Faktur Pajak
Objek PPN Yang Harus Dibuatkan Faktur Pajak a. b. c. d. e. f.
penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak penyerahan aktiva Pasal 16D
1
Saat Faktur Pajak Harus Dibuat a. b.
c. d.
saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Faktur Pajak Gabungan
Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan 1.
2.
kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 bulan kalender
Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan
2
Persyaratan Faktur Pajak Memenuhi persyaratan formal Memenuhi persyaratan material
Persyaratan Formal Faktur Pajak Paling sedikit harus memuat :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
nama, alamat, dan NPWP penjual BKP/JKP nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga PPN yang dipungut PPnBM yang dipungut; kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
3
Persyaratan Material Faktur Pajak Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai
penyerahan BKP/JKP ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dokumen Tertentu
Dirjen Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak Alasan : { { {
dokumen sudah dikenal luas penjual BKP/JKP berada di luar daerah pabean terdapat dokumen tertentu dalam hal impor dan ekspor BKP Berwujud
Ketentuan Pelaksanaan : Per Dirjen No. 10/PJ/2010
4
Jenis Dokumen Tertentu
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Ditjen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut; Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu; Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/ dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM/Non BBM Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi; Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
Jenis Dokumen Tertentu
Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan, Tanda pembayaran atau kuitansi listrik, Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Pajak Tidak Berwujud, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP, dan SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean
5
Bentuk, Ukuran dan Pengadaan Faktur Pajak
Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai Pasal 13 Ayat (5) UU PPN, dan pengisiannya sesuai ketentuan, dipersamakan dengan Faktur Pajak
Faktur Pajak Pengganti, Hilang dan Pembatalan Faktur Pajak
Atas Faktur Pajak yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, PKP dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti Atas Faktur Pajak yang hilang, PKP dapat membuat copy dari Faktur Pajak dan dibubuhi stempel dari KPP Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP yang Faktur Pajak‐ nya telah diterbitkan, PKP penerbit harus melakukan pembatalan Faktur Pajak
6
Peruntukan Faktur Pajak
Paling sedikit dibuat 2 rangkap : { {
Lembar 1 untuk pembeli BKP/JKP Lembar 2 untuk penjual BKP/JKP
Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari yang ditetapkan maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan
Pengisian Faktur Pajak
Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk PKP dapat menambahkan keterangan lain Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani merupakan Faktur Pajak cacat Faktur Pajak cacat tidak dapat dikreditkan Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak ditetapkan dalam Lampiran II Per Dirjen Pajak No. 13/PJ/2010
7
Contoh Faktur Pajak
Nomor Urut
Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak, Faktur Pajak yang tidak diisi dengan keterangan identitas pembeli BKP/JKP, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Urut 00000001 pada setiap awal tahun takwim, yaitu mulai Masa Pajak Januari dan secara berurutan, kecuali bagi PKP yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan
8
Dianggap Tidak Menerbitkan Faktur Pajak
PKP yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak PKP yang menerima Faktur Pajak tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya
Sanksi Administrasi
PKP dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) KUP dalam hal : {
{
menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau tidak ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya, dan/atau menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan batas waktu
9
Tidak Dikenakan Sanksi Administrasi
Dalam hal Faktur Pajak tidak memuat keterangan mengenai : {
{
Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP, atau Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/JKP dan nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk PKP Pedagang Eceran
Saat Penerbitan Faktur Pajak 1.
Harga Jual kendaraan Bermotor Rp 165.000.000 termasuk PPN. Uang Muka diterima tanggal 10 Agustus 2011 sebesar Rp.55.000.000. Kendaraan akan diserahkan tanggal 20 September 2011 dengan kekurangan bayar sebesar Rp. 110.000.000,‐. PPN terutang dan harus dipungut : {
{
Pada saat diterima uang muka tanggal 10 Agustus 2000,sebesar 10/110 x Rp 55.000.000,‐ = Rp 5.000.000,‐ dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan Agustus 2011. Pada saat penyerahan kendaraan tanggal 20 September 2000, sebesar 10/110 x Rp 110.000.000,‐ = Rp 10.000.000,‐dan harus dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan September 2011.
10
Saat Penerbitan Faktur Pajak
PT Bangsaku Adil Sejahtera (BAS) yang bergerak di bidang pembuatan sepatu, menjual dan mengirimkan 100 pasang sepatu kepada distributor seharga Rp5.000.000,00 pada tanggal 01 November 2010. Tanggal terutangnya PPN adalah tanggal 1 November karena merupakan saat penyerahan barang kena pajak. Maka faktur pajak keluaran harus dibuat pula oleh PT BAS pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 November 2010.
1.
2.
Saat Penerbitan Faktur Pajak
PT ABC adalah PKP. Menyerahkan komputer pada PT CDE senilai Rp. 100 juta, dengan perjanjian: 1.
2. 3.
Uang Muka diserahkan pada tanggal 5 Juni 2011 sebesar Rp. 10.000.000 Barang diserahkan pada tanggal 3 Juli 2011 Pelunasan Rp. 90.000.000 dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2011.
11
PT ABC akan membuat faktur pajak pada tanggal: 1. Pada saat penyerahan uang muka. DPP Rp. 10.000.000 berarti PPN 10%, Rp. 1.000.000. 2. Pada saat penyerahan barang. DPP Rp. 90.000.000 berarti PPN 10%, Rp. 9.000.000
Penerbitan Faktur Pajak Apabila Bertransaksi Dengan Pemungut
Pada tanggal 5 April 2011 PT Tapak Dewa menyerahkan sejumlah sepatu kepada Kementrian Keuangan dengan harga kontrak Rp. 50 juta. Surat tagihan pembayaran dimasukkan oleh PT Tapak Dewa pada tanggal 7 Mei 2011, dan pembayaran diterima pada tanggal 9 Juni 2011. Faktur pajak oleh PT Tapak Dewa dibuat pada saat penagihan yaitu pada tanggal 7 Mei 2011
12
