NOVEMBER 2013

VOLUME VIII | NO. 75 / NOVEMBER 2013

1 ISSN 1907-6320 MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 75 / November 2013

Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan sambutan pada acara Leadership Talkshow “Mengawal Transformasi Bersama Jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan” yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-67 di Aula Dhanapala, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (30/10). Foto Foto: Kukuh Perdana Kukuh Perdana

2 MediaKeuangan


daftar isi LINTAS PERISTIWA (6-7) AGENDA BULAN DEPAN (8) LAPORAN UTAMA 9

14 17 19

Membidik Kesempurnaan: Transformasi Pengelolaan Aset Negara Berbenah Barang Milik Negara Potret Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menjawab Tantangan Sebagai Manajer Aset

INFO KEBIJAKAN 34

Ekonomi Indonesia Masih Stabil

OPINI 36

Memulai Nafas Panjang Transformasi

REVIEW 38

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/ PMK.06/2013

INSPIRASI 40

Menanamkan Nilai Lewat Lagu

REPORTASE

RENUNGAN

22

RESENSI (43-45)

21

23

Menuju Perekonomian Nasional yang MANTAB Bersama Kemenkeu Sosialisasi BMN Sebagai Dasar Penerbitan SBSN Terapkan Standar Mutu Internasional

WAWANCARA 25

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Sangat Baik

42

Ilustrasi Cover

Dianita Suliastuti

Memahami Usaha, Menyelami Takdir

CELENGAN 46

Niat Memberikan Manfaat

BUNG PISKAL (47)

PROFIL 30

Belajar Seumur Hidup

3 MediaKeuangan


4 MediaKeuangan


Jaga Aset Negara dengan Sebaik-baiknya

D

inamika pengelolaan aset negara menjadi topik hangat yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri dalam sambutannya pada acara “Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)”, di Jakarta, Kamis (31/10). Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) itu, Menkeu mengajak perwakilan dari 87 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk bersama-sama menjaga aset negara. Hal ini sangat penting karena berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 (Audited), nilai aset di seluruh Indonesia sudah sangat besar, yaitu mencapai Rp3.432,98 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.023,44 triliun.”“Oleh karena itu, jaga aset negara yang sangat besar ini dengan sebaik-baiknya,” kata Menkeu. DJKN—sebagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang paling terkait langsung dengan urusan aset negara—terus berupaya meningkatkan kualitas dirinya. Reformasi hukum di bidang pengelolaan BMN, yang terutama ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, menuntut perubahan fungsi DJKN dari asset administrator menjadi asset manager. Ini adalah transformasi peran yang signifikan. Proses transformasi peran dan pengelolaan aset negara antara lain dapat dimulai dengan meningkatkan koordinasi secara intensif kepada K/L untuk mendorong peningkatan utilisasi BMN dari Pengguna Barang kepada Pengelola. Dalam pidato yang disampaikan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional DJKN di Jakarta, Rabu (6/11), Direktur Jenderal Hadiyanto menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, supervisi, termasuk bimbingan teknis dalam rangka pengelolaan BMN, perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola kekayaan negara yang akuntabel dan handal. Dengan begitu, dapat dicapai opini Badan Pemeriksa Keuangan yang meningkat dari sisi pengelolaan aset pada LKPP di tahun-tahun mendatang. Selain soal transformasi pengelolaan aset negara dan transformasi fungsi sebagai manajer aset negara yang akan dijalankan oleh DJKN, Media Keuangan edisi ini memiliki sejumlah topik dan bahasan yang tak kalah menarik. Pada rubrik Wawancara, kami hadirkan perbincangan dengan Wakil Menteri Keuangan II Bambang Brodjonegoro. Serba-serbi

www.kemenkeu.go.id @KemenkeuRI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

RAPBN 2014 yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR menjadi Undang-Undang APBN 2014 dapat Anda baca di rubrik ini. Sajian kami lainnya adalah rubrik Reportase yang salah satunya memuat cerita Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Heru Subiyantoro, tentang Ruang Layanan Terpadu Keuangan Daerah yang menjadi layanan unggulan di sana. Pada akhir tahun 2012, Ruang Layanan Terpadu ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari PT Sucofindo. Sementara pada kolom Profil, kami hadir dengan perjalanan karier dan pemikiran Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, DJKN, Soepomo. Pada kolom Inspirasi, jangan lewatkan kisah Bono Iman Pranoto, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki bakat di bidang musik dan telah menciptakan lagu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Saudara, izinkan kami menutup kolom ini dengan kabar gembira. Pada Malam Anugerah Media Humas Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintah Kementerian Komunikasi dan informatika di Solo, Rabu (20/11), Kementerian Keuangan berhasil memboyong dua penghargaan. Bersaing pada kelompok Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian/BUMN/Perguruan Tinggi Negeri, Kemenkeu berhasil keluar sebagai Juara Kedua pada kategori Merchandise Utama dan Juara Harapan I pada kategori Laporan Kerja Humas. Semoga penghargaan ini dapat menjadi penyemangat bagi kita dalam menghasilkan karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang juga penting, kami ingin mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Percontohan terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang. Tentunya Anda semua adalah “aset” yang sangat bernilai bagi Kementerian Keuangan. Selamat membaca!

Redaksi

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menkeu RI Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Yeti Wulandari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan, Makmun Syadullah. Redaktur Unit Eselon I: Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Adya Asmara Muda (BKF), Windraty Ariane Siallagan (Ditjen PBN), Henny (DJP), Rinto Setiawan (DJBC), Octa Dwinanda (DJKN), Wawan Ismawandi (BPPK), Budi Prayitno (Itjen), Syahruddin (DJPU), Fachroedy Junianto (DJPK) Tim Redaksi: Rahmat Widiana, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Alphani N, Bagus Wijaya, Langgeng Wahyu P, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan, Eva Lisbeth, Syahrul R, Hega S Desain Grafis dan Layout: Wardah Adina, Dewi Rusmayanti, Dianita Suliastuti. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. e-mail: [email protected] Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 MediaKeuangan


Lintas Peristiwa

BMN Awards bagi Kementerian/ Lembaga Berprestasi

31 /10

Kementerian Keuangan memberikan penghargaan pada Kementerian/ Lembaga yang berprestasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada acara BMN Awards 2013. Acara yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (31/10) ini selain bertujuan memberikan apresiasi juga sebagai bentuk evaluasi atas pengelolaan BMN di Kementerian/Lembaga. Menurut Menkeu, pengelolaan BMN yang baik memberikan kontribusi yang positif pada penyajian nilai BMN dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga membantu peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari disclaimer di 2006 menjadi Wajar Dengan Pengecualian di 2009. Teks

Arfindo Briyan

Menkeu Lantik Lima Anggota Komisioner Komite Pengawas Perpajakan

31 /10

Menteri Keuangan, M. Chatib Basri melantik lima orang komisioner Komite Perngawas Perpajakan, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Jakarta, Jum’at (1/11). Kelima orang Komisioner tersebut adalah Daeng M. Narzier, Gunadi, Kamil Joeib, Anna Maria Tri Anggraeni, dan Sonny Loho. Dalam sambutannya Menkeu berpesan agar para komisioner bekerja maksimal untuk mengawasi proses tata kelola Kementerian, khususnya terkait penerimaan pajak. “Komite juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang akurat dan independen kepada Menteri,” tutur Menkeu. Teks

Nico Aditya

Rakernas DJKN Tahun 2013

6/11

Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan apresiasi atas atas kinerja yang dicapai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sampai dengan triwulan III tahun 2013. Hal itu disampaikan Menkeu saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas ) DJKN dengan tema “Meningkatkan Peran Strategis DJKN Sebagai Pengelola Kekayaan Negara dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Transparan” di Aula Mezzanine, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu (6/11). Pembukaan Rakernas dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan perwakilan pejabat eselon II dan III Sekretariat Jenderal serta diikuti oleh sekitar 150 orang pejabat di lingkungan DJKN. Teks

Humas DJKN

6 MediaKeuangan


Fokus Kebijakan Pembangunan Indonesia

7 /11

Menteri Keuangan memberikan keynote speech pada acara Indonesia Investment Summit 2013 di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11). Dalam acara tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang yang terkena dampak dari gejolak perekonomian yang tidak menentu seperti Indonesia, mempunyai permasalahan pada defisit neraca berjalan. Oleh karena itu, pemerintah menyadari pentingnya membuat kebijakan yang fokus pada sektor supply yaitu infrastruktur, sistem birokrasi pemerintah dan pembangunan sumber daya manusia. Teks

Kukuh Perdana

Tingkatkan Kepercayaan melalui Sosialisasi PP Nomor 46

11 /11

Kementerian Keuangan mengadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013 tentang Pajak Penghasilan untuk UMKM. Acara yang diselenggarakan di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta, Senin (11/11) bertujuan menjadi langkah awal untuk menjembatani terbentuknya sikap saling percaya antara fiskus (petugas pajak) dengan pengusaha. Ke depan diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab para wajib pajak untuk taat membayar pajak. Sehingga proses pembangunan negara dapat dilakukan secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Teks

Arfindo Briyan

Foto

Kukuh Perdana

Malam Anugerah Media Humas Tahun 2013

20 /11

Pada Malam Anugerah Media Humas Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintah Kementerian Komunikasi dan informatika di Solo, Rabu (20/11), Kementerian Keuangan berhasil memboyong dua penghargaan. Kemenkeu berhasil keluar sebagai Juara Kedua pada kategori Merchandise Utama dan Juara Harapan I pada kategori Laporan Kerja Humas setelah bersaing pada kelompok Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/BUMN/ Perguruan Tinggi Negeri. Tahun ini, Anugerah Media Humas diikuti oleh 142 lembaga yang terdiri atas Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN, dan Perguruan Tinggi. Teks

Dwinanda Ardhi

7 MediaKeuangan


Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan • Workshop Overview Pelaksanaan P2D2 Daerah Percontohan pada tanggal 4-6 Desember 2013 di Yogyakarta. • Sosialisasi Web-Based Reporting System DAKReimbursement pada tanggal 11-13 Desember 2013 di Mamuju dan Ternate (Maluku Utara) • Appraisal Mission proyek pemerintah Daerah dan Desentralisasi pada tanggal 11-13 di NTB, Bengkulu, Lampung, 18-20 Desember 2013 di NTT, Kalbar, Jabar, Jateng. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Seminar "Anti Money Laundry" pada tanggal 11 Desember 2013 di Jakarta, acara ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Keuangan Umum BPPK. Badan Kebijakan Fiskal • Keynote Speech pada Seminar HSBC pada tanggal 4 Desember 2013 bertempat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta (mewakili Menteri Keuangan) • Pembicara pada Seminar Petromindo Indonesia Oil and Gas Outlook pada tanggal 5 Desember 2013 bertempat di Hotel Shangri-La, Jakarta • Menutup Seminar International KemenkeuOECD tanggal 5 Desember 2013 bertempat Aula Mezzanine.

•

• •

•

Live Show pada program Metro TV terkait rencana penyelenggaraan Seminar Internasional Middle Income Trap pada tanggal 6 Desember 2013 jam 16.00 bertempat di Studio Metro TV ( Rencananya seminar akan diadakan tanggal 11-13 Desember di Bali) Menghadiri Market Consult Kilang Minyak PPP pada tanggal 9 Desember 2013, di Singapore. Seminar Internasional tentang Middle Income Trap pada tanggal 11 s.d 13 Desember 2013 bertempat di Hotel Hyatt, Nusa Dua, Bali. Menghadiri Pertemuan Jaminan Kesehatan dengan Ketua TPKSK pada tanggal 11 Desember 2013 di Qatar (tentative)

Direktorat Jenderal Pajak Workshop Peningkatan Komunikasi dan Hubungan Internal tgl 9 s.d 10 Desember 2013 Direktorat Jenderal Anggaran Penyerahan DIPA , tanggal 5 Desember 2013 bertempat di Istana Negara, (Tentative) menunggu informasi dari pihak Istana Negara Sekretariat Jenderal • Forum Setjen Kemenkeu pada tanggal 3 Desember 2013 bertempat di Ruang Rapat Setjen (tentative) • Perhimpunan Hari Anti Korupsi Tahun 2013 pada tanggal 9 Desember 2013 di Istora Senayan

Desember

2013

Agenda

Kementerian Keuangan

8 MediaKeuangan


Laporan Utama

Membidik Kesempurnaan: Transformasi Pengelolaan Aset Negara Arahan Menteri Keuangan Chatib Basri malam itu tegas dan jelas. Pada acara “Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)” di Aula Dhanapala, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/10) itu, Menkeu menginginkan pengelolaan aset negara makin sempurna, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Di hadapan 87 perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir, dia menekankan bahwa aset negara harus dikelola sesuai prinsip-prinsip good governance dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkesinambungan (sustainability development).

P

engelolaan aset negara memang sudah sewajarnya dilakukan dengan lebih serius. Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 (Audited), nilai aset di seluruh Indonesia mencapai Rp3.432,98 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.023,44 triliun. Bukan hanya karena nilainya yang sangat besar, pengelolaan aset negara harus dilakukan lebih serius JUGA mengingat fungsinya sebagai faktor pengendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih efektif dan efisien. Dengan pengelolaan aset yang baik, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan dalam APBN bisa lebih optimal. Pengaruh positif yang lain adalah meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemanfaatan dan

Foto

Anas Nur Huda

Pada malam itu, Menkeu menegaskan bahwa tugas mengelola aset negara merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Keuangan saja.“Jaga aset negara yang sangat besar ini dengan sebaik-baiknya,” katanya. Tugas itu, lanjut dia, mencakup juga pelaporan kondisi aset setiap tahunnya.

pemindahtanganan aset. Pada tahun 2012, PNBP yang didapatkan melalui pos ini membukukan pendapatan sebesar Rp397,41 miliar.“Nilai ini menunjukan tren peningkatan sebesar 24 persen dibandingkan posisi tahun lalu yang mencapai Rp321,18 miliar,” kata Menkeu. Yang tidak kalah penting, pengelolaan aset negara selama ini berperan cukup besar dalam mendukung pembiayaan APBN melalui penggunaan aset negara sebagai underlying asset bagi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tahun 2012, menurut Menkeu, pembiayaan dari SBSN yang diperoleh dengan aset negara sebagai jaminannya sebesar Rp70,92 triliun. Peningkatan yang dialami cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu 29 persen atau senilai Rp55,02 triliun.

Teks

Dwinanda Ardhi

Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), Hadiyanto, malam “Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN” telah dua kali diselenggarakan dan direncanakan akan dilangsungkan setiap tahun. Tujuan utamanya adalah untuk terus membangun kesadaran setiap lembaga dalam pengelolaan BMN— yang merupakan bagian dari aset negara. Dalam kesempatan wawancara dengan Media Keuangan beberapa waktu lalu, Dirjen KN mengatakan bahwa penyelenggaraan acara ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada K/L yang sudah peduli terhadap pengelolaan asetnya dan patuh pada prinsip 3T (Tertib Hukum, Tertib Fisik, dan Tertib Administrasi).”Kita melihat banyak K/L yang mendapat opini WTP karena (pengelolaan) asetnya mulai tertib. Kemudian banyak aset yang sudah mulai dimanfaatkan dengan benar sesuai dengan ketentuan,”ungkapnya. Malam “Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN” disambut antusias oleh K/L. Pada tahun ini, Kemenkeu melalui DJKN memberikan penghargaan kepada 31 K/L atas peningkatan kinerja dalam bidang pengelolaan BMN. Penilaian dilakukan berdasarkan atas kinerja

9 MediaKeuangan


terbaik K/L dalam 3 kelompok pengelolaan BMN sepanjang tahun 2012, yaitu kelompok utilisasi BMN yang terdiri atas 35 K/L, kelompok kepatuhan pelaporan BMN yang terdiri atas 26 K/L, dan kelompok pelaksanaan sertifikasi BMN yang terdiri atas 26 K/L.

Perkembangan pengelolaan BMN Satu minggu usai penyelenggaraan “Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN”, DJKN menggelar Rapat Kerja Nasional yang dibuka langsung oleh Menkeu di Aula Mezanine, Gedung Djuanda I, Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta. Pada hajatan acara yang dilanjutkan di Denpasar itu, isu pengelolaan BMN menjadi salah satu materi yang dibahas. Tidak kurang 260 peserta yang terdiri atas pejabat eselon II dan III baik kantor pusat maupun kantor vertikal DJKN. Dirjen KN Hadiyanto dalam sambutannya, Kamis (6/11), mengungkapkan bahwa telah banyak hal yang dilakukan DJKN terkait manajemen BMN. Hasilnya, kenaikan nilai BMN dari tahun 2005-2012 cukup signifikan, yaitu dari Rp238 triliun menjadi Rp2.013 triliun. Kenaikan ini terjadi karena adanya penilaian kembali atas aset-aset yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 dalam

rangka penertiban BMN serta peningkatan belanja modal untuk pengadaan baru. Aset tetap mendominasi komposisi BMN dengan persentase sebesar 94,3 persen atau senilai Rp1.897 triliun. Hasil lainnya adalah peningkatan tren permohonan pengelolaan BMN yang diajukan K/L selaku pengguna BMN. Sampai dengan triwulan III 2013, jumlah permohonan pengelolaan sebanyak 4.741 permohonan atau 160 persen dari jumlah permohonan tahun 2012 (2.962 permohonan). Ditemui di tempat terpisah, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung, Kodrat Wibowo, mengatakan bahwa peningkatan tren pengelolaan BMN oleh K/L dipengaruhi juga oleh semangat reformasi birokrasi. Menurut Kodrat, banyak K/L yang “takut” berurusan dengan penegak hukum jika pengelolaan asetnya tidak beres.”Sebenarnya ‘ketakutan’ ini sebuah titik tolak yang baik. Dengan demikian, ada kesadaran K/L untuk tertib hukum dan tertib aturan,” kata dia. Titik tolak yang baik itu, lanjut Kodrat, harus dapat dimanfaatkan DJKN dengan membuat manajemen pengelolaan aset yang disosialisasikan kepada K/L. Peran DJKN tidak cukup hanya menginventarisir aset

Dasar Hukum Perencanaan Kebutuhan BMN PP 6/2006

PP 90/2010

Perpres 73/2011

(Pasal 9)

(Pasal 6 & Penjelasannya)

(Pasal 12)

Perencanaan Kebutuhan BMN disusun dalam RKA-K/L dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN dan berpedoman pada SBSK yang ditetapkan pengelola barang

RKA-K/L memuat informasi kinerja dimana sasaran kinerja K/L yang keluarannya berbentuk BMN mengacu pada Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN

Persiapan Pembangunan bangunan gedung negara meliputi a.l. Penyusunan Rencana Kebutuhan Rencana Kebutuhan yang pendanaannya bersumber dari APBN, harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

10 MediaKeuangan


negara.”Misalnya Kementerian PU menyewakan alat-alat berat yang menghasilkan PNBP kemudian masuk ke Direktorat Jenderal Anggaran, maka dalam hal ini jangan sampai hilang koordinasi antara DJA dan DJKN,”ungkap Kodrat. Dirjen KN mengatakan bahwa DJKN terusmenerus melakukan supervisi dan bimbingan kepada satker K/L serta penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan guna mendukung terwujudnya tata kelola kekayaan negara yang handal dan akuntabel. Bahkan selain pengelolaan BMN, lanjut dia, DJKN juga terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (KNL). Sejak tahun 2007 hingga bulan September 2013, penerimaan pembiayaan APBN yang berasal dari aset KNL (recovery asset) mengalami peningkatan yang signifikan. ”Total recovery asset telah berhasil dihimpun adalah sebesar Rp6,63 trilIun. Capaian ini dapat diraih DJKN karena adanya upaya debtor tracing dan asset tracing,” ungkapnya. Tak berhenti di situ, Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas BMN Kontraktor Kontak Kerja Sama (KKKS) juga telah selesai dilakukan dan telah tercatat dalam LKPP 2012 dengan nilai wajar Rp143,97 triliun, sedangkan yang tercatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebesar Rp45,90 triliun. Dengan demikian, total BMN KKKS adalah Rp189,87 triliun. Selain digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan hasil penilaian juga digunakan untuk mendukung penerbitan SBSN melalui penyampaian Daftar Nominasi Aset (DNA) BMN sebagai underlying asset SBSN. Sejak tahun 2008, lanjutnya, telah ditetapkan underlying asset senilai Rp186,72 triliun yang berasal dari DNA BMN yang diusulkan DJKN. Dari Denpasar, Rakernas DJKN menyepakati butir penting pengelolaan BMN untuk ditindaklanjuti pada tahun mendatang. Peningkatan koordinasi secara intensif kepada K/L dipandang penting dalam rangka mendorong peningkatan utilisasi BMN dari Pengguna Barang kepada Pengelola. Selain itu, DJKN juga bertekad meningkatkan pengawasan dan pengendalian, supervisi, serta bimbingan teknis untuk mendukung

peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan dari sisi pengelolaan aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Timeline Penerapan Perencanaan Kebutuhan BMN

Transformasi fungsi Tansformasi pengelolaan aset negara dan peran DJKN sebagai manajer asetnya terus disempurnakan. Salah satunya dengan pembuatan aturan hukum yang kuat. Untuk mendukung transformasi fungsi dari asset administrator menjadi asset manager, perangkat hukum yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), serta Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Negara. Ketiga peraturan ini bermuara pada implementasi Rencana Kebutuhan (RK) BMN oleh setiap K/L yang tugas manajerialnya dilakukan oleh Kemenkeu. RKBMN menyajikan informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan selama satu tahun. Ruang lingkup RKBMN terdiri atas pengadaan dan pemeliharaan BMN. Perencanaan kebutuhan BMN berperan dalam penyempurnaan siklus pengelolaan BMN yang merupakan tugas dan fungsi Kemenkeu selaku Pengelola Barang. Secara rinci, pengelola barang berperan dalam menelaah RKBMN, menandatangani hasil penelaahan RKBMN, memproses atau tidak memproses usulan perubahan RKBMN, dan menyampaikan hasil penelaahan RKBMN. Sementara K/L sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Barang memiliki dua peran. Sebagai Pengguna Barang, mereka bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN dalam usulan RKBMN dan menelaah dan menandatangani hasil penelaahan RKBMN. Sebagai Kuasa Pengguna Barang, perannya adalah mengajukan RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang. Mekanisme pengadaan BMN pada RKBMN diatur dengan memperhatikan beberapa

hal. Pertama adalah kesesuaian kebutuhan BMN dengan SBSK, kedua ketersediaan BMN yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi K/L, ketiga adanya BMN yang dimanfaatkan K/L yang perjanjian pemanfaatannya akan berakhir, dan terakhir ketersediaan BMN pada Pengelola Barang. Untuk mekanisme penganggarannya, penyediaan BMN yang berdampak pada pembebanan APBN dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan ketersediaan alokasi anggaran melalui proses pengusulan RKA-K/L sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait ruang lingkup RKBMN yang kedua, yaitu pemeliharaan BMN, mekanismenya diatur dengan cara yang berbeda. RKBMN ini disusun berdasarkan daftar barang yang memuat informasi status penggunaan dan kondisi barang. Sementara RKBMN untuk pemeliharaan BMN tidak dapat diusulkan atas BMN dalam kondisi rusak berat, dalam status penggunaan sementara, dalam status dioperasikan pihak lain, dan/atau dalam status dimanfaatkan (kecuali pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 bulan). Terakhir pemeliharaan BMN dalam status penggunaan sementara diusulkan oleh K/L yang menggunakan sementara BMN tersebut. DJKN telah membuat timeline penerapan perencanaan kebutuhan BMN. Pada tahun 2016, DJKN diharapkan telah dapat

melaksanakan seutuhnya peran sebagai manajer aset negara. Oleh karena itu, sosialisasi dan berbagai persiapan terkait akan terus digenjot sepanjang tahun 2014.

Harapan Kodrat menyambut baik rencana implementasi RKBMN. Menurut dia, RKA-K/L memang harus dilengkapi oleh perangkat-perangkat, misalnya rencana kebutuhan K/L dalam bentuk pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan kegiatan operasional selama satu tahun. Dengan demikian, upaya efisiensi anggaran dalam belanja modal dapat tercapai. Terkait ruang lingkup RKBMN kedua, yaitu pemeliharaan BMN, Kodrat juga memberikan pandangan positif.”Jangan sampai kita bisa beli apapun, tetapi tidak bisa memeliharanya,” ungkap dia. Terakhir, Kodrat berpesan bahwa dalam hal pergeseran fungsi administrasi menjadi manajerial yang akan dijalankan DJKN kata kuncinya adalah pengelolaan.”Pengelolaan itu lengkap dari perencanaan sampai akhir,”katanya. Kodrat menggarisbawahi agar Kemenkeu melalui DJKN memastikan regulasi juga dibuat sedemikian baik sehingga peran yang dijalankan tidak akan bertabrakan dengan peran instansi lain.”Semua itu bermuara pada tujuan agar DJKN bisa menjadi centre of excellence dalam manajemen aset di Indonesia,”pungkasnya.

11 MediaKeuangan


PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

BARANG MILIK NEGARA

NILAI BARANG MILIK NEGARA (BMN) KETERANGAN: 1.SUMBER DATA LBMN TA 2012 2. NILAI MELIPUTI PERSEDIAAN, ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

2.012 1.694 1.287 1000 x Miliar

1.058 726 323 TAHUN

2006

440

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ASAL PEROLEHAN BARANG MILIK NEGARA

PEROLEHAN LAIN YANG SAH

HIBAH/SUMBANGAN PERJANJIAN/KONTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PUTUSAN PENGADILAN Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.08) BLU 12 MediaKeuangan


BARANG MILIK NEGARA

APBN BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA HIBAH BANTUAN SOSIAL BELANJA LAIN-LAIN

PERTANGGUNGJAWABAN BMN

ASET LANCAR PERSEDIAAN

ASET LAIN-LAIN

ASET TETAP TANAH PERALATAN&MESIN GEDUNG&BANGUNAN JALAN, IRIGASI&JARINGAN ASET TETAP LAINNYA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

ASET TAK BERWUJUD KERJASAMA PIHAK KETIGA ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN

SIKLUS PENGELOLAAN BMN

Perencanaan Kebutuhan PENGANGGARAN

APBN/APBD PEROLEHAN LAIN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

PENGAMANAN & PEMELIHARAAN INSIDENTIL

PEMBINAAN, PENGAWASAN, & PENGENDALIAN

PEMANFAATAN - SEWA

BMN/D

PENATAUSAHAAN

- PINJAM PAKAI - KERJASAMA PEMANFAATAN - BANGUN GUNA SERAH/ BANGUN SERAH GUNA

PENILAIAN

PENGHAPUSAN FISIK PEMUSNAHAN PEMINDAHTANGANAN

PENJUALAN HIBAH TUKAR MENUKAR PMN

PENGHAPUSAN (ADMINISTRASI/HUKUM) 13 MediaKeuangan


Laporan Utama

The White House of Welterden, salah satu bukti kepemilikan negara atas sebuah aset bangunan peninggalan masa kolonial.

Berbenah Barang Milik Negara Awalnya beres-beres administrasi dan pencatatan pada kegiatan inventarisasi dan penilaian. Kini, mulai beralih menjadi pengelola Barang Milik Negara.

14 MediaKeuangan


P

uluhan jendela berjajar di sebuah bangunan tua berwarna putih. Pilarpilar beton membuat bangunan itu terlihat semakin kokoh sejak berdiri tahun 1809 silam. Menempati lahan di sisi timur Lapangan Banteng Jakarta, bangunan bergaya Belanda itu menyeruak di antara gedung berasitektur modern.

2011 audited). “Oleh karena itu, jaga aset negara yang sangat besar ini dengan sebaik-baiknya,” ujar M. Chatib Basri, Menteri Keuangan saat acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN, 31 Oktober lalu.

The White House of Welterden, inilah bukti kepemilikan negara atas sebuah aset bangunan peninggalan masa kolonial. Tak hanya bangunan dan tanah,infrastruktur lain seperti jalan, jembatan, irigasi, bahkan hewan dan tanaman merupakan objek yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Menurut alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, aset negara merupakan faktor pengendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif dan efisien. Besarnya nilai aset menyadarkan pemerintah untuk mengelola aset secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik menjadi faktor kunci dalam mengelola aset negara secara optimal.

Tercatat, tahun 2012, total aset di seluruh Indonesia mencapai Rp3.432,98 triliun (LKPP 2012 audited). Nilai ini meningkat dibandingkan posisi tahun lalu yang nilainya mencapai Rp2.023,44 triliun (LKPP

Sejak tahun 2006, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang pengelolaan BMN/BMD, Kementerian Keuangan melakukan reformasi hukum di bidang pengelolaan BMN. “Ada perubahan yang

Teks

Foto

Iin Kurniati

Langgeng Wayu

cukup signifikan karena fungsinya berbeda sekali dari administrator menjadi asset manager. Dengan perubahan ini pasti bersifat lebih aktif, ketimbang hanya sekedar mengadministrasikan aset-aset yang dimiliki,” lanjut Chatib. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu kepanjangan tangan Kementerian Keuangan bertanggung jawab khusus dalam mengelola kekayaan negara. Untuk itu, DJKN tengah berbenah menjadi asset manager dan mulai menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian. Sejalan dengan Menteri Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto menambahkan bahwa perluasan lingkup pengelolaan ini menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintahan dalam pengelolaan kekayaan negara. “Regulasi ini mengatur secara jelas pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kewenangan tersebut antara Kementerian Keuangan selaku pengelola barang dan Kementerian/Lembaga selaku pengguna barang,” ujar Hadiyanto. Untuk mewujudkan hal tersebut, hingga tahun 2013 DJKN memfokuskan jajarannya untuk melakukan empat hal. Pertama, meningkatkan kualitas database BMN melalui inventarisasi dan penilaian BMN, penatausahaan BMN tingkat nasional, penatausahaan BMN idle, rekonsiliasi data BMN, sertipikasi BMN dan menyempurnakan sistem TI. Kedua, penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang pengelolaan BMN dari siklus perencanaan kebutuhan BMN sampai dengan penghapusan BMN. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM dan forum komunikasi BMN. Keempat, pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada unit vertikal DJKN di daerah. Sementara untuk tahun 2014, DJKN akan fokus pada optimalisasi BMN dengan meningkatkan kualitas layanan dan governance. Peningkatan ini difokuskan

pada terhadap utilisasi BMN dan persiapan implementasi perencanaan kebutuhan BMN. Guna mendukung hal tersebut, kini DJKN tengah gencar melakukan sertifikasi BMN berupa tanah, pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN serta penatausahaan BMN hasil dana dekonsentrasi/tugas pembantuan di daerah.

Sertipikasi BMN Tanah merupakan salah satu aset terbesar dari pengelolaan BMN karena nilai asetnya hampir menyentuh angka Rp1.000 triliun. Total aset tanah hingga tahun 2012 mencapai Rp996,87 miliar atau hampir 50 persen dari total aset Indonesia, membuat pemerintah memberi perhatian khusus.

Tanah merupakan salah satu aset terbesar dari pengelolaan BMN karena nilai asetnya hampir menyentuh angka

Rp 1.000 triliun Oleh karena itu, DJKN secara intens melakukan sertipikasi BMN berupa tanah untuk memberikan perlindungan hukum atas BMN. “Bukti kepemilikan adalah hal utama. Kedua, saat kita melakukan utilisasi aset terutama tanah ada jaminan bagi pemerintah ketika kita menggandeng mitra untuk memanfaatkan tanah,” ungkap Direktur BMN, Chalimah Pujihastuti. Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan bersama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN Berupa Tanah. Selain itu, dikembangkan pula program aplikasi SIstem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP). Aplikasi ini juga dijadikan alat control dan evaluasi atas pelaksanaan sertipikasi baik di Kementerian/ Lembaga maupun di pengelola barang.

Menurut Iim – panggilan akrabnya, sejak tahun 2012 hingga triwulan ketiga 2013, total bidang tanah Kementerian/Lembaga yang berhasil diidentifikasi sejumlah 52.271 bidang. Angka ini sudah separuh lebih dari total indikasi bidang tanah dalam aplikasi SIMAK-BMN sebanyak 95.000 bidang. Tahun 2013, target bidang tanah yang diusulkan masuk dalam program sertipikasi dengan pembiayaan dari DIPA BPN yakni 2.000 bidang tanah. “Per triwulan ketiga (tahun 2013), sebanyak 1.058 tanah sudah dalam proses sertipikasi oleh Badan Pertanahan Nasional,” ujar Iim. Belum optimalnya proses sertipikasi BMN berupa tanah bisa disebabkan oleh sejumlah permasalahan. Misalnya seperti minimnya data valid mengenai sebaran bidang tanah yang memenuhi syarat untuk disertipikasi (free and clear) dan masih terdapatnya tanah yang bersengketa. Lalu, adanya Kementerian/Lembaga yang belum memperhitungkan biaya pra sertipikasi seperti biaya identifikasi, survey, dan pengukuran dalam pagu DIPA-nya.

Wasdal BMN Salah satu bagian dari siklus pengelolaan BMN adalah pengawasan dan pengendalian. Wasdal yang dilakukan ini berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat internal pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Iim menuturkan bahwa kegiatan wasdal BMN bertumpu pada kuasa pengguna barang (satker) yang melakukan penertiban awal. Setelah itu, pengelola barang melakukan wasdal kepada kuasa pengguna barang. Pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan periodik yang dilakukan rutin setiap awal tahun. “Pertama, kita membuat regulasinya untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, kita mengkoordinasikan hasil wasdal kepada Kementerian/Lembaga sehingga dapat dipastikan kalau hasil wasdal sudah ditindaklanjuti dalam jangka pendek, tidak akan terekspos temuan auditor dan BPK.

15 MediaKeuangan


DJKN tetap konsisten berada pada ranah eksekutif yakni melakukan inventarisasi dan pengelolaan BMN. “Bisa melakukan investigasi tetapi nanti tidak bisa menghukum karena ada urusan lain. Biarkan fungsi yudikatif (dilakukan oleh) kejaksaan, pengadilan, kepolisian termasuk KPK yang mengurusi masalah itu,” ujar Kodrat.

BMN hasil DK/TP

Perluasan lingkup pengelolaan ini menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintahan dalam pengelolaan kekayaan negara. Hadiyanto

Jadi, sebelum mencuat kita sudah bisa mitigasi dulu,” tutur Iim. Pada akhirnya, wasdal BMN tidak mengurangi kewenangan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawas internal pemerintah atau BPK. Wasdal BMN lebih bersifat semacam early warning system yang bertujuan agar pengelolaan BMN semakin tertib dan akuntabel. “Kita kita harus paham bahwa hukum akan menjadi panglima untuk segala sesuatu hal dan negara harus tunduk pada hukum,” kata Kodrat Wibowo, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran. Kodrat memandang DJKN baru sebatas menginventarisir, belum beranjak melakukan investigasi. Ke depan, tegas Kodrat, inventarisasi aset harus dikembangkan atau merepresentasikan fungsi DJKN sebagai manajer aset negara. Ketika ditanya sejauh mana DJKN dapat melakukan wasdal BMN, Kodrat berharap,

16 MediaKeuangan


Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009, BPK menemukan permasalahan pada pengelolaan BMN hasil dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan (DK/TP). BPK menemukan bahwa, BMN eks Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP) sebesar Rp10,23 triliun masih disajikan dalam LBMN. Hal ini terjadi karena belum ada penyerahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menguasai BMN tersebut. Sementara BMN eks DK/TP sudah tidak lagi dicatat di neraca sebagai aset tetap melainkan direklasifikasi menjadi aset Lain-Lain. Akhirnya, BPK memberikan rekomendasi untuk menetapkan peraturan teknis mengenai penyerahan BMN eks DK/ TP. Atas dasar itulah, DJKN melakukan upayaupaya guna mengatasi permasalah tersebut. Pertama, DJKN melakukan pengelompokan berdasarkan tahun perolehannya yaitu yaitu BMN DK/TP yang diperoleh sebelum TA 2011 dan yang diperoleh TA 2011 dst. Kedua, DJKN berupaya menyusun pengaturan terkait pengelolaaan BMN DK/

TP serta melakukan penyederhaan prosedur pemindahtanganannya. Ketiga, DJKN memberikan kesempatan bagi K/L untuk melakukan pemindahtanganan sendiri BMN DK/TP dalam kurun waktu 6 bulan sejak pengadaannya (khusus BMN DK/TP mulai TA 2011). Keempat, DJKN menertibkan penatausahaan BMN DK/TP dengan mewajibakn seluruh satker DK/TP untuk menginputnya melalui aplikasi SIMAK BMN. Terakhir, DJKN melakukan pembinaan dan asistensi pengelolaan BMN DK/TP dari tingkat satker sampai ke Pengguna Barang. DJKN selaku pengelola barang juga melakukan koordinasi dengan pengguna barang yang memiliki BMN DK/TP secara berjenjang. Koordinasi tersebut mulai dari tingkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Wilayah DJKN di daerah hingga kantor pusat DJKN di Jakarta. Nantinya, satker penerima dana DK/TP harus menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana DK/TP sesuai dengan ketentuan, baik terkait dananya maupun BMN yang dihasilkannya. Sepanjang BMN hasil kegiatan DK/TP belum dipindahtangankan maka satker penerima dana DK/TP harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang Wilayah/Pengguna Barang dan KPKNL. Selain itu, Satker penerima dana DK/TP harus melakukan rekonsiliasi/ pemutakhiran data BMN dengan KPKNL semesteran dan tahunan.

BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN tersebut tidak terbatas hanya yang berada dan penguasaan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah, namun juga yang berada pada Perusahaan Negara dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan statusnya. Khusus BMN yang berada dalam penguasaan Perusahaan Negara, BHMN dan Lembaga lainnya yang belum ditetapkan statusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan.

Laporan Utama

Potret Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Setiap jenis kekayaan negara adalah unik. Begitu pula dengan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Aset negara ini memerlukan pengelolaan secara khusus. Selama ini, pengelolaan KND termasuk dalam tugas dan fungsi yang dijalankan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sayangnya, masih banyak masyarakat awam yang berasumsi bahwa kekayaan negara kita hanya berupa barang. Sudah saatnya kita mengenalkan KND beserta fungsi-fungsinya.

P

ada awalnya, bentuk KND adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Dalam perkembangannya, KND juga dapat berbentuk kekayaan awal pada BHMN/BHPP yang sudah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (PTN BH), modal awal pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), modal awal pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan penyertaan yang dilakukan pemerintah pada lembaga/ organisasi keuangan internasional. Menurut Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN, Dedi Syarif Usman yang membedakan Kekayaan Negara Dipisahkan dengan kekayaan negara yang tidak dipisahkan ada pada pembinaan dan pengelolaannya. “Tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) atau peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Dedi. Tujuan pemisahan ini adalah dalam rangka menghasilkan manfaat bagi negara atau masyarakat, baik manfaat ekonomi, sosial, maupun manfaat lainnya. Jika dilihat dari jumlahnya, sebenarnya PMN yang dilakukan pemerintah nilainya cukup besar. Total PMN yang telah dilakukan pemerintah sampai dengan Semester I tahun 2013 adalah sebesar Rp 935,34 triliun yang tersebar di BUMN, BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan, dan

Foto

Dwinanda Ardhi

NonBUMN. Secara umum ada 4 (empat) jenis PMN yaitu pendirian BUMN, penambahan PMN, penyertaan pada organisasi keuangan internasional, dan pengurangan PMN.

Pertimbangan dan prosedur Sebelum pemerintah melakukan PMN, tentunya perlu mempertimbangkan faktor hukum, finansial, rencana bisnis dan terutama sekali kemampuan keuangan negara. Dedi memaparkan, DJKN akan melakukan pengkajian atas usulan PMN bersama Kementerian BUMN, BUMN penerima PMN, dan kementerian teknis terkait. Kajian tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika Menteri Keuangan memberi persetujuan, selanjutnya DJKN akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk mengalokasikan rencana PMN tersebut dalam postur APBN. DJKN juga menjadi lead pemerintah dalam pembahasan APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat atas anggaran PMN yang telah dialokasikan. Tak hanya sampai di situ, DJKN berperan pula menjadi lead dalam setiap penyusunan peraturan pemerintah tentang penetapan PMN. Hal ini dikarenakan, Menteri Keuanganlah yang menyampaikan rancangan peraturan pemerintah tentang PMN kepada presiden untuk ditetapkan.

Teks

Irma Kesuma

Pada tahap pencairan PMN, DJKN akan berperan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Pengelolaan Investasi Pemerintah dan sebagai KPA untuk BUMN/ Lembaga di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, termasuk untuk PMN yang berasal dari konversi piutang negara untuk seluruh BUMN/Lembaga (PMN non cash). “DJKN telah menjadi unit yang berperan besar dalam proses PMN, dimulai dari awal pengajuan dari BUMN atau Kementerian BUMN, sampai dengan proses pencairan anggaran”, ungkap Dedi.

Penatausahaan PMN Mengingat fungsi kekayaan negara dipisahkan sangat strategis, menjadi penting untuk menindaklanjutinya dengan pengelolaan yang semakin profesional. Penatausahaan PMN sendiri merupakan bentuk akhir pelaporan nilai investasi pemerintah dan kinerja BUMN yang mengelola KND. Tentunya, kedua laporan tersebut harus dipastikan keakuratannya. Disinilah DJKN harus bekerja ekstra melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam pelaksanaan fungsi Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah dalam kepemilikan KND, maka harus dilakukan kontrol atas investasi yang telah negara tanamkan dalam bentuk PMN. Dijelaskan lebih lanjut oleh Dedi, saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan

17 MediaKeuangan


Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dimana monitoring atas penambahan PMN pada BUMN merupakan salah satu bagian yang diatur dalam RPMK tersebut. Ditanya mengenai pencatatan KND pada BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan, Dedi menuturkan bahwa secara prinsip, tidak ada perbedaan perlakuan dengan BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN. “Ketentuan yang mengatur semua BUMN masih sama. Perbedaan utama hanya pada kedudukan selaku pemegang saham. Untuk PT SMI, PT PII, PT SMF dan PT Geodipa Energi Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Kementerian Keuangan,” katanya. Lebih jauh diceritakan Dedi, pada RUPS perusahaan tentunya Kementerian Keuangan mempunyai peran signifikan dalam memberikan arahan kebijakan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Secara tidak langsung, maju mundurnya perusahaan serta

Karena yang dicatat dalam Keuangan Negara adalah investasi negara atau yang dikenal dengan Kekayaan Negara dipisahkan, bukan kekayaan BUMN. Kodrat Wibowo 18 MediaKeuangan


efektifitas anggaran PMN yang diberikan akan tergantung kepada bagaimana Kementerian Keuangan sebagai RUPS dapat memberikan guideline dan pembinaan.

Pengambilalihan Inalum Saat ini, pemerintah Indonesia sudah resmi mengambil alih Inalum dari pihak Jepang. Direktur KND ditunjuk sebagai Ketua Subtim Pengambilalihan PT Inalum. Tugasnya mengkaji rumusan langkah yang diperlukan. Misalnya mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, penentuan kompensasi yang harus dibayar pemerintah, prosedur penunjukan pihak ketiga untuk due diligence, rencana pengambilalihan aset, penyerahan kendali dan pengelolaan PLTA dan Pabrik Peleburan kepada manajemen baru, prosedur penyerahan hak kepemilikan kepada Pemerintah Indonesia, penyerahan karyawan, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pengambilalihan PT Inalum. Ditambahkan Dedi, hingga saat ini DJKN masih aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kementerian lain, BPKP, manajemen PT Inalum, dan DPR. Terlebih lagi masih banyak hal yang harus diselesaikan. Mulai dari pendanaan, mekanisme pengambilalihan, hingga sosialisasi kepada manajemen PT Inalum untuk mencegah timbulnya gejolak pada karyawan karena pergantian pemilik. “Selain itu, DJKN bertanggung jawab dalam persiapan pembayaran dan mengawal proses penetapan PT Inalum sebagai perusahaan persero atau penunjukan/pendirian BUMN yang akan mengelola aset eks PT Inalum,” tuturnya. Ditemui di tempat berbeda, Kodrat Wibowo, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran mengingatkan, dalam masa transisi saat ini pencatatan awal Inalum menjadi sangat krusial. Terlebih lagi aset

sebuah perusahaan bagaimanapun masih menjadi bagian modal. “Harus diperjelas apakah aset ini akan dijadikan bagian dari penyertaan modal atau tidak. Artinya DJKN sebagai pencatat dan pengelola aset perlu melihat lagi dalam perspektif yang mau tidak mau akan beririsan dengan Kementerian BUMN,” katanya.

Uji materi UU Keuangan Negara Undang-Undang (UU) Keuangan Negara saat ini sedang dalam proses judicial review tahap akhir. Forum Biro Hukum BUMN tengah melakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Judicial Review itu menyangkut materi Pasal 2 huruf (g) dan (h) terkait materi Kekayaan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika pengujian tersebut dikabulkan maka secara otomatis aset BUMN baik yang diperoleh dari suntikan negara melalui PMN setiap tahun maupun keuntungan bisnis akan beralih kepada pihak yang dikelola di luar keuangan negara. Menurut Dedi, DJKN berpandangan bahwa ketentuan pengaturan KND dalam Undangundang Keuangan Negara sebagai bagian dari Keuangan Negara sudah harmonis dengan Undang-undang BUMN maupun Undang-undang Perseroan Terbatas. “Karena yang dicatat dalam Keuangan Negara adalah investasi negara atau yang dikenal dengan Kekayaan Negara dipisahkan, bukan kekayaan BUMN” ujarnya. Sementara itu, Kodrat Wibowo memberikan pandangan lain. Ia melihat pemisahaan aset BUMN dari kekayaan negara justru dapat mendorong kinerja BUMN. Selain itu, juga lebih bisa mengurangi kerja DJKN. “Dengan demikian, DJKN bisa lebih fokus ke pengelolaan dan manajemen aset,” tandasnya.

Perlu diketahui, Pasal 2 huruf g UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berbunyi, “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Laporan Utama

Menjawab Tantangan Sebagai Manajer Aset Perubahan paradigma baru pengelolaan kekayaan negara yang mulanya sebagai asset administrator menjadi asset manager menuntut peran dan tanggung jawab besar dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang menjalankan fungsi Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset telah melakukan banyak hal dalam rangka perluasan fungsi tersebut. Secara khusus, Media Keuangan mewawancarai Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto, untuk membahas apa saja langkahlangkah yang telah dan akan dilakukan DJKN untuk menjawab tantangan tersebut.

Apa tantangan terbesar yang dihadapi DJKN di tahun 2013?

S

alah satu tantangan yang dihadapi DJKN adalah mengenai implementasi asset planning. Reformasi pengelolaan kekayaan negara mendorong pemerintah untuk menerapkan strategic asset management secara komprehensif dalam pengelolaan kekayaan negara khususnya pengelolaan BMN guna terwujudnya efisiensi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara. DJKN, selaku Pengelola Barang, melaksanakan fungsi planning atas BMN dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN pada K/L, standar barang, dan standar

Foto

Langgeng Wahyu

kebutuhan serta standar harga. Untuk itu, diperlukan penguatan data base BMN dan penyusunan standar barang dan standar kebutuhan BMN guna mendukung implementasi perencanaan kebutuhan BMN yang terintegrasi dengan sistim penganggaran.

Sistim Informasi Kekayaan Negara, yang dapat menyajikan informasi komprehensif untuk mendukung implementasi perencanaan kebutuhan BMN. Selain itu, telah disusun aplikasi untuk mempercepat proses penelaahan rencana kebutuhan BMN yang disampaikan oleh K/L.

Perencanaan ini memungkinkan K/L melakukan efisiensi belanja pemeliharaan dan belanja modal serta optimalisasi penerimaan melalui identifikasi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pemanfaatan dan pemindahtangan BMN sejak awal.

Perbedaan signifkan apa yang akan terjadi dengan perubahan peran pengelolaan aset tersebut?

Dalam rangka penguatan database BMN yang komprehensif, telah disempurnakan

Teks

Arfindo Briyan

Sebelum reformasi pengelolaan kekayaan negara, Kementerian Keuangan melaksanakan fungsi asset administrator. Fungsinya sebatas melaksanakan pekerjaan clerical, dengan penekanan pada kualitas pelaporan namun belum menyentuh

19 MediaKeuangan


penerapan asset management secara menyeluruh. Sedangkan pelaksanaan fungsi asset manager lebih menekankan pada implementasi strategic asset management secara menyeluruh dalam praktek pengelolaan kekayaan negara. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan transparan sejalan dengan prinsip good governance untuk mewujudkan penganggaran yang efisien, efektif dan efisien. Kemudian diterapkanlah prinsip Highest Best Use of Asset yang mengedepankan optimalisasi kekayaan negara.

Pengelolaan portfolio kekayaan negara, baik berupa BMN maupun investasi, menuntut komitmen dan tanggung jawab seluruh jajaran DJKN guna meningkatkan kinerja portfolio tersebut. Hadiyanto

Seberapa penting perubahan peran pengelolaan aset tersebut? Kekayaan negara merupakan faktor penting pengendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang efektif dan efisien, melalui banyak hal. Pertama, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan. Kemudian peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui pemanfaatan aset dan pemindahtanganan aset, yang pada tahun 2012 membukukan pendapatan sebesar Rp397,41 miliar. Nilai ini menunjukan tren peningkatan sebesar 24 persen dibandingkan posisi tahun lalu yang mencapai Rp321,18 miliar. Kemudian pendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penggunaan aset negara sebagai underlying asset bagi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Pada tahun 2012, telah diperoleh pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara dengan aset negara sebagai underlying asset sebesar Rp70,92 triliun, yang mengalami peningkatan 29 persen dibandingkan dengan tahun 2011 senilai Rp55,02 triliun.

Lalu, bagaimana gambaran besar rencana kerja DJKN di tahun 2014? Strategi apa saja yang sudah disiapkan terkait dengan pelaksanaan fungsi asset manager? Transformasi kelembagaan yang sedang berlangsung di Kementerian Keuangan merupakan tantangan terbesar yang

20 MediaKeuangan


dihadapi oleh DJKN ke depan. Transformasi ini berdampak pada pensinergian fungsifungsi organisasi pada DJKN. Sebagai contoh langkah-langkah yang akan diambil DJKN dalam merespon fungsi special mission secara organisasi. Tantangan lainnya adalah Sumber Daya Manusia pada DJKN yang memiliki capacity dan capability memadai dan handal sehingga dapat memahami dan mengimplementasikan strategic asset management secara komprehensif. Pengelolaan portfolio kekayaan negara, baik berupa BMN maupun investasi, menuntut komitmen dan tanggung jawab seluruh jajaran DJKN guna meningkatkan kinerja portfolio tersebut. Tantangan lainnya yang harus diselesaikan adalah temuan pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan aset eks BPPN. Untuk itu, diperlukan strategi yang menyeluruh agar DJKN mampu merespon tantangan tersebut, antara lain melalui peningkatan kompetensi SDM, penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan kekayaan negara serta penyempurnaan regulasi yang komprehensif. Saat ini, sedang dipersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, Rancangan Undang-Undang tentang Kekayan Negara, Rancangan

Undang-Undang tentang Penilain dan Rancangan Undang-Undang tentang Lelang. Selain tantangan internal, DJKN dituntut pula merespon tantangan eksternal yang bersumber dari para mitra kelembagaan, di antaranya Kementerian/Lembaga. Perlu kiranya dibangun awareness dan sinergi yang kuat dengan para mitra kelembagaan guna peningkatan kinerja di bidang pengelolaan kekayaan negara. Untuk itu, perlu dilaksanakan sosialisasi secara terus menerus kepada Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan negara. Selain itu, DJKN juga melakukan asistensi kepada Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan kekayaan negara sehingga proses pengelolaan kekayaan negara berjalan dengan baik guna mewujudkan good governance guna mewujudkan pelayanan yang prima kepada para stakeholders.

Bagaimana harapan Bapak terhadap kemajuan Kementerian Keuangan, khususnya DJKN? Reformasi pengelolaan keuangan negara telah berjalan dengan baik. Paradigma baru ini berdampak signifikan terhadap organisasi DJKN. Fungsi DJKN selaku asset manager dalam pengelolaan kekayaan negara dapat terus ditegakkan, sehingga visi dan misi DJKN dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip good governance untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud dan berkelanjutan sehingga kontribusi pengelolaan BMN dalam mewujudkan penganggaran yang efisien, efektif dan akuntabel dapat terus ditingkatkan. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran DJKN dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan kekayaan negara dengan didukung Sumber Daya Manusia yang memadai dan handal dengan pemahaman yang komprehensif terkait business process pengelolaan BMN, regulasi yang komprehensif, sistem informasi dan tekhnologi yang handal serta instrumen pengawasan dan pengendalian yang baik.

Reportase

2013. “Yaitu Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat,” katanya. Tema tersebut menunjukkan optimisme Kemenkeu dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing perekonomian nasional. Ia berharap, seluruh elemen bangsa Indonesia dapat memperkuat fundamental perekonomian nasional guna meminimalisasi dampak krisis global. “Indikator fundamental ekonomi yang kuat antara lain pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan, laju inflasi terkendali, dan cadangan devisa masih cukup besar,” paparnya.

Menuju Perekonomian Nasional yang MANTAB Bersama Kemenkeu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingati Hari Oeang ke-67 pada 30 Oktober 2013. Hari Oeang merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana 67 tahun yang lalu untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia yang berdaulat menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI).

O

RI mengandung makna penting, karena selain sebagai alat pembayaran juga merupakan lambang kedaulatan Indonesia. Sebagai informasi, awal peredaran ORI adalah pada 30 Oktober 1946 yang kemudian diperingati sebagai Hari Oeang. Pada hari itu, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Uang Jepang dan Uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Melalui ORI, semangat rakyat Indonesia tersulut untuk terus

Foto Iqbal Pramadi

mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia. Dalam upacara peringatan Hari Oeang ke-67 di Lapangan Banteng Timur, Jakarta, Rabu (30/10), Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri menjelaskan bahwa tema Hari Oeang ke-67, yaitu ‘Menuju Perekonomian Nasional yang MANTAB (Mandiri, Kuat, dan Stabil) bersama Kemenkeu’ sangat relevan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah

Teks

Amelia Safitri

Selain itu, bangsa Indonesia, khususnya Kemenkeu juga harus menjaga stabilitas perekonomian nasional. “Stabilitas perekonomian adalah syarat utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas,” jelasnya. Stabilitas perekonomian juga penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Sementara itu, dalam acara ‘Leadership Talkshow: Mengawal Transformasi Bersama Jajaran Pimpinan Kemenkeu Dalam Rangka Hari Oeang ke 67’ di Aula Dhanapala, Jakarta, Rabu (30/10), Menkeu menjelaskan bahwa dalam proses transformasi kelembagaan sebagai kelanjutan reformasi birokrasi, Kemenkeu dituntut untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas. Sebagai sebuah agenda besar, lanjut Menkeu, transformasi kelembagaan tentu akan mengalami berbagai tantangan, terutama di tengah gejolak perekonomian global saat ini. Namun demikian, transformasi tidak dapat dilakukan dengan instan. “Kita tidak bisa melakukan reformasi struktural maupun birokrasi secara menyeluruh dalam satu waktu. Makanya, reformasi dimulai dari beachhead, artinya perubahan dimulai di sektor-sektor dengan cakupan stakeholders terluas seperti pajak dan bea cukai,” ujar Menkeu.

21 MediaKeuangan


Reportase

Sosialisasi BMN Sebagai Dasar Penerbitan SBSN Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengadakan seminar bertajuk “Sosialisasi Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)”. Acara yang diselenggarakan di Lombok Rabu (31/10) lalu ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Kementerian /Lembaga terkait penggunaan BMN sebagai underlying asset (dasar penerbitan) SBSN.

S

elama ini, sejumlah Kementerian/ Lembaga memahami bahwa dasar penerbitan SBSN hanya sebatas penggadaian BMN untuk jaminan utang. Padahal sebenarnya, penerbitan SBSN dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan negara. Hingga kini, SBSN cukup menjadi perhatian pemerintah sebagai instrumen yang lebih menjanjikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelebihan yang dimiliki SBSN dibanding instrumen pembiayaan negara yang lain sehingga lebih diminati investor. “Kelebihan yang ditawarkan antara lain instrumen investasi yang aman, nilai

pengembalian dengan rate yang lebih tinggi dibanding deposito dan sesuai dengan syariah,” kata Kepala Sub-Direktorat Peraturan SBSN dan Evaluasi Kerja Dwi Irianti Hadiningdyah. Menurut Dwi, SBSN merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh sumber pembiyaan negara agar tidak terjebak pada utang luar negeri. “Melalui SBSN pemerintah lebih mandiri dan tidak hanya bertumpu pada utang luar negeri,” katanya. Selain itu, daya tawar yang kuat berada di tangan pemerintah meskipun posisi pemerintah sebagai pihak yang berutang.

Hal ini dikarenakan penentuan syarat dan ketentuan yang berlaku ditentukan oleh pemerintah sendiri. Dwi memaparkan, aset negara yang dijadikan dasar penerbitan adalah nilai manfaat aset. Dengan demikian, aset negara atau barang milik negara yang dijadikan dasar penerbitan aset secara fisik masih berstatus milik negara. Pemaparan materi dalam seminar ini meliputi pengenalan mengenai pembiayaan negara melalui surat utang dan sukuk, dasar hukum, cara investasi melalui sukuk, proses sebuah aset dijaminkan sebagai aset SBSN hingga SBSN diterbitkan, dan seluk beluk lain tentang sukuk. Tak hanya itu, sosialisasi juga meliputi proses BMN menjadi dasar penerbitan dan syarat suatu aset dapat dijadikan dasar penerbitan. Para peserta sosialisasi yang berasal dari perwakilan kementerian/ lembaga dan beberapa unit vertikal Kementerian Keuangan terlihat antusias terhadap materi yang disosialisasikan. Sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan DJPU di berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka edukasi publik kepada Kementerian Lembaga, mahasiswa dan stakeholders dengan berbagai tema penting terkait kebijkan fiskal pemerintah yang berhubungan dengan pembiayaan negara.

22 MediaKeuangan


Teks

Farida Rosadi

Foto

Rumanti Pardede

Reportase

Standar mutu pelayanan merupakan landasan dasar bagi suatu instansi untuk memberikan tingkat kepuasan stakeholders. Pelayanan yang optimal mencerminkan citra yang baik dari suatu instansi di mata masyarakat. Ruang Pelayanan Terpadu, DJPK

Terapkan Standar Mutu Internasional

J

ajaran kursi dan meja tamu tersusun rapi di sebuah ruangan yang luasnya sekitar 425m2. Di tengah ruangan tersebut, terdapat satu buah meja panjang berisi makanan dan minuman ringan. Tak ketinggalan, sebuah papan bertuliskan self sevice juga berada di atas meja panjang itu. Di sisi belakang, terdapat dua buah ruang kaca yang berfungsi sebagai ruang rapat. Di sisi lainnya bahkan tersedia ruangan seperti bioskop yang berfungsi sebagai ruang audiovisual untuk sosialisasi. Nyaman, aman dan transparan, tiga kata itulah rasanya yang dapat mendeskripsikan sebuah ruang pelayanan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah, itulah gerbang awal memasuki unit yang bertugas mengawal kebijakan perimbangan keuangan. Di tempat inilah, DJPK melakukan kontak langsung dengan stakeholders yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain, baik pusat maupun daerah. Wajar rasanya bila hampir setiap hari, tidak sedikit stakeholders yang berkunjung untuk melakukan konsultasi mengenai berbagai kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

Foto

Arfindo Briyan

tersebut. Tercatat, pada tahun 2012 lalu, jumlah kunjungan mencapai 11.318 atau sekitar 26.240 orang. Bahkan sejak Januari hingga 28 Oktober 2013, jumlah kunjungan mencapai 8.728 atau sekitar 22.190 orang datang ke DJPK. Semakin tingginya frekuensi kunjungan stakeholders ke suatu kantor berarti tuntutan memberikan pelayanan yang optimal pada stakeholders pun semakin meningkat. Mungkin inilah latar belakang dibentuknya ruang pelayanan terpadu keuangan daerah yang bertujuan mengkoordinasikan kedatangan tamu secara sistematis dan berkelanjutan. Sebelumnya, apabila stakeholders memiliki kepentingan untuk berkunjung ke DJPK, mereka langsung menemui pegawai di ruang kerja sesuai substansi materi yang akan dikonsultasikan. Akibatnya, kegiatan tersebut mengganggu ketenangan aktivitas pegawai lain. Begitupun dengan stakeholders, mungkin mereka juga merasa kurang nyaman jika kegiatan konsultasi mereka terganggu dengan aktivitas lain. Oleh karena itu, sejak 13 Februari 2012, DJPK mengawali sistem pelayanan tamu menjadi

Teks

Iin Kurniati

tersentralisir di Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah. Unit yang berada di bawah pengawasan Sekretariat DJPK ini terletak di lantai 3 Gedung Radius Prawiro. Di tempat inilah stakeholders dapat melakukan konsultasi dengan nyaman dan tidak terganggu aktivitas di luar kepentingan mereka. Untuk itu, agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan prinsip good governance yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, DJPK menerapkan standar mutu internasional. Diawali penggalangan komitmen pada 14 September 2012 lalu, DJPK membentuk Tim ISO untuk menerapkan manajemen mutu terbaik. DJPK juga menyusun 32 Standard Operating Prosedure pelayanan. Dengan penerapan manajemen penerimaan tamu yang sistematis, DJPK juga menetapkan tiga kebijakan mutu. Pertama, menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dengan konsisten dan berkesinambungan meningkatkan efektivitas. Kedua, meningkatkan kompetensi karyawan melalui berbagai pelatihan. Ketiga, memastikan infrastruktur dan sarana serta prasarana dalam kondisi terawat dan baik.

23 MediaKeuangan


Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan, Marwanto Harjowiryono, pada acara Sertifikasi ISO 9001:2008 beberapa waktu lalu, untuk memberikan pelayanan terbaik, diperlukan standar dan prosedur yang baku. “Kami mencoba memberikan pelayanan satu atap. Kami juga ingin meningkatkan profesionalisme, setiap tamu dilayani oleh orang yang kompeten di bidangnya,” jelasnya. Marwanto bertekad tidak hanya memberikan pelayanan yang semakin baik, tetapi juga dengan waktu yang semakin cepat. Tentunya, pelayanan tersebut harus diakui baik diakui secara nasional maupun internasional. Akhirnya, pada 21 Desember 2012 lalu, DJPK berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 atas Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah. Ditemui Media Keuangan pada kesempatan yang berbeda, Sekretaris DJPK, Heru Subiyantoro mengatakan bahwa ruangan ini juga memiliki keistimewaan lain. Selain pencapaian ISO, ruang ini memiliki keunggulan di sisi layanan yang cepat, materi konsultasi yang terekam dalam berita acara serta fasilitas yang lengkap. Terkait pelayanan berdasarkan sifat tujuan, sedikitnya terdapat tiga jenis layanan yakni problem solving, giving information, dan receiving document. Layanan problem solving memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh stakeholders terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Layanan giving information memberikan informasi terkait

produk hukum, SOP serta informasi resmi lain terkait keuangan daerah. Layanan receiving document yakni menerima dokumen atau berkas misalnya laporan pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran, rencana peraturan daerah, surat dan berkas lainnya.

Pekerjaan rumah Menurut Heru, perolehan Sertifikasi ISO bukan akhir dari pencapaian. “Di sinilah Kami dituntut untuk konsisten melaksanakan dan mempertahankan manajemen pelayanan sesuai mutu yang telah ditetapkan. Kami memantau pelaksanaan pelayanan setiap bulan melalui rapat internal dan setiap tiga bulan melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengevaluasi kekurangan untuk memperbaiki kinerja pelayanan,” ujar Heru. Selain itu, lanjut Heru, pihaknya juga rutin melakukan audit internal dan surveillance audit untuk melihat konsistensi pelaksanaan pelayanan dengan SOP yang telah disusun menurut standar ISO. Sementara untuk menjaga kualitas layanan, unitnya rutin memberikan diklat-diklat terkait bagi para petugas konsultan terkait substansi materi.

Tantangan Pencapaian ISO bukan berarti tanpa kendala, seperti itulah kalimat yang mungkin dapat menggambarkan kondisi ruang pelayanan terpadu saat ini. Untung, salah satu pegawai Pemeritah Daerah Krinci, provinsi Jambi

Tersedia ruangan seperti bioskop yang berfungsi sebagai ruang audio-visual untuk sosialisasi.

24 MediaKeuangan


mengatakan bahwa dirinya telah menunggu cukup lama untuk melakukan konsultasi. “Dari segi pelayanan, waktu kalau bisa lebih dipercepat. Orang yang melayani kami ini seharusnya bisa lebih cepat, Ini sekarang sudah 15 menit, mestinya bisa dalam hitungan 10 menit,” kata Untung. Standar waktu menunggu yang molor memang bukan tanpa alasan. Untung mengakui bahwa dirinya memang tidak melakukan janji pertemuan terlebih dahulu. Selama 2 tahun belakangan, dirinya terbiasa datang langsung untuk melakukan konsultasi. Disamping itu, Untung juga menceritakan bahwa dirinya pernah mendapatkan masalah ketika terjadi perubahan petugas konsultan yang menyebabkan timbul perbedaan persepsi pada suatu hal. Untung memberi masukan agar disediakan petugas yang khusus melayani daerah tertentu dan tidak bergantiganti, sehingga informasi yang diberikan tidak membingungkan. Namun demikian, Ratna dari Pemerintah Kota Magelang, menjelaskan bahwa dirinya cukup puas dengan pelayanan yang diberikan saat ini. “Menurut kami sudah baik pelayanannya daripada yang dulu, karena sudah disediakan layanan khusus. Jadi kalau ada tamu langsung ke tempat yg sudah disediakan, ada snack ada minum. Dulu itu tidak di ruangan sini, iya lebih terbantu, lebih enjoy, nyaman karena ruangan luas jadi bebas, tidak ada yang ganggu,” jelas Ratna. Ratna mengatakan bahwa dirinya selalu melakukan janji terlebih dahulu jika akan melakukan konsultasi. Sehingga setiap permasalahan selalu ada jawaban tetapi jika belum ada, maka setelah kembali ke daerah pun jawaban bisa langsung didapatkan. Manajemen penerimaan tamu di ruang pelayanan terpadu berjalan lancar jika tamu sudah masuk dalam daftar perencanaan tamu harian. Namun pada kenyataannya, masih tedapat tamu yang sifatnya go show sehingga sedikit terkendala jika stakeholders membutuhkan materi namun unit yang terkait sedang tugas di luar kantor. Untuk itu, DJPK telah menyusun jadwal piket petugas konsultasi yang selalu siap melayani stakeholders dengan standar mutu internasional.

Wawancara

Bambang Brodjonegoro:

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Sangat Baik Rapat Paripurna pada tanggal 25 Oktober lalu akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2014 menjadi UU APBN. Termasuk di dalamnya adalah asumsi dasar makro ekonomi, pendapatan negara hingga belanja pemerintah. Ada beberapa perubahan angka dari RAPBN 2014. Ditemui Media Keuangan, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro berbincang mengenai UU tersebut. Selain itu, pria yang kini merangkap sebagai Wakil Menteri Keuangan itu juga memaparkan strategi pemerintah menghadapi perekonomian global yang masih tidak menentu agar target APBN 2014 tercapai tahun depan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 6 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun sebelumnya yaitu 6,8 persen yang diperbaharui dengan APBN-P 2013 sebesar 6,3 persen. Apa pertimbangan penetapan tersebut? Dalam penyusunan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2014 sebesar 6,4 persen, Pemerintah senantiasa memperhatikan outlook perekonomian baik global dan domestik serta pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, dalam 5 tahun terakhir perekonomian Indonesia menunjukkan fundamental yang kuat. Indonesia terus mencatat pertumbuhan ekonomi yang solid yaitu rata-rata 5,9 persen per tahun, berada di belakang China dengan rata-rata 10,5 persen dan India 8,5 persen. Sementara itu, perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik sampai dengan bulan Agustus 2013—yaitu pada saat pengajuan Nota Keuangan dan RAPBN 2014—menghasilkan outlook yang sangat baik. Oleh sebab itu pemerintah optimis menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2014 sebesar 6,4 persen. Namun dalam perjalanannya, tekanan pada perekonomian baik global maupun domestik paska penyampaian NK dan RAPBN 2014 yang ditandai dengan memburuknya beberapa indikator utama menyebabkan beberapa lembaga internasional melakukan koreksi ke bawah perkiraan pertumbuhan ekonomi global. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi 2014 menjadi 6,0 persen termasuk melakukan exercise kembali postur RAPBN 2014. Hal tersebut dimaksudkan agar target pertumbuhan ekonomi tersebut realistis serta achievable namun tetap memberikan sentimen positif pada pasar berdasarkan perkembangan yang aktual dan kondisi dinamika perekonomian yang riil.

Foto

Langgeng Wahyu

Teks

Arfindo Briyan

25 MediaKeuangan


Kebijakan subsidi adalah suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi barang dan jasa serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera dan berkeadilan. Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro

Setelah melalui pembahasan yang berjalan dengan baik bersama DPR, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2014 disepakati sebesar 6,0 persen sesuai dengan re-exercise yang dilakukan oleh Pemerintah. Latar belakang dari kesepakatan ini adalah karena proyeksi ekonomi global masih menghadapi risiko pelemahan di tahun 2014 meskipun lebih baik dari tahun 2013, potensi gejolak likuiditas global, dan gejolak harga komoditas pasar global.

Belanja subsidi pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp333,7 triliun. Mohon dijelaskan secara singkat bagaimana distribusi subsidi tersebut? Adakah perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kebijakan subsidi adalah suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi barang dan jasa serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera dan berkeadilan. Untuk mencapai ke arah tersebut, diperlukan sistem perencanaan penyaluran subsidi yang tepat sasaran dengan kebijakan pemberian subsidi yang lebih hati-hati atau prudent agar lebih efektif dan efisien sehingga kebijakan fiskal dan kesehatan APBN dapat berkesinambungan. Pada tahun 2014, pemerintah telah mengalokasikan belanja subsidi dalam APBN sebesar Rp333,7 triliun yang terdiri dari subsidi energi BBM sebesar Rp210,7 triliun, subsidi energi listrik sebesar Rp71,4 triliun, dan subsidi Non Energi sebesar Rp 51,6 triliun. Anggaran subsidi nonenergi terdiri dari subsidi pangan Rp18,8 triliun, subsidi pupuk Rp21,0 triliun, subsidi benih Rp1,6 triliun, subsidi PSO Rp2,2

26 MediaKeuangan


triliun, subsidi bunga kredit program Rp3,2 triliun dan subsidi pajak 4,7 triliun. Anggaran belanja subsidi tahun 2014 tersebut, menurun Rp14,4 triliun atau 4,1 persen dari APBN-P 2013. Terkait dengan kebijakan subsidi tahun 2014, Pemerintah terus mengupayakan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Secara umum, beberapa langkah kebijakan subsidi agar semakin adil dan tepat sasaran. Pertama, menyusun sistem seleksi yang ketat dalam menentukan sasaran penerima subsidi. Metode perhitungan subsidi yang didukung basis data yang transparan juga diterapkan. Selain itu, pemerintah juga menata ulang sistem penyaluran subsidi. Salah satu kebijakan subsidi yang cukup signifikan pada tahun 2014 adalah adanya rencana mengurangi subsidi listrik melalui penyesuian tarif untuk golongan tertentu. Akan ada penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan golongan tarif industri 3 dengan daya lebih dari 200 kVA khusus perusahaan go public. Juga akan dilakukan penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan golongan tarif industri 4 dengan daya lebih dari 30.000 kVA. Selain itu akan diterapkan pula penyesuaian tarif (tariff adjusment) untuk pelanggan golongan tarif tertentu yang terdiri dari 4 golongan tarif. Pertama golongan pelanggan Rumah Tangga Besar (daya 6600 VA ke atas. Golongan kedua adala pelanggan Bisnis Menengah (daya 6600 VA s.d 200 kVA). Golongan berikutnya pelanggan Bisnis Besar (daya diatas 200 kVA. Terakhir golongan pelanggan Kantor Pemerintah Sedang (daya 6.600 VA s.d 200 kVA).

Terobosan apa saja yang akan diambil Pemerintah guna optimalisasi penerimaan negara di tahun 2014? Dalam tahun 2014, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.665,8, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp168,3 triliun atau 11,2 persen dibandingkan target dalam APBNP 2013. Dilihat dari komposisinya, sebesar 76,9 persen berasal dari penerimaan perpajakan dan sebesar 23,1 persen berasal dari PNBP. Untuk mencapai target penerimaan negara dalam tahun 2014, Pemerintah akan mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang penerimaan perpajakan. Di antaranya adalah penggalian berbasis sektor dengan fokus utama pada pertambangan, perkebunan, properti dan perdagangan. Kedua, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar. Keempat, ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah. Kelima, optimalisasi data hasil sensus pajak nasional. Keenam, penguatan penegakan hukum bagi penggelap pajak. Ketujuh, ekstensifikasi barang kena cukai. Sementara itu kebijakan dibidang PNBP, untuk mendorong optimalisasi PNBP migas yang merupakan porsi terbesar dari target PNBP dalam APBN 2014, Pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi produksi pada lapangan existing dan percepatan pengembangan lapangan baru sekaligus meningkatkan lifting migas dan melakukan efisiensi cost recovery serta mengupayakan penurunan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue. Sementara untuk optimalisasi PNBP K/L, Pemerintah akan menyusun/merevisi dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai dasar pemungut PNBP khususnya atas tarif dari pendapatan yang mempunyai nilai ekonomis.

Arah kebijakan fiskal tahun 2014 adalah “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas

dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif”. Apa perbedaan arah kebijakan tersebut dengan tahuntahun sebelumnya? Secara umum, arah kebijakan fiskal tahun 2014 ditujukan untuk mendukung pencapaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 yang terangkum dalam tema “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Dengan arah kebijakan fiskal “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif”, diharapkan berbagai strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk tetap memberikan ruang untuk stimulus fiskal secara terukur guna mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal sehingga diharapkan target-target pembangunan yang tertuang dalam RKP 2014 dapat tercapai. Lebih jauh, arah kebijakan fiskal 2014 tersebut juga mensyaratkan adanya kombinasi yang harmonis antara upaya menstimulasi perekonomian secara terukur dan upaya menjaga kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal yang ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2014. Untuk menstimulasi perekonomian, kebijakan fiskal dari sisi pendapatan negara harus dapat memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis. Dari sisi belanja negara, stimulasi perekonomian ditempuh dengan meningkatkan belanja modal secara signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Sementara itu, dari sisi pembiayaan ditempuh melalui pengembangan BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan reprofiling utang untuk menambah fiscal space bagi belanja produktif.

Secara umum, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 dibandingkan dengan negara anggota G20, BRICS, dan ASEAN masih sangat baik. Diversifikasi ekonomi dan aktivitas perdagangan yang ditunjukkan oleh komposisi PDB dan pertumbuhan ekspor di hampir keseluruhan sektor diperkirakan masih cukup baik. Bonus demografi yang mendorong tingginya permintaan juga masih menjadi faktor kuat pendorong pertumbuhan. Sementara itu, investasi juga diperkirakan masih akan positif pada tahun 2014 seiring dengan berbagai kebijakan yang ditempuh untuk mendorong investasi. Namun demikian, beberapa hal berikut tetap harus menjadi perhatian mengingat kemungkinan dampaknya terhadap perekonomian domestik. Di antaranya adalah defisit current account, Isu-isu terkait dengan stabilitas sistem keuangan, inflasi dan stabilitas harga, defisit APBN dan peningkatan kualitas belanja negara, Iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Bagaimana harapan Anda terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2014?

27 MediaKeuangan


Profil

28 MediaKeuangan


Soepomo

Belajar Seumur Hidup

M

Satu hal yang membawa Soepomo ‘berjalan’ sejauh ini: nasihat sang ayah untuk sekolah ke luar negeri.

asa kecil ia lalui dalam kondisi serba sederhana. Ayahnya adalah pegawai Pemerintah Daerah Semarang, pensiun dengan golongan II/c. Suatu hari, ayahnya mewejang, “Kalau ingin maju, harus sekolah ke luar negeri.” Hatinya ragu, bagaimana mungkin keluarga mereka yang pas-pasan akan sanggup membiayainya sekolah ke luar negeri? Ia hanya diam mendengar nasihat ayahnya itu. Namun, nasihat itu terngiang selalu. Siapa sangka, nasihat itulah yang kemudian membawa Soepomo mencicipi pendidikan di Negeri Paman Sam hingga menduduki posisi-posisi strategis di Kementerian Keuangan. Lulus SMA, Soepomo memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Diponegoro, Semarang. Ia mengambil jurusan Hukum Pidana. “Awalnya saya ingin jadi diplomat, ingin ke luar negeri,” katanya. Ia lalu melihat bahwa kesempatan untuk belajar di luar negeri bisa didapatkan dengan bekerja di Kementerian Keuangan, “Banyak peluang bagi pegawainya untuk mendapat beasiswa.”

Foto

Langgeng Wahyu

Teks

Arfindo Briyan

Pada tahun 1978, Soepomo mendaftar di Kementerian Keuangan. Saat itu, ia sedang menyelesaikan skripsinya. “Saya masuk memakai ijazah sarjana muda. Jadi masih golongan II/b,” ujarnya. Lolos seleksi CPNS, Soepomo ditempatkan di Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Tengah. PUPN merupakan organisasi baru di lingkungan Kementerian Keuangan saat itu. Sebagai lembaga interdepartemental, ada beberapa hal unik di PUPN. “Ketuanya itu dari tentara. Anggotanya dari Kementerian Keuangan, jaksa, polisi, dan lain sebagainya. Ketika saya masuk jadi pelaksana, kepala bagian saya mayor TNI,” kenang Soepomo. Karena alasan pekerjaan, Soepomo sempat menunda kuliahnya selama beberapa tahun. Hingga akhirnya, atas dorongan penuh dari istri, pada tahun 1982 Soepomo berhasil menyelesaikan kuliahnya di Universitas Diponegoro. Hari wisuda adalah hari yang tidak terlupakan bagi Soepomo. Tidak hanya karena gelar yang didapatnya, tapi karena di hari yang sama istrinya melahirkan. “Pagi hari saya berangkat wisuda, pagi itu juga istri saya melahirkan,” kisahnya.

29 MediaKeuangan


Tahun 1983, ia mengikuti Diklat Penyesuaian Ijazah (DPI) dan di tahun itu juga diangkat menjadi golongan III/a. Pada tahun 1983, terjadi satu kekosongan jabatan eselon IV di tempatnya bekerja. Soepomo lalu ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh). “Diberi amanah sebagai kepala seksi tapi tanggung jawabnya saja, tunjangannya tidak. Status kepegawaiannya masih pelaksana,” ceritanya. Soepomo secara resmi menduduki jabatan tersebut hingga tahun 1989.

serius. Menurutnya, apapun tugas yang diberikan oleh atasan harus dikerjakan dengan senang dan bersungguh-sungguh. Sejak Maret 2011 hingga saat ini, Soepomo dipercaya sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain. Tentunya, ia menjalankan amanah ini dengan sungguhsungguh, sama seperti saat ia menerima amanah-amanah sebelumnya.

Banyak perbaikan Sembilan tahun lebih bekerja, cita-citanya belajar di luar negeri belum juga terwujud. Bahkan tak satu pun tawaran datang dari kantor pusat. “Ketika itu tawaran beasiswa tidak pernah sampai ke daerah. Entah komunikasinya tidak lancar atau bagaimana,” keluhnya. Hingga akhirnya, pada tahun 1989 kesempatan itu datang. Sebuah tawaran untuk mengikuti seleksi beasiswa di Amerika diterimanya. Beasiswa itu mensyaratkan usia maksimal pelamar adalah 35 tahun. Pada saat itu umur Soepomo 34 tahun. “Jadi, itu benar-benar kesempatan terakhir saya dapat beasiswa,” katanya. Berkat kegigihannya, Soepomo berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Tahun 1990, ia mengikuti diklat persiapan di Jakarta. Setahun kemudian, Soepomo beserta rombongan berangkat ke Amerika, mengikuti summer semester di University of South Carolina, Columbia, South Carolina, selama satu semester. Di fall semester baru ia masuk di Tulane University, New Orleans, Louisiana, selama dua semester. Sebulan setelah kembali ke Indonesia, Soepomo diangkat sebagai Kasubbag Perencanaan, Biro Informasi dan Hukum, Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN), Jakarta. Setelah itu, kariernya terus melesat. Beberapa jabatan sebagai kepala kantor dan kepala kantor wilayah dipercayakan kepadanya. Amanah-amanah yang dipercayakan kepada Soepomo selalu dijalankannya dengan sungguh-sungguh. Hal itu sejalan dengan moto hidupnya, “Sing diadepi, diantepi.” Apa yang dihadapi harus dikerjakan dengan

30 MediaKeuangan


Selama lebih dari 30 tahun bekerja, Soepomo melihat banyak sekali perubahan di Kementerian Keuangan. “Kerja sekarang lebih enak, fasilitasnya lengkap,” ujarnya. Berbeda dengan saat awal-awal ia bekerja sebagai pelaksana di Semarang, “Dahulu kalau diminta membuat bahan rapat oleh pimpinan untuk dibawa ke Jakarta misalnya, itu kita harus ngetik di mesin ketik yang double folio, lebih lebar dari yang biasa. Kertasnya rangkap tiga hingga empat. Kalau ada koreksi, yang rangkapannya dihapus semuanya satu-persatu.” Karena tuntutan pekerjaan saat itu, tidur di kantor bukanlah hal yang asing bagi Soepomo. Soepomo juga melihat perubahan pada anggaran. Menurutnya, dulu saat awal ia bekerja, anggaran sangat terbatas sementara pekerjaan banyak. Jika ada tugas dinas ke luar kota selama tiga hari, uang saku yang dibayar hanya sehari saja tetapi semua pekerjaan tetap harus selesai. Soepomo dan rekan-rekan timnya tidak kehilangan akal untuk menyiasatinya keterbatasan itu. Mereka bekerja sama dengan stakeholders. “Kita pinjam mess mereka, kadang-kadang pinjam mesin ketik karena memang yang kita punya jumlahnya terbatas,” ujarnya. Menurut Soepomo, itulah bentuk semangat pengabdian. “Kita tidak memikirkan soal untung rugi,” tegasnya. Kini, lanjut Soepomo, keadaan sudah berbeda, “ Sekarang anggaran kita cukup longgar jadi kita bisa bekerja dengan maksimal.” Meskipun fasilitas saat ini sudah jauh lebih memadai, bukan berarti Soepomo tidak menjumpai tantangan dalam pekerjaannya. Menurutnya, tantangan dari internal adalah

masalah jumlah pegawai yang terbatas. “Tapi, kekurangan jumlah pegawai itu nggak boleh jadi alasan dalam bekerja,” katanya. Oleh karena itu, sebisa mungkin Soepomo dan timnya memberdayakan jumlah pegawai yang ada. Prinsip Soepomo adalah, “Kita harus bisa memanage kebutuhan pegawai.” Caranya, “Misal, ketika melakukan penertiban aset-aset di K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), orang di subdirektorat itu hanya beberapa belas orang saja. Kalau dikerjakan mereka sendiri kan ndak mungkin, jadi kami kerahkan pegawai di subdirektorat lain untuk membantu.” Tantangan lain adalah dalam hal berkomunikasi dan bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya. “Beberapa pekerjaan harus diselesaikan dengan berkoordinasi dengan K/L lain,” katanya. Soepomo mencontohkan perihal barang rampasan,“Barang rampasan itu ada yang menjadi kewenangan jaksa, KPK, Kementerian Hukum dan HAM, serta DJKN.” Agar tujuan pengelolaan barang rampasan itu bisa tercapai, hal itu harus dikoordinasikan.

Terus belajar Soepomo menyadari bahwa pendidikan— baik dalam bentuk formal maupun nonformal—akan sangat berpengaruh terhadap karier dan pekerjaannya. Oleh karenanya, ia tak pernah melewatkan berbagai kesempatan untuk belajar. Tahun 1987, ia sempat mengikuti kuliah notariat di Universitas Diponegoro. “Sampai semester dua, tapi karena saya dapat beasiswa ke luar, jadi saya tinggal,” ujarnya. Di posisi yang kini dijabatnya, Soepomo dituntut untuk terus belajar. “Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan saya, S1 saya sebetulnya hukum pidana. Tetapi saya juga belajar hukum perdata karena tuntutan pekerjaan,” terangnya. Inilah yang ingin Soepomo tunjukkan kepada anak-anaknya agar dijadikan contoh, “Yang namanya belajar itu tidak mengenal batas umur.” Belajar baginya juga berarti gemar membaca. “Kalau nggak baca sehari

saja bisa pusing,” akunya. Kemajuan teknologi juga sangat memudahkannya dalam mendapatkan buku-buku bacaan tanpa harus pergi ke toko buku. “Sekarang kita beralih ke media digital, ya. Tidak harus ke toko buku, kita bisa belanja online,” katanya.

Sing diadepi, diantepi. Apa yang dihadapi harus dikerjakan dengan serius. Soepomo

Salah satu buku yang gemar dibacanya adalah buku-buku bertema manajemen karya Reynald Khasali. Menurut Soepomo, buku-buku Reynald mudah dipahami karena melampirkan contoh kasus dan pengalamanpengalaman banyak orang. Ia juga kerap membaca jurnal-jurnal hukum dan bacaan mengenai migas, mineral, dan batubara.

Masih ada PR Ditanya tentang pekerjaannya di Direktorat Penerimaan Negara dan Kekayaan Negala Lain-lain, Soepomo mengaku bahwa masih ada pekerjaan rumah yang perlu diseriusi. Pertama, menindaklanjuti hasil penertiban untuk aset-aset K3S dan aset yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas. Walaupun dipakai oleh kontraktor untuk eksploitasi maupun produksi migas, status aset-aset tersebut adalah barang milik negara. Sampai dengan tahun 2009, BPK memberi opini disclaimer terhadap asetaset itu. DJKN lalu mencoba menertibkan administrasi aset-aset tersebut. Alhasil, opini dari BPK sudah meningkat menjadi wajar dengan pengecualian pada tahun 2010 dan 2011 serta wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan pada tahun 2012. “Ini perlu kita tindak lanjuti. Terutama dari sisi penertiban, ada barang yang tidak diketemukan nanti treatment-nya seperti apa. Barang yang belum bersertifikat tindak lanjutnya seperti apa. Itu PR yang harus diselesaikan,” lanjutnya. Ada juga yang harus diselesaikan dalam hal piutang negara. Hal tersebut terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa puitang BUMN bukan lagi piutang negara. Lalu piutang-piutang eks-BUMN yang diurus oleh PUPN itu sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. “Kami sedang menunggu pengesahan PMK untuk pengembalian itu, semoga dalam waktu dekat sudah disahkan,” pungkasnya.

31 MediaKeuangan


Info Kebijakan

Ekonomi Indonesia Masih Stabil

S

ketiga ini mencapai Rp709,5 triliun atas dasar harga konstan. Sedangkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp2.357,3 triliun.

dalam menghadapi gejolak perekonomian global terkini. Ketiga, utang sektor publik yang terjaga didukung oleh pengelolaan fiskal yang berhati-hati. Keempat, sektor perbankan dengan permodalan yang kuat.

ejak global financial crisis, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan, inflasi bahkan sempat mencapai puncak tertinggi. Semakin tidak pastinya kondisi ekonomi dunia menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk mengamankan perekonomian domestik. Perekonomian nasional masih berada dalam critical point.

Sebelumnya, Moody’s juga melaporkan bahwa rating kredit Indonesia berada pada posisi Baa3 dengan outlook stable (24/10). Indikator positif yang mendukung posisi ini yakni prospek pertumbuhan ekonomi yang positif, fiscal deficit dan posisi public debt yang rendah.

Ditengah risiko ketidakpastian global yang masih tinggi, Fitch Ratings, lembaga pemeringkat kredit internasional memberikan pengakuan atas stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam siaran persnya (15/11), Fitch melakukan afirmasi sovereign credit rating Indonesia pada level BBBdengan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap baik (stable outlook).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa selama rentang April hingga Juni 2013, ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 5,8 persen. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini sebesar 5,62 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan pada kuartal kedua sebesar 5,81 persen. Sementara itu, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal

Menurut Fitch, ada beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan afirmasi ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat dan berkelanjutan. Kedua, kebijakan pengelolaan ekonomi yang tepat terutama

Selanjutnya, salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi gejolak ekonomi global adalah dengan menjaga nilai Rupiah. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 12 November 2013 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis point (bps) menjadi 7,50 persen. Kenaikan ini diikuti dengan suku bunga lending facility dan suku bunga deposit facility yang masingmasing naik menjadi 7,50 persen dan 5,75 persen. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa defisit transaksi berjalan menurun ke tingkat yang lebih sehat dan inflasi terkendali. Tercatat, bulan Oktober lalu, inflasi mencapai 8,32 persen year on year (yoy). Angka ini lebih rendah daripada inflasi pada September lalu yang mencapai 8,40 persen (yoy).

Perkembangan Inflasi Sumber: BPS, diolah BKF 10,0

yoy (%)

Oktober 2013: 8,32

9,0 8,0

7,02

6,44

7,0 6,0

5,67


Teks

Iin Kurniati

Foto

Langgeng Wahyu

O-13

J-13

A-13

J-13

O-12

J-12

O-11

J-11

A-11

J-11

O-10

J-10

A-10

J-10 32 MediaKeuangan

3,56

3,43

3,0

J-12

4,0

A-12

5,0

Tingginya inflasi pada bulan September disumbang dari pelaksanaan hari besar keagamaan nasional (Idul Adha) yang menjadi pemicu peningkatan harga kelompok makanan jadi dan transportasi. Sementara penurunan harga komoditas bahan pangan dan harga emas perhiasan merupakan penyumbang terbesar deflasi dari disinflasi tahunan pada bulan Oktober. Terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pada periode awal bulan November, Senin (4/11), IHSG dibuka pada poin 4432,58. Kemudian, IHSG melemah pada Selasa (19/11) hingga mencapai 4398,34 poin. Namun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rebound yang terjadi bulan lalu (4/10) sebesar 4389,34. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP), periode September mencapai USD109,69 per barel. Angka ini lebih tinggi dibandingkan ICP pada bulan sebelumnya mencapai USD106,56 per barel. Jadi, rata-rata ICP periode Januari hingga September mencapai sebesar USD105,8 per barel. Kemudian, terkait neraca perdagangan, nilai ekspor Indonesia mencapai USD 14,81 miliar (Agustus). Angka ini mengalami penurunan sebesar 6,8 persen (yoy) dari nilai ekspor pada Juli sebesar USD15,11 miliar. Sedangkan impor mengalami kenaikan menjadi USD15,47 miliar atau naik 0,8 persen (yoy) dibandingkan nilai impor Juli lalu sebesar USD17,42 miliar. Kondisi ini menjadikan neraca perdagangan bulan September 2013 kembali mengalai defisit sebesar USD6,26 miliar.

Perkembangan ekonomi Eropa Perekonomian Eropa masih menghadapi tekanan fiskal. European Central Bank (ECB) masih akan mempertahankan tingkat suku bunga sebesar 0,5 persen serta kebijakan moneter longgar hingga tahun 2014. Tercatat, pada kuartal kedua tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Eropa hanya mampu tumbuh sebesar 0,3 persen quarter on quarter (qoq). Rasio utang terhadap PDB Eropa tercatat masih mengalami kenaikan

Tercatat, bulan Oktober lalu, inflasi mencapai 8,32 persen year on year (yoy). Angka ini lebih rendah daripada inflasi pada bulan sebelumnya yang mencapai 8,40 persen (yoy).

hingga mencapai 93,4 persen pada kuartal kedua tahun ini. Padahal pada kuartal pertama rasio utang terhadap PDB hanya mencapai 92,3 persen. Namun demikian, diperkirakan pada kuartal ketiga 2013 (Q3:2013), pergerakan indikator ekonomi kawasan Eropa secara agregat akan membaik. Mulai berakhirnya resesi menyebabkan pertumbuhan ekonomi Spanyol pada Q3:2013 mulai tumbuh sebesar 0,1 persen (qoq). Sebelumnya, pada Q2:2013 ekonomi Spanyol hanya mampu bertahan pada minus 0,1 persen (qoq). Kondisi ini diikuti penurunan tingkat pengangguran dari 26,3 persen (Q2:2013) menjadi 26 persen (Q3:2013).

miliar. The Fed juga akan mempertahankan suku bunga pada level 0,25 persen. Jika pengangguran tidak lebih dari 6,5 persen dan laju inflasi berada di bawah 2,5 persen, The Fed diperkirakan akan mengurangi besaran dana stimulusnya. Diprediksi pengurangan stimulus The Fed bisa mencapai USD15 miliar. Hingga September lalu, tingkat pengangguran di Amerika mencapai 7,2 persen yang merupakan level terendah sejak tahun 2008. Meskipun demikian, penambahan 148 ribu lapangan kerja pada bulan September masih berada di bawah potensi Amerika yang bisa mencapai 185 ribu per bulan.

Perkembangan ekonomi Amerika Pada kuartal kedua tahun 2013, perekonomian Amerika mencapai 2,5 persen (qoq) atau lebih tinggi dari estimasi awal sebesar 1,7 persen (qoq). Pertumbuhan ini juga meningkat secara signifikan dibandingkan kuartal pertama yang hanya mampu tumbuh sebesar 1,1 persen (qoq). Hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) akhir Oktober lalu menyatakan bahwa The Fed tetap mempertahankan pembelian obligasi (QE3) sebesar USD85

Disisi lain, pemerintah Amerika telah kembali beroperasi. Oleh karena itu, parlemen Amerika sepakat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menerbitkan surat dengan catatan batas penerbitan hanya diperbolehkan hingga Februari 2014.

Perkembangan ekonomi Asia Dari Asia, pada Q3:2013 China mampu tumbuh sebesar 7,8 persen (yoy), mengalami akselerasi dari Q2:2013 sebesar

33 MediaKeuangan


Perkembangan ekonomi domestik Indikator

Kinerja

Nilai Tukar Rupiah (4 November 2013)

Rp11.356/USD, depresiasi 15,96% (ytd)

Indeks Harga Saham Gabungan (4 November 2013)

4432,58 menguat sebesar 2,5% (ytd)

Inflasi (Oktober 2013)

0,09% (mtm); 7,66% (ytd) atau 8,32% (yoy)

Harga Minyak Mentah Indonesia (September 2013)

ICP per September 2013 mencapai USD109,69 per barel dengan rata-rata ICP periode Januari - September 2013 mencapai USD105,8 per barel

Arus Modal Masuk (Oktober 2013)

Selama bulan Oktober, capital inflow terjadi di pasar SUN sebesar Rp24,01 triliun. Sedangkan di pasar saham terjadi capital outflow sebesar Rp1,98 triliun. Jadi total selama bulan Oktober masih terjadi capital inflow sebesar Rp22 triliun. Per 4 November, total capital outflow di pasar saham sebesar Rp1 triliun. Kepemilikan asing terhadap SUN per 31 Oktober 2013 adalah Rp318,11 triliun, lebih tinggi dari posisi 30 September 2013 di level Rp294,14 triliun (atau inflow sebesar Rp24.01 triliun)

Yield SUN (4 November 2013)

Yield SUN meningkat 8,9bps menjadi 7,222%, sementara Yield SUN 10Y berada pada level 7,769% atau naik 1bps

Pertumbuhan PDB (Q2:2013)

Q2-2013: 5,81% (yoy), 2,61 (qoq). Sem1-2013 : 5,92% (yoy)

Investasi Langsung

Realisasi investasi triwulan III tahun 2013 sebesar Rp100,5 triliun atau naik sebesar 22,9% (yoy) PMA sebesar Rp67 triliun naik 18,4% (yoy) PMDN sebesar Rp33,5 triliun naik 32,9% (yoy) Realisasi investasi Januari – September 2013 mencapai Rp293,3 triliun atau naik 27,6% (yoy) PMA : Rp 199,2 triliun naik 21,3% (yoy) PMDN : Rp94,1 triliun naik 43,2% (yoy)

Perdagangan Internasional

September 2013: ekspor turun 6,8% (ytd) menjadi USD14,81 miliar impor turun 0,8% (ytd) menjadi USD15,57 miliar defisit perdagangan sebesar USD6,26 miliar Semester 1 2013: ekspor turun 6,09% (yoy) menjadi USD90,05 miliar impor turun 2,16% (yoy) menjadi USD94,36 miliar defisit perdagangan sebesar USD3,31 miliar

Neraca Pembayaran

Defisit transaksi berjalan Q2-2013 melebar dari USD5,3 miliar (2,4% dari PDB) pada Q1-2013 menjadi USD9,8 miliar (4.4% PDB) Transaksi modal dan finansial kembali positif sebesar USD8,2miliar setelah triwulan sebelumnya defisit sebesar USD0,3 miliar.

7,5 persen. Aktivitas manufaktur Cina kembali meningkat mencapai level tertinggi selama 2013 sebesar 51,4. Aktivitas ini dapat menjadi indikasi bahwa perkembangan ekonomi Cina akan semakin baik pada kuartal empat mendatang. Berbanding terbalik dengan Cina yang mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi. Di Jepang, pada Q2:2013 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,8 persen quarter on quarter, seasonally

34 MediaKeuangan


adjusted annualized rate (qoq saar). Angka tersebut lebih tinggi dari estimasi awal sebesar 2,6 (qoq) tetapi lebih rendah dari Q1:2013 yang mampu tumbuh mencapai 4,1 persen. Ini akibat laju inflasi September yang meningkat hingga 1,1 persen (yoy) dari bulan sebelumnya 0,9 persen (yoy). Berdasarkan hal tersebut, Perdana Menteri Jepang mengumumkan akan meningkatkan pajak penjualan dari 5 persen menjadi 8 persen pada bulan April 2014. Pemerintah

juga berencana untuk menambah stimulus hingga USD0,96 miliar pada Desember 2013. Sejalan dengan Jepang, perekonomian India kembali melambat pada Q2:2013. Tercatat, perekonomian India melambat mencapai 4,4 persen (yoy) dibandingkan Q1:2013 yang mencapai 4,8 persen. Laju inflasi September lalu meningkat hingga 9,84 persen. Untuk mencegah meningkatnya inflasi pada bulan Oktober, pemerintah kembali menaikkan suku bungan hingga 25bp ke level 6,75 persen.

35 MediaKeuangan


Opini

Memulai Nafas Panjang Transformasi Ketika merdeka pada tahun 1965, Singapura hanyalah negara pulau tropis kecil yang miskin sumber daya alam, langka air bersih, dipenuhi pemukiman kumuh, dan diliputi konflik horizontal antaretnis dan agama. Hari ini, Singapura telah diakui sebagai pusat perdagangan dan keuangan internasional yang memainkan peran signifikan di tingkat regional dan global. Transformasi dari ‘negara dunia ketiga’ menjadi ‘negara kelas pertama’ hanya dalam satu generasi telah menjadikannya kisah sukses yang inspiratif.

T

anpa bermaksud membandingkan Singapura dengan Indonesia, ilustrasi di atas adalah sebuah gambaran nyata betapa outcome dari proses transformasi yang mendasar, fokus, dan menyeluruh kelak akan menghasilkan buah manis di kemudian hari. Selain transformasi struktural perekonomian secara makro, yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah transformasi kelembagaan institusi pemerintahan. Utamanya institusi yang memiliki otorisasi penting menyangkut berbagai kebijakan perekonomian dan pembangunan. Pentingnya transformasi kelembagaan dikuatkan pula oleh rekomendasi survey ekonomi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2012. Mereka menyebutkan bahwa penguatan kelembagaan merupakan prasyarat bagi Indonesia untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam jangka panjang. Kecenderungan bergulirnya reformasi dalam dekade terakhir selalu didahului oleh terjadinya krisis perekonomian. Respons cepat untuk

36 MediaKeuangan


mengubah diri (sense of urgency) baru meningkat ketika segala sesuatu menjadi kacau dan terpuruk. Pengalaman inilah yang diperlihatkan pascakrisis ekonomi Asia pada tahun 1998 dan krisis mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008. Paradigma reformasi seperti ini yang perlu diubah dalam kerangka berpikir transformasi. Melakukan transformasi sejatinya bukan merupakan ‘reaksi’ dari suatu peristiwa yang sedang terjadi. Transformasi adalah upaya aktif, bukan reaktif. Ia diawali dengan menyusun perencanaan matang dan dilanjutkan dengan implementasi yang konsisten menuju visi masa depan yang ingin diraih.

menetapkan pula target yang mendukung sasaran tersebut. Antara lain dengan meningkatkan rasio penerimaan pajak dari 12-15 persen menjadi 19 persen terhadap Produk Domestik Bruto, penyerapan anggaran hingga 95 persen di seluruh Kementerian/Lembaga, status Wajar Tanpa Pengecualian pada opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan indeks kepuasan pengguna jasa layanan yang meningkat dari 3.9 menjadi 4.2.

Tantangan ke depan

McKinsey Global Institute (2012) memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Sedangkan pemerintah sendiri telah bercita-cita menjadi perekonomian terbesar ke-10 di dunia pada tahun 2025. Untuk menuju ke sana, dalam jangka menengah—tepatnya tahun 2019, Kementerian Keuangan telah

Namun demikian, untuk menuju ke sana Indonesia masih harus mengatasi berbagai pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global seperti saat ini masih jauh dari tingkat 7-9 persen. Suatu level pertumbuhan yang diyakini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemerintah, menjadi negara terbesar ke-10 di dunia pada tahun 2025. Selain itu, Global Competitiveness Report (2012-2013) masih melihat isu birokrasi, korupsi, dan infrastruktur sebagai

Teks

Foto

Pandu Rizky, Pegawai Sekretariat Jenderal

http://immigrechoisi.com/

permasalahan mendasar yang terjadi di Indonesia. Sementara, survey Ease Doing Business juga belum menunjukkan hal yang menggembirakan dalam hal kemudahan berusaha di dalam negeri. Pada tahun 2010, kemudahan berusaha di Indonesia ada di peringkat 122, kemudian turun ke peringkat 126 (2011), kembali turun ke peringkat 129 (2012), dan terakhir membaik 1 level ke peringkat 128 (2013).

Nafas panjang transformasi Hari ini Kemenkeu telah memulai langkah besar untuk mentransformasi institusinya. Blue print transformasi sedang disusun, program-program beach head (quick wins) telah ditetapkan, dan 5 eselon I prioritas tengah mengambil ancang-ancang untuk memulai maraton transformasi. Melakukan transformasi bisa diartikan dengan menyiapkan nafas panjang untuk lari maraton. Bukan kecepatan, tapi stamina dan ritme yang harus selalu dijaga lebih diperlukan dalam implementasi transformasi. Di dunia bisnis misalnya, kedigdayaan Samsung menguasai pasar ponsel pintar hari ini merupakan buah dari

transformasi perusahaan yang dimulai sejak tahun 1970. Oleh karenanya, sangat bisa jadi hasil dari transformasi belum dirasakan. Malah hambatan-hambatan kecil bisa saja bermunculan dalam satu hingga dua tahun ke depan. Pertama, perlu dicermati bahwa transformasi yang berhasil butuh konsensus perubahan di semua lini organisasi. Park dan Gill (2006) dalam paper mereka mengatakan bahwa hal kunci yang menjadikan transformasi Samsung berjalan sukses adalah adanya konsensus mengenai kebutuhan transformasi organisasi perusahaan. Pun organisasi sebesar Kemenkeu tentu saja juga sangat memerlukan konsensus ini. Kedua, perlu memfokuskan kembali serangkaian prioritas. Daly dan Singham (2013) menyebut pendekatan terbaik dalam transformasi institusi publik adalah memilih 3 sampai 6 prioritas dan fokus mengerjakan prioritas tersebut selama 2 sampai 3 tahun ke depan tanpa tergoda untuk menambah target lebih banyak. Setelah prioritas jangka pendek tercapai, baru dilanjutkan kembali dengan prioritas jangka menengah. Pada

kasus Samsung, kekuatan fokus inilah yang telah menjadi kekuatan inti perusahaan. Betapa tidak, pada awal berdiri tahun 1938, Samsung memiliki banyak sekali lini usaha, bahkan ada yang bergerak di bidang perdagangan dan asuransi. Pada tahun 1970, Samsung memulai transformasi dengan melakukan investasi besar-besaran pada teknologi semikonduktor dan memfokuskan bisnisnya pada industri telekomunikasi dan informasi. Ketiga, perlunya menciptakan unit yang didedikasikan untuk mengelola strategi transformasi. Nafas transformasi harus selalu diselaraskan dan ritmenya harus selalu dibunyikan. Pendeknya instrumentalisasi transformasi harus dikawal oleh konduktor piawai dan orkestra handal. Keempat, perlu sedini mungkin melibatkan para stakeholders. Sangat mungkin jika transformasi melahirkan inovasi-inovasi baru yang out of the box dan mendobrak aturan lama. Untuk itu menjadi sangat penting membangun komunikasi dan sinergi dengan stakeholders reformasi lainnya.

37 MediaKeuangan


Review

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.06/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Para Penanam Modal untuk Proyek Pembangkit Listrik dan Aluminium Asahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1252)

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.06/2013 yang diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2013 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Perjanjian Induk antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik dan Aluminium Asahan (Master Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Investors For Asahan Hydroelectric And Aluminum Project) (Perjanjian Induk) akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013 dan Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk tidak memperpanjang Perjanjian Induk. Selanjutnya, sesuai hasil perundingan para pihak, pelaksanaan pengakhiran Perjanjian Induk dilakukan dengan pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) melalui pengalihan kepemilikan saham (share transfer) para penanam modal kepada Pemerintah Indonesia, dan pendanaan untuk pengakhiran Perjanjian Induk tersebut di atas telah disediakan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 yang telah ditempatkan dalam Rekening Induk Dana Investasi Untuk Pembelian PT Inalum pada Pusat Investasi Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

38 MediaKeuangan


2. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai pelaksanaan pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (selanjutnya disebut PT Inalum) melalui pengalihan saham Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd. (selanjutnya disebut NAA) pada PT Inalum kepada Pemerintah Republik Indonesia, dibiayai dari Dana Investasi yang terdiri dari Dana Investasi Pembelian PT Inalum yang telah ditempatkan dalam Rekening Induk Dana Investasi Untuk Pembelian PT Inalum pada Pusat Investasi Pemerintah (selanjutnya disingkat PIP) sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan Dana Pembiayaan Investasi Pengambilalihan PT Inalum sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). 3. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara merupakan Pengguna Anggaran atas Dana Pembiayaan Investasi Pengambilalihan PT Inalum. Dalam rangka melaksanakan kewenangannya tersebut, Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Dana Pembiayaan Investasi Pengambilalihan PT Inalum. Selanjutnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat menunjuk

Teks

Hadi Siswanto

Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melaksanakan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. 4. Tata cara pengesahan DIPA dalam rangka pengambilalihan PT Inalum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pembayaran pengambilalihan saham NAA pada PT Inalum dilakukan berdasarkan hasil perundingan antara Tim Perundingan Proyek Asahan (selanjutnya disebut Tim Perundingan adalah Tim Perundingan) dengan NAA. Hasil perundingan tersebut paling sedikit memuat nilai pengalihan saham dan pihak yang menerima pembayaran. 6. Permintaan pembayaran pengalihan saham milik NAA pada PT Inalum diajukan oleh Ketua Tim Perundingan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan melampirkan dokumen perjanjian pengakhiran Perjanjian Induk dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan permintaan pembayaran pengalihan saham milik NAA pada PT Inalum tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan

Foto

http://energitoday.com/

PMKNomor 144/PMK.06/2013 mengatur mengenai pelaksanaan pengambilalihan PT Inalum melalui pengalihan saham NAA Co., Ltd. pada PT Inalum kepada Pemerintah Republik Indonesia

Negara melakukan penelitian dan menetapkan besaran nilai pembayaran yang akan dibebankan pada Dana Pembiayaan Investasi Pengambilalihan PT Inalum dan Dana Investasi Pembelian PT Inalum. Selanjutnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara meneruskan permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas Dana Pembiayaan Investasi Pengambilalihan PT Inalum untuk melakukan pencairan Dana Pembiayaan Investasi Pengambialihan PT Inalum kepada pihak penerima pembayaran sesuai hasil perundingan; dan/atau Kepala PIP untuk menyetorkan Dana Investasi Pembelian PT Inalum kepada pihak penerima pembayaran sesuai hasil perundingan, sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Dalam hal terdapat sisa Dana Investasi Pembelian PT Inalum dan tidak terjadi sengketa mengenai nilai pengalihan saham PT Inalum yang harus diselesaikan melalui proses arbitrase, surat penerusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tersebut

memuat pula permintaan agar Kepala PIP menyetorkan sisa dana beserta bunga dan/atau jasa giro ke Rekening Kas Negara. 7. Pencairan Dana Pembiayaan Investasi Pengambilalihan PT Inalum dan penyetoran Dana Investasi Pembelian PT Inalum dilakukan dalam mata uang dollar Amerika Serikat (USD). Tata cara pengajuan permohonan pencairan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Dalam hal terjadi sengketa mengenai nilai pengalihan saham PT Inalum yang harus diselesaikan melalui proses arbitrase, Dana Investasi Pembelian PT Inalum yang masih tersedia dalam Rekening Induk Dana Investasi Untuk Pembelian PT Inalum pada PIP digunakan untuk pembayaran selisih nilai pengalihan saham yang disengketakan sesuai putusan arbitrase.

9. Jika putusan arbitrase memenangkan Pemerintah Indonesia, Dana Investasi Pembelian PT Inalum sebagaimana dimaksud dalam butir 8 tersebut di atas disetorkan kembali ke Rekening Kas Negara beserta bunga dan/atau jasa giro atas permintaan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Adapun jika berdasarkan putusan arbitrase Pemerintah diwajibkan membayar selisih nilai pengalihan saham yang disengketakan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan permintaan kepada Kepala PIP untuk menyetorkan dari Dana Investasi Pembelian PT Inalum sebagaimana dimaksud dalam butir 8 tersebut di atas ke rekening penerima pembayaran sesuai putusan arbitrase dan setelah penyetoran tersebut, sisa dana tersebut dan/atau bunga dan/atau jasa giro disetorkan ke Rekening Kas Negara. 10. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39 MediaKeuangan


Inspirasi

Menanamkan Nilai Lewat Lagu

S

aat ditemui di ruang kerjanya, ada hal yang menarik pandangan Media Keuangan. Tidak seperti ruang kerja pada umumnya, di depan meja kerja Bono berdiri gagah alat musik keyboard. Ya, berbekal keyboard inilah, Bono mampu menciptakan dua karya terbaik khusus untuk instansi kerjanya, DJP. Musik memang menjadi bagian hidup dari pria kelahiran Jakarta, 41 tahun silam ini. Alat musik, seperti gitar dan keyboard, telah mulai dipelajari Bono sejak usia Sekolah Dasar secara otodidak. “Saya menyukai musik sejak kecil dan ikut festival mulai usia sekolah,” demikian penuturan Bono mengenang masa kecilnya yang penuh warna. Dia bahkan pernah menjuarai festival band antarSMA dengan mengantongi urutan pertama terbaik sekaligus ditetapkan sebagai bassist terbaik.

Tak banyak orang yang mampu mempertahankan hobinya untuk terus berjalan di tengah gempuran rutinitas pekerjaan yang melelahkan. Lebih sedikit lagi mereka yang mampu menjadikan hobi sejalan dengan profesi dan menghasilkan nilai tambah. Adalah Bono Iman Pranoto, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mampu membuktikan bahwa hobi positif mampu menjadikan kerja lebih bernilai produktif, inovatif, dan bergairah. 40 MediaKeuangan


Bagi Bono, kerja adalah proses aktualisasi diri yang bukan tak mungkin dapat sejalan dengan hobi dan bakat. Menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan, Bidang P2 Humas (Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat), Kanwil DJP Jakarta Selatan, Bono tahu betul tugas dan fungsinya di instansi pemerintah. Hingga akhirnya kesempatan itu datang, dia diundang untuk mempopulerkan lagu pertamanya yang khusus diciptakan untuk DJP.

Lagu resmi Sensus Pajak Nasional Menurut Bono, saat itu DJP sedang melakukan program Sensus Pajak Nasional (SPN) di seluruh wilayah di Indonesia. Ajang itu menjadi jalan bagi Bono untuk mempopulerkan lagunya. Mengusung tema yang sejalan dengan misi DJP, jebolan jurusan manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogjakarta ini mengaku berinisiatif menciptakan lagu yang mengajak masyarakat untuk membayar

Teks

Farida Rosadi

pajak. “Saya iseng saja buat lagu itu pada bulan Januari 2011, bahkan recording, jasa membayar arranger dan sewa studio atas biaya sendiri,” kenangnya. Gema lagu ini cepat diketahui oleh pimpinan DJP sejak acara pisah sambut Direktur Jenderal yang diadakan pada bulan Januari 2011. Pada acara itu, Bono berkesempatan menyanyikan lagu “Membayar Pajak” bersama beberapa rekannya di DJP. Hingga pada bulan Juli 2011, Bono diundang untuk menghadiri launching Pembentukan Tim terkait Program Sensus Pajak Nasional 2011. Melalui acara itulah diputuskan bahwa lagu “Membayar Pajak” adalah theme song SPN. Inilah lagu andalan DJP yang hingga kini selalu terdengar menyertai setiap iklan layanan pajak yang tampil di media televisi, radio dan media online. Pada jejaring sosial, seperti youtube, lagu Bono dapat didengar dengan mengetikkan judul “Cara Membayar Pajak”, “Cara Mengisi SPT” dan “Sensus Pajak Nasional”. Lagu ini juga memeriahkan berbagai kegiatan publikasi dan sosialisasi DJP tentang arti penting pajak kepada masyarakat luas. Bono membuktikan, bahwa hobinya benar-benar mampu memberi nilai tambah bagi instansinya. Atas kreativitas menciptakan lagu tersebut, Bono mendapatkan penghargaan khusus dari DJP yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany.

Memperluas lingkup karya Memperoleh penghargaan di lingkungan kerjanya, DJP, tak membuat ayah dari satu orang puteri ini berhenti berkarya. Bono memperluas lingkup karyanya hingga skala kementerian. Berawal dari dicetuskannya NilaiNilai Kementerian Keuangan, Bono atas inisiatif sendiri menciptakan lagu beserta lirik dengan tema senada.

Foto

Arfindo Briyan, Dok. DJP

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan adalah lagu kedua Bono yang masih terkait dengan profesinya. Sama dengan lagu pendahulunya, lagu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan diciptakan atas kehendak pribadi. “Lagi-lagi ini murni inisiatif saya,” akunya. Lagu ini pertama kali dikumandangkan pada acara Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Oktober 2011 di Dhanapala dengan disaksikan Menteri Keuangan saat itu, Agus Martowardojo. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebagai nilai utama yang wajib dimiliki tiap pegawai Kementerian Keuangan, mampu disulap Bono menjadi lagu apik yang enak didengar. Tak heran, bila lagu ini sudah sering diperdengarkan di berbagai acara Kementerian Keuangan di berbagai daerah, meski sayangnya belum banyak yang tahu siapa penciptanya.

Ritual khusus Meskipun apresiasi dari pihak kementerian belum kunjung datang, Bono pandai mengapresiasi diri. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas di kantor, Bono menjalankan SOP khusus: menghidupkan komputer lalu memutar lagu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Lagu ini dia jadikan backsound dalam menjalankan kegiatan kerjanya setiap pagi.“Ini kebanggaan saya,” ujarnya. Ya, lagu berdurasi 3 menit ini memiliki nilai motivasi dan pengingat akan nilai utama yang harus dimiliki setiap insan Keuangan. Bagi Anda yang belum pernah mendengar lagu ini dan mengira lagu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan akan terdengar seperti lagu mars pada umumnya, dapat dipastikan Anda keliru. Lagu ini keluar dari kotak kekakuan dan enak untuk dinikmati. Bagi Bono, lagu yang bersifat menyemangati dan memotivasi pendengar tidak melulu berkiblat pada lagu mars. “Saya ingin menyampaikan kepada banyak orang bahwa lagu motivasi juga bisa dirasakan lewat irama pop yang easy listening,” ujarnya.

Proses kreatif Menciptakan dan menulis lagu diakui Bono bukan perkara mudah. Terlebih dulu dia perlu menentukan tema dan genre lagu.

Setelahnya mulai dibuat notasi lagu hingga proses meletakkan lirik ke dalam nada yang harus dilakukan dengan nilai rasa yang sesuai. “Tentu tidak bisa sembarangan menaruh lirik,” jelasnya. Ia melanjutkan, menentukan lirik pada notasi tidak boleh terkesan kaku, harus lebih fleksibel karena berkaitan dengan rasa. Dibantu beberapa rekannya untuk mengaransemen lagu, sambil belajar memoles lagu agar enak didengar, akhirnya terciptalah lagu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. “Semua itu saya lakukan selesai jam kerja atau pada hari SabtuMinggu,” jelasnya. Bono melanjutkan, lagu ini diciptakan dengan genre berbeda dari lagu sebelumnya, “Agak berbeda dengan lagu “Membayar Pajak” bergenre pop kreatif yang groovie, jazzy, dan nge-beat, sesuai dengan temanya untuk mengajak masyarakat agar membayar pajak, maka untuk lagu kedua ini sengaja dibuat lebih lebih nge-pop dan bernuansa 80-an,” kata Bono. Pria yang mengidolakan musisi terkenal Elfa Secioria sejak menginjak bangku sekolah ini mengaku terinspirasi dari lagu-lagu di era tersebut, “Pada era itulah lagu-lagu berkelas festival, yang menurut saya, paling keren kualitasnya dan berkesan grande”, ujar Bono.

Bentuk eksistensi diri Diakui Bono, proses kreatifnya menciptakan lagu bukan tanpa sebab. Ia paham betul, bahwa setiap seniman harus menghasilkan karya. “Kalau ada pelukis mengaku sebagai pelukis hebat, tapi saat ditanya mana karyanya ternyata tidak ada, ya tidak bisa disebut pelukis,” jelasnya. Karya adalah bukti eksistensi. Berangkat dari kesadaran ini, Bono berhasil menciptakan dua buah lagu formal dengan rasa universal. Bahkan tak berhenti pada menciptakan dan menulis lirik lagu, Bono sendirilah yang menyanyikan kedua lagu tersebut. Bersama rekannya, R.B. Unggul Yoga Wibawa, Bono menyanyikan lagu “Membayar Pajak” sedangkan lagu “Nilai-Nilai Kementerian Keuangan” dinyanyikan bersama Bernadette Adelina. Kedua rekannya tersebut merupakan pegawai DJP Bandung. Sementara kedua lagu ciptaan Bono sebelum masuk dapur rekaman telah diaransemen lebih dulu oleh seorang arranger professional asal Bandung, Ari Prigara.

Tak jarang Bono diundang untuk hadir dalam berbagai kegiatan DJP di berbagai daerah. Hal ini karena lagu “Membayar Pajak” sering dijadikan sebagai ajang sosialisasi mulai tingkat sekolah hingga tingkat umum. Peran Bono banyak, tak hanya sebagai narasumber tapi juga penyanyi, pemain alat musik, bahkan juga tim juri. “Enaknya kalau mengundang saya udah sekalian, sebagai juri, perform main keyboard, nyanyi, nge-jam bareng, pokoke semua deh,” ujarnya diselingi tawa. Baginya, datangnya berbagai undangan adalah bukti bahwa karyanya diapresiasi.

Saya ingin menyampaikan kepada banyak orang bahwa lagu motivasi juga bisa dirasakan lewat irama pop yang easy listening.

Harapan Bagi Bono, menjadi seniman yang menghasilkan karya adalah kepuasan pribadi yang tak ternilai harganya. Meski demikian, Bono juga berharap karyanya bisa ditetapkan sebagai lagu resmi Kemenkeu. “Tentu saya tidak menolak jika diundang secara khusus oleh pihak Kementerian Keuangan untuk menetapkan lagu Nilai-Nilai Kemenkeu sebagai lagu resmi kementerian dan menyematkan nama saya sebagai penciptanya,” katanya. Lebih dari itu, Bono berharap lagu tersebut benarbenar mampu menanamkan nilai Kemenkeu kepada setiap pendengarnya, para punggawa keuangan.

41 MediaKeuangan


Renungan

Memahami Usaha, Menyelami Takdir Tidak ada yang sia-sia untuk sebuah usaha. Dan tidak ada kemutlakan suatu usaha selalu mendapatkan hasil sesuai keinginan atau perhitungan kita. Bagaimanapun, usaha adalah kehendak kita, sementara hasil adalah kehendak Allah. Antara usaha dan takdir Suatu hari, kami kedatangan tamu, seorang pemuda calon peserta open recruitment bersama dengan ayahnya. Mereka datang meminta penjelasan mengapa namanya tidak tercantum dalam daftar peserta yang lulus seleksi administrasi meskipun ia telah melakukan semua proses regristrasi online dengan lengkap, padahal adiknya yang bersama-sama mendaftar bisa lulus. Menyusul tamu pertama, datang juga seorang pemuda bersama ibu-bapaknya mengeluhkan hal yang sama. Dia telah melakukan semua proses dengan lengkap dan memenuhi semua persyaratan, tapi tidak lulus, padahal temannya yang memiliki IPK lebih kecil lulus. Mereka ingin tahu apa yang menjadi kekurangan sehingga tidak lulus untuk memastikan bahwa tidak terjadi ketidakadilan dalam proses ini. Padahal sesuai dengan pengumuman resmi, panitia tidak dapat berhubungan dengan peserta demi menghindari nepotisme dalam proses rekrutmen dan keputusan panitia bersifat final. Seperti halnya dalam hidup, kadang kita mendapatkan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, meskipun telah berusaha sebaik mungkin. Namun kita tidak bisa menuntut ketidaksesuian takdir itu dengan alasan apapun. Di sinilah fungsi evaluasi dibutuhkan. Bagaimanapun manusia tidak ada yang sempurna. Saat kita merasa sempurna, saat itulah terlihat ketidaksempurnaan kita. Bagaimanapun logisnya perhitungan kita, jika takdir sudah terjadi pastilah ada hikmah yang lebih baik untuk kita dibalik takdir itu. Entah

42 MediaKeuangan


untuk saat ini, ataupun di masa yang akan datang. Di sinilah fungsi tawakkal dibutuhkan. Pada akhirnya semua milikNya dan akan kembali padaNya. Kita tidak tahu, sedangkan Allah Maha Tahu.

Memahami usaha Jika pada akhirnya semua hasil tergantung keputusan Allah, untuk apa kita berusaha? Toh bisa jadi semua sia-sia atau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau semua sudah ditentukan, bukankah kita hanya tinggal menjalani skenario takdirNya? Begitu barangkali kita bertanya dalam hati. Yang mestinya kita percaya, tidak ada yang sia-sia selama kita berusaha. Bukankah Allah akan mengubah keadaan suatu kaum sesuai dengan usahanya? Meski rezeki, umur, jodoh, dan jalan hidup sudah tertulis sebelum kita dilahirkan, tapi detil apa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana kita mendapatkan ketentuan tersebut tergantung berbagai keadaan atas usaha kita sendiri. Ibaratnya persamaan matematika, A = 2B + 1 + X. Jika A adalah berbagai kemungkinan hasil usaha yang telah ditentukan (takdir), B adalah ikhtiar manusia, maka ada faktor lain yang menentukan A, yakni X, kehendak Allah. Dalam setiap usaha kita ada kehendak Allah yang berperan menentukan hasil usaha kita. Doa dan perbuatan baik bisa menjadi pertimbangan Allah untuk memberikan kehendak. Itulah mengapa selalu ada harapan atas setiap usaha kita.

Teks

Fita Rahmat

Menyelami takdir Tentu saja, takdir tidak sesederhana persamaan di atas. Tidak seorangpun tahu bagaimana rumus pasti takdirNya. Segala sesuatunya memang telah ditentukan, tapi bagaimana akhirnya tergantung bagaimana usaha kita. Takdir adalah choice of chance, pilihan dari berbagai kesempatan. Misalnya pada kegiatan berangkat menuju kantor. Ada berbagai alternatif kendaraan yang bisa kita naiki, ada berbagai kondisi yang bisa terjadi selama dalam perjalanan, dan ada beberapa kemungkinan akhir dari perjalanan tersebut. Inilah takdir yang masih bisa berubah. Pada takdir ini kita hendaknya membuat sinergi yang baik antara usaha dan doa agar mendapat dukungan dari kehendak Allah. Setelah itu barulah kita bertawakal, yakni berserah diri sepenuhnya kepada Allah atas hasil yang akan kita peroleh setelah berbagai usaha kita. Tawakal berbeda dengan pasrah, karena tawakal harus didahului dengan usaha yang sungguh-sungguh. Namun, ada pula takdir yang mutlak ketentuanNya. Seperti matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat atau hujan deras yang datang saat kita hendak berangkat kerja dengan agenda rapat penting. Terhadap takdir ini, kita tidak memiliki kuasa apa-apa untuk menolak atau mengubahnya. Hendaknya kita bersyukur dan bersabar atas takdir ini karena pastilah ada kebaikan didalamnya yang tidak kita ketahui. Selanjutnya, hidup mesti terus berjalan dengan tawakal: usaha seiring doa yang maksimal.

Foto

http://mindbodyfood.net/

Resensi

A

pa sebenarnya yang dicari dalam hidup ini? Kemanakah hidup akan bermuara? Pemaknaan pencarian terhadap tujuan hidup itu tampaknya digoreskan melalui sosok Alif, tokoh utama dalam trilogi Negeri 5 Menara. Di bukunya, Penulis Ahmad Fuadi mengatakan bahwa hidup hakikatnya adalah perantauan. Suatu masa akan kembali ke akar, ke yang satu, ke yang awal. Muara segala muara. Setelah sukses menginspirasi melalui kedua bukunya, Negeri 5 Menara dan Ranah 3 Warna, Ahmad Fuadi hadir menyapa pecinta novel melalui kehadiran buku ketiga dari trilogi Negeri 5 Menara dengan judul Rantau 1 Muara. Tentunya buku ini sudah ditunggu-tunggu pembaca setia trilogi itu. Rantau 1 Muara memiliki alur cerita yang sarat dengan kisah pencarian-pencarian besar dalam hidup: pekerjaan, jodoh, dan makna hidup.

baru di kantornya ini lambat laun berkawan akrab dengan Alif. Alif pun luluh dan semakin jatuh hati dengan segala keunikannya. Alif meraih beasiswa ke Washington DC, mendapatkan pekerjaan yang baik dan memiliki teman-teman baru di Amerika. Hidupnya berkecukupan dan tujuan ingin membantu adik-adik dan Amak pun tercapai. Hidup di sana benar-benar sempurna baginya. Sampai terjadilah peristiwa tragedi 11 September 2001 di New York yang menggoyahkan jiwanya dan menyebabkan ia kehilangan orang yang ia sayang, kakak angkatnya. Ia terjebak dalam kesedihan yang panjang dan memutuskan untuk pulang ke tanah air. Tapi, menjelang waktu kepulangannya, lamarannya ke EBC di London yang sudah sangat lama ia ajukan ternyata diterima. Alif bimbang. Alif dipaksa memikirkan ulang misi hidupnya.

Seperti dua buku trilogi sebelumnya, buku ketiga ini kembali membangkitkan semangat pembaca dengan menggunakan ‘mantra’ dari pepatah Arab “man saara ala darbi washala” (siapa yang berjalan di jalannya akan sampai di tujuan). Hal inilah yang menuntun pencarian misi hidup Alif. Kisah diawali dengan kepulangan Alif Fikri dari Kanada sebagai duta muda mewakili Unpad. Alif sukses mengarungi separuh dunia, tulisannya tersebar di banyak media, dan dia diwisuda dengan nilai terbaik. Namun, dalam buku ini, Alif dikisahkan menghadapi banyak tantangan dalam pencariannya. Di saat kepercayaan dirinya sedang menggelegak, Alif lulus di saat yang salah. Akhir 90’an, Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi dan gelombang reformasi. Lowongan pekerjaan sulit dicari. Kepercayaan dirinya goyah.

Kisah perjalanan Alif dalam mengejar impian dan melakukan pencarian makna hidupnya ini cukup pantas untuk diikuti. Novel ini adalah sebuah karya yang penuh energi positif bagi siapapun yang sedang bimbang mencari tempat berkarya, belahan jiwa, bahkan mencari tujuan hidup. Keunggulan novel ini mempunyai banyak pesan moral yang terkandung didalamnya, hanya saja tidak adanya ilustrasi gambar yang membuat Pembaca sulit berimajinasi, namun tetap mudah dipahami. Tulisan Penulis yang apik dan mudah dicerna mampu menggelorakan semangat Pembaca untuk terus mencari dimana hidup akan bermuara. Novel ini sangat sayang rasanya bila dilewatkan.

Secercah harapan muncul ketika Alif diterima menjadi jurnalis di sebuah media bernama Derap. Di sana pula ia bertemu Dinara, seorang gadis yang membuat hatinya penasaran. Wartawan

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler:

The Lost Symbol

Oktober 2013

Rantau 1 Muara

Dan Brown Ahmad Fuadi

Sepatu Dahlan Khrisna Pabichara

Masih Curcol Kantor Anjar Oktaviani

Potret Kehidupan Annisa Fitriani

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler:

Oktober 2013

Judul: Rantau 1 Muara | Penulis: Ahmad Fuadi | Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013 | Tebal: xii+408 halaman | ISBN: 979-780-595-6

Accounting Theory 7th Edition Jayne Godfrey

Human Resource Management in Asia C. H. Tan

Aneka Sifat Kekerasan: Fisik, Simbolik, Birokratik dan Struktural

www.perpustakaan.depkeu.go.id @kemenkeulib Perpustakaan Kementerian Keuangan Perpustakaan Kemenkeu

I.M. Hendrarti

Advanced English Grammar for TOEFL Hotben D. Lingga

Algoritma & Pemrograman dengan C++ Andri Kristanto

Teks

Syahrul Ramadhan

43 MediaKeuangan


Resensi

Singgah ke Negeri Rempah Subuh belum sepenuhnya beranjak terang tetapi aktivitas di Dermaga Bastion sudah semarak. Pedagang nasi kuning pedas riuh menjajakan dagangannya kepada para penumpang kapal yang baru bersandar dari Pulau Obi, Pulau Bacan, dan Pulau Makian. Dengan cekatan para anak buah kapal melakukan bongkar muat logistik. Pagi itu saya akan menyeberang dari Pulau Ternate ke tetangga dekatnya, Pulau Tidore.

S

ejak lama Ternate dan Tidore dikenal sebagai pulau penghasil rempahrempah. Komoditas yang bernilai setara emas dalam perdagangan pada abad pertengahan itu mengundang bangsa Eropa untuk datang dan berebut pengaruh. Kesultanan yang saling bertetangga ini lalu terbelah dengan afiliasi masing-masing. Ternate yang kala itu menguasai wilayah

Bacan, Seram, Obi, dan Ambon membentuk Uli-Lima yang berarti persekutuan lima. Sementara Tidore yang wilayahnya mencakup Halmahera, Jailolo, hingga Papua membentuk Uli-Siwa yang berarti persekutuan sembilan. Saya mengawali perjalanan di Ternate. Salah satu destinasi yang saya datangi adalah

Pantai Sulamadaha. Berada di balik rimbun perbukitan, pantai berupa teluk dangkal ini tepat menghadap ke Pulau Hiri di sebelah utara. Terumbu karang yang masih utuh dan bebas perusakan menjadi habitat yang aman bagi ikan-ikan koral. Cara terbaik menikmati tempat ini adalah dengan berenang agak ke tengah lalu dilanjutkan dengan snorkeling. Kondisi air yang jernih

Terumbu karang yang masih utuh dan bebas perusakan menjadi habitat yang aman bagi ikan-ikan koral di Pantai Sulamadaha

44 MediaKeuangan


Teks & Foto

Adhi Kurniawan

renovasi untuk merekonstruksi bentuk asli benteng. Bastion dan embrasure masih menyisakan bentuk asalnya. Embrasure adalah celah di dinding benteng yang digunakan oleh prajurit untuk memanah atau menembakkan meriam sebagai bentuk pertahanan.

membuat saya betah berlama-lama snorkeling mengitari teluk. Tak jauh dari Sulamadaha, Danau Tolire Besar dan Tolire Kecil terletak berdampingan di lereng Gamalama. Tolire Kecil berupa laguna yang berada di tepi pantai, sementara Tolire Besar berupa danau vulkanik yang berbentuk seperti cekungan tebing raksasa. Ada mitos unik di Tolire Besar. Jika kita melempar batu dari tepi danau ke arah permukaan air, sekencang apapun kita melempar, batu tersebut tidak akan pernah jatuh mencapai air danau. Dua hari menjelajah Ternate, saya melanjutkan perjalanan ke pulau tetangga. Dari Dermaga Bastion perahu kecil bermesin 40 tenaga kuda melaju menyeberangi selat sempit. Tidak sampai lima belas menit, perahu sudah mencapai Dermaga Rum di Tidore. Bersama warga lokal yang pagi itu sudah tampak sibuk beraktivitas, saya bergegas menuju terminal di depan dermaga. Sejenak melewatkan waktu di warung kopi, saya lalu memutuskan mengelilingi Tidore dengan ojek. Jadilah saya diantar Pak Sahrial, demikian pengojek berusia lanjut ini memperkenalkan namanya. Tujuan utama saya adalah berkunjung ke kedaton Kesultanan Tidore. Istana kerajaan yang terletak di daerah Soasio itu adalah

Danau Tolire Besar berlatar Gunung Gamalama

Kedaton Kesultanan Tidore

tempat Sultan Nuku bertahta pada tahun 1979. Sultan yang membawa Tidore berada pada zaman keemasan naik tahta setelah berhasil melancarkan Revolusi Tidore yang mempersatukan wilayah di Maluku dan Papua serta mengusir kompeni Belanda tanpa pertumpahan darah. Sayang, saat ini kondisi kedaton tampak sepi dan kurang terawat. Tidak ada seorang pun petugas atau semacam abdi dalem. Pintu bangunan utama terkunci rapat. Tepat di bukit di belakang kedaton terdapat situs Benteng Torre. Saya harus mendaki ratusan anak tangga yang lumayan curam untuk mencapai dinding benteng. Napas yang terengah-engah dan keringat yang mengucur terbayar lunas saat melihat panorama laut dari puncak benteng. Terlihat pula puncak tertinggi di Tidore, Gunung Kie Matubu. Saat itu tengah dilakukan

Tidak sampai dua kilometer dari Benteng Torre, terdapat Benteng Tahula. Benteng ini dibangun di bukit karang yang terjal dan menghadap langsung ke laut. Tercatat tak kurang dari enam benteng terdapat di Tidore. Demikian pula di Ternate. Masih ada beberapa benteng yang tersisa, salah satunya yang saya kunjungi adalah Benteng Tolucco. Benteng-benteng tersebut dibangun oleh Spanyol dan Portugis yang berebut pengaruh dalam perdagangan rempah di gugusan kepulauan kie raha itu. Pak Sahrial memacu motor mengantar saya menyusuri jalanan di Tidore. Saya dapat menyimak keseharian masyarakat Tidore yang tak bisa dipisahkan dari rempahrempah. Di tepi jalan aspal, warga setempat menggelar karung plastik dan menjemur cengkih yang baru dipetik. Fuli pala yang berwarna kemerahan tampak dijual di beberapa sudut pasar tradisional. Fuli adalah kulit biji pala yang merupakan bagian buah pala yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi. Persinggahan singkat di Tidore membawa saya ke linimasa perjalanan sejarah kesultanan itu. Masa-masa kejayaan sebagai penghasil rempah yang sanggup mengubah peta politik dan geografis wilayah itu. Saat menyeberang untuk kembali ke Ternate, saya melihat sebentuk pulau kecil dengan gunung yang tak terlalu tinggi. Sepertinya saya mengenali bentuk itu tetapi entah di mana. Terdiam beberapa lama untuk mengingat, lalu saya membuka dompet. Ya, ada. Saya mengeluarkan uang kertas seribuan lalu membentangkan lembaran tersebut. Itulah Pulau Maitara. Pulau elok yang dilukis dalam mata uang rupiah. Perjumpaan tak sengaja dengan Maitara menutup persinggahan saya di negeri rempah.

45 MediaKeuangan


Celengan

Meskipun sudah menjadi novelis laris dan terkenal, Fuadi mengaku tidak terlalu banyak terbebani dengan ekspektasi pembaca yang begitu besar ketika menulis Rantau 1 Muara. Dia setia pada niat lurus untuk memberikan manfaat kepada banyak orang melalui setiap karya yang dihasilkan. “Jadi saya merasa tidak ada tekanan atau beban, toh ini berbagi cerita,” katanya.

Niat Memberikan Manfaat

Komunitas Menara

Penulis novel best seller Ahmad Fuadi membuat “peta” khusus untuk merampungkan trilogi Negeri 5 Menara. Itulah rahasia yang membuatnya tidak menemui banyak kesulitan saat menyelesaikan novel pamungkas Rantau 1 Muara. Soft launching novel laris itu telah dilakukan di New York, pertengahan Mei silam.

Fuadi bertekad memberikan manfaat tidak hanya melalui buku. Oleh karena itu, beberapa tahun lalu dia mendirikan Komunitas Menara. Komunitas ini berkonsentrasi pada pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Saat ini, Komunitas Menara sedang merencanakan untuk membuat PAUD di kawasan Pamulang, menyusul yang sebelumnya sudah dibangun di daerah Bintaro. Menurut Fuadi, pendidikan PAUD penting untuk membangun karakter generasi penerus bangsa.”Yang berbuat korupsi itu bukan karena dia berbuat salah atau tidak pintar, banyak yang lulusan S3 juga. Bukan karena dia tidak kaya, banyak yang punya mobil juga. Jadi mungkin persoalannya di karakter,”kata dia memberikan contoh pentingnya pembangunan karakter. Pembangunan karakter utama, lanjut Fuadi, berlangsung pada masa golden age, yaitu sampai anak berusia 6 tahun.

Rencana ke depan

D

i negeri Paman Sam, Fuadi—biasa dia disapa—tak hanya meluncurkan novel. Di San Fransisco dan Washington DC, dia hadir dalam diskusi novel-novel yang ditulisnya. Sementara film Negeri 5 Menara—yang diadaptasi dari novel berjudul sama—diputar di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York dan Washington DC. Tiga minggu di Amerika Serikat, Fuadi juga menyempatkan diri untuk mengunjungi teman-teman lama dan kampus tempatnya pernah mengenyam pendidikan S2 di School of Media and Public Affairs, George Washington University. Menurut pria kelahiran Bayur—kampung kecil di pinggir Danau Maninjau—tahun 1972 itu, diskusi film dan bukunya membuka pandangan baru orang Amerika.”Mereka kaget, bahwa ternyata ada sekolah agama Islam di Indonesia yang semangatnya maju dan tidak menolak hal-hal baru. Selama ini mereka menganggap (sekolah agama Islam) tradisionalis, mundur, dan terbelakang,”kata Fuadi.

Fuadi terus menjaga niatnya untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, selain melalui film dan buku, dia ingin menurunkan cerita-ceritanya yang inspiratif ke dalam medium lain. “Sekarang lagi bikin komiknya, nanti bikin games atau pelatihannya,”kata dia. Selain itu, Fuadi juga berharap dapat terus membesarkan Komunitas Menara.”Citacita kami mendirikan 1.000 PAUD di seluruh Indonesia,”pungkas alumni Pondok Modern Gontor itu.

Di dalam novel Rantau 1 Muara, Alif diceritakan menghadapi tiga tantangan pencarian jati diri setelah lulus kuliah. Pertama soal panggilan jiwanya terhadap pekerjaan, kedua tentang belahan jiwanya, dan yang ketiga tentang arah hidupnya. Pencarian ini dilakukan Alif di dua negara berbeda. “Jadi setting-nya ada di Indonesia dan Amerika,”ungkap Fuadi. Fuadi mengakui bahwa menulis Rantau 1 Muara lebih susah dibandingkan dua novel sebelumnya. Menurut dia, menulis novel sembari merayakan masa kecil lebih asyik.”Masa kecil itu lebih mudah, lebih bebas, dan lebih lucu untuk dituliskan. Masa dewasa itu lebih berat untuk diceritakan lagi, juga tidak sama fun dengan masa kecil,”ungkap lulusan program Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung itu.

46 MediaKeuangan


Teks

Dwinanda Ardhi

Foto

Agus Tri H.

Haduuh, maaf pak, telat..

47 MediaKeuangan


Terima Kasih Pahlawan

? Dengan membayar pajak, Anda adalah Pahlawan Masa Kini

48 Kementerian Keuangan MediaKeuangan Republik Vol. VIIIIndonesia | No. 75 / November 2013

Bangga Bayar Pajak

NOVEMBER 2013

Recommend Documents