Oktober
Tata Kerja Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi
Surabaya, Oktober 2011
2011
Daftar Isi Mukadimah BAB I Nama, Waktu dan Kedudukan Pasal 1 Nama Pasal 2 Waktu Pasal 3 Kedudukan
BAB II Visi, Tugas dan Wewenang Pasal 4 Visi APIO Pasal 5 Tugas dan Tanggungjawab APIO
BAB III Perangkat Penyelenggara APIO Pasal 6 Badan Pengurus APIO Pasal 7 Pengurus APIO Induk Pasal 8 Wewenang/Hak dan Kewajiban Pengurus APIO Induk Pasal 9 Perubahan Tempat Kedudukan dan Status Induk Menjadi Perwakilan Kota
BAB IV Keanggotaan Pasal 10 Ketentuan Keanggotaan Pasal 11 Hak-Kewajiban dan Kedudukan Anggota
BAB V Keputusan Pasal 12 Mekanisme Keputusan
BAB VI Musyawarah dan Mufakat Pasal 13 Konferensi APIO Pasal 14 Rapat Kerja Pasal 15 Rapat Pengurus APIO Induk
BAB VII Keuangan Pasal 16 Keuangan APIO
BAB VIII Lambang Organisasi Pasal 17 Lambang APIO
BAB IX Pembubaran Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi Pasal 18 Pembubaran APIO
BAB X Penetapan dan Perubahan Tata Kerja APIO Pasal 18 Penetapan Tata Kerja APIO Pasal 19 Perubahan Tata Kerja APIO
BAB XI Ketentuan Terpisah Pasal 20 Ketentuan Terpisah
BAB XII Penutup Pasal 21 Penutup
TATA KERJA ASOSIASI PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI REVISI 2011
MUKADIMAH Menyadari bahwa untuk mewujudkan peran nyata dari para profesional di bidang Psikologi Industri dan Organisasi, khususnya dalam upaya turut meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai jenis organisasi di setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia dan kehidupan manusia pada umumnya, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Psikolog, Ilmuwan Psikologi dan Peminat bidang Psikologi Industri dan Organisasi se-Indonesia menghimpun diri dalam suatu Ikatan Minat yang tidak terpisahkan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dengan mengikuti ketentuan Tata Kerja Organisasi sebagai berikut : BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Ikatan minat ini, bernama Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi untuk selanjutnya disebut APIO yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1999. Pasal 2 Waktu Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi (APIO) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pasal 3 Kedudukan 1. APIO merupakan penyelenggara organisasi mewadahi anggotanya
Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang
berdasarkan kesamaan minat dalam bidang keilmuan atau praktik
psikologi, yang bertujuan mengembangkan kompetensi anggota. 2. APIO dalam menjalankan fungsinya memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPSI dan untuk pengaturan internal keorganisasiannya mengacu pada Tata Kerja Organisasi APIO.
BAB II VISI, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 4 Visi APIO Menjadi Asosiasi Profesi Psikologi Industri dan Organisasi yang handal, dapat dipercaya dan mampu memberikan nilai tambah bagi segenap anggotanya maupun masyarakat. Pasal 5 Tugas dan Tanggung Jawab APIO 1. Mengembangkan ilmu yang bersifat aplikatif di bidang Psikologi Industri dan Organisasi (selanjutnya disebut Psikologi I/O), melalui penelitian, penulisan jurnal/artikel, pertemuan ilmiah maupun penyelenggaraan pelatihan/lokakarya guna meningkatkan kualitas kompetensi kerja atau kemampuan profesional anggota. 2. Meningkatkan peran APIO dalam memberikan bekal keahlian/kompetensi profesional yang bersertifikat bagi para Psikolog maupun praktisi di bidang Psikologi I/O. 3. Memberikan perlindungan kepada anggotanya dan masyarakat pengguna jasa Psikologi I/O, untuk memperoleh pelayanan profesional sesuai dengan hak-hak sebagai
pengguna jasa
(konsumen) psikologi dan kode etik psikologi; 4. Memberi pengakuan/pengesahan (endorsement) program-program pengembangan kompetensi kerja dan sertifikasi di bidang Psikologi I/O. 5. Menjadi anggota dari organisasi sejenis dan/atau menjalin kerjasama dengan organisasi profesi maupun lembaga-lembaga lainnya di tingkat regional dan/atau internasional yang saling memberi kemanfaatan, dengan memberitahukan secara resmi kepada PP HIMPSI. 6. Menjadi pusat informasi dan kajian dalam konteks pengayaan aplikasi ilmu, antara lain melalui penelitian, penulisan artikel/jurnal, penerbitan buku, penyelenggaraan temu ilmiah, forum diskusi/sharing diantara akademisi, praktisi maupun pengguna jasa. 7. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan profesional di bidang Psikologi I/O dan membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan Psikologi I/O. 8. Mekerjakan pengabdian/pelayanan profesional di bidang Psikologi I/O kepada masyarakat.
BAB III PERANGKAT PENYELENGGARA APIO Pasal 6 Badan Pengurus APIO Badan Pengurus APIO terdiri dari : 1. Ketua Induk 2. Sekretaris Jendral 3. Bendahara 4. Ketua Unit/Divisi/Seksi (bila dipandang perlu) 5. Ketua Perwakilan Kota 6. Dewan Pakar
Pasal 7 Pengurus APIO INDUK 1. Pengurus APIO Induk yang dimaksud adalah Pengurus APIO Pusat, merupakan badan eksekutif tertinggi APIO dan bertanggung jawab kepada anggota APIO dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pengurus Pusat HIMPSI dalam forum Konferensi APIO 2. Pengurus APIO Induk sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sekretaris pengurus APIO Induk disebut Sekretaris Jendral. 3. Ketua Pengurus APIO Induk dipilih melalui dan ditetapkan dalam Konferensi APIO untuk masa jabatan 4 (empat) tahun untuk 1 (satu) periode kepengurusan dan dapat menjabat maksimal dua kali masa jabatan berturut-turut. 4. Calon ketua pengurus APIO Induk diusulkan oleh anggota APIO melalui Ketua Perwakilan Kota dan/atau Pengurus APIO Induk. 5. Ketua Pengurus APIO Induk yang terpilih mendapat pengesahan dari Ketua Pengurus Pusat HIMPSI dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sudah menyusun kepengurusannya. 6. Ketua Pengurus APIO Induk berkewajiban hadir dan/atau dapat menunjuk anggota pengurus (1 orang) yang membawa mandat untuk menghadiri Kongres HIMPSI sebagai peserta/utusan Kongres dan memiliki Hak Suara.. 7. Dalam keadaan darurat, Ketua pengurus APIO Induk dapat dipilih menurut cara-cara yang disepakati bersama. .
Pasal 8 Wewenang/Hak dan Kewajiban Pengurus APIO Induk 1. Pengurus APIO Induk memiliki kewenangan otonom untuk mengatur internal keorganisasian APIO berdasarkan Tata Kerja Organisasi APIO. 2. Pengurus APIO Induk dapat membentuk Dewan Pakar yang anggotanya terdiri dari Psikolog dan/atau Praktisi yang memiliki kepakaran di suatu bidang atau disiplin ilmu tertentu, dan dipandang dapat memberi kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan Psikologi I/O sebagai ilmu dan aplikasinya, maupun perkembangan organisasi APIO. 3. Pengurus APIO Induk memiliki kewenangan untuk membentuk dan mengesahkan pembentukkan suatu wilayah perwakilan APIO di kota-kota Indonesia dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. 4. Mekanisme kerja wilayah Perwakilan APIO dikoordinasi oleh Ketua Perwakilan Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua APIO Induk dengan memperhatikan usulan anggota yang berkedudukan di perwakilan 5. Mekanisme kerja Pengurus APIO Induk dengan Perwakilan APIO bersifat koordinatif, konsultatif, dalam semangat kebersamaan dan keterpaduan 6. Pengurus APIO Induk, Ketua Perwakilan Kota dan Dewan Pakar mengemban tanggungjawab untuk mengembangkan, memajukan serta meningkatkan kualitas peran dan kinerja APIO dalam menjalankan tugas sebagaimana tercantum pada Bab II Pasal 5
Pasal 9 Perubahan Tempat Kedudukan dan Status Induk menjadi Perwakilan Kota Tempat kedudukan dan status Pengurus APIO Induk mengikuti tempat kedudukan Ketua APIO yang terpilih dalam Konferensi APIO. Bila Ketua Induk terpilih berasal dari Ketua Perwakilan Kota tertentu, maka status Ketua Perwakilan Kota tersebut berubah menjadi Induk, dan sebaliknya status Induk yang sebelumnya menjadi Ketua Perwakilan Kota.
BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 10 Ketentuan Keanggotaan Anggota Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi terdiri atas : 1. Anggota Biasa, yaitu meliputi Psikolog dan Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) di bidang ilmu psikologi. 2. Anggota Luar Biasa, yaitu meliputi pemerhati psikologi, yaitu Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) dari disiplin ilmu lain yang memahami, memperhatikan dan berminat dalam bidang ilmu psikologi, yang keanggotaannya dibutuhkan untuk mengembangkan bidang ilmu psikologi khususnya psikologi industri dan organisasi. Anggota luar biasa juga meliputi psikolog warga negara asing yang memiliki izin kerja menjalankan tugas/praktik psikologi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta, mahasiswa yang sedang menuntut Ilmu Psikologi pada jenjang Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3). 3. Anggota Kehormatan, yaitu meliputi individu-individu yang diangkat karena jasa-jasanya yang luar biasa dalam bidang ilmu dan praktik spesialisasi psikologi atau memiliki kontibusi pada sistem pendidikan psikologi khususnya Psikologi Industri dan Organisasi 4. Anggota Kehormatan ditetapkan dalam Ketentuan Terpisah. 5. Tata cara menjadi anggota APIO ditetapkan dalam Ketentuan Terpisah.
Pasal 11 Hak - Kewajiban dan Kedudukan Anggota 1. Anggota mempunyai Hak dan Kewajiban sesuai ketentuan Tata Kerja APIO dan AD-ART HIMPSI. 2. Anggota dalam melaksanakan tugas keorganisasian serta kegiatan profesi harus mematuhi aturan Kode Etik Psikologi Indonesia. 3. Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara dan mengeluarkan pendapat. 4. Anggota biasa memiliki hak untuk dipilih dan memilih Ketua Pengurus Induk APIO. 5. Anggota APIO tidak otomatis menjadi anggota HIMPSI.
BAB V KEPUTUSAN Pasal 12 Mekanisme Keputusan 1. Keputusan-keputusan
berkaitan
dengan
penyelenggaraan
keorganisasian
dan
arah
pengembangan APIO diambil dengan kebijaksanaan melalui musyawarah dan mufakat. 2. Dalam keadaan sangat terpaksa dan dipandang perlu, keputusan diambil dengan pemungutan suara. BAB VI MUSYAWARAH DAN MUFAKAT Pasal 13 KONFERENSI APIO 1. Konferensi APIO merupakan Badan Legislatif tertinggi APIO. 2. Peserta Konferensi adalah Pengurus APIO Induk, Ketua Perwakilan Kota, Dewan Pakar, dan anggota APIO 3. Pengesahan kuorum diatur dalam Tata Tertib sidang yang disepakati bersama. 4. Konferensi APIO dilakukan satu kali dalam 4 (empat) tahun dan dapat diselenggarakan tidak bersamaan atau bersamaan dengan Kongres HIMPSI. 5. Ketentuan tentang penyelenggaraan Konferensi APIO diatur dalam ketentuan tersendiri. 6. Kekuasaan dan kewenangan Konferensi APIO adalah : a. Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua Pengurus APIO Induk. b. Menyempurnakan dan mengesahkan Tata Kerja Asosiasi Organisasi sesuai AD-ART HIMPSI c. Menetapkan kebijakan dalam kaitan dengan arah kegiatan APIO. d. Membahas dan menetapkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi APIO e. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus APIO Induk untuk kemudian mendapat pengesahan dari Ketua PP HIMPSI. 7. Bersamaan dengan diselenggarakannya Konferensi APIO dapat diadakan pertemuan ilmiah sepanjang tidak mengganggu jalannya acara konferensi.
Pasal 14 RAPAT KERJA 1.
Rapat Kerja adalah Rapat Badan Pengurus APIO yang bertujuan mengoptimalkan fungsi koordinasi dengan agenda melakukan review kegiatan, menyusun rencana kerja, menetapkan keputusan-keputusan operasional.
2.
Rapat Kerja sekurang-kurangnya diadakan, 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) masa periode
kepengurusan. 3.
Ketentuan tentang penyelenggaraan Rapat Kerja diatur dalam ketentuan tersendiri.
Pasal 15 RAPAT PENGURUS APIO INDUK 1.
Rapat Pengurus APIO Induk dilaksanakan secara berkala untuk melakukan review atas kinerja APIO, menyusun rencana kegiatan, dan menetapkan kebijakan operasional.
2.
Ketentuan tentang penyelenggaraan Rapat Pengurus APIO Induk diatur dalam ketentuan tersendiri.
BAB VII KEUANGAN Pasal 16 KEUANGAN ORGANISASI 1. Keuangan Organisasi diperoleh dari : a. Uang Pangkal dan Iuran Anggota dengan besaran yang ditetapkan dalam Ketentuan Terpisah pada Rapat Pengurus Induk dan/atau Ketua Perwakilan Kota. b. Sumber yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan visi-misi dan tujuan organisasi. 2. Uang Iuran tetap anggota APIO yang dilakukan langsung oleh individu yang bersangkutan tidak digabung dengan iuran tetap keanggotaan HIMPSI. 3.
APIO wajib memberikan kontribusi kepada HIMPSI yang besarnya 5% dari total jumlah iuran anggota.
BAB VIII LAMBANG ORGANISASI Pasal 17 Lambang APIO Bentuk dan makna lambang APIO diatur dalam Ketentuan Terpisah.
BAB IX PEMBUBARAN ASOSIASI PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI Pasal 18 Pembubaran APIO Pembubaran APIO hanya dapat dibubarkan oleh Konferensi APIO yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
BAB X PENETAPAN DAN PERUBAHAN TATA KERJA APIO Pasal 19 Penetapan Tata Kerja APIO Tata Kerja APIO yang merupakan pedoman dasar kinerja Pengurus APIO ini
disusun dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan AD-ART HIMPSI dan ditetapkan sebagai perubahan Tata Kerja APIO yang untuk pertama kali disusun pada tahun 2004 dan ditetapkan oleh Badan Pendiri yang terdiri dari individu-individu sebagai penggagas dan pemrakarsa terbentuknya APIO dalam Rapat Pengurus APIO Induk Pasal 20 Perubahan Tata Kerja APIO Perubahan Tata Kerja APIO hanya dapat dilakukan dalam Konferensi APIO dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Konferensi tersebut.
BAB XI KETENTUAN TERPISAH Pasal 21 Ketentuan Terpisah 1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Tata Kerja APIO ini diatur dalam Ketentuan Terpisah. 2. Ketentuan Terpisah disusun oleh Pengurus APIO Induk dan/ Perwakilan Kota dan disahkan oleh Pengurus APIO Induk.
BAB XII PENUTUP Pasal 22 Tata Kerja APIO ini berlaku sejak saat disahkan untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Ketentuan mengenai Tata Kerja Organisasi ini telah disahkan dalam Rapat Badan Pengurus yang dihadiri lebih dari 2/3 Ketua Perwakilan Kota.
