Ahmad Imaduddin 1, Sutadji 2, Hartutiningsih 3

eJournal Administrative Reform, 2016, 4 (3): 351-362 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016

IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN BINAAN DINAS SOSIAL WIALAYAH KECAMATAN SAMARINDA UTARA DI KOTA SAMARINDA Ahmad Imaduddin1, Sutadji2, Hartutiningsih3 Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam pemberdayaan fakir miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Fokus penelitian yaitu: (1) Sosialisi Program, (2) Mekanisme penyaluran dana, (3) Kinerja Pendampingan KUBE, (4) Efektivitas program pada kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin, yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan fakir miskin pada Kelompok Usaha Bersama Binaan Dinas Sosial wilayah Kecamatan Samarinda Utara meskipun belum mencapai hasil yang optimal tetapi secara implementatif program tersebut cukup efektif dan berhasil sesuai sasaran terhadap penyaluran dana kepada Kelompok Usaha Bersama di wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Program pemberdayaan fakir miskin pada Kelompok Usaha Bersama mempunyai implikasi yang signifikan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut, secara imlpementatif Program pemberdayaan fakir miskin pada Kelompok Usaha Bersama masih dihadapkan pada mekanisme/prosedur admnistrasi yang birokratis dan melibatkan berbagai unsur pelaksana hasil yang dicapai belum optimal, meski demikian secara empiric program fakir miskin ini sudah cukup berhasil. Secara impelementatif program pemberdayaan fakir miskin pada Kelompok Usaha Bersama Binaan Dinas Sosial wilayah Kecamatan Samarinda Utara sudah sesuai sasaran, terutama terhadap penyaluran dana sudah tepat sasaran atau diberikan kepada yang warga miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama. Kemudian dari segi besarnya bantuan dana juga sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kata Kunci : Implementasi, program KUBE, kecamatan Samarainda Utara. 1

Mahasiswa Program Magister Ilmu administrasi Negara Fisip Unmul-Samarinda. Dosen Program Magister Ilmu administrasi Negara Fisip Unmul-Samarinda. 3 Dosen Program Magister Ilmu administrasi Negara Fisip Unmul-Samarinda 2

eJournal Administrative Reform, Volume 4, Nomor 3, 2016: 351-362

Abstract The research aimed to describe and analyze the implementation of joint Busines Group (KUBE) Program created by Social Department of North Samarinda District, Samarinda to empower poor communites. It focused on four areas : (1) Socialization Program, (2) Fund Distribution Mechanism, (3) joint Business Group Mentoring performance and (4) Program Effectiveness of target group. The qualitative research was intended to obtain the full description of the implementation of joint Business Group (KUBE) program created by Social Departement of North Samarinda District, Samarinda to empower poor communities. The data were collected through interview, observation and documentation. There stages of interactive analysis namely data reduction, data display and conclusion drawing were applied to analyze the data. The findings showed that Joint Business Group (KUBE) program created by Social Department of North Samarinda District, Samarinda to empower poor communities was effectively and successfully implemented especially for fund distribution mechanism even though this program has not achieved the optimum result. It also had a significant implication of reducing poverty rate in that area. The obstacles in the implementation of Joint Business Group (KUBE) program included bureaucratic administration procedure/mechanism and involvement of the program implementers. Nevertheless, Joint Business Group (KUBE) program is empirically successful to be implemented particularly the fund distribution mechanism targeting the poor communities as members of Joint Business Group (KUBE). In addition, fund distribution mechanism is also regulated by the government. Keywords:. Implementation, Joint Business Group (KUBE) program, Samarinda Utara Sistrict. Pendahuluan Masalah kemiskinan di Indonesia telah menimbulkan persoalan besar dan perlu penanganan yang serius, dan secara historis masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin pada umumnya lemah dalam berusaha dan terbatas aksesbilitas pada kegiatan sosial budaya dan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Misalnya terbatasnya infrastruktur, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan serta kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia untuk menunjang kegiatan ekonomi. Sejak tahun 2011, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang Penanganan Fakir Miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, dalam UU ini tentang Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas untuk memenuh kebutuhan dasar setiap warga.

352

Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama Dalam (Ahmad Imaduddin)

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari aspek kondisi yang miskin artinya ditinjau dari kepemilikan sumber daya dan perolehan harta benda tidak memadai untuk hidup, baik itu dari segi sumber daya alam seperti pemilikan lahan, sumber daya manusia seperti kesehatan atau gizi yang kurang dan kalaupun berpenghasilan penghasilannya sangat rendah, sehingga berada dala, situasi serba kekurangan. KUBE merupakan salah-satu program unggulan Kementerian Sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Skema yang diluncurkan menekankan pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Indikator capaian keberhasilan program KUBE adalah terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin penerima bantuan UEP. KUBE sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan strategi penguatan kelompok, pemberian bantuan stimulan usaha dan pendampingan yang menggunakan pendekatan pekerjaan sosial. Kecamatan Samarinda Utara sebagai salah satu objek Binaan dari Dinas Sosial yang melaksanakan program tersebut tentunya terlepas dari persoalan tersebut sehingga upaya untuk mengentaskan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang optimal. Dari hasil observasi sementara di objek penelitian menunjukkan bahwa secara implementatif program tersebut masih dihadapkan pada suatu kendala antara lain: 1) terbatasnya sumber daya manusia yang profesioanal dalam mengelola keuangan, 2) kurangnya pemahaman para penerima bantuan modal usaha, 3) kurang efektifnya pengawasann dalam penggunaan modal usaha, 4) terbatasnya tenaga kerja terampil, 5) serta kurang kesadaran masyarakat untuk mengikuti petunjuk program pemberdayaan yang telah disosialisasikan. Berdasarkan permasalahan tersebut telah mendorong penulis untuk menelah lebih mendalam, mengingat program memiliki implikasi cukup baik dalam rangka penanggulangan kemiskinan. masih meski demikian secara implementatif program tersebut masih dihadapkan pada suatu persoalan sehingga , program tersebut belum dapat mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan di daerah. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang berkenaan dengan pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin di objek penelitian maka perlu dilakukan penelitian. Relevansi dengan permasalahan yang dikemukakan di atas maka judul penelitian yang dilakukan penulis adalah Impelemntasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Yang dilakukan Oleh Dinas Sosial Kota Samarinda Pada Wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Kerangka Dasar Teori James E. Anderson dalam Subarsono (2009:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam buku ini kebijakan publik 353


dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. Merille S. Grindle dalam Ekowati (2005:35) bahwa implementasi kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program. Implementasi kebijakan sangat tergantung atas implementasi program dengan asumsi bahwa program-program kenyataannya secara tepat menjadi tujuan kebijakan. Jadi pada dasarnya implementasi kebijakan sama dengan implementasi program itu sendiri. Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik. Moeljarto (1995:172), mengemukakan pemberdayaan sebagai proses pematahan dari hubungan atau relasi subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya power yang dimiliki obyek. Pemberian kuasa atau kebebasan dan pengakuan dari subyek ke obyek dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada merupakan salah satu manifestasi dari mengalirnya daya tersebut. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Program Nasional pemberdayaan Fakir Miskin merupakan suatu upaya untuk penanggulangan kemiskinan. Program tersebut dillakukan dengan pendekatan kelompok usaha bersama (KUBE) yaitu melalui pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan. Pada tahap mengembangkan KUBE, P2FM dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan penguatan modal usaha memfasilitasi kelompok fakir miskin untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan meningkatkan aktivitas sosial kelompok. Dalam pelaksanaannya Kementrian Sosial akan bekerja sama dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk penyaluran dana stimulant UEP. Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama membentuk suatu wadah kegiatan, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota,

354


memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama (Depsos RI, 2005). Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara adalah pelaksanaan Program KUBE dalam Pemberdayaan Fakir Miskin adalah Program Nasioanal yang merupakan suatu upaya penanggulangan kemiskinan, yang di berikan kepada setiap Daerah Kota/Kabupaten ,yang Program tersebut dilakukan dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu melalui pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan. Pada tahap mengembangkan KUBE, P2FM dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan penguatan modal usaha, yang memfasilitasi kelompok fakir miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan meningkatkan aktivitas sosial kelompok. Pada kelompok fakir miskin. Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian deskriptif dan akan dianalisisi dengan mengggunakan metode kualitatif. Menurut Soejono dan Abdurahman, (1999 : 9) mengatakan bahwa penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain yang didasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Fokus Penelitian Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Di Wilayah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sub fokus penelitian yang ditetapkan sebagai berikut: a.Sosialisasi Program b.Mekanisme Prosedur Penyaluran Dana c.Kinerja Pendampingan KUBE d.Efektivitas Program pada kelompok sasaran faktor-faktor yang mendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pada Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Di Wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Samarinda. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda atau orang yang dapat diamati dan memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan 355


masalah yang diteliti. Pemilihan dan pengambila sumber data dilakukan secara Purposive Sampling (Moleong, 2005:65) adapun cirinya dari mana atau dari siapa informasi mulai diambil tidak menjadi soal, akan tetapi bila telah berjalan proses tersebut berlanjut sesuai dengan kebutuhan dan proses akan berlangsung terus. Teknik Analisis Data Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode Kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis lebih mendalam dari data yang telah diperoleh di objek penelitian. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles Huberman dan Saldana, (2014 : 33) yaitu dengan melalui tahapan-tahapan yaitu tahap pertama melakukan kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumendokumen dan materi empiris lainnya. Hasil Penelitian Berdasarkan data yang telah dikumpulkan di lapangan, maka hasil penelitian di analisis menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan menggunakan wawancara kepada informan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Selanjutnya dari hasil wawancara yang di kumpulkan adalah yang berhubungan dengan fokus yang diteliti yaitu Sosialisasi Program, Mekanisme penyaluran dana, Kinerja pendamping, Evektivitas Program Pada Kelompok Sasaran. Sosialisasi Program Adapun yang menjadi sasaran dari Program pemberdayaan KUBE pemberdayaan Fakir Miskin pada periode tahun 2014 sampai dengan 2015 dapat di jelaskan sebagai berikut: 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan tenaga kesejahteraan Sosial Masayarakat sebanyak 10% pertahun. 2.Menurunnya jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ditengah-tengah masyarakat. 3.Meningkatnya jumlah dan kemampuan masyarakat baik berupa kelembagaan maupun perorangan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam hal sosialisasi program yang dilakukan petugas pelaksana terhadap masyrakat miskin, meskipun hal tersebut telah dilakukan tetapi secara aplikatif belum optimal, dan hal tersbut dapat dilihat dari frekuensi pertemuan yang dilakukan pada masyarakat miskin relative kecil sehingga sebagian masih kecil masyarakat yang tidak mengetahui mengenai program tersebut. Melalui petemuan Formal, media Cetak televisi dan radio yang frekuensinya masih rendah. Berikut

356


di bawah ini data table bentuk sosialisai Program KUBE Pemberdayaan Fakir miskin di Kecamatan Samarinda utara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi Program pemberdayaan fakir miskin dalam Kelompok Usaha Bersama secara aplikatif belum mencapai kepada rumah tangga sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian informasi, baik melalui pertemuan formal, media cetak maupun media Televisi dan radio masih rendah, maka cukup beralasan jika dalam sosialisasi program belum mencapai kesemua rumah tangga sasaran (masyarakat miskin). Dengan demikian sosialiasi program pemberdayaan fakir miskin dalam Kelompok Usaha Bersama masih belum efektif, karena aksesbilitas informasi yang disampaikan belum nyampai kepada kelompok sasaran terkecuali bagi mereka yang tercantum dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) telah mendapatkan informasi secara lengkap. Hal tersebut telah diakui oleh petugas pelaksana yang melakukan kegiatan program tersebut. Hasil dapat disimpulkan bahwa data tersebut menunjukkan betapa kecilnya frekuensi bentuk sosialisasi pada Program KUBE P2FM yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial Provinsi dan Kota beserta para petugas pelaksana pendamping yang ternyata belum mencapai target sasaran kepada warga masyarakat miskin yang ada di wilayah Kecamatan/kelurahan Samarinda Utara. Mekanisme Penyaluran Dana Mekanisme penyaluran dana bantuan untuk fakir miskin tidak terlepas dari sistem dan prosedur Admnistrasi pelayanan yang dilakukan oleh instansi yang kompeten. Dalam hal ini terjadi berbagai persoalan, sehingga pencairan dana P2FM oleh KUBE dari rekening BRI mengalami hambatan hingga periode waktu telah menndekati batas maksimum sesuai ketentuan anggaran Negara, maka Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial memiliki kewenangan melakukan intervensi dan memerintahkan BRI untuk mencairkan dana Kepada KUBE. Mekanisme intervensi yang dilakukan adalah dengan menerbitkan surat pemberitahuan kepada BRI di wajibkan mencairkan dana P2FM kepada KUBE sesuai dengan surat pemberitahuan dari Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 minggu. Meskipun demikian, tetap dilakukan verivikasi singkat oleh BRI setempat dan terdapat persyaratan minimum yang tetap harus dipenuhi oleh KUBE yaitu: 1.Nama-nama pengurus dan Anggota Kube harus sesuai dengan yang tercantum di dalam surat Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial. 2.Terdapat Proposal Pemanfatan dana KUBE yang telah ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris KUBE. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme/prosedur untuk pencairan bantuan dana stimulant bagi fakir miskin belum sesuai pelayanan (kesederhanaan, tranfaransi, ketepatan waktu dan efesiensi. Karena masih dihadapkan pada prosedur yang panjang atau birokratis sehingga diperlukan 357


waktu relatif lama. Disamping itu juga diperlukan kecermatan karena setiap pengurus harus mengetahui mekanisme yang ditentukan berdasarkan pemanfatatannya, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan untuk biaya operasional pemantauan dan pengendalian. Berdasarkan mekanisme yang berlaku justru dua nara sumber tersebut secara tanggapannya berbeda, sebagaimana ditampilkan pada gambar bagan mekanisme penyaluran dana tersebut telah menampilkan adanya mekanisme yang kurang mencerminkan esensi, karena prosesnya yang begitu panjang, dan disisi lain banyaknya persyaratan yang harus terpenuhi, maka tidaklah heran jika para pengurus Kelompok Usaha Bersama ketika mencairkan dana stimulant selalu dipandu oleh pendamping. Hasil disimpulkan bahwa masih adanya perbedaan persepsi dengan masyarakat warga miskin yang tergolong dalam KUBE dengan Pihak pelaksana Dinas Sosial terhadap mekanisme pencairan dana untuk Program KUBE masih dihadapkan prosedur yang mereka pikir prosedur itu panjang dan diperlukan waktu relatif lama. Karena dilihat dari banyaknya persayaratan yang harus dipenuhi di setiap anggota-anggota KUBE untuk mencairkan dana yang untuk diberikan kepada anggota-anggota KUBE di wilayah Kecamatan/kelurahan Samarinda Utara. Kinerja Pendampingan KUBE Kinerja pendampingan merupakan salah satu indikator terhadap keefektifan Program Kelompok Usaha Bersama dalam Pemberdayan Fakir Miskin. Dalam hal ini yang dimaksud pendampingan adalah seseorang yang bertugas untuk menjalin hubungan antara pendamping dengan KUBE, dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendaya gunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan public lainnya. Sedangkan kinerja pendampingan dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pendamping dalam melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin pada suatu komunitas tertentu. Dari hasil observasi penelitian menunjukan bahwa kinerja pendamping cukup menunjang terhadap pelaksanaan Program pemberdayaan fakir miskin pada Kelompok Usaha Bersama. Dengan kemampuan yang dimiliki kemudian ditunjang dengan skill yang berdasarkan spesialisasinya justru hasilnya cukup baik sebagiamana yang disampaikan oleh beberapa informan. Mengenai pencapaian kinerja pendamping dapat terindikasi oleh efektifitas program Pemberdayaan Fakir miskin pada Kelompok Usaha Bersama yang dilaksanakan oleh tiap-tiap kelompok sasaran. Dengan demikian peran pendamping cukup besar terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan fakir Miskin pada Kelompok Usaha Bersama di kecamatan Samarinda Utara, karena adanya pendamping yang

358


ditempatkan di kelompok sasaran cenderung rencana kerja yang telah di tentukan dapat lebih terarah dan terkendali. Hasil peneltian dapat dilihat bahwa kinerja pendampingan Program KUBE dalam pemberdayaan fakir miskin di tingkat Kecamatan/kelurahan khusunnya samarinda utara sudah cukup baik dan keberadaannya yang sangat membantu dalam proses kegiatan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Fakir miskin dalam Kelompok Usaha Bersama tersebut. Dan pelaksanaan dari program KUBE tesebut dalam pendampingannya memperlibatkan dari Dinas Sosial dan Kecamatan Samarinda utara dalam penggabungan terlaksananya program KUBE dalam pemberdayaan fakir miskin. Serta Keberhasilan lain dapat dilihat dari aktivitasnya dalam memberikan binaan terhadap anggota KUBE tentang cara penyusunan proposal pengembangan usaha dan juga mengarahkan terhadap pemanfaatan dana bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif di tiap-tiap kelompok yang dibinanya. Keberhasilan pendamping cukup beralasan , selain mereka memiliki tingkat pendidikan yang memadai juga punya komitmen yang kuat untuk mengatasi kemiskinan. Evektivitas Program Pada Kelompok Sasaran Efektivitas Program pada kelompok sasaran merupakan output dari program pemberdayaan fakir miskin dalam Kelompok Usaha Bersama yag dimana program tersebut dilaksanakan. Berbicara tentang keefektivan pelaksanaan program, tidaklah lepas dari ketepatan waktu pencairan dana program dan sekaligus pemanfaatannya. Sebagaimana diketahui bahwa pencairan dana pada program pemberdayaan bagi fakir miskin sangat dipengaruhi oleh kebijakankebijakan pemerintah lainnya yang seringkali secara administrasi menciptakan keterlambatan. Dengan demikian keefektifan program pemberdayaan fakir miskin dalam Kelompok Usaha Bersama kepada kelmpok sasaran dapat dilihat dari pemanfaatan dana bantuan yang digulirkan melalui program pemberdayaan fakir miskin. Adapun pemanfaatan dana program yang dimaksud adalah: 1.Dana stimulan Usaha Ekonomi Produktif, program pemberdayaan fakir miskin pada kelompok Usaha Bersama hanya dipergunakan/dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktivitas yang dijalankan oleh KUBE. 2.Pembelian atau pemanfaatan dana stimulant UEP oleh KUBE harus sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya. 3.Contoh pemanfaatan dan KUBE diantaranya adalah untuk membeli input, produksi seperti bahan mentah atau membeli peralatan utama maupun penunjuk produksi. 4.Jika ada perubahan penggunaan dana stimulant UEP yang telah dicairkan, maka semua anggota harus melakukan musyawarah kembali. 359


5.Pemanfaatan dana pada Program pemberdayaan fakir miskin tidak diperkenakan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan UEP, misalnya membeli alat tulis kantor dan honorarium pengurus kegiatan. Demikian halnya dalam pemanfaatannya juga sesuai dengan rencana kerja atau proposal yang diajukan oleh masing-masing kelompok sasaran. Keefektifan program terhadap penyaluran dana hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dana yang diterima oleh masing-masing kelompok KUBE. Di wilayah Kecamatan/kelurahan Samarinda Utara terdapat 5 Kelompok Usaha Bersama dan tiap kelompok sasaran mendapat bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000 dan jumlah tersebut kemudian dibagikan kepada anggota Kelompok KUBE dan masingmasing anggotakelompok terdiri dari 10 orang, dengan demikian masing-masing anggota kelompok KUBE telah menerima bantuan dana sebesar 20 juta. Dari hasil observasi di obyek penelitian menunjukkan bahwa penyaluan dana bantuan bagi fakir miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama tepat sasaran, baik dari besarnya dana maupun yang berhak menerima. Demikian pula dalam pemanfaatannya juga tidak ada yang menyimpang dari acuan program, bahkan semua dana yang diterima pada masing-masing anggota digunakan untuk peningkatan produktivitas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk keefektifan kelompok sasaran program fakir miskin pada Kelompok Usaha Bersama ini sudah cukup efektif, namun hanya ada sedikit keterlambatan waktu pencairan dananya. Akan tetapi untuk sasaran dana yang tersalurkan sudah tepat sasaran ke anggota kelompok masing-masing KUBE. dan penggunaan dananya sesuai dengan rencana dan petunjuk yang sudah dibuat dalam program tersebut. Kesimpulan Dari uraian di atas penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini akan menyimpulkan uraian - uraian tersebut di bawah ini : 1. Pada proses Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Wilayah Kecamatan Samarinda Utara, kurang efektifnya pelaksanaan sosialisasi Program Pada Kelmpok Usaha Bersama KUBE dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama. Hal tersebut terindikasi oleh informasi yang disampaikan oleh petugas pelaksana dan dari segi data yang di dapatkan, justru belum menyebar ke semua masyarakat miskin yang tergolong dalam KUBE, dengan demikian pelaksanaan program fakir miskin ini belum semuanya efektif. 2. Struktur Pada proses implementasi Program Kelompok Usaha Bersama dalam Pemberdayaan Fakir Miskin menurut warga miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama menurut mereka pada mekanisme/prosedur penyaluran dana serta Administrasi yang masih birokratis dan banyak melibatkan instansi terkait sehingga dalam proses diperlukan waktu relatif

360


sedikit lama, serta kurang menunjukkan kesederhanaan, sehingga untuk proses mencairkan dana mempengaruhi waktu yang cukup lama. 3. Pada proses Program Kelompok Usaha Bersama dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Kecamatan Samarinda Utara tidak terlepas dari peran berbagai pihak dan secara institusional keterlibatan tersebut tidak terlepas dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur serta Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan Camat Samarinda Utara dan para Lurah yang berketepatan terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin pada Kelompok Usaha Bersama. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran petugas pendamping, seiring dengan pelaksanaan program fakir miskin ini, ternyata keberadaan Pendamping sangat penting, bukan hanya sebagai pengarah, pengatur dan pengendali tetapi juga bertindak sebagai fasilitator, dengan menunjukkan adanya keselarasan antara acuan kerja dengan pelaksanaan dilapngan sudah cukup baik. 4. Pada Proses implementasi program Kelompok Usaha Bersama dalam Pemberdayaan Fakir Miskin di Kecamatan/Kelurahan Samarinda Uatara untuk Evektivitas pada kelompok sasaran sudah sesuai sasaran, terutama terhadap penyaluran dana kepada Kelompok Sasaran sesuai dengan besarnya bantuan yang ditentukan pada program atau diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian dari segi besarnya bantuan dana juga sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar RP. 20.000.000. Sedangkan dari segi ketepatan waktu pencairan dana yang masih sedikit problem dengan, tidak sesuainya dengan jadwal yang telah ditentukan. 5. Kebijakan Program Fakir Miskin ini kendati mencapai sasaran dan memberi efek perubahan Pemberdayaan ekonomi Fakir miskin, tetapi berbagai kendala yang ada tentang kesesuaian jadwal dan program pencairan dana perlu diperbaiki (Improvment) kebijakan Pemberdayaan fakir miskin memberikan efek kepada fakir miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Saran-Saran Dari hasil analisa dan penelitian dilapangan maka hal tersebut, akan mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Diharapkan petugas pelaksana kegiatan pada Program Fakir miskin ini, lebih meningkatkan Sosialisasi Kepada Rumah Tangga Sasaran ( warga miskin) yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama mengenai program ini, dan juga dalam sosialisasi ini dapat dilakukan berbagai Media Cetak, Televisi Lokal dan di Radio disekitar Samarinda. Karena selama ini Sosialiasasi yang dilakukan Petugas Pelaksana masih bersifat parsial atau belum menyeluruh. Sehingga dikalangan masyarakat miskin menimbulkan persepsi negatif. Karena sosialisasi disampaikan hanya terbatas pada warga miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan belum menyeluruh

361


pada semua warga miskin yang ada di wilayah Kecamatan/kelurahan Samarinda Utara. 2. Dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama, dalam hal ini kelompok sasaran dihadapkan pada mekanisme dan prosedur yang birokratis, maka perlunya diharapkan dilakukan pemangkasan birokrasi, dengan cara memperpendek prosedur pada mekanisme penyaluran dana dalam kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin , agar masyarakat tidak merasa bingung/terlalu berbelit-belit pada persoalan mekanisme prosedur pada mekanisme penyaluran dana bagi masyarakat miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama. 3. Dalam program KUBE dalam Pemberdayaan fajir miskin, perlunya dari pemerintah menambahkan alokasi dana program mengingat dana yang dialokasikan sementara ini hanya dari 3 kelurahan sajasedangkan Kecamatan Samarinda Utara terdiri dari 11 kelurahan maka ada 8 kelurahan yang belum tersentuh program. Untuk maksud tersebut perlu menambah anggaran melalui rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, sehingga percepatan penanggulangan masyarakat miskin di Kecamatan/kelurahan Samarinda Utara dapat diwujudkan sesuai tujuan Program. Daftar Pustaka Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009. Perencanaan Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian teoritis dan praktis), Pustaka Cakra, Surakarta. Grindle, M. 1980. Polities and Policy Implementations in the third World. Princeton University Press Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Yogyakarta: Uhaindo dan Offset. E. Anderson, James. (2006). Public Policy Making: An Introduction. Belmont: Wadsworth. Vidhandika Moeljarto, “ Pemberdayaan (Empowerment)”, dalamOnny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakandan Implementasi. Jakarta: CSIS

362

Ahmad Imaduddin 1, Sutadji 2, Hartutiningsih 3

Recommend Documents