Oleh : M. Imaduddin Nasution

PARTISIPASI POLITIK UMAT KRISTEN INDONESIA; STUDI KASUS PARTAI DAMAI SEJAHTERA Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Oleh : M. Imaduddin Nasution 104033201132

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera telah diujikan dalam sidng munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 8 Desember 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik.

Jakarta, 8 Desember 2010 Sidang Skripsi

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Wiwi Siti Sajaroh, M.Ag. 196902101994032004 Anggota

Suryani, M.Si. 150411224

M. Zaki Mubarak, M.Si 197309272005011008

Drs. Armein Daulay, M.Si. 130892961 Pembimbing

Dra. Gefarina Djohan, MA. 196310241999132001

PARTISIPASI POLITIK UMAT KRISTEN INDONESIA; STUDI KASUS PARTAI DAMAI SEJAHTERA Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Oleh : M. Imaduddin Nasution 104033201132

Pembimbing

Dra. Gefarina Djohan, MA. 196310241999132001

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari tebukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 14 November 2010

M. Imaduddin Nasution

CURRICULUM VITAE

Nama

:

M. Imaduddin Nasution

Tempat & tanggal lahir

:

Pekalongan, 3 Juni 1986

Agama

:

Islam

Alamat

:

Kompleks Reni Jaya, Blok AH 1 No. 2, Pamulang, Tangerang Selatan

Riwayat pendidikan

:

1. TK Islam Cahaya Agung, Pamulang, 1992 2. SD Muhammadiyah 12, Pamulang, 1998 3. SLTP Muhammadiyah 22, Pamulang, 2001 4. SMA Muhammadiyah 25, Pamulang, 2004 5. FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010

Riwayat organisasi

:

1. Sekbid PIP PR IRM SMA M 25 (2001-2002) 2. Sekbid H&A PR IRM SMA M 25 (2002-2003) 3. Staf Bidang KPSDM PC IRM Pamulang (2003-2005) 4. Sekbid H& A PD IRM Kabupaten Tangerang (2004-2006) 5. Sekbid Keilmuan PK Ushuluddin & Filsafat IMM Cabang Ciputat (2005-2006) 6. Sekum PK Ushuluddin & Filsafat IMM Cabang Ciputat (20062007) 7. Seklemb Ekonomi & Amal Usaha PD IRM Kabupaten Tangerang (2006-2008) 8. Sekjend BEM J PPI FUF UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2006-2007) 9. Koord LASHAM IMM Cabang Ciputat (2006-2007)

10. Sekbid Hikmah IMM Cabang Ciputat (2007) 11. Staf Bidang Organisasi PW IRM/IPM Banten (2007-2009) 12. Staf Dep. HAPT BEM UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (20072008) 13. Kabid Hikmah IMM Cabang Ciputat (2007-2008) 14. Ketum DPP Partai Progressive UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008-2009)

ABSTRAK

M. Imaduddin Nasution Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera Partai Damai Sejahtera (PDS) muncul sebagai satu-satunya partai Kristen dalam Pemilu 2004. Ini merupakan fenomena yang agak langka dan mengejutkan. Karena dalam Pemilu sebelumnya, 1999, umat Kristen memiliki tiga partai politik. Sedangkan dalam Pemilu-Pemilu di tahun 1955 dan 1971, umat Kristen memiliki dua partai. Yaitu Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia. Sehingga dengan demikian, maka kemunculan PDS sebagai partai Kristen tunggal merupakan fenomena menarik untuk dibahas. Partai ini berdiri sebagai sebuah gerakan pembela kepentingan minoritas Kristen dan non Muslim Indonesia. PDS selalu menyatakan bahwa partainya adalah garda terdepan konstitusi dalam hal ini. Disini PDS selalu memperjuangkan anti syariah dalam bentuk undang-undang dan pluralisme, serta perlindungan dan pengakuan terhadap minoritas non Muslim di Indonesia. Termasuk perjuangan PDS adalah upaya menaikkan anggaran bagi Bimas Kristen di Kementerian Agama. Partai ini juga nampak tidak pernah menyerah dalam perjuangannya itu, kendati mengalami banyak cobaan dan rintangan. PDS juga berhasil menjadi salah satu partai yang dilirik oleh banyak partai untuk berkoalisi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah sejak tahun 2005 hingga saat ini. Penelitian ini dibatasi pada apa pengaruh PDS terhadap partisipasi politik umat Kristen Indonesia dan apa yang akan dilakukan PDS untuk kembali memegang

kedudukan di DPR RI, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Penelitian ini akan berguna bagi para peneliti, untuk mengetahui pola partisipasi politik minoritas Kristen di Indonesia. Disini penulis ingin memperlihatkan bahwa minoritas terunggul di Indonesia adalah minoritas Kristen. Juga bahwa kita sebagai bangsa hendaknya dapat mengetahui pola partisipasi politik mereka. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PDS adalah partai yang menyatakan bahwa dirinya moderat dan pluralistik. Akan tetapi dalam pembuktiannya, PDS tidak selalu pluralis dan moderat. Terkadang terlihat bahwa PDS adalah partai yang ingin menciptakan hegemoni atau tirani minoritas, di samping ingin menghancurkan apa yang mereka sebut sebagai tirani mayoritas. Bukti bahwa PDS terkadang bersikap mendukung tirani minoritas, adalah program Yusuf 2004, Daud 2005-2009 dan Daniel 2014. Ketiga program tersebut meletakkan PDS dan umat Kristen sebagai minoritas yang tertindas, namun dapat melawan dan mempengaruhi mayoritas pada akhirnya.

KATA PENGANTAR Alhamdulillahirrabbil’alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmat yang sangat melimpah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana (S-1). Tidak lupa, puja dan puji juga dihaturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya kepada jalan yang terang benderang akan semua ilmu pengetahuan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, baik secara materil maupun moril selama pembuatan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu: 1.

Bapak Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.

Bapak-bapak Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak Dr. Jamhari Makruf, Bapak Prof. Dr. Amsal Bahtiar, Bapak Prof. Dr. Ahmad Thib Raya dan Bapak Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. Terimakasih atas segala kebaikannya selama ini.

3.

Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendy, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atas semua jasa, kontribusi dan kebijakan untuk membangun FISIP ke arah yang lebih maju terutama jurusan Ilmu Politik.

4.

Bapak Dr. Hendro Prasetyo, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, atas bantuannya dalam persiapan penulis menyelesaikan skripsi ini.

5.

Bapak Dr. Amin Nurdin, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, periode 2006-2010, yang telah memberikan nasehat dan masukan kepada penulis selama penulis dan Jurusan Pemikiran Politik Islam berada di bawah kendali Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

6.

Bapak Dr. Hamid Nasuhi, MA, Ibu Dra. Hermawati MA dan Bapak Dr. Masri Mansoer, MA, selaku Pembantu dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, periode 20062010, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis dan jurusan PPI berada di bawah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

7.

Ibu Dra. Gefarina Djohan, MA, selaku Dosen Pembimbing atas motivasi, petunjuk, informasi, dan nasehatnya yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

8.

Ibu Dra. Hj. Wiwi Siti Sajaroh, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Bapak M. Zaki Mubarok M.Si, selaku Sekretaris Jurusan, atas bimbingan,

kebijaksanaan

dan

kelembutan

hati

kepada

seluruh

mahasiswanya. 9.

Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan inspirasi kepada penulis selama melakukan proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak memberi masukan kepada penulis selama studi penulis.

10. Kepada kedua narasumber skripsi ini. Bapak Pdt. Tjahjadi Nugroho D.Min dan Bapak Pdt. dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U, D.Min, yang telah memberikan informasi yang sangat mendalam kepada penulis selama ini.

11. Ayahanda (Alm) H. Faruk Nasution alias Abdul Hakim Nasution dan Ibunda Latifah binti Ali, yang selalu bekerja keras demi mewujudkan anak yang berilmu tinggi, bersikap ’arif, dan taat beribadah seta tak henti-hentinya memberikan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. 12. Uwak, Om dan Tante penulis. Drs. H.M. Husein Nasution, Hj Sahara Tambunan Husein Nasution SH., Hj. Fatimah Nasution, H. Azmir Ahmad, dr. H. Ali Nafiah Nasution, Sp.B. (Alm), Hj. Ris Dewi, Hj. Ir. Zubaidah Nasution, H. Ir. Putut M., Nur Khasanah Nasution, Abdurrahim Nasution dan Dwi Astuti. Juga Rodhiyah binti Ali, Amilah binti Ali S.Pd, Ibnu Soleh, Fatimah binti Ali, Tohari, dan Aisyah binti Ali, yang telah banyak mendoakan dan mendorong penulis untuk terus maju. 13. Kakak dan Abang Sepupu penulis, Dewi Rahmawati SE., Indra Kusuma SE., Anita Liza S.Psi. Renaldo, Arfandi Azmir ST. dan Gitaswara Jiwa Pratiwi. yang telah menjadi contoh bagi penulis agar bisa menjadi yang lebih baik dari Kakak dan Abang semua. 14. Adik-adik penulis, Isti’anah Nasution, Abdu Khoiri Rozikin Nasution, Eka Yudha Prasetya, Niken Kurniasih, Ratih Langenati, Dara Safira Mazaya Nasution dan Muhammad Raihan Nasution, yang telah mendorong penulis selama menyelesaikan studinya. 15. Kemenakan penulis, Muhammad Kevin Veda Kusuma, Muhammad Farrel Deandra Kusuma, Marsha Reynita Aestika, Sessy Reza Mayrani Aestika dan Raynoa Anisa Azmir, atas kehadirannya sebagai sebuah penyemangat bagi penulis selama masa studi penulis.

16. Keluarga Besar Kakek Buyut penulis, Mangaraja Baginda Soaloan (Alm), yang telah memberikan perhatian khusus kepada penulis selama penulis menyelesaikan studinya hingga mencapai tingkat sarjana. 17. Sahabat-sahabat penulis, Ady Waskito, Angga Maulana, Wahid Riyanto, Apriansyah, Cecep Suyudi, Fadli Hasan dan rekan-rekan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Remaja Masjid Al Huda Reni Jaya yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis selama masa studi penulis. 18. Para senior penulis, para guru penulis di sekolah dan segenap pihak yang telah memberikan jasanya kepada penulis sejak masa kanak-kanak hingga masa studi strata satu ini. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan untuk itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini serta besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Jakarta, 14 November 2010 Penulis

DAFTAR ISI PARTISIPASI POLITIK UMAT KRISTEN INDONESIA; STUDI KASUS PARTAI DAMAI SEJAHTERA

ABSTRAK................................................................................................................ .....i KATA PENGANTAR……………………………………………………………….ii DAFTAR ISI……………………………………………………………..………….vi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah…………………………………………………1 B. Batasan dan Rumusan Masalah………………………………………….7 C. Tujuan Penulisan……………………………………………………...…7 D. Metode Penelitian……………………………………………..…………8 E. Sistematika Penulisan……………………………………………………8 BAB II KERANGKA TEORI A. Teori Partisipasi Politik…………………………………………………10 B. Teori Partai Politik…………………………………………...…………12 C. Teori Politik Minoritas…………………………………………………14 D. Politik dan Etika Kristen………………………………………….……17 E. Agama dan Politik…………………..………………………………….24

BAB III PROFIL PARTAI DAMAI SEJAHTERA A. Sejarah Organisasi Partai Damai Sejahtera……………….……………28 B. PDS dalam Pemilu Legislatif…………………………….…………….35 C. PDS dalam Pemilu Eksekutif………………………………….…………40 BAB IV ANALISIS EKSISTENSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA A. Keunggulan PDS…………………………………………………….…43 B. PDS dalam Menyikapi Isu Nasional……………………………………48 C. PDS Sebagai Kekuatan Politik Infrastruktur……………………………60 D. Kesiapan PDS Menghadapi Pemilu 2014………………………………63 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan…………………………………………………………......69 B. Saran……………………………………………………………..……..71 Daftar Pustaka……………………………………………………………………72 Lampiran-Lampiran……………………………………………………………78

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Partisipasi politik umat Kristen Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Sebelum era reformasi, telah berdiri beberapa partai politik Kristen Indonesia. Partai politik Kristen pertama di Indonesia adalah Christelijk Etische Partij dan Indische Katholijk Partij.1 Setelah kemerdekaan, berdiri lagi dua partai politik Kristen di Indonesia. Kedua partai tersebut adalah Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Parkindo dan Partai Katolik kemudian berfusi bersama tiga partai lainnya dan membentuk Partai Demokrasi Indonesia dalam tahun 1973.2 Fusi tersebut pada dasarnya disebabkan oleh kebijakan pemerintahan Suharto yang dimaksudkan sebagai entry point bagi proses marjinalisasi partai politik yang menjadi cetak biru politik Orde Baru. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1973 tanggal 5 Januari 1973. Setelah itu, terdapat Partai Kristen Nasional (Krisna), Partai Katolik Demokrat (PKD) dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), yang hadir dalam Pemilu 1999. Pada Pemilu 2004 berdirilah Partai Damai Sejahtera dan kemudian disusul oleh Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) pada Pemilihan Umum 2009. Partai politik Kristen generasi pertama, adalah partai Kristen yang sangat pro terhadap kolonialisme. Kenapa disebut demikian? Karena partai Kristen Indonesia saat itu menyatakan secara terang-terangan bahwa penjajahan adalah satu bentuk 1

M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 24-25. 2 Ibid, h. 173.

anugerah dan takdir Tuhan yang harus disyukuri oleh Bangsa Indonesia.3 Tentunya gagasan pro kolonial tersebut sangat tidak sesuai dengan semangat anti kolonialisme yang dimiliki sebagian besar Kristen pribumi di Indonesia. Hanya kelompok Kristen Belanda saja yang mendukung penuh gagasan tersebut. Apalagi jika gagasan kolonialisme sebagai anugerah itu memakai firman Tuhan sebagai dasarnya. Partai politik Kristen generasi kedua, adalah partai yang berasaskan Agama Kristen atau Demokrasi Kristen. Partai-partai tersebut adalah Parkindo dan Katolik. Partai-partai ini kemudian mendapatkan lebih sedikit anggota dan massa dibanding dengan partai lain. Kekuatan kedua partai hanya terfokus di Kawasan Timur Indonesia, Sumatera Utara dan sebagian Jawa.4 Selama era Orde Baru, partai berasaskan agama tertentu dilarang untuk ada. Kedua partai Kristen dan berbagai partai non Islam kemudian berfusi dan membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Penggabungan ini menimbulkan adanya depolitisasi agama. Baik Islam maupun Kristen kemudian tidak bisa begitu banyak bergerak dalam dunia politik. Dengan demikian, para politisi Kristen kemudian menjadi aktif di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Golkar). Selama era Orde baru itulah, umat Kristen dan Islam, serta agama lainnya sama sekali tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan ideologi politik selain Pancasila. Dengan demikian, berlakulah apa yang lebih dikenal sebagai asas tunggal. Asas tunggal adalah tidak diperbolehkannya terdapat asas partai politik dan organisasi massa yang berdiri di Indonesia, selain Pancasila. 3

Zakaria J. Ngelow, Partisipasi Umat Kristen Indonesia di Bidang Politik, Artikel diakses pada 15 Maret 2010 dari http://www.oaseonline.org/artikel/ngelow-partisipasi.pdf 4 M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut, h. 78-79.

Setelah reformasi, muncul tiga partai politik Kristen yang turut dalam Pemilihan Umum 1999. Yaitu Partai Kristen Na onal (Krisna), Partai Katolik Demokrat (PKD) dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB). Sedangkan dalam Pemilu 2004, hanya terdapat satu partai Kristen, yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS). Baru pada Pemilu 2009, terdapat lagi satu partai Kristen baru, yaitu Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI). Di tahun 2001, tepatnya pada 1 Oktober 2001 berdirilah Partai Damai Sejahtera, dengan dukungan 55 orang Kristen, antara lain Ruyandi Hutasoit dan Denny Tewu. Partai ini berasaskan Pancasila serta bertekad mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.5 Dengan demikian, PDS memegang teguh asas pluralisme agama dalam setiap gerakan organisasinya. Akan tetapi, PDS tetap memegang teguh nilai-nilai Kristiani dalam perjuangannya. Partai ini terlahir di tengah fragmentasi politik yang luar biasa dari banyak partai politik. Partai Damai Sejahtera adalah partai Kristen yang dapat dikatakan baru. Berbeda dengan partai Kristen lainnya yang turut serta dalam Pemilu 1999 dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang turut serta dalam Pemilu 2009. Partai Damai Sejahtera tidak memiliki hubungan historis yang kuat dengan partai-partai Kristen sebelumnya. Setidaknya, tidak nampak tokoh partai Kristen lama dalam susunan kepengurusan DPP Partai Damai Sejahtera sampai saat ini. Dalam hal ini kondisi saat pembentukan PDS adalah sebagai berikut: “PDS dilahirkan dalam kondisi fragmentasi partai politik yang sangat kuat pasca Pemilu 1999. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh para pendiri 5

M.L. Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, Partai Salib demi Kebangsaan, (Jakarta: DPP Partai Damai Sejahtera, 2007), h. 28.

PDS. Seperti pertanyaan tentang mengapa mendirikan partai Kristen yang baru. Mengapa tidak bergabung dengan partai yang sudah ada dan sebagainya. Lebih dari itu, ada pemikiran dari sebagian umat Kristen yang menyatakan bahwa minoritas Kristen Indonesia, cukup memasuki partaipartai berhaluan nasionalis saja. Namun dalam perjalanan selanjutnya, PDS mendapat dukungan dari banyak gereja dan umat Kristen Indonesia. Bahkan gereja-gereja non Protestan pun turut mendukung partai baru ini.”6

Akan tetapi kehadiran PDS sebenarnya tidaklah sebagaimana digambarkan oleh Denny Tewu di atas. Sebenarnya partai politik Kristen peserta Pemilu 1999 tetap ingin untuk turut serta dalam pemilihan umum berikutnya, yaitu Pemilu 2004. Hal ini terbukti dengan adanya partai-partai Kristen yang memiliki hubungan historis yang lebih kuat dengan partai Kristen generasi kedua dan ketiga. Dapat disimpulkan bahwa umat Kristen Indonesia harus melaksanakan misi gereja dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan upaya penyebaran ajaran gereja dan segala kebaikan gereja, dengan cara apapun, kendati harus berhadapan dengan aparatur negara dan mayoritas Muslim Indonesia yang kemungkinan akan menghalangi niat mereka. Dalam konteks kekinian dan ke-Indonesiaan, maka umat Kristen Indonesia merasa membutuhkan kekuatan politik yang cukup berwibawa dan dapat diperhitungkan. Kenapa demikian? Karena umat Kristen Indonesia saat ini, berada

6

Ibid, h. 9.

dalam kondisi dimana sebagian umat Kristen mengalami diskriminasi oleh beberapa kelompok anti minoritas yang tidak bertanggungjawab. PDS dibangun di saat umat Kristen Indonesia semakin apolitis. Di saat kebanyakan tokoh Kristen Indonesia tidak ingin mendirikan atau mendukung partai politik Kristen. Akan tetapi mereka cenderung untuk mendukung partai yang berhaluan nasionalis. Kesadaran politik umat Kristen Indonesia, menjelang berdirinya PDS dapat dikatakan sangat kecil. 7 Ini terbukti lewat banyaknya tokoh Kristen Indonesia yang memilih duduk di partai yang berhaluan nasionalis daripada di partai Kristen. Seperti Gayus Lumbun yang aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Ruhut Sitompul yang aktif di Partai Demokrat (PD). Bahkan terdapat tokoh Kristen Indonesia yang hadir di dalam partai Islam liberal. Seperti Eurico Guteres dari Timor Leste, yang masuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan merupakan seorang Katolik serta juga tokoh pro integrasi Timor Timur. Dalam sejarahnya, partai politik Kristen Indonesia yang turut dalam Pemilu, ternyata tidak mendapatkan dukungan yang cukup kuat dari umat Kristen Indonesia sendiri. Sehingga partai politik Kristen Indonesia menjadi kecil dan tidak dipertimbangkan sebagai sebuah kekuatan politik. Oleh karena kondisi berbagai partai Kristen Indonesia yang semakin kecil dan fragmentasi berbagai partai politik yang ada, maka berdirilah Partai Damai Sejahtera (PDS) pada 1 Oktober 2001. Tujuan utama pendirian partai ini, adalah untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan politik umat Kristen Indonesia yang mulai terbengkalai sejak berakhirnya Orde Baru. 7

Ida Cynthia S. dan Dedi Alfiandri, PDS Bagi Bangsa; Jawaban Atas Berbagai Pertanyaan, (Jakarta, Global Cerdas Media, 2008), h. 3.

PDS menuntut segenap umat Kristen Indonesia untuk aktif dalam perpolitikan di Indonesia. Maksudnya adalah bahwa umat Kristen diharuskan turut dalam memperjuangkan kepentingan mereka melalui jalur politik. Denny Tewu juga menegaskan bahwa umat Kristen berada dalam kondisi tertindas oleh kaum mayoritas di Indonesia.8 Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, dalam kaitannya dengan partisipasi politik umat Kristen Indonesia, perhatian terhadap partisipasi, atau perilaku politik umat Kristen Indonesia masih sangat terbatas dalam komunitas Kristen itu sendiri. Umat non Kristen di Indonesia, khususnya umat Islam yang jumlahnya mayoritas, tidak begitu memperhatikan partisipasi politik umat Kristen Indonesia. Sedangkan partisipasi dan perilaku politik umat Kristen adalah satu fenomena politik yang juga patut untuk diperhatikan. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengambil judul skripsi, Partisipasi Politik Umat Kristen Indonesia; Studi Kasus Partai Damai Sejahtera.

B. Batasan dan Rumusan Masalah Skripsi ini akan membahas fenomena kelahiran dan perkembangan Partai Damai Sejahtera dalam perpolitikan Indonesia. Dimulai dari pendiriannya, hingga pasca Pemilihan Presiden 2009. Tentunya yang dibahas adalah: 1. Seberapa besar pengaruh Partai Damai Sejahtera terhadap perilaku dan peran politik minoritas Kristen di Indonesia? 2. Seberapa besar pengaruh PDS terhadap proses perumusan undangundang di Indonesia?

8

M.L. Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, Partai Salib demi Kebangsaan, h. 10-14.

3. Apa yang akan dilakukan PDS untuk setidaknya mempertahankan prestasinya

yang

sekarang

ini

dan

memperoleh

kembali

prestasinya, yang pernah diperoleh dalam Pemilu 2004? Skripsi ini memiliki batas periode pembahasan, dari sejak berdirinya PDS hingga Musyawarah Nasional PDS yang kedua, pada Mei 2010.

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana awal mula berdirinya Partai Damai Sejahtera. 2. Untuk mengetahui bagaimana cara Partai Damai Sejahtera lolos dalam proses verifikasi partai politik dari tahun 2004-2009. 3. Untuk mengetahui peran Partai Damai Sejahtera dalam pembuatan Undang-Undang di Indonesia. 4. Untuk mengetahui pengaruh Partai Damai Sejahtera terhadap peran politik umat Kristen di Indonesia. 5. Untuk mengetahui rencana Partai Damai Sejahtera dalam menghadapi Pemilihan Umum 2014.

D. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan, 1984:5).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan yaitu dengan cara: 1. Data primer, merupakan data yang diambil dengan melakukan studi kepustakaan yaitu yang diperoleh dengan membaca buku teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian unuk memperoleh landasan teoritis yang berguna di dalam mempertanggung jawabkan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini merujuk pada buku yang berkaian langsung dengan penelitian, antara lain buku, skripsi, tesis, jurnal, notulen rapat, prosiding, surat kabar dan data dari internet. 2. Data sekunder, merupakan data yang diambil dengan melakukan depth interview dengan Ketua Umum DPP Asosiasi Pendeta Indonesia dan Ketua Umum DPP PDS.

E. Sistematika Penulisan Skripsi ini berisi lima bab yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan sistematika sebagai berikut: BAB I: PENDAHULUAN Merupakan uraian singkat alasan pemilihan judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan meode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II: KERANGKA TEORI Merupakan uraian mengenai teori-teori yang menunjng dalam penulisan skripsi ini. BAB III: PROFIL PARTAI DAMAI SEJAHTERA

Merupakan uraian mengenai sejarah dan profil Partai Damai Sejahtera. BAB IV: ANALISIS EKSISTENSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA Merupakan analisis dari segala bentuk keunggulan dan pengaruh PDS dalam pemerintahan (legislatif) dan di luar pemerintahan. BAB V: PENUTUP Merupakan kesimpulan dan saran.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori Partisipasi Politik Partisipasi politik adalah aksi-aksi yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik dapat berupa aksi individual atau kolektif.9 Menurut Samuel Huntington, sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah segala kegiatan warga, baik pribadi maupun kolektif, yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah.10 Herbert McClosky mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah segala kegiatan sukarela warga negara dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam kerangka sistem politik, maka tindakan partisipasi politik merupakan input yang tidak terlepas dari output awal, yaitu kebijakan atau rancangan kebijakan pemerintah.11 Berdasarkan pengertian partisipasi politik yang dibuat para ahli di atas, maka partisipasi politik adalah segala kegiatan manusia yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan eksekutif atau legislatif dalam sebuah wilayah tertentu, baik berhasil atau tidak berhasil. Disini partisipasi politik akan mempengaruhi setiap kebijakan politik dan masa depan setiap kelompok masyarakat. Ini artinya tanpa partisipasi politik, maka setiap kelompok masyarakat akan tidak memiliki masa depan yang jelas.

9

Amy L. Freedman, Political Participation and Ethnic Minorities; Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia and the United States, (New York: Routledge, 2000), h. 7. 10 Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, No Easy Choice; Political Participation in Developing Countries, (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977), h. 3 sebagaimana dikutip dalam Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 368. 11 Toto Pribadi, Materi Pokok Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2006.), h. 3.2.

Dalam negara demokrasi, partisipasi politik menjadi begitu penting bagi berjalannya negara. Artinya, partisipasi politik begitu menentukan masa depan bangsa dan daerah-daerahnya. Sedangkan tingkat partisipasi politik yang rendah dianggap sebagai tanda yang tidak baik bagi keberlangsungan pemerintahan. Disini tingkat partisipasi yang tinggi dituntut oleh negara dan daerah, sebagai bagian penting keberlangsungan pemerintahan. Bentuk partisipasi kemudian dapat dibagi dua. Karena para sarjana yang mempelajari negara demokrasi barat akan berpendapat bahwa partisipasi politik adalah yang tidak dipaksakan. Sedangkan para sarjana yang mempelajari negara komunis dan negara berkembang, berpendapat bahwa terdapat yang dinamakan partisipasi yang dimobilisasi (mobilized participation). Konsep mobilized participation bertentangan dengan konsep autonomous participation. Dalam persoalan ini, berarti terdapat partisipasi politik yang dipaksakan atau dimobilisasi.12 Dalam negara demokrasi, partisipasi bukanlah hanya sebuah kepatuhan total kepada pemerintah, seperti yang terjadi di negara komunis dan negara dengan rezim otoriter. Partisipasi politik dalam negara demokrasi adalah partisipasi politik yang bersifat sukarela dan sangat menentukan masa depan negara dan daerah-daerahnya. Dengan demikian, dalam negara demokrasi, partisipasi politik begitu dituntut demi berjalannya sebuah pemerintahan yang baik. Bahkan termasuk dalam partisipasi politik adalah upaya untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih melalui berbagai cara yang dihalalkan.13

12

Ibid, h. 369-370. Syamsul Wathoni, Partisipasi Politik Warga dalam Penyusunan Kebijakan, Artikel diakses pada 29 Januari 2010 dari http://lakpesdamngawi.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=54. 13

Dapat disimpulkan, bahwa partisipasi politik itu, ada yang mobilized, ada yang autonomous, ada yang legal dan ada yang ilegal. Terdapat pula partisipasi politik yang melalui keaktifan memilih dan terdapat yang melalui keaktifan mengemukakan pendapat. Juga terdapat partisipasi politik yang dilakukan melalui keaktifan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

B. Teori Partai Politik Menurut Carl Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan. Ini sejalan dengan pandangan Sigmund Neumann, yang mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang berusaha merebut dukungan rakyat melalui persaingan antar golongan yang berbeda-beda pandangan. Sedangkan Giovani Sartori mengatakan bahwa partai politik adalah kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan berusaha untuk mendudukkan kader-kadernya dalam posisi strategis di pemerintahan.14 Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi yang memperjuangkan kepentingan warganya melalui pemilihan umum dan keterlibatan aktif dalam struktur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Partai politik berfungsi sebagai alat komunikasi, sosialisasi dan rekrutmen politik, serta sarana pengatur konflik.15 Berdasarkan teori fungsi partai politik Miriam Budiardjo, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah alat bagi mencapai segala tujuan politik anggotanya. Artinya partai politik memiliki peran penting dalam sebuah negara 14 15

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 404-405. Ibid, h. 405-410.

demokrasi. Disini jelas bahwa dengan demikian, maka tanpa partai politik, masyarakat di negara demokrasi tidak akan dapat mencapai tujuan politik mereka dengan mudah. Selain itu, setiap konflik juga dapat diselesaikan dengan peran serta partai politik dalam mengadvokasi anggotanya atau konstituennya yang terlibat dalam konflik tersebut. Dalam hal tipologi partai politik, Almond membagi partai politik menjadi empat tipe. Tipe pertama yaitu partai yang beranggotakan lapisan masyarakat, tipe kedua yaitu partai yang beranggotakan kalangan kelas tertentu, ketiga, partai yang beranggotakan pemeluk agama tertentu dan partai politik yang beranggotakan suatu kelompok kebudayaan tertentu. Selain keempat tipe tersebut, partai politik juga dibagi menjadi partai massa dan partai kader. Disini dikatakan bahwa partai massa adalah partai yang mengandalkan jumlah massa dalam mencapai tujuannya. Sedangkan partai kader adalah partai yang mengandalkan kualitas kader di atas segala-galanya. Termasuk dalam mencapai tujuan.16 Partai yang anggotanya adalah sekelompok orang yang beragama atau berideologi sama, dapat dikatakan sebagai partai ideologi. Partai ideologi bercirikan dasar dan asas partai yang dipegang secara disiplin dan ketat.17 Dalam partai ideologi, terdapat segala bentuk pungutan rutin dan hal-hal yang berhubungan dengan disiplin ideologis partai.

C. Teori Politik Minoritas

16

Tipologi Partai Politik Indonesia, Artikel diakses pada 16 Desember 2010 dari http://idilakbar.blogspot.com/2009/01/tipologi-partai-politik-indonesia.html 17 A. Rahman H.I., Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 105.

Minoritas adalah kelompok kecil dalam kelompok besar. Lebih jelas lagi, minoritas adalah sekelompok kecil manusia, yang berada dalam satu komunitas besar yang berbeda dengannya. Minoritas tentunya berjumlah di bawah 50% penduduk di setiap wilayah tempat tinggalnya. Politik minoritas adalah politik yang diselenggarakan oleh kalangan yang merasa kurang terwakili secara politik. Politik minoritas juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang berkaitan dengan kelompok minoritas di sebuah wilayah. Politik minoritas adalah juga segala kegiatan yang dapat mempengaruhi kehidupan kelompok minoritas dan bahkan kelompok mayoritas dalam sebuah wilayah tertentu. Politik minoritas biasanya berbicara mengenai hak kalangan minoritas dalam sebuah kawasan yang pemerintahannya dikuasai oleh mayoritas rakyat.18 Dapat pula disimpulkan bahwa politik minoritas adalah segala kegiatan yang mempengaruhi kebijakan, kehidupan sosial dan integrasi kaum minoritas di sebuah wilayah. Disini dapat diartikan bahwa pengaruh politik minoritas adalah kepada kebijakan minoritas, hak-hak minoritas dan juga integrasi antara minoritas dengan mayoritas di sebuah wilayah. Perhatian para ahli psikologi sosial dan ahli ilmu sosial lainnya (termasuk ahli psikologi politik dan sosiologi politik) adalah terhadap isu, tentang bagaimana minoritas menggunakan pengaruh mereka, terhadap kelompok yang lebih besar. Minoritas yang teguh pada sikapnya, minoritas yang dapat menyangkal argumen-argumen mayoritas rakyat suatu wilayah, minoritas yang tidak membuat isu-isu sensitif mengenai tokoh besar 18

Minority Politics, Artikel diakses pada 14 Desember 2010 dari http://www.answers.com/topic/minority-politics.

golongan mayoritas, minoritas yang memiliki titik-titik kesamaan dengan kelompok mayoritas, akan dapat menjadi minoritas yang unggul dalam mempengaruhi kelompok mayoritas di suatu wilayah.19 Disini dapat disimpulkan bahwa minoritas yang teguh pendirian dan memiliki kemampuan berbicara yang baik, akan mampu membuat mayoritas rakyat akan bersimpati dan bahkan berempati kepada mereka. Ini kemudian akan menciptakan minoritas unggul yang kuat dalam mayoritas yang semakin lemah. Minoritas yang unggul, memang tercipta dari sekelompok minoritas atau seorang tokoh minoritas yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga minoritas tersebut bisa mendapatkan keunggulan di bidang politik. Minoritas yang unggul secara ekonomi maupun psikologis, mungkin saja menggantikan kedudukan mayoritas, jika pihak penguasa membuat sejumlah perubahan terhadap kebijakan. Singkatnya, perubahan kebijakan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kesuksesan golongan minoritas dalam suatu wilayah.20 Selain daripada perubahan kebijakan pemerintah, minoritas juga dapat sukses, apabila didukung oleh kekuatan modal yang besar. Baik kekuatan modal material maupun modal non material. Dalam logika demokrasi, mayoritas akan selalu memenangkan pertandingan politik. Namun pada kenyataannya, logika seperti itu tidaklah selalu terjadi. Terkadang minoritas yang unggul secara ekonomi akan dapat memenangkan pertandingan politik apapun. Pada kenyataannya, mayoritas Muslim di Indonesia, seringkali berhadapan dengan kelompok minoritas yang unggul itu. Minoritas

19

Martha Cottam, et.al, Introduction to Political Psychology, (Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2004), h. 74. 20 Ibid, h. 75.

Non Muslim di Indonesia, banyak yang merupakan pengusaha kaya dan politisi ulung yang bisa saja mendapatkan kedudukan tinggi di dalam pemerintahan.21 Minoritas unggul, biasanya akan memenangkan berbagai pertandingan politik, dengan kekuatan ekonomi mereka. Kendati demikian, kekuatan psikologis dan sosiologis juga penting dalam berbagai pertandingan politik yang diikuti oleh minoritas unggul. Dalam konteks ke-Indonesiaan, maka minoritas terunggul yang notabene Kristen, memiliki kekuatan ekonomi dan pengetahuan yang cukup luar biasa. Disini menunjukkan bahwa di Indonesia, ternyata mayoritasnya memiliki kekurangan dalam bidang ekonomi dan pengetahuan. Sedangkan umat non Muslim, memiliki keunggulan ekonomi yang cukup dapat diperhitungkan. Terutama adalah umat Kristen Indonesia yang pernah menjadi anak emas pemerintah kolonial di masa lalu. Akan tetapi, kendati minoritas di Indonesia memiliki kekuatan ekonomi dan lobi yang kuat, tetap saja integrasi antara minoritas dengan mayoritas diperlukan. Dalam proses integrasi inilah, kekuatan lobi menjadi begitu penting. Sebab hanya minoritas yang dapat berintegrasi dengan mayoritas sajalah yang dapat memegang peran lobi yang baik dalam proses partisipasi dan perilaku politik minoritas. Selain itu, kekuatan ekonomi juga harus diperhitungkan dalam membangun kekuatan politik. Karena penguasaan industri, terutama media, sangat mempengaruhi opini publik terhadap minoritas di sebuah daerah.

D. Politik dan Etika Kristen

21

Kuntowijoyo, Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1993), h. 48.

Kendati pada dasarnya, Yesus Kristus mengajarkan untuk memisahkan antara urusan agama (iman) dengan urusan negara, namun terciptanya gereja Katolik Roma di tahun 325 Masehi, menciptakan suatu tatanan dunia Kristen yang sangat terorganisir dan rapi, sehingga menyerupai negara. Akan tetapi, Yesus tetap tidak bermaksud mendirikan negara. Karena orang-orang Kristen (terutama Protestan) tetap lebih cenderung memisahkan antara urusan agama dengan negara. Ini karena sabda Yesus yang menegaskan agar umat Kristen memberikan hak kaisar kepada kaisar dan memberikan hak Tuhan kepada Tuhan. Sehingga dalam memilih pemimpin, Kristen tidak memaksakan umatnya untuk memilih pemimpin harus dari golongannya.22 Kendati dalam pernyataannya, Pendeta Tjahjadi Nugroho lebih mendukung bahwa Kristen adalah sekular, namun kenyataan bahwa terdapat partai Kristen dan Katolik, serta kenyataan bahwa perjuangan partai-partai tersebut adalah berdasarkan kepada nilai-nilai ke-Kristenan, maka bagaimanapun juga, ajaran Kristen tetap mengatur masalah politik. Diantaranya pernyataan Yesus bahwa hak kaisar harus diberikan kepada kaisar dan hak Allah harus diberikan kepada Allah. Ini membuktikan bahwa tetap terdapat etika politik Kristen di dunia ini. Dalam kenyataannya, pengorbanan Yesus sebagai pengorbanan seorang Nabi, juga memiliki makna politik yang begitu mendalam. Yesus telah membalikkan relasi sosial dan membangun kembali relasi sosial itu, dengan konsep egalitarianisme. Yesus telah membongkar konsep sosial politik yang feodal dan

22

Wawancara Penulis dengan Tjahjadi Nugroho, Jakarta, 5 Februari 2010.

menciptakan suatu konsep sosial yang berkeadilan. Yesus telah melawan aristokrasi para imam Yahudi yang dominan saat itu.23 Mengapa Yesus dianggap melawan aristokrasi imam Yahudi saat itu? Karena Yesus telah mengajarkan kesamarataaan dan keadilan, yang merupakan kunci egalitarianisme. Di samping itu, Yesus juga mengajarkan untuk tidak takut pada penguasa dan para imam. Dalam kaitan antara politik dan etika Kristen, maka Kristen telah mengajarkan kasih sebagai suatu jawaban atas segala persoalan dunia. Politik Kristen adalah politik yang secara teori, merupakan perlawanan terhadap feodalisme Yahudi, namun pada praktiknya, terkontaminasi oleh feodalisme Romawi kuno yang kemudian menjadikan lahirnya Roma Katolik. Situasi politik di saat kelahiran Yesus, dimana bangsa Yahudi di Israel dijajah oleh bangsa Romawi, menjadikan bangsa Yahudi saat itu, terpaksa tunduk pada kekuasaan kafir. Dalam hal ini, hampir tidak ditemukan interaksi antara Yesus dengan penguasa Romawi. Akan tetapi Yesus menunjukkan sikap yang tidak terlalu keras terhadap penguasa Romawi saat itu. Dalam Injil Markus 2: 13-17, Matius 9: 9-13 dan Lukas 5: 27-32 serta 19: 1-10, disebutkan bahwa Yesus tidak menghindari pajak bangsa Romawi, tidak menghindari tindakan para penguasa Romawi dan juga memperlihatkan sikap yang dianggap kooperatif terhadap penguasa Romawi.24 Dapat disimpulkan bahwa ajaran Yesus adalah ajaran perjuangan kooperatif dalam perlawanan terhadap kezaliman. Sikap Yesus yang dikatakan kooperatif terhadap penguasa Romawi inilah yang membuat umat Kristen kemudian dapat

23 John W. de Gruchy, Agama Kristen dan Demokrasi; Suatu Teologi Bagi Tata Dunia yang Adil, Penerjemah, Martin Lukito Sinaga, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), h. 51. 24 Anwar Tjen, Politik Yesus; Pengantar Penelaahan Alkitab, dalam Einar M. Sitompul, ed, Teologi Politik; Agama-Agama dan Kekuasaan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2004), h. 177-179.

mendekati pihak penguasa Romawi di Eropa. Dengan dekatnya tokoh-tokoh Kristen dengan penguasa di Eropa, maka agama Kristen dengan mudah tersebar ke seantero Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh Dunia melalui jalan kolonialisasi oleh Eropa. Kristen juga pada dasarnya tidak akan tersebar tanpa adanya hubungan antara umat Kristen dengan penguasa-penguasa Eropa abad pertama dan para penguasa Afrika yang di-Kristenkan. Mulai dari sanalah penyebaran agama Kristen dimulai. Awalnya dari Roma Katolik, kemudian muncul Gereja Ortodox di beberapa wilayah dan akhirnya muncul Gereja Reformasi atau Protestan pada abad ke-15. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Anwar Tjen memandang sikap Yesus dalam injil sebagai sikap kooperatif. Akan tetapi, bagaimanapun juga Yesus tetap tidak dapat dikatakan bekerjasama dengan penguasa Romawi. Justru Yesus melakukan perlawanan yang nir kekerasan terhadap penguasa Romawi. Yesus tetap membiarkan para penguasa Romawi untuk memungut pajak, tetapi tidak membiarkan kekafiran menguasai tanah Palestina dan bangsa Israel saat itu. Hubungan antara Kristen sebagai agama dan politik sebagai segi kehidupan tentu telah terjadi sejak awal kelahiran agama Kristen itu sendiri. Akan tetapi, di dunia Barat Modern, dimana Kristen menjadi kekuatan politik yang tidak bisa dihiraukan sama sekali, loyalitas masyarakat kepada negara, melebihi loyalitas masyarakat kepada agama dan suku bangsa. Sehingga dengan demikian, maka masyarakat Barat Kristen, terlihat lebih sekular dan nasionalis daripada masyarakat lainnya. 25

25

Saiful Mujani, Agama, Loyalitas Kebangsaan dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia 2004, dalam Einar M. Sitompul, ed, Teologi Politik; Agama-Agama dan Kekuasaan, h. 73-86.

Iman Kristen dan politik adalah dua hal yang terpisah sejak awal lahirnya agama Kristen. Akan tetapi, lahirnya Gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Ortodox di Damasqus, Athena dan beberapa tempat lainnya, telah mengawinkan antara iman Kristen dan politik. Di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda, telah memberikan pengaruh kuat dalam hubungan antara agama dan politik. Dalam hal ini, antara kedua agama monotheisik terbesar di Indonesia dan negara. Hubungan antara Kristen dan negara diatur sedemikian rupa, demikian juga dengan Islam. Dengan demikian, maka negara yang menyatakan netral terhadap agama, tidak dapat menahan diri untuk ikut mengatur masalah keagamaan. Masalah keagamaan yang diatur oleh pemerintah kolonial Belanda antara lain adalah pendirian tempat ibadah dan izin menyebarkan agama.26 Etika Kristen adalah ketaatan terhadap para pemimpin gereja dan Injil. Dalam politik, ketaatan terhadap Injil dan gereja ini memiliki peran penting yang sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin negara. Santo Ambrosius, guru dari Santo Agustinus, pernah menyatakan bahwa para raja seharusnya meminta restu dan keberkatan kepada Paus di Roma.27 Sementara Santo Agustinus sendiri, memiliki konsep negara Tuhan dan negara iblis atau negara duniawi. Negara Tuhan, adalah negara yang didasarkan kepada cinta kasih Tuhan. Dimana cinta kasih ini menjadi perekat persatuan antar warga negara. Sedangkan negara iblis atau negara duniawi adalah negara yang didasarkan kepada cinta kepada diri sendiri. Dengan demikian, maka Santo

26 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda; Het Kantoor voor Indlansche Zaken, (Jakarta:LP3ES, 1985), h. 162-198. 27 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan, (Jakarta: Gramedia, 2001), h.72.

Agustinus menginginkan adanya Persemakmuran Kristen sebagai bentuk pemerintahan.28 Sikap dan pandangan politik Agustinus ini, memperlihatkan bahwa antara ajaran Kristen dengan politik sebenarnya terdapat hubungan yang tidak begitu erat. Dalam hal ini, pandangan politik Agustinus sangat mempengaruhi sebagian besar pandangan politik para paus di Vatikan dan sebagian umat Islam yang ingin menegakkan khilafah Islamiah. Sikap Agustinus tentang negara juga didukung oleh John Calvin. Calvin memiliki pandangan bahwa pemerintah harus menghormati gereja. Sehingga negara dapat berjalan di bawah rahmat Tuhan. Sedangkan mengenai nasionalisme, Martin Luther-lah orangnya, yang memberikan sumbangsih besar terhadap konsep nasionalisme Kristen. Luther membatasi wewenang negara dan gereja, dengan memberikan fungsi yang berbeda untuk keduanya. Gereja menurut Luther bukanlah penguasa negara. Sedangkan raja adalah penguasa negara yang sebenarnya.29 Nasionalisme Kristen, inilah yang kemudian menyebabkan banyak warga negara Eropa dan Amerika serta negara bermayoritas Kristen, dan non Muslim, lebih bersifat nasionalis dan lebih mementingkan urusan negara daripada urusan pribadi dan kelompok. Disini jelas tersirat bahwa nasionalisme Kristen lebih banyak memberikan pengaruh positif bagi kemajuan sebuah negara. Ini terlihat dari kenyataan bahwa negara bermayoritas Kristen di Eropa dan Amerika lebih maju dan lebih memperlihatkan integritas bangsa yang kuat.

28

Ibid, h. 79-89. Saut Sirait, Politik Kristen di Indonesia; Suatu Tinjauan Etis, (Jakarta: BPK Gunung Mulia), h. 138-146. 29

Dampak dari pemikiran politik Protestan inilah yang kemudian memperkuat nasionalisme Kristen di Eropa dan Amerika. Agama Kristen Protestan atau Gereja Reformasi, merupakan sumber dari berkembangnya sekularisme dan nasionalisme yang sangat kuat. Inilah mengapa masyarakat barat modern, lebih memilih untuk membela negara daripada agama. Masyarakat barat modern yang mayoritas Kristen Protestan, lebih banyak mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya daripada kepentingan suku dan agamanya, karena adanya perintah Injil, untuk memberikan hak kaisar kepada kaisar dan hak Tuhan kepada Tuhan. Sehingga nasionalisme sekular berkembang pesat dalam dunia Kristen. Dalam hal pengaruh tokoh-tokoh Kristen terhadap politik Kristen, maka tidak dapat diperkirakan berapa sebenarnya jumlah tokoh pemikir politik Kristen di dunia. Santo Agustinus dan Martin Luther hanyalah sebagian kecil dari pemikir politik yang terpengaruh oleh ajaran Yesus. Pengaruh besar Yesus antara lain terlihat dari ajaran untuk membela kaum tertindas. Gerakan politik yang dilakukan Yesus adalah gerakan politik yang melawan pemerintahan Imperium Romawi dan membela kelompok tertindas di tanah Palestina.30 Yesus juga mengajarkan tentang egalitarianisme dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini terlihat dari perintahnya untuk menanggalkan kekayaan dan mengikuti ajarannya. Doktrin Kerajaan Tuhan yang diajarkan Yesus pada dasarnya adalah akomodasi bagi aspirasi kelas menengah kebawah dan tertindas. Dengan demikian, maka Yesus menginginkan adanya upaya pemeliharaan cinta

30

Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan, h.54-56.

dan kasih bagi rakyat miskin dan yang tidak terakomodir secara politik dan sosial.31

E. Agama dan Politik Agama dan politik adalah dua hal yang berbeda. Namun bagaimanapun juga, karena agama membutuhkan politik dan karena manusia adalah makhluk sosial, maka setiap pemimpin agama pastilah berpolitik praktis. Politik umat beragama adalah politik yang didasarkan kepada etika agama terkait. Pada mulanya, manusia berpolitik karena persoalan keluarga. Putra-putri Nabi Adam melakukan tindakan politik untuk memperoleh kepentingan mereka. Pada mulanya Qabil dan Habil bersaing secara politik untuk melakukan negosiasi dengan Allah. Yaitu tentang penjodohan mereka, dimana Qabil tidak mau menikahi saudari kembar Habil, tetapi Habil mau menikahi saudari kembar Qabil. Kisah tersebut adalah kisah pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Di zaman kerajaan-kerajaan purbakala, manusia bersaing menjadi kepala suku, raja atau kaisar. Kemudian sistem politik yang lebih modern terbentuk di zaman Yunani Kuno. Disini terbentuklah polis-polis atau negara kota, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Yunani Raya. Politik modern ini kemudian menjalar ke Romawi dan beberapa daerah lain. Kemudian sistem politik modern ini menjadi suatu trend dalam pembentukan kekaisaran di beberapa daerah hingga sekarang ini. Sistem republik dan demokrasi kemudian terbentuk dalam konteks agama Pagan Yunani dan Romawi. Baru setelah Kaisar Constantinus Agung memerintah, agama Pagan Romawi digantikan oleh Roma Katolik. Yaitu agama 31

Ibid, h. 61.

Kristen yang memiliki suatu ketua agama, atau pemimpin umat seluruh dunia. Pemimpin itu disebut Paus atau dalam bahasa Latin disebut Papam. Namun kemudian, sebagian umat Kristen sadar, bahwa bila kekuasaan agama dikaitkan dengan kekuasaan kerajaan, maka akan menjurus kepada ketidakadilan. Oleh karena itu, sebagian umat Kristen lalu membuat gerakan reformasi gereja, yang dipimpin oleh Martin Luther, dimana masyarakat Kristen diajak kembali kepada ajaran Injil, yang memisahkan antara hak kaisar dengan hak Tuhan. Dalam hal ini, Injil telah menjelaskan dengan menyebut bahwa penguasa Kerajaan Tuhan adalah para gembala atau pendeta. Sedangkan penguasa kerajaan dunia adalah para kaisar dan bangsawan. Dalam paham Kristen, penguasa harus melaksanakan pemerintahan dengan cinta kasih yang tulus, dimana mereka tidak memaksakan kehendak sesuai dengan kesukaaanya. Dalam hal ini, terdapat tiga pokok yang berbeda dalam persoalan politik dan ajaran Kristen. Ketiga pokok tersebut adalah bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia, bahwa pemerintahan haruslah adil dan penuh kasih dan bahwa pemerintah harus diajak untuk bersikap bijaksana, was-was dan menjauhkan diri dari kezaliman.32 Di dalam konteks ke-Kristenan, dapat disimpulkan bahwa etika Kristen yang berhubungan dengan politik, adalah ajaran cinta dan kasih. Ajaran cinta dan kasih ini diterapkan melalui tatanan negara dimana umat Kristen menjadi “garam dan terang di bumi” atau memberi pengaruh yang luas dan kuat. Sementara Kristen menyebarkan ajaran kasih dalam pemerintahan dan kekuasaan, Islam lahir dengan membawa misi serupa di Mekkah. Dalam masa awal 32

Olaf Schumann, Agama-Agama dan Soal Kekuasaan dalam Lintasan Sejarah, dalam Einar M. Sitompul, ed, Teologi Politik; Agama-Agama dan Kekuasaan, h. 27-29.

penyebarannya, Islam menuntut adanya keimanan sosial, dimana masyarakat yang beriman, diwajibkan untuk membantu fakir miskin dan anak terlantar, serta para janda dan budak. Islam secara terang-terangan menentang perbudakan, dengan menyarankan pembebasan budak sebagai sunnah yang berpahala jika dikerjakan. Kemudian dalam periode Madinah, Nabi Muhammad membuat suatu konstitusi bernama Piagam Madinah, dimana masyarakat Muslim, Kristen dan Yahudi, diharuskan hidup bersama dalam damai dan kasih Allah. Mereka juga diwajibkan untuk saling melindungi dalam kehidupan bernegara.33 Ini adalah tonggak awal nasionalisme dalam Islam dan agama secara umum. Mengapa demikian? Karena selama masa lima abad pertama masehi, ajaran agama belum dijadikan dasar bagi sebuah konsep cinta tanah air, atau cinta terhadap kampong halaman, kendati pada dasarnya tidak terdapat nash al Quran dan Hadits yang memerintahkan cinta tanah air secara tekstual. Secara teoritis, maka konsep politik Islam adalah syura, atau musyawarah. Ini yang kemudian menjadi konsep demokrasi Islam. Akan tetapi, konsep khilafah juga tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam. Hal ini karena Khilafah Islamiyah merupakan suatu hasil ijtihad para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pemikiran politik Islam yang sedemikian, pada dasarnya lebih cenderung kepada pemikiran mengenai tata negara.34 Dalam konteks Islam, musyawarah adalah satu sistem politik yang menyerupai demokrasi. Demokrasi Islam atau syura adalah satu sistem dan ideologi yang senantiasa dipakai dalam segala bentuk partisipasi politik umat Islam. Hal ini

33

Ibid, h. 31-34. Kacung Marijan dan Ma’mun Murod Al-Brebesy, ed, Abdurrahman Wahid; Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 53. 34

dikarenakan adanya perintah Allah untuk bermusyawarah dalam segala urusan dunia.35

35

Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 5.

BAB III PROFIL PARTAI DAMAI SEJAHTERA

A. Sejarah Organisasi PDS Menjelang munculnya Gerakan Reformasi Indonesia pada tahun 1998, ratusan gereja ditutup dan dibakar. Sejak tahun 1996 hingga sekarang ini, telah ratusan gereja yang ditutup, dirusak dan dibakar.36 Pada tahun-tahun terakhir Orde Baru, Umat Kristen Indonesia mengalami beberapa persinggungan dengan mayoritas besar yang unggul, yaitu Umat Islam Indonesia. Adanya kasus-kasus penutupan paksa dan penghancuran gereja secara paksa sejak 1996, adalah awal dari tidak harmonisnya hubungan antara Umat Kristen Indonesia dengan mayoritas Muslim Indonesia yang tidak menghendaki adanya gereja di daerah mereka. Akan tetapi, bagaimanapun juga gereja-gereja yang ditutup adalah gereja yang melanggar SKB 2 Menteri Nomor 1 1969 yang direvisi pada tahun 2006, menjadi SKB 2 Menteri Nomor 8 dan 9 tahun 2006, sebagaimana terlampir dalam lampiran skripsi ini. Setelah jatuhnya Orde Baru, Umat Kristen Indonesia mulai mengalami berbagai bentrokan fisik dengan Umat Islam. Berbagai kerusuhan yang terjadi, timbul antara lain karena berbagai kesalahpahaman dan perbedaan pendapat antara mayoritas Muslim dengan minoritas Kristen, serta adanya perasaan bahwa umat Kristen di Indonesia mengalami diskriminasi. Perasaan bahwa umat Kristen mendapatkan diskriminasi itu, kemudian menimbulkan sikap saling mencurigai 36

Perusakan dan penutupan Gereja di Indonesia (Beberapa Kasus 1996-2005), artikel diakses pada 2 Februari 2010 dari http://www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2005/08/31,2005083101,id.htm/.

antar umat beragama di Indonesia. Ini terbukti dari banyaknya kerusuhan di Ambon atau Maluku secara keseluruhan, Poso dan beberapa tempat lain di Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, kejadian di luar negeri, atau yang memakan korban warga asing Non Muslim, juga menjadi penyebab konflik antara Kristen dan Islam di beberapa tempat di Indonesia.37 Di era reformasi, umat Kristen menghadapi dilema yang agak sulit, yaitu antara menerima atau menolak reformasi. Ini dikarenakan kenyataan bahwa umat Kristen Indonesia sebenarnya sudah cukup bahagia dengan kebijakan-kebijakan Orde Baru di Indonesia. Di samping juga karena adanya isu masyarakat madani dalam proses reformasi di Indonesia. Dimana kata “masyarakat madani” cenderung diartikan berbeda dengan “civil society,” yang artinya konsep masyarakat madani dinilai lebih Islami dibanding konsep civil society.38 Selain itu, kerusuhan Mei 1998 dan isu pemberlakuan Piagam Jakarta, juga menjadi persoalan yang menjadikan umat Kristen Indonesia menghadapi dilema reformasi. Gereja menghadapi dilema reformasi karena harus memilih antara mendukung reformasi dengan memusuhi Suharto, atau menolak reformasi dan mendukung Suharto.39 Mengapa gereja mengalami dilema reformasi? Karena Suharto telah lama menjadi teman bagi gereja. Disini jelas terlihat bahwa pemerintah Orde Baru telah lama memberikan keistimewaan kepada gereja, dengan membiarkan segala pelanggaran terhadap SKB Nomor 1 tahun 1969. Segala keistimewaan itu telah menjadikan gereja dan umat Kristen Indonesia umumnya, menjadi agak bingung. Karena harus memilih antara mengikuti arus 37

Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 532-575. 38 Ibid, h. 576-581. 39 Emanuel Gerrit Singgih, Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), h. 9-11.

reformasi atau menolak reformasi. Jika gereja menolak reformasi, maka gereja akan “terusir” dari Indonesia. Maksud “terusir” disini adalah menjadi semakin terdiskriminasi dan semakin susah dalam menjalankan misinya. Sedangkan jika gereja menerima reformasi, maka mungkin saja gereja akan menerima hal-hal yang tidak menguntungkan gereja di masa depan. Apa saja yang diperkirakan akan merugikan gereja di masa depan? Hal yang dikira akan merugikan gereja antara lain adalah konsep masyarakat madani dan dihidupkannya kembali Piagam Jakarta, yang artinya adalah menerima syariah Islam bagi setiap pemeluknya. Dalam era reformasi, umat Kristen kemudian menyadari, bahwa partai politik yang ada selama era Orde Baru tidak cukup memperjuangkan kepentingan umat Kristen sendiri, sehingga umat Kristen Indonesia membutuhkan sebuah partai politik yang berdiri sendiri, tanpa campur tangan pemerintah atau umat lain. Di awal era reformasi inilah, muncul tiga partai Kristen. Yaitu Partai Kristen Nasional (Krisna), Partai Katolik Demokrat (PKD) dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB). Ketiganya bertarung dalam pemilihan umum 1999 dan pada akhirnya, hanya PDKB saja yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Pemilu 2004, berdirilah sebuah partai Kristen dengan nama Partai Damai Sejahtera. Partai ini berdiri dengan asas Pancasila dan dengan nilai-nilai Kristiani dalam perjuangannya. Partai ini merupakan partai baru, yang tidak memiliki hubungan historis yang kuat dengan partai politik Kristen terdahulu. Para pendiri PDS kemudian mencari massa sebanyak-banyaknya di berbagai gereja dan yayasan Kristen di Indonesia. Partai ini merupakan partai Kristen pertama yang didukung oleh Gereja Ortodox Indonesia, sebuah gereja

orthodox yang jemaatnya terdiri atas warga Indonesia keturunan Suriah dan berbagai negara dimana terdapat gereja ortodox. PDS kemudian membentuk kepengurusan di daerah-daerah dan berhasil memiliki 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 395 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 1254 Dewan Pimpinan Ranting (DPRan) dan ribuan kepengurusan di tingkat desa/kelurahan.40 Para politisi PDS dalam setiap kesempatan selalu menyatakan bahwa PDS adalah partai terbuka dan nasionalis, kendati dengan nilai-nilai Kristen di dalam perjuangannya. Dengan program Yusuf 2004 dan Daud 2005-2009, menunjukkan bahwa PDS mengupayakan sebuah negara plural dan kuat di bawah nilai-nilai keKristenan yang murni. Apa yang dimaksud dengan mengupayakan negara plural dan kuat di bawah nilai ke-Kristenan? Yang dimaksud adalah menjadikan Indonesia sebagai negara ke-Tuhanan yang melaksanakan nilai-nilai ajaran cinta kasih dan damai dalam segala kebijakannya. Dalam hal ini, PDS senantiasa mengupayakan adanya sikap saling menghargai dan menghormati dalam setiap segi kehidupan. Namun tentunya di bawah nilai-nilai Kristiani yang kuat. Pada 23-26 Mei 2006, PDS mengadakan Musyawarah Nasionalnya yang pertama di Jakarta. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) tersebut, PDS membahas AD/ART dan kepengurusan periode berikutnya. Disini PDS menyatakan akan menjadi partai modern yang terbuka, yang dengan demikian akan menerima keanggotaan warga negara non Kristen dalam organisasi partai. Dalam Munas tersebut, PDS juga sempat mengungkapkan kekhawatirannya akan semakin sulitnya pendirian gereja di Indonesia. Kekhawatiran ini berdasarkan kepada fakta bahwa terdapat peraturan mengenai pendirian tempat ibadah, yang 40

M.L. Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, Partai Salib demi Kebangsaan, (Jakarta: DPP Partai Damai Sejahtera, 2007), h. 47.

dianggap mempersulit ibadah umat beragama oleh PDS. Selain itu, fakta bahwa terdapat kelompok masyarakat yang menolak pendirian gereja menjadi alasan tersendiri dari PDS untuk mengkhawatirkan persoalan izin pendirian gereja di Indonesia.41 Sikap politik PDS yang menjadi partai terbuka sejak Munas I-nya ini, kemudian menjadikan PDS mendapatkan anggota dari kelompok non Kristen dan bahkan Muslim. Oleh karena itu PDS kemudian mencoba untuk merubah makna salib yang tadinya melambangkan ke-Tuhanan Kristen menjadi bermakna hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Konsep penafsiran salib yang sedemikian ini lalu diterima oleh kaderkader PDS yang non Kristen. Pasca Munas I PDS ini, PDS mengalami konflik pertamanya. Konflik ini disebabkan oleh susunan kepengurusan DPP PDS yang baru, yang tidak mengakomodir kader-kader muda yang turut mendirikan PDS dalam tahun 2001. Disini, tokoh sentral konflik adalah Denny Tewu. Denny pada dasarnya tidak mempersoalkan jabatan yang tidak diberikan kepadanya dan juga berbagai isu yang muncul dalam Munas tersebut, akan tetapi, ternyata beberapa kelompok fungsionaris partai melakukan somasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bidang Keuangan DPP. Dalam kondisi yang seperti itu, PDS kemudian melakukan rekonsiliasi pasca Munas I, dimana struktur kepengurusan dan AD/ART dengan terpaksa harus dirubah.42 Akan tetapi, DPP PDS membantah bahwa telah terjadi perpecahan dalam tubuh partainya. DPP PDS tetap bersikeras, bahwa segalanya baik-baik saja di 41 42

Ibid, h. 89-101. Ibid, h. 111-116.

dalam oganisasi partai, sehingga tidak perlu diadakan hal yang luar biasa. Disinilah Denny Tewu mengusulkan diadakannya Munaslub di Bali pada April 2007.43 PDS tetap bersikeras bahwa kejadian dalam Munas dan setelah Munas, tidak akan memecah partainya. Kendati pada kenyataannya tetap saja terjadi perpecahan setelah Munas I, yaitu dalam Munaslub April 2007. Dalam Munaslub April 2007 tersebut, isu perpecahan partai menyebar. Isu tersebut antara lain muncul karena adanya calon ketua umum yang muncul dalam Munaslub dan adanya sidang ilegal dalam proses Munaslub. Termasuk prosesi penutupan yang sangat janggal bagi politisi Kristen manapun. Dalam Munaslub tersebut, agenda yang disepakati peserta adalah finalisasi AD/ART Partai, dimana masalah struktur partai menjadi isu utama. Akan tetapi, setelah rapat dinyatakan usai, 270 orang bertahan untuk melanjutkan sidang. Dalam sidang tersebut, terpilihlah Rahmat Manulang sebagai Ketua Umum DPP PDS, menggantikan Ruyandi Hutasoit. Setelah itu, dalam ibadah penutupan keesokan harinya, Pendeta Pati Ginting melantik Rahmat Manulang sebagai Ketua Umum dengan Sekretaris Jenderal Michael Tedja. Ini tentunya mengagetkan para fungsionaris partai dan menciptakan imej bahwa telah terjadi perpecahan dalam tubuh PDS.44 Perbuatan Rahmat Manulang ini, dianggap makar oleh pihak Ruyandi Hutasoit dan pada akhirnya selesai dengan pengakuan DPP PDS hasil Munas 2006 sebagai DPP yang sah.45 Setelah konflik antara kubu Ruyandi dengan kubu Rahmat Manulang berakhir, ternyata Rahmat Manulang tidak bersedia untuk 43

Dephukam Belum Sahkan Hasil Munas PDS, Artikel diakses pada 29 September 2010 dari http://www.sinarharapan.co.id/berita/0608/03/nas11.html 44 M.L. Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, Partai Salib demi Kebangsaan, h. 133136. 45 PDS Pecah Gara-gara Beda Pendapat Soal Munaslub, Artikel diakses pada 29 September 2010 dari http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/04/tgl/12/time/160221/idnews/ 766512/idkanal/10.

mengikhlaskan kekalahannya. Rahmat tidak mengaku bersalah atas perbuatannya yang dianggap melanggar AD/ART PDS.46 Dalam konflik ini, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan kubu Ruyandi Hutasoit dan menyatakan bahwa kubu Rahmat Manulang inkonstitusional. Dalam periode 2006-2010, PDS berusaha untuk melaksanakan amanah keberadaan partainya di DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia. PDS melakukan perlawanan yang luar biasa terhadap segala upaya syariatisasi hukum dan politik Indonesia. Dalam hal ini, PDS melaksanakannya melalui fraksinya di DPR dan DPRD. PDS melawan segala upaya penerbitan peraturan berbau syariah di Indonesia. Ini sekaligus menandakan bahwa PDS adalah partai nasionalis sekular yang sangat menentang hegemoni dari kaum mayoritas, yang sebenarnya tidak perlu begitu dikhawatirkan. Namun, PDS tidak berhasil memperoleh kursi di DPR RI dalam Pemilu 2009. PDS hanya memperoleh kursi di beberapa DPRD di Indonesia. Ini kemudian menjadikan PDS akan mengalami kesulitan untuk ikut kembali dalam Pemilu berikutnya, yaitu tahun 2014. Karena itulah maka, PDS mengadakan Munas II-nya pada tahun 2010 dan bukan 2011, sebagaimana yang disepakati dalam AD/ART. Ini kemudian sempat menuai kecaman keras dari beberapa DPW dan DPC PDS.47 Namun Munas PDS tetap berjalan di tahun 2010 ini. Tepatnya

46 Konflik PDS; KPU Perlu Tunggu Putusan Pengadilan, Artikel diakses pada 29 September 2010 dari http://www.sinarharapan.co.id/berita/0805/10/nas03.html. 47 Berniat Percepat Munas; Ketum PDS Ditentang Sejumlah Fungsionaris, Artikel diakses pada 1 Oktober 2010 dari http://bataviase.co.id/node/148177.

pada 6-8 Mei 2010. Dalam Munas tersebut, Magit Les Denny Tewu terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum DPP PDS periode 2010-2015.48

B. PDS dalam Pemilu Legislatif Dalam Pemilihan Umum 2004, PDS muncul sebagai partai Kristen tunggal di Indonesia. PDS telah menyingkirkan empat pesaingnya, sesama partai Kristen. Empat pesaing itu adalah Pewarta Kristiani, PDKBI, Parkindo 45 dan Katolik Demokrat.49 Masuknya PDS ini kemudian menimbulkan semangat politik yang begitu kuat di kalangan umat Kristen Indonesia. Khususnya umat Protestan Lutheran. Keberhasilan PDS untuk masuk kedalam proses Pemilu 2004 merupakan prestasi yang tidak dapat dihiraukan. Ini di antaranya adalah karena kesungguhan dan militansi kader-kader PDS dan umat Kristen dalam mensukseskan berdirinya dan masuknya partai Kristen dalam Pemilu 2004. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi suatu gerakan penyadaran politik dalam komunitas Kristen di Indonesia. Hal yang luar biasa, adalah bahwa PDS tidak saja memperjuangkan komunitas Protestan Lutheran saja. Akan tetapi memperjuangkan pula komunitas Katolik dan Ortodox yang mengalami perlakuan berbeda dalam berbagai urusan keagamaan mereka. PDS kemudian menyiapkan programnya yang fenomenal, yaitu Yusuf 2004 dan Daud 2005-2009. Yusuf 2004 merupakan program pemenangan Pemilu

48

Ketua Umum PDS yang Baru Denny Tewu, Artikel diakses pada 1 Oktober 2010 dari http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/07/141192/3/1/Ketua-Umum-PDS-yang-BaruDenny-Tewu. 49 Sukseskan Pemilu 2004!, Artikel diakses pada 28 Maret 2010, dari http://www.mailarchive.com/[email protected]_msg00019.html.

2004, dimana PDS menempatkan diri sebagai minoritas yang tertekan, namun memiliki kekuatan politik yang baik dan tidak pendendam. Program ini diambil dari kisah Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Program ini dimaksudkan untuk mensukseskan umat Kristen menjadi minoritas unggul di Indonesia. Disini minoritas unggul digambaran oleh PDS sebagai minoritas yang mempengaruhi mayoritas, minoritas yang teguh pendirian dan tidak terpengaruh arus

mayoritas,

minoritas

yang

rendah

hati,

pengampun,

sabar

dan

mensejahterakan bangsa. Sedangkan Program Daud 2005-2009, bertujuan untuk memperkuat apa yang telah dicapai dalam Program Yusuf 2004. Disini Program Daud 2005-2009 dianggap sebagai kelanjutan yang mutlak dari program Yusuf 2004, dimana PDS harus melaksanakan amanah yang telah diperoleh dalam program sebelumnya. Dalam Program Daud 2005-2009 juga PDS berusaha untuk memenangkan, atau setidaknya turut memenangkan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. 50 Demi tercapainya target dalam Yusuf 2004, maka PDS melakukan berbagai kampanye simpatik. Ini dapat dilihat dari cara mereka menggaet massa dan pemilih dari segala golongan. Memang PDS pada tahun 2004 masih memegang teguh nilai-nilai ke-Kristenan dan belum terbuka. Namun kegiatan mereka yang tidak pandang bulu dalam kampanyenya, membuktikan bahwa PDS memang sangat simpatik dalam melakukan kampanye. Disini PDS melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti pengobatan gratis dan bahkan membagikan jilbab dan perlengkapan shalat.

50

M.L. Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, Partai Salib demi Kebangsaan, h. x.

Perilaku politik PDS yang sangat simpatik kepada semua kalangan inilah yang membuat PDS berhasil dalam Pemilu 2004, sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Program Yusuf 2004 hampir sepenuhnya berhasil. Keberhasilan PDS dalam hal ini dapat dilihat dari adanya 13 wakil PDS di DPR RI, 52 di DPRD Provinsi dan 329 di DPRD Kabupaten/Kota.51 Keberhasilan ini tidak terlepas dari usaha kader dan simpatisan PDS yang sedemikian kuatnya, sehingga ada beberapa umat non Protestan dan bahkan non Kristen yang memilih PDS. Kenyataan bahwa terdapat sekelompok orang non Kristen yang memilih PDS, membuat PDS memutuskan untuk menjadi partai terbuka yang lebih nasionalis. Oleh karena itu, dalam Munas I-nya, PDS mempertimbangkan dan akhirnya memutuskan, untuk menjadi sebuah partai nasionalis yang berdasarkan kepada nilai-nilai Kristen dan bukan partai agama.52 Dengan demikian, mulai banyaklah orang non Kristen dan bahkan Muslim, yang kemudian mendukung PDS sebagai partai mereka. Ini karena mereka melihat bahwa pluralisme yang dibawa oleh PDS tidak bertentangan dengan agama mereka dan karena PDS telah membuktikan diri sebagai partai yang terbuka bagi siapa saja. Dalam Pemilu 2009, PDS telah berhasil memperoleh empati dari kaum non Kristen di Indonesia. Bahkan ada umat Islam yang memilih untuk menjadi aktifis partai salib tersebut. Diantaranya adalah Asrianty Purwantini, yang menjadi Calon Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V, mewakili

51

Ibid, h. 59. Sekjen PDS: PDS Bukan Partai Agama, Artikel diakses pada 20 Maret 2010 dari http://www.christianpost.co.id/ministries/organization/20060427/3081/sekjen-pds-pds-bukanpartai-agama/index.html. 52

PDS. Menurut sumber Detik.com, Asrianty sempat mendapatkan hujatan dari masyarakat yang melihatnya berkampanye. 53 Dalam masa Pemilu 2009 itulah PDS semakin gencar dalam berkampanye. PDS semakin banyak menyambangi konstituen di daerah-daerah. Disinilah PDS mengalami banyak pujian sekaligus hujatan dari berbagai pihak. Baik yang memandang positif sikap PDS yang semakin plural, maupun yang memandang negatif.

Termasuk

kecurigaan

sebagian

masyarakat

bahwa

PDS

akan

mempermudah Kristenisasi di Indonesia. Namun PDS tetap mengakomodir Caleg Muslim sebanyak 20% dari jumlah Calegnya.54 PDS juga menunjukkan sikapsikap pluralis dan mengayomi sesama serta tidak pandang bulu dalam berbagai kegiatan sosialnya. Sikap PDS yang pluralis inilah yang kemudian membuat PDS mendapatkan dukungan dari beberapa kelompok non Kristen di Inonesia. Seperti kelompok agama Tao dan sebagian kecil umat Islam.55 Semua dukungan baru yang didapakan oleh PDS adalah dukungan yang muncul karena sikap simpatik PDS yang ditunjukkan selama kampanye. Terutama di Indonesia Timur, Sumatera Utara, Sulawesi, Jawa Timur, Jakarta dan Banten. Ini terlihat dari program kampanye PDS yang bahkan berani melakukan kampanye dengan cara yang jarang terpikirkan oleh orang lain.56 Diantaranya, PDS melakukan pembersihan sungai di Surabaya dan melakukan pembagian jilbab kepada para pekerja seks komersial.

53

Caleg Partai Damai Sejahtera Berjilbab, Artikel diakses pada 9 April 2010 dari http://www.tropiz.com/berita/caleg-partai-damai-sejahtera-berjilbab/. 54 PDS Akomodasi 20 Persen Caleg Kalangan Muslim, Artikel diakses pada 9 April 2010 dari http://www.antara.co.id/print/1218058025. 55 PDS Inginkan Kedamaian Dan Hargai Pluralitas, Artikel diakses pada 28 Maret 2010 dari http://rol.republika.co.id/berita/22424/PDS_Inginkan_Kedamaian_Dan_Hargai_Pluralitas. 56 Kampanye Simpatik Partai Damai Sejahtera Surabaya, Artikel diakses pada 4 Oktober 2010 dari http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=13783.

Sekitar masa Pemilu 2009, PDS kemudian membuat makna baru dari salib, yang dipakai sebagai lambang partainya. PDS menggambarkan salib sebagai bentuk hubungan manusia dengan sesama dan dengan Tuhan. Ini agak berlawanan dengan hakikat salib yang sebenarnya, yang lebih menggambarkan atau melambangkan kematian Yesus. Namun demikian, pengertian salib yang diperbaharui ini diterima oleh para aktifis PDS yang non Kristen. Akan tetapi tentunya penafsiran ini dapat saja menjadikan PDS malah ditinggalkan oleh konstituennya yang Kristen. Kendati PDS telah membuka diri untuk semua kalangan dan umat beragama, sehingga seharusnya PDS mendapatkan tambahan dukungan, PDS malah kehilangan seluruh kursinya di DPR RI dan hanya mendapatkan 226 kursi di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.57 Dengan demikian, PDS kehilangan 155 kursi DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Ini kemudian membuat PDS melakukan introspeksi diri, dalam arti mengoreksi segala bentuk kebijakan DPP yang dianggap turut menurunkan perolehan kursi PDS di legislatif.

C. PDS dalam Pemilu Eksekutif Setelah Pemilihan Anggota Legislatif 2004, masyarakat Indonesia dan partai politik yang ada di dalamnya, bersiap-siap menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres). Dalam Pemilihan Presiden 2009 ini, PDS mendukung secara terangterangan Megawati dan Hasyim Muzadi. Pilihan ini pada dasarnya lebih didasarkan kepada jaminan dari Megawati akan adanya pluralisme dalam

57

Ruyandi Hutasoit Membuka Pembekalan Aleg Terpilih Partai Damai Sejahtera Periode 2009 – 2014, Artikel diakses pada 4 Oktober 2010 dari http://www.pdssurabaya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3163&Itemid=1

pemerintahannya di masa yang akan datang. Berbagai janji Megawati dan adanya persaingan ketat antara PDS dengan PKS di masa Pemilihan Umum 2004, menimbulkan adanya perbedaan pendapat antara PDS dengan PKS, yang berujung pada perbedaan pilihan koalisi Pilpres. Dalam Pemilihan Presiden 2004, secara tegas PDS memilih Megawati sebagai Calon Presiden (Capres) dan Hasyim Muzadi sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres), dengan pertimbangan bahwa PDS dapat mewarnai pemerintahan Megawati di periode berikutnya. Ini juga menjadi alasan PDS mendukung Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (SBY-Boediono) dalam Pemilihan Presiden 2009. PDS kemudian gagal mencapai targetnya dalam Pemilihan Presiden 2004, karena Capres yang didukungnya kalah dalam putaran kedua. Akan tetapi, PDS telah turut serta dalam koalisi yang memenangkan 63 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tepatnya turut dalam koalisi yang memenangkan 8 gubernur dan 55 bupati dan walikota.58 Dengan demikian, PDS tetap memiliki eksistensi, kendati gagal dalam usahanya untuk masuk ke dalam kabinet. Dalam Pemilihan Presiden 2009, PDS kemudian mendukung SBYBoediono. Alasannya adalah karena SBY adalah Capres yang paling nasionalis, pancasilais dan tidak diskkriminatif. Sehingga dengan demikian SBY akan dapat menjadi teman bagi kepentingan politik dan sosial umat Kristen Indonesia. Disini PDS memandang bahwa ada kemungkinan bagi PDS untuk masuk ke dalam pemerintahan yang baru, kendati tidak ada dalam DPR RI. Akan tetapi, ternyata

58

Ida Cynthia S. dan Dedi Alfiandri, PDS Bagi Bangsa; Jawaban Atas Berbagai Pertanyaan, h. 28.

keinginan tersebut tidak menjadi kenyataan. Karena ternyata tidak terdapat kader PDS yang menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Dua. Dalam periode Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2010-2014, PDS telah melakukan berbagai upaya, agar kadernya masuk dalam pemerintahan daerah melalui pembentukan koalisi dengan partai besar. PDS kemudian mengusung pula beberapa kadernya dalam Pemilukada 2010. Dalam hal ini, PDS telah berhasil mendudukkan kadernya sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur. Kader tersebut adalah Medy Lensun,59 yang merupakan salah satu tokoh PDS yang cukup berani untuk mencalonkan diri menjadi Calon Wakil Bupati. PDS juga turut dalam Pemilukada Surabaya dan mengusung kadernya sebagai Calon Wakil Walikota Surabaya.60 Selain itu PDS juga hadir dalam beberapa Pemilukada lainnya. Dalam hal ini, PDS biasanya mengupayakan untuk meloloskan kadernya sebagai salah satu calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.61 Dengan prestasi PDS selama Pilkada 2005-2008 dan prestasi PDS dalam Pemilu Presiden 2009, dimana PDS juga mendukung SBY-Boediono, maka partai-partai besar dan menengah akan memberikan pertimbangan tersendiri bagi mengajak PDS hadir dalam satu koalisi Pemilikada pada periode 2010-2013 ini.

59 Kader PDS Dilantik Jadi Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://partaidamaisejahtera.org//content/view/273/79/. 60 Pilkada Walikota Surabaya : Ketum DPP PDS Ruyandi Hutasoit mendukung Fandi Utomo, Artikel diakses pada 20 Oktober 2010 dari http://www.gerejani.com/node/82. 61 PDS Minta Eddy Pertimbangkan Hartarto , Artikel diakses pada 20 Oktober 2010 dari http://www.radarlampung.co.id/web/pilkada-2010/2508-pds-minta-eddy-pertimbangkanhartarto.html

BAB IV ANALISIS EKSISTENSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA

E. Keunggulan PDS Partai Damai Sejahtera muncul sebagai partai Kristen tunggal dalam Pemilu 2004. PDS adalah satu-satunya partai Kristen di Indonesia dalam Pemilu 2004. Sebelumnya, umat Kristen memiliki dua atau lebih partai. Atau setidaknya dua dengan partai Katolik. PDS merupakan sebuah fenomena menarik bagi mereka yang mempelajari minoritas di Indonesia. Menurut Alfan Alfian, kehadiran PDS merupakan bagian dari kebangkitan politik Kristen Indonesia. Hal ini karena PDS menurutnya merupakan kembaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Lebih jelasnya PDS merupakan PKS-nya umat Kristen, atau PDS adalah PKS Kristen. Bahkan ada yang menganggap PDS dan PKS sangat cocok dan juga ada yang menganggap sebaliknya, sangat bertentangan. Selain itu, PDS juga memiliki kader yang cukup militan dalam memperjuangkan kepentingan partainya.62 Pada mulanya, Partai Damai Sejahtera ini tidak mendapat dukungan yang kuat dari kelompok umat Kristen di Indonesia. Banyak gereja yang menyatakan tidak mendukung partai manapun. Ini kemudian menjadi masalah pertama sejak kelahiran PDS. Namun setelah melalui pendekatan yang intensif, umat Kristen Indonesia mulai mendukung PDS sebagai alat politik mereka.63 Persoalan utama yang menghalangi berdirinya PDS adalah persoalan perlu atau tidaknya umat Kristen Indonesia berpolitik. Persoalan ini muncul antara lain 62

M. Alfan Alfian, Fenomena PDS, Artikel diakses pada 1 April 2010 dari http://www.pelota.or.id/cetakartikel.php?id=57163. 63 Wawancara Penulis dengan Ruyandi Hutasoit, Jakarta, 16 Februari 2010.

karena pendapat bahwa politik itu kotor dan sebagainya. Proses munculnya pro dan kontra politik Kristen di Indonesia, ada antara lain karena selama tiga dekade pemerintahan Orde Baru, tokoh-tokoh Kristen di DPR dan di pemerintahan banyak yang justeru dipengaruhi oleh dan tidak mempengaruhi budaya politik Orde Baru, sehingga tidak sanggup membawa suatu pencerahan bagi bangsa dan negara Indonesia.64 Kendati para tokoh Kristen dalam pemerintahan Orde Baru lebih dipengaruhi oleh Orde Baru dan tidak begitu mempengaruhi, akan tetapi tetap saja keberadaan mereka di pemerintahan menjadi prestasi tersendiri bagi umat Kristen. Disini jelas bahwa dengan demikian, maka umat Kristen Indonesia pada dasarnya tetap berpartisipasi dalam politik Indonesia selama era Orde Baru. Bahkan telah memegang peran penting dalam pemerintahan. Hal ini juga diakui oleh Singgih, dimana dia mengatakan dalam bukunya bahwa Suharto dan Orde Baru adalah teman bagi gereja, kendati tidak menjadi teman yang sangat akrab.65 Dengan keberadaan PDS, maka partisipasi politik umat Kristen Indonesia semakin terlihat. Ini terbukti dengan banyaknya umat Kristen yang hadir dalam doa bersama pada sehari sebelum Pilpres 5 Juli 2004. Doa yang diadakan PDS itu dihadiri oleh 80 ribu orang umat Kristen se-Jabodetabek.66 Sedangkan untuk kantung suara, PDS telah mendapatkan kawasan timur Indonesia dan Sumatera Utara sebagai kantung suara utama mereka. Daerah tersebut adalah Papua, Papua

64

Ida Cynthia S. dan Dedi Alfiandri., PDS Bagi Bangsa; Jawaban atas Berbagai Pertanyaan, (Jakarta: Global Cerdas Media, 2008), h. 3-4. 65 Emanuel Gerrit Singgih, Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia, h. 9-11. 66 80 Ribu Umat Kristiani Berkumpul di Gelora Bung Karno, Artikel diakses pada 1 April 2010 dari http://www.christianpost.co.id/society/society/616/616/article/index.html.

Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, sebagian Sulawesi Selatan, NTT dan NTB, serta beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera.67 Pendirian partai politik Kristen seperti PDS pada mulanya banyak ditentang oleh beberapa orang yang pesimis akan kiprah partai Kristen di Indonesia. Namun karena kepentingan umat Kristen sendiri dalam bidang politik dan perlindungan hukum, maka partai Kristen seperti PDS harus lahir.68 Apa kepentingan umat Kristen yang menyebabkan PDS harus lahir? Kepentingan umat Kristen dimaksud adalah kepentingan misi gereja dan perjuangan menolak diskriminasi yang dikatakan telah dialami oleh minoritas Kristen Indonesia. Kendati demikian, PDS tetap mengatakan bahwa partainya adalah partai nasionalis dan terbuka. Bahkan memiliki tokoh Muslim bernama Asrianty Purwantini yang memakai jilbab dalam kampanyenya mewakili PDS di Jawa Timur. Ini kemudian tentu menciptakan kerancuan mengenai tujuan keberadaan PDS. Apakah PDS hadir untuk kepentingan misi gereja atau memang untuk kepentingan negara? Apakah PDS hadir untuk kepentingan bangsa, untuk menciptakan negara yang damai dan sejahtera, atau untuk sekedar mempermudah misi Kristenisasi di Indonesia. Disinilah kebijakan politik PDS mendukung pluralisme dan menolak syariah dalam bentuk undang-undang, yang kemudian mempengaruhi perilaku politik umat Kristen Indonesia. Kebijakan politik PDS yang mendukung

67

Wawancara Penulis dengan Ruyandi Hutasoit, Jakarta, 16 Februari 2010. Ida Cynthia S., dan Dedi Alfiandri, PDS Bagi Bangsa; Jawaban atas Berbagai Pertanyaan, h. 15. 68

pluralisme dan kebebasan beragama ini, kemudian didukung oleh kelompok minoritas non Muslim lainnya di Indonesia.69 Partai Damai Sejahtera berdiri dengan filosofi kasih dan membawa nilainilai damai sejahtera. Nilai-nilai damai sejahtera itu adalah berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri dan dengan lingkungan.70 Partai Damai Sejahtera kemudian masuk ke dalam Pemilu 2004 dan 2009, setelah menyisihkan empat calon peserta Pemilu yang sama-sama berbasiskan nilai-nilai Kristiani.71 Kendati lambang PDS adalah salib, sehingga dianggap sebagai partai Kristen, akan tetapi PDS mendeklarasikan diri sebagai partai nasionalis yang memegang nilai-nilai Kristiani.72 Apa sebenarnya maksud kalimat “partai nasionalis yang memegang nilai Kristiani?” Hal yang dimaksud PDS adalah bahwa PDS terbuka kepada siapa saja, yang mau menerima ideologi mereka dan nilai-nilai Kristiani, yang mau masuk ke dalam partainya. Artinya, untuk masuk menjadi anggota PDS, seseorang harus menerima nilai-nilai Kristiani dan menolak segala bentuk nilai agama lainnya. PDS kemudian mencoba mempengaruhi kebijakan minoritas pemerintah Indonesia sepanjang periode 2004-2009. Diantaranya adalah sulitnya penerapan undang-undang yang mengatur kehidupan umat Islam di Indonesia, dalam periode 2004-2009. Hal ini karena bagi PDS, undang-undang yang mengandung unsur

69

PDS Inginkan Kedamaian Dan Hargai Pluralitas, Artikel diakses pada 28 Maret 2010 dari http://rol.republika.co.id/berita/22424/PDS_Inginkan_Kedamaian_Dan_Hargai_Pluralitas. 70 Ida Cynthia S. dan Dedi Alfiandri, PDS Bagi Bangsa; Jawaban atas Berbagai Pertanyaan, h. 27. 71 Sukseskan Pemilu 2004!, Artikel diakses pada 28 Maret 2010, dari http://www.mailarchive.com/[email protected]/msg00019.html. 72 Ida Cynthia S. dan Dedi Alfiandri, PDS Bagi Bangsa; Jawaban atas Berbagai Pertanyaan, h. 28.

syariat adalah bersifat diskriminatif dan memperlihatkan hegemoni umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia.73 Dalam periode 2004-2009, PDS selalu mempersulit penerapan undangundang yang mengatur kehidupan mayoritas Muslim di Indonesia. PDS selalu menolak berbagai rancangan undang-undang yang di dalamnya terdapat istilah atau nilai-nilai syariah. Antara lain adalah RUU zakat dan RUU perbankan syariah, yang dianggap sebagai bagian dari upaya diskriminasi terhadap umat Kristen dan non Muslim lainnya di Indonesia. Berkaitan dari ungkapan di atas, hal tersebut tidak terlepas dari hasil Pemilu 2004 yang lalu, dimana PDS telah berhasil memperoleh 13 kursi DPR RI. Sedangkan dalam hal perolehan suara untuk 13 kursi tersebut, perolehan suara di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara adalah yang paling tinggi. PDS juga mendapatkan 52 kursi DPRD Provinsi, 329 kursi DPRD Kabupaten kota, serta turut serta dalam koalisi yang memenangkan 8 gubernur dan 55 bupati dan walikota. Sedangkan untuk periode 2009-2014, PDS hanya memperoleh 226 kursi DPRD di seluruh Indonesia. Namun seorang kader PDS telah berhasil memperoleh jabatan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara.74 Dalam hal ini, perolehan kursi DPRD Provinsi untuk Pemilu 2004 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perolehan Kursi DPRD Provinsi PDS 2004

73 Ida Cynthia S., Rekam Jejak Fraksi PDS di Parlemen 2004-2009, (Jakarta: Global Cerdas Media, 2009), h. 59. 74 Kader PDS Dilantik Jadi Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur , Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://partaidamaisejahtera.org//content/view/273/79/.

No.

Provinsi

Jumlah Kursi

1

Banten

2

2

DKI Jakarta

4

3

Irian Jaya Barat

3

4

Jawa Barat

1

5

Jawa Timur

1

6

Kalbar

3

7

Kalteng

1

8

Kaltim

1

9

Kepri

2

10

Maluku

2

11

Maluku Utara

3

12

NTT

3

13

Papua

6

14

Riau

1

15

Sulsel

1

16

Sulteng

3

17

Sulut

8

18

Sumut

7 52

Total

Sumber: KPU Dalam tabel diatas, jelas bahwa PDS lebih berhasil dalam pemilihan DPRD Provinsi di Provinsi Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Hal tersebut nampak dari perolehan kursi PDS di kedua DPRD Provinsi. Demikian pula dengan hasil di DPRD Kabupaten dan Kota. PDS telah berhasil mempengaruhi partisipasi dan perilaku memilih umat Kristen di Sulawesi Utara, Sumatera Utara

dan Papua. Di ketiga provinsi tersebut PDS telah memperlihatkan bukti kekuatan politiknya sebagaimana juga terlihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 2 Rekapitulasi Perolehan Suara dan Kursi PDS di DPR RI pada 2004 No

Dapil

Perolehan Suara

Perolehan Kursi

1

Sumut 1

135915

1

2

Sumut 2

104060

1

3

Sumut 3

99508

1

4

DKI 1

139910

1

5

DKI 2

113295

1

6

Jabar 5

89111

1

7

NTT 2

91465

1

8

Kalbar

77436

1

9

Sulteng

70480

1

10

Sulut

178021

1

11

Maluku

56394

1

12

Irjabar

23412

1

13

Papua

59964

1

1238971

13

Total

Sumber: KPU

Dalam tabel di atas, dijelaskan bahwa PDS unggul di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Ini juga sekaligus memperlihatkan bahwa minoritas terunggul di Indonesia adalah umat Kristen Protestan Lutheran yang berasal dari etnik Batak

dan Manado. Sedangkan umat Kristen pada umumnya adalah minoritas unggul di Indonesia. Hanya saja yang terunggul di antara minoritas Kristen adalah etnik Batak dan Manado yang beragama Kristen.

F. PDS dalam Menyikapi Isu Nasional Dalam menyikapi berbagai isu nasional dan daerah, PDS lebih cenderung untuk memakai fraksinya di parlemen. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Akan tetapi, PDS tetap membuat berbagai pernyataan sikap melalui situs web resmi mereka. Melalui media itulah PDS melaksanakan partisipasi politiknya, mewakili umat Kristen Indonesia. Selama lima tahun keberadaannya di DPR RI, PDS lebih menyoroti persoalan HAM dan diskriminasi serta persoalan isu penegakan syariat Islam di Indonesia. PDS menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi, RUU Perbankan Syariah, RUU Surat Berharga Syariah Negara, RUU Jaminan Produk Halal, RUU Pengelolaan Zakat dan RUU Kesehatan. Ini merupakan bukti bahwa PDS tidak pernah mengenal lelah dalam memperjuangkan hak-hak konstituennya. Terbukti dari Walk Out-nya Fraksi PDS dalam sidang pengesahan RUU Pornografi pada 30 Oktober 2008.75 Ini kemudian memperlihatkan bahwa ternyata PDS tidaklah semilitan yang diduga para konstituennya. Sehingga sikap walk out ini menjadikan PDS kehilangan kursi di DPR RI. Selain memberikan perhatian kepada berbagai pelanggaran HAM dan upaya penegakan syariah Islam dalam bentuk undang-undang, PDS juga memperhatikan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, 75

PDIP-PDS Tinggalkan Paripurna; RUU Pornografi Disahkan, Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://hariansib.com/?p=46544.

PDS turut memberikan masukannya mengenai RUU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. PDS mendukung RUU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan karena dinilai akan berguna bagi petani, peternak, nelayan dan hutan kita.76 Dalam periode 2004-2009 ini, PDS mencoba untuk meraih simpati para petani, buruh, nelayan dan peternak serta pekerja tambang di seluruh Indonesia. Tentunya tujuan PDS adalah untuk mendapatkan tambahan suara dalam Pemilu berikutnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya, PDS tidak terlalu mengekspos perhatiannya atas kehidupan buruh, petani, peternak, nelayan dan pekerja tambang ini, ke media massa. PDS justeru lebih mengekspos pelanggaran HAM, atau apa yang dianggapnya sebagai pelanggaran HAM dan segala hal yang mengakibatkan umat Kristen menjadi kesulitan dalam menjalankan misinya di Indonesia. PDS juga memperhatikan angket impor beras dan lelang gula impor ilegal. Disini PDS mendukung angket tersebut dan mengatakan bahwa partainya dengan demikian, telah memperhatikan nasib petani Indonesia.77 Tujuan PDS sekali lagi adalah untuk menarik perhatian para petani dan pekerja di bidang pertanian di Indonesia. Namun ternyata dukungan PDS kepada nasib petani ini, kurang mendapat perhatian dari media massa dan memang lebih sedikit diekspos daripada masalah perbedaan perlakuan terhadap minoritas non Muslim di Indonesia. Perjuangan PDS di parlemen adalah perjuangan yang dianggap menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Pembelaan asasi manusia ini terlihat

76 Ida Cynthia S. dan Dedi Alfiandri, PDS Bagi Bangsa; Jawaban Atas Berbagai Pertanyaan, h. 28-30. 77 Ida Cynthia S., Rekam Jejak Fraksi PDS di Parlemen, (Jakarta: Global Cerdas Media, 2009), h. 32-38.

dari adanya penolakan terhadap RUU Pornografi, yang awalnya bernama RUU Pornografi dan Pornoaksi. Berubahnya nama RUU ini, sejak awal adalah keberhasilan PDS dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang terus melakukan aksi menolak RUU Pornografi dan Pornoaksi. Namun perjuangan itu tidak berhenti sampai kepada berubahnya nama RUU tersebut. Perjuangan terus dilakukan oleh PDS sampai melakukan walk out pada sidang penetapan RUU Pornografi. Akan tetapi, sikap PDS tersebut justeru merugikan PDS nantinya. Karena PDS kemudian dianggap melindungi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Hal ini karena antara pandangan PDS dengan pandangan mayoritas Muslim di Indonesia jelas berbeda. Selain itu, penolakan PDS terhadap RUU Pornografi juga menjadikan PDS seakan-akan mendukung segala bentuk pornografi dan bukannya mendukung hak asasi masyarakat non Muslim dan masyarakat Indonesia Timur yang masih terbiasa dengan ketelanjangan dalam berpakaian. Persoalan pluralisme yang diperjuangkan PDS adalah persoalan yang cukup rumit. PDS sendiri melihat bahwa dalam RUU Pornografi misalnya, terdapat ketidakberesan dalam pendefinisian pornografi. Pornografi diartikan dalam RUU tersebut secara sangat luas dan pada akhirnya malah merusak hak-hak identitas warga negara. Sehingga warga negara yang ingin memperlihatkan identitasnya yang memang terbiasa dengan pakaian yang terbuka, akan tidak dapat lagi memperlihatkan identitasnya.78 PDS selalu mengatakan bahwa partainya sangat menolak pendefinisian pornografi yang dianggapnya begitu luas. Hal yang ditakutkan PDS adalah bahwa 78

M.L. Denny Tewu, Tantangan Serius Pluralisme Bangsa; Kasus RUUP, Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://partaidamaisejahtera.org//content/view/85/1/.

nantinya, masyarakat Indonesia di bagian timur, yang masih memakai koteka dan yang belum begitu senang menutup seluruh tubuhnya, akan menjadi korban dari Undang-Undang Pornografi ini. PDS mengkhawatirkan akan adanya upaya pendiskriminasian dalam bentuk larangan atas segala bentuk budaya daerah yang dianggap sebagai pornografi oleh undang-undang baru ini. Minoritas yang diperjuangkan haknya oleh PDS, bukan hanya minoritas Kristen. Tapi juga minorirtas non Muslim lainnya. Ini terlihat dari diterimanya asporasi pemuka agama Tao di Indonesia, oleh Fraksi PDS di DPR RI. Dalam hal ini FPDS menerima pimpinan Majelis Taoisme Indonesia (MTI), yang menginginkan diakuinya agama Tao sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, selain keenam agama yang ada.79 PDS memperjuangkan minoritas non Muslim lain, karena ingin mendapatkan dukungan politik dari kelompok minoritas tersebut. Umat Tao Indonesia misalnya, didukung keberadaannya oleh PDS karena PDS menginginkan suara mereka dalam Pemilu 2009 dan seterusnya. PDS juga berharap agar umat non Muslim Indonesia, dapat bersatu dan menciptakan pemerintahan yang dianggapnya lebih adil dan bermartabat. Dalam periode 2004-2009, PDS telah mencoba untuk membuktikan bahwa partainya adalah partai yang plural dan tidak sektarian. Ini terbukti dengan program-program sosial PDS yang tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Juga terbukti dengan kinerja Fraksi PDS yang selalu memperjuangkan hak-hak minoritas non Muslim yang ada di Indonesia. Bahkan PDS juga memperjuangkan kelompok Muslim yang memiliki perbedaan dengan mayoritas Muslim Indonesia.

79

Ida Cynthia S., Rekam Jejak Fraksi PDS di Parlemen, h. 134.

Hal ini terlihat dari perhatian PDS terhadap kasus Ahmadiyah di Indonesia. Dimana Ahmadiyah tidak diakui dan bahkan diperangi oleh kelompok mayoritas Muslim Sunni di Indonesia. Kendati mereka sama-sama Muslim. Akan tetapi tetap saja PDS tidak akan mampu membuat partainya menjadi sehebat partai nasionalis lainnya, selama umat Kristen, sebagai minoritas terunggul di Indonesia, tidak bersikap terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan yang berarti bagi kemajuan kelompoknya. PDS juga memperhatikan persoalan lingkungan hidup, ekonomi dan memerangi narkotika. Dalam hal ini PDS mendukung RUU Kepariwisataan, RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RUU Narkotika. Semuanya didukung oleh PDS sebagai fraksi dikrenakan kepentingan negara yang dianggap mendesak, mengenai perlunya acuan untuk ketiga sektor kebijakan tersebut. PDS juga memberikan dukungan terhadap RUU Energi, RUU Penanggulangan Bencana dan RUU Administrasi Kependudukan.80 Tentunya PDS juga tetap bersikap kritis terhadap RUU yang didukungnya. PDS menginginkan agar supaya tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antar peraturan dalam hal energi, juga tidak menginginkan terbebaninya APBN untuk subsidi energi dan menginginkan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM). PDS juga menilai bahwa selama ini, regulasi penanganan bencana sangat minim. Namun PDS menginginkan adanya persatuan dalam perhimpunn palang merah di Indonesia. Dimana dalam peraturan Palang Merah dan Bulan Sabit

80

Ida Cynthia S., Rekam Jejak Fraksi PDS di Parlemen, h.. 38-54.

Merah Internasional, hanya membolehkan satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah di setiap negara. Sehingga berbagai perkumpulan yang serupa dan setingkat dengan Palang Merah Indonesia (PMI), hendaknya dibubarkan. Ini diungkapkan karena adanya pendirian Bulan Sabit Merah Indonesia dan terdapatnya Medical Emergency Rescue Committee, yang sama-sama memiliki sifat dan kedudukan menyerupai PMI. PDS juga mengupayakan pengakuan agama-agama asli Indonesia sebagai agama yang sah dan dapat dipakai dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Indonesia. PDS juga memperlihatkan keinginan yang kuat, agar Indonesia begitu memperhatikan sektor pariwisata sebagai bagian dari sumber penghasilan pemerintah. Selain itu, PDS juga menginginkan adanya pelestarian lingkungan hidup dan perhatian terhadap pemanasan global. Akan tetapi PDS disini hanya melakukan sedikit upaya dalam melestarikan lingkungan. Kenapa PDS hanya melakukan sedikit upaya? Karena PDS bagaimanapun juga berdiri hanya untuk kepentingan umat Kristen yang merupakan minoritas unggul di Indonesia. Sehingga hal-hal lain seperti lingkungan akan dapat begitu saja terlupakan oleh PDS dalam berbagai gerak perjuangannya. PDS juga memperhatikan kasus-kasus penyalahgunaan dan penyebaran narkotika dan obat terlarang. Disini PDS menaruh perhatian dengan mendukung RUU yang mempermudah kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga di bawahnya. PDS dalam menaruh perhatiannya pada bidang ini, senantiasa menyatakan bahwa partainyalah yang merupakan partai yang mendukung

pemberantasan narkotika di Indonesia. Kendati PDS bukanlah garda terdepan yang sebenarnya dalam bidang ini. Dalam periode 2004-2009, PDS selalu menegaskan bahwa partainyalah garda terdepan penegakan konstitusi negara. PDS merasa bahwa sebagai partai yang memegang asas Pancasila, PDS harus mempertahankan Pancasila dan UndangUndang Dasar (UUD) 1945. Disini PDS memperlihatkan sikap pluralistik yang cukup nyata. PDS menolak segala bentuk unsur keetnikan dan keagamaan sebagai asas sebuah partai politik, dalam pembahasan RUU Partai Politik. Disini PDS memperlihatkan dirinya sebagai sebuah partai yang memang membela minoritas non Muslim di Indonesia.81 Kendati PDS menyatakan bahwa partainya adalah garda terdepan pembela konstitusi, PDS tetap saja akan menjadi partai agama bagi agama Kristen. Karena akan menjadi tidak mungkin umat non Kristen akan menerima salib sebagai simbol politik mereka. Kendati telah terdapat sebagian kecil umat non Kristen dalam keanggotaan PDS. PDS menjadi satu contoh partai yang memperjuangkan hak-hak minoritas di sebuah negara. Tentunya perjuangan PDS bagaimanapun juga, akan menjadi sebuah fenomena yang patut dilihat oleh kaum mayoritas di Indonesia. Hal ini karena PDS telah terbukti mempersulit penerapan undang-undang yang menguntungkan umat Islam di Indonesia. PDS menilai bahwa agama tidak bisa masuk sebagai rujukan hukum formal. Dalam artian, bahwa agama tidak bisa diformalisasi ke dalam bentuk undang-undang.82 Kendati demikian, PDS tetap saja memakai dasar-dasar nilai

81 Ida Cynthia S. dan Dedi Alfiandri, PDS Bagi Bangsa; Jawaban Atas Berbagai Pertanyaan, h. 65-66. 82 M.L. Denny Tewu, Politik Aliran; Agamais Bisa Juga Nasionalis?, Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://partaidamaisejahtera.org//content/view/86/1/.

Kristiani dalam perjuangan partainya. Ini menjadikan PDS sebagai partai yang tidak konsisten dalam berpluralisme. Dalam praktiknya, PDS kemudian menolak segala bentuk formalisasi ajaran agama dan hukum adat apapun dalam bentuk undang-undang. Ini terlihat dari sikap Fraksi PDS terhadap berbagai RUU yang berbau atau bermuatan syariah Islam. PDS pasti menolak segala bentuk upaya memasukkan hukum syariat ke dalam bentuk undang-undang. Seperti terhadap RUU Pornografi, RUU Zakat dan berbagai RUU lainnya yang bermuatan syariat. Alasan PDS adalah pluralisme dan Pancasila. Yaitu bahwa Indonesia seharusnya tidak memakai hukum syariat ke dalam bentuk undang-undang. Karena urusan agama dan adat adalah semata-mata urusan pribadi setiap warga negara Indonesia. Namun PDS tetap saja akan memperjuangkan nilai-nilai Kristen dan membela misi Kristen di tanah air. RUU Perbankan Syariah dan RUU Surat Berharga Syariah Negara (RUU SBSN), adalah dua RUU bermuatan syariah yang petama kali dipersoalkan oleh PDS. Penolakan PDS ini antara lain adalah karena Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki ratusan etnik dan banyak agama serta sekta, yang tentunya tidak dapat disatukan dalam hukum sebuah agama tertentu. Artinya, PDS menilai bahwa RUU Perbankan Syariah dan RUU SBSN akan merusak kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Alasan utama PDS adalah karena kedua RUU tersebut tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga memang harus ditolak.83 Kendati demikian, kedua RUU tersebut tidaklah benar-benar melanggar konstitusi negara Indonesia, seperti yang selama ini dibicarakan oleh PDS. 83

Ida Cynthia S. dan Dedi Alfiandri, PDS Bagi Bangsa; Jawaban Atas Berbagai Pertanyaan, h. 70-71.

Sebagai satu studi kasus, maka apa yang diperjuangkan PDS adalah termasuk sikap anti tirani mayoritas. Akan tetapi, definisi tirani mayoritas PDS tidaklah bisa dijadikan sebuah patokan. Maksud patokan disini adalah patokan tentang apa yang dimaksud dengan tirani mayoritas. Karena PDS telah mencoba untuk menjadikan sikap anti tirani mayoritasnya, sebagai pembenaran terhadap tirani minoritas. Terbukti dari banyaknya upaya PDS untuk mempermudah pendirian gereja dan mempersulit rancangan undang-undang yang ternyata tidak merugikan minoritas non Muslim di Indonesia. Dalam hal RUU Pornografi, PDS memandangnya sebagai sebuah logika yang bermasalah. Disini PDS melihat bahwa hak primordial atau hak identitas warga negara. Apalagi jika dilihat bahwa ternyata UU Perlindungan Anak, UU Pers, UU Penyiaran dan KUHP pasal 282 mengenai kesusilaan sudah mengatur dengan baik masalah pornografi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya RUU Pornografi adalah sebuah RUU yang melanggar UU yang lain. Atau terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan.84 PDS menilai bahwa sumber hukum Republik Indonesia sudah cukup dan tidak perlu ditambah-tambahi. Hal ini terlihat dari alasan-alasan PDS setiap menolak RUU yang bermuatan syariah Islam. Sikap PDS yang menolak syariah dalam bentuk undang-undang, didasarkan kepada alasan tersebut. Perjuangan PDS melawan perbedaan dalam hak beragama tidak saja dalam hal kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan peraturan perundangundangan. PDS juga memperjuangkan jadwal Pemilihan Umum 2009, agar tidak jatuh pada hari Minggu, sehingga umat Kristen dapat melaksanakan ibadah

84

Ida Cynthia S., Rekam Jejak Fraksi PDS di Parlemen, h.. 66-67.

Minggunya dengan tenang. Akan tetapi, PDS tidak berhasil mengundur jadwal Pemilu 2009 sampai setelah Paskah. Jadwal Pemilu 2009 justeru dilaksanakan sehari sebelum Jumat Agung. Atau pada masa persiapan Jumat Agung dan Paskah 2009. Akan tetapi upaya PDS ini tetap dihargai oleh sebagian umat Kristen Indonesia. Alasan PDS memperjuangkan Pemilu tidak di hari Minggu adalah karena hasil penelitian, yang mengatakan bahwa ketika Pemilu dilaksanakan pada hari Minggu, maka angka Golongan Putih (Golput), sangat besar. Ini terbukti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat, dimana angka Golput mencapai 35%.85 Selain itu, hari Minggu adalah hari beribadah bagi umat Kristen, sama sepeti Jumat bagi umat Islam, sehingga kedua hari tersebut sangat suci dan tidak boleh dijadikan hari Pemilu. Harapan PDS dengan lolosnya usulan PDS ini, adalah agar nantinya, segenap aparatur pemerintahan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, hendaknya dapat menjaga rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Isu nasional lain yang disorot oleh PDS adalah isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Disini PDS memperjuangkan kebebasan beragama, karena banyaknya kelmpok minoritas non Muslim, yang tidak diakui agamanya oleh pemerintah. Juga karena banyaknya kelompok tersebut yang terpaksa memilih satu dari enam agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Diantara agama yang tidak diakui adalah Tao, Bahai, Sikh dan Yahudi. Padahal keempat agama tersebut memiliki tempat ibadah di dua kota terbesar di Indonesia. PDS juga

85

Ibid, h. 86-87.

memperjuangkan penyelesaian hukum, bagi gereja dan lembaga pendidikan Kristen yang ditutup dan dibongkar paksa. PDS juga memperjuangkan hak kelompok industri rumah tangga dan kemandirian ekonomi negara. Dalam hal ini PDS menyebut partainya mendukung ekonomi kreatif. Disini PDS menganggap bahwa perlu diadakan pengawasan ketat dalam setiap kebijakan ekonomi pemerintah, dimana kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama pemerintahan. Disini PDS mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga memperjuangkan bantuan bagi lembaga sosial dan pendidikan milik umat non Muslim di Indonesia.86 Dari sini, kita dapat memahami, bahwa masalah ekonomi yang disorot oleh PDS adalah berkenaan dengan kesejahteraan rakyat, dan minoritas Kristen, dimana bantuan pemerintah kepada lembaga sosial dan pendidikan juga termasuk ke dalam persoalan kesekahteraan sosial. Ini terlihat dari upaya PDS menaikan anggaran bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama RI (Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI). Tentunya upaya ini tidak dilakukan tanpa alasan. Alasan utama PDS adalah karena Kementerian (Departemen) Agama selama ini terlalu banyak hanya memperhatikan umat Islam saja. Sedangkan umat non Muslim tidak banyak diperhatikan, sehingga mengalami kesulitan dalam melaksanakan misinya. Intinya, PDS berjuang dalam berbagai sektor kebijakan. Di bidang ekonomi, PDS lebih memperhatikan usaha kecil dan menengah, yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah. PDS memperjuangkan agar kelompok

86

Ibid, h. 124-125.

usaha kecil dan menengah di Indonesia bisa mendapatkan bantuan yang bermanfaat dari pemerintah. Sedangkan dalam bidang politik, hukum dan HAM, PDS menyoroti berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi di Indonesia. PDS juga memperjuangkan penegakan hukum dan ideologi Pancasila secara utuh dan merata, sehingga tercapai persatuan dan kesatuan Indonesia. Di bidang agama dan sosial, PDS sangat menyoroti susahnya mendirikan gereja di Indonesia. Sedangkan untuk mendirikan masjid dan mushala, begitu mudahnya. PDS juga menyoroti berbagai kecelakaan transportasi dan pembangunan prasarana umum. Selain itu, PDS juga memperlihatkan perhatiannya kepada upaya pemberian bantuan langsung kepada lembaga sosial dan pendidikan yang dimiliki oleh umat Kristen Indonesia, sehingga tidak ada diskriminasi dalam sektor tersebut.

G. PDS Sebagai Kekuatan Politik Infrastruktur Kekuatan politik infrastruktur adalah kekuatan politik di luar struktur negara. Termasuk dalam kekuatan politik infrastruktur adalah partai politik, organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat. Media massa dan tokoh masyarakat dapat juga menjadi kekuatan politik infrastruktur. Dalam hal kekuatan yang berbentuk partai politik, partai mengupayakan agar lembaganya dan kaderkadernya masuk ke dalam pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah.87 Dalam kasus PDS, maka PDS menjadi kekuatan politik infrastruktur yang cukup dapat diperhitungkan. Kenapa PDS dapat diperhitungkan? Karena PDS telah membuktikan bahwa partainya adalah partai yang cukup solid dan memiliki 87

Infrastruktur Politik di Indonesia, Artikel diakses pada 19 Oktober 2010 dari http://indolisme.blogspot.com/2009/02/nfra-struktur-politik-indonesia.html.

kader-kader militan, yang siap melakukan apa saja, demi kemenangan partainya. Solidaritas warga PDS dan militansi mereka adalah faktor utama keberhasilan PDS dalam melaksanakan misinya, memperoleh kursi di DPR dan beberapa DPRD di Indonesia. Keberhasilan PDS ini adalah bukti bahwa PDS sejak didirikan hingga sekarang, memiliki kader yang solid dan militan, yang dapat memberikan apa saja, kepada partai dan kepentingan konstituennya. Ketika baru berdiri, PDS mengusahakan perwujudan perjuangan partainya. Yaitu dengan menjadi peserta Pemilu 2004. Usaha PDS untuk menjadi peserta Pemilu 2004 tidak sia-sia, karena PDS telah berhasil menjadi peserta Pemilu 2004 dengan menyisihkan empat calon peserta Pemilu 2004 yang sama-sama memiliki identitas ke-Kristenan. Setelah berhasil menjadi peserta Pemilu 2004, tentunya PDS mengupayakan kemenangan partainya, atau setidaknya menjadi bagian kecil dari parlemen. PDS lalu memenangkan 13 kursi DPR RI, 52 kursi DPRD Provinsi dan 329 kursi DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian dalam periode 2005-2008, PDS turut dalam koalisi yang memenangkan 63 Pilkada. Yaitu koalisi yang memenangkan delapan gubernur serta 55 walikota dan bupati. Akan tetapi, dalam Pemilu 2009, PDS hanya berhasil memenangkan 226 anggota legislatif di beberapa DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia. PDS juga berhasil memenangkan beberapa Pilkada pada awal periode Pilkada 2010-2013. Diantaranya adalah Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Tepatnya memenangkan kader PDS sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Strategi PDS yang sering terlihat dalam Pemilu sejak 2004 hingga 2009 adalah kampanye simpatik. Yaitu dengan berbagai kegiatan sosial seperti pendonoran

darah, pembersihan lingkungan, penyuluhan kesehatan hingga pengobatan gratis.88 PDS juga turut dalam perjuangan untuk memberikan hak kepada warga negara non Muslim, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini terlihat dari kegiatan PDS yang mengikuti bedah buku Dr. Mujar Ibnu Syarif, yang berasal dari disertasinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Disana Ruyandi Hutasoit mengungkapkan bahwa PDS sudah sejak awal memperjuangkan hak politik kaum non Muslim di Indonesia secara utuh. Yaitu sampai memiliki hak untuk menjadi Presiden di negara dengan mayoritas Muslim ini. PDS sebagai kekuatan politik infrastruktur atau kekuatan politik di luar struktur organisasi negara, memperjuangkan pembelaan terhadap hak kaum minoritas yang telah dicabut. Seperti kasus-kasus pembongkaran, penutupan dan pelarangan gereja di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam hal ini, PDS pada mulanya memang hanya fokus pada kasus pengerusakan dan penutupan paksa gereja. Akan tetapi pada masa setelah Pemilu 2004, PDS juga memperjuangkan hak warga negara non Muslim lainnya. Seperti masyarakat Tao dan kelompok lainnya yang agamanya tidak diakui sebagai agama oleh pemerintah Indonesia. Sikap PDS yang memperjuangkan hak kaum minoritas non Muslim di Indonesia ini, dikatakan sebagai bagian dari program Yusuf 2004, dimana PDS menjadi partai kecil, yang mewakili minoritas non Muslim, namun memiliki kemampuan untuk mengampuni mayoritas yang tidak adil dan memiliki kekuatan untuk tetap bertahan, melawan ketidakadilan tersebut. Ini menggambarkan perilaku Yusuf dalam Kitab Kejadian. Disini PDS kemudian melakukan kerjasama dengan partai lain, dalam perjuangannya, membela hak-hak kaum minoritas di Indonesia. PDS 88

Kampanye Simpatik Partai Damai Sejahtera Surabaya, Artikel diakses pada 19 Oktober 2010 dari http://politik.vivanews.com/news/read/47314-.

juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga sosial, organisasi massa dan gereja dalam perjuangannya selama ini. Akan tetapi, PDS sebagai partai, lebih banyak menggunakan fraksinya di DPR dan DPRD sebagai alat perjuangannya. Disini PDS memperjuangkan 264 RUU yang tadinya bernuansa syariah, untuk kemudian memiliki nuansa ajaran agama lain dalam artian memiliki sifat pluralistik. PDS juga dalam memperjuangkan hak-hak minoritas, seperti bantuan dana bagi lembaga sosial dan kemasyarakatan Kristen dan non Muslim lainnya, lebih menggunakan fraksinya daripada memakai pengurus partai secara organisasi.89 Alasan utama PDS lebih menggunakan fraksinya di DPR dan DPRD daripada menggunakan pengurus partai sebagai kekuatan politik infrastruktur, adalah karena PDS menganggap bahwa partai Kristen akan lebih mudah memperjuangkan hak-hak minoritas Kristen di Indonesia jika melalui fraksi di parlemen, baik di pusat maupun daerah. PDS selama periode 2001-2010 lebih sering melakukan kampanye simpatik, agar kader-kadernya terpilih sebagai wakil rakyat di parlemen dan sebagai kepala daerah. Sedangkan dalam kasus-kasus dimana PDS berkoalisi dengan partai yang tidak mengusung kadernya, maka PDS akan mengupayakan jalan bagi dipermudahnya izin pendirian gereja dan tempat ibadah bagi kaum Kristen dan non Muslim lainnya. Ini telah menjadi suatu kebiasaan politik bagi PDS, sejak Pilkada 2005 hingga 2010 sekarang ini.

H. Kesiapan PDS Menghadapi Pemilu 2014

89

M.L. Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, Partai Salib demi Kebangsaan, h. 67-71.

Kendati tidak memperoleh kursi di DPR RI dan hanya memperoleh 226 kursi DPRD di seluruh Indonesia, pada Pemilu 2009, namun PDS tidak lantas membubarkan diri. PDS juga tidak berniat untuk bergabung dengan partai lain dan hanya mempersiapkan pergantian nama, jika nanti diperlukan.90 Oleh karena itu, PDS terus mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2014 mendatang. Persiapan PDS antara lain diperlihatkan dengan mempercepat Munas IInya, yang tidak dapat dilakukan pada tahun 2011. Namun, dengan dipercepatnya Munas sampai tahun 2010, maka persiapan PDS kedepan akan menjadi semakin matang. Upaya PDS untuk menggaet massa yang lebih militan dan lebih besar antara lain diperlihatkan dengan cara pengkaderan partai yang lebih intensif. Program kerja PDS selama lima tahun kedepan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilaksanakan selama lima tahun kebelakang, yaitu memperjuangkan pluralisme dan kesetaraan yang absolut. PDS bagaimanapun juga akan tetap menilai bahwa partai Kristen harus tetap ada di parlemen. Alasannya adalah karena diperlukannya sebuah kekuatan politik, bagi memperjuangkan hak-hak minoritas non Muslim di Indonesia. Seperti kebebasan mendirikan tempat ibadah dan menyebarkan agamanya. Ini adalah upaya besar yang selalu diperjuangkan PDS sejak berdirinya. PDS sejak setelah Pemilu 2009 mulai melakukan introspeksi diri. Dari mengoreksi kesalahan dalam masa kampanye Pemilu 2009, hingga program partai yang dicanangkan sejak 2004. Program tersebut adalah Yusuf 2004. Oleh karena itulah PDS mencanangkan program baru, yaitu Daniel 2014. Disini PDS mengungkapkan bahwa partainya harus mengupayakan untuk kembali

90

Wawancara Penulis dengan Ruyandi Hutasoit, Jakarta, 16 Februari 2010.

membuktikan eksistensinya dengan cara melakukan kaderisasi dan sosialisasi bahwa PDS tidak mati, walau partai tidak memiliki kursi di DPR RI.91 Tokoh Daniel dipakai sebagai nama program ini, karena tokoh Daniel adalah tokoh yang dalam Al Kitab dikatakan tertekan, namun tetap mampu mempengaruhi raja yang berkuasa. Ini adalah satu bentuk target PDS kedepan. Yaitu tetap mencoba memberi pengaruh kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Tentunya dengan terlebih dulu ikut dalam Pemilu. PDS dalam melaksanakan program kerja partainya, menggunakan prinsip pendelegasian wewenang. Tepatnya dengan melakukan pembagian kerja antara satu jabatan dengan jabatan lain.92 Disini PDS melaksanakan prinsip manajemen yang modern dan terencana. PDS juga melakukan upaya kaderisasi dengan melakukan pelatihan sosial politik di dalam partai. Tentunya dengan melalui pendidikan kader partai, yang dilaksanan melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Politik Negeb (LPPN). Pendidikan politik ini terdiri atas Pendidikan dan Latihan Politik Tingkat Dasar (Diklatpol Dasar), Diklatpol Tingkat I (untuk DPC), Diklatpol Tingkat II (untuk DPD) dan Diklatpol Tingkat III (untuk DPP). Diklat politik yang berjenjang ini kemudian wajib diikuti, sehingga menciptakan sebuah pendidikan politik yang berkesinambungan.93 Selain upaya pengkaderan yang berkesinambungan, PDS juga melakukan introspeksi diri. Disini bahkan Ketua Umum saat itu, Ruyandi Hutasoit, mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab atas kegagalan PDS masuk 91

PDS Usung Tema Perjuangan; Daniel 2014, Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://partaidamaisejahtera.org//content/view/238/79/. 92 Ida Cynthia S. dan Dedi Alfiandri, PDS Bagi Bangsa; Jawaban Atas Berbagai Pertanyaan, h. 143. 93 M.L. Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, Partai Salib demi Kebangsaan, h. 78-81.

kedalam DPR RI pada tahun 2009.94 Komitmen PDS dalam memperjuangkan hak-hak minoritas dengan demikian menjadi harus dibuktikan. Kendati tidak melalui fraksi di DPR RI, akan tetapi dengan perjuangan melalui media massa yang ada, PDS dapat memperjuangkan nilai-nilai nasionalisme dan pluralisme yang diperjuangkannya. Dengan media massa inilah PDS kemudian dapat memperjuangkan kembalinya kursi DPR RI kepangkuan PDS. Tentunya dengan melalui Pemilu 2014 mendatang. Kepercayaan itu, muncul karena PDS masih memiliki cukup kursi di DPRD seluruh Indonesia, sehingga masih bisa mengikuti Pemilu berikutnya. Namun demikian, PDS sadar bahwa partainya menghadapi tantangan yang cukup besar. Kurangnya fokus pengkaderan partai menyebabkan adanya kekurangpahaman kader akan visi dan misinya selaku kader PDS. Tentunya ini disikapi dengan melakukan upaya pembenahan kurikulum pengkaderan partai, sehingga tercipta kurikulum yang cukup mewakili kemampuan masing-masing kader. Dalam artian kurikulum pengkaderan yang sesuai dengan kemampuan akademik setiap kader, yang ikut dalam program pengkaderan tersebut.95 Pembenahan pengkaderan yang seperti ini, memang merupakan suatu bentuk pola pembangunan partai yang telah mengalami degradasi seperti PDS. Akan tetapi, pada dasarnya pembenahan pengkaderan bukanlah jawaban tunggal dari persoalan degradasi sebuah partai politik. Jawaban lainnya adalah pembenahan komunikasi politik. Akan tetapi, pembenahan PDS melihat nilai ke-Kristenan adalah universal dan dapat menjadi modal partai, untuk menarik simpati kelompok-kelompok masyarakat. PDS juga menilai, 94 95

Wawancara Penulis dengan Ruyandi Hutasoit, Jakarta, 16 Februari 2010. M.L. Denny Tewu dan Paul K. Soma Linggi, Partai Salib demi Kebangsaan, h. 152-153.

bahwa banyaknya organisasi massa Kristen dan gereja, dapat menjadi modal utama bagi penyebaran warga PDS ke seluruh pelosok Indonesia. Hingga sekarang, PDS telah memiliki perwakilan di luar negeri, yang diberi nama Komisariat Luar Negeri. PDS juga menganggap bahwa keunggulan Kristen sebagai minoritas, yaitu keunggulan ekonomi dan sumber daya manusia Kristen, dapat menyokong perjuangan PDS di masa yang akan datang. PDS juga melihat adanya kesamaan, antara visi PDS dengan visi gereja pada umumnya, sehingga PDS dapat bekerjasama sebagai rekan kerja gereja. Tidak terlupa juga, kekuatan jaringan umat Kristen Indonesia di dalam dan luar negeri, dapat memberikan bantuan modal material dan spiritual, bagi PDS sebagai partai salib.96 Dalam hal ini, nampak bahwa PDS akan menghadapi Pemilu 2014 dengan tantangan yang lebih besar, namun dengan modal ideologis yang lebih kuat. Modal ideologis PDS terletak dari kader-kadernya yang begitu militan dalam memperjuangkan kepentingan partai. Disini nampak bahwa PDS akan terus memperjuangkan apa yang menjadi tujuan pendiriannya. Tujuan pendirian PDS disini adalah untuk membela kepentingan umat Kriste n Indonesia yang menurut mereka mengalami diskriminasi dalam mendirikan tempat ibadah dan lembaga pendidikan di Indonesia. PDS menganggap bahwa, jika kader-kader PDS, atau setidaknya umat Kristen ada yang duduk dalam jabatan publik terpenting, maka PDS atau umat Kristen pada umumnya, akan berpengaruh luas dan memiliki nilai tawar dalam politik Indonesia. 97 Disini nampak bahwa PDS memandang jabatan fungsional di sebuah lembaga negara, atau lembaga milik negara, menjadi sebuah nilai tawar 96 97

Ibid, h. 154-155. Ibid, h. 155-156.

yang sangat berarti bagi umat Kristen. Tentunya hal ini dapat dijadikan pijakan bagi menilai PDS sebagai sebuah partai salib. Apakah PDS merupakan partai yang benar-benar pluralis dan memperjuangkan kesetaraan, atau sekedar mencari sebuah kedudukan politik, yang nantinya akan sama saja, dengan partai lain di Indonesia.

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan Partisipasi politik umat Kristen Indonesia sejak era penjajahan telah tersalurkan melalui partai Kristen yang mulanya didirikan oleh kelompok Kristen Indonesia keturunan Eropa. Kemudian setelah kemerdekaan, berdirilah Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Keduanya kemudian berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di era Orde Baru. Selain kedua partai tersebut, turut membentuk PDI adalah kelompok nasionalis dan materialis Indonesia. Setelah Orde Baru tumbang, maka berdirilah Partai Kristen Nasional (Krisna), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) dan Partai Katolik Demokrat (PKD). Di antara ketiga partai tersebut, yang mendapatkan kursi DPR RI hanyalah Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB). Akan tetapi PDKB tidak lolos electoral threshold. Dengan demikian maka muncullah lima partai Kristen pasca Pemilu 1999. Diantaranya adalah Partai Damai Sejahtera (PDS). PDS lalu menyingkirkan keempat saingannya sesama partai Kristen dan masuk sebagai pemain tunggal bagi umat Kristen dalam Pemilu 2004.

PDS dalam visi dan misinya bertujuan untuk memperjuangkan pluralisme dan kepentingan politik umat Kristen Indonesia. PDS selalu mengatasnamakan hak asasi manusia dalam memperjuangkan hak-hak umat Kristen yang dianggapnya tertindas. Untuk membuat PDS tidak terkesan berdiri hanya untuk umat Kristen, maka PDS mengakomodir 20% calon legislatif yang beragama Islam. PDS juga memperjuangkan hak-hak buruh, petani, peternak, nelayan dan pekerja tambang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam

memperjuangkan

hak-hak

konstituennya,

PDS

selalu

mengatasnamakan kemanusiaan dan pluralisme serta memperlihatkan sikap yang keras dalam menolak syariah dalam bentuk undang-undang. PDS dalam hal ini selalu memberikan protes kepada pemerintah dan kelompok mayoritas yang dianggapnya melakukan diskriminasi terhadap minoritas Kristen dan non Muslim pada umumnya. Apa pengaruh PDS terhadap partisipasi politik umat Kristen Indonesia? Pengaruh PDS tidaklah besar. Pengaruh PDS hanya sebatas kepada semakin bersemangatnya

umat

Kristen

Indonesia

dalam

memperjuangkan

hak

konstitusional mereka, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi jika kita bertanya tentang pengaruh PDS terhadap pemerintah Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun keberadaannya di DPR RI, PDS telah mempersulit banyak rancangan undang-undang yang memiliki muatan atau berbau Syariat Islam. Kemudian kita akan bertanya mengenai rencana PDS untuk menghadapi Pemilu 2014. Bagian dari rencana PDS adalah dengan melakukan pengkaderan

yang lebih intensif dari sebelumnya dan melakukan introspeksi diri. Disini PDS memperlihatkan keaktifannya dalam berjuang agar dapat turut serta dalam Pemilu 2014. PDS yakin bahwa partainya akan dapat untuk masuk dalam Pemilu 2014 tanpa harus bergabung dengan partai lain atau mengganti namanya.

D. Saran Dengan melihat kenyataan bahwa PDS merupakan partai politik Kristen yang menentang pelaksanaan syariah dalam bentuk undang-undang, maka pemerintah hendaknya dapat memberikan pengertian kepada partai-partai dan organisasi massa Kristen yang seperti ini, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengatur masalahnya sendiri. Dalam hal ini, penerapan syariah bagi umat Islam adalah hak umat Islam sendiri, kecuali jika kemudian dipaksakan menjadi undang-undang yang juga mengatur umat lain selain Islam. Kepada PDS sebagai partai, penulis ingin menyarankan agar PDS bersikap lebih toleran terhadap berbagai peraturan yang mengatur kehidupan umat beragama, karena justeru Indonesia memiliki kebutuhan khusus untuk mengatur berbagai peraturan agama, agar penafsirannya tidak menyimpang dari penafsiran resmi negara yang Pancasilais dan Nasionalis. Seperti peraturan atau undangundang mengenai sumbangan kepada gereja, yang tidak harus ekslusif hanya untuk gereja. Kepada akademisi Indonesia, penulis ingin menyarankan agar meneliti lebih lanjut mengenai politik minoritas. Segala hal yang akan dibahas dalam ilmu politik minoritas adalah persoalan hubungan antara minoritas dengan pemerintah,

atau antara minoritas dengan mayoritas. Politik minoritas adalah ilmu yang nantinya akan membahas tentang strategi politik, kebijakan, pengaruh, sikap, lobi dan ideologi kelompok minoritas di suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA Buku Aritonang, Jan S., Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006. Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2009. Cottam, Martha, et.al, Introduction to Political Psychology, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. Cynthia S., Ida dan Alfiandri, Dedi, PDS Bagi Bangsa; Jawaban atas Berbagai Pertanyaan, Jakarta: Global Cerdas Media, 2008. Cynthia S., Ida, Rekam Jejak Fraksi PDS di Parlemen 2004-2009, Jakarta: Global Cerdas Media, 2009. El Wa, Mohammed S., Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Penerjemah, Anshori Thajib, Surabaya: Bina Ilmu, 1983. Freedman, Amy L., Political Participation and Ethnic Minorities; Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia and the United States, New York: Routledge, 2000. Gruchy, de, John W., Agama Kristen dan Demokrasi; Suatu Teologi Bagi Tata Dunia yang Adil, Penerjemah, Martin Lukito Sinaga Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003. Harrison, Lisa, Metodologi Penelitian Politik, Penerjemah, Tri Wibowo B.S., Jakarta: Kencana, 2007. Karim, Rusli, Perjalanan Partai Politik di Indonesia; Sebuah Potret Pasang Surut, Jakarta: Rajawali, 1983. Kuntowijoyo, Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi, Bandung: Mizan, 1993. Leege, David C. dan Kellstedt, Lyman A., ed, Agama dalam Politik Amerika, Penerjemah, Debbie A. Lubis dan A. Zaim Rofiqi, Jakarta: Obor Indonesia, 2006. Maran, Rafael Raga, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rineka Cipta, 2001. Marijan, Kacung dan Al-Brebesy, Ma’mun Murod, ed, Abdurrahman Wahid; Mengurai Hubungan Agama dan Negara, Jakarta: Grasindo, 1999. Nasuhi, Hamid, et.al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Skripsi, Tesis dan Disertasi, Jakarta: Ceqda, 2007.

Pribadi, Toto, Materi Pokok Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Universitas Terbuka, 2006. Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003. Rahman H.I., A., Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007. Singgih, Emanuel Gerit, Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004. Sitompul, Einar M., ed, Teologi Politik; Agama-Agama dan Kekuasaan, Jakarta: PGI, 2004. Sirait, Saut, Politik Kristen di Indonesia; Suatu Tinjauan Etis, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006. Sudjangi, Kajian Agama dan Masyarakat; 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 1992. Suhelmi, Ahmad, Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan, Jakarta: Gramedia, 2001. Suminto, Aqib, Politik Islam Hindia Belanda; Het Kantoor voor Inlandsche Zaken, Jakarta: LP3ES, 1985. Syadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI-Press, 1993. Tewu, M.L. Denny, dan Linggi, Paul K. Soma , Partai Salib demi Kebangsaan, Jakarta: DPP PDS, 2007. Artikel dan Opini Alfian, M. Alfan, Fenomena PDS, Artikel diakses pada 1 April 2010 dari http://www.pelota.or.id/cetakartikel.php?id=57163. Basyaib, Hamid, Dilema Partai Agama, Artikel diakses pada 16 Desember 2010 dari http://islamlib.com/id/artikel/dilema-partai-agama/. Ngelow, Zakaria J., Partisipasi Umat Kristen Indoneisa di Bidang Politik, Artikel diakses pada 15 Maret 2010 dari http://www.oaseonline.org/artikel/ngelow-partisipasi.pdf.

Profil Partai Damai Sejahtera, Artikel diakses pada 30 Juli 2009 dari http://partaidamaisejahtera.net//content/view/65/1/. Program Kerja Partai Damai Sejahtera, artikel diakses pada 30 Juli 2009 dari http://partaidamaisejahtera.net//content/view/69/1/. Rachman, M. Sabil, Penyederhanaan Parpol dan Demokrasi, Artikel diakses pada 19 Oktober 2010 dari http://metronews.fajar.co.id/read/95037/19/penyederhanaan-parpol-dandemokrasi. Sukseskan Pemilu 2004!, Artikel diakses pada 28 Maret 2010, dari http://www.mail-archive.com/[email protected]_msg00019.html. Struktur Kepengurusan DPP PDS Periode 2006-2011, Artikel diakses pada 30 Juli 2009 dari http://partaidamaisejahtera.net//content/view/68/1. Struktur Kepengurusan DPP PDS Periode 2010-2015, Artikel diakses pada 29 September 2010 dari http://partaidamaisejahtera.net//content/view/68/1. Tipologi Partai Politik Indonesia, Artikel diakses pada 16 Desember 2010 dari http://idilakbar.blogspot.com/2009/01/tipologi-partai-politikindonesia.html Wathoni, Syamsul, Partisipasi Politik Warga dalam Penyusunan Kebijakan, artikel diakses pada 29 Januari 2010 dari http://lakpesdamngawi.org/index2.php?option=com_conten&do_pdf=1&i d=54. Berita 80 Ribu Umat Kristiani Berkumpul di Gelora Bung Karno, Artikel diakses pada 1 April 2010 dari http://www.christianpost.co.id/society/society/616/616/article/index.html. Berniat Percepat Munas, Ketum PDS Ditentang Sejumlah Fungsionaris, Artikel diakses pada 1 Oktober 2010 dari http://bataviase.co.id/node/148177. Caleg Partai Damai Sejahtera Berjilbab, Artikel diakses pada 9 April 2010 dari http://www.tropiz.com/berita/caleg-partai-damai-sejahtera-berjilbab/. Denny Tewu Menguat di Munas PDS, Artikel diakses pada 1 Oktober 2010 dari http://manado.antaranews.com/berita/13032/denny-tewu-menguat-dimunas-pds. Depkumham Belum Sahkan Hasil Munas PDS, Artikel diakses pada 29 September 2010, dari http://www.sinarharapan.co.id/berita/0608/03/nas11.html.

DPP PDS Bantah Adanya Dualisme di Tubuh Partainya, Artikel diakses pada 28 Maret 2010 dari http://www.kapanlagi.com/h/0000206642_print.html. Empat Parpol Deklarasikan Koalisi Kebangsaan, Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://nospam-edit.indonesiaottawa.org/information/details.php?type=news_copy&id=73 Hasil Perolehan Suara Partai-Partai Pemilu 2009, Artikel diakses pada 9 Mei 2010 dari http://lintasjakarta.com/05/2009/628/hasil-perolehan-suarapartai-partai-pemilu-2009/. Infrastruktur Politik di Indonesia, Artikel diakses pada 19 Oktober 2010 dari http://benni888to3ngkal.wordpress.com/2009/04/07/138/. Jokowi-Rudy Mendaftar Pilkada, Artikel diakses pada 20 Oktober 2010 dari http://www.solopos.com/2010/solo/jokowi-rudy-mendaftar-pilkada-15949 Kader PDS Dilantik Jadi Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://partaidamaisejahtera.org//content/view/273/79/ Kampanye Simpatik Partai Damai Sejahtera Surabaya, Artikel diakses pada 19 Oktober 2010 dari http://politik.vivanews.com/news/read/47314-. Keadilan Bagi Rakyat Indonesia Belum Terwujud, Artikel diakses pada 6 Oktober 2010 dari http://partaidamaisejahtera.org//content/view/201/1/. Ketua Umum PDS yang Baru; Denny Tewu, Artikel diakses pada 1 Oktober 2010 dari http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/07/141192/3/1/KetuaUmum-PDS-yang-Baru-Denny-Tewu. Koalisi Kebangsaan, Artikel diakses pada 5 Oktober http://opini.wordpress.com/2007/06/22/koalisi-kebangsaan/.

2010

dari

Koalisi Kebangsaan Vs PPP-PD-PAN-PKS-PKB; Siapa Menang?, Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=UgEMUAcBVgJX. Konfederasi Parpol Layak, Kompas, 29 Juni 2010. Konflik PDS; KPU Perlu Tunggu Putusan Pengadilan, Artikel diakses pada 29 September 2010 dari http://www.sinarharapan.co.id/berita/0805/10/nas03.html. KPU: Risma-Bambang Pemenang Pilkada Surabaya, Artikel diakses pada 20 Oktober 2010 dari http://www.surya.co.id/2010/06/08/kpu-rismabambang-pemenang-pilkada-surabaya.html.

Munas PDS bakal digelar di Manado, DT Calon Kuat Ketum, Artikel diakses pada 20 Maret 2010 dari http://beritamanado.com/2010/02/23/munas-pdsbakal-digelar-di-manado-dt-calon-kuat-ketum/. Munas PDS di Manado; DT Mungkin Ganti Ruyandi, Artikel diakses pada 20 Maret 2010 dari http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=56936. Munaslub PDS Deadlock, Artikel diakses pada 28 Maret 2010 dari http://www.hupelita.com/baca.php?id=28214. Partai Kristen Perlu Ada di Parlemen, Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://partaidamaisejahtera.org//content/view/265/79/. PDS Akomodasi 20 Persen Caleg Kalangan Muslim, Artikel diakses pada 9 April 2010 dari http://www.antara.co.id/print/1218058025. PDS Inginkan Kedamaian Dan Hargai Pluralitas, Artikel diakses pada 28 Maret 2010 dari http://rol.republika.co.id/berita/22424/PDS_Inginkan_Kedamaian_Dan_H argai_Pluralitas. PDS

Introspeksi Diri, Artikel diakses pada 12 April 2010 dari http://www.pdssurabaya.com/index.php?option=com_content&task=view &id=245&Itemid=26.

PDS Minta Perjelas Parliamentary Threshold 2,5%, Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=BlJRBlFTDAQG. PDS Pecah Gara-gara Beda Pendapat Soal Munaslub, Artikel diakses pada 29 September 2010 dari http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/04/tgl/ 12/time/160221/idnews/766512/idkanal/10. PDS

Terbelah Dua, Artikel diakses pada 29 September 2010 http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=BAVXXwxQXgcO

dari

PDS Usung Tema Perjuangan: Daniel 2014, Artikel diakses pada 5 Oktober 2010 dari http://partaidamaisejahtera.org//content/view/238/79/. Perusakan dan Penutupan Gereja di Indonesia (Beberapa Kasus 1996-2005), Artikel diakses pada 24 Februari 2010 dari http://www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2005/08/31/pol,2005083101,id.htm/.

Sekjen PDS: PDS Bukan Partai Agama, Artikel diakses pada 20 Maret 2010 dari http://www.christianpost.co.id/ministries/organization/20060427/3081/sek jen-pds-pds-bukan-partai-agama/index.html. Sukseskan Pemilu 2004!, Artikel diakses pada 28 Maret 2010, dari http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg00019.html. Tewu Bakal ‘Lengserkan’ Hutasoit, Artikel diakses pada 1 Oktober 2010 dari http://poskomanado.com/news/index.php?option=com_content&task=vie w&id=10880&Itemid=30. Wawancara Wawancara Penulis dengan Tjahjadi Nugroho, Jakarta, 5 Februari 2010. Wawancara Penulis dengan Ruyandi Hutasoit, Jakarta, 16 Februari 2010.

Lampiran 1 HASIL WAWANCARA DENGAN PENDETA TJAHJADI NUGROHO Jakarta, 5 Februari 2010

T: Apakah Umat Kristen harus memilih pemimpin yang berasal dari Umat Kristen juga? J: Jadi agama itu adalah hubungan antara manusia dengan Allah dan politik itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Dua hal yang harusnya dipisah. Dalam kitab suci jelas dikatakan bahwa Allah memilih Israel tidak untuk menjadi negara. Di dalam Samuel dikatakan: Allah memimpin Israel melalui para Nabi tidak untuk menjadi sebuah negara. Tapi karena kesalahan para Rasul, kelakuan mereka tidak sempurna, kalau kita baca dalam I Samuel, ketika Samuel (menjadi) seorang nabi, kemudian menjadi tua, orang-orang tua Israel itu berkata kepada Samuel: Hai Samuel, kamu ini sudah tua, tapi anak-anakmu kelakuannya tidak baik. Kelakuannya melanggar moral. Oleh karena itu kami tidak mau lagi (patuh pada) kamu. Kami minta raja. Sebenarnya Samuel berberat hati. Lalu dia berdoa, dan Allah mengatakan, agar Samuel menuruti perkataan mereka. Karena Allah berkata, bahwa Dia lah yang sebenarnya yang ditolak oleh orang-orang tua Israel itu. Jadi konsep agama Ibrahim menurut kami, adalah Kerajaan Tuhan. Kerajaan Teokrasi. Artinya imam-imam itu di bawah perintah Allah, menjalankan perintah Allah, tapi tidak untuk membangun negara. Menjadi contoh tapi tidak untuk mengambil alih kekuasaan. Tapi karena manusia itu memiliki naluri, dan susah memahami Alkitab, karena Iman itu kan mengenai sesuatu yang gaib. Karena manusia kan tidak bisa melihat Allah yang gaib, maka, yang muncul itu adalah

naluri-naluri mereka. Sehingga dalam agama pun, para pemimpin ini cenderung menyatukan kekuatan politik untuk kepentingan agama. Dalam sejarahnya, Yesus juga tidak pernah bermaksud mendirikan negara. Yesus berkata bahwa kerajaanNya adalah Kerajaan Allah. Oleh karena itu, ketika umat-Nya menanyakan kewajiban membayar pajak, Yesus berkata: “Berikan kepada kaisar apa yang milik kaisar dan berikan kepada Allah apa yang merupakan milik Allah.” Maksudnya apa? Ini doktrin dasar, bahwa Kristen itu tidak mencampurkan agama dengan negara. Kalau anda tanya tentang Kristen dan negara, bagaimana ada politik Kristen, mulainya dari zaman Romawi, tahun 225, ketika itu orang Kristen masuk ke Romawi. Orang Kristen itu kan mulanya orang Yahudi yang mengikuti Yesus dan terusir dari kelompok Yahudi Israel, mereka terpaksa keluar dan bergaul dengan orang-orang Yunani (Romawi-pen). Nah, karena monoteisme ini bertentangan dengan politeismenya Romawi, maka di Romawi pun mereka tidak diterima. Mereka dianiaya dari tahun 324 sampai tahun 327. Tapi mereka mempertahankan iman. Mereka inilah orang-orang yang menjalankan ajaran Yesus, ajaran Alkitab dengan benar. Kami menolak ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Tapi tidak dengan konsep kekuasaan dan pemberontakan. Nah, apa yang terjadi? Karena manusia ini punya daya tahan yang lemah, maka pemimpin masa itu juga tidak punya bargain politik yang kuat terhadap pemerintahan. Ketika Constantine naik tahta, tahun 318, maka dia berpikir bahwa kalau satu golongan ditekan terus-menerus dan tetap bertahan, maka suatu saat akan menjadi sebuah kekuatan yang bisa menjatuhkan Kekaisaran Romawi saat itu. Maka Constantine menawarkan kebijakan lain. Yaitu menjadikan Kristen sebagai agama negara. Disinilah muncul nama Roma Katolik. Roma itu Romawi,

Katolik itu satu-satunya hukum. Semua agama diminta menjadi satu, namanya Roma Katolik, yang dipimpin oleh paus. Karena fasilitas dari pemerintah yang begitu menggiurkan, maka semangat perjuangan para pendeta semakin lemah, maka mulailah masuk ajaran-ajaran kekafiran ke gereja., maka jadilah Roma Katolik ini intitusi yang kuat, sebagai pendukung Kekaisaran Romawi. Disinilah mulainya agama dan negara disatukan. Dimana Paus adalah Kaisar dan Imam. Paus inilah yang berkuasa, dari tahun 325 sampai sekarang. Kalau anda tanya hubungan gereja dengan negara, maka dari sudut mana? Kalau dari sudut Alkitab, orang Kristen tidak mencampurkan agama dengan politik. Oleh karena itu ketika orang Kristen itu ditindas terus, karena kekejaman Roma Katolik itu, maka orang Kristen tidak boleh melawan. Sampai muncullah reformasi gereja 1517 yang dipimpin oleh Martin Luther. Sehingga orang Kristen mulai kembali kepada Alkitab. Nah, ketika orang Kristen kembali kepada Alkitab, maka yang muncul adalah ajaran yang benar tentang pemisahan ajaran agama dengan negara. Itu yang namanya sekularisme. Nah, (disini) anda melihat, apapun aspek sekularisme, sekularisme adalah penting untuk diteladani. Sekularisme telah mendunia, sejak abad ke-19. Sekularisme sudah menciptakan kemajuan bagi bangsa-bangsa. Bahwa sekularsime sudah tumbuh layak. Seharusnya, inilah (era) pertarungan antara agama dan negara. Seharusnya kalau memang benar agama mengajarkan keteladanan, maka agama hendaknya tidak terlibat dalam politik praktis. Karena kalau agama sudah campur dengan politik, maka agama tidak menjadi rahmatan lil alamin. Tetapi menjadi la’natan lil alamin. Karena ada empat dasar dalam hukum politik. Yaitu satu, kekuasaan negara sebagai puncak politik. Itu menghalalkan segala cara. Dua, dalam politik tidak ada dasar kesetiaan. Tidak ada

musuh dan kawan abadi. Ketiga, dalam kekuasaan politik tidak ada orang yang menyerahkan kekuasaan dengan ikhlas. Politik uang. Ini bertentangan dengan rahmatan lil alamin. Yang keempat, kebenaran adalah kepentingan. Ucapan raja, adalah benar. Padahal, kebenaran itu datangnya dari Allah. Akan tetapi, bukan berarti orang itu tidak boleh berpolitik, yang tidak boleh adalah moral politik naluriah. Yang berdasarkan nafsu kemanusiaan. Saya pun turut berpoltik. Politik apa? Yaitu bagaimana saya bisa menjaga kerukunan umat beragama dengan lebih baik. Tapi tidak masuk ke dalam politik praktis dan perebutan kekuasaan. T: Apa analisa Bapak Pendeta, terhadap fenomena penurunan suara bagi partai berbasis agama dalam Pemilu 2004 dan 2009? J: Kembali kepada sikap dasar tadi. Karena pada dasarnya Kristen itu memisahkan antara agama dengan kekuasaan negara, maka di dalam gereja itu juga bisa muncul

banyak

doktrin.

Tapi

terbelah

dua.

Doktrin

pertama

tetap

mempertahankan sekularisme. Artinya kebebasan beragama diserahkan kepada warga negara. Kalau di Amerkika itu (contoh) agama dengan kekuasaan negara itu benar-benar dipisahkan. Disana sekolah yang berbasis agama tidak dibantu. Ini yang tidak dimengerti. Jadi Amerika itu bukan negara Kristen. Amerika itu negara yang mencoba menjalankan doktrin Kristen dengan sebenar-benarnya. Maka ada hak asasi manusia. Manusia boleh bebas beragama, tapi tidak boleh melanggar aturan-aturan dan hak orang lain. Jadi kalau negara Kristen yang teokratis itu ya Roma Katolik atau Vatikan itu. Doktrin kedua ya doktrinnya Roma Katolik. Yaitu Kristen yang kawin dengan Romawi. Sedangkan Kristen Protestan adalah Kristen yang keluar dari Roma Katolik dan kembali kepada ajaran Injil. Apakah ada kecenderungan untuk menjadi satu kekuatan politik? Ada. Tahun 1955, ada partai

Kristen yang namanya Parkindo. Ada juga Katolik mendirikan Partai Katolik. Tapi tidak hanya dua itu sebenarnya. Ada beberapa partai Kristen lokal di beberapa daerah di Indonesia. Jadi gereja (sejak saat itu) membolehkan orang Kristen untuk mendirikan partai politik dan aktif di dalamnya. Tapi ada juga banyak gereja, yang tidak membolehkan jemaatnya berpolitik praktis. Jadi (kedua) kubu ini tetap ada. Nah ketika muncul fenomena partai politik, ini terus terang, pendeta juga manusia, maka melihat bahwa kalau menjadi anggota DPR itu enak, jadi menteri kan enak, tapi di sisi lain, ya tidak boleh mengikuti dunia yang tidak berdasarkan hukum dan etika moral. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Kemudian di tahun 2000 lalu, setelah era Orde Baru, dimana partai berbasis agama sempat dilarang, sebenarnya sudah tidak ada lagi partai Kristen. Yang ada adalah partai perorangan yang muncul karena desakan kepentingan kelompok agama (Kristen). Kalau anda tanya mengapa partai berbasis agama kok suaranya turun? Ya karena para tokoh pembesar partai itu semuanya banyak yang terlibat konflik internal partai. Sehingga orang yang ingin memilih malah jadi memilih partai nasionalis. T: Dapatkah Bapak Pendeta memberikan pendapat mengenai fenomena dimana partai Islam selalu banyak dan partai Kristen selalu setidaknya hanya dua atau satu partai saja? J: Pada tahun 1955, ada partai Kristen yang namanya Parkindo ada juga Partai Katolik. Di dalam Pemilu 1955 itu tidak hanya dua itu parai Krisen. Ada juga parai Kristen lokal di beberapa daerah. Kemudian setelah reformasi muncul kembali partai-partai Kristen. Untuk Pemilu 2004 itu, muncul sampai enam partai Kristen. Diantaranya ya Damai Sejahtera ini. Padahal PDS ini bukan partai yang

paling direstui dan paling disenangi oleh gereja. Ini partai yang paling tidak disukai. Namun kemudian karena kecerdasannya Ruyandi, yang Ruyandi kan teman sekolah saya, PDS ini malah yang lolos verivikasi. Jadi PDS ini bukan satu-satunya. Kalau saja seluruh Umat Kristen Indonesia yang 10% jumlah penduduk ini memilih PDS, PDS ini bisa lolos ET/PT. Tapi karena tidak semua bahkan tidak sampai separuh Umat Kristen yang memilih PDS, maka PDS ini ya tidak lolos threshold. Kalau anda tanya bagaimana saya dengan PDS? Pada saat pendirian PDS itu terus terang saya diajak. Karena kan kawan-kawan PDS itu juga teman lama saya, tapi saya tidak mau. Kalaupun saya mau membuat partai, saya akan membuat partai yang nasionalis. Bukan partai yang berbasis agama. Tapi kendati saya tidak mau mendirikan partai dan berpolitik praktis, tapi saya tetap berjuang menjaga moralnya. Jadi kalau PDS merosot, ya jelas saja merosot, karena Umat Kristen itu terbagi dua. Yang sebagian besar menganggap bahwa politik itu kotor dan sangat banyak kekafirannya dan sebagian mau untuk berpolitik. T: Bagi Bapak Pendeta, mana yang lebih baik, satu golongan agama dengan banyak partai, atau satu golongan agama dengan satu partai? J: Kembali ke tadi, agama itu hubungan manusia dengan Allah. Jadi jika dicampurkan dengan politik, maka bisa terjadi pendangkalan paham agama. Jadi yang disembah itu institusi agama, atau pendeta atau kyai atau Allah? Kalau ini yang disembah pendeta, kyai dan institusi sebagai pengganti Allah, berarti keTuhanan orang-orang yang seperti itu ya institusi.

Kalau kemudian anda

menanyakan mana yang lebih baik, satu partai atau banyak partai dalam satu

golongan agama, itu sama dengan mana yang lebih baik, anjing atau orang. Itu kan dunia yang berbeda. Sehingga ya tidak bisa dicampuradukkan.

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA DENGAN DR RUYANDI HUTASOIT Jakarta, 16 Februari 2010

T: Dapatkah Bapak menjelaskan proses berdirinya PDS? J: Ya. PDS didirikan oleh karena satu kebutuhan, melihat ribuan gereja yang ditutup dan dibakar, tanpa jelas pembelaan daripada partai politik yang ada maupun dari pemerintah, dimana ini merupakan pelanggaran hak-hak asasi yang sangat penting. Itu dari saya. Dan tujuannya membela kelompok minoritas yang tidak mendapatkan pembelaan. Itu saja. Silakan. T: Kira-kira, bagaimana proses itu, dari awal sampai ke Pemilu bagaimana Pak? J: Ya, karena momen itu memang sangat penting, karena begitu banyak orang yang merasa tidak aman waktu itu. Jadi kehadiran kami, khususnya di Indonesia Timur merupakan jawapanlah dari semua itu. Sehingga kemana pun saya hadir, saya ngomong saya membentuk pengurus (wilayah), pengurus membentuk lagi (pengurus di bawahnya) dan itu semua anugerah ya. Cepat sekali itu. Kecepatannya di luar dugaan saya juga, jadi kalau dikatakan ya anugerahlah. T: Kemudian tanggapan gereja terhadap pendirian PDS sejak awal bagaimana? J: Ya, pertama biasalah, karena hampir tigapuluhtujuh tahunlah, gereja kan ga pernah ikut politik kan, karena waktu itu, sejak Parkindo dan Partai Katolik digabungkan ke PDI itu, pendidikan politik hampir ga ada. Golkar juga berkalikali bilang, “bersatu, bersatu” akhirnya semuanya ya ke Golkar semua. Jadi waktu kita datang mereka nanya, “buat apa?” Tapi setelah kita terangkan bahwa perlu

ada yang menyuarakan kepentingan daripada orang-orang termarginal, baik pengerusakan-pengerusakan rumah ibadah, termasuk gereja, lalu mereka mengerti bahwa perlu untuk menyatukan kepentingan. Jadi positiflah. Sebelumnya agak ragu-ragu, tapi setelah diterangkan, mengerti mereka. T: Kemudian, gereja Non-Protestan yang mendukung PDS itu apa saja dan alasan mereka itu apa sih? J: Dalam menghadapi semua tantangan yang ada, semua juga, gereja, mau Protestan ga Protestan, ya Katolik dibakar juga kan? Dipersukar pembangunannya. Bahkan yang sudah dibangun, sekarang aja di Jakarta Barat, banyak saya baca spanduk “ga boleh didirikan” gitu, jadi agak susah jadi buat mereka itu, sepaka semua mendukung. 2004 ya? Kita bicara 2004. T: Kemudian, kelompok Non Muslim lainnya terhadap PDS itu bagaimana? Mereka mendukung atau tidak? Mungkin dari mana saja dan apa sih alasan mereka? J: Awal 2004, memang lebih kita kepada, segmen-segmen Kristiani saat itu. karena kita kalau muncul sebagai partai nasional, maka saingan kita cukup besar. Ada tiga nasional besar kan? Ee., ada dua kan? Ada PDIP, ada Golkar, dan muncul juga yang kita tahu, Demokrat. Jadi bersamaan, jadi saya bilang, kalau kita langsung bilang nasional, ya, walaupun kita bentuk partai nasional, tapi strateginya kita pakai, yang bernafaskan Nilai Kristiani. T: Kemudian dari Pemilu ke Pemilu, PDS ini mulai mendapatkan dukungan dari Umat Islam. Dari 2004 dan 2009 ini semakin banyak Umat Islam yang mendukung PDS sebenarnya. Nah apa saja sih bentuk dukungan itu, dan kenapa Umat Islam kok bisa ada yang memilih PDS?

J: Jadi begini, setelah kita terangkan bahwa dasar kita Pancasila dan UUD 1945, baru mereka kemudian lebih mengerti kalau yang diperjuangkan Nilai-Nilai Kristiani itu Nilai-Nilai Kasih, Kesabaran, Pengampunan dan bagaimana rukun dalam beragama. Jadi suasana hati itu yang membuat penasaran, ya kita untung juga. Lebih dari itu kalau membantu orang ya kita juga tidak melihat latar belakang agamanya. Kalau kita kampanye bantu kesehatan, ya bantu aja semuanya, ga lihat itu yang Kristen aja. Kita bantu daerah banjir ya bantu semuanya. Jadi mereka lihat, ooh, ternyata partai ini bukan partai sektarian, bukan partai agama. T: Kemudian dalam Pemilu 2004 kan PDS dapat dikatakan telah berhasil memasukkan wakilnya ke DPR, apa sih strategi yang dilaksanakan PDS pada saat itu? J: Seperti yang saya bilang tadi, menyatakan membela kepentingan kaum yang termarginal atau minoritas, sehingga banyak juga ternyata minoritas di Indonesia ini yang merasa tidak terwakili. Dengan kata-kata itu mereka katakan oke, kalau begitu kita berikan suara kita kepada kalian. T: Kemudian kebijakan yang diambil oleh PDS setelah diumumkannya hasl Pemilu 2009 ini kira-kira apa? Setelah tidak memiliki wakil di DPR RI, hanya di beberapa DPRD saja, apa kira-kira? J: Membuat kita lebih melakukan introspeksi. Apa kekurangan kita, terutama Ketua Umum juga harus sadar bahwa ini kesalahan Ketua Umum. Kurang strategi dalam hal apa? Ahkirnya kita buat satu strategi baru untuk lima tahun ke depan. Strateginya, partai ini harus lebih banyak lagi melayani, kepada umatnya, agar membuat sejahtera bangsa ini dari masalah kemiskinan. Kalau target kita itu,

begitu banyak yang susah, kita bantu tanpa memandang agama, suku dan latar belakang, semakin mereka sadar bahwa tujuan partai adalah mensejahterakan rakyat. Jadi partai yang tidak bisa mensejahterakan rakyatnya ga akan dipilih lagi. T: Kemudian, mengenai Pemilihan Presiden, apa sih kebijakan-kebijakan PDS terkait Pilpres itu, pada 2004 dan 2009 dan kenapa seperti itu? J: Pertama yang kita pilih adalah Presiden yang nasionalis, yang pancasilais, yang tidak diskriminatif. Yang kedua kita lihat juga, pasangannya juga mempunyai nilai yang sama. Yang ketiga, mereka yang punya elektabilitas yang tinggi. Nah, dari ketiga hal itulah kami mendapatkan SBY-lah yang paling cocok. Dan ga ada satu partai pun yang mau memilih calon yang akan kalah. Akhirnya, setelah hari ketiga dari pengumuman, langsung kita menyatakan mendukung SBY. T: Kemudian mengenai kantong suara PDS dalam Pemilu 2004 dan 2009 ini, sebenarnya dimana saja sih? J: Sebenarnya, kantong suara kita itu ada beberapa tempat. Di daerah timur sudah tentu, demikian juga Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, untuk Toraja dan sekitarnya kemudian juga dengan Palu, Poso, Kalimantan. Sebenarnya Jakarta juga cukup lumayan. Walaupun bukan kantong tapi kita stabil dapat empat kursi lagi di DPRD dan Sumatera Utara. Kurang lebih begitu. T: Kemudian dalam skala nasional ini, isu apa saja yang diperjuangkan PDS? J: Isu yang diperjuangkan PDS yaitu kebebasan dalam beribadah, itu salah satunya. Karena kalau orang beribadahnya diberikan kebebasan, berarti rakyat dan pemerintah menghargai keimanan tiap-tiap orang. Karena kalau kita menghormati keimanan tiap-tiap orang, berarti kita menghormati Tuhan tiap-tiap orang, yang disembah oleh masing-masing.

T: Kalau mengenai isu lokal, seperti otonomi dareah dan pemekaran provinsi itu bagaimana Pak? J: Ndak ada masalah, selama memang itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. T: Kemudian, masih mengenai isu lokal ini, tentang pembentukan Provinsi Tapanuli bagaimana Pak? Sedangkan partai yang lain tidak mendukung, justeru PDS malah yang paling gencar mendukung? J: Kalau masalah Tapanuli Utara, PDS saya kira tidak ada alasan untuk menolaknya karena itu permintaan dari rakyat. Tapi kalau dipolitisir, itu jadi masalah kenapa di tempat lain malah didukung. Salah satunya karesidenan yang belum bisa jadi provinsi ya Tapanuli Utara itu. dari seluruh provinsi. Jadi kelihatan bahwa usaha untuk jadi provinsi dihalangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak wajarlah. Sulawesi Barat bisa bangun, Maluku Utara, Maluku, aduh, kadang saya bingung. Ini Nias aja sudah mau bentuk provinsi lagi. Kok ini yang paling miskin, paling susah, mau berdiri sendiri, mensejahterakan rakyat, kok tidak diberikan kesempatan. T: Kemudian terakhir, kalau misalnya PDS ini dipaksa untuk mengganti nama, atau dipaksa untuk bergabung dengan partai lain, apa yang akan dilakukan oleh PDS? J: Kalau gabung sih, ga tahu ya. Belum ada kepikiran. Kalau ganti nama, masih bisa. Dulu juga kan 2004 kita mau ganti nama ternyata ga perlu. Undang-undang sekarang mengatakan juga ga perlu ganti nama, bisa maju lagi.

Lampiran 3

ANGGARAN DASAR PARTAI DAMAI SEJAHTERA

PEMBUKAAN

- Bahwa Perjuangan Kebangsaan Indonesia, telah melalui rentang sejarah yang panjang dan sudah mewujudkan Negara Kebangsaan Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

- Bahwa Kebangsaan Indonesia itu merupakan wujud ke-Bhineka Tunggal Ika-an masyarakat Indonesia yang tersebar di lebih 18.000 pulau terbentang luas dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai suku, agama, adat istiadat serta keyakinan yang dianutnya.

- Bahwa dalam mengisi Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, semua warga negara mempunyai tugas bersama untuk mempertahankan dan meneruskan pembangunan NKRI yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, maka dibentuklah Pemerintahan yang melindungi segenap Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- Sadar bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sesuai citra-Nya, manusia dikaruniai harkat dan martabat serta hak-hak dasar yang tidak boleh ditiadakan

oleh siapapun, dan Umat Kristiani sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta mewujudkan cita-cita kebangsaan tersebut membangun Indonesia yang Adil Makmur, Damai dan Sejahtera dalam bingkai NKRI dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu sekelompok Umat Kristiani membentuk Partai Nasional yang bernafaskan nilai-nilai Kristiani yang bernama Partai Damai Sejahtera, terbuka bagi semua anak bangsa yang terpanggil untuk menjunjung tinggi dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM), Kesetaraan, Keadilan, Kebenaran, Keberagaman/ multikulturalisme (Pluralisme), Kebebasan yang berdasarkan Hukum, Kejujuran dan Kepedulian serta Kasih akan sesama manusia dalam suasana yang demokratis.

- Bahwa untuk meneruskan aspirasinya serta memperjuangkan cita-citanya, maka PDS menetapkan

AD sebagai berikut:

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 NAMA Partai ini bernama PARTAI DAMAI SEJAHTERA disingkat PDS

Pasal 2 WAKTU PARTAI DAMAI SEJAHTERA (PDS) didirikan di Jakarta pada tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Satu (1-10-2001) dan dideklarasikan pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Satu (28-10-2001), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 KEDUDUKAN PDS, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yang memiliki Perwakilan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dan Unit/Komisariat di luar negeri.

BAB II

Pasal 4 KEDAULATAN Kedaulatan PDS berada ditangan Anggota dan dilaksanakan dalam mekanisme partai melalui Musyawarah pada semua tingkatan hingga sampai Musyawarah Nasional (MUNAS).

BAB III AZAS, SIFAT, VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 5 AZAS PDS berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 6 SIFAT PDS bersifat mandiri, terbuka, yang bersumber pada Prinsip Kasih, Kebangsaan dan Kemanusiaan yang--- adil dan beradab.

Pasal 7 VISI Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas beribadah, rukun, damai dan sejahtera, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 8 MISI

1. Membangun masyarakat sipil yang mandiri, cerdas, jujur, berintegritas serta demokratis (dalam berbangsa dan bernegara); 2. Membangun budaya saling percaya dan menghargai yang menjadi modal dasar pembangunan di segala bidang; 3. Mempersiapkan masyarakat Indonesia yang Adil, Makmur, Damai dan Sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat Bhineka Tungga Ika.

Pasal 9 TUJUAN Mewujudkan Bangsa Indonesia yang maju, adil dan- makmur, damai dan sejahtera, bersatu dalam NKRI- berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.

BAB IV

Pasal 10 ATRIBUT Atribut PDS meliputi: Lambang, Panji-panji, Hymne, Mars, Bendera dan lain-lain yang ditetapkan dalam ART

BAB V NORMA DAN PELANGGARAN

Pasal 11 Semua Anggota Pengurus sebagai Pengurus Dewan- Pimpinan Partai maupun sebagai Pengurus Ormas-ormas Partai dengan nama apapun harus memelihara dan menegakkan baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama-sama, normanorma sebagai berikut:

a.Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Sesama, berdamai dengan Diri sendiri dan berdamai dengan Lingkungan;

b.Berjiwa melayani dan pengabdian;

c.Memiliki kepedulian terhadap masalah Negara, masalah kemasyarakatan umum, maupun kelompok masyarakat yang diwakilinya serta memperjuangkannya sesuai hukum yang berlaku baik melalui media massa maupun lembaga peradilan;

d.Siap bekerja keras bila dilibatkan atau terlibat dalam kepengurusan partai atau Ormas ormasnya.

e.Menjunjung tinggi nilai–nilai kejujuran dan keteladanan;

f.Turut aktif mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam AD/ART Partai, baik melalui tutur kata maupun perbuatan/aktivitas sehari hari.

Pasal 12 PELANGGARAN Segenap anggota dan pengurus partai sanggup serta bersedia menghindarkan diri dari perbuatan perbuatan yang melanggar norma kepartaian, antara lain:

a.Tindakan saling mencemarkan, memfitnah antar satu dengan yang lain baik dalam forum pertemuan resmi maupun tidak resmi antara sesama Anggota/Kader/Pengurus Partai;

b.Tindak kekerasan dalam kadar apapun;

c.Ancaman melalui tulisan dan isyarat, termasuk memfitnah dengan tujuan saling menjatuhkan;

d.Kecurangan, kelicikkan, intrik atau persekongkolan jahat;

e.Pemaksaan kehendak, mengambil hak orang lain;

f.Melakukan penyuapan;

g.Penyalahgunaan wewenang dengan melakukan- kegiatan formal atas nama Partai diluar sepengetahuan pimpinan partai disemua tingkatan;

h.Terlibat masalah penyalahgunan narkotika & obat obat terlarang;

i.Melakukan perbuatan amoral.

BAB VI KEANGGOTAAN DAN KADER

Pasal 13 KEANGGOTAAN 1.Anggota PDS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permintaan menjadi Anggota;

2.Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan PDS ditetapkan dalam ART.

Pasal 14 HAK ANGGOTA 1. Setiap Anggota PDS mempunyai hak: a. Hak bicara;

b. Hak dipilih dan memilih; c. Hak membela diri.

2. Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota ditetapkan dalam ART.

Pasal 15 KEWAJIBAN ANGGOTA Setiap Anggota PDS berkewajiban: a. Tunduk dan mentaati serta melaksanakan ketentuan- ketentuan dalam AD/ART, PP; b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan PDS; c. Melaksanakan program PDS dengan aktif dan---- bertanggung jawab.

Pasal 16 SANKSI DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN 1. Sanksi tindakan disiplin yang dikenakan kepada anggota, karena telah melanggar ketentuan- AD/ART, PP serta aturan partai lainnya;

2. Sanksi yang akan diberikan dalam bentuk: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pembebasan tugas sementara;

d. Pemecatan; e. Pencabutan Keanggotaan.

Pasal 17 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Keanggotan PDS berakhir: a. Meninggal Dunia; b. Mengundurkan diri; c. Dicabut Keanggotaan; d. Bubarnya Partai; e. Dipidana karena tindakan kriminal yang merugikan citra Partai dengan hukuman kurungan lebih dari 1 (satu) tahun; f. Menderita kelainan jiwa permanen; g. Menjadi anggota partai politik diluar PDS

Pasal 18 KADER 1. Kader adalah Anggota PDS yang merupakan Tenaga Inti Partai;

2. Tenaga Inti Partai adalah: a.Pengurus PDS disemua tingkatan, Anggota Legislatif PDS disemua tingkatan; b.Anggota PDS yang telah mengikuti jenjang Pembinaan Kader PDS dan

memenuhi kriteria-kriteria yang diatur lebih lanjut dalam ART dan atau PP (PP); c.Pengurus Organisasi sayap PDS.

BAB VII

Pasal 19 STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi PDS terdiri dari: aDitingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat PDS disingkat DPP-PDS; b.Ditingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah PDS disingkat DPW-PDS; c.Ditingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang PDS disingkat DPC-PDS; d.Ditingkat Kecamatan disebut Dewan Pimpinan Ranting PDS disingkat DPRanPDS; e.Ditingkat Desa/Kelurahan disebut Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan PDS disingkat DPDes/DPKel-PDS;-f. Ditingkat Unit (Tempat Pemungutan Suara/TPS) disebut Dewan Pimpinan Unit PDS disingkat DPUnit; g.Di Luar Negeri atau cabang-cabang khusus di dalam Negeri disebut Dewan Pimpinan Komisariat disingkat DPKom.

Pasal 20 DEWAN PIMPINAN PUSAT

1.DPP merupakan Badan Eksekutif Tertinggi Partai di Tingkat Nasional, dipimpin oleh DPP secara kolektif yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

2. DPP berwewenang: a. Menentukan segala kebijakan Partai tingkat- nasional sesuai dengan AD/ART, Keputusan- MUNAS/MUNASLUB, Keputusan Rapat Tingkat Nasional serta PP PDS; b. Menjalankan hubungan dan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, Lembaga Kemasyarakatan maupun Partai Politik lainnya atas dasar saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Bertindak keluar untuk dan atas nama Partai secara Nasional bahkan meliputi lingkup Internasional; d. Mengesahkan dan membuat Surat Keputusan (SK) Susunan Pengurus di tingkat Wilayah dan Cabang di seluruh Indonesia. Khusus untuk Surat Keputusan cabang dibuat setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan DPW masing-masing; e. Mengambil keputusan akhir yang mengikat pada setiap sengketa yang timbul di dalam tubuh Partai atau bilamana terjadi keadaan darurat yang mendesak dan memerlukan penanganan segera; f.Mengambil keputusan akhir dan mengikatdalam menegakkan sanksi atas

pelanggaran yang dilakukan Anggota Partai.

3.DPP berkewajiban: a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional serta PP; b. Memberikan pertanggungjawaban Politik, Kinerja dan Keuangan pada Musyawarah Nasional/MUNAS.

Pasal 21 DEWAN PIMPINAN WILAYAH 1.DPW merupakan Badan Eksekutif Tertinggi di tingkat Provinsi, dipimpin oleh DPW secara kolektif yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

2.DPW berwenang: a. Menentukan kebijakan Partai tingkat provinsi sesuai dengan AD/ART, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi serta PP PDS; b. Menjalankan hubungan dan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, Lembaga Kemasyarakatan maupun Partai Politik di dalam wilayah kerjanya atas dasar saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku; c. Mengesahkan Susunan DPC setelah melalui- mekanisme Partai dan merekomendasikannya ke DPP untuk dibuat Surat Keputusan;

d. Mengesahkan dan membuat SK Susunan Kepengurusan DPRan dan DEPDes/DEPKel setelah mendapat rekomendasi dari DPC yang membawahinya.

3. DPW berkewajiban: a.Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional maupun Provinsi serta PP; b.Memberikan pertanggungjawaban Politik, Kinerja dan Keuangan pada Musyawarah Wilayah/MUSWIL.

Pasal 22 DEWAN PIMPINAN CABANG 1.DPC merupakan Badan Eksekutif Tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota, dipimpin oleh DPC secara kolektif yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota.

2.DPC berwenang: a.Menentukan kebijakan Partai tingkat kabupaten/kota sesuai dengan AD/ART, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota serta PP; b.Menjalankan hubungan dan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, Lembaga Kemasyarakatan maupun Partai Politik di dalam wilayah kerjanya atas dasar saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku;

c.Mengesahkan dan membuat SK Kepengurusan DPKom;

d.Mengesahkan Susunan DPRan dan DPDes/DPKel setelah melalui mekanisme Partai dan merekomendasikannya ke DPW untuk dibuat SK.

3.DPC berkewajiban: a.Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota serta PP; b.Memberikan pertanggungjawaban Politik, Kinerja dan Keuangan pada Musyawarah Cabang/MUSCAB.

Pasal 23 DEWAN PIMPINAN RANTING 1.DPRan merupakan Badan Eksekutif Tertinggi di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh DPRan secara kolektif yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

2.DPRan berwenang:

a.Menentukan kebijakan Partai tingkat kecamatan sesuai dengan AD/ART, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat kecamatan serta PP;------------

b.Menjalankan hubungan dan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, Lembaga Kemasyarakatan maupun Partai Politik di dalam wilayah kerjanya atas dasar saling menguntungkan dan kesetaraan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; c.Mengesahkan Susunan DPUnit dan mengajukan rekomendasi kepada DPC untuk dibuat SK.

3.DPRan berkewajiban: 3.1.Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD/ART, Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota maupun Tingkat Kecamatan serta PP; 3.2.Memberikan pertanggungjawaban Politik, Kinerja dan Keuangan pada Musyawarah Ranting/MUSRan.

Pasal 24 DEWAN PIMPINAN DESA/KELURAHAN 1.DPDes/Kel merupakan Badan Eksekutif Tertinggi di tingkat Desa/Kelurahan, dipimpin oleh DPDes/Kel secara kolektif yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.

2.DPDes/Kel berwenang:

Menentukan kebijakan Partai tingkat desa/kelurahan sesuai dengan AD, ART, Keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat

kabupaten/kota, tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan serta PP;

3.Mengarahkan DPUnit yang bertugas untuk sosialisasi Partai dan mengawasi kotak suara, Pemilu/Pilkada.

Pasal 25 KOMISARIAT LUAR NEGERI 1.PDS dapat membentuk perwakilan di luar negeri dengan sebutan Komisariat;

2.Dewan Komisariat/luar negeri berwenang menunjuk dan mengarahkan DPUnit Luar Negeri (nama province/kota) yang bertugas untuk sosialisasi Partai dan mengawasi suara pemilih luar negeri.

Pasal 26 Uraian Tugas dari masing-masing Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, & 25 disesuaikan dengan program partai yang ditetapkan dalam Musyawarah masing-masing tingkatan.

BAB VIII

Pasal 27 DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT 1.Dewan Pertimbangan Pusat Partai, disingkat DEPERPU, terdiri dari para pendiri dan tokoh-tokoh di tingkat pusat maupun daerah; 2.DEPERPU bersidang hanya jika ada suatu kejadian dan atau peristiwa serta halhal darurat lainnya yang harus segera di ambil semata-mata untuk menyelamatkan Partai; 3.Komposisi Personalia DEPERPU terdiri dari pendiri partai dan tokoh-tokoh yang dianggap layak oleh DPP; 4.Hak, kewajiban dan tanggung jawab DEPERPU diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB IX

Pasal 28 DEWAN KEHORMATAN 1.Dewan Kehormatan adalah kader partai dan mempunyai kualifikasi sebagai pakar, berwawasan luas dan memiliki pengalaman di bidang hukum, serta paham akan isi dan makna AD/ART PDS; 2.Dewan Kehormatan dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Norma Partai oleh Anggota, Pengurus dan Pejabat Publik Partai; 3.Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pimpinan sesuai tingkatan

untuk diambil tindakan berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi terhadap Norma Partai. 4.Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan dari semua tingkatan diangkat dan disahkan melalui SK DPP PDS berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Partai tingkatan masing-masing; 5.Jumlah Anggota Dewan Kehormatan untuk DPP sebanyak 5 (lima) orang, DPW sebanyak 3 (tiga) orang dan DPC sebanyak 3 (tiga) orang; 6.Ketentuan dan peraturan lebih lanjut menyangkut Dewan Kehormatan diatur dan ditetapkan dalam PP.

BAB X

Pasal 29 DEWAN PENASEHAT 1.Dewan Penasehat PDS adalah para pakar/orang yang disegani, berwawasan luas, berprestasi dan memiliki reputasi yang baik, serta paham akan isi dan makna AD/ART PDS; 2.PDS memiliki Dewan Penasehat pada setiap tingkatan Partai, namun tidak memiliki hubungan struktural atau hirarki dengan Dewan Penasehat pada tingkatan di atas maupun di bawahnya; 3.Dewan Penasehat pada setiap tingkatan memiliki fungsi dan kewenangan hanya untuk memberikan saran dan nasihat, baik diminta maupun tidak diminta kepada

Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya; 4.Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut menyangkut Dewan Penasehat diatur dan ditetapkan dalam ART.

BAB XI LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN (MUSYAWARAH DAN RAPAT)

Pasal 30 LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TINGKAT NASIONAL 1.Lembaga-lembaga Pengambilan Keputusan Tingkat Nasional terdiri atas: a.Musyawarah Nasional/MUNAS; b.Musyawarah Nasional Luar Biasa/MUNASLUB;-c.Rapat Pimpinan Nasional/RAPIMNAS; d.Rapat Kerja Nasional/RAKERNAS.

a. MUNAS: 1). MUNAS merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam Partai yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

2). MUNAS berwenang: a). Menetapkan dan atau mengubah AD dan ART; b). Menetapkan Garis Besar Program Partai; c). Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPP; d). Memilih dan menetapkan Ketua Umum; e). Menetapkan DPP; f). Menetapkan Waktu dan Tempat MUNAS berikutnya; g). Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

b. MUNASLUB: 1) MUNASLUB adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurangkurangnya 9/10 (sembilan persepuluh) DPW, disebabkan: a). Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa; b). DPP melanggar AD/ART atau DPP tidak dapat melaksanakan amanat MUNAS sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya; c). Lowongnya Kepemimpinan.

2) MUNASLUB diselenggarakan oleh DPP;

3) MUNASLUB mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan MUNAS;

4) DPP wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUNASLUB tersebut.

c. RAPIMNAS: 1) RAPIMNAS adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah MUNAS;

2) RAPIMNAS diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh DPP.

d. RAKERNAS: 1) RAKERNAS adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil MUNAS; 2) RAKERNAS dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

2. Rapat Kordinasi Nasional adalah Rapat Koordinasi antar bidang-bidang untuk mensukseskan pelaksanaan program antar bidang.

Pasal 31 LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TINGKAT PROVINSI Lembaga-lembaga Pengambilan Keputusan Tingkat Provinsi terdiri atas: a.Musyawarah Wilayah/MUSWIL

b.Musyawarah Wilayah Luar Biasa/MUSWILUB; c.Rapat Pimpinan Wilayah/RAPIMWIL; d.Rapat Kerja Wilayah/RAKERWIL.

a. MUSWIL: 1). MUSWIL merupakan pemegang kekuasaan Partai di tingkat provinsi yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

2). MUSWIL berwenang: a). Menetapkan Pokok-pokok dan Kebijakan Program di tingkat provinsi; b). Menilai Laporan Pertanggung jawaban DPW; c). Memilih dan menetapkan Ketua; d). Menetapkan DPW; e). Menetapkan Waktu dan Tempat Muswil berikutnya; f). Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

b. MUSWILUB: 1). MUSWILUB adalah MUSWIL yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) DPC dan disetujui DPP, disebabkan: a). Kepemimpinan DPW dalam keadaan kosong atau terlibat sebagai terdakwa dipengadilan yang bersifat melanggar aturan partai; b). DPW melanggar AD/ART; atau DPW tidak dapat melaksanakan amanat MUSWIL sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;

2). MUSWILUB diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

3). MUSWILUB mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah;

4). DPW wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUSWILUB tersebut.

c. RAPIMWIL

1). RAPIMWIL adalah rapat pengambilan keputusan di bawah MUSWIL;

2). RAPIMWIL berwenang mengambil keputusan keputusan selain yang menjadi wewenang MUSWIL;

3). RAPIMWIL diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh DPW.

d. RAKERWIL: 1). RAKERWIL adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil MUSWIL; 2). RAKERWIL dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 32 LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA Lembaga-lembaga Pengambilan Keputusan Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas: a.

Musyawarah Cabang/MUSCAB;

b.

Musyawarah Cabang Luar Biasa/MUSCABLUB;

c.

Rapat Pimpinan Cabang/RAPIMCAB;

d. Rapat Kerja Cabang/RAKERCAB.

a. MUSCAB: 1). MUSCAB merupakan pemegangkekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

2). MUSCAB berwenang: a). Menetapkan Pokok-pokok dan Kebijakan Program di tingkat kabupaten/kota; b). Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPC; c). Memilih dan menetapkan Ketua; d). Menetapkan DPC; e). Menetapkan Waktu dan Tempat Muscab berikutnya; f). Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

b. MUSCABLUB: 1) MUSCABLUB adalah MUSCAB yang diselenggarakan dalam keadaan luar

biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang kurangnya 2/3 DPRan dan disetujui serta diselenggarakan oleh DPW, disebabkan: a). Ketua DPC dalam keadaan lowong atau terlibat sebagai terpidana di pengadilan yang bersifat melanggar aturan partai atau; b). DPC melanggar AD/ART; atau DPC tidak dapat melaksanakan amanat MUSCAB sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;

2) MUSCABLUB diselenggarakan oleh DPW;

3). MUSCABLUB mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan MUSCAB;

4). DPC wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUSCABLUB tersebut.

c. RAPIMCAB: 1). RAPIMCAB adalah rapat pengambilan keputusan di bawah MUSCAB;

2). RAPIMCAB berwenang mengambil keputusan keputusan selain yang menjadi wewenang MUSCAB;

3). RAPIMCAB diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun oleh DPC.

d. RAKERCAB: 1). RAKERCAB adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil MUSCAB;

2). RAKERCAB dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 33 LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TINGKAT KECAMATAN Lembaga-lembaga Pengambilan Keputusan Tingkat Kecamatan terdiri atas: a. Musyawarah Ranting/MUSRAN;

b. Musyawarah Ranting Luar Biasa/MUSRanLUB;

c. Rapat Pimpinan Ranting/RAPIMRan;

a. MUSRan: 1). MUSRan merupakan pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kecamatan yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun

2). MUSRan berwenang: a). Menetapkan Pokok-pokok dan Kebijakan Program di tingkat kecamatan; b). Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPRan; c). Memilih dan menetapkan Ketua; d). Menetapkan DPRan; e). Menetapkan Waktu dan Tempat MusRan berikutnya; f). Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

b. MUSRanLUB: 1). MUSRanLUB adalah MUSRan yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) DPDes/Kel dan disetujui DPC, disebabkan: a). Kepemimpinan DPRan dalam keadaan terancam; b). DPRan melanggar AD/ART atau DPRan tidak dapat melaksanakan amanat MUSRan sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;

2). MUSRanLUB diselenggarakan oleh DPC;

3). MUSRanLUB mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan MUSRan;

4). DPRan wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUSRanLUB tersebut.

c. RAPIMRan: 1) RAPIMRan adalah rapat pengambilan keputusan di bawah MUSRan;

2). RAPIMRan berwenang mengambil keputusan keputusan selain yang menjadi wewenang MUSRan;

3). RAPIMRan diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun oleh DPRan

Pasal 34 LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT DESA/KELURAHAN Lembaga-lembaga Pengambilan Keputusan Tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas: a. Musyawarah Desa/Kelurahan (MUSDes/Kel); b. Musyawarah Desa Luar Biasa (MUSDes/KelLUB); c. Rapat Pimpinan Desa/Kelurahan (RAPIMDes/Kel)

a. MUSDes/Kel: MUSDes/Kel merupakan pemegang kekuasaan Partai di tingkat Desa/Kelurahan yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun; 1). MUSDes/Kel berwenang: a). Menetapkan Pokok-pokok dan Kebijakan Program di tingkat Desa/Kelurahan; b). Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPDes/Kel;

c). Memilih dan menetapkan Ketua; d). Menetapkan DPDes/Kel; e). Menetapkan Waktu dan Tempat Musdes/Muskel berikutnya; f). Menetapkan keputusan - keputusan lainnya.

b. MUSDes/KelLUB: 1). MUSDes/KelLUB adalah MUSDel yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan Anggota, disebabkan Ketua DPDes/Kel lowong

2). MUSDes/KelLUB diselenggarakan oleh DPC;

3). MUSDes/KelLUB mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan MUSDes/Kel;

4). DPRan wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUSDes/KelLUB tersebut.

c. RAPIMDes/Kel: 1). RAPIMDes/Kel adalah rapat pengambilan keputusan di bawah MUSDel/Kel;

2). RAPIMDes/Kel berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang MUSDes/Kel;

3). RAPIMDes/Kel diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun

oleh DPDes/Kel.

Pasal 35 Peserta Musyawarah dan Rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan Pasal 34 diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB XII

Pasal 36 KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1.Musyawarah dan Rapat-Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33, dan Pasal 34 adalah sah apabila dihadiri sekurang kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) jumlah peserta;

2.Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan hasil pemungutan suara (voting) adalah sah apabila jumlah suara sah yang dihasilkannya mencapai lebih dari ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah;

3.Khusus tentang perubahan AD:

a.Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta MUNAS harus hadir; b.Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah peserta yang hadir.

4.Apabila suatu Penyelenggaraan Musyawarah/ Rapat tidak memenuhi kuorum, maka penanggungjawab Musyawarah/Rapat harus menunda Musyawarah/Rapat tersebut dan mempersiapkan Penyelenggaraan Musyawarah/Rapat berikutnya secepat-cepatnya 24 (duapuluh empat) jam dan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak Musyawarah/Rapat yang gagal memenuhi kuorum, yang selanjutnya dapat mengambil keputusan yang sah tanpa memperhatikan kuorum.

BAB XIII PERBENDAHARAAN

Pasal 37 KEUANGAN Keuangan PDS diperoleh dari: a.Iuran Anggota; b.Sumbangan tetap atau tidak tetap dari Anggota; c.Hibah atau hibah wasiat dari Anggota; d.Dana Pembinaan dari Pemerintah atau Pihak lain yang tidak mengikat dan

sesuai Undang undang yang berlaku yang penerimaannya dilakukan oleh Pimpinan DPP, DPW, DPC sesuai tingkatannya; e.Dana yang diperoleh dari usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, agama atau ketentuan organisasi, yang dipertanggungjawabkan dan diterima langsung oleh dewan pimpinan partai yang bersangkutan/ koordinator yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Partai yang bersangkutan; f.Kontribusi wajib anggota legislatif di semua tingkatan kepada Partai.

Pasal 38 KEKAYAAN 1.Kekayaan PDS meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau diperoleh secara sah menurut hukum, moral, agama atau menurut ketentuan Partai; 2.Segala kekayaan Partai harus dicatat dan atau dibukukan serta harus jelas asalusulnya. 3.Keuangan Partai di audit oleh akuntan Publik.

Pasal 39 SATUAN PENGAWASAN INTERNAL Memeriksa pengelolaan Partai secara berkala dengan melakukan audit manajemen internal partai yang hasilnya disampaikan dalam Rapat Pleno pada semua

tingkatan.

BAB XIV

Pasal 40 DEWAN, BADAN DAN LEMBAGA Pembentukan Dewan, Badan dan Lembaga-lembaga lainnya yang dibutuhkan oleh Partai pada semua tingkatan di atur dalam ART.

Pasal 41 ANGGARAN RUMAH TANGGA 1. Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam AD, diatur lebih lanjut dalam ART;

2. ART tidak dapat melanggar atau bertentangan dengan AD;

3. Penjabaran ART dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat bila dianggap perlu dalam PP.

BAB XV

Pasal 42 PEMBUBARAN PARTAI 1.Keputusan untuk membubarkan Partai ini dapat dilakukan oleh MUNAS/MUNASLUB yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 9/10 (sembilan per sepuluh) dari jumlah peserta MUNAS/MUNASLUB;

2.MUNAS/MUNASLUB yang dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut di atas, dihadiri oleh sekurang kurangnya 9/10 (sembilan persepuluh) dari utusan DPP dan DPW yang memiliki hak suara;

3.Keputusan untuk membubarkan Partai ini dapat diambil atas usul DPP Partai, apabila ternyata Partai ini tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau apabila pada semua tingkatan Dewan Pimpinan jumlah pengurusnya kurang dari 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah yang dibutuhkan;

4.Apabila Partai ini dibubarkan, maka setelah menyelesaikan segala hutangpiutang dan kewajiban lainnya, maka kekayaan Partai baik benda bergerak maupun tidak bergerak, diserahkan kepada Partai atau Dewan tertentu yang sejenis atau sehaluan atau kepada panti sosial tertentu seperti panti asuhan anak yatim, panti jompo, tempat ibadah atau lembaga amal kebajikan berdasarkan keputusan MUNAS/MUNASLUB.

BAB XVI

Pasal 43 PENUTUP 1.AD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2.Dengan berlakunya AD ini maka AD yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi. 3.Dengan berlakunya AD ini maka penamaan Dewan, Badan dan Lembaga Partai yang ada harus disesuaikan dengan penamaan yang ditetapkan dalam AD ini.

Ditetapkan : di Jakarta

Hari/Tgl

: Rabu, 18 April 2007

Disusun dan ditetapkan oleh Team Ad Hoc berdasarkan Keputusan MUNASLUB No.002/MUNASLUB/PDS/IV/2007 tanggal 11 April 2007.

http://partaidamaisejahtera.org//content/view/76/32/ September 29, 2010

Lampiran 4 ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI DAMAI SEJAHTERA

BAB I IDENTIFIKASI DAN WILAYAH PARTAI

Pasal 1 IDENTIFIKASI Partai Damai Sejahtera didirikan dengan Akte Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2001, dibuat dihadapan Elisa Asmawel, SH, Notaris di Jakarta, terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia dengan Nomor Registrasi 2001-10-0161, Pengumuman No.M.Um.06.08.179 tanggal 5 Nopember 2001, Berita Negara Nomor 93 tahun 2001, halaman 1662, serta Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI No: M-12.06.08 Tahun 2003 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 678 Tahun 2003 Tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-11.UM.06.08 Tahun 2006 tanggal 4 Agustus 2006.

Pasal 2 WILAYAH PARTAI Partai Damai Sejahtera (PDS) adalah Partai yang wilayahnya meliputi seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbagi atas:

a.Wilayah Partai adalah Kesatuan Partai yang meliputi keanggotaan Partai di seluruh Wilayah Provinsi; b.Cabang Partai adalah Kesatuan Partai yang meliputi keanggotaan Partai di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota; c. Ranting Partai adalah Kesatuan Partai yang meliputi keanggotaan Partai di seluruh Wilayah Kecamatan; d.Desa/Kelurahan Partai adalah Kesatuan Partai yang meliputi keanggotaan Partai di seluruh Wilayah Desa/Kelurahan; e.Komisariat Partai adalah Kesatuan Partai yang meliputi keanggotaan Partai di lingkungan tertentu di Luar Negeri.

BAB II LAMBANG DAN MARS PDS

Pasal 3 LAMBANG DAN MARS 1.Lambang PDS terinspirasi dari Sila Ke-Tuhanan-- Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam Pancasila yang terdiri dari: a.Alkitab, melambangkan bahwa Partai ini berlandaskan Kasih; b.Salib, melambangkan pengorbanan, sebagai wujud perdamaian dengan Tuhan dan sesama;

c.Burung Merpati, melambangkan ketulusan dalam perjuangan; d.Padi dan Kapas, melambangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

2.Bendera PDS: a.Dibuat dari kain dengan warna dasar ungu; b.Berbentuk empat persegi panjang; c.Menggambarkan Lambang Partai; d.Digunakan dalam upacara resmi baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus Partai bersama-sama dengan Bendera Merah Putih;

3.Mars PDS adalah Damai Negeriku Sejahtera Bangsaku Indonesia Kebangsaanku.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4 SYARAT KEANGGOTAAN Persyaratan untuk dapat menjadi Anggota PDS adalah: a.Warga Negara Republik Indonesia; b.Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah;

c.Menerima dan menghayati Norma Kepartaian, bersedia mematuhi AD, ART dan PP lainnya; d.Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota; e.Tidak menjadi anggota partai lain.

Pasal 5 PENERIMAAN KEANGGOTAAN 1.Untuk menjadi anggota PDS, harus mendaftarkan diri secara tertulis kepada: a.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Ibukota Kabupaten/Kota atau; b.Dewan Pimpinan Ranting (DPRan) di Ibukota Kecamatan atau; c. Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan (DPDes/Kel) di daerah Desa/Kelurahan.

2.Pendaftaran dan penerimaan anggota Partai yang berada di luar negeri dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Perwakilan PDS yang terdapat di luar negeri;

3.Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau DPW.

Pasal 6 ANGGOTA LUAR BIASA 1.Anggota Luar Biasa adalah Warga Negara Asing dewasa yang berdiam di

Indonesia atau Warga Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota biasa tetapi menaruh minat pada Visi dan Misi serta Platform PDS;

2.Anggota Luar Biasa dapat diusulkan oleh DPW atau DPC untuk kemudian ditetapkan oleh DPP PDS.

Pasal 7 ANGGOTA KEHORMATAN 1.Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Asing dewasa yang berdiam di luar negeri dan menaruh minat pada Visi dan Misi Partai atau Warga Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota biasa maupun anggota luar biasa namun dibutuhkan oleh Partai;

2.Anggota Kehormatan dapat diusulkan oleh Komisariat PDS di luar negeri untuk kemudian ditetapkan oleh DPP PDS.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

HAK ANGGOTA Setiap Anggota berhak: a.Memperoleh perlakuan yang sama; b.Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan; c. Memilih dan dipilih; d.Memperoleh perlindungan dan pembelaan; e.Memperoleh penghargaan.

Pasal 9 KEWAJIBAN ANGGOTA Setiap Anggota berkewajiban: a.Menghayati dan mengamalkan Norma PDS; b.Mematuhi dan melaksanakan AD dan ART; c.Mematuhi dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional dan ketentuan Partai lainnya; d.Mengamankan dan memperjuangkan Kebijakan dan kepentingan Partai; e.Membela Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai; f.Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program Partai; g.Membayar Iuran Anggota.

BAB V

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 10 1.Anggota berhenti karena: a.Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; b.Diberhentikan; c.Meninggal dunia.

2.Anggota diberhentikan karena: a.Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota; b.Menjadi Anggota partai politik lain; c.Melanggar AD, ART dan atau Keputusan MUNAS dan atau Keputusan RAPIMNAS atau PP; d.Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai dan Norma Partai; e.Membuka atau membocorkan rahasia Partai.

3. Ketentuan pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam PP.

BAB VI

KADER Pasal 11

1.Kader Partai disaring berdasarkan kriteria: a.Mental ideologi; b.Penghayatan terhadap Visi dan Misi Partai; c.Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela; d.Kepemimpinan; e.Militansi dan mandiri.

2. Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam PP

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12 STRUKTUR ORGANISASI DPP 1.Struktur Organisasi DPP PDS terdiri atas: a.Ketua Umum; b.Wakil Ketua Umum; c.Ketua-ketua dan Ketua-ketua Badan; d.Sekretaris Jenderal; e.Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; f.Bendahara Umum; g.Wakil-wakil Bendahara;

h.Ketua-ketua Departemen.

2.Badan Pengurus Harian (BPH) terdiri dari: a.Ketua Umum; b.Wakil Ketua Umum; c.Ketua-ketua dan Ketua-ketua Badan; d.Sekretaris Jenderal; e.Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; f.Bendahara Umum; g.Wakil-wakil Bendahara.

3.Badan Pengurus Pleno adalah BPH ditambah dengan Departemen dan Anggota DPR-RI PDS.

Pasal 13 STRUKTUR ORGANISASI DPW 1.Struktur Organisasi DPW terdiri atas: a.Ketua; b.Wakil-wakil Ketua; c.Sekretaris; d.Wakil-wakil Sekretaris; e.Bendahara; f.Wakil-wakil Bendahara;

g.Biro.

2.Badan Pengurus Harian (BPH) terdiri atas: a.Ketua; b.Wakil-wakil Ketua; c.Sekretaris; d.Wakil-wakil Sekretaris; e.Bendahara; f.Wakil-wakil Bendahara.

3.Badan Pengurus Pleno adalah BPH dan Biro.

Pasal 14 STRUKTUR ORGANISASI DPC 1.Struktur Organisasi DPC Kabupaten/Kota terdiri atas: a.Ketua; b.Wakil-wakil Ketua; c.Sekretaris; d.Wakil-wakil Sekretaris; e.Bendahara; f.Wakil-wakil Bendahara; g.Bagian.

2.Badan Pengurus Harian terdiri atas: a.Ketua; b.Wakil-wakil Ketua; c.Sekretaris; d.Wakil-wakil Sekretaris; e.Bendahara; f.Wakil-wakil Bendahara.

3. Badan Pengurus Pleno adalah BPH dan Bagian.

Pasal 15 STRUKTUR ORGANISASI DPRan 1.Struktur Organisasi DPRan/ Kecamatan terdiri atas: a.Ketua; b.Wakil-wakil Ketua; c.Sekretaris; d.Wakil-wakil Sekretaris; e.Bendahara; f.Wakil-wakil Bendahara; g.Seksi.

2.Badan Pengurus Harian terdiri atas: a.Ketua;

b.Wakil-wakil Ketua; c.Sekretaris; d.Wakil-wakil Sekretaris; e.Bendahara; f.Wakil-wakil Bendahara.

3.Badan Pengurus Pleno adalah BPH dan Seksi.

Pasal 16 STRUKTUR ORGANISASI DPDes/Kel 1.Struktur Organisasi DPDes/DPKel terdiri atas: a.Ketua; b.Wakil-wakil Ketua; c.Sekretaris; d.Wakil-wakil Sekretaris; e.Bendahara; f.Wakil-wakil Bendahara; g.Urusan.

2.Badan Pengurus Harian (BPH) terdiri atas: a.Ketua; b.Wakil-wakil Ketua; c.Sekretaris; d.Wakil-wakil Sekretaris;

e.Bendahara; f.Wakil-wakil Bendahara.

3.Badan Pengurus Pleno adalah BPH dan Urusan.

Pasal 17 1.Komisariat adalah Perwakilan Partai di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan atau gabungan beberapa negara;

2.Struktur Organisasi Komisariat sekurang-kurangnya terdiri atas: a.Ketua; b.Sekretaris; c.Bendahara.

Pasal 18 1.Syarat-syarat menjadi Pengurus Partai adalah: a.Warga Negara Republik Indonesia berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun; b.Memiliki KTA yang dikeluarkan oleh DPP atau DPW. c.Aktif menjadi Anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; d.Mampu secara finansial; f.Jujur dan tidak merokok di setiap tempat dan kegiatan PDS;

2.Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Partai yang bersifat vertikal (tidak boleh menjadi pengurus di DPP sekaligus di DPW dan seterusnya atau sebaliknya).

3.Syarat-syarat menjadi Ketua Umum DPP PDS: a.Aktif atau pernah menjadi Pengurus Partai sekurang kurangnya 2 (dua) tahun; b.Tidak menjadi Pengurus Partai Politik lain.

4.Syarat-syarat menjadi Ketua DPW, DPC, DPRan, DPDes/Kel: a.Aktif atau pernah menjadi Pengurus Partai sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; b.Tidak menjadi Pengurus Partai Politik lain.

5.Syarat-syarat menjadi anggota BPH Dewan Pimpinan Partai: a.Tidak menjadi Pengurus Partai Politik lain; b.Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA; c.Dalam keadaan tertentu, pengecualian terhadap persyaratan 5.b di atas diputuskan oleh BPH Dewan Pimpinan Partai setingkat di atas;

6. Penyimpangan terhadap ketentuan butir 1 s/d 5 karena kebutuhan Partai, harus ditetapkan melalui rapat BPH DPP PDS.

BAB VIII FUNGSI POKOK DEWAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 19 DEWAN PIMPINAN PUSAT 1.KETUA UMUM a.Pemegang Amanat kekuasaan eksekutif partai dan bertanggungjawab atas terlaksananya program partai sesuai ketetapan MUNAS; b.Menentukan strategi pelaksanaan program politik yang ditetapkan dalam MUNAS dan RAPIMNAS; c.Bersama-sama dengan Wakil Ketua Umum dan para Ketua memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan mengenai pelaksanaan program Partai kepada jajaran Dewan Pimpinan Partai dibawahnya; d.Bersama-sama dengan Wakil Ketua Umum dan para Ketua memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan kepada anggota Partai yang duduk dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya di tingkat Nasional; e.Mempunyai wewenang untuk bertindak keluar untuk dan atas nama Partai; f.Bertanggung jawab untuk membesarkan Partai dan mensukseskan Partai pada setiap Pemilu; g.Bertanggung jawab dalam penyusunan rencana dan strategi pengembangan Kader secara Nasional; h.Bersama-sama dengan Wakil Ketua Umum, para Ketua, Ketua-ketua Badan dan Ketua-ketua Departemen, menetapkan Isu Nasional dan Daerah dengan mengkaji dan mempertimbangkan Isu-isu yang diusulkan oleh DPW yang bersangkutan dalam rangka pemecahan masalah yang berkaitan dengan isu tersebut; i.Bersama-sama dengan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara

Umum dan Ketua terkait: 1).Menyusun persyaratan-persyaratan untuk Bakal Calon Legislatif untuk tingkat Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 2).Meneliti dan menetapkan Bakal Calon Legislatif untuk ditetapkan menjadi Calon Legislatif Definitif dan urutannya disemua tingkatan. j.Mewakili Partai dalam urusan peradilan partai tingkat pusat dan atau menunjuk wakilnya.

2.WAKIL KETUA UMUM a.Membantu Ketua Umum melaksanakan tugasnya; b.Mewakili Ketua Umum jika berhalangan; c.Bertugas menjalankan fungsi operasional Partai; d.Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

3.KETUA-KETUA a.Memberi masukan, pendapat kepada Ketua Umum mengenai strategi pelaksanaan kebijakan politik di tingkat Nasional, berdasarkan keahliannya dan wilayah binaannya serta Departemen yang dikoordinasikan masing-masing; b.Memberi masukan dan membantu Ketua Umum dalam mewujudkan rencana penyelenggaraan kaderisasi untuk berbagai tujuan dalam rangka terwujudnya pengembangan dan konsolidasi Partai, baik yang diselenggarakan secara Nasional maupun Regional, Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; c.Mengkoordinir, memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Departemen-departemen dan jajaran Partai dibawahnya yang berada dibawah

koordinasi dan wilayah masing-masing; d.Ikut bertanggung jawab untuk membesarkan dan mensukseskan Partai pada setiap Pemilu; e.Menangani masalah-masalah yang timbul di DPW dan jajaran Partai dibawahnya yang berada dibawah binaannya; f.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

4.SEKRETARIS JENDERAL a.Ikut menentukan strategi manajemen Partai di tingkat Nasional; b.Melakukan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap satuan-satuan pelaksana tugas yang berada dibawahnya dalam DPP agar berfungsi sebagaimana mestinya; c.Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan yang bersangkutan dengan kelancaran fungsi-fungsi ketatausahaan, administrasi dalam operasionalisasi Partai di tingkat Nasional; d.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum; e.Menyelenggarakan Organisasi Partai khusus Kesekretariatan Partai ditingkat Pusat.

5.WAKIL-WAKIL SEKRETARIS JENDERAL a.Membantu dan memberikan masukan kepada Sekretaris Jenderal berkenaan dengan penentuan sistem manajemen Partai di tingkat Nasional sesuai dengan bidangnya masing masing; b.Ikut bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengatur, membina,

membimbing dan mengawasi yang berkenaan dengan kelancaran fungsi-fungsi ketatausahaan, administrasi dalam operasionalisasi Partai di tingkat Nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

6.BENDAHARA UMUM a.Ikut menentukan strategi dan manajemen di tingkat Nasional khususnya yang menyangkut bidang keuangan; b.Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mencari dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan Partai di tingkat Nasional dan pengelolaannya secara berdayaguna; c.Bertanggungjawab atas pengelolaan sistem pembukuan keuangan Partai; d.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

7.WAKIL-WAKIL BENDAHARA a.Membantu dan memberikan masukan dalam menentukan manajemen Partai di tingkat Nasional sesuai dengan bidangnya- masing-masing; b.Ikut bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam pemupukan dana dalam rangka pemenuhan dana Partai di tingkat Nasional dan mengelolanya secara berdayaguna sesuai dengan bidangnya masing-masing; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.

8.KETUA-KETUA DEPARTEMEN a.Melakukan analisa dan tanggapan sesuai dengan bidang keahlian masing-

masing terhadap cara-cara pemerintahan (lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjalankan tugas masing-masing dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan menggunakan Pancasila yang menjadi Dasar Negara baik mengenai kehidupan di bidang Politik, Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan dan sebagainya baik secara Nasional maupun Regional; b.Memberikan pemikiran-pemikiran tentang cara cara pemecahan masalah yang merupakan permasalahan bangsa, negara dan masyarakat; c.Dalam menjalankan tugasnya Ketua-ketua Departemen bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua DPP selaku koordinator masing-masing.

Pasal 20 DEWAN PIMPINAN WILAYAH 1.KETUA a.Pemegang Amanat kekuasaan eksekutif partai di Tingkat Provinsi dan bertanggungjawab atas terlaksananya programPartai di tingkat DPW; b.Menentukan strategi pelaksanaan program politik yang ditetapkan dalam MUNAS, RAPIMNAS, MUSWIL dan RAPIMWIL dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing; c.Bersama-sama dengan para Wakil Ketua memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan mengenai pelaksanaan program Partai kepada jajaran Dewan Pimpinan Partai dibawahnya; d.Bersama-sama dengan para Wakil Ketua memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan kepada anggota Partai yang duduk dalam lembaga legislatif, lembaga

eksekutif dan lembaga-lembaga lain dalam wilayahnya; e.Mempunyai wewenang untuk bertindak keluar untuk dan atas nama Partai dalam wilayahnya; f.Bertanggung jawab untuk membesarkan Partai dan mensukseskan Partai pada setiap Pemilu; g.Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan Kader di wilayahnya berdasarkan konsep pengkaderan yang ditetapkan oleh DPP; h.Bersama-sama dengan para Ketua, Ketua-ketua Biro, menentukan sikap terhadap Isu Daerah melalui pengkajian dan pertimbangan Isu-isu yang diusulkan oleh DPC yang bersangkutan dalam rangka pemecahan masalah yang berkaitan dengan isu tersebut; i.Bersama-sama dengan para Wakil Ketua dan Sekretaris: meneliti dan menetapkan Bakal Calon Legislatif untuk ditetapkan menjadi Calon Legislatif Definitif dan urutannya di tingkat Provinsi, dan diajukan ke DPP untuk ditetapkan j.Mewakili Partai dalam urusan peradilan Partai di Wilayahnya dan atau menunjuk wakilnya.

2.WAKIL KETUA a.Memberi masukan, pendapat kepada Ketua mengenai strategi pelaksanaan kebijakan politik di tingkat Wilayah, berdasarkan bidangnya; b.Memberi masukan dan membantu Ketua dalam mewujudkan rencana penyelenggaraan kaderisasi untuk berbagai tujuan dalam rangka terwujudnya pengembangan dan konsolidasi Partai, baik yang diselenggarakan secara Nasional maupun Regional, Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

c.Mengkoordinir, memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Birobiro di DPW dan jajaran Partai dibawahnya yang berada dibawah koordinasi dan wilayah masing-masing; d.Ikut bertanggung jawab untuk membesarkan dan mensukseskan Partai pada setiap Pemilu;

3.SEKRETARIS a.Ikut menentukan strategi manajemen Partai di tingkat Wilayah; b.Melakukan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap satuan-satuan pelaksana tugas yang berada dibawahnya dalam DPW agar berfungsi sebagaimana mestinya; c.Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan yang bersangkutan dengan kelancaran fungsi-fungsi ketatausahaan, administrasi dalam operasionalisasi Partai di tingkat Wilayah; d.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

4.WAKIL SEKRETARIS a.Membantu Sekretaris berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kesekretariatan Partai di DPW; b.Ikut bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengatur, membina, membimbing dan mengawasi yang berkenaan dengan kelancaran fungsi-fungsi ketatausahaan, administrasi dalam operasionalisasi Partai di tingkat Wilayah sesuai dengan bidangnya masing-masing; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

5.BENDAHARA a.Ikut menentukan strategi dan manajemen di tingkat Wilayah khususnya yang menyangkut bidang keuangan; b.Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mencari dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan Partai di tingkat- Wilayah dan pengelolaannya secara berdayaguna; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

6.WAKIL BENDAHARA a.Membantu Bendahara dan memberikan masukan dalam manajemen keuangan Partai; b.Ikut bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam pengumpulan dana dalam rangka pemenuhan dana Partai di tingkat Wilayah dan mengelolanya secara berdaya guna

sesuai dengan

bidangnya masing-masing;

c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 21 DEWAN PIMPINAN CABANG 1.KETUA a.Pemegang Amanat kekuasaan eksekutif partai di Tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab atas terlaksananya program partai di tingkat DPC atau di Kabupaten/Kota;

b.Menentukan strategi pelaksanaan program politik yang ditetapkan dalam MUNAS, RAPIMNAS, MUSWIL, RAPIMWIL, MUSCAB dan RAPIMCAB dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing; c.Bersama-sama dengan para Wakil Ketua memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan mengenai pelaksanaan program Partai kepada jajaran Dewan Pimpinan Partai dibawahnya; d.Bersama-sama dengan para Wakil Ketua memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan kepada anggota Partai yang duduk dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya di tingkat Kabupaten/Kota; e.Mempunyai wewenang untuk bertindak keluar untuk dan atas nama Partai di daerahnya; f.Bertanggung jawab untuk membesarkan Partai dan mensukseskan Partai pada setiap Pemilu; g.Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan Kader di daerahnya berdasarkan konsep pengkaderan yang ditetapkan oleh DPP; h.Bersama-sama dengan para Wakil Ketua menentukan sikap terhadap Isu Daerah melalui pengkajian dan pertimbangan Isu-isu yang diusulkan oleh DPRan yang bersangkutan dalam rangka pemecahan masalah yang berkaitan dengan isu tersebut; i.Bersama-sama dengan para Wakil Ketua dan Sekretaris meneliti dan menetapkan Bakal Calon Legislatif untuk ditetapkan menjadi Calon Legislatif Definitif dan urutannya di tingkat Kabupaten/Kota; dengan rekomendasi DPW ditetapkan oleh DPP; j.Mewakili Partai dalam urusan Peradilan partai tingkat Kabupaten/Kota.

2.WAKIL KETUA a.Memberi masukan, pendapat kepada Ketua mengenai strategi pelaksanaan kebijakan politik di tingkat Cabang, berdasarkan bidangnya; b.Memberi masukan dan membantu Ketua dalam mewujudkan rencana penyelenggaraan kaderisasi untuk berbagai tujuan dalam rangka terwujudnya pengembangan dan konsolidasi Partai, baik yang diselenggarakan secara Nasional maupun Regional, Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; c.Mengkoordinir, memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Bagian-bagian di DPC dan jajaran Partai dibawahnya yang berada dibawah koordinasi dan wilayah masing-masing; d.Ikut bertanggung jawab untuk membesarkan dan mensukseskan Partai pada setiap Pemilu;

3.SEKRETARIS a.Ikut menentukan strategi manajemen Partai di tingkat Cabang; b.Melakukan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap satuan-satuan pelaksana tugas yang berada dibawahnya dalam DPC agar berfungsi sebagaimana mestinya; c.Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan yang bersangkutan dengan kelancaran fungsi-fungsi ketatausahaan, administrasi dalam operasionalisasi Partai di tingkat Cabang; d.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

4.WAKIL SEKRETARIS a.Membantu Sekretaris berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kesekretariatan Partai di DPC; b.Ikut bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengatur, membina, membimbing dan mengawasi yang berkenaan dengan kelancaran fungsi-fungsi ketatausahaan, administrasi dalam operasionalisasi Partai di tingkat Cabang sesuai dengan bidangnya masing-masing; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

5.BENDAHARA a.Ikut menentukan strategi dan manajemen di tingkat Cabang khususnya yang menyangkut bidang keuangan; b.Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mencari dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan Partai di tingkat Cabang dan pengelolaannya secara berdayaguna; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

6.WAKIL BENDAHARA a.Membantu Bendahara dan memberikan masukan dalam manajemen keuangan Partai; b.Ikut bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam pengumpulan dana dalam rangka pemenuhan dana Partai di tingkat Cabang dan mengelolanya secara berdayaguna sesuai dengan bidangnya masing-masing; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 22 DEWAN PIMPINAN RANTING 1.KETUA a.Pemegang Amanat kekuasaan eksekutif partai di Tingkat Kecamatan; b.Melaksanakan program politik yang ditetapkan dalam MUNAS, RAPIMNAS, MUSWIL, RAPIMWIL, MUSCAB, RAPIMCAB, MUSRAN dan RAPIMRAN dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing; c.Bersama-sama dengan para Wakil Ketua memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan mengenai pelaksanaan program Partai kepada jajaran Dewan Pimpinan Partai dibawahnya; d.Mempunyai wewenang untuk bertindak keluar untuk dan atas nama Partai di kecamatannya; e.Bertanggung jawab untuk membesarkan Partai dan mensukseskan Partai pada setiap Pemilu; f.Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan Kader di kecamatannya berdasarkan konsep pengkaderan yang ditetapkan oleh DPP;

2.WAKIL KETUA a.Memberi masukan, pendapat kepada Ketua mengenai pelaksanaan kebijakan politik di tingkat Ranting, berdasarkan bidangnya; b.Memberi masukan dan membantu Ketua dalam mewujudkan rencana penyelenggaraan kaderisasi untuk berbagai tujuan dalam rangka terwujudnya

pengembangan dan konsolidasi Partai, baik yang diselenggarakan secara Nasional maupun Regional, Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan; c.Mengkoordinir, memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Seksi-seksi di DPRan dan jajaran Partai dibawahnya yang berada dibawah koordinasi dan wilayah masing-masing; d.Ikut bertanggung jawab untuk membesarkan dan mensukseskan Partai pada setiap Pemilu;

3.SEKRETARIS a.Membantu Ketua dalam pelaksanaan manajemen Partai di tingkat Ranting; b.Melakukan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap satuan-satuan pelaksana tugas yang berada dibawahnya dalam DPRan agar berfungsi sebagaimana mestinya; c.Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan yang bersangkutan dengan kelancaran fungsi-fungsi ketatausahaan, administrasi dalam operasionalisasi Partai di tingkat Ranting; d.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

4.WAKIL SEKRETARIS a.Membantu Sekretaris berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kesekretariatan Partai di DPRan; b.Ikut bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengatur, membina, membimbing dan mengawasi yang berkenaan dengan kelancaran fungsi-fungsi ketatausahaan, administrasi dalam operasionalisasi Partai di tingkat Ranting

sesuai dengan bidangnya masing-masing; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

5.BENDAHARA a.Ikut menentukan strategi dan manajemen di tingkat Ranting khususnya yang menyangkut bidang keuangan; b.Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mencari dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan Partai di tingkat Ranting dan pengelolaannya secara berdayaguna; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

6.WAKIL BENDAHARA a.Membantu Bendahara dan memberikan masukan dalam manajemen keuangan Partai; b.Ikut bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam pengumpulan dana dalam rangka pemenuhan dana Partai di tingkat Ranting dan mengelolanya secara berdayaguna sesuai dengan bidangnya masing-masing; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 23 DEWAN PIMPINAN DESA/KELURAHAN 1.KETUA a.Pemegang Amanat kekuasaan eksekutif partai di Tingkat Desa/Kelurahan dan

bertanggung jawab atas terlaksananya program partai ditingkat desa/kelurahan; b.Melaksanakan program politik yang ditetapkan dalam MUNAS, RAPIMNAS, MUSWIL, RAPIMWIL, MUSCAB, RAPIMCAB, MUSRAN, RAPIMRAN, MUSDES/KEL dan RAPIMDES/KEL dengan memperhatikan kondisi daerah masing masing; c.Bersama-sama dengan para Wakil Ketua memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan mengenai pelaksanaan program Partai kepada jajaran Dewan Pimpinan Partai dibawahnya; d.Mempunyai wewenang untuk bertindak keluar untuk dan atas nama Partai; e.Bertanggung jawab untuk membesarkan Partai dan mensukseskan Partai pada setiap Pemilu; f.Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan Kader di wilayahnya berdasarkan konsep pengkaderan yang ditetapkan oleh DPP;

2.WAKIL KETUA a.Memberi masukan, pendapat kepada Ketua mengenai pelaksanaan kebijakan politik di tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan bidangnya; b.Memberi masukan dan membantu Ketua dalam mewujudkan rencana penyelenggaraan kaderisasi untuk berbagai tujuan dalam rangka terwujudnya pengembangan dan konsolidasi Partai, baik yang diselenggarakan secara Nasional maupun Regional, Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; c.Mengkoordinir, memberikan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Urusan-urusan di DPDes/Kel dan jajaran Partai dibawahnya yang berada dibawah koordinasi dan Desa/Kelurahan masing-masing;

d.Ikut bertanggung jawab untuk membesarkan dan mensukseskan Partai pada setiap Pemilu;

3.SEKRETARIS a.Membantu Ketua dalam pelaksanaan manajemen Partai di tingkat Desa/Kelurahan; b.Melakukan binaan, bimbingan dan pengawasan terhadap satuan-satuan pelaksana tugas yang berada dibawahnya dalam DPDes/Kel agar berfungsi sebagaimana mestinya; c.Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan yang bersangkutan dengan kelancaran fungsi-fungsi ketatausahaan, administrasi dalam operasionalisasi Partai di tingkat Desa/Kelurahan; d.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

4.WAKIL SEKRETARIS a.Membantu Sekretaris berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kesekretariatan Partai di DPDes/Kel; b.Ikut bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mengatur, membina, membimbing dan mengawasi yang berkenaan dengan kelancaran fungsi-fungsi ketatausahaan, administrasi dalam operasionalisasi Partai di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

5.BENDAHARA a.Ikut menentukan strategi dan manajemen di tingkat Desa/Kelurahan khususnya yang menyangkut bidang keuangan; b.Bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk mencari dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan Partai di tingkat Desa/Kelurahan dan pengelolaannya secara berdayaguna; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

6.WAKIL BENDAHARA a.Membantu Bendahara dan memberikan masukan dalammanajemen keuangan Partai; b.Ikut bertanggung jawab dan mempunyai wewenang dalam pengumpulan dana dalam rangka pemenuhan dana Partai di tingkat Desa/Kelurahan dan mengelolanya secara berdayaguna sesuai dengan bidangnya masing-masing; c.Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 24 LOWONGAN PENGURUS 1.Lowongan antar waktu Pengurus terjadi karena: a.Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; b.Diberhentikan; c.Meninggal dunia.

2.Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b diatur sebagai berikut: a.Untuk DPP dilakukan oleh Rapat BPH DPP dan dilaporkan kepada RAPIMNAS; b.Untuk DPW dilakukan oleh Rapat BPH DPP berdasarkan usul DPW; c.Untuk DPC dilakukan oleh DPP berdasarkan hasil Rapat BPH DPW atas usul DPC; d.Untuk DPRan dilakukan oleh DPW berdasarkan hasil Rapat BPH DPC atas usul DPRan; e.Untuk DPDes/Kel dilakukan oleh DPW berdasarkan hasil Rapat BPH DPRan atas usul DPDes/DPKel dan diketahui oleh DPC.

3.Pemberhentian sebagaimana diatur pada ayat 2 tersebut di atas, harus disertai rekomendasi dari Dewan Kehormatan.

Pasal 25 Pengisian lowongan antar waktu untuk: a.Pengurus DPP ditetapkan oleh Rapat BPH DPP dan dilaporkan kepada RAPIMNAS; b.Pengurus DPW dilakukan oleh Rapat BPH DPP berdasarkan usul DPW; c.Pengurus DPC dilakukan oleh Rapat BPH DPP berdasarkan hasil Rapat BPH DPW atas usul DPC; d.Pengurus DPRan dilakukan oleh Rapat BPH DPW berdasarkan hasil Rapat BPH

DPC atas usul DPRan; e.Pengurus DPDes/Kel dilakukan oleh DPW berdasarkan hasil Rapat BPH DPRan atas usul DPDes/DPKel dan diketahui oleh DPC.

Pasal 26 Pengurus pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan pengurus yang digantikannya.

BAB IX DEWAN PENASEHAT

Pasal 27 1.Dewan Penasehat pada setiap tingkatan berfungsi memberikan nasehat kepada Dewan Pimpinan pada tingkatannya; 2.Dewan Penasehat memberi pertimbangan atas kebijakan eksternal yang bersifat strategis, yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya; 3.Nasehat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasehat diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan Partai. 4.Ketua dan Anggota Dewan Penasehat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya; 5.Ketua Dewan Penasehat dan anggota yang direkomendasi secara tertulis oleh

Ketua Dewan Penasehat berhak menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

BAB X FRAKSI DAN KOMISI

Pasal 28 1.DPP menetapkan komposisi dan personalia Pimpinan Fraksi di MPR-RI dan DPR-RI. 2.DPP menentukan Pimpinan Fraksi di DPRD tingkat Provinsi atas usul DPW. 3.Penempatan posisi di Komisi, Panitia dan Badan di DPRD tingkat Provinsi ditetapkan oleh DPW; 4.DPW menentukan Pimpinan Fraksi di DPRD tingkat Kabupaten/Kota atas usul DPC; 5.Penempatan posisi di Komisi, Panitia dan Badan di DPRD tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh DPC; 6.Ketentuan lebih lanjut tentang Fraksi dan Komisi diatur dalam PP.

BAB XI MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL

Pasal 29 MUSYAWARAH NASIONAL 1.Musyawarah Nasional (MUNAS) dihadiri a.Peserta; b.Peninjau; c.Undangan.

2.Peserta terdiri atas: a.DPP dengan seluruh Pengurus Pleno; b.DPW; c.Pimpinan Pusat Organisasi sayap dan Pendiri.

3.Peserta yang mempunyai hak suara adalah: a.DPP mempunyai 5 (lima) hak suara; b.DPW mempunyai 3 (tiga) hak suara; c.Organisasi Sayap dan Pendiri secara bersama sama memiliki 1 (satu) hak suara.

4.Peninjau terdiri atas: a.Dewan Penasehat Pusat; b.Dewan Kehormatan DPP PDS; c.Deperpu;

d.DPC

5.Undangan terdiri atas: a.Perwakilan Institusi; b.Perorangan.

6. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan MUNAS ditetapkan oleh DPP;

7. Khusus untuk peserta yang mewakili unsur DPW jumlah pesertanya ditetapkan oleh DPP;

8. Pimpinan Sidang MUNAS dipilih dari dan oleh Peserta;

9. Sebelum Pimpinan Sidang MUNAS terpilih, Pimpinan Sementara adalah DPP.

Pasal 30 Ketentuan mengenai MUNAS sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 9 berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 31 RAPAT PIMPINAN NASIONAL

1.Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dihadiri oleh:a.Peserta; b.Peninjau; c.Undangan.

2.Peserta terdiri atas: a.DPP; b.Ketua DPW; c.Ketua Pimpinan Pusat Organisasi Sayap dan Pendiri.

3.Peserta yang mempunyai hak suara adalah: a.DPP mempunyai 5 (lima) hak suara; b.DPW mempunyai 1 (satu) hak suara; c.Organisasi Sayap dan Pendiri secara bersama-sama memiliki 1 (satu) hak suara.

4.Peninjau terdiri atas: a.Ketua Dewan Penasehat Pusat; b.Ketua Dewan Kehormatan; c.Ketua Deperpu.

5.Undangan terdiri atas: a.Perwakilan Institusi; b.Perorangan.

6.Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan RAPIMNAS ditetapkan oleh DPP.

Pasal 32 RAPAT KERJA NASIONAL 1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dihadiri oleh: a. Peserta; b. Peninjau; c. Undangan.

2. Peserta terdiri atas: a. DPP; b. DPW; c. DPC; d. Organisasi Sayap dan Pendiri.

3. Peserta yang mempunyai hak suara adalah: a. DPP mempunyai 5 (lima) hak suara; b. DPW mempunyai 3 (tiga) hak suara; c. DPC mempunyai 1 (satu) hak suara; d. Organisasi Sayap dan Pendiri secara bersama-sama memiliki 1 (satu) hak suara.

4. Peninjau terdiri atas: a. Dewan Penasehat Pusat;

b. Dewan Kehormatan; c. Deperpu.

5. Undangan terdiri atas: a. Perwakilan Institusi; b. Perorangan.

6. Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh DPP.

Bagian Kedua MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT WILAYAH

Pasal 33 1.Musyawarah Wilayah (MUSWIL) dihadiri oleh: a.Peserta; b.Peninjau; c.Undangan.

2.Peserta terdiri atas: a.Utusan DPP; b.DPW; c.DPC;

d.Organisasi Sayap

3.Peserta yang mempunyai hak suara adalah: a.DPP mempunyai 1 (satu) hak suara; b.DPW mempunyai 3 (tiga) hak suara; c.DPC mempunyai 3 (tiga) hak suara; d.Organisasi Sayap secara bersama-sama memiliki 1 (satu) hak suara.

4.Peninjau terdiri atas: a.Dewan Penasehat Wilayah; b.Dewan Kehormatan Wilayah;

5.Undangan terdiri atas: a.Perwakilan Institusi; b.Perorangan.

6.Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan MUSWIL ditetapkan oleh DPW;

7.Pimpinan Sidang MUSWIL dipilih dari dan oleh Peserta;

8.Sebelum Pimpinan Sidang MUSWIL terpilih, Pimpinan Sementara adalah DPW.

Pasal 34 Ketentuan mengenai MUSWIL sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 8 berlaku bagi MUSWILUB.

Pasal 35 RAPAT PIMPINAN WILAYAH 1.Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) dihadiri oleh: a.Peserta; b.Peninjau; c.Undangan.

2.Peserta terdiri atas: a.Unsur DPP; b.DPW; c.DPC; d.Organisasi Sayap.

3.Peserta yang mempunyai hak suara adalah: a.DPW mempunyai 3 (tiga) hak suara; b.DPC mempunyai 1 (satu) hak suara; c.Organisasi Sayap secara bersama-sama memiliki 1 (satu) hak suara.

4.Peninjau terdiri atas: a.Dewan Penasehat Wilayah; b.Dewan Kehormatan Wilayah.

5.Undangan terdiri atas: a.Perwakilan Institusi; b.Perorangan.

6.Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan RAPIMWIL ditetapkan oleh DPW.

Pasal 36 RAPAT KERJA WILAYAH 1.Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) dihadiri oleh: a.Peserta; b.Peninjau; c.Undangan.

2.Peserta terdiri atas: a.Unsur DPP; b.DPW; c.DPC; d.Organisasi Sayap.

3.Peserta yang mempunyai hak suara adalah: a.DPW mempunyai 3 (tiga) hak suara; b.DPC mempunyai 3 (tiga) hak suara;

c.DPRan mempunyai 1 (satu) hak suara d.DPDes/Kel mempunyai 1(satu) hak suara e.Organisasi Sayap tingkat wilayah secara bersama sama memiliki 1 (satu) hak suara.

4.Peninjau terdiri atas: a.Dewan Penasehat Wilayah; b.Dewan Kehormatan Wilayah.

5.Undangan terdiri atas: a.Perwakilan Institusi; b.Perorangan.

6.Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan RAKERWIL ditetapkan oleh DPW.

Bagian Ketiga MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG

Pasal 37 MUSYAWARAH CABANG 1.Musyawarah Cabang (MUSCAB) dihadiri oleh: a.Peserta; b.Peninjau;

c.Undangan.

2.Peserta terdiri atas: a.Utusan DPP; b.Utusan DPW; c.DPC; d.Unsur DPRan; e.Organisasi Sayap.

3.Peserta yang mempunyai hak suara adalah: a.DPW mempunyai 1 (satu) hak suara; b.DPC mempunyai 3 (tiga) hak suara; c.DPRan mempunyai 3 (tiga) hak suara d.Organisasi Sayap tingkat cabang secara bersama-sama memiliki 1 (satu) hak suara.

4.Peninjau terdiri atas: a.Dewan Penasehat Cabang; b.Dewan Kehormatan Cabang.

5.Undangan terdiri atas: a.Perwakilan Institusi; b.Perorangan.

6.Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan MUSCAB ditetapkan oleh DPC.

7.Pimpinan Sidang MUSCAB dipilih dari dan oleh Peserta;

8.Sebelum Pimpinan Sidang MUSCAB terpilih, Pimpinan Sementara adalah DPC.

Pasal 38 Ketentuan mengenai MUSCAB sebagaimana tercantum dalam pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 8 berlaku bagi MUSCABLUB.

Pasal 39 RAPAT PIMPINAN CABANG 1.Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) dihadiri oleh: a.Peserta; b.Peninjau; c.Undangan.

2.Peserta terdiri atas: a.Utusan DPW; b.DPC; c.Unsur DPRan;

d.Organisasi Sayap tingkat Cabang.

3.Peserta yang mempunyai hak suara adalah: a.DPC mempunyai 3 (tiga) hak suara; b.DPRan mempunyai 1 (satu) hak suara c.Organisasi Sayap tingkat cabang secara bersama- sama memiliki 1 (satu) hak suara.

4.Peninjau terdiri atas: a.Dewan Penasehat Cabang; b.Dewan Kehormatan Cabang.

5.Undangan terdiri atas: a.Perwakilan Institusi; b.Perorangan.

6.Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan RAPIMCAB ditetapkan oleh DPC.

Pasal 40 RAPAT KERJA CABANG 1.Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) dihadiri oleh: a.Peserta; b.Peninjau;

c.Undangan.

2.Peserta terdiri atas: a.Utusan DPW; b.DPC; c.Unsur DPRan; d.Utusan DPDes/Kel ; e.Organisasi Sayap tingkat Cabang.

3.Peserta yang mempunyai hak suara adalah: a.DPC mempunyai 3 (tiga) hak suara; b.DPRan mempunyai 2 (dua) hak suara c.Organisasi Sayap tingkat cabang secara bersama sama memiliki 1 (satu) hak suara.

4.Peninjau terdiri atas: a.Dewan Penasehat Cabang; b.Dewan Kehormatan Cabang.

5.Undangan terdiri atas: a.Perwakilan Institusi; b.Perorangan.

6.Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan RAKERCAB ditetapkan oleh DPC.

Bagian Keempat MUSYAWARAH DAN RAPAT RANTING

Pasal 41 MUSYAWARAH RANTING 1.Musyawarah Ranting (MUSRan) dihadiri oleh: a.Peserta; b.Peninjau; c.Undangan.

2.Peserta terdiri atas: a.Utusan DPW; b.Utusan DPC; c.DPRan; d.Utusan DPDes/Kel ; e.Organisasi Sayap tingkat Ranting.

3.Peserta yang mempunyai hak suara adalah: a.DPC mempunyai 1 (satu) hak suara; b.DPRan mempunyai 3 (tiga) hak suara c.DPDes/Kel mempunyai 3 (tiga) hak suara; d.Organisasi Sayap tingkat ranting secara bersama-sama memiliki 1 (satu) hak

suara.

4.Peninjau terdiri atas: a.Dewan Penasehat Ranting; b.Dewan Kehormatan Ranting.

5.Undangan terdiri atas: a.Perwakilan Institusi; b.Perorangan.

6.Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan MUSRan ditetapkan oleh DPRan.

7.Pimpinan Sidang MUSRan dipilih dari dan oleh Peserta;

8.Sebelum Pimpinan Sidang MUSRan terpilih, Pimpinan Sementara adalah DPRan.

Pasal 42 Ketentuan mengenai MUSRan sebagaimana tercantum dalam pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat 8 berlaku bagi MUSRanLUB.

Pasal 43

RAPAT PIMPINAN RANTING 1.Rapat Pimpinan Ranting (RAPIMRan) dihadiri oleh: a.Peserta; b.Peninjau; c.Undangan.

2.Peserta terdiri atas: a.Utusan DPC; b.DPRan; c.Utusan DPDes/Kel ; d.Organisasi Sayap tingkat Ranting.

3.Peserta yang mempunyai hak suara adalah: a.DPC mempunyai 1 (satu) hak suara; b.DPRan mempunyai 3 (tiga) hak suara c.DPDes/Kel mempunyai 1 (satu) hak suara; d.Organisasi Sayap tingkat ranting secara bersama-sama memiliki 1 (satu) hak suara.

4.Peninjau terdiri atas: a.Dewan Penasehat Ranting; b.Dewan Kehormatan Ranting.

5.Undangan terdiri atas:

a.Perwakilan Institusi; b.Perorangan.

6.Jumlah Peserta, Peninjau dan RAPIMRan ditetapkan oleh DPRan;

Bagian Kelima Pasal 44

MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN 1.MUSDel/Kel dihadiri oleh: a.Peserta; b.Peninjau; c.Undangan.

2.Peserta terdiri atas: a.Utusan DPW; b.Utusan DPC; c.Utusan DPRan; d.DPDes/Kel e.Anggota; f.Organisasi Sayap tingkat Desa/Kelurahan.

3.Peserta yang mempunyai hak suara adalah:

a.DPC mempunyai 1 (satu) hak suara; b.DPRan mempunyai 1 (satu) hak suara; c.DPDes/Kel mempunyai 3 (tiga) hak suara; d.Anggota masing-masing mempunyai 1 (satu) suara; e.Organisasi Sayap tingkat Desa/Kelurahan secara bersama-sama memiliki 1 (satu) hak suara.

4.Peninjau terdiri atas: a.Dewan Penasehat Desa/Kelurahan.; b.Dewan Kehormatan Desa/Kelurahan.

5.Undangan terdiri atas: a.Perwakilan Institusi; b.Perorangan.

6.Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan MUSDel/Kel ditetapkan oleh DPDes/Kel;

7.Pimpinan Sidang MUSDel/Kel dipilih dari dan oleh Peserta;

8.Sebelum Pimpinan Sidang MUSDel/Kel. terpilih, Pimpinan Sementara adalah DPDes/Kel.

Pasal 45 Ketentuan mengenai MUSDes/Kel sebagaimana tercantum dalam pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 8 berlaku bagi MUSDes/Kel Luar Biasa.

BAB XII

Pasal 46 HAK BICARA DAN HAK SUARA 1.Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara;

2.Peninjau mempunyai hak bicara;

3.Undangan tidak mempunyai hak bicara.

BAB XIII

Pasal 47 PEMBERHENTIAN/RECALL ANGGOTA LEGISLATIF

1.Pemberhentian/Recall untuk semua tingkat Anggota Legislatif dilakukan oleh DPP;

2.Pemberhentian/Recall Anggota Legislatif dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a.Karena melanggar AD/ART dan PP lainnya; b.Dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; c.Tidak dapat menjalankan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut; d.Mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan DPR RI/DPRD sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun; e.Tidak melaksanakan kontribusi kepada partai selama 3 (tiga) bulan berturutturut; f.Tidak loyal terhadap kebijakan partai atau secara nyata-nyata telah menghianati partai yang akan merugikan dan menjatuhkan citra partai.

3.Pemberhentian dimaksud dalam Pasal 46 ayat 1 diatas baru dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Kehormatan DPP;

4.Wewenang melakukan pemberhentian Anggota Legislatif dilakukan melalui mekanisme yaitu; a.Pemberhentian terhadap Anggota Legislatif yang duduk pada DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPP atas usul DPC setelah mendapat rekomendasi dari DPW; b.Pemberhentian terhadap Anggota Legislatif yang duduk pada DPRD Provinsi

dilakukan oleh DPP atas usul DPW; c.Pemberhentian terhadap Anggota Legislatif yang duduk pada DPR-RI dilakukan oleh DPP.

5.Kesepakatan tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Legislatif di antara Calon Anggota Legislatif disemua tingkatan diatur dalam PP.

Pasal 48 1.Upaya pembelaan atau banding dari Anggota Legislatif yang diberhentikan: a.Banding terhadap putusan pemberhentian DPC disampaikan kepada DPP melalui mekanisme Dewan Kehormatan; b.Banding terhadap putusan pemberhentian DPW disampaikan kepada DPP; c.Banding terhadap putusan pemberhentian DPP disampaikan kepada RAPIMNAS;

2.Jangka waktu melakukan pembelaan atau banding: Banding pada setiap tingkatan Dewan Pimpinan Partai harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian.

Pasal 49 KONTRIBUSI ANGGOTA LEGISLATIF

1.Kontribusi dari Anggota Legislatif DPR-RI, DPRD Propinsi dan Kabupten/Kota 30 % (tigapuluh persen) dari total penghasilan (Take home pay) yang diserahkan kepada Rekening PDS dan akan- dikelola untuk kepentingan Pemilu dan Partai.

2.Pengelolaan dana kontribusi diatur lebih lanjut dalam PP.

BAB XIV

Pasal 50 HIRARKI PERATURAN DAN KEPUTUSAN 1.Hirarki Peraturan adalah sebagai berikut: a.Anggaran Dasar (AD); b.Anggaran Rumah Tangga (ART); c.Peraturan Partai (PP).

2.Hirarki Keputusan adalah sebagai berikut: a.Keputusan Munas/Munaslub; b.Keputusan Rapimnas; c.Keputusan Rakernas; d.Keputusan DPP; e.Keputusan Muswil/Muswilub; f.Keputusan Rapimwil;

g.Keputusan Rakerwil; h.Keputusan DPW; i.Keputusan Muscab/Muscablub; j.Keputusan Rapimcab; k.Keputusan Rakercab; l.Keputusan DPC; m.Keputusan Musran/Musranlub; n.Keputusan Rapimran; o.Keputusan Rakeran; p.Keputusan DPRan; q.Keputusan MusDes/Kel.

3.PP disusun oleh DPP melalui Rapat BPH DPP;

4.Peraturan dan Keputusan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

BAB XV

Pasal 51 LARANGAN JABATAN RANGKAP PENGURUS 1.Jabatan rangkap secara vertikal dilarang pada setiap tingkatan Dewan Pimpinan Partai;

2.Jabatan rangkap secara horizontal hanya diperkenankan untuk sementara bila terjadi kekosongan jabatan kepengurusan pada setiap tingkatan Dewan Pimpinan Partai; 3.Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut di atas ditetapkan dalam rapat BPH; 4.Khusus untuk Ketua Umum/Ketua, Sekertaris Jendral/Sekertaris dan Bendahara Umum/Bendahara disemua tingkatan tidak boleh merangkap jabatan Pimpinan Eksekutif Organisasi Sayap.

BAB XVI

Pasal 52 PENEMPATAN WAKIL PARTAI DI MPR-RI Penempatan wakil partai di MPR-RI dilakukan oleh Ketua Umum melalui Rapat BPH DPP.

BAB XVII

Pasal 53 PENUTUP 1.Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini diatur dalam PP 2.ART ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

: di Jakarta

Hari/Tgl.

: Rabu, 18 April 2007

Disusun dan ditetapkan oleh Team Ad Hoc berdasarkan Keputusan MUNASLUB No. 002/MUNASLUB/PDS/IV/ 2007, tanggal 11 April 2007

TIM AD HOC PENYEMPURNAAN DAN FINALISASI AD/ART

Hadir: 1.Bonar Simangunsong, Ketua merangkap Anggota: 2.Sahat Sinaga, Sekretaris merangkap Anggota: 3.Arthur Kotambunan, Anggota: 4.Aldentua Siringoringo, Anggota: 5.Rudy Sinaga, Anggota; 6.Sukiwi Tjong, Anggota:

Tidak Hadir: 1. Constant M. Ponggawa, Anggota: 2. Ronald Simbolon, Anggota: 3. Michael Tedja, Anggota:

http://partaidamaisejahtera.org//content/view/77/32/

September 29, 2010

Lampiran 5

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA 2001-2006

1. Ketua Dewan Penasehat: B. Simangunsong 2. Ketua Umum : dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U 3. Ketua I : R. Sianturi 4. Ketua II : Walman S. 5. Ketua III : Barbara Louisse Oudang Muntu 6. Ketua IV: Tiurlan Hutagaol 7. Ketua V : Marthen P. 8. Ketua VI : Retna S. 9. Ketua VII : Nora S. 10. Ketua VIII : Agus S. 11. Ketua Bappilu : Karel Waas 12. Ketua Balitbang : S. Martin Sirait 13. Sekretaris Jenderal: M.L. Denny Tewu, MM. 14. Bendahara: Teguh Ayu C.

Sumber: DPP PDS

Lampiran 6 LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

NOMOR: M-10.UM.06.08 TAHUN 2007 TANGGAL : 23 AGUSTUS 2007

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA 2006 - 2011

1. Ketua Umum : dr. Ruyandi Hutasoit, Sp.U 2. Wakil Ketua Umum : ML. Denny Tewu, SE, MM 3. Ketua Bidang OKK : Sahat Sinaga, SH.M.Kn 4. Ketua Bidang Pemerintahan dan Politik : Jos Rahawadan 5. Ketua Bidang Keagamaan : Sarah Fifi 6. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan : Theodora E. Kalesaran 7. Ketua Bidang Hukum dan HAM : Aldentua Siringoringo, SH 8. Ketua Bidang BAPPILU : Drs. Sabar Martin Sirait 9. Ketua Bidang PILKADA : Gideon Mamahit, SH 10. Ketua Bidang Hubungan Antar Daerah : Ir. Wilson Sirait 11. Ketua Bidang Penegakan Disiplin Partai : Hanan Soeharto, SH 12. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi : Stephen Mandagi 13. Ketua Bidang Sosial dan Kemasyarakatan : Barbara Louisse Oudang Muntu

14. Ketua Bidang Bisnis dan Investasi : Gerry Mbotemoy 15. Ketua Bidang Pembinaan Legislator : Ketua Fraksi PDS DPR-RI 16. Ex Officio Ibukota Negara : Ketua DPW DKI 17. Ketua Bidang Ekonomi : Retna Situmorang 18. Sekretaris Jenderal : Ir. Ferry B. Regar 19. WaSekJen Bidang OKK : Leo Alfian Lintang, S. Sos 20. WaSekjen Bidang Pemerintahan dan Politik : Otto de Ruiter, SH 21. WaSekJen Bidang Keagamaan : Yonather Karoba, S.Th 22. WaSekJen Bidang Pemberdayaan Perempuan : Grace Keseger, SE 23. WaSekJen Bidang Hukum dan HAM : Freddy T Manurung, SH 24. WaSekJen Bidang BAPPILU : Rustika Sianturi, SH 25. WaSekJen Bidang PILKADA : Liestriana Mangunsong, SE 26. WaSekJen Bidang Hub Antar Daerah : Randi Lapian 27. WaSekJen Bidang Penegakan Disiplin Partai : Hendrik Assa, SH 28. WaSekJen Bidang Informasi dan Komunikasi : Drs. Yosef Ariwibowo 29. WaSekJen Bidang Bisnis dan Investasi : Hanny M Pello 30. WaSekJen Bidang Sosial dan Kemasyarakatan : Otoli Zebua, S.Th 31. WaSekJen Bidang Ekonomi : Maureen Adoe, MM 32. WaSekjen Bidang Pembinaan Legislator : Samuel AD Lawalata 33. Bendahara Umum : Carol D Kadang, SE.MM 34. Wakil Bendahara : Basuki Hariman 35. Wakil Bendahara : Tendy Irianto, SE 36. Wakil Bendahara : Imelda ita Kusuma K, S.Th 37. Wakil Bendahara : Berliando Lumbantoruan, SE

38. Wakil Bendahara : Brian V. Saerang

http://partaidamaisejahtera.net//content/view/68/1/ 30 Juli 2009

Lampiran 7

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 NOMOR : 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya; c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang

tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib; f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama; g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban . melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional; i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh PemelukPemeluknya untuk

pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; Mengingat : 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331); 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005; 11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh PemelukPemeluknya; 12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor

1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia; 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikTahun 1945. 2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. 3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. 4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.

5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan. 6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. 7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat. 8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat. BAB II TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Pasal 2 Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Pasal 3

(1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi. Pasal 4 (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota. (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Pasal 5 (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi; b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan

d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur. Pasal 6 (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi : a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota; b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan

beragama; e. menerbitkan IMB rumah ibadat. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat. Pasal 7 (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi: a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan; b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama. BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Pasal 8 (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. Pasal 9 (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. (2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Pasal 10 (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat. (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB , kabupaten/kota paling banyak 17 orang. (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan

minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan kabupaten/kota. (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. Pasal 11 (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota. (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan: a. Ketua : wakil gubernur; b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi; c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi; d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan: a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota; b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; d. Anggota : pimpinan instansi terkait. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB IV PENDIRIAN RUMAH IBADAT Pasal 13 (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguhsungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi. Pasal 14 (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan

persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Pasal 15 Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis. Pasal 16 (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 17 Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah. BAB V IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG Pasal 18

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan : a. laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. izin tertulis pemilik bangunan; b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Pasal 19 (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah

mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 20 (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat. (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 21 (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh '-I masyarakat setempat. (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian

perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat. Pasal 22 Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 23 (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. (2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan

terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Pasal 24 (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu. BAB VIII BELANJA

Pasal 25 Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 26 (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat dikabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27

(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan. (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan. Pasal 28 (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku. (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi. (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau merniliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud. Pasal 29 Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

TTD

MUHAMMAD M. BASYUNI

H. MOH. MA’RUF