Oleh: Dr. Makarim Wibisono Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Seminar KOMNAS Perempuan Hotel Kartika Chandra, 12 Maret 2012
Ucapan Selamat Saya atas nama saya pribadi dan ASEAN Foundation mengucapkan: “Selamat Hari Perempuan Internasional” pada tanggal 8 Maret minggu lalu.
Semoga hak-hak azasi manusia perempuan Indonesia terpenuhi dan terbebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
• Disamping perlu disyukuri adanya peningkatan capaian kaum perempuan dibidang sosial, ekonomi, IPTEK dan politik. • Kenyataan pahit yg ada pelanggaran HAM perempuan dan kekerasan terhadap perempuan masih tetap terjadi disemua bagian dunia mencakup lingkup sosial, ekonomi dan budaya.
Kenyataan ini mendorong perempuan: • Tidak menikmati gender equality • Belum mengenyam pembangunan • Tidak merasakan arti damai sebenar-benarnya.
Lembaga internasional : norma • UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). • The 1993 UN Declaration on the Elimination of Violence against Women. • The 1993 Vienna Declaration and Programme of Action. • CAT • The Beijing Platform for Action
• Masyarakat bisa menerima kenyataan itu • Apabila pelaku kekerasan atau pelanggar HAM bebas dari sanksi. • Bila kebijakan dan praktek diskriminasi terhadap gender dibiarkan berlangsung. • Bila pelanggar HAM dan pelaku kekerasan tidak dipidana atau memiliki impunitas
Norma internasional • Impunity for violence against women and girls cannot be ended until justice is made more accessible to the victims – and the process of seeking justice is made safer.
Paragraf pembukaan UN-CEDAW • Reaffirms faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women…
Tanggung jawab pemerintah : • Melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan. • Menangkap pelaku kekerasan untuk mendapatkan keadilan. • Mengusahakan adanya proses peradilan yang memadai dan mampu memberikan kompensasi bagi korban kekerasan.
Instrument HAM International Covenant of Civil and Political Rights.
International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights.
Treaty Bodies : CEDAW, CAT, CERD.
• Semua merujuk pada pentingnya implementasi dan disini peranan National Human Rights Institution menjadi sangat penting.
NHRI di Indonesia Komisi Hak Azasi Manusia (Komnas HAM)
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Mandat Komnas Perempuan Menciptakan kondisi yg kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagi pemenuhan hak-hak azasi manusia perempuan.
Deklarasi Wina 1993:
NHRI miliki constructive role • Memiliki kemampuan untuk memberikan advis kepada pejabat-pejabat yang berwenang. • Memiliki peranan untuk mengatasi pelanggaran HAM perempuan. • Menyebar luaskan informasi mengenai kaidah2 HAM perempuan. • Melakukan pendidikan HAM perempuan kepada semua stakeholders.
Untuk NHRI bisa efektif bekerja: Pendekatan kelembagaan (institutional approach). Pendekatan hukum (legal approach)
Pendekatan operasional (Operational approach) Kerangka Kerjasama (regulatory framework).
Pendekatan kelembagaan • Pelaksanaan dan perlindungan HAM Perempuan hanya bisa dijamin bila ada NHRI yang berstatus sebagai lembaga nasional yang ooritatif dan permanen. • Prinsip-Prinsip Paris juga menekankan agar NHRI diberikan kewenangan untuk melindungi dan memajukan HAM Perempuan. • NHRI harus diberikan mandat seluas mungkin yg mencantumkan komposisi dan bidang kewenangannya yg disebutkan secara jelas dalam naskah konstitusi dan legislatif.
Pendekatan Hukum • Peraturan Presiden No. 181 tahun 1998. • Peraturan Presiden no. 65 tahun 2005. • Perlu memiliki dasar (kekuatan) hukum dalam pembelaan HAM perempuan seperti KPK misalnya. • Mendorong ratifikasi atas instrumen internasional yg relevan.
Pendekatan Operasional • Untuk bisa bekerja dengan efektif NHRI perlu memiliki kantor, staff dan budget yang memadai. • Keberhasilannya ditentukan oleh tingkat independensi dari kebutuhan struktur dan infrastruktur NHRI. • Prinsip Paris juga menyebut mengenai kebutuhan sumber dana yg independen.
Kerangka kerjasama: • Memperkuat koordinasi antara Komnas Perempuan dengan Komnas HAM dan KPAI. • Perlu membangun sinergi diantara lembaga negara, NHRI, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lain. • Perlu meningkatkan kemitraan dengan media massa dalam menjalankan visi dan missinya. • Ketiga NHRI hrs bekerjasama agar laporannya memiliki format yg sama dalam pemaparannya.
Indonesia : Negara demokrasi terbesar ketiga didunia. • Ada korelasi antara kemajuan demokrasi dan kemajuan HAM. • Pada saat Indonesia menjadi negara demokratis penuh, peran pranata demokratis akan menjadi kuat seperti parlemen, NHRI, media massa dan masyarakat sipil. • Melalui mandat yg dimiliki, keahlian yg dikuasai dan rekomendasi konstruktif yg dibuat, NHRI akan menjadi katalisator pada proses menuju Indonesia yg lebih adil, makmur, sejahtera dan menghormati HAM.
Bila HAM Perempuan tidak terpenuhi: • Derajat proses dan mekanisme demokrasi di Indonesia akan dipertanyakan. • Tingkat peradaban bangsa Indonesia disangsikan. • Bagaimana masa depan anak cucu kita?
