PROSPEK PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA KEJUARAAN SEPAKBOLA YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL PASAL 5 AYAT (1) DAN (2)
Oleh Fahrian Marga
ABSTRAK
Sepakbola merupakan olahraga yang sangat disukai oleh semua lapisan masyarakat di dunia sebab dalam sepakbola banyak keindahan-keindahan dan seni yang dilakukan di dalam lapangan sepakbola. Orang-orang rela membayar mahal demi menonton sebuah pertandingan sepakbola. Tetapi dalam sebuah kejuaraan khususnya di Indonesia, banyak terjadi kesalan dalam pengaturan kejuaraan sepakbola. Hal ini terjadi biasanya di pelosok-pelosok desa yang tidak memahami prosedur yang baik atau standarisasi membuat sebuah kejuaraan sepakbola. kejuaraan sepakbola yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu dari segi teknis, keamanan, kesehatan dan wilayah setempat. Di dalam pelaksanaanya kadang itu tidak terjadi, sehingga tidak adanya rasa aman bagi para pihak yang terlibat di dalam kejuaraan tersebut. Kejuaraan sepakbola tersebut merupakan kejuaraan yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perundang-undangan yang berlaku, biasanya penyelenggara kejuaraan sepakbola tersebut hanya mencari keuntungan pribadi dari hasil kejuaraan yang dibuatnya. kejuaraan sepakbola yang legal itu hanya dibuat oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan pengurus dibawahnya, di luar daripada itu tidak legal, tetapi setiap orang bisa membuat sebuah kejuaraan sepakbola asalkan ada rekomendasi dari Pengurus Cabang setempat atau Pengurus Provinsi apabila mengadakanya di wilayah provinsi. Kurangnya koordinasi penyelenggara dengan pengurus sepakbola setempat dalam membuat rekomendasi penyelenggaraan kejuaraan sepakbola
1
dikarenakan takut dimintanya royalti atau sejumlah uang untuk membuat rekomendasi tersebut, padahal pengurus sepakbola setempat senang membantu apabila ada yang ingin membuat kejuaraan sepakbola sebab hal tersebut membantu pengurus dalam mencari pemain yang berkualitas. Penyelenggara kejuaraan sepakbola harus berkerja sama dengan pengurus cabang agar diberitahu bagaimana kejuaraan sepakbola yang baik dan pihak Kepolisian harus membantu mengamankan jalannya sebuah kejuaraan sepakbola agar timbulnya rasa aman yang menjadikan kejuaraan sepakbola menjadi berkualitas demi menciptakan pemai-pemain yang berkualitas pula dimana pemai-pemain yang berkualitas tadi akan membawa harum nama Indonesia dalam berbagai kejuaraan internasional.
Latar belakang Di Indonesia saat ini banyak orang yang mengadakan kejuaraan-kejuaraan sepakbola dimana dalam tujuan pembentukan kejuaraan sepakbola tersebut untuk mempersatukan seluruh lapisan masayarat melalui olahraga khususnya dalam olahraga sepakbola. Dalam penulisan hukum ini penulis akan membahas tentang prospek sanksi yang dapat diterapkan oleh Undang-Undang terhadap para penyelenggara kejuaraan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membuat kejuaraan. Penyelenggara kejuaraan sepakbola yang dilaksanakan di Indonesia oleh panitia seringkali mengalami kegagalan atau perubahan waktu bahkan pembatalan oleh sepihak dimana alasan yang sering muncul adalah dari segi keamanan, belum matangnya persiapan dan lain sebagainya. Tentu saja apabila suatu kejuaraan berhenti di tengah-tengah waktu maka akan sangat merugikan bagi peserta yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan tim nya untuk berlaga dalam sebuah kejuaraan. Banyak biaya, waktu, dan tenaga yang terbuang sia-sia apabila sebuah kejuaraan sepakbola dihentikan begitu saja. Seperti yang terjadi di Kota Bogor, sebuah kejuaraan sepakbola terhenti penyelenggaraannya di tengah-tengah jalan dengan alasan biaya yang besar dalam 2
menyelenggarakan turnamen tersebut. Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kota Bogor, segera memanggil ketua pelaksana turnamen tersebut untuk meminta keterangan kenapa turnamen tersebut bisa berhenti di tengah-tengah jalan. Menguat alasan karena disebabkan pendanaan yang besar, sebenarnya para tim yag ikut dalam turnamen tersebut membayar sejumlah uang pendaftaran yang cukup besar dan pendanaan tersebut sebenarnya bisa di dapat dari1 : a. Masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. b. Kerja sama yang saling menguntungkan. c. Bantuan luar negeri yang tidak mengikat. d. Hasil usaha industri olahraga. e. Hibah yang berasal dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f. Sumber lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Seharusnya penyelenggara dalam membuat sebuah kejuaraan harus mempunyai tujuan agar dalam penyelenggaraan kejuaraan sepakbola tersebut kental dengan persaingan sportifitas dan kebersamaan. Tujuan yang harus dicapai antara lain2 : a. Memasyarakatkan olahraga. b. Menjaring bibit atlet potensial. c. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran. d. Meningkatkan prestasi olahraga. 1
Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007, Pasal 33ayat (2). 2 Indonesia, Undang-undang Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Pasal 45.
3
e. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. f. Meningkatkan ketahanan nasional. Dari tujuan inilah sebenarnya sepakbola merupakan suatu olahraga yang menarik untuk diikuti tetapi salah satu peserta turnamen menyayangkan turnamen tersebut terhenti ditengah-tengah jalan, sebab turnamen tersebut merupakan turnamen yang sudah ditunggu-tunggu di kawasan Kota Bogor. Selain di tunggutunggu, turnamen tersebut merupakan wadah untuk menunjukkan kemampuan bagi setiap tim dalam melakukan pertandingan dan ajang silahturahmi antara tim yang satu dengan yang lainnya. Dari sinilah penulis mencoba melihat dari sisi hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai sanksi dan pertanggung jawaban apabila pihak penyelenggara melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara kejuaraan, sebab selama ini sanksi itu hanya berlaku bagi para peserta atau tim yang melakukan kesalahan. Penulisan ini bertujuan untuk menyadarkan atau mengantisipasi apabila ada lembaga hukum, orang dan/atau perikatan yang ingin membuat sebuah penyelenggaraan kejuraaan sepakbola. Rasanya tidak adil apabila dalam penyelenggaraan kejuaraan sepakbola, para perserta diwajibkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara sedangkan selama ini panitia penyelenggara tidak mengikuti aturan yang ada, oleh karena itu penyelenggara juga harus mematuhi peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 51 ayat (1) dan (2). Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana sanksi dan pertanggung jawaban panitia penyelenggara kejuaraan sepakbola jika tidak menjalankan kewajibannya. Maka dari itu, pengkajian tersebut akan dilakukan dan dibahas melalui bab per bab dalam penulisan ini.
4
Penyelenggaraan Kejuaraan Sesuai Undang-undang Sekarang ini banyak orang yang tidak memahami tentang apa artinya penyelenggaraan kejuaraan sepakbola. Banyak orang yang membuat kejuaraan sepakbola
tetapi
tidak
memahami
bagaimana
prosedur
dan
prinsip
penyelenggaraan sepakbola tersebut, maka dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Umum Pertandingan
memberitahu
bagaimana
prosedur
sebuah
penyelenggaraan
kejuaraan sepakbola dan siapa saja yang boleh mengadakan sebuah kejuaraan sepakbola tersebut. Dalam membuat suatu penyelenggaran kejuaraan haruslah mengandung prinsip keolahragaan yaitu3 : 1. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. 2. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab. 3. Sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika. 4. Pemberdayaan dan keterbukaan. 5. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat. 6. Pemberdayaan peran serta masyarakat. 7. Keselamatan dan keamanan. 8. Keutuhan jasmani dan rohani.
Penyelenggaraan kejuaraan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional itu mencakup semua cabang olahraga tetapi perinsip penyelenggaraan itu semuanya sama, karena dalam hal ini membahas tentang penyelenggaran kejuaraan sepakbola yang tentu saja selain mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
tetapi
juga mengacu kepada Peraturan Umum
Pertandingan dan Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) agar
3
Indonesia, Undang-undang Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Op. Cit, Pasal 5.
5
sebuah penyelenggaraa kejuaraan sepakbola berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan kejuaraan sepakbola selain mempunyai
prinsip
penyelenggaraan haruslah juga mengetahui terlebih dahulu siapa saja yang boleh membuat sebuah kejuaraan sepakbola yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Umum Pertandingan yaitu agar mendapatkan sebuah legalitas penyelenggaraan tersebut. Dalam Peraturan Umum Pertandingan Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) dalam Pasal 10 Tentang Wewenang Penyelengaraan menyatakan : Wewenang menyelenggarakan pertandingan ditetapkan sebagai berikut4 : 1. Pengurus Pusat PSSI berwenang menyelenggarakan pertandingan : a. Kompetisi Tingkat Nasional. b. Turnamen/Pertandingan Persahabatan. c. Pertandingan Internasional. 2.
Pengurus
Daerah
PSSI/Pengprov
berwenang
menyelenggarakan
pertandingan: a. Kompetisi dalam wilayahnya. b. Kompetisi Antar wilayah. c. Turnamen/Pertandingan Persahabatan. 3. Pengurus Cabang/Pengcab menyelenggarakan pertandingan : a. Kompetisi Antar Perkumpulan Anggota Perserikatan. b. Turnamen/Pertandingan Persahabatan. 4. KIub Sepakbola Utama dan Perkumpulan berwenang menyelenggarakan Turnamen/Pertandingan Persahabatan. 5. Instansi di luar PSSI dapat menyelnggarakan turnamen/pertandingan persahabatan setelah mendapat ijin dari PSSI. Selain daripada itu dalam membuat sebuah kejuaraan sepakbola ada beberapa persyaratan yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara kejuaraan sepakbola. Persyaratan tersebut yaitu5 : 4 5
Indonesia, Peraturan Umum Pertandingan, Pasal 10. Ibid, Pasal 10
6
1. Menaati peraturan-peraturan PSSI dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 2. Memiliki atau dapat meminjam/menyewa Stadion yang memenuhi standar. 3. Mampu menyiapkan Petugas Keamanan di dalam dan di luar stadion dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta menunjuk penanggungjawab keamanan pada setiap pertandingan. 4. Melaksanakan Pedoman Pengamanan Stadion seperti yang ditetapkan oleh Pengurus PSSI dan melakukan kerjasama dengan para coordinator supporter masing-masing kesebelasan untuk menciptakan Susana tertib di dalam maupun di luar lingkungan stadion. 5. Tidak diperkenankan menjual karcis melebihi kapasitas yang tersedia untuk penonton, melakukan pengawasan penjualan karcis serta memisahkan rombongan/pendukung kesebelasan masing-masing. 6. Di kota penyelenggara terdapat sarana hotel/penginapan/Asrama yang memenuhi persyaratan kesehatan. 7. Ikut menjaga mutu perwasitan dan turut mendorong semangat fair play di antara pemain, ofisial dan penonton serta larangan menyampaikan pernyatan-pernyataan yang menjurus pada fanatisme kedaerahan. 8. Penyelenggara
pertandingan
harus
menyiapkan
ruangan
dan
melaksanakan konferensi pers di stadion di setiap kali pertandingan, dengan menghadirkan kedua manajer tim, pelatih dan kapten kesebelasan. Melakukan wawancara terhadap kedua tim di pinggir lapangan seusai pertandingan tidak diperkenankan. 9. Penyelenggara pertandingan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatannya kepada pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya. 10. Pihak di luar PSSI dapat menjadi mitra kerja dalam penyelenggaraan pertandingan/turnamen dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Mengajukan permohonan sebagai mitra kerja untuk menyelenggarakan pertandingan
kepada
Pengurus
7
PSSI
menurut
tingkat
dan
wewenangnya
selambat-lambatnya
1
(satu)
bulan
sebelum
pelaksanaan pertandingan dengan menyampaikan pula maksud dan tujuannya. b. Memberitahukan waktu dan tempat penyelenggaraan c. Memberitahu kesebelasan-kesebelasan yang akan diikutsertakan (baik dalam negeri maupun luar negeri) d.Dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut, harus mengikutsertakan unsur-unsur bidang teknis Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menurut tingkat dan wewenangnya, seperti dalam pembuatan peraturan pertandingan khusus, penguasaan aparat pertandingan, penetapan system dan jadwal pertandingan, serta hal-hal teknis lainnya yang berkenaan dengan pertandingan dimaksud. e. Kesanggupan melaksanakan pengamanan sesuai dengan yang ditetapkan
oleh
Pengurus
Pusat
PersatuanSepakbola
Seluruh
Indonesia. f. Kesanggupan untuk menanggung atau mengganti kerugian akibat terjadinya kericuhan dan/atau oleh penonton/pendukung kesebelasan yang mengakibatkan kerusakan.
Pengurus
Persatuan
sepakbola
Seluruh
Indonesia
(PSSI)
membuat
penyelenggaraan kejuaraan sepakbola ini menjadi 2 bagian yaitu6: 1.
Kompetisi Yaitu sebuah penyelenggaraan turnamen yang diadakan untuk tim yang sudah menjadi anggota Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI) dan penyelenggarannya tersebut sudah menjadi agenda rutin setiap tahunnya, adapun yang berhak menyelenggarakan kompetisi adalah sebagai berikut :
6
Mursid, Wawancara penulis dengan Wakil Sekretaris Jendral Persatuan Sepakbola Seluruh Indoneisa, 20 Juni 2012
8
a. Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Pengurus pusat berhak mengadakan penyelenggaraan kejuaraan sepakbola baik dari usia dini sampai usia senior tetapi yang boleh mengikuti kompetisi tersebut ialah daerah-daerah atau tim-tim yang sudah terdaftar di Pengrus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. b. Pengurus Daerah / Pengurus Provinsi / Pengprov. Pengurus daerah atau Pengurus provinsi hanyalah membuat atau dapat
menyelenggarakan
kompetisi
sepakbola
hanya
di
wilayah
provinsinya saja, misalnya kejuaraan sepakbola antar Kota/Kabupaten se Jawa Barat. Di luar dari wilayah Provinsi tersebut harus meminta izin ke Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. c. Pengurus Cabang / Pengcab Pengcab atau Pengurus Cabang hanya boleh mengadakan kejuaraan sepakbola antar perikatan atau perkumpulan atau tim yang sudah terdaftar di Pengurus Cabang Kota/Kabupaten setempat karena wilayah hukum Pengurus Cabang hanyalah Kota/Kabupaten saja dan tidak lebih.
2.
Non Kompetisi7 Sekarang ini banyak yang tidak tahu dan membedakan sebuah kompetisi dan non kompetisi karena hampir tidak adanya perbedaan, sebenarnya keduanya sangatlah berbeda karena non kompetisi adalah sebuah sebuah kejuaraan yang bersifat sewaktu. Waktu non kompetisi dapat dibuat oleh siapa saja yang ingin membuat sebuah penyelenggaraan kejuaraan olahraga baik di tingkat Kota/Kabupaten, Pengurus Cabang dan bahkan nasional asalkan ada rekomendasi dari Pengurus Cabang Setempat kalau mengadakannya hanya di tingkat Kota/Kabupaten, rekomendasi dari 7
Ibid.
9
Pengurus Provinsi kalau mengadakannya di sebuah Provinsi dan rekomendasi dari Pengurus Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) kalau melebihi batas wilayah Kota/Kabupaten/Provinsi.
Penyelenggaraan Kejuaraan Sepakbola Yang Tidak Sesuai Undang-undang Sepakbola adalah olahraga yang bisa dibilang permainan yang sempurna tetapi dalam mendekati sempurna itu haruslah dilihat bagaimana proses membuat sebuah kejuaraan sepakbola yang baik dan benar sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila membahas tentang sebuah kejuaraan sepakbola, tentu saja tidak lepas dari panitia penyelenggara kejuaraan itu sendiri. Panitia penyelenggara kejuaraan sepakbola harus mengetahui bagaimana prosedur yang berlaku untuk membuat sebuah kejuaraan sepakbola sesuai dengan undangundang yang berlaku. Kejuaraan sepakbola banyak dinodai dengan adanya penyelenggaraan yang tidak memenuhi kewajiban seperti yang ditegaskan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 51 Ayat (1) dan (2). Suatu penyelenggaraan kejuaraan sepakbola yang tidak memenuhi kewajiban karena adanya beberapa aspek yang tidak dipenuhi yaitu8 : 1. Tidak memenuhi teknis kecabangan 2.
Tidak adanya atau belum siap tim kesehatan dalam setiap pertandingan.
3. Tidak memenuhi standar keselamatan. 4. Tidak memenuhi ketentuan daerah setempat. 5. Tidak mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.
8
Indonesia, Undang-undang Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Op. Cit, Pasal 5.
10
Sanksi Yang Diberikan Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. 9 Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undangundang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut: a. Jiwa manusia (leven). b. Keutuhan tubuh manusia (lyf). c. Kehormatan seseorang (eer). d. Kesusilaan (zede). e. Kemerdekaan pribadi (persoonlyke vryheid). f. Harta benda/kekayaan (vermogen). Dalam hal ini tentu saja sanksi pidana yang diberikan yaitu untuk para penyelenggara kejuaraan sepakbola yang tidak menjalankan kewajibannya. Sanksi yang diberikan tentu saja harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sanksi yang diberikan kepada penyelenggara yang tidak memenuhi kewajibannya adalah Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan 9
J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 17.
11
olahraga tidak memenuhi kewajiaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sanksi tersebut bisa diberikan oleh Pengurus Cabang daerah tersebut karena biasanya penyelenggara kejuaraan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut terdapat di pelosok-pelosok desa yang orang-orang disekitar tidak paham terhadap suatu penyelenggaraan kejuaraan sepakbola. Setiap masyarakat dalam bidangnya selalu memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik sosial artinya dalam masyarakat pecinta sepakbola, sebuah kejuaraan yang dibuat atau diselenggarakan oleh golonganya atau kelompoknya merupakan hal yang baik karena telah menciptakan suatu hiburan bagi masyarakat banyak, tetapi dalam kontek hukum, apabila seseorang membuat pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi10. Tetapi dalam proses penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada pihak penyelenggara kejuaraan sepakbola di Indonesia belum terjadi karena tidak ada pihak yang melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada suatu kejuaraan sepakbola yang penyelenggaranya tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Sanksi pidana yang diberikan sebenarnya cukup baik apabila dijalankan dengan benar sebab tidak akan ada lagi suatu kejuaraan sepakbola yang tidak sesuai prosedur proses penyelenggaraannya. Penyelenggaraan yang tidak mengikuti prosedurlah yang mengakibatkan rusaknya suatu kejuaraan sepakbola. Pemerintah dan pemerintah daerah harus membantu dalam penangan sepakbola di Indonesia ini, sebab tanpa dukungan tersebut sangatlah sulit dijalani demi menciptakan suatu kejuaraan sepakbola yang berkualitas. Bahkan semua pihak baik dari lapisan masayarakat maupun kepolisian membantu jalannya suatu kejuaraan sepakbola demi menciptakan rasa aman kepada para pihak yang mengikuti sebuah kejuaan sepakbola tersebut. 10
http://www.mulyadinurin.wordpress.com/2012/.../teori-sosiologi-hukum : diakses tanggal 27 Juli 2012.
12
Penutup Kejuaraan
sepakbola
yang
baik
dan
berkualitas
ialah
suatu
penyelenggaraan yang mengikuti prosedur yang baik. Prosedur tersebut harus diikuti dari awal hingga akhir demi menciptakan sebuah kejuaraan sepakbola yang berkualitas. Semua pihak baik dari lapisan masyarakat, Pengurus Sepakbola daerah, anggota Kepolisian bahkan pemerintah baik pusat maupun daerah harus membantu
jalannya
sebuah
penyelenggaraan
kejuaraan
sepakbola.
penyelenggaraan kejuaraan sepakbola yang legal hanya dibuat oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan seluruh anggota dibawahnya, tetapi setiap orang juga bisa membuat sebuah kejuaraan sepakbola asalkan ada rekomendasi dari Pengurus Sepakbola. Apabila tidak ada rekomendasi tersebut maka sudah dipastikan panitia penyelenggara tersebut tidak menjalankan kewajiban dengan baik.
Membuat rekomendasi tidak perlu mengeluarkan
royalti11 sebab Pengurus Cabang Sepakbola Kabupaten Bogor sangat senang dan ingin membantu karena dengan adanya kejuaraan-kejuaran sepakbola membantu tugas Pengurus Sepakbola Daerah juga.
11
Julian Sembiring, Wawancara penulis dengan Anggota Komisi Disiplin Pengurus Cabang Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Kabupaten Bogor, 4 Juli 2012.
13
Daftar Pustaka Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional. UU No. 3 Tahun 2005. ________. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. PP No. 17 Tahun 2007 ________. Peraturan Umum Pertandingan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Bemmelen, J.M van. Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum. Bandung: Binacipta, 1987.
Bapak Julian Sembiring, Hasil Wawancara, Tanggal 4 Juli, 2012. Bapak Mursit W. K, Hasil Wawancara, Tanggal 20 Juni, 2012. http://www.mulyadinurin.wordpress.com/2012/.../teori-sosiologi-hukum, tanggal 27 Juli 2012
14
