Lampiran I Surat Bawaslu RI Nomor : 792/Bawaslu/XI/2013 Tanggal : 8 November 2013 PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PERBAIKAN NIK INVALID DAN DPT Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Ulang yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan dibantu PPS terhadap pemilih yang memiliki NIK invalid di dalam DPT. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Ulang ulang dilakukan dengan teknis sebagai berikut; Juknis Pengawasan Perbaikan NIK Invalid dan DPT oleh Bawaslu Provinsi 1. Melakukan koordinasi dengan KPU provinsi terkait Perbaikan NIK Invalid dan DPT; 2. Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan Verifikasi Ulang serta penerusan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL dan Panwaslu Kecamatan; 3. Menghadiri pelaksananaan penetapan BA perbaikan NIK Invallid oleh KPU Provinsi untuk memastikan tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota kepada KPU Kab/Kota; 4. Melaporkan hasil pengawasan dan tindak lanjutnya kepada Bawaslu paling lambat tanggal 2 Desember 2013, dengan menggunakan form A.1.3. Awas Verifikasi Ulang DPT sebagaimana dalam lampiran disertai dengan hasil pengawasan yang berupa daftar nama-nama dengan kategori NIK Invalid dari Panwaslu Kab/Kota. Juknis Pengawasan Perbaikan NIK Invalid dan DPT oleh Panitia Pengawas Pemilu Kab/Kota (Panwaslu Kab/Kota) 1. Melakukan koordinasi dengan KPU Kab/Kota terkait pelaksanaan Verifikasi Ulang yang akan dilakukan oleh KPU Kab/Kota; 2. Mendapatkan daftar pemilih dengan NIK Invalid dari KPU Kab/Kota; 3. Mendistribusikan daftar pemilih dengan NIK Invalid kepada PPL melalui Panwaslu Kecamatan melalui email; 4. Melakukan supervisi pelaksanaan pengawasan Verifikasi Ulang yang dilakukan oleh PPL dan Panwaslu Kecamatan; 5. Melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi oleh KPU Kab/Kota pada tempattempat khusus seperti; a. Rumah Tahanan b. Lembaga Pemasyarakatan c. Asrama Mahasiswa d. Pesantren atau sebutan lainnya 6. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan pengawasan verifikasi ulang yang dilakukan oleh PPL dan Panwaslu Kecamatan dan kepada KPU Kab/Kota dengan menggunakan surat resmi dengan tembusan ke Bawaslu Provinsi paling lambat 2 (dua) sebelum pembuatan BA hasil verifikasi dan perbaikan data 7. Penerusan hasil pengawasan sebagaimana angka 6, setidaknya meliputi: a. Nama-nama pemilih yang ditemukan memiliki identitas kependudukan b. Pemilih factual tetapi tidak memiliki identitas kependudukan c. Nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat karena telah berubah status ke TNI/Polri, telah meninggal dunia, telah pindah domisili, belum cukup umur dan belum menikah, atau tidak ditemukan. 8. Melakukan rekapitulasi hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan dan melaporkan hasil rekapitulasi tersebut kepada Bawaslu Provinsi.
Juknis Pengawasan Perbaikan NIK Invalid dan DPT oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) 1. Membantu PPL melakukan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Ulang yang dilakukan oleh PPS; 2. Memastikan PPL melakukan tugas pengawasan verifikasi ulang yang dilakukan oleh PPS; 3. Menyusun daftar nama-nama pemilih berdasarkan desa dengan menggunakan format excel sebagaimana dalam form A.1.2. Awas Verifikasi Ulang DPT terlampir; 4. Menyampaikan form A.1.2. Awas Verifikasi Ulang DPT ke Panwaslu Kab/Kota paling lambat tanggal 25 November 2013. Juknis Pengawasan Perbaikan NIK Invalid dan DPT oleh Pengawas Pemilu Lapangan 1. PPL melakukan pengawasan pelaksanaan proses Verifikasi Ulang yang dilakukan oleh PPS; 2. Pengawasan pelaksanaan Verifikasi Ulang dilakukan dengan teknis sebagai berikut; 1) Melakukan koordinasi dengan PPS terkait daftar nama-nama pemilih yang masuk kategori NIK Invalid; 2) Mendapatkan nama-nama dengan kategori NIK Invalid dari PPS (dalam hal tidak mendapatkan NIK Invalid dari Panwaslu Kecamatan); 3) Terhadap nama-nama dengan kategori NIK Invalid dilakukan pengecekan untuk memastikan pelaksanaan Verifikasi Ulang dan kebenaran factual Verifikasi Ulang yang dilakukan oleh PPS; 4) melakukan konfirmasi kepada pemilih sesuai daftar pemilih dengan kategori NIK Invalid terkait; a. NIK dan NKK jika pemilih memiliki identitas kependudukan berupa KTP atau Kartu Keluarga (KK); b. Memvalidasi data pemilih terkait; tanggal lahir, jenis kelamin, status, alamat, dan status kawin; c. pelaksanaan Verifikasi Ulang yang dilakukan oleh PPS. 5) Melakukan pengecekan kepada pemilih yang dicoret oleh PPS karena dinyatakan; a. Meninggal Dunia; b. Pindah Domisili; c. Menjadi Anggota TNI/Polri; d. Belum cukup umur dan belum pernah kawin; e. Tidak ditemukan karena tidak dikenali; 6) mencatat hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Ulang dengan meggunakan form A1.1. Awas Verifikasi Ulang sebagaimana terlampir dan menyampaikannya ke Panwaslu Kecamatan paling lambat 24 November 2013.
Lampiran II Surat Bawaslu RI Nomor : 792/Bawaslu/XI/2013 Tanggal : 8 November 2013
A.1.1. AWAS VERIFIKASI ULANG DPT/PPL TPS: ………………… Identitas Pemilih No
Nama pemilih
NKK
NIK
Jenis kelamin
Usia
Alamat
Alat verifikasi
Status Perkawinan
Memiliki identitas kependudukan
Tidak memiliki identitas kependudukan
Pelaksanaan verifikasi ulang oleh PPS
Tidak memenuhi syarat
TNI/ Polri
Meninggal dunia
Pindah domisili
Belum cukup umur/ belum menikah
Tidak Sudah ditemukan diverifikasi
Belum diverifikasi
1. 2. 3. dst.
A.1.2. AWAS VERIFIKASI ULANG DPT/PANWASLU KECAMATAN Desa/Kelurahan ; …………………………………………. Identitas Pemilih No
Nomor Nama TPS Pemilih NKK
1. 2. 3. dst.
Alat Verifikasi
NIK
Usia
Jenis Kelamin
Alamat
Status Perkawinan
Memiliki Identitas Kependudukan
Tidak Memiliki Identitas Kependudukan
Pelaksanaan Verifikasi Ulang Oleh PPS
Tidak Memenuhi Syarat
TNI/ Polri
Meninggal Dunia
Pindah Domisili
Belum Cukup Umur/ Belum Menikah
Tidak Ditemukan
Sudah Diverifikasi
Belum Diverifikasi
A.1.3. AWAS VERIFIKASI ULANG DPT/BAWASLU PROVINSI
Bawaslu Provinsi : …………………………………… Hasil Pengawasan Pelaksanaan Verifikasi Ulang No
1. 2. 3. dst.
Kab/Kota
Jumlah Pemilih Invalid
Jumlah Pemilih Tanpa Identitas Kependudukan
Jumlah Pemilih Memiliki Identitas Kependudukan
Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih
Nomor Surat Penyampaian Hasil Pengawasan
