Oleh : Setyo Budiantoro Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa
Kondisi Kemiskinan
Poverty Budget and Poverty Reduction
Number of Near Poor
Sumber: Kadir Ruslan, 2011
Pertanyaan Lebih Lanjut Apakah kemiskinan berkurang/bertambah “hanya”
berdasarkan “mistar ukur” kemiskinan? Setelah jumlah kemiskinan diketahui, apa yang mesti dilakukan? Apakah pengurangan kemiskinan mengatasi poorest of the poor? Lebih mudah mengatasi sedikit di bawah garis kemiskinan-> “politically correct, ethically incorrect” Apakah kemiskinan berkurang memperbaiki kualitas hidup manusia?
Pertumbuhan Otomatis Memperbaiki Kualitas Hidup Manusia?
Note : McKinsey memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara ketujuh terbesar di dunia
Kemiskinan Multidimensi Amartya Sen : persoalan kemiskinan bukan hanya
menyangkut pendapatan atau konsumsi, dimensinya lebih luas. Masyarakat tidak bisa akses terhadap pelayanan pendidikan atau kesehatan dasar ? Rumah berlantaikan tanah, tidak ada sanitasi atau penerangan, kurang gizi, balita meninggal ? Kondisi kekurangan (deprivasi) membuat manusia tidak mampu mendayagunakan kapabilitasnya -> miskin Pendapatan/konsumsi bisa menjadi salah satu indikator
UU RPJPN Pada UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan maka kemiskinan harus ditanggulangi. Disebutkan juga bahwa masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
UU Fakir Miskin & Kesos Berdasar UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin dinyatakan bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi ‘tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak’ bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Berdasar UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, didefinisikan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi ‘terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya’. Dengan perkataan lain, miskin dapat dijadikan sebagai kondisi kebalikan dari kesejahteraan sosial.
Perkembangan Kategori Kemiskinan Diperlukan metode pengukuran yang baru yang dapat
melihat kemiskinan secara lebih lengkap dan tidak sekedar memandang kemiskinan sebagai rendahnya tingkat pengeluaran. Pengukuran kemiskinan nasional yang baru sudah semestinya menjaga prinsip komparabilitas antar daerah dan mengakomodasi definisi kemiskinan yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan pada serial diskusi sebelumnya alternatif pengukuran kemiskinan mengerucut pada pengukuran kemiskinan dengan mengkombinasikan Garis Kemiskinan saat ini dengan pendekatan deprivasi.
Pengukuran Multidimensional Poverty Index (MPI) Dengan MPI dapat dilihat : Berapa banyak orang miskin? Seberapa parah kemiskinan? Apa saja yang menyebabkan kemiskinan? MPI = Indeks Kemiskinan Multidimensi MPI = H * A H = jumlah orang miskin A = intensitas (keparahan) kemiskinan
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin menurut Indikator Kemiskinan, 2010*
Sumber: BPS, ADB & Susenas 2010 (diolah)
*Perhitungan masih sangat sementara jangan dikutip
*Perhitungan masih sangat sementara jangan dikutip
*Perhitungan masih sangat sementara jangan dikutip
Challenges of Indonesia’s Budget National budget (& growth) increasing, but not automatically increasing welfare-> poverty, jobless growth, unemployment, informal sector, inequality, disappointing social indicators, etc Misallocation -> serving bureaucracy Mistargeting -> poverty reduction Incremental, not problem solving oriented
Kemiskinan Multidimensi & Kebijakan Fiskal Dimensi-dimensi kemiskinan lack behind-> policy priority Policy priority -> penghitungan kebutuhan anggaran Problem solving oriented budget
Terima Kasih
