Oleh : ICHWANI SITI UTAMI Alamat ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Oleh : ICHWANI SITI UTAMI Alamat Email : [email protected]

ABSTRAK DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain Kepala Daerah dan memiliki kedudukan sama tinggi. DPRD mempunyai wewenang di bidang legislatif. Pada praktiknya, fungsi legislasi DPRD tidak berjalan dengan lancar, di beberapa daerah masih mengalami berbagai permasalahan, termasuk juga di DPRD Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatanhambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini dialaksanan, dimana peneliti membatasi fokus penelitian dalama hal Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan retribusi ijin lokasi ini, mulai dari tahap perencanaan sampai penyebarluasan Perda tersebut belum terlaksana dengan baik, karena penyusunan rancangan peraturan daerah tentang ijin lokasi yang merancang adalah pihak eksekutif, sedangkan RAPERDA yang diajukan dan dibahas tersebut tidak didasarkan pada prolegda, tetapi lebih didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah sebagai landasan operasionalnya. Hubungan antara DPRD dan Eksekutif dalam penyusunan Perda tentang ijin lokasi ini diwujudkan dengan kegiatan interaksi dan negosiasi dalam rapat pembahasan raperda tersebut. Aktor yang terlibat dalam penyusunan Perda tentang ijin lokasi ini antara lain: DPRD yang diwakili oleh Pansus B, Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh bagian hukum pemerintah Kota Tangerang Selatan, Leading sector, masyarakat yang terkait langsung dengan perda ijin lokasi tersebut serta dari pihak akademisi.

Kata Kunci : Fungsi legislasi DPRD, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik

98

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

dan kesalahan persepsi mengenai

Problematika pemerintahan

otonomi daerah. Implementasi UU

daerah terus muncul sebagai suatu

Pemda

realitas

mengedepankan

yang

secara

membutuhkan yang

kajian

mendalam.

yuridis keilmuan

Hal

ini

kebanyakan

keuangan

hanya orientasi

dengan

menciptakan

di

berbagai peraturan daerah yang

dasarkan pada suatu kenyataan

menekankan kepentingan ekonomi

bahwa

dari pada kepentingan pelayanan

pelaksanaan

daerah

memang

dampak

membawa

besar

penyelenggaraan daerah.

otonomi

publik.

dalam pemerintahan

Implementasi

konsepsi

Sedangkan

World

mengungkapkan karakteristik

Bank

sejumlah

good

governance

otonomi daerah secara realistis

adalah masyarakat sipil yang kuat

belum dibarengi dengan kesiapan

dan

pemerintahan

pembuatan kebijakan yang dapat

pusat

maupun

pemetintah

daerah

dalam

mengelola

kewenangan

yang

partisipatoris,

diprediksi,

terbuka,

eksekutif

yang

bertanggung jawab, birokrasi yang

dimiliki

masing-masing.

profesional

Pemerintahan

pusat

Masyarakat transparansi Indonesia

dan

dan

aturan

pemerintahan daerah cenderung

menyebutkan

mengalami

kesulitan-kesulitan

seperti : transparansi, akuntabilitas,

yang bersifat praktis yang selama

kewajaran dan kesetaraan, serta

ini

kesinambungan.

tidak

muncul

dalam

Asian

penyelenggaraan pemerintahan di era yang

sebelum

reformasi

melahirkan

UU

bergulir

sendiri

Pemda.

konsensus

sejumlah

hukum.

indikator

development

menegaskan umum

bank adanya

bahwa

good

Dalam kurun waktu pelaksanaan

governance dilandasi oleh 4 pilar

otonomi daerah pasca reformasi,

yaitu

pemerintahan daerah ditenggarai

transparency, (3) predictability, dan

banyak melakukan penyimpangan

(4)participation.

:

(1)

accountability,


Jelas

(2)

bahwa 99

jumlah komponen atau pun prinsip

mendapatkan

yang melandasi tata pemerintahan

DPRD.

yang baik sangat bervariasi dari

mahasiswa dan masyarakat umum

satu institusi ke institusi lain, dari

aktif memanfaatkan DPRD untuk

satu pakar ke pakar yang lainnya.

mengaspirasikan suara mereka.

Namun paling tidak ada sejumlah

Disisi lain, sering sekali terdengar

prinsip

suara sumbang dari masyarakat

yang

dianggap

sebagai

prinsip-prinsip

utama

yang

perhatian

Beberapa

terhadap

dari

kelompok

keberadaan

DPRD

melandasi good governance, yaitu

seperti anekdot 5 d, yaitu datang,

(1) akuntabilitas, (2) transparansi,

duduk, dengar, diam, duit. Anekdot

dan (3) partisipasi masyarakat.

ini sering muncul sebagai akibat

Menurut Pasal 1 angka (4)

belum optimalnya fungsi DPRD

UU No. 32 Tahun 2004 :DPRD

sebagai aspirasi rakyat daerah.

adalah lembaga perwakilan rakyat

Selain itu, suara-suara sumbang

daerah

unsur

lainnya mengenai kualitas anggota

pemerintahan

dewan, akibat sistem perekrutan

sebagai

penyelenggara daerah.

yang

DPRD pada masa reformasi sekarang

ini

sering

mendapat

belum

sepenuhnya

mencerminkan lembaga

kemandirian

legislatif,

maupun

sorotan kritis dari masyarakat. Di

hambatan struktural yang dihadapi

mana

oleh

selama

pelaksanaan

DPRD

sehingg'a

kurang

otonomi daerah berdasarkan UU

dapat bekerja bersama dengan

No. 22 tahun 1999 yang kemudian

eksekutif

dirubah dengan UU No. 32 tahun

kegiatan yang disebut “demokrasi

2004 diharapkan peran dan fungsi

jalanan”,

DPRD

sebagainya, lembaga perwakilan

ini

dapat

semakin

daerah. demonstrasi

ditingkatkan, sebab disatu pihak

rakyat

DPRD

menguasai

semakin

dikalangan karena

populer

masyarakat

Timbulnya

tidak

dan

secara keadaan

efektif sebagai

luar

penyerap

ditantang

dapat

perumus

kehendak

suara

mereka.

yang

terus

semakin

Olehkarena itu seperti yang telah

menyuarkan Terbukti membanjirnya

dari

kelompok

masyarakat yang datang untuk

dan

lain

dikemukakan

penyalus

serta

masyarakat berkembang.

oleh

D.Simonsbahwa hal yang tidak


99

kurang penting adalah mengenai

judul“TINJAUAN

YURIDIS

kemampuan

lembaga-lembaga

PELAKSANAAN

FUNGSI

perwakilan

rakyat

LEGISLASI

dalam

DPRD

DALAM

menampung aspirasi yang hidup

MENUJU TATA PEMERINTAHAN

dalam

YANG

masyarakat

mencerminkan

serta

menjadikannya

dalam

GOVERNANCE) DIHUBUNGKAN

bentuk

DENGAN UU NO. 32 TAHUN

perUndang-Undangan. UU

2004 No.

32

tahun 2004, anggota DPRD Kota Tangerang

Selatan

legislasi

mendahulukan

TENTANG

PEMERINTAH

DAERAH (Studi kasus di Kota Tangerang Selatan)”

dalam

melaksanakan kewajiban DPRD membuat

(GOOD

kemudian

dalam

Berdasarkan

BAIK

harus

B. Identifikasi Masalah 1. Kewenangan

DPRD

dalam

kepentingan

membentuk

kepentingan

peraturan daerah sesuai prinsip

pribadi, kelompok, dan golongan;

good governance menurut UU

memperjuangkan

No. 32 tahun 2004

negara

di

atas

peningkatan

kesejahteraan rakyat; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

masyarakat;

dari

penjelasan di atas terlihat bahwa, menurut

penulis

kebanyakan

hanya mengedepankan orientasi keuangan

dengan

menciptakan

berbagai peraturan daerah yang menekankan kepentingan ekonomi

rancangan

Penerapan fungsi legislasi DPRD Kota Tangerang Selatan dalam menuju tata pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 2. Hambatan-hambatan

dalam

Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD KotaTangerang Selatan dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

daripada kepentingan pelayanan publik. Sebagai implementasi dari kewajiban dan fungsi legislasinya sangat kurang.

tertarik

1. Bagaimana penerapan fungsi legislasi DPRD Kota Tangerang

Berdasarkan uraian di atas, penulis

C. Perumusan Masalah

dan

terdorong

Selatan

dalam

menuju

tata

pemerintahan yang baik (good

untuk menelitinya dan menulis dalam

tesis

dengan


100

governance) berdasarkan UU

kata

No. 32 tahun 2004?

mempunyai makna yang sangat

2. Bagaimanakah

wakil,

sesungguhnya

hambatan-

jelas. Wakil adalah satu pihak

hambatan dalam Pelaksanaan

yang bertindak untuk dan atau

Fungsi

atas

Legislasi

DPRD

nama

pihak

lain,

dan

KotaTangerang Selatan dalam

tindakan atas nama tersebut

Penyelenggaraan

disetujui

Pemerintahan Daerah?

pihak. Akan tetapi, kata wakil

D. Preposisi

kedua

belah

menjadi lebih abstrak ketika

1. PerananDPRDsebagaibadan legislatif

oleh

daerah,

dilepaskan

tidak

dengan

mendapatkan imbuhan per-an.

bisa

Kalau kita lihat penerapannya

peranan

dalam dewan perwakilan rakyat,

badan eksekutif dalamsystem

tampaknyakata

pemerintahandaerah.Karenake

memiliki arti yang hampir sama,

dualembagaitulahyangberperan

walaupun ada perbedaanya.

menetapkan

kebijakan

politik

dan pemerintahan di daerah 2. FungsiDPRDsangatstrategisdal

perwakilan

Perwakilan

diartikan

sebagai hubungan diantara dua pihak,

yaitu

wakil

dengan

dimana

wakil

ammelakukanpembelaanterhad

terwakil

aprakyat,karenaDPRDmenyalur

memegang kewenangan untuk

kanaspirasimenerimapengadua

melakukan berbagai tindakan

ndanmemfasilitasi

yang

penyelesaian.

kesepakatan

berkenaan

dengan

yang

dibuatnya

dengan

terwakil.Perwakilan

juga

diartikan

bisa

sebagai

seseorang ataupun sekelompok

BAB II

orang

TINJAUAN PUSTAKA

yang

menyatakan A. Teori Perwakilan dan Pembagian

berwenang sikap

atau

melakukan suatu tindakan yang

Kekuasaan

diperuntukan

1. Teori Perwakilan

mengatas namakan pihak lain.

Tidak

mudah

bagi

atau

Perwakilan dalam konteks

untuk

mendefinisikan kata perwakilan.

teori

modern

Kata ini merupakan bentuk dari

mekanisme hubungan antara


merupakan

101

penguasa dan rakyat. Maka

memiliki posisi sentral yang

hubungan

biasanya

antara

penguasa

tercermin

dalam

dengan rakyat harus harmonis

doktrin kedaulatan rakyat. Hal

serta

ini

harus

memiliki

didasarkan

pada

suatu

tanggungjawab penuh kepada

pandangan bahwa DPRD yang

seluruh

dapat

masyarakat

dalam

menjalankan

roda

pemerintahan, guna terciptanya keseimbangan

dalam

menjalankan

memiliki

kompetensi

dan untuk

2. Dasar Hukum DPRD DPRD,

telah

dalam

B. Fungsi, Tugas, Wewenang DPRD

rakyat

memenuhi kehendak rakyat.

roda

pemerintahannya.

mewakili

dijelaskan

Undang-Undang

NegaraRepublik

Indonesia

Nomor

2009

27

Tahun

ini

dan Dasar Hukum DPRD

mengatur secara komprehensif

1. Fungsi,

tentang MPR, DPR, DPD dan

Tugas,

Wewenang

DPRD

DPRD

Esensi Negara

Pasal

18

Republik

UUD

Indonesia

untuk

mewujudkan

lembaga permusyawaratan/perwakilan

1945 beserta penjelasan pasal

yang

tersebut, diamanatkan bahwa

mengimplementasikan nilai-nilai

daerah-daerah

demokrasi

otonom

bersifat

diadakan

Badan

Rakyat

Daerah,

Perwakilan karena

yang

didaerah

pemerintahan

akan

pun

lebih

mampu

dan

memperjuangkan rakyat

dan

aspirasi

daerah

dengan

sesuai

perkembangan

bersendi

kehidupan

berbangsa

atas dasar permusyawaratan.

bernegara.

Hadirnya

Arti

badan

dalam struktur ketatanegaraan

menjadi

Indonesia diatur dalam Pasal 18

demokratisasi

Ayat (3) Undang-Undang Dasar

penting

perwakilan

dari

adalah

atribut

penyelenggaraaan pemerintahan

Negara

daerah.

Atas

Tahun

Republik 1945

dan DPRD

Indonesia bahwa:

dasar prinsip normatif demikian

“Pemerintah Daerah Provinsi,

dalam

Daerah Kabupaten, dan Kota

demokrasi

praktik

kehidupan

sebagai

DPRD

memiliki

Dewan


Perwakilan 102

Rakyat

daerah

yang

dipilih

melalui

anggotanya

D. Otonomi dan Otonomi Daerah 1. Pengertian

pemilihan umum.”

Kamus

1. Pengertian Pengawasan Besar

Bahasa

Indonesia menjelaskan secara harfiah dari segi tata bahasa, adalah

penilikan

penjagaan.George

dan

R.

Terry

member penjelasan arti dari pengawasan

adalah

menentukanapa dicapai,

yang

telah

mengevaluasi

dan

menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang

sesuai

dengan

rencana.Pengawasan

adalah

pengendalian, dan pemeriksaan kinerjapemerintah dalam

daerah

pelaksanaan

otonomi

daerah dan strategipengelolaan kekayaan

daerah

meningkatkan

kinerja

terhadap

APBD adalah segala kegiatan menjamin

pengumpulan dan

pengeluaran

agar

pendapatan pembelanjaan daerah

sesuai

dengan rencana, aturan-aturan dan

tujuan

ditetapkan.

bahwasanya

otonomi

pemerintahan otonomi

yang

telah

Bahasa

menjelaskan adalah

sendiriIstilah

atau

“autonomy”

secara etimologis berasal dari kata yunani “autos” yang berarti sendiri

dan

“nomous”

berarti

yang hukum

atauperaturan.Secara

luas

otonomi

adalah

hak,

wewenang,

dan

kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat

sesuai

dengan peraturan perundangundangan. Koesoemahatmadja berpendapat

bahwa

perkembangan

daerah.Pengawasan

daerah

Besar

Indonesia

untuk

pemerintah

untuk

dan

Otonomi Daerah

C. Teori Pengawasan

Kamus

Otonomi

Indonesia,

menurut

sejarah

otonomi

di

selain

mengandung arti perun-dangan regeling juga mengandung arti pemerintahan bestuur. Otonomi adalah hak untuk mengatur dan mengurus

rumah

tangganya

sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain.


103

Otonomi diartikan sebagai kewenangan

daerah

otonom

untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat sendiri

masyarakat

menurut

prakarsa

berdasarkan

masyarakat,

dengan

perundang-

undangan. Otonomi juga adalah suatu

perangkat

di

dalam

negara kesatuan.Oleh karena itu, otonomi merupakan suatu perangkat

dalam

kesatuan

yang

kewenangan

(DPRD) 1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Miriam Budiarjo

aspirasi

sesuai

peraturan

E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

negara memiliki

yang

meliputi

kekuasaan, hak, atau kewajiban yang diberikan kepada daerah

menyebutkan

untuk mengatur dan mengurus sendiri dan

urusan

pemerintahan

kepentingan

setempat

masyarakat

sesuai

peraturan

dengan perundang-

membuat peraturan, peraturan perundang-undangan

dari

otonomi

adalah menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat,

menumbuhkan

kemandirian

daerah dan meningkatkan daya saing

daerah

pertumbuhan.

yang

dibuatnya mencerminkankebijaksanaankebijaksanaan

itu.

Dapat

dikatakan bahwa ia merupakan badan

yang

membuat

keputusan

yang

menyangkut

kepentingan umum.” Selanjutnya Fuad

menurut

mengartikan

DPRD

adalah institusi yang menjadi tumpuan

untuk

memperjuangkan

kepentingan

masyarakat daerah secara luas. Berdasarkan

Undang-

undang No. 32 Tahun 2004

undangan. Tujuan

adalah

lembaga yang legislate atau

dalam menjalankan tugasnya, sehingga daerah otonom bebas

“DPRD

dalam

proses

tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan

Perwakilan

Daerah

yang

Rakyat

selanjutnya

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan

rakyat

daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Fungsi DPRD


104

DPRD sebagai salah satu unsur

penyelenggara

membuat

kebijakan

atas

nama anggota masyarakat

pemerintahan daerah memiliki

yang

peranan yang penting. Menurut

terwakili

dalam

lembaga

Budiarjo dan Ambong peranan

tersebut.

dalam

hal

DPR atau DPRD yang paling

DPRD

penting adalah:

pelindung kepentingan dan

a. Menentukan

policy

(kebijaksanaan

dan

membuat undang-undang).

secara

keseluruhan

bertindak

ini

sebagai

penyalurmasyarakat

yang

diwakilinya. d. Fungsi

Perundang-

UntukituDPRatauDPRDdiber

undangan, memungkinkan

ihakinisiatif,hakuntuk

badan

mengadakan

amandemen

wakil rakyat menuangkan

rancangan

kepentingan dan aspirasi

terhadap undang-undang

atau

legislatif

anggota

masyarakat

rancangan peraturan daerah

dalam

yang

oleh

formal

hak

undang- undang

disusun

pemerintah

serta

budget.

ke

kebijaksanaan dalam

e. Fungsi

b. Mengontrol badan eksekutif

sebagai

bentuk

pengawasan,

dimana lembaga legislatif

dalam arti menjaga semua

melindungi

tindakan

sesuai

rakyat, sebab penggunaan

dengan kebijaksanaan yang

kekuasaan yang dilandasi

telah

fungsi

ekskutif

ditetapkan.

untuk

kepentingan

DPRD

dapat

menyelenggarakan tugas ini

mengoreksi

badan

perwakilan

rakyat

kegiatan

diberi

hak-hak

kontrol

kenegaraan lainnya melalui

khusus.Selanjutnya mengenai Sanit

fungsi

aktivitas

DPRD

lembaga

pelaksanaan berbagai hak. DPRD,

mengatakan

semua

bahwa

bertujuan

F. Pemerintahan Daerah Dalam

sejarahnya,

di

Indonesia pernah dikenal istilah

untuk menjalankan fungsi:

Daerah Swatantra, yang sekarang

c. Fungsi Perwakilan, melalui

ini dikenal dengan pemerintahan

fungsi ini badan legislatif

daerah. Pemerintahan umum pusat


105

di daerah pada masa kemerdekaan

daerah

disebut

dalam

Pamong

praja,

Belanda

masa disebut

termasuk didalamnya rangka

pembangunan

nasional.Menurut Widjaja tujuan

Binnenlandsbestuur, bestuurdiants-

otonomi

pemerintahan

efektivitas dan efisiensi dalam

Pemerintahan

pangreh khusus

praja.

mencapai

di

pelayanan kepada masyarakat.

daerah dalam keseharian disebut

Tujuan yang hendak dicapai

Jawatan

dalam

penyerahan

urusan

Daerah atau dinas vertikal. Jadi

kepada

pemerintah

daerah

pemerintahan

adalah

atau

dengan

pusat

adalah

dinas

lokal

pusat

tidak

pemerintahan

Pemerintahan

lokal

di

sama

antara

lain

daerah.

menumbuhkembangkan daerah

meliputi

dalam

berbagai

bidang,

pamong praja, jawatan vertikal dan

meningkatkan

pemerintahan

kepada

masyarakat,

Kaho dalam Jimung (2005, h.40)

menumbuhkan

kemandirian

mendefinisikan

daerah dan meningkatkan daya

daerah.Menurut

local

governmentadalah:

saing

pelayanan

daerah

“Bagian dari pemerintah

pertumbuhan.

suatu negara atau bangsa yang

b. Prinsip-prinsip

dalam

berdaulat yang dibentuk secara

Penyelenggaraan

politis

Daerah

berdasarkan

UU

yang

memiliki lembaga atau badan yang

Prinsip

proses

Otonomi

otonomi

daerah

menjalankanpemerintahanyangdipil

menggunakan prinsip otonomi

ihmasyarakatdaerahtersebut,dan

seluas-luasnya

dilengkapi untuk

dalam

arti

dengan

kewenangan

daerah diberikan kewenangan

membuat

peraturan,

mengurus dan mengatur semua

memungut pajak serta memberikan

urusan

pelayanan kepada warga yang ada

yang

didalam wilayahkekuasaannya.”

pemerintah.

a. Tujuan Otonomi Daerah Tujuan

pemerintahan menjadi

diluar urusan

Pada Penjelasan Undang-

diberikan

undang No. 32 Tahun 2004

otonomi daerah adalah untuk

tentang Pemerintahan Daerah

memperlancar

dijelaskan bahwa selain prinsip

tugas-tugas

pelaksanaan

pemerintahan

di

otonomi

seluas-luasnya


juga 106

diterapkan pula prinsip otonomi

GAMBARAN UMUM DEWAN

yang nyata dan bertanggung

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

jawab.

(DPRD) KOTATANGERANG

“Prinsip adalah

otonomi

nyata

prinsip

bahwa

suatu

untuk

menangani

pemerintahan

SELATAN

urusan

A. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan

dilaksanakan

Wewenang DPRD Kota Tangerang

berdasarkan tugas, wewenang,

Selatan

dan kewajiban yang senyatanya

KedudukanDewanPerwakil

telah ada dan berpotensi untuk

anRakyatDaerahdirumuskandalam

tumbuh, hidup dan berkembang

Pasal40Undang-undang Nomor32

sesuai

tahun 2004 tentang Pemerintahan

dengan

kekhasan

potensi

daerah.

dan

Dengan

Daerah

yang

demikian isi dan jenis otonomi

menyatakanbahwa“DPRDmerupak

bagi setiap daerah tidak selalu

an

sama dengan daerah lainnya,

berkedudukan

adapun yang dimaksud dengan

penyelenggara

otonomi

daerah”

yang

lembagaperwakilandaerahdan sebagai

unsur

pemerintahan

bertanggungjawab

adalah

Haltersebutditegaskanpula

otonomi

dalam

dalam pasal21Peraturan TataTertib

harus

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang

penyelenggaraannya benar-benar

sejalan

dengan

Kota

Tangerang

tujuan dan maksud pemberian

Selatan,DewanPerwakilanRakyatD

otonomi, yang pada dasarnya

aerah

untuk memberdayakan daerah

merupakanlembagaperwakilanraky

termasuk

meningkatkan

atdaerahyangberkedudukansebaga

kesejahteraan

rakyat

i

yang

merupakan bagian utama dari

lembagapemerintahandaerah.DPR

tujuan nasional”.

Dsebagailembagapemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintahan daerah

BAB III

membentukPeraturan

dalam Daerah

untuk kesejahteraan rakyat. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik

107

SelanjutnyadalamPasal22

rahdan peraturan Perundang-

PeraturanTataTertibDewanPerwaki

undanganlainnya,KeputusanKe

lanRakyatDaerah Kota Tangerang

paladaerah,

Selatan,

AnggaranPendapatandanBelanj

DPRD

mempunyaiFungsiyaitu:

aDaerah,KebijakanPemerintah

a. Fungsilegislasi,yangdiwujudkan

Daerahdalammelaksanakanpro

dalammembentukperdabersam

grampembangunandaerahdank

aKepala Daerah

erjasamadengan pihak swasta;

b. Fungsianggaran,yangdiwujudka

d. Memberikanpendapatdanpertim

ndalammenyusundanmenetapk

bangankepadaPemerintahDaer

anAPBD

ah

bersama

Pemerintahdaerah

terhadaprencanaperjanjianinter

c. Fungsipengawasan,yangdiwuju

nasionalyang

dkandalam

menyangkutkepentingan

bentukpengawasanterhadap

daerah;

pelaksanaan

undang-undang,

e. Mengusulkanpengangkatandan

Peraturan Daerah, Keputusan

pemberhentianKepalaDaerah/W

Kepala Daerah dan kebijakan

akilKepala

yang

Menteri

ditetapkan

olehPemerintahDaerah.

Daerah

kepada

DalamNegerimelaluiGubernur;

Adapuntugasdanwewenan

f. Memintalaporanketeranganpert

gDPRDberdassarkandalamPasal23

anggungjawabanKepalaDaerah

PeraturanTata

dalam

Tertib

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan adalah: a. MembentukPeraturanDaerahya ngibahasdenganKepalaDaerah untuk

mendapat

pelaksanaan

tugas-

tugasdesentralisasi; g. Tugas-tugas lain

yang

dan

wewenang

diberikan

oleh

undang-undang

persetujuan

bersama; b. MenetapkanAnggaranpendapat andanBelanjaDaerahbersamad enganKepala Daerah;

B. Susunan

Keanggotaan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pengorganisasiankegiata

c. MelaksanakanPengawasanterh

ndankeanggotaanDewanPerwakila

adappelaksanaanPeraturanDae

nRakyat Daerah Kota Tangerang


108

Selatan

periode

2009-2012

Tangerang

Selatan

yangmerupakanhasilpemilihanumu

jugamembentukfraksi-

m

fraksidimanasetiap

tahun2004diaturdalam

anggota

keputusanDewanPerwakilanRakya

DPRD Kota Tangerang Selatan

tDaerahKota Tangerang Selatan

wajib menjadi anggota salah satu

Nomor 43 tahun 2004 tentang

fraksi

Peraturan

Dewan

dibentuktersebut.Fraksiadalahpe

RakyatDaerahKota

ngelompokananggotaDPRDberd

Tata

Perwakilan

Tertib

yang

Tangerang Selatan.AnggotaDPRD

asarkan

Kota

memperoleh kursi sesuai dengan

Tangerang

partai

politik

yang

Selatanberjumlah45orang

jumlah yang ditetapkan dalam

terdiridarianggotaPartaipolitikpeser

keputusan DPRD.

tapemilihanumumyangdipilih

DPRDKota

Tangerang

berdasarkan hasil pemilihan umum

Selatanjuga

tahun

membentukalatkelengkapanDPR

2004.DiketahuianggotaDewanPer

D.Alat

wakilanRakyatDaerahKota

tersebut

Tangerang

DPRD,

Selatanberasaldari13partaipolitikp

Komisi,BadanKehormatan,Paniti

esertapemiluyaituPartaiDemokrasiI

aanggarandanalatkelengkapan

ndonesia

lain yang diperlukan.

Perjuangan,

Partai

kelengkapan

DPRD

terdiri

dariPimpinan

Panitia

Musyawarah,

KebangkitanBangsa, PartaiDemokrat,Partai

golongan

C. Alat

Kelengkapan

Dewan

Karya, Partai Amanat Nasional,

Perwakilan Rakyat Dewan Kota

Partai Keadilan Sejahtera, Partai

Tangerang Selatan

Hanura, PKPI, Partai Persatuan

a. Pimpinan DPRD Kota

Pembangunan, dan

PBB.

Gerindra,

Sedangkan

PPDI

Tangerang Selatan

Partai

Pimpinan DPRD sebagai

Demokrattercatatsebagai

alat

partaipolitikyangmenempatkanwak

Perwakilan

il

merupakan kesatuan pimpinan

terbanyak

dalamDPRD

Kota

kelengkapan Rakyat

Tangerang Selatan dengan 12

yang

orang.

mencerminkan SelainituDPRDKota

bersifat

kolektif

Dewan Daerah

yang fraksi-

fraksiberdasarkanurutanbesarn


109

yajumlahanggotafraksi.Sesuaid

1) Memimpin

sidang

dan

enganperaturanDPRDKota

menyimpulkan hasil sidang

Tangerang

untuk mengambil keputusan;

SelatanNomor01tahun2012tent

2) Menyusun

rencana

kerja

angPeraturanTataTertibDPRDK

dan

mengadakan

ota Tangerang Selatan,fraksi-

pembagian

fraksi

Ketua danWakilKetua;

kerja

antara

yangberhakmengajukancalonpi

3) Menjadi juru bicara DPRD;

mpinan DPRDuntukdipilihdalam

4) Melaksanakan

pemilihanpimpinanDPRDmasaj

memasyarakatkan

abatan2009-

Keputusan DPRD;

2012adalahfraksiPDIPerjuanga n,Fraksi

dan

5) Mengadakan

konsultasi

Madani

dengan KepalaDaerah dan

Demokrat.

Instansi Pemerintah lainnya

Pimpinan DPRD dipilih dari dan

sesuai dengan Keputusan

oleh

DPRD;

danFraksiPartai

rapat

anggota

DPRD

Paripurna

ditetapkan

dalam

DPRD

dengan

keputusan

dan

6) Mewakili DPRD dan atau

surat

alat kelengkapan DPRD di

DPRDyang

diresmikan oleh Gubernur atas namaPresiden. Adapun

pengadilan; 7) Melaksanakan DPRD

pimpinan

keputusan

berkaitan

penetapan

sanksi

dengan atau

DPRDKota Tangerang Selatan

rehabilitasianggotaDPRDses

terdiri dari 1 (satu) orang ketua

uaidenganketentuanPeratur

dan 3tiga) orang wakil ketua.

an Perundang-undangan;

Masa jabatan pimpinan DPRD

8) Mempertanggungjawabkanp

sama

dengan

masa

keanggotaanDPRD.PimpinanD PRDmempunyaitugassebagaim anadiatur

dalam

elaksanaantugasnyadalamra patParipurnaDPRD. b. Panitia Musyawarah Panitia

pasal41ayat(1)PeraturanTataTe

Musyawarahmerupakan

rtibDewanPerwakilanRakyatDa

kelengkapan

erah Kota Tangerang Selatan,

tetap

yaitu:

pada

yang

DPRD

bersifat

dibentuk

DPRD

permulaan


alat

masa 110

keanggotaan DPRD. Pemilihan

komisimerupakanalat

anggota

kelengkapanDPRDyangbersifatt

PanitiaMusyawarahditetapkans

etapdan

etelah

dibentukolehDPRDpadaAwalma

terbentuknyaPimpinanDPRD,ko

sajabatankeanggotaanDPRDya

misi-Komisi

ngterdiri dari setiap anggota

IVan

panitia

anggaran dan fraksi. Panitia

DPRD kecuali pimpinan DPRD.

musyawarah terdiri dari unsur-

PenempatananggotaDP

unsur

fraksi

berdasarkan

RDdalam

komisi-Komisi

IV

perimbangan jumlah anggota

didasarkanatastercapainya

dan sebanyak-banyaknya tidak

efisiensitugasDPRD.Jumlahang

lebih

gota

dari

setengah

jumlah

setiapKomisi

IV

anggotaDPRD.Ketuadanwakilke

diupayakanberimbangdan

tuaDPRD

setiapanggotaDPRDwajibmasuk

karenajabatannyaadalahPimpin

dalamsatuKomisi

an

IVdenganpenugasandari

PanitiaMusyawarahmerangkapa

fraksimasing-

nggota.

masing.Pembagiananggota

SusunankeanggotaanPanitiaMu

DPRDmenurut

syawarahditetapkandalam

komisiadalah

untuk

rapatParipurna,

memudahkan

pelaksanaan

DPRD

Sekretaris

karena

adalah

jabatannya

sekretaris

musyawarah anggota.Tugas musyawarah Tangerang

tugas

panitia

DPRD.Masapenempatananggot

bukan

adalam

Panitia DPRD

Kota Selatan

Komisi

utuskandalam rapatParipurnaDPRD atas usul

dalam

fraksi

Pasal50Nomor

Tahun

anggaran.

2012tentangPeraturan

Tata

pada

awal

tahun

Adapunkomisi-Komisi

Tertib DPRD Kota Tangerang

IVatasmempunyaitugas

Selatansebagai berikut:

sebagaimanadiaturdalam

c. Komisi

IV

danperpindahankekomisilain,dip

sebagaimana tersebut 01

komisi-

Pasal52KeputusanDPRDKota Komisi-

Tangerang SelatanNomor 01


111

Tahun 2012 tentangPeraturan Tata

Tertib

Tangerang

DPRD Selatan

h. Mengadakan rapat kerja dan

Kota

dengar pendapat;

adalah

i.

Mengajukanusulkepadapimp

sebagai berikut:

inanDPRDyangtermasukdal

a. Mempertahankandanmemeli

amruang

harakerukunannasionalserta

tugas

keutuhanNegara

Kesatuan

komisi;

RepublikIndonesi

dan

j.

bidang

masing-masing

Memberikanlaporantertuliske

daerah;

padaPimpinanDPRDtentang

b. Melakukanpembahasantent

hasil pelaksanaan tugas dan

angRancanganPeraturanDa erahdan

kegiatan komisi.

rancangan

Keputusan DPRD;

BAB IV

c. Melakukanpengawasanterha

HASIL PENELITIAN DAN

dappelaksanaanpembangun an,

lingkup

pemerintahan

kemasyarakatan dengan

dan sesuai

A. Penerapan fungsi legislasi DPRD

bidangkomisi

Kota Tangerang Selatan dalam

masing- masing;

menuju tata pemerintahan yang

d. Membantu Pimpinan DPRD untuk

PEMBAHASAN

baik

(good

governance)

mengupayakan

berdasarkan UU No. 32 tahun 2004

penyelesaian masalah yang

SalahsatufungsiDPRDadala

disampaikan Daerah

oleh

dan

Kepala

masyarakat

kepada DPRD;

hmenentukankebijakandanmembua t

peraturan

undang-undang

(peraturan daerah). Pelaksanaan

e. Menerima,menampungdanm

fungsi

legislasi

DPRD

tersebut

embahassertamenindaklanju

melalui beberapa proses mulai dari

tiaspirasi masyarakat;

penyusunan rancangan peraturan

f. Memperhatikan peningkatan

upaya

kesejahteraan

rakyat di daerah; g. Melakukankunjungankerjako

daerah, pembahasan rancangan peraturan

daerah

ditetapkan

sampai menjadi

PeraturanDaerah.Selanjutnyadala

misiyangbersangkutanatasp

mpenelitianini,

ersetujuanPimpinan DPRD;

menulisakanmenggambarkanpelak


112

sanaanfungsilegislasiDPRDdengan

al25hurufbyangmengaturmenge

mengambil salah satu rancangan

naitugasdanwewenangKepalaD

peraturan

aerahyaitu“Mengajukan

daerah

yang

telah

ditetapkan

menjadi

Peraturan

daerah

yaitu

Peraturan

DaerahKotaTangerang

Rancangan Perda”.

B. Yang

kedua,

rancangan

Perda

SelatanNomor4Tahun2013tentang

berasal dari pihak DPRD. Hal ini

Penyelenggaraandan Retribusi Ijin

diatur

Lokasi.Dengan mengambil salah

No.32 Tahun 2004 pasal 42 huruf a

satu Peraturan daerah maka dapat

yang

diketahui mekanisme penyusunan

DPRDmempuntai

peraturan daerah, hubungan DPRD

tugasdanwewenangmembentukPer

dengan

dayangdibahasdengan

eksekutifdalam

dalam

Undang-undang

menyatakan

bahwa

penyusunanPeraturandaerahdanak

KepalaDaerahuntukmendapatperse

toryangterlibatdalam

tujuan

pembuatan

bersama.Selainitudalam

peraturan daerah.

Pasal44

1. Mekanisme Penyusunan

ayat(1)hurufajugadisebutkan

Peraturan Daerah (Perda) Mekanismepenyusunanp

bahwaanggotaDPRDmempunyaiha kuntuk

mengajukan

eraturandaerah

raperda.Terdapat

serangkaian

diawalidariasalPerdatersebut

langkah

berawal.Sebagaimanalazimnya

dilakukan

produkhukum

dirumuskan

berupaPeraturanDaerah,ada2

pelaksanaanya

kemungkinantentangusulanPer

Adapun

da.Yang

tahapandalam

pertama,rancanganperaturanda

penyusunanPerdameliputitahapann

erah

perencanaanraperda,tahap

(raperda)berasaldariusulanpiha

perancangan

kpemerintahdaerah,dalam

pengajuan

haliniadalahkepala

penyebarluasan

daerah,dimanahalinidiaturdalam

pembahasan

Undang-

penetapan

undangNomor32Tahun2004Pas

pengundangan

utama

yang

perlu

agar

perda

dapat

dengan

baik

dapat langkah

raperda, raperda, raperda, raperda,

dan

efektif. atau

tahap tahap tahap tahap

raperda,

tahap

dan

tahap


113

penyebarluasan Perda.Hambatan-

dalampenyusunan

hambatan

dalam

daerahMemangtidakdapatdipun

Fungsi

Legislasi

KotaTangerang

Pelaksanaan

Selatan

Penyelenggaraan

peraturan

DPRD

gkiribahwaperanDPRDdalam

dalam

penyusunan

Pemerintahan

Daerah

peraturandaerahmasihsangatre ndah

Didalam

jikadibandingkandenganeksekut

pelaksanaanfungsinyadalam

if.

penyusunanPeraturanDaerah,DPR

Kenyataanyangselamainiterjadi

D

DPRDbelum

Kota

Tangerang

Selatan

mempunyai beberapa hambatan-

pernahmenggunakanhak

hambatan sehingga pelaksanaan

inisiatifnyadalam

fungsi

penyusunanperaturandaaerahd

legislasinya

berjalan

secara

tersebut

tidak

dapat

maksimal.

diperkuat

Hal

dengan

anperaturan-peraturan

daerah

yang

DPRD

dibahas

di

pernyataan Bapak Al Mansyur, SE

adalahmerupakan inisiatif dari

selaku Sekretaris Pansus B DPRD

eksekutif.

Kota

RendahnyainisiatifDPRDterseb

Tangerang

Selatan

yakni:“Didalam menjalankan tugas,

utdisebabkanterutamaSDMyang

kewajiban dan fungsi kami sebagai

ada

anggota

anggotaDPRDdibandingkanden

dewan

tentu

kami

didalam

mempunyai beberapa hambatan-

ganSDMyangadadidalam

hambatan

anggotaeksekutifmasihjauhdiba

dihindari.

yang

tidak

dapat

Hambatan-hambatan

wahnya.Dalam arti,jikadilihatdari

kamihampir

jumlah anggotanya, DPRD Kota

dihadapiolehseluruhDPRDdiIndone

Tangerang Selatan mempunyai

sia”.

jumlah

anggota

yang

sedikit

yakni

hanya

menurut

Demikian fungsi

legislasi

halnya

dengan

DPRD

Kota

lebih 45

(empatpuluh lima) orang, bila

Tangerang Selatan. Penulis dapat

dibandingkan

mencatat beberapa hambatan yang

denganpihakeksekutif.Halterseb

dihadapi

utsenadadenganyangdiungkapk

oleh

DPRD

Kota

Tangerang Selatan, yakni: 1. Kurang

memiliki

an oleh Bapak Sigit Setiawan keahlian

selaku

Sekretaris


Komisi

A 114

DPRD KotaTangerang Selatan

atikantentang SDM dalam hal

yakni:”Dalam

latar

halinisiatifmemangDPRD

sehingga disiplin ilmu anggota

masihrendahjikadibandingkan

DPRD kadang masih belum

dengan

sesuai dengan tugas yang akan

eksekutif,

apalagi

belakang

dengan jumlah personil yang

dijalankan”.

hanya

Pihakeksekutif

45

pendidikan

orangterusterangkamikesulitand

memilikiaturanbakutentangjenja

alam penggunaanhakinisiatif”

ngpendidikanmulaidari

Selain jumlah anggota yang

rekruitmen

sedikit,

rekruitmen

sehingga hanya SDM tertentu

maupun pemegang jabatan di

yang bisa menduduki jabatan

DPRD

sebagai

dalamhal

lebih

ditentukan

sampai

penentu

promosi,

kebijakan.

olehjumlah kursi yang diperoleh

Berbeda dengan yang terjadi di

dalam

DPRDpelaksanaanrekruitmenpe

pemilu,

tanpa

mempertimbangkan

kualitas

gawai

SDM.

senada

DPRDditentukanolehjumlahkurs

Hal

tersebut

dengan yang diungkapkan oleh

i

BapakAl Mansyur, SE selaku

Pemilu,selainitu

Sekretaris Pansus B

kadangdisiplinilmuyangdimiliki

Kota

Tangerang

bahwa:”Anggota

DPRD

yangdiperolehdalam

Selatan

belumsesuai

dengan

Dewan

yang akan dijalankan.

tugas

(DPRD) mempunyai kelemahan

Bahwadarisegipendidikanformal

jika

,

dibandingkan

anggota

dengan eksekutif

anggota

Tangerang

DPRD Selatan

Kota memang

terutamajikadilihatdariSDMyang

mempunyai SDM yang cukup

dimiliki.SDMeksekutif

memadaiyaknisebagianbesarbe

dalam

rekruitmennyalebihmemperhatik

rpendidikan

an

perguruantinggi.Namun,

kualitasnyayangdilihatdari

pendidikan dan latar belakang

meskipun

pengalaman, sedangkan SDM

anggota DPRD sudah cukup

kami(anggotaDPRD)rekruitmen

memadai,

nya

jikadibandingkandengantingkatp

berdasarkansistem

kepartaianyangkurangmemperh

endidikan

pendidikan

formal

tetapi

anggota


eksekutif 115

belum

governance) berdasarkan UU

cukupmengimbangi.Apalagidala

No.

m

disebutkanbahwa

halpembuatanperaturandaerah,

DPRDmerupakansalahsatuunsu

anggota-anggotapihak

r

eksekutifmemilikipendidikanfor

penyelenggarapemerintahanda

malyang disesuaikan dengan

erahdenganfungsi-

bidang tugas yang dijalankan,

fungsiyangdimiliki,salah satunya

disamping

adalah

itu

juga

32

tahun

fungsi

2004,

legislasi

atau

memilikipengetahuan

biasa disebut fungsi pembuatan

danpengalamandibidangpemeri

peraturan perundang-undangan

ntahanyangcukup

luas.

(peraturan daerah).Penyusunan

Sedangkan

anggota

program legislasi daerah dapat

DPRD mempunyai disiplin ilmu

dilakukan melalui dua tahap

yang

yaitu

bermacam-

tahap

pertamapada

macamsehingga

Pemerintah

dalampenggunaan hak inisitif

daerahdenganmemintamasuka

penyusunan peraturan daerah

n dari dinas-dinas daerah atau

mengalami kesulitan.

perangkat

2. Peraturan pelaksana

daerah

lainnya

mengenairaperdayangdiperluka

perundang-undangan yang

nuntuk

belumlengkap

memperlancarkerjamasing-

3. Padatnya Jadwal yang

masingdinasyang bersangkutan

dilakukan oleh DPRD

dan tahap kedua di DPRD, masukan dapat diperoleh dari komisi-

BABV

komisi,fraksi,maupunaspirasi

PENUTUP

masyarakat yang disampaikan kepada DPRD.

A. Kesimpulan 1. Penerapan

2. Hambatan-hambatan fungsi

dalam

legislasi

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

DPRD Kota Tangerang Selatan

DPRD KotaTangerang Selatan

dalam

dalam

menuju

tata

pemerintahan yang baik (good

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah


116

Hambatan-

ran daerah bagi anggota DPRD

hambatanyangdialamiDPRDKot

terutamabagi

a

yang disiplin ilmunya berbeda

Tangerang

anggota

DPRD

Selatandalampelaksanaan

dengan bidang tugasnya. Hal

fungsilegislasiDPRDterkaitdeng

tersebut

an penyusunanperaturandaerah

membekalianggotaDPRDtentan

tentang

gTeknik

penyelenggaraan

penting,

untuk

danretribusiijin lokasi ini antara

Legislativedraftingsehingga

lain:

dapat memahamiteknik dan tata

Kurang

memiliki

keahliandalampenyusunanperat

cara

urandaerah,Peraturanpelaksan

peraturan daerah..

a

penyusunan

suatu

perundang-

undanganyangbelum

DAFTAR PUSTAKA

lengkapdanPadatnyaJadwalyan g dilakukan oleh DPRD.

B. Saran

Soekarwo, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance, (Surabaya : Airlangga University Press, 2005)

1. SebaiknyaDPRDmembentukPa nitiaLegislasiyangterdiridariangg ota DPRDdanperwakilandaripihake ksekutif

sehingga

peraturan

daerah

yang

dibuatberdasarkanprogramlegisl asidaerah.PenyusunanProlegda tersebutsangatbermanfaatkaren adapatmenentukanwaktupemba hasanraperda

dan

kualitas yang baik sehingga memberikan

Dikutip dari artikel “ Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000.

peraturan

daerah yang dihasilkan memiliki

dapat

Josef Riwu Koha, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

kepastian

hukumbagi masyarakat. 2. Perludiadakanworkshopdanloka

Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “ Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam bukum HAM: Penyelenggara Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, (Jakarta:Komnas HAM,2000)

karyatentangpenyusunanperatu Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik

117

Dikutip dar artikel “ Publik Administration in the 21-st century”. Yang diterbitkan oleh Asian Development Bank. Roy Valiant Salomo, Sambutan Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Pada buku Perubahan Model Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, (Jakarta : Fisip UI, 2009). Ateng Syarifudin, dipetik lewat buku D. Simons,Pemerintahan dan Yang Diperintah, (Tarsito: Bandung, 1978). Sutoyo, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). Dwi Andayani Budisetyowati, Hukum Otonomi Daerah Dinegara Kesatuan Republik Indonesia, (Jakarta:Roda Inti Media, 2009). Koesnadi Hardjasoemantri, “ Good GovernanceDalam Pembangunan berkelanjutan di Indonesia” makalah Untuk Lokakarya embangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003 Agung,Djojosoekato.DinamikadanKap asitasDPRDDalamTataPemerin tahanDemokratis, Jakarta: Konrad Adeneur Stiftung,2004. Abduh, Muhammad, Profil Hukum Administrasi Negara Dikaitkan Dengan UndangUndangPeradilanTataUsahaNe gara(Peratun),PidatoPengukuh an, Tangerang: FH USU, 1988. Abdullah,Rojali(I),PelaksanaanOtonom iLuasdenganPemilihanKepalaD aerahSecara Langsung,

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. Ali,Zainuddin,SosiologiHukum,Jakarta: PenerbitSinarGrafika,Cet.Perta ma,2005. Amir, Munir & Reni Dewi Purnomowati, Lembaga Perwakilan Rakyat, Jakarta: PusatStudi Hukum Tata Negara FHUI, Cet. Pertama, 2005. Arinanto,Satya,Hak Asasi Manusia dalam TransisiPolitikDiIndonesia,Jakar ta: PusatStudiHukumTataNegaraF akultasHukumUniversitasIndon esia,2005.Asshiddiqie, Jimly, Undang Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Kesejahteraan dan RealitasMasa Depan, Jakarta 2005. KansilC.S.T,danChiristineS.T.Kansil,H ukumTataNegaraRepublikIndon esia,Jakarta: Penerbit Rineka Cipta,1997. SunaryatiHartonoC.F.G,PolitikHukum MenujuSatuSistemHukumNasio nal,Bandung: Alumni Bandung, 1991. Darto, Mariaman, Otonomi Daerah, Civil Society dan Kemandirian Daerah, Equilibrium, Jakarta 2005. Edstron,Judith&HansAntlov,USAIDLGSP,LegalraftingPenyusunan PeraturanDaerah, Jakarta 2013. GrolierInternational, Negara dan Bangsa, Jakarta: P.T. Widyadara,Cet. Ke 2,1999. Huijbers,Theo,FilsafatHukumDalamLin


118

tasanSejarah,Bandung:Penerbit Kanisius, 1982.

LingkunganAparaturPemerintah ,Jakarta: Penerbit Erlangga Cet.-ke 4,1994.

Ibrahim,Johnny,Teory&MetodologiPen elitianHukumNormatif,Penerbit Bayumedia Publishing,Tangerang Selatan Jawa Timur- Indonesia, 2006.

Ndraha,Taliziduhu,KybernologiSebuah RekonstruksiIlmuPemerintahan, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005.

Juanda,HukumPemerintahanDaerah,B andung:PenerbitP.T.AlumniBan dung, 2004.

Rahartjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit P.T. Citra Aditya,1991.

J.Kaloh,MencariBentukOtonomiDaera h,SuatuSolusidalamMenjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global,Jakarta: Rineka Cipta,2002.

Rasyid,Riyas,MaknaPemerintahan,Diti njau dariSegiEtikadanKepemimpinan , Jakarta, 1996.

Kelsen,Hans,TeoriHukumMurni,Jakart a:PenerbitNusamedia&Nuansa, Cet.Ke-2,2013. Kelsen,Hans,TeoriUmumHukumDanN egara,Jakarta:BEEMediaIndone sia, 2013. MahfudM.D.Moh.,PergulatanPolitikdan HukumDiIndonesia,Yogyakarta: Penerbit Gama Media, Cet. Pertama,1999.

Marzuki,PeterMahmud,PenelitianHuku m,Jakarta:PrenadaMediaGrup, Cet.2,2006. Marbun,B.N.,DPRRIPertumbuhanDan CaraKerjanya,Jaakarta:B.M.Mar bun,1999.MiriamBudiardjo,danI brahimAmbong,FungsiLegislatif DalamSistemPolitik Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada,1995.

Salman,H.R.Otje&AntonF.S,TeoriHuku m,Jakarta:PenerbitRefikaAditam a, Cet. Ke 2, 2005. Sitorus,Oloan,&DarwinsyahMinim, CaraPenyelesaianKaryaIlmiahD iBidang Hukum, Yoyakarta: Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Cet. Ke 2, Edisi Revisi, 2006. Soeparmo,PengawasanAdminitrasidan PengawasanPelaksanaanAPBD ,Bahan Presetase Pembekalan DPRD, BPK Perwakilan Tangerang, Tangerang 2006. Sukarna,SocialControl/KontrolMasyara kat,Bandung:PT.CitraAdityaBakt i,1990. Sunarso,Siswanto,HubunganKemitraa nBadanLegislatif&EksekutifdiDa erah,Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju,2005.

Napitupulu,Paimin,MenujuPemerintah anPerwakilan,Bandung:Penerbit P.T.Alumni, 2013.

Syafruddin, Ateng, Sekilas Tentang Pemerintahan Daerah di Jepang, Bandung: Aditama, Cet.1,2006.

Nawawi,Hadari,PengawasanMelekatdi

Soekanto,Soerjono,Pokok-


119

PokoksosiologiHukum,Jakarta:P enerbitrajawaliPress,1988. Utrecht, U & Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PenerbitDan Balai Buku Ichtiar, Cet. Ke-9, 1990 Warassih,Esmi,PranataHukumSebuah TelaahSosiologis,Semarang:P.T .Suryandaru Utama,2005. Wasistono,Sadu&OndoRiyani,EtikaHu bunganElislatifDalamPelaksana an Otonomi Daerah, Bandung: Penerbit Focus Media, Cet.2, 2003. Wasistiono, Sadu, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Bandung: Penerbit Focus Media,2003. Peraturan dan PerundanganMajelis Permusyaatan Rakyat, Ketetapan MPR, Nomor XV/MPR/1998, tentang PenyelenggaraanOtonomiDaera h;Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalamKerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia. MajelisPermusyawaratanRakyat, KetetapanMPRNomorIII/MPR/2 000,tentang, Sumber HukumDan Tata Urutan Peraturan Perundang-

undangan. Undang UndangDasar Republik Indonesia 1945.

Negara Tahun

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003, tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004,tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor7 9Tahun2005,tentangPedomanP embinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah. PeraturanMenteriDalamNegeri,Nomor 16Tahun2006,tentangProsedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.


120

Oleh : ICHWANI SITI UTAMI Alamat ABSTRAK

Recommend Documents