Oleh : INDRA HARFANI SOESANTO

KAJIAN TENTANG UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN MAKALAH Dibuat untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Dinamika Tanah Dosen : Dewi Yustiarini, S.T., M.T.

Oleh : INDRA HARFANI SOESANTO 1106595

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1 JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Berkah, Rahmat Dan Hidayah-Nyalah sehingga makalah ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam hal teknik penulisan, tata bahasa maupun isinya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapakan demi penyempurnaan makalah ini pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya para pembaca sekalian.

Bandung, Oktober 2014

Penyusun

Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i DAFTAR ISI........................ .................................................................................. ii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang..................................................................................1 B. Rumusan Masalah ............................................................................2

BAB II

STUDI PUSTAKA A. Sejarah Ketenagakerjaan ..................................................................4 B. Ketenagakerjaan ...............................................................................5

BAB III PEMBAHASAN A. Kajian

Undang-undang

No.

13

Tahun

2003

Tentang

Ketenagakerjaan ...............................................................................7 B. Analisis Isu Aktual Ketenagakerjaan..............................................16 BAB IV PENUTUP A. Simpulan ..........................................................................................18 B. Rekomendasi ..................................................................................19 DAFTAR PUSTAKA............................................................................................20


ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pasal 1 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan menyatakan Ayat (2) “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” dan Ayat (3) “Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Batas pengertian hukum ketenagakerjaan, yang dulu disebut dengan hukum perburuhan atau arbeidrechts sama juga dalam pengertian hukum itu sendiri, yakni masih beragam sesuai dengan sudut pandang ahli hukum. Tidak satu pun batas pengertian itu dapat memuaskan karena masing-masing ahli hukum memiliki alasan tersendiri. Mereka melihat hukum ketenagakerjaan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Akibatnya, pengertiannya pun tentu berbeda antara ahli hukum yang satu dan yang lainnya. “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”Maka dari itu dalam makalah ini kan di bahas mengenai pasal-pasal dan undang-undang apasajakah yang mengatur tentang perburuhan dan ketenaga kerjaan. Ketenagakerjaan pada awalnya merupakan bidang yang berada dalam ruang lingkup hukum privat. Namun karena ketenagakerjaan dianggap menjadi bidang yang penting untuk diatur secara langsung oleh negara. Maka negara turun tangan

langsung

dengan

membuat

regulasi

yang

mengatur

mengenai

ketenagakerjaan. Sehingga, ketenagakerjaan tidak lagi bagian dari hukum privat tetapi menjadi bagian dari hukum publik. Alasan lain mengapa langkah ini dilakukan oleh negara adalah karena banyaknya kasus yang menjadikan Tenaga Kerja Indonesia dalam maupun luar negeri menjadi korban dan kurang mendapat perlindungan. Pembuatan regulasi yang mengatur secara khusus ketenagakerjaan dituangkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

1

Masalah yang sering terangkat ke permukaan dan menjadi berita utama serta buah bibir dimasyarakat adalah perlakuan diskriminasi. Perlakuan tidak adil antara sesama pekerja/buruh maupun antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal ini telah diatur agar tidak adanya diskriminasi. Masalah lain yang saat ini juga sedang menjadi bahan pembicaraan dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalahoutsourcing. Dimana praktek outsourcing ini menyengsarakan pekerja atau buruh dan menyebabkan kaburnya hubungan kerja serta industrial antara pekerja dengan pengusaha. Sebelum terjalinnya hubungan kerja antara pekerja dan orang yang akan mempekerjakannya terdapat proses dalam ketenagakerjaan yang harus dijalani. Mulai dari prakerja, hubungan kerja, menjalankan pekerjaan dan pascakerja. Dalam menjalani proses tersebut tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Tentu akan dijalani berbagai rintangan demi peningkatan kerja yang lebih baik. Dalam proses tersebut juga akan lahir berbagai masalah. Dengan berbagai masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan baik sebelum dan sesudah regulasi ketenagakerjaan lahir. Perlu diketahui bagaimana tingkat penerimaan masyarakat serta pemahaman masyarakat atas lahirnya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu juga masih perlu dipertanyakan bagaimana tingkat perlindungan yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan kepada pekerja ataupun pengusaha. Tujuan dari regulasi tersebut juga perlu di identifikasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan tentu dapat terlihat banyak hal yang peru dibenahi. Maka dapat ditentukan hal-hal yang akan menjadi rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimanakah pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? 2. Apakah tujuan dari disahkan dan diundangkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

2

3. Mengapa setelah adanya regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan masih tetap saja ada masalah dalam bidang ketenagakerjaan ? 4. Bagaimanakah problem solving untuk menyelesaikan masalah dalam bidang ketenagakerjaan terkait perlindungan tenaga kerja ?


3

BAB II STUDI PUSTAKA

A. Sejarah Ketenagakerjaan Pada awalnya keberadaan Hukum Ketanagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa fase pada abad 120 SM. Ketika bangsa Indonesia mengenal adanya sistem gotong royong diantara sesama anggota masyarakat. Gotong royong adalah sistem pengerahan tenaga kerja tambahan dari luar kalangan keluarga dengan tujuan untuk mengisi kekurangan tenaga. Sifat gotong royong memiliki nilai luhur yang juga diyakini membawa kemaslahatan. Dengan nilai-nilai kebaikan, kebijakan, dan hikmah untuk masyarakat hingga gotong royong menjadi sumber terbentuknya Hukum Ketanagakerjaan Adat. Karena bersifat konvensional regulasi dari Hukum Ketanagakerjaan Adat tidak tertulis. Namun Hukum Ketanagakerjaan Adat menjadi identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa Indonesia dari abad keabad. Memasuki abad masehi, saat mulai berdirinya kerajaan di Indonesia hubungan kerja dilakukan dengan adanya perbudakan. Ketika zaman Kerajaan Hindia Belanda terdapat sistem pengkastaan dengan 5 perbeadaan kasta antara lain, brahmana, ksatria, waisya, sudra, dan paria. Kasta paling rendah adalah golongan sudra sedangkab paria adalah budak dari kasta brahmana, ksatria, dan waisya, Golongan paria layaknya budak hanya menjalankan kewajiban sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para majikan. Pada masa Kerajaan Islam meski tidak secara tegas adanya sistem pengangkatan. Namun pada pokoknya sama saja, pada masa ini kaum bangsawan (raden ) mempunyai kekuasaan atau hak penuh atas para tukangnya. Nilai-nilai keislaman tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terhalang oleh dinding budaya bangsa yang sudah berlaku sejak 6 abad sebelumnya. Ketika Hindia Belanda menduduki Indonesia, masalah perbudakan semakin meningkat. Terdapat perlakuan sangat keji dan tidak berprikemanusiaan terhadap budak. Problem solvingnya adalah memberikan kedudukan yang sama Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

4

antara budak dengan manusia merdeka secara sosiologis, yuridis dan ekonomis. Langkah nyata dalam menyelesaikan masalah perbudakan tersebut adalah pada masa Belanda dengan dikeluarkannya Staatblad 1817 No. 42 yang berisikan larangan untuk memasukan budak-budak ke Pulau Jawa. Tahun 1818 di tetapkan pada suatu UUD HB (Regeling Reglement) 1818 berdasarkan pasal 115 RR yang menetapkan bahwa paling lambat pada tanggal 1 Juni 1960 perbudakan dihapuskan. Berbagai masalah perbudakan dalam ketenagakerjaan terjadi di masa lalu. Namun selain berbagai kasus pada masa pendudukan Hindia Belanda mengenai perbudakan yang keji. Terdapat perbudakan lain yang dikenal dengan istilah rodi yang pada dasarnya sama saja dengan perbudakan lainnya. Rodi pada dasarnya merupakan kerja paksa yang pada awalnya dilakukan gotong royong oleh semua penduduk desa-desa tertentu. Dengan keadaan tersebut maka penjajah memanfaatkannya menjadi suatu kerja paksa untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda.

B. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.” Demi meningkatkan taraf hidup maka perlu dilakukan pembangunan diberbagai aspek. Tidak terkecuali dengan pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Dalam hal ini maksudnya adalah asas pembangunan ketanagakerjaan berlandaskan asas pembangunan nasional terkhusus asas demokrasi pancasila, asas adil, dan merata. Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

5

Dalam pelaksanaan proses hubungan kerja terdapat bagian-bagian yang harus dijalani. Ruang lingkup dari ketenagakerjaan itu senditi adalah pra kerja, masa dalam hubungan kerja, masa purna kerja (post employment). Cakupan dari ketenagakerjaan terbilang luas, jangkauan hukum ketenagakerjaan lebih luas bila dibandingkan dengan hukum perdata yang diatur dalam buku III title 7A. Terdapat ketentuan yang mengatur penitikberatan pada aktivitas tenaga kerja dalam hubungan kerja Berbicara mengenai hubungan kerja Pasal 1 angka 15 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa : ”Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsure-unsur pekerjaan , upah dan perintah” dan “Hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu namun waktu yang tidak tertentu.”


6

BAB III PEMBAHASAN

A. Kajian Undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jika diidentifikasi tujuan dari UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dalam regulasi itu sendiri terdapat 4 (empat) tujuan yang disebutkan pada Pasal 4 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluasluasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan

Nasional,

namun

dengan

tetap

menjunjung

nilai-nilai

kemanusiaannya.” 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.” 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Karena bidang ketenegakerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum. Maka pemeritah mengaihkannya dari hukum privat menjadi Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

7

hukum publik. Alasan lain adalah banyaknya masalah ketenagakerjaan yang terjadi baik dalam maupun luar negeri. Salah satu contoh adalah banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyangkut penggunaan tenaga kerja asing. Setiap putusan badan peradilan PHI akan menjadi evaluasi untuk kepentingan di bidang ketenagakerjaan. Bagian penting dalam ketenagakerjaan yang banyak mendapat sorotan adalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hubungan kerja ini termasuk sebagai Perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah : •

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

•

kecakapan untuk membuat suatu perikatan

•

suatu pokok persoalan tertentu

•

suatu sebab yang tidak dilarang

Dari ketentuan pasal tersebut terlihat jelas bahwa perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha semuanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun dengan batasan-batasan yang disebutkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dilakukan

harus

menunjukkan

adanya

kejelasan

atas

pekerjaan

antara

pekerja/buruh dengan pengusaha. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati dan ketentuan yang tercantum dalam UU no.13 thn. 2003 maka terdapat unsur dari hubungan kerja yaitu : 1. Adanya unsure service (pelayanan) 2. Adanya unsure time (waktu ) 3. Adanya unsure pay (upah ) Masyarakat pada umumnya tahu bahwa tidak boleh adanya pemberlakuan tidak adil (diskrimimasi) antara sesama pekerja atau antara pekerja dengan pengusaha. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 13 tahun 2003 tentang Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

8

Ketenagakerjaan yaitu “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” dan Pasal 6 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Masyarakat menerima dan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan berbagai masalah yang telah terjadi sebelum lahirnya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sebagian bisa teratasi setelah lahirnya regulasi tersebut. Namun setelah lahirnya UU tersebut tidak menutup kemungkinan lahirnya masalah baru terkait dengan ketenagakerjaan. Salah satu yang menjadi masalah adalah masih kurangnya tingkat perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam hubungan kerjanya dengan

pengusaha yang memperkerjakannya. Masalah

tersebut adalah outsourcing

yang dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan tidak diatur secara khusus dalam penyelesaiannya. Pemahaman masyarakat atas kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh serta masih adanya celah untuk lahirnya masalah baru atas UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melahirkan niat dari masyarakat untuk dilakukannya revisi atas UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adanya niat dari pemerintah untuk melakukan revisi atas UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Membuka pintu solusi kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan telah terjadi serta sebagai langkah preventif untuk masalah baru. Pemerintah memberikan kesempatan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk melakukan kajian independen dan penyempurnaan revisi UU

Ketenagakerjaan

tersebut.

Hal

ini

sebagaimana

disampaikan

oleh

Menakertrans Muhaimin Iskandar setelah melakukan pertemuan konsolidasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS) Tripartit Nasional, di Jakarta, tepatnya Senin tanggal 8 November 2010 lalu. Dalam pertemuan tersebut dibahas pasal-pasal yang terkait dengan outsourcing (alih daya), pengupahan, jaminan sosial dan pesangon serta dan pelaksanan perjanjian kerja waktu tertentu. Disebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut adanya kesepakatan pengkajian mendalam menghenai penyempurnaan Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

9

dan revisi UU No. 13/2003 yang dilakukan secara komprehensif, baik itu revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu sendiri, ataupun terkait dengan revisi UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adanya wacana bahwa pada tahun 2010 lalu telah beredarnya beberapa draft yang disebut revisi UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada saat itu pula Muhaimin selaku Menakertrans menegaskan bahwa draft tersebut bukan berasal dari Kemenakertans. Maka semua pihak diharapkan tidak percaya begitu saja dengan isi draf-draft tersebut karena akan memunculkan kekhawatiran dan sikap saling curiga terutama diantara pekerja dan buruh. Menakertrans juga menyebutkan bahwa pada tahun 2010 lalu pada tepatnya pada bulan November proses penyempurnaan UU Ketenagakerjaan masih dibahas di lingkungan internal Kemenakertrans kemudian akan dibahas lintas kementerian dan pihak lainnya. Pada tahun 2011 ini akan dilakukan tahap pematangan. Jika materi atas revisi UU Ketenagakerjaan tersebut sudah matang maka akan diajukan ke DPR hingga akhirnya akan diratifikasi. Meski sampai saat ini belum terlihat adanya tanda akan di undangkannya hasil revisi dari UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun langkah revisi atas UU Ketenagakerjaan adalah problem solving atas masalah yang timbul sebelum dan setelah lahirnya regulasi tersebut. Hal ini juga menjawab permasalahan mengapa masalah terkait ketenagakerjaan tetap ada meski UU Ketenagakerjaan tersebut sudah lahir. Masyarakat sudah memahami dengan jelas setiap ketentuan dari UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pernyataan tersebut bisa dikeluarkan karena Menakertrans yang menyebutkan setiap kalangan masyarakat terutama kalangan pengusaha, serikat pekerja/serikat bisa memberikan sebanyak mungkin saran, masukan dan kajian terhadap penyempurnaan dan revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui tiga pihak yaitu, Menakertrans, LIPI dan LKS Tripartit. Tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa menerima dengan baik UU tersebut ditunjukkan dengan adanya niat untuk perbaikan regulasi tersebut. LKS Tripartit masih terbilang jarang terdengar ditelinga masyarakat yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

10

ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Konsolidasi tersebut dilakukan dengan LKS Tripartit demi memperkuat peranannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, menarik investasi dan penciptaan industri yang lebih bagus. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melanggar konstitusi dan ada pula yang berpendapat sebaliknya. Dewasa ini masih menjadi perdebatan mengenai hal tersebut, mungkin tak akan ada jawaban seragam mengenai pernyataan. Tapi yang pasti fakta menunjukkan banyak pasal dari undang-undang itu yang “dirontokkan” Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Tercatat sampai saat ini ada tujuh kali pengujian UU Ketenagakerjaan yang semuanya diajukan oleh buruh atau serikat buruh. Hanya satu pengujian yang ditolak MK. Selebihnya diterima MK dengan menyatakan pasal tertentu tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau ada juga pasal yang tetap dinyatakan konstitusional sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan MK. Berikut permasalahan aktual berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia (Sumber: Okezone.com), yaitu : 1.

Situasi perekonomian Indonesia pada tahun yang akan datang

dipenuhi dengan tantangan yang cukup berat dengan adanya krisis ekonomi yang melanda negara Eropa saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir diklaim meningkat, terlihat pada triwulan kedua 2012 mencapai 6,4%. 2.

Permasalahan kedua, rendahnya kualitas angkatan kerja. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (BPS), Februari 2012, rendahnya kualitas angkatan kerja terindikasi dari perkiraan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yaitu 47,87 persen, SMP 18,28 persen dan yang berpendidikan lebih tinggi termasuk perguruan tinggi hanya 9,72 persen. 3.

Besarnya pengangguran. Pada Februari 2012, angkatan kerja

Indonesia berjumlah 120,41 juta orang. Dari jumlah itu, pengangguran terbuka mencapai 7,61 juta orang atau 6,32 persen. Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

11

4.

Permasalahan keempat yakni globalisasi arus barang dan jasa,

permasalahan ini dangat terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Sebagai contoh dalam sistem perdagangan bebas baik dalam kerangka WTO, APEC, dan AFTA mempengaruhi perpindahan manusia untuk bekerja dari suatu negara ke negara lain yang telah menjadi salah satu modalitas perdagangan jasa yang harus ditaati oleh setiap anggota. Sedangkan dari segi aturan hukum, UU Ketengakerjaan pun menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya. Berikut pasal demi pasal yang menjadi pro dan kontra dalam penerapannya : 1.

Pasal 52-54

Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja. Memiliki kontrak kerja sangat penting dalam hubungan profesional. Tanpa kontrak kerja, kejelasan tentang hak dan kewajiban menjadi tak terjamin. Oleh karena itu ada hal-hal yang perlu dicermati dalam kontrak kerja yaitu : 1) Mengikat pengusaha dan pegawai. 2) Dibuat dengan Jelas. 3) Tambahan yang perlu diperhatikan: tunjangan dan fasilitas, masalah pengangkatan, kontrak khusus, jadwal kerja, pemutusan hubungan kerja, kontrak kerja masa percobaan. Kebanyakan para pengusaha membuat perjanjian kerja yang merugikan buruh dikemudian hari, hal itu disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan buruh di Indonesia. 2.

Pasal 64; 65; 66

Outsourcing. Outsourcing tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan menggunakan outsourcing perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih sebagai management fee perusahaan outsourcing. Outsourcing harus dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan. Karyawan outsourcing selama ditempatkan diperusahaan pengguna jasa outsourcing wajib mentaati ketentuan kerja yang Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

12

berlaku pada perusahaan outsourcing, dimana hal itu harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Mekanisme Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan secara internal antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna

jasa

outsourcing,

dimana

perusahaan

outsourcing

seharusnya

mengadakan pertemuan berkala dengan karyawannya untuk membahas masalahmasalah ketenagakerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan outsourcing. 3.

Pasal 35 dan 37

Masalah pada Pasal 35 ayat (1), “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.” Dan ditambah dengan Pasal 37 ayat (1), “Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri dari: (a) instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan (b) lembaga swasta berbadan hukum.” Dan dilengkapi dengan Pasal 56 ayat (1), “Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.” Kesengsaraan yang ditimbulkan akibat pasal tersebut : Pertama, sulit mendapatkan jenjang karir, atau mungkin tidak sama sekali. Kedua, Pemotongan upah yang besar. Kesengsaraan ketiga, jaminan sosial tenaga kerja tidak diurus. 4. Pasal 78 Lembur. Upah Kerja Lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004. Yang harus dipahamin bahwa lembur bukan merupakan Penghasilan dan Lembur itu adalah sukarela. Kedua hal itu penting untuk di”mind set” kan sebab tidak selamanya pekerja/buruh akan melakukan kerja lembur. Setelah bekerja beberapa tahun dapat saja pekerja/buruh memperoleh posisi yang sudah tidak lagi membutuhkan lemburan. Selain itu tidak setiap saat pekerja/buruh sedia melaksanakan pekerjaan melewati waktu kerja karena adanya kebutuhan lain yang mesti dikerjakan pada saat yang bersamaan. Disamping itu ada satu hal penting Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

13

lain yang mestinya menjadi bahan pertimbangan seorang pekerja/buruh melaksanakan lembur meski tidak mudah dilakukan adalah pada waktu perintah untuk lembur diberikan segera sediakan Formulir Lembur untuk diisi dan ditanda tangani oleh pekerja/buruh dengan pejabat berwenang atau yang memerintahkan lembur disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Jelas diatur dalam Kepmen bahwa untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak antara pekerja/buruh dan pejabat yang memerintahkan lembur. Dalam peraturan ketenagakerjaan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Sesuai ketentuan dalam Kepmen 102/2004 Pasal 10 dalam hal upah terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap maka dasar perhitungan upah lembur adalah 100 % (seratus perseratus) dari upah. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75 % (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan upah maka dasar perhitungan upah lembur 75 %. (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah. Cara perhitungan lembur ini sekali lagi landasannya adalah Kepmen 102/2004. Apabila lebih rendah dari ketentuan UU maka hal itu tidak diperkenankan. 5.

Pasal 88-98

Struktur dan skala upah. Pada prakteknya, sering kali jumlah tunjangan menjadi lebih besar dari gaji pokok yang diterima oleh seorang pekerja. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan salah pengertian di dalam hubungan kerja yang akhirnya akan dapat mengganggu hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Karena tunjangan yang diberikan besar maka jumlah gaji keseluruhan (take home pay) dirasa telah melebihi Upah Minimum, padahal Upah Minimum hanya terdiri dari Gaji pokok + tunjangan tetap saja. Setiap tahun terjadi demo yang dilakukan buruh untuk meminta kenaikan UMP. Pemerintah hendaknya mengkaji ulang struktur dan skala pengupahan yang adil, bagi pengusahan maupun buruh. Jangan hanya karena demo buruh, maka UMP naik. Perlu diperhatikan bahwa demo Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

14

buruh dan mengganggu produksi dan membuat investor enggan berinvestasi. Kepentingan buruh dan pengusaha hendaknya diakomodir dengan baik agar tidak saling merugikan. 6.

Pasal 108-115

Peraturan Perusahaan. Peraturan perusahaan merupakan salah satu unsur penting bagi stabilitas usaha dan pembianaa karyawan. Peraturan perusahaan merupakan sebuah kebutuhan dasar ketika usaha mulai berkembang dan menggaji orang sebagai karyawan. Pada pasal 108-155 Undang-undang Tenaga Kerja No 13 Tahun 2003 mengatur mengenai hal ini. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Setelah kita lihat bahwa maksud dan fungsinya peraturan perusahaan adalah baik, seharusnya perusahaan tidak menunda untuk membuat dan mengesahkan peraturan perusahaannya. Akan tetapi masih banyak perusahaan yang tidak memiliki, menunda untuk mengesahkannya dan bahkan membuatnya tapi tidak mengesahkan dan tidak mensosialisasikannya ke karyawan. Akhirnya banyak masalah datang, keharmonisan terganggu dan kinerja menurun. Selain keenam permasalahan tersebut, masih banyak pasal demi pasal UU Ketenagakerjaan yang perli dikritisi dan ditelaah. UU Ketenagakerjaan tersebut belum mampu menciptakan rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pihak terkait. Masalah lainnya pada penerapan UU dan peraturan terkait dalah: lemahnnya perlindungan kerja terutama TKI di luar negeri, diskriminasi terhadap gender dan penyandang cacat, pekerja anak, pelatihan kerja yang buruk, jaminan sosial dan kesehatan, diskriminasi pekerja lokal dan asing, birokrasi panjang yang menyulitkan pengusaha dan investor, demonstasi, dan masih banyak lagi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.


15

B. Analisis Isu Aktual Ketenagakerjaan Penulis hanya akan menganalisis secara mendalam dua permasalahan ketenagakerjaan yang menimbulkan pro kontra di masyarakat, yaitu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena kesalahan berat dan Outsourcing. Berikut analisis mengenai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terkait berbagai permasalahan yang menjadi isu aktual dan menimbulkan berbagai pro dan Kontra dalam penerapannya : 1.

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena kesalahan berat

Selanjutnya, putusan MK pertama kali yang dibahas adalah putusan No.012/PUU-I/2003 yang salah satunya membatalkan Pasal 158 tentang PHK karena kesalahan berat. Praktiknya, masih banyak pekerja yang dipecat dengan alasan atau dasar Pasal 158 UU Ketenagakerjaan. Pada

awal

diundangkanya

UU

No.

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), salah satu alasan Pemutusan Hubungan Kerja adalah, karena “kesalahan berat”, yang diatur dalam ketentuan Pasal 158. Alasan kesalahan berat pada pokoknya mengatur tentang perbuatan pidana yang telah diatur dalam KUHP, sehingga untuk menyatakan pekerja telah melakukan kesalahan berat harus atas dasar pekerja tertangkap tangan, ada pengakuan pekerja yang bersangkutan atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang, di perusahaan yang bersangkutan, dengan didukung oleh dua orang saksi. Apabila hal tersebut terpenuhi maka pengusaha diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa wajib membayar uang penggantian hak, uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. UU Ketenagakerjaan sendiri tidak memberikan pengertian “kesalahan berat”, sehingga dalam praktik kualifikasi kesalahan berat yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) menjadi terbatas. Atau dengan perkataan lain, tidak boleh ada kualifikasi perbuatan lain yang digolongkan menjadi kesalahan berat. Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

16

Berdasarkan fakta yang terjadi dalam penerapan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat maka sudah saatnya untuk menyamakan persepsi bahwa melakukan proses pidana terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat harus ditafsirkan sebagai hak pengusaha, sehingga mediator dan hakim tidak lagi mewajibkan kesalahan berat harus diproses secara pidana terlebih dahulu. 2. Outsourcing Undang-Undang 13/2003 sebenarnya turut mengatur masalah para tenaga kerja outsourcing (alih daya), akan tetapi, pada pelaksanaannya, sampai kini, masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan para tenaga kerja tersebut. Kata outsourcing memang tidak ada di dalam istilah yang digunakan pada Undang-undang ketenagakerjaan karena outsourcing adalah istilah dalam bahasa asing, namun makna dari istilah outsourcing lebih kurang sama seperti yang tercantum dalam undang-undang no.13 tahun 2003 pada pasal 64 yaitu: Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Dalam Undang-undang makna dari outsourcing adalah menyerahkan sebagian dari pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Dalam kenyataan di lapangan, praktek outsourcing lebih dikenal dengan istilah penggunaan yayasan sebagai penyalur tenaga kerja


17

BAB IV PENUTUP

A.

Simpulan Masyarakat memahami dengan jelas UU No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan yang terlihat jelas dengan cara masyarakat menanggapi berbagai ketentuan dan kekurangan dari UU Ketenagakerjaan tersebut. Masyarakat memahami dengan baik kurangnya perlindungan yang diberikan terhadap pekerja/buruh dari regulasi tersebut dan masih adanya celah untuk lahirnya masalah baru dalam ketenagakerjaan. Masyarakat menerima dengan baik terhadap UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan adanya niat masyarakat untuk melakukan perbaikan melalui revisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Akibat lahirnya berbagai masalah di Indonesia terkait ketenagakerjaan. Maka ketenagakerjaan yang pada awalnya berada dalam ruang lingkup hukum privat maka pemerintah memandang hukum ketenagakerjaan itu bagian penting untuk diatur langsung oleh pemerintah sehingga dialihkan menjadi bagian dari hukum publik. Sedangkan tujuan dari UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu sendiri dituangkan dalam Pasal 4 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski awalnya berbagai permasalahan sebelum lahirnnya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diselesaikan. Namun ternyata setelah lahir UU tersebut malah melahirkan masalah baru dalam hal kurangnya perlindungan terhadap pekerja/buruh dan masih adanya celah lain untuk lahirnya masalah baru dalam ketenagakerjaan. UU Ketengakerjaan tersebut belum mengatur dengan jelas perlindungan terhadap pekerja/buruh yang selalu berada dipihak yang lemah dalam sebuah hubungan kerja. Problem

solving

untuk

menyelesaikan

masalah

dalam

bidang

ketenagakerjaan saat ini adalah perlunya dilakukan revisi atas UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena masih kurangnya perlindungan yang diberikan pada pekerja/buruh yang menjadi pihak yang lemah dalam sebuah Indra Harfani S | Universitas Pendidikan Indonesia

18

hubungan kerja dan masih adanya celah yang bisa memberikan masalah baru dalam ketenagakerjaan terutama dalam hubungan kerja. Pasal demi pasal UU Ketengakerjaan pun menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya sebagai berikut : a.

Pasal 52-54 tentang Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja.

b.

Pasal 64; 65; 66 tentang Outsourcing

c.

Pasal 35 dan 37 tentang perekrutan dan penempatan kerja

d. Pasal 78 tentang Lembur e.

Pasal 88-98 tentang Struktur dan skala upah

f.

Pasal 108-115 tentang Peraturan Perusahaan

Dua isu aktual mengenai UU Ketenagakerjaan yang menimbulkan pro dan kontra, yaitu : a.

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena kesalahan berat

b. Outsourcing

B.

Rekomendasi Penulis dapat memberikan saran bahwa, UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan hendaknya direvisi. Hal itu dikarenakan dalam pasal-pasalnya banyak merugikan kepentingan buruh dan dalam judicial review di MK banyak pasal yang dibatalkan. Revisi tersebut bertujuan untuk memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terkait dalam hubungan industrial yaitu, pekerja, pengusaha dan pemerintah.


19

DAFTAR PUSTAKA

Sutedi, Andrian, 2009. Hukum Perburuhan. Sinar Grafika. Jakarta Husni, Lalu. 2010. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Pangaribuan, Juanda. 2012. Aneka Putusan Mahkamah Konstitusi Bidang Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Muara Ilmu Sejahtera Indonesia. Hukum Perburuhan, Tersedia (online), http://hukumonline.com/ diakses pada hari Jumat pukul 12:38 WIB tanggal 10 Oktober 2014


20

Oleh : INDRA HARFANI SOESANTO

Recommend Documents