RAPAT ANGGOTA APKI Jakarta, 12 Januari 2015 Direktur Eksekutif Liana Bratasida
Agenda Rapat 1. 2.
Permendag 97 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Permendag 78 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan
Permendag 97/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Masukan APKI dalam Proses Revisi Permendag 64/2012 Masukan APKI dalam proses revisi Permendag 64/2012 disampaikan secara formal melalui surat-surat dan juga pertemuan dengan pihak / pejabat yang berwenang diantaranya : • Menteri Perindustrian, Direktur Jenderal Industri Agro • Menteri Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Ekspor dan Direktur Impor • Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Beberapa poin masukan APKI yakni : • Produk kertas yang berada di Lampiran 1A dapat dipindahkan ke 1C. Produk-produk kertas yang ada di lampiran 1C mendapat perlakuan yang sama dengan persyaratan untuk IKM yang disederhanakan yaitu hanya melalui Deklarasi Ekspor (DE) • APKI mengirimkan surat kepada Mendag dengan tembusan MenLHK dan Menperin dengan nomor surat 011/APKI/01/2015 pada 6 Januari 2015 untuk pemberian kelonggaran dan penundaan pemberlakuan hingga April 2015
Lanjutan… History • • • • • • • • • • • • •
Tanggal 19 Februari 2014 Nomor Surat 061/APKI/02/2014 – Kemenperin Tanggal 21 Februari 2014 Nomor Surat 063/APKI/02/2014 – Audiensi ke Pak Panggah Tanggal 10 Maret 2014 Nomor Surat 067/APKI/03/2014 – Kemenperin Tanggal 25 Agustus 2014 Nomor Surat 178/APKI/08/2014 – Ke Anggota Tanggal 29 Agustus 2014 Nomor Surat 190/APKI/08/2014 – Kemenperin Tanggal 13 November 2014 Nomor Surat 237/APKI/11/2014 – Audiensi Menperin Tanggal 18 November 2014 Nomor Surat 242/APKI/11/2014 – Audiensi Menhut Tanggal 24 November 2014 Audiensi dengan Menteri Perindustrian Tanggal 12 Desember 2014 Nomor Surat 258/APKI/12/2014 – Audiensi Mendag Tanggal 17 Desember 2014 Audiensi dengan Menteri Perdagangan Tanggal 5 Januari 2015 Nomor Surat 007/APKI/01/2015 – Anggota APKI Tanggal 5 Januari 2015 Nomor Surat 010/APKI/01/2015 – Direktur Ekspor Kemendag Tanggal 6 Januari 2015 Nomor Surat 011/APKI/01/2015 - Mendag
Lanjutan…
Peraturan terkait 1. Permenhut 95/2014 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin atau Pemilik Hutan Hak 2. Perdirjen BUK 14/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK 3. Permenhut 13/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja PHPL dan VLK Pengenaan biaya tergantung pada jenis izin industri dan kapasitas
Kronologis • • •
Permendag 97/2014 pengganti Permendag 64/2012 di ttd tanggal 24 Desember 2014 dan sosialisasi dilakukan pada tanggal 29 Desember 2014 Copy Permendag 97/2014 baru dapat diperoleh / diunduh APKI tanggal 5 Januari 2015 PermenLHK No 95/2014 dan Perdirjen BUK No 14/2014 sebagai peraturan pelaksanaan teknis Permendag 97/2014 baru dadapat diunduh APKI pada tanggal 6 Januari 2015
Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan •
•
• • • • •
Pemenuhan / perolehan dokumen V-Legal terbagi menjadi 2. Pertama bagi perusahaan yang telah memiliki SVLK maka pengajuan /penerbitan dokumen V-Legal dapat dilakukan secara online. Biaya proses SVLK berkisar antara 20-30 juta tergantung dari besar kecilnya perusahaan di luar biaya akomodasi dan transportasi. Kedua, bagi perusahaan yang belum memiliki SVLK maka penerbitan dokumen V-Legal dapat dilakukan melalui inspeksi dengan batas waktu sampai Juni 2015 Biaya inspeksi di peraturan yang lama adalah 2 juta per shipement diluar pajak, akomodasi dan transportasi namun ada LVLK yang mengenakan 2 juta untuk 1 hari shipment dan bisa jadi pada 1 hari untuk inspeksi 5 invoice jadi lebih murah. Industri diwajibkan menggunakan bahan baku legal ber-SLK / S-PHPL / DKP (Pasal 5 poin 1 PermenLHK No 95/2014) Penerbitan Dokumen V-Legal bagi yang belum mendapatkan S-LK melalui mekanisme inspeksi oleh LVLK sampai dengan 30 Juni 2015 (Pasal 5A poin 3 PermenLHK No 95/2014) Masa berlaku Dokumen V-Legal adalah 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan Pemegang izin wajib membubuhkan Tanda V-Legal (Pasal 11 PermenLHK No 95/2014) Adanya pengurangan biaya pengurusan SVLK, namun peraturan yang mengatur tersebut belum resmi dikeluarkan
Permasalahan dan Masukan APKI
Pasal 15 poin (1) “Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib dilengkapi Dokumen V-Legal terhadap produk industri kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok A dan Kelompok B” • Permasalahan - Proses pemenuhan Dokumen V-Legal membutuhkan waktu sekitar 3-7 hari sehingga hal tersebut tidak mungkin dipenuhi dan mengakibatkan tidak dapat dilakukan ekspor. - Industri mengalami kendala ekspor dan tertahan di pelabuhan karena belum dilengkapi Dokumen VLegal dilain pihak industri pulp dan kertas dituntut untuk dapat meningkatkan ekspor 3-4% setiap tahunnya. • Masukan APKI Kesepakatan pembelian antara industri dengan pembeli telah ditandatangani jauh sebelum Permendag ini dikeluarkan sehingga perlu diberikan kelonggaran perihal pemberlakuan kewajiban pemenuhan Dokumen V-legal hingga bulan April 2015.
Pasal 21 “Ekspor Produk Industri Kehutanan berupa pulp dan kertas yang berbahan baku bukan kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok A dan Kelompok B dikecualikan dari Peraturan Menteri ini setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dalam hal ini Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan “ • Permasalahan - Rekomendasi tidak hanya berdasarkan hasil uji lab melainkan juga audit di lapangan, waktu yang dibutuhkan sekitar 10-14 hari dan biayanya mahal. - Tidak dijelaskan masa berlaku rekomendasi, jika rekomendasi per shipment maka akan menimbulkan biaya tinggi dan waktu yang lama.
Lanjutan…. • Masukan APKI - Rekomendasi dari Direktur IHHP dapat tetap dikeluarkan berdasarkan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Direktur IHHP juga pada saat izin industri dikeluarkan, disamping menunggu hasil uji laboratorium, karena diperlukan waktu sekitar 10-14 hari - Mekanisme rekomendasi perlu diatur 1. 2. 3.
4. 5.
Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi dari Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kemenperin : Perusahaan mengajukan permohonan sebagaimana formulir yang terlampir dalam Perdirjen IA No 23 Tahun 2013. Untuk perusahaan yang sudah memiliki bukti hasil uji lab / inspeksi dapat menggunakan bukti tersebut untuk pengajuan rekomendasi seperti yang disebutkan pada nomor 1 diatas. Untuk perusahaan yang belum memiliki bukti hasil uji lab / inspeksi , diminta mengisi surat pernyataan tambahan (terlampir) bermaterai yang menyatakan bahwa bahan baku yang digunakan 100% kertas bekas dengan melampirkan fotokopi IP Limbah Non B3 yang dikeluarkan oleh Kemendag, namun Perusahaan tetap diwajibkan mengurus bukti hasil uji lab/ inspeksi. Laboratorium yang dapat digunakan untuk uji laboratorium atau inspeksi adalah Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung dan Sucofindo. Untuk perusahaan yang membeli bahan baku dari perusahaan kertas lain (contoh: perusahaan pembuat paper cone, paper core , bobbins), dimohon untuk melampirkan bukti pembelian dari supplier dan membawa fotokopi IP Limbah Non B3 milik supplier yang dikeluarkan oleh Kemendag.
Lanjutan….
PermenLHK 95/2014 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak Pasal 5A Poin 3 “Bagi pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan ETPIK Non Produsen yang belum mendapatkan S-LK, maka Dokumen V-Legal diterbitkan melalui inspeksi oleh LVLK sampai dengan 30 Juni 2015 Masukan APKI : Perlu adanya ketentuan mekanisme inspeksi bagi ETPIK maupun pemasok bahan baku yang belum memiliki S-LK sehingga diperoleh Dokumen V-Legal agar kegiatan ekspor tetap dapat berjalan. Hal tersebut perlu dilakukan agar industri tidak menderita kerugian dan penurunan devisa negara.
Permendag 78 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan Masukan APKI dalam Proses Revisi Permendag 64/2012 Masukan APKI berkaitan dengan Permendag 78/2014 disampaikan secara formal melalui surat-surat dan juga pertemuan dengan pihak / pejabat yang berwenang diantaranya : • Menteri Perindustrian, Direktur Jenderal Industri Agro • Menteri Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Ekspor dan Direktur Impor • Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
History • • • • • • • • • •
Tanggal 26 September 2014 Nomor Surat 212/APKI/09/2014 – Rapat dg Anggota Tanggal 1 Oktober 2014 Nomor Surat 215/APKI/10/2014 – Mendag Tanggal 13 November 2014 Nomor Surat 238/APKI/11/2014 – Audiensi ke Pak Panggah Tanggal 17 November 2014 Nomor Surat 240/APKI/11/2014 – Mendag Tanggal 13 November 2014 Nomor Surat 237/APKI/11/2014 – Audiensi Menperin Tanggal 18 November 2014 Nomor Surat 242/APKI/11/2014 – Audiensi Menhut Tanggal 24 November 2014 Audiensi dengan Menteri Perindustrian Tanggal 12 Desember 2014 Nomor Surat 258/APKI/12/2014 – Audiensi Mendag Tanggal 17 Desember 2014 Audiensi dengan Menteri Perdagangan Tanggal 5 Januari 2015 Nomor Surat 009/APKI/01/2015 - BKPM
Permendag 78 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan Kronologis • • •
•
Proses penyusunan Permendag 78/2014 belum melibatkan semua stakeholder terkait tetapi hanya pada saat public hearing pada tanggal 13 Oktober 2014 APKI mengirimkan surat usulan pada 1 Oktober 2014 dengan nomor surat 215/APKI/10/2014 kepada Menteri Perdagangan Permendag Ketentuan Impor Produk Kehutanan disahkan pada tanggal 15 Oktober 2014 dan berlaku efektif pada 1 Februari 2015 dan belum disosialisasikan APKI mengirimkan surat usulan lagi pada 17 November 2014 dengan nomor surat 240/APKI/10/2014 kepada Menteri Perdagangan
Perkembangan • • •
Sampai saat ini belum ada pertemuan kembali untuk membahas teknis lebih lanjut Peraturan yang mengatur teknis implementasi belum ada Eksportir luar negeri sudah mulai risau dan menanyakan mengenai surat otoritas dari Negara asal seperti yang disebutkan dalam ketentuan Permendag impor
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan • • •
Surat rekomendasi harus direvisi jika ada penambahan supplier Kegiatan Uji tuntas (DDS) dilakukan satu kali sepanjang rekomendasi masih berlaku Jika terjadi penyalahgunaan dan menyembunyikan informasi direkomendasikan untuk di cabut dan tidak boleh mengajukan IP selama 24 bulan
Permasalahan dan Masukan APKI
Pasal 2 “Produk Kehutanan yang dibatasi impornya sebagaimana Lampiran I dan II” • Permasalahan - Kata-kata dibatasi memunculkan makna adanya pembatasan atau kuota, sedangkan diaturan ini tidak diatur - Terkait impor kertas bekas terkenan 2 aturan yakni Permendag 39/2009 dan Perendag 78/2014 yang dapat mempersulit industri sedangkan produk tersebut sangat dibutuhkan • Masukan APKI Permendag 78/2014 belum mengatur / memasukkan recycled paper (waste paper) sebagai bahan baku yang di impor seperti halnya pulp serta panjang dalam lampiran produknya. Oleh karena itu perlu adanya tambahan pasal yang mengatur impor kertas bekas (recycled paper ) di Permendag 78/2014 karena bukan merupakan limbah tetapi bahan baku. a) Permendag 78/2014 mempunyai 2 (dua) lampiran yang terpisah yaitu lampiran untuk bahan baku yang diberi kemudahan (insentif) dan lampiran untuk produk kertas / jadi b) Konsekuensinya adalah waste paper dikeluarkan dari Permendag 39/2009 yang dinyatakan sebagai limbah non B3
Permasalahan dan Masukan APKI
Pasal 6 poin (h) “Rekomendasi dari Kementerian Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk yang memuat keterangan antara lain mengenai negara asal produk kehutanan, negara asal panen produk kehutanan dan surat keterangan mengenai legalitas produk kehutanan dari otoritas yang berwenang di negara asal panen yang memuat paling sedikit informasi mengenai daerah asal panen dan pemegang konsesi” • Permasalahan Rantai pasokan sampai dengan mengetahui negara asal panen cukup panjang dan terkendala dengan kerahasiaan informasi pada masing-masing perusahaan • Masukan APKI - Rekomendasi Kemenhut perlu dikaji lebih lanjut, karena bahan baku yang digunakan berasal dari luar negeri - Surat keterangan legalitas dari asal panen dihilangkan
Permasalahan dan Masukan APKI
Pasal 7 “Masa pemberlakuan sebagai IP-Produk Kehutanan sebagaimana dimaksdu dalam pasal 6 ayat 5 sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A” • Permasalahan Perbedaan masa berlaku dapat menimbulkan multi interpretasi dan ditetapkan secara kasus per kasus • Masukan APKI Masa berlaku ditetapkan 5 tahun seperti halnya ETPIK
Pasal 28 “Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2015” • Permasalahan - Belum adanya sosialisasi ke Pengusaha dan pengurusan surat dari otoritas negara asal panen dapat membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan - Juknis dan infrastruktur baik regulasi serta sistem yang mendukung pelaksanaan ini belum dibangun oleh Pemerintah • Masukan APKI - Masa berlaku sebaiknya dikai dengan menggunakan pendekatan lama waktu pemenuhan dokumen tersebut oleh importir dan dinamika fakta di lapangan - Penyusunan revisi Permendag 78/2014 sebaiknya melibatkan multistakeholder
Perbedaan Pengakuan IP dan Penetapan IT Produk Kehutanan
IMPORTIR PRODUSEN
• Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya • Izin Usaha Industri (IUI) / IUIPHHK / izin usaha lain yang sejenis dari instansi atau dinas teknis berwenang • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Angka pengenal Importir Produsen (API-P) • Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) • Deklarasi Impor • Rekomendasi dari Menteri Kehutanan
• Masa berlaku sesuai dengan rekomendasi Kemenhut
Perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dapat mengimpor Produk Kehutanan
IMPORTIR TERDAFTAR • Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bidang usahanya meliputi perdagangan Produk Kehutanan atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi atau dinas teknis berwenang • Tanda Daftar Perusahaan (TDP) • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) • Angka pengenal Importir Umum (API-U)yang mencantumkan bagian (section) Produk Kehutanan (II. IX, X, XX, dan/atau XXI) • Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) • Surat izin tempat penampungan terdaftar (TPT) dan/atau bukti penguasaan gudang sesuai dengan jenis Produk Kehutanan yang akan diimpor • Masa berlaku selama 2 (dua) tahun
IT Produk Kehutanan setiap kali akan melakukan impor harus mendapatkan Persetujuan Impor
TERIMA KASIH
Email :
[email protected] Website : apki.net Password : apki2012
