KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
oleh : Dra. Rahajeng Purwianti, M.Si Direktorat Fasilitasi kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Disampaikan pada Rapat koordinasi Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Surabaya, 16 Mei2016
2
I. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23 TAHUN 2014)
Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam lampiran UU sehingga memberikan status otonomi yang lebih kuat kepada daerah otonom; Ditentukan suatu pola pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan/susunan pemerintahan sehingga terhindar dari tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan; Terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkan kriteria dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ditentukan;
Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi (kehutanan, kelautan dan pertambangan) sehingga relatif mudah dikendalikan. Memperkuat status urusan otonomi daerah
mencegah tumpang tindih kewenangan
III. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSOLUT
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL
URUSAN PEM. UMUM
1. 2. 3. 4. 5.
KONKUREN
Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
PILIHAN
WAJIB Kes, Pendidik, PU, dll.
PELAYANAN DASAR
SPM
Pertambangan, Perdagangan, dll.
NON PELAYANAYAN DASAR
IV. URUSAN PEMERINTAHAN
1. Urusan Pemerintahan Absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: • politik luar negeri; • pertahanan; • keamanan; • yustisi; • moneter dan fiskal nasional; dan • agama. 2. Urusan Pemerintahan Konkuren, dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. 1. Urusan Pemerintahan Umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6. Sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 1. Tenaga kerja; 2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. Pangan; 4. Pertanahan; 5. Lingkungan hidup; 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9. Perhubungan; 10. Komunikasi dan informatika; 11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. Penanaman modal; 13. Kepemudaan dan olah raga; 14. Statistik; 15. Persandian; 16. Kebudayaan; 17. Perpustakaan; dan 18. Kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan 1. Kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. Kehutanan; 5. Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi.
V. KONDISI PERANGKAT DAERAH SAAT INI Daerah Kecil (Nilai <40):
Daerah Sedang (Nilai 40-70):
Daerah Besar (Nilai >70):
1.
1.
a. Setda, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten; b. sekretariat DPRD; c. dinas paling banyak 18 (delapan belas); dan .lembaga teknis daerah paling banyak 12 (duabelas).
2. 3. 4.
•
Setda: paling banyak 3 (tiga) asisten; Sekretariat DPRD; dinas paling banyak 12 (dua belas); lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan).
2. 3. 4.
Setda paling banyak 3 (tiga) asisten; Sekretariat DPRD; Dinas paling banyak 15 (lima belas); lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh).
DAPAT DIBENTUK LEMBAGA LAIN Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang- undangan
Akibatnya: 1. Tidak sinergis kelembagaan daerah dengan Urusan pemerintahan (Misal: Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Perdagangan, Perindustrian, UMKM dan Tenaga Kerja). 2. Dengan dibukanya lembaga lain, perangkat daerah berkembang tanpa batas walaupun jumlah dinas dan badan sudah dibatasi 3. Kriteria penentuan nilai dilakukan berdasarkan kriteria besaran daerah, sehingga tidak mencerminkan beban dari urusan pemerintahan tersebut
VI. ARAH KEBIJAKAN •
Untuk mendorong kehadiran Negara secara efektif dalam melayani seluruh lapisan masyarakat perlu menata ulang Kelembagaan Pemda sesuai dengan perubahan kewenangan antar susunan pemerintahan sebagai bagian dari penguatan otonomi daerah dan reformasi birokrasi.
•
Penyesuaian harus menjadikan Kelembagaan efektif dalam melaksanakan tugasnya tetapi harus efisien dari sisi pembiayaan, mengingat saat ini proporsi biaya birokrasi >50%
•
Pengaturan kelembagaan bersifat asimetris yang memungkinkan kelembagaan dari satu daerah berbeda dengan daerah yang lain karena perbedaan prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.
•
Mendorong terwujudnya sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar jelas pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.
•
Menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional dengan akselerasi realisasi target nasional tersebut.
•
Memastikan tersedianya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.
MENJADIKAN DAERAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK PELAKSANAAN NAWACITA
VII. KONSEP PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH Perangkat Daerah provinsi: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD;
Secara teoritis pengelompokan perangkat daerah terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu: • kepala Daerah (strategic apex) • sekretaris Daerah (middle line) • dinas Daerah (operating core) • Badan sebagai fungsi penunjang (technostructure) • staf pendukung (supporting staff).
c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan.
Perangkat Daerah Kab/Kota a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. kecamatan
Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan sebagaimana dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Dinas dan Badan melaksanakan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian,
penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi)
VIII. TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH
PADA PRINSIPNYA SETIAP DILAKSANAKAN OLEH 1 DINAS
PADA PRINSIPNYA SETIAP DILAKSANAKAN OLEH 1 BADAN
URUSAN
FUNGSI
PEMERINTAHAN
PENUNJANG
UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP TERSEBUT DI ATAS, DINAS DAN BADAN DIKATEGORIKAN KE DALAM •TIPE A (Skor lebih 800) •TIPE B. dan (Skor 601-800) •TIPE C (Skor lebih dari 400 – 600) TIDAK LAGI DIKENAL PERUMPUNAN DINAS DAN BADAN, KECUALI URUSAN YANG SANGAT KECIL SEHINGGA BEBAN TUGASNYA TIDAK MASUK KATEGORI TIPE C, DIWADAHI DENGAN KRITERIA: SKOR 300-400, SETINGKAT BIDANG SKOR KURANG DARI 300, SETINGKAT SUB BIDANG
IX. KEKHUSUSAN PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh: 1. Dinas yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan 2. Dinas yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Pertanian dan Penunjang Bidang Keuangan: (1) Dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas/badan lain. (2) Dalam hal perhitungan nilai variabel memperoleh nilai di atas 950-975, Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe B. diatas 975diwadahi dalam 2 (dua) dinas/badan tipe A. (3)
Dalam hal sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan ketentuan
X. UPT DAN CABANG DINAS
Pada dinas dan Badan dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
Untuk urusan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota yang mempunyai urusan tersebut Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kelautan Pendidikan Menengah
XI. KRITERIA UPT DAN CABANG DINAS
1. UPT pada dinas Provinsi: • Kelas A, dipimpin oleh Pejabat Administrator, dengan 1 subbag Tu dan dua Seksi • Kelas B, dipimpin oleh Pengawas tanpa kepala seksi
1. UPT pada dinas Kab/Kota: • Kelas A, dipimpin oleh Pejabat Pengawas dg satu subbag TU • Kelas B, dipimpin oleh Pengawas tanpa subbag TU
1. Cabang dinas Provinsi: • Kelas A, dipimpin oleh Pejabat Administrator, dengan 1 subbag Tu dan dua Seksi • Kelas B, dipimpin oleh Pengawas tanpa kepala seksi
XII. KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014)
1. UPT ditetapkan berdasarkan kriteria : • Adanya fungsi pelayanan tertentu yang membutuhkan satu kesatuan manajemen dalam penyelenggaraannya; • Tindak lanjut peratuaran perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan satuan/unit organisasi pelaksana; dan • Kemampuan keuangan daerah. Susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT yang berbentuk rumah sakit dan sekolah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
XIII. LEMBAGA TERTENTU
KETENTUAN PASAL 231 UU 23/2014 : Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan
dijadikan Perangkat Daerah yang ada setelah
pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut
bagian dari
dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara
XIV. KELEMBAGAAN URUSAN PANGAN DI DAERAH
SAAT INI:
LKE DEPAN:
1. Lemtekda, yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. 2. Tugas: • melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. • perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; • pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; • pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
1. unsur pelaksana Pemerintahan yang kewenangan Daerah
Urusan menjadi
2. Tugas: • perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; • pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; • pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
XV. BESARAN DINAS/BADAN DAERAH PROVINSI URUSAN PEMERINTAHAN
Administrator: 4 Pengawas : 12 Pelaksana: ?
Administrator: 3 Pengawas : 9 Pelaksana: ?
Administrator 2 Pengawas : 6 Pelaksana: ?
XVI. BESARAN DINAS/BADAN DAERAH KAB/KOTA URUSAN PEMERINTAHAN
Administrator: 4 Pengawas : 12 Pelaksana: ?
Administrator: 3 Pengawas : 9 Pelaksana: ?
Administrator 2 Pengawas : 6 Pelaksana: ?
XVII. BESARAN PERANGKAT KAB/KOTA (KECAMATAN)
BUPATI/WALIKOTA
SEKRETARIAT DAERAH
XVIII. PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN
• dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintahan wajib dan potensi urusan pilihan serta beban kerja peneyelnggaraan urusan. • Pemetaan urusan pemerintahan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe perangkat daerah.
FAKTOR KESULITAN WILAYAH
a. Jawa dan Bali dikalikan 1; b. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dikalikan 1,1; c. Kkota, dikali 1.1 d. Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2; e. Papua dikalikan 1,4; f. Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepulauan dikalikan 1,4. g. Kabupaten d/kota di wilayah perbatasan darat negara dikalikan 1,4. h. Kabupaten/kota di pulaupulau terpencil daerah perbatasan laut dikalikan 1,5.
XIX. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT • Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antarkabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan insfrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai berdasarkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 26
Evolusi Layanan Pemerintah 1
3
2
Loket Bergerak
Web Online
Loket Kantor
Sms
Messenger
Live Chat
Telephon analog
Ip-Phone
Video Converence
Anjungan Layanan
Televisi
Jejaring sosial
SIMULASI PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN TIPELOGI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN http://fasilitasi.otda.kemendagri.go.id
DI PAPUA TEMPATNYA BURUNG CENDRAWASIH CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH
28
