Implikasi Ketentuan Penomoran Faktur Pajak Dalam Pelaksanaan Kewajiban Administrasi PPN Oleh PKP

Implikasi Ketentuan Penomoran Faktur Pajak Dalam Pelaksanaan Kewajiban Administrasi PPN Oleh PKP Rahmanda Prawesta1 dan Titi Muswati Putranti2 1. 2.

Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia [email protected],

Abstrak Penelitan ini menganalisa implikasi peraturan penomoran faktur pajak dalam mendukung reformasi administrasi PPN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi penomoran faktur pajak dalam kewajiban administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan penomoran faktur pajak ini menambah prosedur penerbitan faktur pajak terkait hal permohonan nomor seri. Ketentuan dari penomoran faktur pajak dapat melakukan validasi terhadap faktur pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitiannya adalah implikasi peraturan meningkatkan beban administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak dan meningkatkan pengawasan kepada penerbitan faktur pajak. Kata kunci: Penomoran faktur pajak; validasi; ease of administration

Implication of VAT Invoice Numbering Affected To VAT Administration by Taxable Person Abstract This research analyze implication of VAT invoice numbering in supporting VAT administration reform. This research aim to analyze implication of VAT invoice numbering in VAT administration by taxable person. This rules increasing procedure in issuing VAT invoice controlling system against false invoicing and describe a good tax administration sytem to as the mechanism to request VAT invoice number. As this rules, Taxable Person can do validation to any VAT Invoice. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implication of VAT invoice numbering is increasing the administration cost and in this rules Taxable Person can do validation to VAT Invoice Keywords: VAT invoice numbering; validation; ease of administration

Pendahuluan Sistem self assessment merupakan salah satu sistem penetapan pajak. Sistem self assessment mengutamakan peranan wajib pajak sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menetapkan pajak, pada sistem ini kantor pajak atau fiskus hanya melakukan proses pengawasan pada setiap wajib pajak. Sistem self asssesment yang digunakan oleh sistem perpajakan Indonesia pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang mencerminkan adanya

Implikasi ketentuan penomoran..., Rahmanda Prawesta, FISIP UI, 20134

kepercayaan pihak fiskus kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus hanya berperan untuk menjalankan fungsi pengawasan, pelayanan, dan pembinaan terhadap pemenuhan kewajban perpajakan tersebut Kewajiban administrasi Pengusaha Kena Pajak dalam konteks self assessment PPN adalah memungut pajak pertambahan nilai dan menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak merupakan sarana administrasi penting yang digunakan dalam melakukan pengkreditan pajak masukan dan keluaran. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak. Jika tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat mengakibatkan faktur pajak tersebut tidak lengkap, dan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Pemenuhan kewajiban wajib pajak seringkali tidak mengikuti tata cara yang berlaku sehingga dapat mengakibatkan faktur pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan formil. Berdasarkan penerapan sistem faktur pajak ini, terdapat peraturan yang menerapkan bahwa dalam pengisian faktur pajak ini wewenang diberikan kepada pihak Pengusaha Kena Pajak. Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, perlu diterbitkan faktur pajaknya dan dilaporkan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak. Pihak Ditjen Pajak akan menggunakan data tersebut sebagai bukti berapa besaran pajak yang telah dipungut oleh pihak Pengusaha Kena Pajak. Proses pengawasan dapat dilakukan pada saat proses pemeriksaan pajak. Pembaharuan peraturan mengenai pembuatan faktur pajak yang kemudian diatur Per 24/PJ/2012 ini pihak Pengusaha Kena Pajak akan dibatasi nomor kode seri faktur pajaknya. Pihak Ditjen

Pajak berkewajiban untuk memberikan nomor kode seri kepada pihak

Pengusaha Kena Pajak agar dapat diawasi penggunaan nomor kode seri tersebut. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap nomor kode seri yang diberikan merupakan nomor kode seri yang berlaku hanya bagi satu Pengusaha Kena Pajak, sehingga nomor kode seri tersebut dapat diketahui penggunaannya. Pengawasan ini diperlukan karena pihak Ditjen Pajak memiliki tujuan untuk melakukan perlindungan kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dan bertanggung jawab atas setiap beban pajak PPN yang dipungutnya dari pihakpihak yang mencoba melakukan kecurangan melalui penerbitan faktur pajak fiktif. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mencantumkan kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Pada tahun 2013 pihak Ditjen Pajak melakukam reformasi administrasi PPN, dalam hal ini yang menjadi latar belakang pihak


Ditjen Pajak untuk menyusun reformasi sistem administrasi PPN adalah dengan validasi faktur pajak yaitu melalui ketentuan pemberian nomor seri faktur pajak.

Gambar 1 Road Map PPN Pembenahan Sistem Administrasi PPN Peraturan penomoran tahun 2013 ini mengubah proses administrasi PPN yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Penerbitan faktur pajak diawali dengan proses permohonan nomor seri kepada kantor pajak. Ketentuan penomoran ini juga memerlukan proses validasi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Validasi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak ini akan meningkatkan pengawasan kepada penerbitan faktur pajak. Pengawasan yang ditingkatkan ini akan memberikan implikasi kepada pelaksanaan administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Tinjauan Teoritis Dalam penelitian ini terdapat konsep yang digunakan untuk menganalisis Kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary compliance) merupakan kunci keberhasilan pemungutan perpajakan dengan self assessment system yang diterapkan oleh perpajakan di Indonesia. Safri Nurmantu yang telah dikutip Devano dan Rahayu (2006, 110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.


Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. (Devano & Rahayu, 2006,112) Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti menggunakan suatu teori sesuai dengan makna yang ada dan menggunakan kriteria-kriteria yang tersedia dalam teori tersebut untuk melakukan penelitian (Creswell, 18). Penelitian ini berawal dari teori biaya kepatuhan. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif dengan manfaat yang bersifat murni tanpa disponsori pihak manapun dan berdasarkan keinginan peneliti untuk melakukan penelitian sejak Februari 2014 hingga Desember 2014. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan yang terdiri dari pihak Direkorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Intelijen dan Penyidikan selaku pihak yang berperan dalam pelaksanaan ketentuan penommoran faktur pajak dan Pengusaha Kena Pajak yaitu PT Rekayasa Industri. Data yang berasal dari wawancara mendalam dan studi literatur, analisis diawali dengan melakukan general review untuk mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh atas data yang telah berhasil dikumpulkan. Setelah itu, proses coding dilakukan dalam tiga tahap, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Setelah proses coding dilakukan, dilakukan reduksi terhadap data yang tidak perlu digunakan. Data yang telah diberi kode kemudian dianalisis sesuai dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam menganalisis bagaimana implikasi ketentuan penomoran faktur pajak dalam pelaksanaan kewajiban administrasi PPN oleh PKP, digunakan pendekatan pencapaian tujuan sebagai dimensi, dimana analisis dilakukan terhadap hasil wawancara mendalam dengan pihak Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Intelijen dan Penyidikan, selaku perumus dan pelaksana aturan mengenai ketentuan penomoran faktur pajak dan Pengusaha Kena Pajak yaitu PT Rekayasa Industri sebagai pelaksana kewajibana administrasi PPN. Analisis dilakukan terhadap hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan penomoran faktur pajak. Analisis data yang


dilakukan meliputi analisis terhadap hasil studi lapangan dan wawancara mendalam ke beberapa narasumber. Kesiapan Koordinasi Antar Direktorat Pelaksana Ketentuan Penomoran Faktur Pajak Penerapan PPN memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan sistem penerapan Pajak Penghasilan. Karakteristik yang melekat pada penerapan PPN adalah bahwa PPN merupakan jenis pemungutan pajak berdasarkan objek, dan bukan pada subjeknya. Sistem pemungutan pajak akan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (taxable person). Hal ini merupakan definisi Pengusaha Kena Pajak menurut Rosdiana (2011) Pengusaha Kena Pajak atau taxable person merupakan orang atau badan bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pajak, antara lain memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan menjadi pemungut (tax collection) dan akan memungut pajak dari konsumennya atas penyerahan barang dan/atau jasa (taxable supply). Sebagaimana definisi tentang Pengusaha Kena Pajak dan Penyerahan Barang dan/atau Jasa, setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan transaksi yang termasuk ke dalam taxable supply akan melakukan pemungutan PPN. Bukti pungutan yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak disebut sebagai faktur pajak. Hal ini sebagaimana definisi mengenai faktur pajak yang disebutkan dalam UU PPN No 42 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23 tentang definisi faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Faktur pajak menjadi dokumen penting dalam penerapan administrasi PPN, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang menjadi dokumen penting dalam mekanisme kredit PPN. Salah satu fungsi faktur pajak sebagaimana dimaksud di atas adalah, faktur pajak dapat menjadi bukti pungutan pajak masukan, pada mekanisme kredit PPN pajak masukan dapat berfungsi sebagai pengurang jumlah PPN yang akan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, sehingga faktur pajak merupakan dokumen penting dalam penerapan administrasi PPN yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan penomoran faktur pajak PER-24/PJ.2012 merupakan bentuk dari perubahan administrasi PPN. Perubahan administrasi PPN itu adalah berupa pemberian nomor seri yang dilakukan oleh kantor pajak. Ketentuan penomoran faktur pajak ini sebelumnya dilakukan


perumusan terlebih dahulu oleh pihak Ditjen Pajak. Pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan ini adalah Direktorat Peraturan Perpajakan I. Pihak Direktorat Peraturan Perpajakan I merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan administrasi PPN khususnya pada administrasi faktur pajak. Ketentuan penomoran faktur pajak ini juga melibatkan beberapa Direktorat yang ada di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ketentuan penomoran faktur pajak ini diantaranya adalah Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan; Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi; dan Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menerapkan ketentuan penomoran faktur pajak. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi akan mempersiapkan sistem informasi yang dapat memfasilitasi pemberian nomor seri kepada setiap Pengusaha Kena Pajak tanpa ada kemungkinan munculnya nomor seri ganda. Pihak Direktorat Intelijen dan Penyidikan akan melakukan prosedur hukum apabila ditemukan adanya penyimpangan terkati faktur pajak. Koordinasi dalam pelaksanaan penomoran faktur pajak sudah berjalan dengan baik. Pemberian tugas dan kewenangan yang sudah terstruktur dengan baik dapat mendukung penerapan ketentuan penomoran faktur pajak. Penerapan penomoran faktur pajak telah dikoordinir dengan baik, sehingga ketika ada permasalahan yang muncul dalam proses implementasi ketentuan, akan dapat ditanggulangi dengan baik. Validasi Faktur Pajak Melalui Nomor Seri Yang Diberikan Oleh Kantor Pajak Implementasi ketentuan penomoran faktur pajak ini memberikan perbaikan pada tingkat pengawasan penerbitan faktur pajak. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan instrumen pengawasan yang dapat dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak. Faktur pajak yang diterima oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan validasi. Validasi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah dengan cara melihat apakah nomor seri faktur pajak yang tercantum termasuk ke dalam range nomor yang ada pada surat pemberitahuan nomor seri dari kantor pajak. Penerapan pengawasan faktur pajak juga dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Direktorat Intelijen dan Penyidikan memiliki peraturan mengenai indikasi-indikasi faktur pajak yang termasuk ke dalam faktur pajak tidak sah.


Penerapan peraturan mengenai guidance untuk mengetahui faktur pajak yang termasuk ke dalam faktur pajak tidak sah dapat ditingkatkan pengawasannya. Hal ini sejalan dengan upaya penerapan road map administrasi PPN tentang validasi faktur pajak. ketentuan penomoran faktur pajak ini merupakan upaya untuk melakukan validasi faktur pajak dan disertai dengan adanya pengawasan bagi faktur pajak dari penerapan SE-132/.PJ/2010. Penomoran faktur pajak dan pengawasan akan membuat validasi faktur pajak dapat berjalan dengan baik. Ketentuan penomoran faktur pajak ini dapat melindungi Pengusaha Kena Pajak dari faktur pajak tidak sah. Penerapan penomoran faktur pajak yang memberikan nomor seri tertentu kepada masing-masing Pengusaha Kena Pajak dapat mengurangi jumlah faktur pajak tidak sah. Penerapan ketentuan penomoran faktur pajak dan adanya ketentuan mengenai guidance tentang pengawasan faktur pajak, dapat memberikan rasa aman bagi Pengusaha Kena Pajak. Pembaharuan administrasi PPN dalam hal verifikasi faktur pajak dapat berjalan dengan baik dengan adanya ketentuan penomoran faktur pajak.

Gambar 2 Perbedaan Penerapan Nomor Seri Faktur Pajak Penomoran faktur pajak ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman yang ada pada faktur pajak. Fungsi faktur pajak sebagai bukti pungutan untuk mekanisme kredit pajak dapat dijalankan dengan baik, apabila faktur pajak yang menjadi alat bukti merupakan faktur pajak yang sah. Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan program registrasi ulang untuk mengurangi adanya potensi penerbitan faktur pajak dari Pengusaha Tidak Kena Pajak yang termasuk ke dalam penerbitan faktur pajak tidak sah. Implikasi lain yang ada dalam ketentuan penomoran faktur pajak ini adalah Pengusaha Kena Pajak perlu melakukan validasi pada


kelengkapan faktur pajak. Surat permohonan nomor seri yang disertakan dalam faktur pajak, membuat pihak Pengusaha Kena Pajak juga perlu memastikan apakah setiap data yang tercantum di dalam faktur pajak tersebut sudah sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan nomor seri atau tidak sesuai Beban Administrasi Yang Bertambah Bagi Pengusaha Kena Pajak Proses yang diterapkan pada ketentuan penomoran faktur pajak, memberikan prosedur tambahan bagi Pengusaha Kena Pajak. Kegiatan permohonan nomor seri yang dilakukan kepada kantor pajak menambah waktu untuk melakukan proses penerbitan faktur pajak. Prosedur penerbitan faktur pajak yang diawali dengan permohonan nomor seri kepada kantor pajak dapat menambah waktu dalam proses administrasi PPN. Pemberian nomor yang terbatas juga dapat mempengaruhi administrasi Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan pernyataan di atas, nomor seri yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak akan habis. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan bisnis Pengusaha Kena Pajak. Penomoran faktur pajak yang diterapkan akan membuat nomor seri faktur pajak dapat diidentifikasi kebenarannya. Pihak Pengusaha Kena Pajak akan melakukan proses validasi dan verifikasi terhadap faktur pajak dari lawan transaksi. Kegiatan proses verifikasi dan validasi ini akan menambah beban terhadap administrasi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak juga perlu mempersiapkan sistem administrasi yang baik dalam melakukan proses verifikasi faktur pajak. Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan sistem pencatatan data secara manual. Proses pendataan internal yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat mempengaruhi administrasi penerbitan faktur pajak. Pihak lawan transaksi yang diketahui menyalahi ketentuan penomoran faktur pajak, akan dikembalikan lagi faktur pajaknya kepada lawan transaksi. Penambahan proses administrasi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dapat mempengaruhi kegiatan bisnis yang dijalankan. Pihak Pengusaha Kena Pajak akan lebih cermat dalam pelaksanaan administrasi penomoran faktur pajak. Proses verifikasi dan validasi yang sebelumnya tidak diterapkan pada PER-13/.PJ/2010 tentang tata cara pembuatan faktur pajak, membuat Pengusaha Kena Pajak perlu mempersiapkan prosedur verifikasi faktur pajak. Proses verifikasi faktur pajak yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak memberikan dua implikasi pada pelaksanaan administrasi PPN. Bagi Pihak Ditjen Pajak, pelaksanaan penomoran faktur pajak dapat memberi keuntungan dan keamanan pada sektor penerimaan.


Pemberian nomor seri oleh kantor pajak memberikan sistem pengawasan yang baik bagi penerbitan faktur pajak, sehingga peluang penghindaran pajak dapat diminimalisir. Bagi Pihak Pengusaha Kena Pajak, pelaksanaan penomoran faktur pajak memberikan beban administratif karena adanya proses verifikasi faktur pajak. Penerapan ketentuan penomoran faktur pajak ini membuat beban administrasi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak menjadi bertambah. Proses validasi yang dibebankan kepada pihak Pengusaha Kena Pajak menjadi faktor yang menambah beban administrasi Pengusaha Kena Pajak. Hal ini yang dinilai membebani Pengusaha Kena Pajak, di lain pihak Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan keuntungan dari adanya penerapan ketentuan penomoran faktur pajak ini. Beban validasi yang ditambahkan kepada Pengusaha Kena Pajak membuat proses validasi yang seharusnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, menjadi lebih ringan karena telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Pengusaha Kena Pajak. Asas ease of administration atau kemudahan administrasi yang ada dalam penerapan ketentuan penomoran faktur pajak ini, tidak dirasakan oleh pihak Pengusaha Kena Pajak. Proses permohonan nomor seri, kegiatan validasi faktur pajak menjadi faktor yang menambah beban administrasi Pengusaha Kena Pajak. Proses validasi yang dilakukan juga memerlukan prosedur pengawasan yang baik. Pengawasan ini memerlukan beberapa mekanisme untuk memastikan bahwa faktur pajak yang diterima dari pihak lawan transaksi merupakan faktur pajak. Mekanisme validasi faktur pajak memerlukan waktu dan sumber daya manusia secara tersendiri. Penerapan validasi dilakukan dengan cara menyimpan nomor seri yang tertera dalam surat permohonan nomor faktur pajak. Setiap faktur pajak yang diterima dari lawan transaksi akan dicocokkan dengan data manual yang sudah dipersiapkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Sistem pengolahan data yang perlu dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan bentuk compliance cost yang ada melalui ketetapan penomoran faktur pajak ini. Sistem manual yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak ini menjadi sistem validasi yang akan digunakan untuk memeriksa kelengkapan faktur pajak. Validasi yang dilakukan ini akan menambah waktu administrasi yang dilakukan untuk proses kewajiban administrasi PPN terkait dengan faktur pajak. Waktu validasi ini akan terus bertambah seiring dengan jumlah transaksi yang perlu dilakukan pemeriksaan. Pengusaha Kena Pajak Analisis Implikasi Kewajiban Administrasi PPN Oleh Pengusaha Kena Pajak


Penerapan ketentuan penomoran faktur pajak ini memberikan implikasi kepada penerapan kewajiban administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Implikasi yang muncul terkait dengan penerapan administrasi PPN adalah penerbitan faktur pajak dan proses validasi faktur pajak tersebut. Proses yang bertambah dibandingkan dengan pembebasan nomor seri memberikan dampak bagi administrasi PPN Pengusaha Kena Pajak. Permasalahan yang ada tentang validasi faktur pajak adalah mengenai beredarnya faktur pajak tidak sah. Faktur pajak yang disampaikan oleh pihak lawan transaksi bisa menjadi salah satu peluang penggelapan pajak. Fungsi penomoran faktur pajak sebagai alat validasi faktur pajak dapat membuat Pengusaha Kena Pajak merasa aman dan mampu meminimalisir penerbitan faktur pajak tidak sah. Faktur pajak tidak sah ini sendiri merupakan bentuk tindak pidana perpajakan, salah satu cara dalam melakukan penghindaran pajak. Faktur fiktif merupakan bukti pungutan pajak pertambahan nilai yang direkayasa sehingga dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak. Faktur fiktif merupakan faktur pajak dengan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, atau faktur tersebut bukan merupakan faktur yang sebenarnya diperuntukkan untuk transaksi yang ada. Suatu faktur juga dapat dikatakan fiktif ketika pihak yang menerbitkan belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Karakterisitik faktur pajak ini sendiri dibandingkan dengan faktur pajak yang asli tidak dapat dibedakan secara fisik, faktur pajak yang asli dengan yang fiktif memiliki kesamaan bentuk fisik, akan tetapi bila dilakukan konfirmasi kepada kantor pajak barulah dapat diketahui apakah faktur itu fiktif atau tidak. Faktur fiktif ini dapat diketahui setelah adanya konfirmasi kepada kantor pajak yang penjual terdaftar, dalam prosedur pemeriksaan akan faktur pajak, pihak yang pertama kali dikonfirmasi adalah pihak pembeli yang akan menggunakan faktur pajak tersebut sebagai bukti bahwa PPN telah dipungut dan pembeli memiliki nilai pajak masukan sebagai pengurang beban pajak terutang. Pemeriksaan terhadap faktur pajak itu sendiri perlu dilakukan hingga beberapa tahap baru dapat diketahui apakah faktur pajak yang dilaporkan tersebut merupakan faktur pajak yang fiktif atau bukan. Hal ini tentunya menimbulkan peluang bagi penyimpangan faktur karena adanya peluang bagi pengusaha yang memiliki nilai-nilai pajak keluaran yang besar sementara pajak masukan yang ia bayarkan nilainya masih sedikit. Pemeriksaan yang perlu melalui beberapa proses menyebabkan pihak-pihak yang berupaya mengurangi beban pajak dengan cara menggunakan faktur fiktif.


Penomoran faktur pajak ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman yang ada pada faktur pajak. Fungsi faktur pajak sebagai bukti pungutan untuk mekanisme kredit pajak dapat dijalankan dengan baik, apabila faktur pajak yang menjadi alat bukti merupakan faktur pajak yang sah. Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan program registrasi ulang untuk mengurangi adanya potensi penerbitan faktur pajak dari Pengusaha Tidak Kena Pajak yang termasuk ke dalam penerbitan faktur pajak tidak sah. Implikasi lain yang ada dalam ketentuan penomoran faktur pajak ini adalah Pengusaha Kena Pajak perlu melakukan validasi pada kelengkapan faktur pajak. Surat permohonan nomor seri yang disertakan dalam faktur pajak, membuat pihak Pengusaha Kena Pajak juga perlu memastikan apakah setiap data yang tercantum di dalam faktur pajak tersebut sudah sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan nomor seri atau tidak sesuai. Ketentuan penomoran faktur pajak ini membuat pihak Pengusaha Kena Pajak perlu melakukan validasi tidak hanya pada nomor seri yang tertera, tetapi juga kelengkapan lain seperti NPWP, identitas lawan transaksi yang tercantum dalam faktur pajak dan lain sebagainya. Hal ini memerlukan waktu dan biaya untuk melakukan validasi atas setiap faktur pajak, apabila jumlah faktur pajak yang perlu divalidasi jumlahnya banyak tentu akan semakin menambah pekerjaan administrasi Pengusaha Kena Pajak tersebut. Penerapan ketentuan penomoran faktur pajak ini membuat beban administrasi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak menjadi bertambah. Proses validasi yang dibebankan kepada pihak Pengusaha Kena Pajak menjadi faktor yang menambah beban administrasi Pengusaha Kena Pajak. Hal ini yang dinilai membebani Pengusaha Kena Pajak, di lain pihak Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan keuntungan dari adanya penerapan ketentuan penomoran faktur pajak ini. Beban validasi yang ditambahkan kepada Pengusaha Kena Pajak membuat proses validasi yang seharusnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, menjadi lebih ringan karena telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Pengusaha Kena Pajak. Asas ease of administration atau kemudahan administrasi yang ada dalam penerapan ketentuan penomoran faktur pajak ini, tidak dirasakan oleh pihak Pengusaha Kena Pajak. Proses permohonan nomor seri, kegiatan validasi faktur pajak menjadi faktor yang menambah beban administrasi Pengusaha Kena Pajak. Proses validasi yang dilakukan juga memerlukan prosedur pengawasan yang baik. Pengawasan ini memerlukan beberapa mekanisme untuk memastikan bahwa faktur pajak yang diterima dari pihak lawan transaksi merupakan faktur pajak. Mekanisme validasi faktur pajak memerlukan waktu dan sumber daya manusia secara


tersendiri. Penerapan validasi dilakukan dengan cara menyimpan nomor seri yang tertera dalam surat permohonan nomor faktur pajak. Setiap faktur pajak yang diterima dari lawan transaksi akan dicocokkan dengan data manual yang sudah dipersiapkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Sistem pengolahan data yang perlu dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak merupakan bentuk compliance cost yang ada melalui ketetapan penomoran faktur pajak ini. Sistem manual yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak ini menjadi sistem validasi yang akan digunakan untuk memeriksa kelengkapan faktur pajak. Validasi yang dilakukan ini akan menambah waktu administrasi yang dilakukan untuk proses kewajiban administrasi PPN terkait dengan faktur pajak. Waktu validasi ini akan terus bertambah seiring dengan jumlah transaksi yang perlu dilakukan pemeriksaan. Pengusaha Kena Pajak. Latar belakang ketentuan penomoran faktur pajak ini adalah untuk melakukan pengawasan penerbitan faktur pajak. Hal ini sudah sesuai dengan penerapannya, yaitu pihak Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk melakukan permohonan nomor seri ke kantor pajak dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar. Penerapan ketentuan penomoran ini membuat pengawasan lebih baik ketimbang ketika penomoran dibebaskan kepada pihak Pengusaha Kena Pajak. Prosedur yang mewajibkan setiap Pengusaha Kena Pajak untuk melakukan proses permohonan nomor seri, membuat pengawasan atas penerbitan faktur pajak dapat diperketat. Data-data yang berkaitan dengan Pengusaha Kena Pajak tersebut juga dapat dilakukan melalui pendataan dari kantor pajak. Identitas mengenai Pengusaha Kena Pajak tidak dapat ditutuptutupi, sehingga informasi-informasi tersebut dapat digunakan oleh fiskus sebagai alat validasi lanjutan. Ketentuan penomoran faktur pajak ini bertujuan untuk mengembangkan administrasi PPN yang lebih baik. Penerapan ketentuan penomoran faktur pajak ini dimaksudkan untuk memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap proses penerbitan faktur pajak. Faktur pajak yang akan terbit sebelumnya untuk melengkapi faktur pajak tersebut, diperlukan prosedur permohonan kepada kantor pajak untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak. Penerapan penomoran faktur pajak meningkatkan pengawasan atas faktur pajak, sehingga mempersulit peredaran faktur pajak tidak sah. Implikasi dari adanya pengawasan ini kepada Pengusaha Kena Pajak adalah, apabila dalam penerbitan terdapat kesalahan pencantuman data, Pengusaha Kena Pajak harus mempersiapkan faktur pajak pengganti. Keamanan atas


pengawasan faktur pajak berimplikasi pada beban administrasi PPN yang bertambah kepada Pengusaha Kena Pajak Kelemahan dari penerapan ketentuan penomoran faktur pajak ini adalah penerapan ketentuan ini lebih rumit dan memerlukan proses dalam memastikan validasi faktur pajak. Implikasi lain adalah adanya ketentuan penomoran faktur pajak ini yaitu Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pengawasan faktur pajak secara mandiri. Faktur pajak yang beredar dapat dikenali apakah faktur pajak tersebut faktur pajak yang sah atau tidak, melalui nomor seri yang tercantum dalam faktur pajak tersebut. Permasalahan keabsahan faktur pajak ini merupakan reformasi administrasi yang diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Validasi faktur pajak menjadi road map reformasi administrasi PPN di Indonesia. Pengawasan yang lebih ketat, membuat penerbitan faktur pajak tidak sah menjadi sulit untuk dilakukan. Potensi penyimpangan pajak melalui faktur pajak ini dapat dikurangi. Analisis terhadap ketentuan penomoran faktur pajak ini adalah pada ketentuan ini Pengusaha Kena Pajak, akan melakukan prosedur permohonan nomor seri faktur pajak kepada kantor pajak. Aktivasi dan kode password yang diberikan pada saat permohonan awal akan menjadi kode untuk melakukan permohonan nomor seri kepada kantor pajak. Proses selanjutnya adalah, pihak Pengusaha Kena Pajak akan mendapatkan surat pemberitahuan nomor seri yang menjadi dokumen dalam administrasi PPN. Surat pemberitahuan nomor seri mencantumkan blok nomor yang akan dicantumkkan dalam faktur pajak. Penerapan penomoran faktur pajak ini memberikan implikasi kepada administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Administrasi faktur pajak yang sebelumnya menerapkan pembebasan nomor seri, kini mekanisme penerbitan faktur pajak diawali dengan permohonan nomor seri faktur pajak kepada kantor pajak. Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan validasi atas faktur pajak yang diterima dari lawan transaksi. Hal ini yang menambah beban administrasi kepada Pengusaha Kena Pajak, karena proses tersebut memerlukan waktu, biaya, dan kecermatan dalam melakukan proses validasi tersebut. Proses validasi tersebut akan memberikan implikasi positif kepada Pengusaha Kena Pajak, karena pihak Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pengawasan sejak faktur pajak tersebut diterima dari lawan transaksi. Pengawasan yang sudah dapat dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, membuat faktur pajak yang beredar dapat diawasi sehingga potensi penerbitan faktur pajak tidak sah dapat diminimalisir. Reformasi administrasi PPN yang dilakukan dalam faktur pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya adalah, menerapkan e-faktur untuk menggantikan penomoran oleh kantor


pajak. Ketentuan e-faktur adalah pihak Pengusaha Kena Pajak melakukan permohonan untuk pembuatan faktur pajak kepada kantor pajak. Pihak Pengusaha Kena Pajak akan diberikan softcopy yang akan dicetak sebagai faktur pajak. Pada ketentuan ini, validasi yang ada sudah lengkap karena pada faktur ini sudah dicantumkan barcode sebagai alat pengesahan faktur pajak, sehingga faktur pajak yang beredar dapat diketahui keabsahannya melalui barcode yang tertera pada faktur pajak tersebut. Penerapan administrasi e-faktur ini dinilai masih terdapat beberapa beban administrasi baru. Penerbitan faktur pajak yang perlu melibatkan kantor pajak, memerlukan kecermatan dalam proses penerbitan faktur pajak. Faktur pajak yang telah disetujui untuk terbit akan langsung diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak. Permasalahan timbul saat faktur pajak tersebut diketahui terdapat kesalahan-kesalahan data pada saat faktur pajak siap terbit. Hal ini yang dinilai memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam proses input data ke kantor pajak, namun apabila dibandingkan dengan penomoran faktur pajak oleh kantor pajak, ketentuan e-faktur ini dinilai lebih member kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak Kemudahan administrasi juga dapat diupayakan melalui penyatuan faktur pajak dengan faktur komersial. Faktur pajak yang disatukan dengan faktur komersial dapat memudahkan administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Penyatuan faktur pajak dan faktur komersial ini juga dapat mengurangi kemungkinan penerbitan faktur pajak tidak sah. Penyatuan faktur pajak dengan faktur komersial dapat menjadi salah satu solusi dalam peningkatan pengawasan faktur pajak. Faktur komersial dan faktur pajak yang telah menjadi satu entitas, akan membuat pihak-pihak yang bertransaksi dapat diawasi kebenaran transaksi yang telah dilakukan. Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Ketentuan penomoran faktur pajak ini dapat mengurangi penerbitan faktur pajak tidak sah sehingga mengurangi potensi tax loss dari tindak penggelapan pajak. Proses validasi atas faktur pajak juga diatur kembali dalam SE-132/.PJ/2010. Peraturan tersebut dapat menjadi guidance bagi pihak pemeriksa untuk mengindikasikan suatu faktur pajak termasuk ke dalam faktur pajak tidak sah. Implikasi ketentuan penomoran faktur pajak terkait pelaksanaan kewajiban administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak adalah adanya peningkatan beban compliance cost bagi Pengusaha Kena Pajak. Hal ini disebabkan dari adanya proses validasi yang menjadi tanggung jawab Pengusaha Kena Pajak.


Saran Penerapan ketentuan penomoran faktur pajak memberikan implikasi positif pada pengembangan administrasi PPN, akan tetapi beban compliance cost yang bertambah menjadi beban bagi Pengusaha Kena Pajak. Penerapan penomoran faktur pajak ini perlu dialihkan menjadi ketentuan e-faktur yang dapat mengurangi beban compliance cost pihak Pengusaha Kena Pajak. Direktorat Jenderal Pajak perlu mempersiapkan penerapan e-faktur sebagai reformasi administrasi lanjutan setelah penomoran faktur pajak. beberapa persiapan yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan memberikan sosialisasisosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak. Persiapan pada segi infrastruktur penunjang juga perlu dilakukan, yaitu terkait dengan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Daftar Referensi Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches: Second Edition. California: Sage Publications, 2003. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Sekilas Modernisasi Administrasi Perpajakan” Musgrave, Richard A., dan Peggy B Musgrave, Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill Book Company, 1989. Organisation for Economic Co-Operation and Development. “Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance”. Centre for Tax Policy and Administration, October 2004. Kristianto, Jujuk. “Perbedaan Penerapan http://belajarmemahamipajak.blogspot.com

Nomor

Seri

Faktur

Pajak.”

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012. Direktorat Jenderal Pajak. Pembenahan Sistem http://www.pajak.go.id/pembenahan-sistem-administrasi-PPN

Administrasi


PPN

Implikasi Ketentuan Penomoran Faktur Pajak Dalam Pelaksanaan Kewajiban Administrasi PPN Oleh PKP

Recommend Documents