namun demikian, ketentuan mengenai
piutang bank BUMN masih harus didasarkan didas
pemisahan pengurusan piutang BUMN, piutang
pada ketentuan Undang-Undang Undang Nomor 49 Prp
BUMD,
yang
Tahun 1960 tentang PUPN. Dalam pokok
modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh
perkara, pemohon meminta agar Pasal 4, Pasal
BUMN/BUMD
pengurusan
8, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) UndangUndang
piutang negara tersebut hanya berlaku bagi
Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang
piutang yang pengurusannya belum diserahkan
PUPN
kepada PUPN/DJKN.. Masing-masing Masing badan
bertentangan ngan dengan Undang-Undang Undang Dasar
usaha tersebut mengelola dan menagih sendiri
1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang
piutangnya
yang
berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan,
diserahkan
kepada
dan
piutang
dari
menggunakan unakan
badan
mekanisme
usaha
pengurusannya PUPN/DJKN /DJKN
mekanisme
belum dengan
korporasi
sesuai
dan hukum
Terbatas dan Undang-undang undang tentang BUMN. B
adil
kepastian yang serta
Sementara itu, piutang badan badan-badan
perlakukan
tersebut
yang
diserahkan terbitnya
yang
kepada
Peraturan
pengurusannya PUPN/DJKN /DJKN
Pemerint Pemerintah
telah
sebelum
Nomor
33
Tahun 2006, sesuai ketentuan Pasal II angka 1
tidak
jaminan, perlindungan
ketentuan Undang-undang undang tentang Perseroan
usaha
dinyatakan
sama
dihadapan hukum”,
dan
Pasal 33 ayat (4)
berlaku,
karena
yang
berbunyi
diselenggarakan
“Perekonomian onomian berdasar
atas
Nasional
e.
Frasa “atau Badan--badan yang baik secara
demokrasi
langsung atau tidak langsung dikuasai oleh
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,
negara” dalam Pasal 8, UU No.49/1960,
berkeadilan,
tidak
berkelanjutan,
berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”,
dan
karenanya
tidak
f.
memiliki
hukum
Frasa “dan Badan-badan Badan Negara” dalam Pasal
12
ayat
(1)
UU
49/1960,
bertentangan dengan UUD 1945. 1
Pada tanggal 25 September Septemb 2012, Hakim
kekuatan
mengikat.
kekuatan hukum mengikat.
Majelis
mempunyai
Mahkamah
g.
Konsitusi
Frasa “dan Badan-badan Badan Negara” dalam Pasal 12 ayat (1) UU 49/1960 tidak
membacakan putusan Mahkamah Konstitusi
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
atas perkara Nomor 77/PUU-IX/2011. IX/2011. Dalam
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas
amar putusan, MK menyatakan mengabulkan
perkara Nomor 77/PUU--IX/2011 tersebut di atas
permohonan para pemohon untuk se sebagian
maka:
sehingga: a.
a.
Frasa
“Badan-badan
yang
dimaksudkan
dalam
Pasal
Peraturan
ini”
lagi melaksanakan tugas pengurusan
8
dan usaha
Tahun
sebagian
tentang adalah
bertentangan
dengan
“atau
atau
b.
Karena
sudah
tidak
lagi
memiliki
kewenangan untuk mengurus, mengurus maka PUPN
Badan--badan
yang
dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini”
seharusnya: 1)
tidak
lagi
menerima
pengurusan
dalam Pasal 4 ayat (1) UU 49 Tahun 1960
piutang BUMN, BUMN piutang BUMD, dan
tidak
piutang badan usaha yang modalnya
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat.
sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh
Frasa “/Badan-badan badan Negara” dalam Pasal
BUMN/BUMD;; dan
4 ayat (4) Undang-Undang Undang Nomor 49
d.
yang modalnya
BUMN/BUMD; dan
Indonesia Tahun 1945. Frasa
badan
seluruhnya dimiliki oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik
c.
piutang
Pasal 4 ayat (1) UU 49 1960
piutang
BUMN, piutang BUMD,
dalam
PUPN
b.
PUPN tidak berwenang
2)
mengembalikan pengurusan piutang
Tahun 1960, tidak mempunyai kekuatan
BUMN, piutang BUMD, dan piutang
hukum mengikat.
badan usaha yang modalnya sebagian
Frasa “atau Badan-badan badan yang baik secara
atau
langsung atau tidak langsung dikuasai oleh
BUMN/BUMD yang telah tel diserahkan
negara” bertentangan dengan UUD 1945.
kepada
seluruhnya
dimiliki
oleh
PUPN.Pengembalian PUPN
pengurusan piutang tersebut ditujukan
pengurusan piutang negara neg menjadi berkurang
agar
secara signifikan.
badan-badan badan
usaha
sebagai
pemilik piutang tersebut tetap dapat
Dengan adanya putusan Mahkamah
melanjutkan upaya penagihan atas
Konstitusi
tersebut,
maka
Bidang
tugas
piutangnya.
pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh DJKN pasca putusan Mahkamah Konstitusi
TINDAK
LANJUT
PUTUSAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI
adalah pengurusan (penagihan (pe dengan surat
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan,
telah
menghormati
dan
Mahkamah
berkomitmen melaksanakan
Konstitusi
77/PUU-IX/2011. Mahkamah
atas
Pasca
Konsitusi
pekerjaan
akan mengalami galami pergeseran, pergeseran yang semula
rumah
perkara
terbitnya tersebut tersebut,
yang
harus
untuk
paksa) menjadi pembina dalam pengelolaan piutang.
putusan Nomor
Lalu timbul beberapa pertanyaan di benak
penulis. enulis.
Bagaimana
Pengurusan
terdapat
Daerah (PPNPD) yang saat ini sedang dalam proses
pembahasan
Negara
dengan
dan
RUU
putusan
segera seg
Piutang
nasib
Piutang
Panja
RUU
diselesaikan DJKN terkait dengan bidang tugas
PPPNPD di DPR? Bagaimana agaimana dengan piutang
pengurusan
macet
piutang
negara.
Permasalahan
pada
setiap
kementerian/lembaga?
utama yang perlu segera dilakukan adalah
Akankah kankah terdapat peningkatan atas jumlah
menyiapkan dan melaksanakan pengembalian
piutang
pengurusan piutang BUMN, piutang BUMD, dan
kementerian/lembaga? Mari kita tunggu langkah
piutang badan usaha yang modalnya sebagia sebagian
selanjutnya
atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD
piutang negara ini.
kepada masing-masing masing badan usaha sang pemilik piutang. Konsekuensi
dari
pengembalian
pengurusan piutang kepada BUMN, BUMD, dan badan-badan badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMD, DJKN perlu melakukan kajianatas jumlah beban tugas dan intensifikasi pembinaan pengelolaan dan
pengurusan
piutang
Kementerian
Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara/Lembaga Negara, piutang Pemerintah Daerah. Kajian ini perlu segera dilakukan mengingat pasca pengembalian pengurusan tersebut,
beban
kerja
DJKN
di
bidang
macet
dari
DJKN
pada
terkait
setiap
pengurusan
