2013 Tanggal 28 November 2013 jo. Surat PTA Bandung Nomor

Memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 482-1/ SEK/ ku.01/11/2013 Tanggal 28 November 2013 jo. Surat PTA Bandung Nomor W10-A/4247/OT.01.2/XII/2013 Tanggal 23 Desember 2013

MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN AGAMA KARAWANG JLN. JEND. A. YANI NO. 53 TLP (0267) 402230.FAX 8454531 Homepage :http://www.pa-karawang.go.id / e-mail : [email protected]

KARAWANG 2013

KATA PENGANTAR Bismillahirrohmanirrohim. Dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Karawang sebagaimana memenuhi Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui surat nomor : W10-A/4747/OT.01.2/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Laporan Tahunan 2013, maka dengan ini Pengadilan Agama Karawang telah menyusun Laporan Tahunan Tahun 2013. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2013, berarti Pengadilan Agama Karawang telah merealisasikan seluruh kegiatan sesuai dengan Program Kerja yang telah ditetapkan sebagai bentuk implementasi dari Rencana Stratejik 2009-2014 yang digunakan, sekaligus sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selama Tahun Anggaran 2013, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh

keberhasilan

dan

kegagalan

Pengadilan

Agama

Karawang

dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada Tahun 2013, dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Karawang untuk tahun-tahun berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat. Amin.

Laporan Tahunan Tahun 2013 Pengadilan Agama Karawang

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan ...................................................

1

B. Visi dan Misi .........................................................................

3

C. Renstra ................................................................................

4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI .........................................................

7

A. Penyusunan Alur Tupoksi........................................................

8

B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur...............................

9

BAB III KEADAAN PERKARA ...............................................................

13

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL .......................................................

16

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN..............................................

18

A. Sumber Daya Manusia ...........................................................

19

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................

31

C. Pengelolaan Keuangan ..........................................................

35

D. Pengelolaan Administrasi .......................................................

39

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..........................................

43


ii

BAB I

Laporan

Tahunan

PENDAHULUAN

Pengadilan

Agama

Karawang

Tahun

2013

ini

memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap programprogram kerja yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen pengadilan, administrasi perkara dan umum, serta pengawasan dan pelayanan publik, sehingga kondisi ini akan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian tugas yang akan dituangkan dalam program kerja Tahunan, termasuk untuk mengidentifikasi

hambatan-hambatan dan

permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi dalam rangka mencari upaya alternatif untuk mengatasinya, terutama untuk mendukung “Reformasi Birokrasi” yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Karawang selama Tahun 2013 sebagaimana terurai dalam diskripsi di bawah ini : A. Kebijakan Umum Peradilan Sejalan dengan program Pembaharuan Mahkamah Agung dan Pengadilan pada umumnya, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan

dibawahnya sebagai

lembaga

yang terhormat

dan dihormati,

Pengadilan Agama Karawang selama Tahun 2013 telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. Faktor yang menjadi prioritas kebijakan Pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan azas ringan, perkara

adalah pelayanan

cepat, sederhana dan biaya

beberapa penunjang faktor tersebut adalah meminimalisir tunggakan yang

diikuti

dengan

sistem

administrasi

perkara

yang

efesien,

meningkatkan kualitas putusan, penataan sistem pendidikan dan pelatihan serta penataan sistem pengawasan yang ketat dan efektif. Disamping itu pula perbaikan sistem organisasi telah dilakukan perbaikan dengan menganalisis jabatan/pekerjaan dengan cara inventarisasi jenis jabatan/ pekerjaan, pejabat fungsional maupun pejabat struktural untuk digunakan sebagai


1

input dalam menyusun sistem analisis beban kerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam perhitungan remunerasi kerja. Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) meliputi proses mengikuti Pelatihan – pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama dan instansi lain yang mendukung terhadap kinerja. Untuk lebih mengoptimalkan

program yang menjadi prioritas tersebut

Pengadilan Agama Karawang telah melaksanakan langkah-langkah diantaranya adalah Pengembangan sistem informasi meliputi : 1. Memaksimalkan Program Informasi Pengadilan berbasis Website di www.pa-

karawang.go.id 2. Program Informasi perkara pada helpdesk menggunakan layar sentuh (touch

screen) 3. Program pengadiministrasian perkara SIADPA PLUS (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama ) 4. Program Jadwal Persidangan 5. Program Sistem Antrian Sidang 6. Program CCTV; 7. Program Sistem Informasi Kepegawaian ( SIMKEP/SIMPEG ONLINE ) 8. Program Komdanas MARI 9. Program RKAKL dan SPM ; 10. Program Aplikasi Gaji (GPP) 11. Program SAK; 12. Program DIPA; 13. Program PP.39/2006 Bappenas 14. Program Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN); 15. Program Aplikasi Persediaan ; 16. Pemanfaatan Handycam untuk dokumentasi Kegiatan dan Pemanfaatan Infocus untuk kegiatan rapat diskusi atau sosialisasi. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan landasan kerja Pengadilan Agama Karawang antara lain sebagai berikut : 1. UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;


2

2. UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ; 3. UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama ; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan dan Tata Kearsipan dan Administrasi Keprtokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahakamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Kelasifikasi Surat Mahkamah Agung RI ; 6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tugas-tugas Pengadilan Agama ; 7. Progam Kerja dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Karawang Tahun 2013.

B. Visi Dan Misi Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Karawang yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan Agama yang Agung” Visi Pengadilan Agama Karawang tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Misi Pengadilan Agama Karawang yaitu : 1. Menjaga

kemandirian

dan

Profesionalisme

Aparatur

Pengadilan Agama

Karawang; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan Agama Karawang; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Karawang.


3

C.

Rencana Strategis (Renstra) 1. Tujuan : a. Tercapainya

proses

pelayanan

yang

lebih

baik

dan

cepat

dalam

penerimaaan perkara. b. Tercapainya registrasi perkara sesuai Pola Bindalmin. c.

Terlaksananya pola penerimaan secara transparan, terbuka, effesien, cepat dan biaya ringan.

d. Tercapainya minutasi berkas sesuai Pola Bindalmin e. Tercapainya pelayanan cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat dalam proses pengeluaran salinan,penetapan, salinan putusan, akta cerai dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan dan atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap f. Tercapainya

penyelenggaraan

arsip

perkara

sesuai

Pola

Bindalmin.

2. Sasaran : a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan perkara b. Meningkatkan pengisian registrasi perkara. c. Meningkatkan proses pemeriksaan perkara sesuai azas. d. Meningkatkan minutasi berkas perkara. e. Meningkatkan pelayanan cepat kepada masyarakat dalam pengeluaran salinan putusan, salinan penetapan,akta cerai dll. f. Meningkatkan pengelolaan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin. 3. Kebijakan : a. Melakukan penerimaan perkara secara terbuka melalui satu loket; b. Meningkatkan pengisian registrasi secara akurat dan cepat. c. Meningkatkan pelayanan dalam proses pemeriksaan perkara sesuai asas. d. Meningkatkan tempo hasil minutasi berkas perkara. e. Meningkatkan tempo penyelesaian salinan,akta cerai dll. f. Meningkatkan penetapan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin. g. Menghindari kontak langsung pihak berperkara dengan Pegawai. 4. Program : a.

Peningkatan pengaturan petugas dan sarana.


4

b.

Peningkatan pengisian register secara akurat dan cepat.

c.

Peningkatan pelayanan dalam proses pemeriksaan.

d.

Peningkatan pelaksanaan minutasi berkas.

e.

Peningkatan pelayanan pemberian salinan, akta cerai dll.

f.

Peningkatan penataan arsip perkara.

g.

Peningkatan akurasi pelaksanaan aplikasi kesekretariatan.


5

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan badan peradilan tersendiri di samping 3 badan peradilan yang lain. Hal ini mengandung konsekuensi yang luas bagi semua aparatur Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yaitu para Hakim, pejabat kepaniteraan, panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan semua karyawan Pengadilan Agama, dituntut untuk memiliki profesionalisme dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pencari keadilan. Tugas pokok Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman

adalah

bertugas

dan

berwenang

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan perkara tertentu yang merupakan lingkup kewenangan Peradilan Agama di tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, Pengadilan Agama memiliki kewajiban memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Pengadilan Agama Karawang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tetap mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program tahunan yang telah disusun. Oleh karenanya, setiap awal tahun anggaran diadakan rapat kerja interen yang diikuti oleh semua pejabat dan seluruh Pegawai dengan tujuan untuk menyatukan visi dan misi yang ditetapkan. Dengan harapan, fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), operasional/pelaksanaan

(actuating)

dan

pengawasan

(controlling)

yang

ditetapkan oleh Pengadilan Agama Karawang dapat terlaksana secara maksimal, sehingga semua program kerja yang dicanangkan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dari uraian tersebut diatas, Pengadilan Agama Karawang, adalah Pengadilan Agama kelas 1 A, sehingga Struktur Organisasi adalah sebagaimana tercantum di bawah ini, sebagai berikut :


6

STRUKTUR ORGANISASI A.

Ketua

: Drs.H.M. Arsyad,M, S.H, M.H.

B.

Wakil Ketua

: Drs. H.Kaharuddin, S.H, M.H.

C. Hakim

: 1

Dr. H. Farid Ismail,S.H,M.H.

2

Drs. H. Sururi, S.H.

3

Drs.H. TB.A.Murtaqi,SY.S.H.

4

Dra. Suherni

5

Drs. Jajang Suherman, S.H.

6

Dra. Rosniati, M.H.

7

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah

8

Drs.H.Abid,M.H.

9

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

10 Drs. Sangidin,S.H.M.H. 11 Drs. Sirojuddin 12 Dra. Budi Purwantini, M.H. D. Panitera / Sekretaris E.

Bagian Kepaniteraan 1 Wakil Panitera

: Rohili, S.H.

2 Panmud Permohonan

: Dindin Pahrudin, S.H, M.H.

3 Panmud Hukum

: Asnali, S.Ag

4 Panmud Gugatan

: Yuyu Yuliani, S.Ag, M.H.

5 Panitera Pengganti

: 1

6 Juru Sita Pengganti

E.

: Drs. Nurman

Taqiudin, S.Ag

2

Siti Sofia Emalia, S.Ag

3

Hj. Wiwi Tsanawiyah, BA

4

Ahya Syarifudin

5

Khalida,S.Ag,M.H.

: 1

Edy Sutisna

2

A. Supandi, S. Ag

3

Solikhin

4

Samsudin

5

Wahyu, S.Sy

6

Taufiqoh Bina Ariani,A.Md

Bagian Kesekretariatan 1 Wakil Sekretaris

: Ita Sasmita, S.H.

2 Kasub Keuangan

: Usmaniah

3 Kasub Umum

: Catur Budi Siswantoro,S.H.

4 Kasub Kepegawaian

: Diana Risnawati,S.Sos,M.H.

5 Pelaksana

: Ratusiska Ariestiani, S.E.


7

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KARAWANG TAHUN 2013 KETUA Drs.H.M.Arsyad,M.S.H,M.H. HAKIM Dr.H. Farid Ismail,S.H,M.H Drs. H. Sururi, SH Drs. H. TB. A. Murtaqi,SY,SH. Dra. Suherni Drs. Jajang Suherman, S.H Dra. Rosniati,M.H Dra.Alia Al Hasna,M.H Dra. Hj. N. Siti Suwaebah Drs. H. Abid,M.H Drs. Sangidin, SH,MH. Drs. Sirojuddin, SH Dra. Budi Purwantini, MH

WAKIL KETUA Drs. Kaharudin,S.H,M.H

PANITERA / SEKRETARIS Drs. Nurman

Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

Rohili, S.H

Ita Sasmita,S.H

Panmud Hukum

Panmud Gugatan

Panmud Permohonan

Kasub Keuangan

Kasub Umum

Kasub Kepegawaian

Asnali, S.Ag

Yuyu Yuliani, S.Ag, MH

Dindin Pahrudin, SH, MH

Usmaniah

Catur Budi siswantoro,S.H

Diana Risnawati,S.Sos,M.H

Ratusiska Aries Tiani, S.E

PANITERA PENGGANTI

JURU SITA PENGGANTI

Taqiudin,S.Ag Siti Sofia Emalia, S.Ag

Edy Sutisna A. Supandi, S. Ag

Hj. Wiwi Tsanawiyah, BA Ahya Syarifudin Khalida,S.Ag,MH.

Solikhin Samsudin Wahyu,S.Sy Taufiqoh Bina Ariani,A.Md


8

Bagan Struktur Organisasi pada Pengadilan Agama Karawang terdapat dalam lampiran laporan tahunan ini. A.

Penyusunan Alur dan Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Jabatan di Pengadilan Agama Karawang adalah sebagai berikut: A. KETUA Ihtisar Jabatan

: Merencanakan dan melaksanakan tugas dan

fungsi

pokok

Peradilan Agama Tingkat Pertama.

Serta mengawasi, mengepaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tehnis Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. B. WAKIL KETUA Ihtisar Jabatan

: Merencanakan mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok

dan

fungsi

Peradilan

Agama

tingkat

pertama.Serta mengawasi dan mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan

tugas.Sesuai

dengan

kebijaksanaan tehnis Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. C. HAKIM Ihtisar Jabatan

: - Bertindak sebagai Ketua Majelis atas perintah Ketua Pengadilan Agama Karawang. - Menetapkan hari sidang. - Membantu pimpinan Pengadilan Agama Karawang dalam

membuat

laporan

program

kerja,

pelaksanaan dan pengorganisasian. D. PANITERA/SEKRETARIS Ihtisar Jabatan

: Merencanakan pelayanan

dan

melaksanakan

pemberian

dibidang

administrasi

tehnis

perkara.Administrasi

Peradilan

lainnya

dan

administrasi umum dilingkungan Pengadilan Agama Karawang. Serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan


tugas

sesuai

dengan

9

kebijaksanaan

teknis

Ketua

Pengadilan

Agama

Karawang dan Perundang-undangan yang berlaku.

E. BAGIAN KEPANITERAAN 1. WAKIL PANITERA Ihtisar Jabatan

: Mewakili Panitera dalam hal merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara. Dan Peradilan dilingkungan Pengadilan

Agama

Karawang

serta

mengawasi,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas. 2. PANMUD GUGATAN Ihtisar Jabatan

: Merencanakan kepaniteraan perkara,

dan

melaksanakan

gugatan,

mempersiapkan

melakukan

urusan

administrasi

persidangan

perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang ada hubungan dengan gugatan. Serta mengawasi mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama

Karawang

dan

Peraturan

Perundang-

undangan yang berlaku. 3. PANMUD PERMOHONAN Ihtisar Jabatan

: Merencanakan

dan

melaksanakan

urusan

kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara,

mempersiapkan

persidangan

menyimpan berkas perkara yang masih

perkara, berjalan

dan urusan lainnya yang ada hubungannya dengan perkara perdata. Serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

Agama

Karawang

dan

Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.


10

4. PANMUD HUKUM Ihtisar Jabatan

: Merencanakan

dan

melakasanakan

urusan

kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji

data,

menyajikan

statistik

perkara,

menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain serta mengawasi,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama

Karawang

dan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku. 5. PANITERA PENGGANTI Ihtisar Jabatan

:

Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya kepada Panitera Muda Hukum. Serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan tehnis

Panitera

/Sekretaris

Pengadilan

Agama

Karawang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI Ihtisar Jabatan

: - Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Karawang, Ketua majelis sidang dan Panitera. - Menyampaikan

Relas

Panggilan

Sidang

dan

memberitahukan pengumuman teguran-teguran, proses-proses

dan

memberitahukan

putusan

Pengadilan menurut cara berdasarkan ketentuan undang-undang.


11

BAGIAN KESEKRETARIATAN 1. WAKIL SEKRETARIS Ihtisar Jabatan

: Mewakili Sekretaris dalam : merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis di bidang administrasi umum di lingkungan Pengadilan Agama Karawang Karawang serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama Karawang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. KASUB KEPEGAWAIAN Ihtisar Jabatan

:

Merencanakan

dan

melaksanakan

pengurusan

kepegawaian

dan

organisasi

tatalaksana

dilingkungan Pengadilan Agama Karawang. Serta mengawasi,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan Pengadilan

yang

ditetapkan

Agama

Karawang

oleh dan

Ketua Peratura

Perundang-undangan yang berlaku.

3. KASUB KEUANGAN Ihtisar Jabatan

:

Merencanakan dan melaksanakan pengurusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara

dilingkungan

Pengadilan

Agama

Karawang. Serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Karawang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 4. KASUB UMUM Ihtisar Jabatan

:

Melaksanakan

urusan

surat

menyurat,

perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan. Serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan


12

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Karawang dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 5. PELAKSANA Ihtisar Jabatan

:

-

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya;

-

Membantu pengetikan-pengetikan;

-

Melaporkan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

-

Melaporkan pelaksanaan tugas atasan.

B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1. SOP Berperkara

1 : Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Karawang dengan membawa surat gugatan atau permohonan. 2 : Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. 3 : Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,(Pasal 182 ayat (1) HIR. Jo.Psl. 90 Undang Undang RI No. 3 Thn. 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 4 : Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap 3 (tiga). 5 : Pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang ditunjuk dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam Slip Bank tersebut. 6 : Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menyerahkan slip bank tersebut dan menyerahkan (SKUM) Surat Kuasa Untuk Membayar kepada pemegang kas (Kasir). 7 : Pemegang Kas (Kasir) mencatat Panjar Biaya tersebut ke dalam Jurnal Keuangan Perkara serta menandatangani SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan


13

perkara dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dalam surat gugatan/permohonan sesuai dengan Nomor dan tanggal saat pencatatan dalam Jurnal Keuangan Perkara. . 8 : Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) serta satu salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran, pendaftaran selesai. 9 : Selanjutnya Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS). Hari sidang pertama, paling lambat 30 hari sejak pendaftaran Pemanggilan pihak-pihak dilakukan paling lambat tiga hari sebelum persidangan (hari waktu memanggil tidak dihitung) 10 : Pihak-pihak hadir di Persidangan sesuai dengan panggilan sidang; Para pihak menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan dalam meneguhkan dalil gugatannya atau bantahannya; 11 : Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Ketua Majelis memberitahukan pada Penggugat/Pemohon untuk menghadap Kasir guna mengecek panjar biaya perkara yang bersangkutan.(Dengan menggunakan instrumen) Perkara harus sudah diputus, paling lambat enam bulan sejak pendaftaran (termasuk minutasi berkas perkara) 12 : Pemohon/Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya. 13 : Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon / Penggugat. Catatan : Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk ditanda tangani. Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar : Lembar pertama untuk pemegang kas.- Lembar kedua untuk Pemohon / Penggugat- Lembar ketiga dimasukkan ke dalam berkas perkara. 14 : Pemohon/Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menanda tanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Pemegang Kas. 16 : Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat. Catatan: Apabila Pemohon/Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang


14

belum ia ambil. Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa apabila Pemohon/Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam), maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut (Psl. 1948 KUH Perdata), akan disetorkan ke Kas Negara. 17 : Para Pihak dapat mengajukan Banding dalam tempo 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah pemberitahuan amar putusan apabila pihak tidak hadir saat putusan diucapkan. Para Pihak dapat meminta Salinan Putusan/Penetapan pada Panitera KHUSUS PERKARA PERCERAIAN 18 : Cerai Gugat : Setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Panitera memberitahukan pada para pihak bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap 19 : Cerai Talak : Penetapaan Ikrar Talak berkekuatan hukum tetap pada saat Penetapan itu ditetapkan(Tidak perlu ada pemberitahuan khusus) 20 : Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai pada para pihak selambatlambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahuan pada para pihak. Khusus untuk Cerai Talak, 7 hari setelah Ikrar Talak diucapkan. (Psl. 84 ayat (4) Undang-undang No. 7/1989 yang telah diubah dengan Undang-undang. No. 3/2006 dan Undang-undang. No. 50/2009)

2. SOP Bagian Kepegawaian 1. Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan TASPEN Pegawai. Pengertian : Tujuan Kebijakan Prosedur

Tabungan yang diberikan kepada pegawai dimasa pensiun atau ahli waris pegawai yang telah meninggal dunia. : Setiap PNS akan menerima tabungan pensiun setelah sampai masa pensiun/meninggal dunia. : Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1981 : 1. Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Pimpinan Taspen; 2. Foto Copy SK CPNS; 3. Foto Copy KP4; 4. Foto Copy surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

2. Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Karpeg Pengertian Tujuan Kebijakan Prosedur

: Kartu Pengenal PNS yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS. : Pembantu PNS dalam pengurusan Kepegawaian pensiun dan yang meningal dunia. : Peraturan Pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara. : Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditujukan


15

kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan persyaratan yang telah dilegalisir oleh Panitera/Sekretaris rangkap 3 (tiga) yaitu : 1. Foto Copy SK CPNS. 2. Foto Copy SK PNS. 3. Foto ukuran 3x4 2 (dua) lembar.

3. Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Karis/Karsu Pengertian Tujuan Kebijakan Prosedur

: Karis adalah Kartu Isteri dan Karsu adalah Kartu Suami, hanya berlaku selama pemegang menjadi Isteri/Suami PNS. : Membantu keluarga (ahli waris) untuk mengurus pegawai pensiun dan meningal dunia. : Peraturan Pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara. : Kepegawaian membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Kepegawaian melampirkan persyaratan yang telah dilegalisir oleh Panitera/Sekretaris rangkap 3 (tiga) yaitu : 1. Foto Copy SK CPNS. 2. Foto copy akta nikah 3. Laporan perkawinan pertama 4. Foto ukuran 2x3 : 2 (dua) lembar.


16

4. Standard Operating Procedures (SOP) Kenaikan Pangkat Pegawai Ybs

Menyerahkan berkas Kenaikan Pangkat

Pengajuan berkas kepada kasubbag Kepegawaian

Pengajuan berkas kepada Wakil Sekretaris

Pegawai Menyerahkan Berkas Kenaikan Pangkat Kepada Bagian Kepegawaian 1. Salinan Sk Kenaikan Pangkat Terakhir. 2. Salinan DP3, 2 (Dua) Tahun Terakhir. 3. Salinan Sk Jabatan Terakhir. 4. Salinan Surat Pernyataan Pelantikan. 5. Salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. 6. Salinan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (Terbaru). 7. Salinan Sk CPNS. 1. Bagian kepegawaian meneliti berkas kenaikan pangkat. 2. Bagian Kepegawaian melegalisir persyaratan kenaikan pangkat untuk ditanda tangani oleh Pansek. 1. Kasubbag kepegawaian meneliti berkas kenaikan pangkat. 2.Bagian Kepegawaian melegalisir persyaratan kenaikan pangkat untuk ditanda tangani oleh Pansek. 3. Kasubbag Kepegawaian meneliti berkas lalu memaraf berkas yang akan dilegalisir / ditandatangani panitera/sekretaris. meneliti berkas lalu memaraf berkas yang akan dilegalisir / ditandatangani panitera/sekretaris.

Pengajuan berkas kepada Panitera/Sekretaris

Panitera/sekretaris menandatangani berkas kenaikan pangkat lalu menyerahkan ke bagian umum untuk di stempel.

kasubbag Kepegawaian

membuat konsep nota usul dan pengantar kenaikan pangkat.

Wakil Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Meneliti nota usul dan pengantar kenaikan pangkat lalu di paraf dan diteruskan ke Panitera/Sekretaris Panitera/Sekretaris memaraf nota usul dan pengantar Kenaikan Pangkat untuk diteruskan ke KPTA.

Ketua

Menandatangani nota usul dan pengantar Kenaikan Pangkat.

PTA Bandung

Mengusulkan ke Dirjen Badilag (untuk jabatan Fungsional) / ke Badan urusan Administrasi (untuk jabatan struktural dan pelaksana.

Dirjen Badilag MA.RI / B.U.A MA RI

untuk diproses lebih lanjut.

Selesai


17

5. Standard Operating Procedures (SOP) Pengajuan Cuti Tahunan Mulai Pengisian Formulir Cuti

Penelitian Sisa Cuti Tahunan Pengajuan Kepada Atasan Langsung Persetujuan Atasan Langsung Setuju

1. Pegawai yang mengajukan cuti mengisi formulir. 2. Menyerahkan formula terisi kepada Bagian Kepegawaian. 1. Bagian kepegawaian meneliti sisa cuti yangbersangkutan. 2. Menyetujui atau mengkoreksi lama cuti yang diambil. Pegawai mengajukan kepada atasan langsung.

1. Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti. 2. jika ditunda, formulir dikembalikan kepada pegawai, jika diterima disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Cuti ditunda

Persetujuan Pejabat yang berwenang Pegawai membuat laporan Pegawai cuti

Pegawai membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sebelum cuti. Pegawai melaksanakan cuti.

Selesai


18

3. SOP Bagian Keuangan A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembahasan dan Penelaahan RKAKL. Mulai

Mulai Pegawai menyusun RKAKL ke dalam Aplikasi Depkeu

menyusun RKAKL ke dalam Aplikasi Depkeu Penyesuaian RKAKL dalam Pagu

Penyesuaian RKAKL dalam Pagu

sementara

sementara : Revisi

Disetujui Oleh Biro Perencanaan MA RI

tidak

ya Penyiapan TOR

1. Tim penyusun RKAKL mengikuti rakor perencanaan di MA. 2. Tim menyesuaikan dan menyempurnakan RKAKL dalam Pagu Sementara 3. Tim melakukan konsultasi dengan Biro Perencanaan MA untuk mendapatkan persetujuan. Tim menyiapkan TOR usulan program dan penganggaran

Penelaahan RKAKL

Penelaahan RKAKL di tingkat

Dengan Depkeu Revisi Disetujui Oleh Depkeu

tidak

Depkeu : 1. Tim melakukan penelaahan dengan Depkeu untuk mendapatkan persetujuan 2. Tim merevisi RKAKL dan TOR sesuai hasil penelaahan

ya Pengumpulan final RKAKL dan TOR Selesai


Tim mengumpulkan final RKAKL Dan TOR di Depkeu Selesai

19

B. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA. 1. Tujuan: SOP (Standard Operating Procedure) ini bertujuan untuk menyeragamkan prosedur kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun anggaran 2013. 2. Pengertian: a. Yang dimaksud dengan pembayaran Uang persediaan (UP), Penggantian Uang Persediaan (GU) dan Pembayaran langsung (LS) adalah semua pembayaran yang dilaksanakan melalui dana yang bersumber dari APBN DIPA. b. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dana UP, GU dan LS adalah semua proses pertanggungjawaban mulai dari penerimaan dana sampai kepada hasil yang merupakan cerminan dari berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. c. Yang dimaksud dengan DIPA adalah Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementrian Negara/lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kanwil Dirjen Perbendaharaan setempat a.n. Menteri Keuangan. d. SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) e. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran untuk membiayai suatu kegiatan atau lebih yang diajukan oleh Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran. f. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SPM yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dari Satker yang bersangkutan. 3. Ketentuan: UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU No. 42 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Prosedur: A. Pengalokasian dana dari Tingkat Kementrian Negara sampai kepada Satuan Kerja -

Rapat kerja Tahunan – Renstra Sistem Perencanaan Penyusunan Program Penganggaran Usulan Lembar Kerja – Draft DIPA SRAA – DIPA.


20

B. Penarikan Dana dari KPPN ke Satker/Lembaga - Pembuat komitmen mengajukan SPP berupa Uang Persediaan ke Kuasa Pengguna Anggaran; - Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM UP sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal lampiran dokumen, besarannya uang persediaan yang diminta dengan catatan bahwa uang persediaan tersebut belum membebani mata anggaran yang tersedia dalam DIPA. Sebelum SPM ditandatangani oleh penanda tangan SPM, maka semua dokumen sebagai pendukung/persyaratan dalam pengajuan SPP harus diperiksa lebih dahulu oleh Kasub keuangan. - SPM diajukan ke KPPN dan KPPN menerbitkan SP2D dalam bentuk Giro yang dialokasikan ke Bendahara Pengeluaran atau atas nama rekening yang tertera dalam SPP atau SPM. - Bendahara pengeluaran menarik uang tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. C. Pertanggungjawaban - Pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran ke KPPN sesuai Kepmen 66/PB/2005 paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak SP2D diterbitkan. Untuk SPM UP. - Pertanggungjawaban uang penggantian Persedian (SPM GU) sesuai dengan kebutuhan satker. - Pertanggungjawaban untuk pembayaran langsung diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku. C. Standar Operasional Prosedur (SOP)Kegiatan Pembayaran Gaji 1. Tujuan: SOP (Standard Operating Procedure) Kegiatan Pembayaran Gaji bertujuan untuk menyeragamkan prosedur pembayaran gaji di lingkungan Pengadilan Agama Karawang. 2. Pengertian: Yang dimaksud dengan pembayaran gaji adalah semua pembayaran gaji, tunjangan keluarga dan tunjangan beras melalui dana APBN DIPA. 3. Ketentuan: - Keppres No. 42 tahun 2002 - Peraturan Pemerintah RI No.22 Tahun 2013. - Peraturan Presiden Nomor : 94 Tahun 2012 4. Prosedur: a. Kasub Kepegawaian Pengadilan Agama Karawang menyampaikan SK Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat kepada Pembuat Daftar Gaji. b. Pembuat Daftar Gaji: - Menerima, mengecek, dan memasukkan SK CPNS, PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan jabatan, dan kenaikan pangkat sesuai ketentuan penggajian dalam aplikasi GPP.


21

- Konsep gaji dan memasukkan ke dalam sistem aplikasi GPP - Cetak daftar gaji - Meneliti daftar gaji c. Pejabat Pembuat Daftar Gaji mengajukan SPP gaji ke Pejabat Pembuat komitmen. d. Setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat pembuat daftar gaji meneruskan SPP ke Pembuat SPM/Penanda tangan SPM untuk diterbitkan SPM. e. Bendahara Pengeluaran Belanja Pegawai mengajukan SPP/SPM ke KPPN. f. KPPN menerbitkan SP2D . g. Bendahara pengeluaran menarik dana dari rekening untuk dibayarkan kepada pegawai ( didistribusikan melalui rekening tabungan masingmasing pegawai ). 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Umum A.

Standar Operasional Pembelian.

Prosedur

(SOP)Pekerjaan

Borongan

dan

1. Tujuan: SOP (Standar Operasional Prosedur) Pekerjaan Borongan dan Pembelian bertujuan untuk menyeragamkan prosedur dan tata cara pekerjaan borongan dan pembelian di lingkungan Pengadilan Agama Karawang 2. Pengertian: a. Yang dimaksud dengan pekerjaan borongan adalah pekerjaan fisik dan jasa yang dilaksanakan oleh pihak kedua (rekanan) b. Yang dimaksud dengan pekerjaan pembelian adalah pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pihak kedua (rekanan). 3. Ketentuan: - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; - Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Prosedur: a. Rekanan mengajukan berkas pengadaan barang dan jasa serta kelengkapannya kepada panitia Pengadaan. b. Keputusan panitia diajukan ke Atasan Langsung bendahara c. Atasan Langsung Bendahara memerintahkan kepada Tim SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk membuat SPP d. Tim SPP membuat SPP/Dokumen lain dikirim ke Tim SPM e. Tim SPM memeriksa kelengkapan dokumen dan ketersediaan dana dan mengirim ke Penanda Tangan SPM


22

f. Penanda Tangan SPM/Pengetik SPM memeriksa hasil koreksi Tim SPM dan menandatangani SPM ke Bendahara Pendanaan g. Bendahara mengajukan ke KPPN. h. KPPN menerbitkan SP2D ke rekening Perusahaan yang ditunjuk dalam dokumen B.

Standar Operasional prosedur Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) TUJUAN : Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan Barang Milik Negara ( BMN ) Barang Milik Negara (BMN) diperoleh dengan cara : 1. Pengadaan / Pembelian; 2. Transfer masuk; 3. Hibah; 4. Perampasan; 5. Penyelesaian pembangunan; 6. Pembatalan penghapusan; 7. Reklasifikasi masuk; 8. Saldo awal. Prosedur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) : 1. Input data SIMAK-BMN sesuai dengan tanggal perolehan barang atau Pembukuan BMN; 2. Input data Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan klasifikasi kode barang dan jenis masukan (DIR, DBL, KIB) 3. Kirim data BMN bulanan ke SAKPA; 4. Kirim data BMN semesteran ke Koordinator Wilayah, KPKNL dan SAKPA (data terintegrasi dengan persediaan); 5. Cetak laporan BMN sesuai dengan data yang ada dalam SIMAK-BMN.

C. Standard Operasional Prosedur (SOP)Pengelolaan Surat Keluar Tujuan Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan surat keluar Prosedur 1. Unit Kerja membuat konsep surat untuk disetujui oleh pimpinan kantor; 2. Konsep surat yang telah disetujui oleh pimpinan kantor diedit/ketik ulang oleh unit kerja yang bersangkutan untuk kemudian dimintakan nomor dan pengkodean surat pada bagian umum; 3. Nomor, tanggal, perihal, serta tujuan surat keluar dicatat oleh pengelola surat keluar didalam buku agenda surat keluar sebagai arsip;


23

4. Surat tersebut kemudian ditandatangani oleh pimpinan kantor dan di beri cap kantor; 5. Surat yang telah di tandatangani dan di cap kantor kemudian dimasukkan kedalam amplop yang telah ditulis alamat tujuan surat tersebut; 6. Pengiriman surat keluar dilakukan oleh bagian umum; 7. Kasub umum memerintahkan petugas ekspedisi untuk mencatat surat keluar tersebut kedalam buku ekspedisi sesuai dengan tujuan (dalam kota dan luar kota); 8. Petugas ekspedisi mengantarkan surat tersebut. Surat dalam kota diantar langsung ke alamat tujuan, sedangkan surat luar kota dikirim melalui PT.Pos Indonesia. D.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Surat Masuk Tujuan Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan surat masuk Prosedur 1. Surat masuk Pengadilan Agama Karawang diterima oleh bagian Umum Pengadilan Agama Karawang; 2. Surat masuk tersebut dicatat dalam buku agenda surat masuk dan diberi kertas disposisi (kertas disposisi terdiri dari 2 rangkap, warna putih dan merah) untuk kemudian dinaikkan kepada Pimpinan Kantor; 3. Surat masuk tersebut dinaikkan secara berjenjang ; 4. Setelah di disposisi oleh pimpinan, maka surat tersebut kembali turun secara berjenjang untuk kemudian disalurkan kepada masing-masing unit kerja sesuai dengan perintah dalam disposisi pimpinan. 5. Kertas disposisi yang berwarna putih diserahkan kembali kepada bagian umum untuk diarsipkan sebagai bukti penerimaan surat oleh unit kerja yang bersangkutan.


24

BAB III

KEADAAN PERKARA

Gambaran tentang Keadaan Perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Karawang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO

JENIS PERKARA

DI TERIM A

Tabel 01 Keadaan Perkara Pada Pengadilan Agama Karawang Tahun 2013 Tabel 02 DIPUTUS

SISA

DI KABULKAN

DICABU T

DITOLAK

GUGU R

KET

1

Ijin Poligami

6

5

1

0

0

0

2

Ijin Kawin

0

0

0

0

0

0

3

Perwalian

13

11

3

0

0

2

Sisa tahun lalu 3 Prk

4

Dispensasi Kawin

46

39

0

0

8

1


5

Pencegahan Perkawinan

0

0

0

0

0

0

6

Penolakan Perk. Oleh PPN

0

0

0

0

0

0

7

Pembatalan Perkawinan

8

5

0

0

0

5

8

Kelalaian Atas Kewj. Sumi/Isteri

0

0

0

0

0

0

9

Cerai Talak

570

509

47

12

14

100


10

Cerai Gugat

1.31 8

1.177

76

8

50

251


11

Harta Bersama

5

2

0

0

0

3

12

Penguasaan Anak/Hadlonah

3

6

0

0

0

0

13

Nafkah Anak Oleh Ibu

0

0

0

0

0

0

14

Hak-hak Bekas Isteri

0

0

0

0

0

0

15

Pengesahan Anak

0

0

0

0

0

0

16

Pencabutan Kek. Orang Tua

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

18

Pencabutan Kek. Wali Penunjukan Orang Lain Sbg. wali

0

0

0

0

0

0

19

Ganti Rugi Terhadap Wali

0

0

0

0

0

0

20

Asal Usul Anak

0

0

0

0

0

0

21

Penolakan Kawin Campuran

0

0

0

0

0

0

22

Itsbat Nikah

630

552

7

9

65

12

23

Wali Adhol

3

2

0

0

1

0

24

Kewariasan

3

1

2

2

0

1

25

Wasiat

0

0

0

0

0

0

26

Hibah

0

0

0

0

0

0

27

Wakaf

0

0

0

0

0

0

28

Shodakoh

0

0

0

0

0

0

29

Pengangkatan Anak

6

4

0

0

0

2

30

Zakat

0

0

0

0

0

0

31

Infaq

0

0

0

0

0

0

32

Penetapan Ahli Waris

35

30

2

0

1

3

33

Ekonomi Syari’ah

0 2.64 6

0

0

0

0

0

2.343

138

31

139

380

Jumlah




Sisa tahun lalu 15 Prk Sisa tahun lalu 3 Prk

Sisa tahun lalu 1 Prk Sisa tahun lalu 385 Prk

25

Tabel 02 Rekapitulasi Keadaan Perkara Pada Pengadilan Agama Karawang Tahun 2013 No

Keadaan Perkara

1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Perkara 385 2.646 2.343 138 139 31 0 380

Sisa perkara sebelumnya Tahun 2012 Diterima tahun 2013 Diselesaikan (diputus/dikabulkan) Dicabut Digugurkan Ditolak/Tidak diterima Dibatalkan/di coret Sisa Keseluruhan

Jumlah Perkara yang diterima pada tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut ini: Grafik Penerimaan Perkara Tahun 2013 800

700 489 500 298 199

172

200

170

194

186

199

201

Agst

Sept

192

180

Nop

Des

166

100

0 Jan

Peb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Okt

Adapun komposisi perkara yang diterima dan diputus sepanjang tahun 2013 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


26

Jumlah Perkara Yang Diterima dan Diputus

380

Perkara diterima perkara diputus 3.031

sisa perkara

2.651

Perbandingan Persentase Perkara yang diputus dengan sisa perkara dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

89%

perkara diputus sisa perkara

11%

Dari jumlah tersebut yang Banding sebanyak 13 perkara dan yang Kasasi sebanyak 2 perkara, yang Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 perkara serta Eksekusi sebanyak 0 perkara.


27

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Karawang baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maupun dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa, maka ditempuhlah langkah-langkah pengawasan internal sebagai berikut : 1. Memperketat dan Memonitoring Presensi atau Kehadiran Pegawai. 2. Melakukan pemeriksaan jalannya perkara pada hakim melalui court calender yang dikoordinir oleh Ketua Pengadilan Agama Karawang 3. Melakukan eksaminasi per tiga bulan ( empat ) kali dalam satu tahun, dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Karawang 4. Melakukan Pemeriksaan keuangan perkara baik secara periodik maupun secara mendadak (SIDAK), dilakukan oleh Ketua atau Panitera/Sekretaris; 5. Memfungsikan

Hakim

Pengawas

Bidang

(setiap

bulan)

untuk

bagian

Kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan. 6. Melakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali 7. Penyampaian laporan hasil kerja Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali. 8. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Hakim Pengawas Bidang; 9. Menindaklanjuti

setiap

pengaduan

masyarakat

dengan

memeriksa

Hakim/Panitera Pengganti/pegawai lain dan melaporkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Mahkamah Agung RI, 10. Mengadakan pembinaan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Karawang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagai langkah prepentif untuk menangkal terjadinya penyimpangan; 11. Khusus dalam rangka meningkatkan disiplin kehadiran pengawasan dilakukan setiap hari pada jam 08.00 dengan cara memeriksa absensi, sementara untuk kegiatan tugas diluar seperti yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti diberlakukan surat ijin keluar.


28

12. Pengawasan melekat juga diterapkan kepada para Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti antara lain dilakukan pelarangan adanya tamu masuk ke ruangan masing-masing tanpa kecuali. 13. Menyelenggarakan segala urusan publik secara transparan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK Ketua MA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan SK Ketua MA No. 1 - 144 /KMA.SK/I/ 2013 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.


29

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia Sebagaimana diketahui dan dirasakan pada setiap Pengadilan Agama bahwa sumber daya manusia yang ada dirasakan sangat kurang sekali termasuk dalam hal ini di Pengadilan Agama Karawang. Dalam kondisi tersebut maka pembinaan dan pengelolaannya diperlukan satu Manajemen yang dapat dirasakan langsung oleh setiap Pegawai. Untuk itu di Pengadilan Agama Karawang dilakukan pembinaan dengan Manajemen yang Responsif atas semua

persoalan

(

Responsibility

)

Pimpinan

senantiasa

berupaya

mempertanggungjawabkan setiap kegiatan secara baik dan benar ( Akuntable). Dalam hal DIPA, pimpinan mengarahkan kepada Personil di Kesekretariatan agar ( Hemat ) dengan mengacu kepada DIPA dan PO yang ada sehingga semuanya berjalan sesuai rencana. Semua yang dilakukan

dalam hal ini

pembinaan diarahkan agar bisa dirasakan (manfaat) oleh setiap Pegawai dan pada saat terjadi adanya disharmoni dalam pelaksanaan tugas, maka penyelesaian konfliknya dilakukan secara manusia dengan mempertimbangkan kebaikan dan keburukan bagi yang bersangkutan (humanis ). Guna mengetahui kondisi riil kepegawaian selanjutnya dilakukan penjelasan seperti tersebut di bawah ini : 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial (lihat tabel)


30

KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL Pengadilan Tk Pertama : Pengadilan Agama Karawang Per - 31 Desember 2013 TEMPAT/TGL NO

JABATAN

1 1

KETUA

2

2

WAKIL KETUA

3

HAKIM

4

HAKIM

5

HAKIM

6

HAKIM

7

HAKIM

8

HAKIM

9

HAKIM

10

HAKIM

11

HAKIM

4 Belo, 05-04-1962

5 IV/c : 01-04-2012

TMT MENDUDUKI JABATAN 6 03-09-2013

Pakassalo, 21-12-1958

IV/c : 01-10-2011

28-08-2012

S2

Temanggung, 17-07-1955

IV/d :01-04-2012

22-11-2013

S3

Klaten, 25-06-1953

IV/c :01-04-2009

18-09-1987

S1

Banten, 21-10-1954

IV/c : 01-04-2010

30-12-1989

S-1

Bukit Tinggi, 01-07-1957

IV/c : 01-10-2011

28-07-1990

S1

Garut, 16-09-1963

IV/c : 01-04- 2013

01-10-2007

S1

Agam, 27-07-1956

IV/b : 01-04-2005

31-12-1997

S2

Purwakarta, 08-10-1968

IV/b : 01-10-2013

31-12-1997

S1

Bogor, 12-09-1963

IV/a : 01-04-2010

30-04-1999

S2

Bantar,04-04-1960

IV/a : 01-04-2010

01-05-1999

S-2

NAMA/NIP 3 Drs.H.M.ARSYAD.M,S.H,M.H 19620405.198803.1.003 Drs. KAHARUDDIN, SH, M.H 19581231-198703-1-031 Dr. H. FARID ISMAIL,S.H,M.H 19550717.198603.1.001 Drs. H. SURURI ,S.H 19530625-198203-1-003 DRS. TB. A. MURTAQI,SY, S.H 19541021 198603 1 002 Dra. SUHERNI 19570701-198510-2-001 Drs. JAJANG SUHERMAN, S.H 19630916 199103 1 003 Dra. ROSNIATI, M.H. NIP. 19560727.198503.2.002 Dra. HJ. N. SITI SUWAEBAH NIP. 19681008 199303 2 004 Drs. H. ABID,M.H. NIP. 19630912.199403.1.001 DRS. SANGIDIN, S.H, M.H 19600404 199403 1 001

LAHIR


TMT GOL

PENDIDIKAN TERAKHIR 7 S2

KET 8

31

TEMPAT/TGL NO

JABATAN

NAMA/NIP

1

2

3

12

HAKIM

13

HAKIM

14

HAKIM

15

PAN/SEK

16

WAPAN

17

PANMUD GUGATAN

18

PANMUD HUKUM

19

PANMUD PERMOHONAN

20

PANITERA PENGGANTI

21

PANITERA PENGGANTI

22

PANITERA PENGGANTI

23

PANITERA PENGGANTI

24

PANITERA PENGGANTI

DRS. SIROJUDDIN, S.H NIP. 19640703 199403 1 004 DRA. ALIA AL HASNA, MH 19650822 199403 2 001 DRA. BUDI PURWANTINI, M.H 19650820 199303 2 003 DRS. NURMAN 19591125 198403 1 003 ROHILI.S.H 19650604 199103 1 005 YUYU YULIANI, S.Ag, M.H 19621105- 198303- 2 -004 ASNALI, S.Ag 19630307- 199203- 1- 005 DINDIN PAHRUDIN, SH, M.H 19641106- 199203- 1- 003 SITI SOFIA EMALIA, S.Ag 19750308-199903-2-002 TAQIUDIN, S.Ag 19581207 199003 1 002 KHALIDA, S.Ag, M.H. 19741102- 200312- 2-002 Hj.WIWI TSANAWIYAH, BA 19540404-198101-2-001 AHYA SYARIFUDDIN 19601126- 198102- 1 -003

PENDIDIKAN

5

TMT MENDUDUKI JABATAN 6

Bogor, 03-07-1964

IV/a : 01-04-2010

01-05-1999

S1

Serang, 22-08-1965

IV/a : 01-04-2010

01-05-1999

S-2


IV/a : 01-10-2012

31-08-1999

S-2

Ciamis, 15-11-1959

IV/b : 01-04-2012

21-09-2011

S1

Garut, 04-06-1965

IV/a : 01-04-2013

19-10-2012

S1


IV/a : 01-04-2013

19-10-2012

S2

Karawang, 07-03-1963

III/d : 01-04-2012

10-08-2010

S1


III/c : 01-04-2012

19-10-2012

S2

Ciamis, 08-03-1975

III/d : 01-04-2011

17-02-2003

S1

Cikalong, 07-12-1958

III/d : 01-04-2008

19-10-2012

S1

Rawang, 01-11-1974

III/c : 01-10-2011

24-09-2010

S2


III/c : 01-07-2001

01-02-1986

SARMUD

Subang, 26-11-1960

III/b : 01-07-2001

26-01-1986

SMA

LAHIR 4


TMT GOL

TERAKHIR 7

KET 8

32

TEMPAT/TGL NO

JABATAN

NAMA/NIP

1

2

3

25

JURUSITA PENGGANTI

26

JURU SITA

27

JURUSITA PENGGANTI

28

JURUSITA PENGGANTI

29

JURUSITA PENGGANTI

30

JURUSITA PENGGANTI

31

JURUSITA PENGGANTI

A.SUPANDI, S.Ag 19590803 -199203- 1- 002 ENY KURNIASIH, S.H 19651109 198910 2 001 SOLIKHIN 19651210-199203-1- 001 EDY SUTISNA 19610316-198603- 1- 002 SAMSUDIN 19591215- 199402- 1- 002 W A H Y U,S.Sy 19720921- 200312- 1- 004 TAUFIQOH BINA ARIANI, A. Md. 19800331- 200912- 2 -003


PENDIDIKAN

5


Cisolok, 03-08-1959

III/c : 01-04-2011

11-12-2009

S1

Bekasi, 09-11-1965

III/b : 01-04-2010

19-10-2012

S1

Rembang, 10-12-1965

III/b : 01-04-2012

16-07-1994

SMA

Cikampek, 16-03-1961

III/b : 01-10-2006

12-07-2001

SMA

Siring, 15-12-1959

III/a : 01-04-2010

02-09-1996

MAN

Bandung, 21-09-1972

III/a : 01-04-2012

10-08-2010

S1

Medan,31-03-1980

II/c : 01-12-2009

27-08-2013

D3

LAHIR 4

TMT GOL

TERAKHIR 7

KET 8

33

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

KEADAAN SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL PADA PENGADILAN AGAMA KARAWANG Per - 31 DESEMBER 2013 NO

JABATAN

NAMA/NIP

1

2

3

1

WASEK

2

KASUB KEUANGAN

3

KASUB KEPEGAWAIAN

4

KASUB UMUM

5

PELAKSANA

ITA SASMITA, S.H. 19780801 200312 1 007 USMANIAH 19700618- 199003 -2- 001 DIANA RISNAWATI,S.Sos,M.H 19770318- 200312- 2- 002 CATUR BUDI SISWANTORO, S.H. 19800316 200904 1 002 RATUSISKA ARIES TIANI, SE

TEMPAT/TGL LAHIR 4

TMT GOL 5


PENDIDIKAN TERAKHIR 7


III/c : 01-04-2011

13-12-2013

S1

Bandung, 18-06-1970

III/c : 01-10-2012

09-07-2010

MAN

Bandung, 18-03-1977

III/c : 01-10-2012

09-07-2010

S2

pasuruan, 16-03-1980

III/b : 01-04-2013

13-12-2013

S1

Serang, 21-04-1983

III/a : 01-05-2011

-

S1

KET 8

19830421 201101 2 013


34

3. Promosi dan Mutasi TABEL.05 DATA JABATAN ESELON II,III, DAN IV YANG TELAH KOSONG DAN HARUS SEGERA DIISI KONDISI PER-31 DESEMBER 2013

NO

TINGKAT ESELON

NAMA JABATAN YANG KOSONG

NAMA / NIP

TEMPAT / TANGGAL LAHIR

TMT TERJADINYA LOWONGAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

NIHIL


35

TABEL. 06 DATA PEGAWAI PENSIUN , MUTASI, BERHENTI DAN MENINGGAL DUNIA KEADAAN PER 31 DESEMBER 2013 GOLONGAN DAN RUANG GAJI NO.

JENIS MUTASI

JUMLAH

1

2

3

1

MUTASI

5

2

PENSIUN

1

JUMAH

6

II

III

IV

KET

a

b

c

d

JMLH

a

b

c

d

JMLH

a

b

c

d

JMLH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

1

1

1

PINDAH SATKER

1

0

0

0

0


0

0

2

1

0

0

1

19

BUP

1

1

0

0

36

TABEL. 07. DAFTAR PEGAWAI YANG MUTASI DARI DAERAH PADA TAHUN 2013 NO

NIP

NAMA

G/R

1

2

3

4

1

19620405 198803 1 003

Drs.H.M. ARSYAD.M,S.H,M.H.

IV/c

2

19560727 198503 2 002

Dra. ROSNIATI, M.H.

3

19630912 199403 1 002

4

TEMPAT TUGAS

SURAT KEPUTUSAN

LAMA

BARU

TANGGAL

NOMOR

TMT

5

6

7

8

9

PA PONTIANAK

PA KARAWANG

28-06-2013

1226/DJA/KP.04.6/SK/VI/2013

03-09-2013

IV/b

PA JENEPONTO

PA KARAWANG

28-06-2013

1083/DJA/KP.04.6/SK/VI/2013

30-08-2013

Drs. H. ABID,M.H.

IV/a

PA INDRAMAYU

PA KARAWANG

28-06-2013

1226/DJA/KP.04.6/SK/VI/2013

30-08-2013

19550717.198603.1.001

Dr. H. FARID ISMAIL, S.H,M.H.

IV/d

BADILAG MA RI

PA KARAWANG

21-11-2013

2259/DJA/KP.04.6/SK/XI/2013

22-11-2013

5

19780801 200312 1 007

ITA SASMITA, S.H.

III/c

PA DEPOK

PA KARAWANG

01-10-2013

052/SEK/Peng.06.1/X/2013

13-12-2013

6

19800316 200904 1 002

CATUR BUDI SISWANTORO,S.H.

III/b

PA DEPOK

PA KARAWANG

01-10-2013

052/SEK/Peng.06.1/X/2013

13-12-2013


KET 10

37

TABEL. 08 DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH MENDAPATKAN MUTASI PENDIDIKAN Per 31 DESEMBER 2013

NO

NIP

NAMA

TEMPAT / TGL LAHIR

1

2

3

4

Mutasi Pendidikan Yang diperoleh G/R

JABATAN

Tk. Ijazah

PT/Tempat

Fak/ Jurusan

THN LULUS

KET

5

6

7

8

9

10

11

NIHIL


38

TABEL. 09 DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH MENDAPATKAN MUTASI KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2013 NO

NIP

NAMA

LAMA G/R

BARU G/R

JABATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

1

19630916.199103.1.003

Drs. JAJANG SUHERMAN, S.H.

IV/b

IV/c

HAKIM

61/K TAHUN 2013

15-07-2013

2

19681008.199303.2.004

Dra.Hj. N. SITI SUWAEBAH

IV/a

IV/b

HAKIM

2186/DjA/Kp.04.1/SK/XI/2013

11-11-2013

3

19650604.199103.1.005

ROHILI,S.H.

III/d

IV/a

WAKIL PANITERA

0740/DJA/KP.04.1/SK/IV/2013

04-04-2013

4

19621105.198303.2.004

YUYU YULIANI,S.Ag,M.H

III/d

IV/a

PANMUD GUGATAN

0735/DJA/KP.04.1/SK/IV/2013

04-04-2013


SURAT KEPUTUSAN NOMOR TGL

KET 9

39

DATA PEJABAT STRUKTURAL PENGADILAN AGAMA KARAWANG KEADAAN PER 31 DESEMBER 2013 SURAT KEPUTUSAN DALAM JABATAN NOMOR TANGGAL G/R

NO.

NAMA JABATAN

NAMA / TEMPAT TGL LAHIR

NIP

TMT JABATAN

1

2

3

4

5

6

7

19591125 198403 1 003

21-09-2011

1833/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011

19650604 199103 1 005

19-10-2012

19780801.200312.1.007

1

PAN/SEK

2

WAPAN

3

WASEK

4

PANMUD GUGATAN

Drs. NURMAN Ciamis, 25-11-1959 ROHILI, S.H. Bekasi, 04-06-1965 ITA SASMITA,S.H Karawang, 01-08-1978 YUYU YULIANI, S.Ag

TMT G/R

DIKLAT JABATAN

TAHUN DIKLAT

8

9

10

11

07-09-2011

IV/b

IV/b: 01-04-2012

SPALA

1994

1366/DJA/KP.04.6/SK/VII/2012

31-07-2012

III/d

IV/a : 01-04-2013

DIKLAT PP

1997

13-12-2013

052/SEK/Peng.06.1/X/2013

01-10-2013

III/c

III/c : '01-04-2011

DIK.PIM.IV

2010

19621105-198303- 2 004

19-10-2012

UP.IV/2116/SEK/SK/2007

03-08-2007

IV/a

IV/a : 01-04-2013

DIKLAT PP

1997

19630307-199203- 1005

10-08-2010

2665/DJA/KP.04.6/VII/2010

12-07-2010

III/d

III/d : 01-04-2012

DIKLAT PP

1998

19641106- 199203-1003

19-10-2012

UP.IV/2117/SEK/SK/2007

03-08-2007

III/c

III/c : 01-04-2012

DIKLAT PP

2001

19700618- 199003 -2001

09-07-2010

0051/SEK/peng.06.1/VI/2010

01-10-2013

III/c

III/c : 01-10-2012

-

-

19770318- 200312- 2002

09-07-2010

0051/SEK/peng.06.1/VI/2010

01-10-2013

III/c

III/c : 01-10-2012

-

-

19800316.200904.1.002

13-12-'2013

052/SEK/Peng.06.1/X/2013

01-10-2013

III/b

III/c : '01-04-2013

-

-

Purwakarta, 05-11-1962 5

PANMUD HUKUM

ASNALI, S.Ag Karawang, 07-03-1963

6

PANMUD PERMOHONAN

DINDIN PAHRUDIN, S.H,M.H. Karawang, 06-11-1964

9

KASUB KEUANGAN

USMANIAH Bandung, 18-06-1970

7

KASUB KEPEGAWAIAN

DIANA RISNAWATI,S.Sos, M.H

8

KASUB UMUM

Bandung, 18-03-1977 CATUR BUDI SISWANTORO,S.H Pasuruan, 16-03-1980


40

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana Dan Prasarana Gedung Sarana dan Prasarana adalah suatu sumber yang diperlukan untuk menunjang pelaksanakan tugas sehari hari sehingga dicapai kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja, sehingga tujuan dari misi dan fisi Pengadilan Agama Karawang dapat terpenuhi. Adapun sarana dan prasarana yang memperlancar tugas-tugas di Pengadilan Agama Karawang sebagai berikut: a. Pengadaan Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Karawang tidak ada pengadaan baik tanah maupun gedung karena tempat yang dipakai sekarang sudah menempati gedung baru dan dibangun selama dua tahun yaitu tahun 2006 dan 2007 dan mulai ditempati tahun 2008 adapun data-data tanah berserta gedung sebagaimana tersebut dibawah : -

Tanah 1. Gedung Pegadilan Agama Karawang terlatak di Jl. Jend. Ahmad yani No.53 karawang dengan luas 1635 M2 status Tanah tersebut masih milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang,

sedangkan

Pengadilan

Agama

Karawang

menggunakan Tanah tersebut hanya Hak Guna Pakai sebagaimana

SK.

Bupati

Kabupaten

Karawang

No.

102/SK/HK.021.1/PM.0140/1978 tertanggal 08 Juni 1978 dan diterbitkannya sertifikat Hak Guna Pakai atas Tanah tersebut dengan Nomor: 10.06.01.08.3.00062 tertanggal 02 juli 1997; 2. Pengadilan Agama Karawang dalam Revisi DIPA II tanggal 5 Desember 2007 mendapat anggaran untuk Pembelian Tanah Rumah Dinas sebanyak 500 M2 dan realisasinya sebanyak 600 M2 yang terletak di Kp. Babaton Desa Sukaharja,

Kecamatan

Telukjambe

Timur,

Kabupaten

Karawang dengan nilai Rp. 266.400.000,- (Dua ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).


41

-

Gedung Gedung Pengadilan Agama Karawang adalah bangunan baru yang di bangun pada tahun anggaran 2006 dan 2007 dengan total anggaran Rp. 8.033.143.000,- (Delapan milyar tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah). Gedung tersebut terdiri dari dua lantai. Lantai satu 810. 64 M2 dan lantai dua 810,64 M2. Jadi total luas gedung seluruhnya adalah 1621,28 M2.

a. Pemeliharaan Pemeliharaan gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2013 Pengadilan Agama Karawang mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 51.800.000 ( Lima puluh satu

juta delapan ratus ribu rupiah)

anggaran tersebut telah dipergunakan dan dilaksanakan dengan swakelola dengan melihat kondisi riil di lapangan dan

juga

menggunakan pihak ketiga sebagai Rekanan dalam pemeliharaan gedung tersebut dan anggaran telah terserap secara maksimal sehingga

gedung dan bangunan Pengadilan Agama Karawang

dapat terpelihara dengan baik sehingga memberikan rasa nyaman dan ketenangan dalam bekerja. b. Penghapusan Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Karawang tidak ada kegiatan penghapusan, baik gedung, maupun bangunan karena telah menempati gedung baru dan gedung lama telah di hapus tahun 2006 sehingga Pengadilan Agama untuk tahun 2013 tidak ada penghapusan

dan

gedung

yang

ditempati

sekarang

sudah

representatif. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Karawang di dalam Dipa terdapat Anggaran Belanja Modal berupa Pengadaan Perangkat Pengolah

Data

dan

Komunikasi

berupa

Pengadaan

Printer,

Handycame, CCTV dan Layar Infokus serta Peralatan dan Fasilitas


42

Kantor berupa Mesin Antrian Sidang, Anggaran Belanja Modal tersebut telah terserap 100 % bekerjasama dengan penyedia Barang dan Jasa. Barang tersebut telah di masukan kedalam asset Pengadilan Agama Karawang dalam SIMAK BMN. Bahwa barang yang telah ada sekarang ini ada penambahanpenambahan sehingga menambah kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, adapun barang barang yang sudah ada selama ini sebagaima rincian dibawah ini : 1) Kendaraan Dinas a) 2 Unit kendaraan roda empat, dengan perincian sebagai berikut: -

1 Unit kendaraan roda empat merk Toyota Kijang Innova tahun 2006 transfer masuk dari Mahkamah Agung RI dalam - kondisi baik;

-

1 Unit kendaraan roda empat merk Toyota Innova tahun 2009 Pinjam Pakai dari Pemerintah Kabupaten Karawang dalam kondisi baik.

b) 6 Unit kendaraan roda dua, dengan perincian sebagai berikut: 

1 unit Motor Fujiko tahun 2004 dengan keadaan rusak ringan;



1 unit Motor Honda Mega Pro Cw tahun 2006 dengan keadaan rusak ringan;



2 unit Motor Honda Mega Pro STD dengan kondisi baik tahun 2007-2008;



1 unit Motor Honda Supra X 125 tahun 2008 kondisi baik;



unit Motor Suzuki Skywave 125 Ultimatic tahun 2009 kondisi baik.

2)

Alat Kantor dan Rumah tangga Untuk tahun 2013 Pengadilan Agama Karawang mempunyai alokasi dana untuk pengadaan peralatan dan mesin dalam DIPA berupa :


43

1. Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi berupa Printer 2 Unit, CCTV 4 Unit, Layar Infokus 2 Unit dan Handycame 1 Unit ; 2. Peralatan dan Pasilitas Perkantoran berupa Pengadaan Mesin Antrian sebanyak 1 Unit Dan pengadaan tersebut telah dilaksanakan dan telah tercatat dalam SIMAK BMN sehingga dengan tahun lalu berjumlah sebagaimana terlampir:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nama Barang White Board Buffet Lemari Kayu Rak Besi Rak kayu Filing Kabinet kayu Papan Visual/Papan Nama Over herd Proyektor Meja Kerja Kayu Lambang Instansi Tempat Tidur kayu Tiang Bendera Lambang garuda Pancasila Meja Receptionist Meja computer Meja rapat Meja makan Kayu Sice Kursi Kayu Kursi Besi Metal Kaca Hias Alat Detector Barang Terlarang Pot Bunga PC unit Laptop Nakas Brankas Alat hias Telephone/Pesawat PABX Faximile Loud Speaker Tustel AC Spilit Jam Elektronik Podium Microphone Portable Water Pump Printer Toga Hakim Palu Sidang Asbak Tinggi Mesin Tik Elektrik Mesin Foto Copy Mesin Absensi

Baik 2 26 27 7 13 6 10 2 122 1 1 6 3 1 48 1 3 5 17 397 2

Keterangan Rusak Ringan -

Rusak Berat -

1

-

-

1

31 33 11 6 2 26 17 1 4 1 42 10 1 5 1 19 29 5 3 1 1 1

-

-

31 33 11 6 2 26 17 1 4 1 42 10 1 5 1 17 29 5 3 1 1 1


Jumlah 2 26 27 7 13 6 10 2 122 1 1 6 3 1 48 1 3 5 17 397 2

44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Televisi Modem Aset Tak Berwujud Facuum Cleaner Dispenser Komputer Jaringan Lainnya Filing Kabinet Besi 3 Rak Filing Kabinet Besi 4 Rak Lemari Arsip Ayun CCTV Handycame Layar Infokus Mesin Antrian Sidang

2 1 3 1 1 1 2 2 3 4 1 2 1

-

-

2 1 3 1 1 1 2 2 3 4 1 2 1

b. PEMELIHARAAN Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor pada tahun anggaran 2013 Pengadilan Agama Karawang mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 90.778.000

(Sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu

rupiah) anggaran tersebut telah dipergunakan dan dilaksanakan dengan swakelola dengan melihat kondisi riil di lapangan sehingga peralatan inventaris yang merupakan sarana dan prasarana fasilitas kantor dapat terpelihara dan tarawat dengan baik. c. PENGHAPUSAN Penghapusan untuk sarana dan prasarana pasilitas kantor pada tahun 2013 tidak ada Penghapusan karena masih dalam pemeriksaan dan inventarisasi barang barang yang masih bisa digunakan dan tidak untuk kegiatan kantor dalam menunjang kebutuhan kantor. Bahwa

pada

tahun

2014

direncanakan

akan

mengajukan

permohonan penghapusan sehingga barang barang yang sudah tidak layak pakai

akan

di

inventarisir

untuk

diadakan

penghapusan

dengan

membentuk panitia Penilai Penghapusan dan Panitia Penghapusan. d. PERPUSTAKAAN 1. Buku-buku yang di terima tahun anggaran 2013 sebanyak 6 judul dengan jumlah buku 16 buah. 2. Sehingga jumlah keseluruhan buku perpustakaan sebanyak 1449 buah. 3. Sistem yang di gunakan adalah DCC (Dewei Decimal Clasification).


45

e. SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR Pada tahun 2013 Surat masuk dan keluar baik surat kesekretariatan maupun kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang bertambah sangat signifikan adapun rinciaannya adalah sebagai berikut : -

Surat masuk sebanyak 1.726 buah surat;

-

Surat keluar sebanyak 2600 buah surat.

C. PENGELOLAAN KEUANGAN Pengadilan Agama Karawang pada Tahun Anggaran 2013 mempunyai dua DIPA, yang secara keselurahan mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 5.978.696.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang tertuang dalam DIPA Nomor: DIPA-005.01.2.400848/2013

tanggal

05

Desember

2012

mempunyai

anggaran sebesar Rp. 5.887.571.000,- dari unit 01 (Badan Urusan Administrasi), dan DIPA Nomor: DIPA-005.04.2.400849/2013 tanggal 05 Desember 2012 mempunyai anggaran sebesar Rp. 91.125.000,- dari unit 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama). 1. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 Pengadilan Agama Karawang mendapatkan anggaran untuk belanja gaji pegawai sebesar Rp. 5.278.341.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

PAGU ( Rp. )

a. Belanja Gaji Pokok PNS

: Rp.

1.511.237.000,-

b. Belanja Pembulatan

: Rp.

26,000,-

c. Belanja Tunjangan Isteri/Suami

: Rp.

125.239.000,-

d. Belanja Tunjangan Anak

: Rp.

34.587.000,-

e. Belanja Tunjangan Struktural

: Rp.

26.130.000,-

f. Belanja Tunjangan Fungsional

: Rp.

3.132.000.000,-

g. Belanja Tunjangan PPh

: Rp.

102.789.000,-

h. Belanja Tunjangan Beras

: Rp.

51.553.000,-

i.

Belanja Tunjangan Umum PNS

: Rp.

17.224.000,-

j.

Belanja Uang Makan PNS

: Rp.

269.016.000,-

: Rp.

8.540.000,-

: Rp.

5.278.341.000,-

k. Belanja Uang Lembur Jumlah


46

Realisasi penyerapan anggaran untuk belanja pegawai pada tahun 2013 sebesar Rp. 5.770.550.286,- atau terserap sebesar 109.33 % dan lebih dari Pagu, dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA a. Belanja Gaji Pokok PNS

REALISASI ANGGARAN ( Rp. ) : Rp. 1.517.061.700,-


: Rp.

32.319,-

c. Belanja Tunjangan Isteri/suami

: Rp.

132.181.620,-


: Rp.

44.541.548,-


: Rp.

21.060.000,-


: Rp. 3.233.995.000,-


: Rp.

491.484.279,-


: Rp.

96.599.820,-

i.


: Rp.

4.575.000,-

j.


: Rp.

220.649.000,-

: Rp.

8.370.000,-


: Rp. 5.770.550.286.,-

Dari realisasi belanja pegawai tersebut tidak terdapat sisa anggaran dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

SISA ANGGARAN ( Rp. )

a. Belanja Gaji Pokok PNS

: (Rp.

5.824.700,-)


: (Rp.

6.319,-)

c. Belanja Tunjangan Isteri/suami

: (Rp.

6.942.620,-)


: (Rp.

9.954.548,-)


: Rp.

5.070.000,-


: (Rp.101.995.000,-)


: (Rp.388.695.279,-)


: (Rp. 45.046.820,-)

i.


: Rp. 12.649.000,-

j.


: Rp. 48.367.000,-


: Rp.

170.000,-

: (Rp.492.209.286,-)

Pada DIPA 04 tidak terdapat Belanja Pegawai.


47

2. Belanja Barang Untuk belanja Barang, Pengadilan Agama Karawang pada DIPA 01 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 559.230.000,- ( lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

PAGU ( Rp. )

a. Belanja Keperluan perkantoran

: Rp. 200.172.000,-

b. Belanja Pakaian Dinas

: Rp. 18.120.000,-

c. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan : Rp. 51.800.000,d. Belanja Pemeliharaan Roda 4

: Rp. 50.700.000,-

e. Belanja Pemeliharaan Roda 2

: Rp.

f. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

: Rp. 35.578.000,-

g. Belanja Langganan Listrik

: Rp. 90.750.000,-

h. Belanja Langganan Telephone

: Rp. 10.275.000,-

i.

Belanja Langganan Air

: Rp.

7.275.000,-

j.

Belanja Jasa Pos

: Rp.

4.500.000,-

4.500.000,-

k. Belanja Honor Pengelola

: Rp. 50.760.000,-

l.

: Rp. 34.800.000,-

Belanja Perjalanan Dalam Negeri Jumlah

: Rp. 559.230.000,-

Sedangkan untuk DIPA 04 , belanja barang sebesar Rp. 91.125.000,(sembilan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA a.

Belanja Prodeo

PAGU ( Rp. ) Rp.

53.460.000,b.

Belanja perjalanan lainnya

Rp.

15.400.000,c.

Belanja sewa

Rp.

20.600.000,d.

Belanja Barang Operasional Lainnya Jumlah


Rp. 1.665.000,Rp. 91.125.000,-

48

Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang untuk

tahun 2013

dari DIPA 01 sebesar Rp. 559.000.675,- atau sebesar 99,96% dari nilai pagu, dengan rincian sebagai berikut: JENIS BELANJA

REALISASI ANGGARAN ( Rp. )

a. Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran

: Rp. 200.170.200,-


: Rp.

18.120.000,-

c. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan

: Rp.

51.800.000,-

d. Belanja Pemeliharaan Roda 4

: Rp.

50.700.000,-


: Rp.

4.499.100,-


: Rp.

35.578.000,-


: Rp.

90.621.900,-


: Rp.

10.242.475,-

i.


: Rp.

7.209.000,-

j.

Belanja jasa pos

: Rp.

4.500.000,-


: Rp.

50.760.000,-

l.

: Rp.

34.800.000,-


: Rp. 559.000.675,-

Sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang untuk tahun 2013 pada DIPA 04 Sebesar Rp. 89.644.000,- atau sebesar Rp. 98,37 % dari nilai pagu, dengan rincian sebagai berikut : JENIS BELANJA

REALISASI ANGGARAN ( Rp. )

a. Belanja prodeo

Rp. 51.979.000,-

b. Belanja Perjalanan Lainnya

Rp. 15.400.000,-

c. Belanja Sewa

Rp. 20.600.000,-

d. Belanja Operasional Lainnya

Rp. 1.665.000,-

Jumlah Adapun sisa anggaran Belanja Barang

Rp. 89.644.000,dari DIPA 01 sebesar Rp.

229.325,- dengan rincian sebagai berikut; JENIS BELANJA


a. Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran


: Rp.

1.800,-

49


: Rp.

0,-

c. Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan : Rp.

0,-

d. Belanja Pemeliharaan Roda 4

: Rp.

0,-


:Rp.

900,-


: Rp.

0,-


: Rp.

128.100,-


:Rp.

32.525,-

i.


: Rp.

66.000,-

j.

Belanja jasa pos

: Rp.

0,-


: Rp.

0,-

l.

: Rp.

0,-

: Rp.

229.325,-


Sedangkan sisa anggaran Belanja Barang dari DIPA 04 sebesar Rp. 1.481.000,- atau sebesar 1.63 % dari nilai pagu, dengan rincian sebafai berikut : JENIS BELANJA


a.

Belanja prodeo

Rp.

1.481.000,-

b.

Belanja Perjalanan Lainnya

Rp.

0,-

c.

Belanja Sewa

Rp.

0,-

d.

Belanja Operasional Lainnya

Rp.

0,-

Jumlah

Rp.

1.481.000

3. Belanja Modal Belanja Modal pada tahun 2013 pada DIPA 01 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dialokasikan untuk belanja modal berupa Pengadaan Printer 2 unit, Layar Infokus 2 unit, CCTV 4 unit, Handycam 1 unit, mesin antrian sidang 1 unit dan upah tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut :


50

JENIS BELANJA

REALISASI ( Rp. )

a. Belanja Modal Perangkat Pengolah data dan Komunikasi

: Rp.

28.800.000,-

: Rp.

21.200.000,-

: Rp.

50.000.000,-

b. Belanja Modal Peralatan dan Fasilitas Kantor Jumlah

Sedangkan pada DIPA 04 tidak ada Belanja Modal. Sedangkan sisa anggaran Belanja Modal pada DIPA 01 sebesar Rp. 1.570.000,- atau sebesar 3.14 % dari nilai pagu, dengan rincian sebagai berikut : JENIS BELANJA


a. Belanja Modal Perangkat Pengolah data dan Komunikasi b. Belanja Modal Peralatan dan fasilitas Kantor Jumlah

: Rp.

27.830.000,-

: Rp.

20.600.000,-

: Rp.

48.430.000,-

Laporan pengelolaan Keuangan diatas belum termasuk adanya revisi pagu minus tahun 2013 untuk belanja pegawai. Daftar Pengelolaan keuangan DIPA Tahun Anggaran 2013 selengkapnya dapat dilihat pada tabel Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 sebagaimana terlampir.


51

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan Alhamdulillah, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, selesai sudah Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Karawang ini. Dari uraian laporan tahunan di atas yang meliputi bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan untuk Tahun 2013 telah Kami susun secara sederhana, agar mudah dikaji dan dievaluasi. Bahwa dalam rangka mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Karawang, dari tahun ke tahun senantiasa melakukan pembenahan di segala bidang, baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Pembenahan tersebut dilakukan dengan cara penertiban administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan yang sesuai dengan standar administrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan untuk efesiensi dan efektifitas pekerjaan, Pengadilan Agama Karawang memaksimalkan penggunaan aplikasi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari tujuan tersebut, maka dilakukan juga pengawasan terhadap jalannya administrasi di lingkungan Pengadilan Agama Karawang, agar langkah-langkah perbaikan senantiasa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjadikan Pengadilan Agama Karawang sebagai salah satu instansi yang bersih berwibawa, dan dapat

memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari

keadilan dengan cara lebih terbuka dan transparan melalui jaringan IT. B. Rekomendasi Untuk mencapai tujuan sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan di atas, Pengadilan Agama Karawang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: a. Perlu mengikutsertakan Pegawai untuk mengikuti pelatihan khusus di bidang administrasi Kepaniteraan maupun kesekretariatan bagi para pejabat fungsional dan struktural agar kualitas SDM Pegawai Pengadilan Agama Karawang lebih baik lagi.


52

b. Jabatan Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Karawang pada akhir Tahun 2013 telah terisi sehingga tidak ada lagi jabatan yang kosong , akan tetapi diperlukan penambahan Pelaksana dan Panitera Pengganti. Mahkamah Agung RI sebagai instansi induk peradilan, perlu mengadakan pelatihan-pelatihan sistem aplikasi komputer yang berkesinambungan bagi para operator aplikasi, antara lain SIADPA Plus, SIMKEP, SIMAK BMN dan SAKPA. c. Untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang sejahtera dan bersih dari KKN, perlu adanya kenaikan Tunjangan Remunerasi bagi Pegawai Non Hakim sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan Peradilan menuju suskses ke 25 Tahun yang akan datang.


53

LAMPIRAN Lampiran I Nomor : W10-A/4247/OT,01,2/XII/2013 Tanggal : 23 Desember 2013

REALISASI BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TAHUN 2013

NO 1

SATKER PENGADILAN AGAMA KARAWANG

PAGU

REALISASI

SISA

Rp. 5.278.341.000,-

Rp. 5.770.550.286,-

( Rp. 492.209.286)

NB. Belum termasuk Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai Tahun 2013

KET

Lampiran II Nomor : W10-A/4247/OT,01,2/XII/2013 Tanggal : 23 Desember 2013

REALISASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA TAHUN 2013

NO 1


PAGU

REALISASI

SISA

Rp. 559.230.000,-

Rp. 559.000.675,-

Rp. 229.325,-

KET

Lampiran III Nomor : W10A/4247/OT,01,2/XII/2013 Tanggal : 23 Desember 2013

REALISASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA TAHUN 2013

NO 1


PAGU

REALISASI

SISA

Rp. 50.000.000,-

Rp. 48.430.000,-

Rp. 1.570.000,-

KET

Lampiran IV REKAPITULASI PERKARA DI PUTUS PADA PENGADILAN AGAMA KARAWANG TAHUN 2013 Perkara Satker

No 1

2

1

Perdata Gugatan

Perdata Permohonan

Jumlah Hakim

Pengadilan Agama Karawang

Masuk

Putus

Sisa

Masuk

Putus

Sisa

3

4

5

6

7

8

9

2340

1976

364

691

675

16

14

Ket 10

Lampiran V

REKAPITULASI PERKARA DI MINUTASI PADA PENGADILAN AGAMA KARAWANG TAHUN 2013 Perkara Satker

No

1

2

1

Perdata Gugatan

Pengadilan Agama Karawang

Masuk

Selesai

Minutasi

Minutasi

3

4

1976

1963

Perdata Permohonan

Jumlah Panitera

Masuk

Selesai

Minutasi

Minutasi

5

6

7

8

9

13

675

675

0

14

Sisa

Sisa

Ket

10

2013 Tanggal 28 November 2013 jo. Surat PTA Bandung Nomor

Recommend Documents