: Penyerahan air, air minum dalam kemasan, PPN

IMPLEMANTASI PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA ATAS AIR MINUM DALAM KEMASAN (STUDI KASUS PADA PERUM JASA TIRTA II) Andi Yudistira Pranata, Titi M. Putranti Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

ABSTRAK Air adalah salah satu kebutuhan vital bagi manusia. Jenis air ada banyak macamnya, salah satunya yang dibahas didalam skripsi ini adalah air minum dalam kemasan. Karena sifatnya yang sangat vital bagi manusia. Maka pajak mengatur mengenai pengenaan PPN atas air minum dalam kemasan. Penelitian ini mencoba melihat implementasi pengenaan PPN atas transaksi penyerahan air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PERUM JASA TIRTA II atas pemakaian sendiri untuk tujuan konsumsi ataupun untuk pemberian cuma-cuma.

Kata Kunci

: Penyerahan air, air minum dalam kemasan, PPN

ABSTRACT Water is a vital necessity for humans. There are many kinds of water types, one of which is discussed in this paper is bottled drinking water. Because it is very vital for humans. Then adjust the VAT tax on bottled water.. This study tried to look at the implementation of VAT on transactions bottled water delivery is done by Public Companies JASA TIRTA II for personal use for consumption purposes or for the free gift.

Key Words

: Water transfer, bottled drinking water,value add tax

Implementasi pemungutan..., Andi Yudistira Pranata, FISIP UI, 2013

1.

PENDAHULUAN Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak,

bahkan oleh semua makhluk hidup. Air sebagai salah satu sumber energi yang terpenting di dunia harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang, aspek penghematan dan pelestarian sumber daya air harus ditanamkan pada pengguna air. Sebagai kebutuhan dasar yang penting bagi manusia, air mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Air digunakan oleh manusia sebagai kebutuhan hidupnya untuk keperluan seperti minum, mandi, mencuci, memasak. Saat ini kebutuhan air bersih untuk mandi, memasak dan mencuci ternyata melebihi kebutuhan air bersih untuk minum. Dengan demikian pemerintah pun dituntut untuk menyediakan air bersih lebih banyak dari kebutuhan dasar air bersih untuk minum. Kebutuhan akan air bersih semakin meningkat dari tahun ke tahun, berbanding terbalik dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan air bersih yang aman bagi masyarakat. Salah satu acuan dalam penyediaan air bersih di Indonesia adalah tuntutan dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang mematok angka 67% masyarakat harus mendapatkan akses terhadap air bersih. Disebutkan bahwa sasaran Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals, disingkat MDGs) yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup di mana di dalamnya juga terkait mengenai masalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan. PERUM JASA TIRTA II yang salah satu bisnis utamanya adalah penyedia air baku yang memasok kebutuhan air baku ke perusahaan air minum ternyata memperluas bisnisnya ke bidang penyedia air minum dalam kemasan. Air baku yang diambil dari sungai-sungai disekitarnya diolah menjadi air bersih untuk kemudian diproduksi menjadi air minum dalam kemasan yang kemudian dijual di lingkungan perusahaan dan digunakan sebagai pemakaian sendiri oleh PERUM JASA TIRTA II PERUM JASA TIRTA II tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air minum dalam kemasan yang dilakukannya karena berpendapat bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air minum dalam kemasan dapat ditunda dahulu menunggu sampai ada ijin sertifikasi air minum dalam kemasan yang diproduksinya. Tidak dikenakannya PPN oleh PERUM JASA TIRTA II transaksi penyerahan atas air minum dalam kemasan yang untuk pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif ataupun pemberian


cuma-cuma akan menimbulkan masalah dikemudian hari bila ada pemeriksaan oleh petugas pajak. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa menjelaskan bagaimana implementasi PPN atas transaksi penyerahan air minum dalam kemasannya yang dilakukan oleh PERUM JASA TIRTA II

2.

TINJAUAN TEORITIS

A. Kebijakan Publik Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan menurut Dewey, kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya. Kebijakan Publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun (constructed) dan didefinisikan serta bagaimana semua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (Nawawi, 2009, 8)

B. Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tahap implementasi karena kebijakan yang baik dalam formulasi akan sia-sia jika tidak dilaksanakan sesuai maksud dari kebijakan tersebut (Dunn, 1999, 132).

C. Fungsi Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa pajak sengaja didesain untuk memungkinkan pemerintah melaksanakan fungsinya. Pajak merupakan instrument pengumpul dana terbaik. (Mansury, 2000, 2) Pada dasarnya fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Fungsi penerimaan (Budgetair) Fungsi budgetair yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Serta pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran (Devano, Sony dan Rahayu, 2006, 26).


2. Fungsi mengatur (Regulerend) Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kata lain pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak digunakan untuk memproteksi produksi dalam negeri, pajak digunakan untuk mendorong impor, pajak digunakan juga untuk merangsang investasi dan pajak juga bisa digunakan untuk untuk menghambat dan mendistorsi suatu kegiatan perdagangan (misalnya saja untuk membatasi atau mengeliminir ekspor kelapa sawit, pemerintah menggunakan pajak ekspor yang tinggi) (Rosdiana, 2003, 7)

PPN pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah yang dimaksud adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba (Rosdiana, 2005, 214).

3.

METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan membahas mengenai implementasi

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penyerahan air yang dilakukan oleh PERUM JASA TIRTA II II selaku perusahaan air baku. Apakah penyerahan air yang dalam konteksnya mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan tergolong barang strategis dibebaskan dari pengenaan PPN ataukah termasuk penyerahan yang terhutang PPN. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini adalah analisis kasus yang ingin dicari tahu jawaban atas suatu permasalahan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan air yang dilakukan oleh perusahaan air baku di Indonesia. a. Berdasarkan tujuan penelitian : jenis penelitian deskriptif b. Berdasarkan manfaat penelitian : penelitian murni/dasar c. Berdasarkan dimensi waktu : penelitian cross section. d. Berdasarkan teknik pengumpulan data : studi kepustakaan dan studi lapangan


4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, penentuan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau bukan Barang Kena Pajak mulai diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, namun dalam Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut tidak pernah dimunculkan sebagai penentuan jenis-jenis barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak. Penentuan jenis-jenis barang yang ditetapkan sebagai bukan Barang Kena Pajak baru ditetapkan dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang menyebutkan secara ekspilist jenisjenis barang yang termasuk dalam bukan Barang Kena Pajak. Lalu pada tahun 2009, semua jenis barang yang termasuk dalam bukan Barang Kena Pajak yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 diangkat dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, hal ini agar mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat.

A. Analisis Implementasi atas Penyerahan Air Minum Dalam Kemasan oleh PERUM Jasa Tirta II a. Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif Ketentuan mengenai pemakaian sendiri diatur melalui KEP-87/PJ/2002 yang di perkuat oleh SE-04/PJ.51/2002 dan kemudian diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. PP Nomor 1 Tahun 2012 ini menegaskan bahwa pemakaian sendiri BKP/JKP merupakan penyerahan yang terhutang PPN atau PPnBM. Pemakaian sendiri dibedakan kedalam dua jenis, yaitu : 1. Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumsi adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang tidak ada kaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.


2. Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif Yang dimaksud dengan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.

Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumsi pada dasarnya terutang Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai

Contoh transaksi pemakaian sendiri yang dilakukan oleh PERUM JASA TIRTA II : PERUM JASA TIRTA

memproduksi

Air Minum Dalam

dijual di lingkungan perusahaan

Dalam kasus ini, PERUM JASA TIRTA II tidak mengenakan PPN atas transaksi pemakaian sendiri atas penyerahan air minum dalam kemasan yang dijual di lingkungan perusahaan. Alasan yang digunakan adalah karena PERUM JASA TIRTA belum mendapatkan sertifikasi (ISO) atas air minum dalam kemasan yang diproduksinya, Pengenaan PPN atas transaksi pemakaian sendiri sebenarnya tidak tergantung atas sertifikasi atau izin. Asalkan sudah ada transaksi yang tergolong penyerahan, maka sudah dapat dikenakan PPN. SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah satu-satunya Standar yang berlaku secara Nasional di Indonesia. SNI ditetapkan oleh panitia tehnis yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional). Pemberian sertifkasi (ISO) sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pembayaran pajak akan tetapi lebih kepada jaminan kualitas air minum yang aman dan sehat bagi masyarakat. Air minum yang aman dan sehat adalah yang memenuhi standar kesehatan dari Kementerian Kesehatan, yaitu air minum yang tidak berwarna, tidak berbau dan bebas dari berbagai kandungan zat


berbahaya bagi tubuh dan siap untuk dikonsumsi. Air minum dalam kemasan yang sudah bersertifikasi (ISO) tentu akan lebih mudah diterima di masyarakat dan dapat meningkatkan daya jual dari suatu produk.

b. Pemberian cuma-cuma Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan seperti yang sudah dijelaskan mengenai pemberian cuma-cuma. Menurut KEP-87/PJ/2002 bahwa pemberian cuma-cuma Barang Kena adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri, maupun bukan produksi sendiri termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Atas keputusan Dirjen Pajak tersebut ditegaskan bahwa ada dua jenis kegiatan yang tergolong ke dalam pemberian cuma-cuma : -

Pemberian tanpa imbalan pembayaran

-

Dalam rangka promosi diberikan kepada relasi atau pembeli.

Pemberian cuma-cuma yang dilakukan oleh PERUM JASA TIRTA II ini digolongkan sebagai pemberian tanpa imbalan pembayaran. Karena digunakan sebagai jamuan makan tamunya. Pemberian cuma-cuma yang dilakukan oleh PERUM JASA TIRTA II ini digolongkan sebagai pemberian tanpa imbalan pembayaran. Karena digunakan sebagai jamuan makan tamunya. Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli [Pasal 1 angka 3 KEP-87/PJ/2002]. Sama seperti pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma juga merupakan penyerahan terutang PPN. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-87/PJ/2002 merupakan penjabaran dari Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 yang mengatur tentang nilai lain.


5.

SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 5, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 1) Pada dasarnya implementasi Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan oleh PERUM JASA TIRTA II atas penyerahan air minum dalam kemasan yang dilakukannya masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. a. Pemakaian sendiri Air Minum Dalam Kemasan Penyerahan air minum dalam kemasan (AMDK) yang tergolong kedalam pemakaian sendiri belum dikenakan PPN oleh PERUM JASA TIRTA II. Padahal seharusnya sudah terhutang PPN karena tergolong sebagai pemakaian sendiri untuk tujuan konsumsi. Sepanjang sudah adanya penyerahan barang, maka atas penyerahan tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, tidak tergantung dari sudah bersertifikasi atau belum. b. Pemberian cuma-cuma Air Minum Dalam Kemasan Pemberian cuma-cuma atas penyerahan air minum dalam kemasan tidak dikenakan PPN oleh PERUM JASA TIRTA II. Seharusnya atas pemberian cuma-cuma ini terhutang PPN dan harus diterbitkan faktur pajak. PPN yang terhutang dapat menjadi pajak keluaran PERUM JASA TIRTA II. 2) Konsekuensi yang timbul jika PERUM JASA TIRTA II tidak mengenakan PPN adalah jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan pajak maka dikenakan denda berupa sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak dan jumlah pajak yang terhutang wajib dibayarkan.

B. Saran Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi saran terkait pengenaan PPN atas transaksi penyerahan air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PERUM JASA TIRTA II sebagai berikut: 1) Implementasi Penyerahan Air Minum Dalam Kemasan


a. Pemakaian sendiri Air Minum Dalam Kemasan Atas penjualan di lingkungan perusahaan yang tergolong pemakaian sendiri untuk tujuan konsumsi, PERUM JASA TIRTA II harus mengenakan PPN atas setiap transaksi penyerahan air minum dalam kemasan. b. Pemberian cuma-cuma Air Minum Dalam Kemasan Penyerahan air minum dalam kemasan yang tergolong pemberian cuma-cuma juga wajib dikenakan PPN dan diterbitkan faktur pajak. PPN tersebut dapat dijadikan sebagai pajak keluaran oleh PERUM JASA TIRTA II. 2) PERUM JASA TIRTA II segera melakukan pembetulan PPN yang terhutang atas penyerahan air dalam kemasan agar sanksi administrasi yang dikenakan tidak menjadi terlalu besar. Untuk selanjutnya setiap adanya penyerahan air minum dalam kemasan baik untuk pemakaian sendiri yang tergolong tujuan konsumsi atau pemberian cuma-cuma harus mengenakan PPN dan menerbitkan faktur pajak.

6.

UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih kepada Perum Jasa Tirta II yang telah mengizinkan

penulis untuk meneliti di mengangkatnya sebagai skripsi. Juga kepada pihak-pihak yang ikut membantu penelitian dan penulisan ini.

7.

KEPUSTAKAAN

Nawawi, Ismail. “Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek” (Surabaya: PMN. 2009) Dunn, William. N, “Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (Terjemahan)”, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999) Mansury, R, “Kebijakan Perpajakan” (Jakarta: YP4. 2000) Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006) Rosdiana, Haula. “Pengantar Perpajakan Konsep, Teori, dan Aplikasi” (Jakarta: Yayasan dan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan. 2003)


Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin. “Perpajakan, Teori dan Aplikasi” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005)


: Penyerahan air, air minum dalam kemasan, PPN

Recommend Documents