OLEH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dalam acara Orientasi Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Per Uuan bagi Pusat dan Daerah di Hotel Millenium, Tanggal 26-28 Juni 2012
Alat advokasi yang strategis pendekatan pembangunan PUG merupakan pengarusutamaan disamping Good Governance dan Sustainability Regulasi perencanaan dan penganggaran Regulasi pembentukan peraturan perUUan Reformasi Penganggaran di Indonesia Reformasi sistem hukum di Indonesia Pembangunan lebih efektif, efisien dan berkeadilan
UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menetapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH UU no.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di daerah jo Permendagri No.67 Tahiun 2011
MISI 2005-2025 1. Mewujudkan masy berakhlak, mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
VISI 2005-2025
Tujuan Negara (UUD 1945)
3. Mewujudkan masy demokratis berlandaskan hukum
MAJU
- Melindungi tumpah darah
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
MANDIRI
- Memajukan kesejahteraan umum
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
ADIL
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
MAKMUR
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender Dalam RPJPN 2005-2025
RPJPM 3 (2015-2019)
RPJM 2(2010-2014)
RPJM 1 (2005-2009) -Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk -Meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pemb -Meningkatnya IPG -Meningkatnya kesej dan perlindungan perempuan dan anak
-Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk -Meningkatnya kesetaraan gender -Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesej dan perlindungan anak
- Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang - Meningkatnya kesetaraan gender - Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesej dan perlindungan anak
RPJMN 4 (2020-2024 -Bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang -Terwujudnya kesetaraan gender -Meningkatnya tumbuh optimal, kesej dan perlindungan anak
PP No 8 Tahun 2008 Pasal 3 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Pasal 29 (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diolah melalui proses: a. analisis daerah; b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah
Pasal 33
(1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan. (3) Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Penjelasan Pasal 33 Ayat (3) Kerangka studi dan instrumen analisis dapat juga berupa analisis spesifik seperti analisis biaya dan manfaat (cost and benefit), analisis kemiskinan dan analisis gender.
Permendagri 15/2008 diubah permendagri No 67/2011 Pasal 4 Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
Pasal 5A Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS (Gender Budget Statement). Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD. Pasal 10 Pokja PUG provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas: mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
Gender adalah
konsep yang mengacu ketika melihat masyarakat sebagai penerima manfaat atas program, kegiatan, itu terdiri dari perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, lansia, berkebutuhan khusus, yang didaerah tertinggal, perbatasan, terluar, pedesaan, perkotaan - Mempunyai aspirasi, pengalaman, kebutuhan yang berbeda - Tidak boleh terhalang mendapatkan akses, partisipasi, kontrol/mengambil keputusan dan manfaat dari semua bidang pembangunan -
KONSEP
Tuhan)
BIOLOGIS (ciptaan
DAN KONSEP SOSIAL (Bentukan masyarakat, adat, penafsiran Agama)
Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah
Pengarusutamaan Gender juga merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pembahasan melalui alat analisa Parameter Kesetaraan Gender
PUG merupakan proses manajemen dalam siklus pembangunan
P U S
RPJP
RPJM
RKP
RAPBN
APBN
RPJD
RPJMD
RKPD
RAPBD
APBD
RKA SKPD
Rincian APBD
A T
D A E R A H
Renstra SKPD
Sumber; UU 25/2004 & UU 17/2003
Renja SKPD
15
Renja Pemb Daerah/ RKPD
SKPD
KUAPBD, Prioritas & Plafon Angg. Sementara(PPAS)
RKA SKPD Musrenbang Kab/Kota
Hearing DPRD Dgn SKPD Forum Paripurna DPRD
Sumber: Bastian Indra, SPPPD, hal 102
RKA SKPD Yg disetujui
Panitia Anggaran Eksekutif
RAPBD
APBD 16
Pilih Program/Kegiatan dgn kriteria: Sangat Prioritas, Service delivery, Berhubungan dgn capaian MDG’s; Analisis gender dengan menggunakan “ GAP” (Gender analysis Pathway)/alur pikir analisis gender; Hasil analisa “GAP” tuangkan dalam GBS; Atas dasar GBS menyusun/merevisi “Kerangka Acuan” untuk kegiatan.
• Rapat Dengar Pendapat Umum; • Kunjungan kerja; • Sosialisasi; dan/atau • Seminar, Lokakarya, dan/atau Diskusi.
Pengundanga n Pengesahan/ Penetapan
Partisipasi Masyarakat Pembahasa n Penyusunan
Pembentukan Peraturan Perundangundangan
Perencanaan
P e n y e b a r l u a s a n
Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
Paramete Kesetaraa PKG gender
Program dan Kegiatan melalui intervensi RKA K/L dan RKA SKPD yang dilengkapi dengan dokumen GAP,GBS dan ToR merupakan proses de facto.
Regulasi penyusunan perundang-undangan yang dilengkapi dengan analisa gender merupakan de jure.
Pengarusutamaan gender merupakan upaya untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi. dan dalam proses pembentukan peraturan per UUan
Anggaran Responsif Gender (ARG) bukan merupakan anggaran tersendiri, bukan pula anggaran yang dikhususkan hanya untuk kegiatan-kegiatan perempuan. ARG tidak pula berarti anggaran yang terbagi 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki.
ARG dilakukan melalui proses analisis terhadap program dan kegiatan yang disusun dengan menggunakan analisis yang berperspektif gender sehingga di harapkan sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif, efisien dan ekonomis.
Pelaksanaan ARG ini di tingkat nasional di atur dan dasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan telah dilakukan sejak tahun 2009 melalui ujicoba di beberapa Kementerian. PMK yang terbaru yang mengatur tentang ARG adalah PMK nomor 93 tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2012 di mana di dalamnya secara jelas telah mengatur tentang ARG.
Ada 28 K/L yang dinyatakan wajib menyusun ARG Tahun Anggaran 2012 dan 34 K/L Tahun Anggaran 2013
Pendampingan penyusunan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran di K/L dan daerah Pendampingan Penyusunan pengintegrasian gender dalam RPJMD, Renstra K/L dan daerah Fasilitasi Pengintegrasian Parameter Kesetaraan Gender dalam Perundang-undangan berupa sosialisasi, orientasi dan ToT Penguatan Pokja PUG dengan rencana kerja Penguatan Peran Biro Hukum dalam harmonisasi perundangan yang diskriminatif bersama Kanwil KumHam.
Pelaksanaan ARG di beberapa daerah juga sudah mulai di terapkan seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DIY, Kepulauan Riau serta di beberapa kabupaten/kota yang dilakukan berdasarkan pada inisiatif daerah, baik dalam bentuk peraturan Gubernur/Bupati, Surat Edaran maupun berbagai bentuk peraturan daerah lainnya. Beberapa daerah seperti Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan juga telah membuat pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Untuk mempercepat pelaksanaan Perncanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) saat ini juga sedang disiapkan Strategi Nasional Percepatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang digagas oleh Bappenas,kemKeu,Kemdagri dan KPP-PA (sebagai driver) untuk mempercepat pelaksanaan PPRG baik di pusat dan daerah. Dalam waktu dekat diharapkan Stranas PPRG ini akan diselesaikan yang dilengkapi dengan petunjuk teknis PPRG baik di pusat maupun daerah.
Rencana inisiasi driver dalam pembentukan peraturan PerUUan Responsif Gender
Terima kasih
