PERAN PEMDA DALAM MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN SINERGI PUSATDAERAH UNTUK MENCIPTAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING Oleh Menteri Dalam Negeri (Gamawan Fauzi)
Jakarta, 28 April 2010
1
VISI MISI PRESIDEN
NATIONAL SUMMIT
MUSRENBANGNAS
CIPANAS
INPRES 1/2010
TAMPAKSIRING
INPRES 2/2010
THE BOTLE NECKING
RPJMN -PRO RAKYAT -EKONOMI -JUSTICE FOR ALL -MDG’S
ACTION 2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU 32/2004 Pasal 150 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun Pemerintahan Daerah Prov, Kab/Kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU 32/2004
MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH
TUJUAN 3 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN 1 RAKYAT
2 MENINGKATKAN PELAYANAN UMUM 4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BEBERAPA LANGKAH/KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN KETERPADUAN DAN SINERGI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH
1. RAKOR DI CIPANAS & TAMPAKSIRING 2. TERBITNYA PP 19/2010 3. TERBITNYA INPRES 1/2010 4. MUSRENBANGNAS 2010 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 4 1
Hasil Musrenbangnas yang akan ditetapkan dlm RKP 2011 jadi pedoman menyempurnakan rancangan RKPD 2011
MUSRENBANGNAS 2010
Mengharmonisasikan prioritas pembangunan tahunan pemerintah & daerah.
2 Mengintegrasikan program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan K/L
3 Memastikan pendanaan & penajaman sasaran prog/kegiatan DEKON/ TP prov, kab/kota 6
Penataan kelembagaan & peningkatan kemampuan aparatur
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING
Ciptakan iklim investasi yang kondusif
Bangun komitmen memberantas berbagai pungutan liar Koordinasikan pelaksanaan program/kegiatan,
Tingkatkan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Prioritaskan program pro rakyat, justice for all & MDG’s
SASARAN RKPD 2011 Tingkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan & hasil pembangunan daerah
Tingkatkan Infrastruktur Wilayah
Terapkan (SPIPISE), dan Selesaikan pembentukan unit kerja (PTSP) 7
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NKRI (PEMERINTAH) berkewenangan
Menjamin bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia diterbitkan
PP 19/2010 8
TERBITNYA PP 19/2010 MENDORONG SINERGITAS PUSAT – DRH PEM. PUSAT GUB WKL PEM PUSAT
KOORD
PEM KAB/KOT & INSTANSI VERTIKAL SINERGITAS PEM & PEMB KB/KOT
BIN
PEM KAB/KOT
WAS
PEM KAB/KOT
PENYE PEM UMUM • Kehidupan berbangsa & bernegara keutuhan NKRI • Pancasila & Kehpan demokrasi
KAPASITAS PEM KAB/KOT
SINERGITAS/SINKRO-NISASI PENYELENGG. PEMTH & BANGDA
SESUAI NSPK, AKUNTABLITAS
• Sttablts Pol • Etika & norma penyelengg. Pem.
KEBERHASILAN PEM. & BANGDA 9
9
1 2 3 4 5
REVISI UU 32/2004 RUU PILKADA RUU PEMDES RUU KEISTIMEWAAN DIY GRAND DESIGN PENATAAN DRH
SINKRONISASI UU SEKTOR DGN UU 6 PEMDA 7 8
PENGUATAN PERAN GUBERNUR PENGUATAN DPOD
MENGAWAL IMPLEMENTASI OTSUS PAPUA & 10 NAD
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH 11
12
13
KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PP 19/2010 PASAL 3 AYAT (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan, yaitu : a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan; b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; c. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah propinsi 14 yang bersangkutan;
KEMENTERIAN DALAM NEGERI d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; e. Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; f. Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; g. Memelihara stabilitas politik; h. Menjaga etika dan norma [penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan i. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. 15
KEMENTERIAN DALAM NEGERI ESENSI PP 19/2010 PASAL 3 AYAT (1) a. Peningkatan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan melalui peran gubernur melakukan fungi koordinasi; b. Peningkatan kapasitas pemerintahan kabupaten/kota melalui peran gubernur melakukan fungsi pembinaan; c. Dilaksanakannya norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah melalui peran gubernur melakukan fungsi pengawasan; 16
KEMENTERIAN DALAM NEGERI d. Terselesaikannya perselisihan antar Kabupaten/Kota, melalui peran gubernur melakukan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan; e. Terjaganya kehidupan berbangsa dan bernegara serta terpeliharanya keutuhan NKRI; f. Terciptanya dan terpeliharanya stabilitas politik yang dinamis; g. Meningkatkan marwah/wibawa gubernur melalui legitimasi pemerintah pusat dengan dilantiknya gubernur oleh Presiden; dan h. Dukungan forum Muspida kepada gubernur bagi kelancaran pembangunan.
17
