NOTA KEUANGAN pada RENCANA UNDANG UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN (Januari s

NOTA KEUANGAN pada RENCANA UNDANG – UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969 (Januari s.d Maret 1969)

Nota Keuangan dan RAPBN Peralihan Tahun 1969

NOTA KEUANGAN pada RENCANA UNDANG-UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969 (Januari s.d Maret 1969) I. UMUM Seperti telah seringkali dijelaskan Pemerintah, prinsip Anggaran Belanja berimbang yang telah dirumuskan Pemerintah antara lain bertujuan sebagai berikut : 1. Sebagai pegangan untuk dapat keluar dari kekacauan administrasi dan engawasan serta manipulasi yang dilaksanakan melalui budget-budget negara selama ini sehingga dapat kembali kepada single management serta pengawasan keuangan negara dan devisa negara sesuai tertib ekonomi. 2. Sebagai alat untuk mendisiplinkan kembali Pemerintah dan aparaturnya yang merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan tertib ekonomi. 3. Sebagai alat untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966, a.l membendung lajunya inflasi, menghilangkan secepat mungkin defisit Anggaran Belanja (oleh MPRS sendiri defisit telah dinyatakan sebagai sumber dari inflasi yang harus dikekang), dan menyusun suatu rencana moneter untuk dapat membiayai rencana-rencana fisik. Rencana moneter dan rencana fisik untuk sektor-sektor Pemerintah/Negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam membawakan APBN 1967 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah telah menyatakan antara lain : bahwa Pemerintah akan berusaha meniadakan cara-cara Anggaran Tambahan; namun jika terpaksa ada Anggaran Tambahan, maka diusahakan agar Anggaran Tambahan itu tetap seimbang. Dalam mengantarkan Nota Keuangan RUU Anggaran Tambahan dan Perubahan atas Undang-undang APBN 1967, dengan surat no. R.61/Pres/HK/12/1967 tanggal 30 Desember 1967, Pemerintah telah menjelaskan kepada Pimpinan DPR GR mengapa tambahan budget sebanyak Rp 7.979,7 juta tersebut tidak dapat ditutup oleh penerimaan supaya dapat seimbang, sehingga terdapat suatu defisit budget sebesar Rp 5.130,1 atau 5,7% dari pengeluaran. Sementara itu, angka sementara defisit yang terakhir dapat disampaikan pada DPR-GR menunjukkan bahwa defisit ternyata dapat ditekan menjadi Rp 2.665,0 juta atau hanya 3% dari pengeluaran Negara. Mengingat bahwa jumlah defisit tersebut masih bersifat sementara, maka Perhitungan Anggaran yang sedang diselesaikan oleh Pemerintah akan memberikan angka yang sebenarnya.

Departemen Keuangan Republik Indonesia

1


Meskipun dalam prinsip Pemerintah mengusahakan suatu anggaran berimbang, tetapi budget management dalam tahun 1967 sampai dengan semester 1968 mengalami kesulitankesulitan. Hal ini terlebih dirasakan dalam budget management secara triwulanan. Dari tahun dinas anggaran yang sampai sekarang berlaku menurut Tahun Takwim (1 Januari s.d 31 Desember ) kesulitan-kesulitan yang dialami Pemerintah cara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut : a. Tahun dinas anggaran takwim dimulai di tengah-tengah masa paceklik dimana justru rakyat petani memerlukan bantuan submer penghasilan yang diharapkan dari peningkatan aktivitas-aktivitas Pemerintah. Dari segi peraturan teknis pembukuan anggaran (menurut ICW), maka pembiayaan dalam permulaan dari Tahun Dinas Anggaran terpaksa harus disesuaikan dengan penerimaan Kas Negara dalam periode itu. Penerimaan negara dlam triwulan I tersebut biasanya ada pada tingkatan yang rendah dibandingkan dengan triwulan-triwulan berikutnya. Disinilah kelihatan adanya kontradiksi-kontradiksi, yaitu di saat rakyat petani-petani kita memerlukan aktivitasaktivitas Pemerintah, justru aktivitas-aktivitas tersebut disesuaikan dengan penerimaan Pemerintah yang rendah. b. Aktivitas-aktivitas pembangunan biasanya dilakukan dalam musin kemarau yaitu mulai April s.d September. Menurut pengalaman yang sudah-sudah, tekanan pengeluaran pembangunan terasa sangat berat pada periode tersebut. Penerimaan kas negara sementara itu telah mulai meningkat dalam triwulan II tetapi belum dapat mengimbangi pengeluaran-pengeluaran sampai dengan akhir triwulan II tersebut, sehingga sampai dengan akhir semester I masih terdapat defisit dan harus ditutup oleh penerimaanpenerimaan dari triwulan-triwulan berikutnya. Di lihat dari segi budget management dalam rangka stabilisasi, maka defisit yang besar dalam semester I, khususnya dalam triwulan II, masih dapat dikendalikan karena pertambahan arus uang dalam masa tersebut diimbangi oleh peningkatan arus barang akibat adanya musim panen, meningkatnya ekspor dan impor, dan sektor produksi lainnya yang memenuhi kebutuhan para rakyat petani. c. Penerimaan dalam triwulan IV biasanya adalah paling tinggi diantara penerimaan triwulan-triwulan sebelumnya. Pengeluaran dalam triwulan IV sebenarnya tidak perlu terlalu besar, terutama untuk pembangunan, karena pada periode tersebut sudah tiba musim hujan. Akan tetapi berhubung akan berakhirnya masa anggaran menurut sistim kas (kas stelsel) yang berlaku sampai sekarang, maka oleh Departemen-departemen sisa anggaran yang ada pada akhir tahun itu segera dikeluarkan agar nantinya pada akhir tahun tidak usah mengembalikan sisa uang yang ada ke Kas Negara. Dorongan untuk melakukan ini adalah wajar mengingat bahwa dalam triwulantriwulan sbelumnya mereka mengalami tekanan-tekanan dalam pengeluaran guna dapat menyesuaikan dengan penrimaan-penerimaan negara, sehingga pada periode tersebut (yakni


2


dalam triwulan IV) di mana penerimaan telah mencapai puncaknya, merupakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melakukan pengeluaran yang merupakan sisa anggaran. Dilihat dari segi budget management triwulanan maka cara pembiayaan semacam itu adalah kurang baik, karena sisa uang yang ada pada akhir tahun tidak dapat digunakan untuk pembiayaan triwulan berikutnya (triwulan I tahun takwim berikutnya). Justru pada saat itulah diperlukan pembiayaan untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas Pemerintah untuk membantu rakyat petani mengurangi beban mereka dalam musim paceklik. Tahun Dinas Anggaran yang bertepatan dengan tahun takwim adalah tidak synchroon dengan siklus produksi pertanian, sehingga menyukarkan budget management Pemerintah dalam membantu secara aktif pembangunan sektor pertanian. Mengingat bahwa siklus produksi pertanian berakhir dengan selesainya musim paceklik, maka segala macam kegiatan baik dari pembiayaan penyediaan pupuk sampai dengan masa peningkatan aktivitas Pemerintah untuk mengurani pengaruh paceklik sejogyanya dilakukan dalam satu tahun anggaran. Karena APBN itu merupakan program kerja Pemerintah, maka sudah sewajarnya jika Pemerintah dengan programnya itu berusaha untuk semaksimal mungkin menampung kegiatan ekonomi dan pembangunan agar secara positip dapat mempengaruhi perkembangannya. Mengingat akan pola penerimaan dan pengeluaran di satu fihak dan segi teknis pembukuan anggaran di lain pihak, maka jika keadaan dan kegiatan Pemerintah diproyeksikan kepada tahun anggaran 1968, nyatalah bahwa tahun angaran yang bersesuaian dengan tahun takwim seperti yang berlaku sekarang ini tidak sepenuhnya dapat menampung keadaan dan kegiatan-kegiatan tersebut dalam ruang lingkupnya, sehingga dengan demikian sangat sedikit mempengaruhi perkembangannya. Oleh sebab itu Pemerintah berkesimpulan untuk memilih tahun dinas anggaran yang berbeda dengan tahun dinas anggaran yang sekarang. Tahun dinas anggaran baru yang diusulkan memilih bulan-bulan April sampai dengan Maret. Seperti telah dikemukakan di atas pemilihan tahun anggaran yang baru ini lebih ditekankan pada usaha untuk melakukan budget management yang lebih baik daripada masamasa sebelumnya. II. POLA REALISASI APBN 1967 s.d SEMESTER I 1968 1. Pola Realisasi APBN triwulanan Gambaran pola realisasi APBN triwulanan secara ringkas dapat diberikan dalam Tabel I berikut :


3


Tabel 1. Ichtisar Perkembangan triwulanan APBN 1967 s.d Semester I 1968 (dalam jutaan rupiah) Triwulanan

Penerimaan 1)

Pengeluaran 1)

Surplus (+)

1967 I II III IV

13.080,7 12.525,0 18.131,9 41.162,1

11.980,2 17.936,6 19.004,4 38.633,5

1.100,5

84.899,7

87.554,7

2.655,0

24.356,1 36.703,2 61.059,3

25.897,0 45.175,0 71.072,0

1.540,9 8.471,8 10.012,7

Seluruh Tahun 1968 I II Semester I 1)

Defisit (-)

5.411,6 872,5 2.528,6

Tahun 1967 = termasuk IPEDA

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa baik penerimaan dan pengeluaran samasama meningkat, tetapi defisit yang paling besar dialami dalam triwulan II-1967. Sebaliknya triwulan IV-1967 mengalami suatu surplus yang terbesar. Seperti telah dijelaskan diatas defisit dalam triwulan II-1967 terutama disebabkan karena adanya pembangunan prasarana pengangkutan darat yang hanya dapat dilakukan sesudah musim penghujan berakhir. Hal ini mutlak perlu untuk memperlancar arus hasi panenan. Mengenai surplus dalam triwulan IV1967 dapat dikemukakan bahwa sebab utama dari besarnya pengeluaran tersebut adalah karena tindakan Pemerintah untuk mengadakan perhitungan-perhitungan yang sudah tertunda-tunda dengan maksud agar APBN 1968 dapat dibersihkan dari komitmen-komitmen tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu Pemerintah pun juga mengadakan perhitunganperhitungan yang intensif dalam hal penerimaan sehingga tercapai suatu surplus sebesar Rp 2.528,6 juta.


4


2. Pola Penerimaan Triwulanan Perkembangan dan pola penerimaan negara 1967 dapat dilihat dari tabel 2 berikut :

Triwulan

Tabel 2. Penerimaan Triwulan 1967 s.d Semester I 1968 (dalam jutaan rupiah) Pajak tak langsung Penerimaan Penerimaan Kredit % Pajak langsung % 1) lain-lain Luar Negeri % 1)

1967 I II III IV Seluruh Tahun 1968 I II Semester I

0,8 2,1 5,6 6,6

(5,3) (13,9) (37,1) (43,7)

11,1 9,1 9,2 12,6

(26,4) (21,7) (21,9) (30,0)

0,1 1,1

0,7 1,0 2,7 20,1

(2,9) (4,1) (11,0) (82,0)

15,1

(100)

42,0

(100)

2,2

24,5

(100)

0,2 1,7 1,9

3,1 3,7 6,8

6,9 9,0 15,9

14,2 22,3 36,5

Keterangan : 1)

Tidak termasuk IPEDA

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa pola pajak tidak langsung dapat dikatakan konstan, kecuali kenaikan yang diperoleh pada triwulan IV-1967 karena meningkatnya arus barang berhubung dengan adanya perayaan-perayaan hari-hari lebaran dan tahun baru. Sebaliknya angka-angka pajak langsung menunjukkan pola triwulan yang selalu meningkat. Secara khusus faktor-faktor yang mempengaruhi pola 1967 s.d. semester I 1968 adalah sebagai berikut : a. Pajak Langsung : Mengingat bahwa penerimaan pajak langsung untuk sebagian besar tidak terlalu mengikuti perkembangan harga-harga, maka kenaikan dalam triwulan III dan IV tahun 1967 terutama disebabkan oleh peningkatan kegiatan pemungutannya. Hal ini dipergiat lagi dalam triwulan I dan II tahun 1968 dengan lebih diarahkan pada pencairan tunggakan-tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Dalam hasil-hasil penertiban secara khusus dapat dikemukakan penerimaan dari kontrak karya minyak bumi yang menghasilkan 40% dari seluruh hasil penerimaan pajak langsung, meskipun kurs devisa minyak untuk pengadaan minyak dalam negeri sesudah Pebruari 1967 s.d. Pebruari 1968 tidak berubah. Kurs yang lebih realistis untuk devisa minyak tersebut selama Semester I 1968 merupakan sebab utama dari peningkatan pajak langsung. Penerimaan dari sektor minyak


5


tersebut adalah sebesar Rp 8,1 milyar atau 50% lebih dari seluruh hasil pajak langsung. b. Pajak Tidak Langsung Perkembangan penerimaan dari pajak tidak langsung memberikan pola yang mengikuti perkembangan tingkat harga dan mencapai puncaknya pada akhir tahun bertepatan dengan hari-hari raya Lebaran dan tahun Baru. Dalam tahun 1967 seluruh pajak tak langsung ini melebihi target. Apabila diteliti lebih jauh, penambahan tersebut dicapai meskipun Pemerintah telah memberikan kelonggaran cukai dan pajak penjualan dalam negeri sejumlah Rp 3,0 milyar. Kebijaksanaan memberikan kelonggaran-kelonggaran berupa penurunan tarip pajak, dimaksud agar supaya industri dalam negeri dapat memperluas produksi dan pasarannya. Dalam Semester I- 1968 kebijaksanaan tersebut disertai proteksi terhadap saingan impor luar negeri dengan jalan lebih membebani bea masuk barangbarang saingan industri dalam negeri khususnya sandang dan pangan serta industri rokok. 3. Pola Pengeluaran Triwulanan Gambaran pola pengeluaran per triwulan dapat di lihat pada Tabel 3 dimana pola triwulan I s.d. III 1967 menunjukkan gambaran perkembangan kenaikan yang banyak sedikitnya sejajar dengan perkembangan-perkembangan harga dan penerimaan. Khususnya dalam triwulan II 1967, seperti pula telah diutarakan di dalam Bab Umum, pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran mutlak yang harus dilakukan karena sifatnya sangat dipengaruhi oleh musim. Pula telah dijelaskan bahwa pengeluaran triwulan IV 1967 yang begitu besar disebabkan karena pada setiap akhir tahun Pemerintah berusaha mengadakan perhitungan segala macam kewajiban membayar, agar tahun anggaran berikutnya bersih dari pada komitmen-komitmen yang berasal dari tahun sebelumnya. Tabel 3. Pengeluaran Triwulanan 1967 s.d. Semester I 1968 dalam milyar Rp

I

1967 III

II

IV

Total

I

1968 II

Total

I. Anggaran Rutin 1. Belanja Pegawai/Pensiun 2. Belanja Barang 3. Subsidi-subsidi Daerah 4. Pelunasan Hutang-hutang 5. Pengeluaran lain-lain

10,9 3,4 4,2 1,8 1,2 0,3

14,7 5,1 6,4 2,4 0,2 0,6

15,7 5,8 7,2 1,4 0,4 0,9

28,7 7,9 12,0 3,3 1,9 3,6

70,0 22,2 29,8 8,9 3,7 5,4

22,20 8,68 4,32 4,91 2,70 1,59

38,08 21,72 9,09 5,19 1,30 0,78

60,28 30,40 13,41 10,10 4,00 2,37

II. Anggaran Pembangunan

0,9

2,8

2,6

9,1

15,4

3,69

7,11

10,80

11,8

17,5

18,3

37,8

85,4

25,89

45,19

71,08

Total ( I+II ) 1)

Tidak termasuk IPEDA


6


Dalam sistimatika APBN 1967, sebagian anggaran rutin masih dibiayai oleh penerimaan rupiah yang berasal dari Kredit Luar Negeri. Sebaliknya dalam sistimatika APBN 1968 anggaran rutin hanya dapat dibiayai oleh penerimaan negara yang berasal dari sumber-sumber dalam Negeri, sedangkan penerimaan rupiah yang berasal dari kredit Luar Negeri hanya diperuntukkan anggaran pembangunan. Dengan demikian pola anggaran pembangunan dalam Semester I-1968 mengikuti pola penerimaan rupiah yang berasal dari Kredit Luar Negeri. Berhubung masih lambannya penerimaan Kredit Luar Negeri baik dalam Semester I 1967 maupun dalam semester I 1968, maka suatu defisit dalam anggaran pembangunan triwulan II tahun-tahun tersebut tidak dapat dihindarkan. Sebaliknya surplus dalam anggaran pembangunan yang terjadi berhubung dengan meningkatnya penerimaan negara dalam triwulan IV, khususnya yang berasal dari Kredit Luar Negeri, dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan dalam periode tersebut tidak mungkin untuk digunakannya dalam triwulan I 1968 (perhatikan Lampiran 1). Dalam anggaran rutin, pola pengeluaran rutin seperti terlihat dalam Tabel 3 tersebut menunjukkan adanya usaha-usaha Pemerintah dalam memperbaiki gaji Pegawai/Pensiun. Pula terlihat pemberian subsidi kepada Daerah secara riil yang lebih besar. Sebaliknya terlihat adanya usaha-usaha Pemerintah di dalam menghemat secara riil belanja barang di dalam semester I 1968. III. PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA TRIWULAN I – 1969 1. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Perhitungan-perhitungan dari penerimaan-penerimaan yang berasal dari pajak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, didasarkan pada asumsi-asumsi umum sebagai berikut : 1. Tetap adanya usaha pengendalian laju inflasi. 2. Tidak ada perubahan-perubahan yang prinsipil di bidang kebijaksanaan ekonomi dan keuangan di dalam triwulan I – 1969. 3. Tidak ada perubahan-perubahan yang prinsipil di dalam tarif-tarif pajak. 4. Peningkatan intensifikasi pemungutan pajak di dalam triwulan I – 1969. Berdasarkan asumsi-asumsi umum ini, dan ditambah dengan asumsi-asumsi khusus yang menyangkut masing-masing jenis penerimaan, maka diperkirakanlah penerimaanpenerimaan untuk triwulan I – 1969. Perkiraan-perkiraan ini juga mengambil pengalaman dari realisasi penerimaan Negera di dalam tahun 1967 dan selama Semester I tahun 1968 ini. Suatu hal yang penting ialah pengalaman dalam pemungutan pajak dengan cara baru, yaitu dengan sistim MPO (Memungut Pajak Orang) dan sistim MPS (Memungut Pajak Sendiri). Sistim MPO yang telah mulai dipergunakan di dalam tahun 1967 yang lalu telah menunjukkan hasil yang baik, sehingga berdasarkan pengalaman tersebut, ditambah dengan


7


peningkatan intensifikasi pemungutan, maka diperkirakan oleh Pemerintah penerimaan MPO yang diharapkan diterima di dalam triwulan I 1969. Tentang sistim MPS yang berlaku Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan dan Pajak Kekaayaan juga sudah menunjukkan hasil-hasil yang baik. Bersama-sama dengan usahausaha intensifikasi lainnya, maka MPS sebagai sistim pemungutan telah turut jadi sebab meningkatnya penerimaan-penerimaan yang berasal dari pajak-pajak langsung. Di dalam tahun 1967 telah masuk penerimaan-penerimaan dari pajak-pajak langsung sebesar Rp 14,7 milyar dan pajak-pajak tidak langsung sebesar Rp 31,4 milyar; berarti pajak-pajak langsung merupakan 26% dari seluruh penerimaan-penerimaan pajak. Di dalam sebester I-1968, penerimaan pajak-pajak langsung adalah Rp 15,9 milyar dan pajak-pajak tidak langsung sebesar Rp 36,5 milyar; berarti pajak-pajak langsung merupakan 30% dari seluruh penerimaan-penerimaan pajak. Kenyataan seperti ini turut pula diperhitungkan di dalam mencari imbangan antara penerimaan-penerimaan pajak langsung dengan penerimaanpenerimaan pajak tidak langsung yang diperkirakan akan dihasilkan di dalam triwulan I1969. Diperkirakan bahwa pajak-pajak langsung akan menghasilkan Rp 16,4 milyar dan pajak-pajak tidak langsung sebesar Rp 28,7 milyar; berarti pajak-pajak langsung merupakan 36% dari pada seluruh penerimaan-penerimaan pajak. PENERIMAAN NEGARA, 1967 TRIWULAN I-1969 YANG BERASAL DARI PAJAK (dalam milyar Rp)

Jenis Pajak Pajak Langsung 1) Pajak tidak Langsung 2) Jumlah

1967 Realisasi Rp %

Semester I-1968 Realisasi Rp %

Triwulan I-1969 Perkiraan Rp %

15,1

26

15,9

30

16,4

36

42

74

36,5

70

28,7

64

57,1

100

52,4

100

45,1

100

Sumber : Departemen Keuangan RI 1)

IPEDA tidak termasuk

2)

Termasuk Bea Cukai dan Pajak Devisa Ekspor

2. Penerimaan Non-tax Mengingat sifat penerimaan-penerimaan non tax yang sangat inelastis dan tidak begitu dipengaruhi oleh trend maka dipandang aman bila diperkirakan saja lebih kurang ¼ (seperempat) dari target yang telah ditetapkan untuk seluruh APBN 1968 (anggaran Induk). Seperti diketahui penerimaan-penerimaan non tax ini sebagian terdiri dari “administrative revenues” (seperti : denda-denda adminstratif, biaya-biaya administratif Departemen Keuangan Republik Indonesia

8


di dalam memberikan service kepada umum, dsb) dan bagian lainnya terdiri dari penerimaan-penerimaan yang diakibatkan oleh “turut serta”-nya Pemerintah di dalam “aktivitas business” (seperti : deviden dari Bank Sentral dan bank-bank Pemerintah lainnya, dana-dana dan sebagainya). 3. Penerimaan Pembangunan Penerimaan ini tergantung kepada persediaan kredit Luar Negeri dan bantuanbantuan Luar Negeri lainnya yang menghasilkan nilai lawan rupiah bagi Pemerintah. Sebab itu sangat erat pula hubungannya dengan persediaan devisa dari seluruh bantuanbantuan luar negeri yang ada di dalam tahun 1968 dan komitmen-komitmen yang diperkirakan akan direalisasikan di dalam triwulan I-1969 nanti. Diperkirakan oleh Pemerintah bahwa di dalam triwulan I-1969 nanti tersedia untuk dipergunakan sejumlah US$ 20 juta kredit luar negeri sisa tahun 1968. Kemudian untuk memperkirakan hasil penerimaan pembangunan seluruhnya di dalam triwulan I1969 jumlah tersebut masih harus ditambah dengan bantuan luar negeri dalam bentuk lainnya yang diperkirakan akan direalisir di dalam triwulan tersebut (misalnya : bantuan PL-480). Pemerintah merasa yakin bahwa hasil dari penerimaan pembangunan untuk triwulan I-1969 nanti akan lebih besar daripada hasil realisasi penerimaan pembangunan di dalam triwulan I-1968 yang lalu. Di dalam triwulan I-1968 yang lalu sisa kredit luar negeri asal tahun 1967 yang dapat dipergunakan berjumlah US$ 12,3 juta dengan ratarata kurs BE sebesar Rp 90,- per US$. Mengingat jumlah kredit luar negeri sisa 1968 untuk triwulan I-1969 lebih besar (yaitu US$ 20,- juta ditambah lagi dengan PL-480 yang diperkirakan dapat direalisir nilai lawannya di dalam triwulan I-1969) dan kurs BE juga diperkirakan lebih tinggi (kurs sekitar Rp 310,- per US$) maka Pemerintah dapat memperkirakan penerimaan nilai lawan sebesar kira-kira 3 (tiga) kali lebih besar daripada realisasi di dalam triwulan I-1968 (yaitu Rp 3,1 milyar). Jadi jumlah sebesar Rp 9,5 milyar merupakan target yang kiranya dapat dicapai. Demikianlah keadaan umum dari penerimaan negara yang diperkirakan diterima di dalam triwulan I-1969 nanti. Perincian lebih lanjut dimuat di dalam daftar yang dilampirkan (Lampiran II). Demikian pula dasar-dasar perhitungan untuk tiap jenis penerimaan tersebut dilampirkan tersendiri (Lampiran III). IV. PENGELUARAN TRIWULAN I 1969 Umum Penyusunan anggaran bidang pengeluaran untuk periode Januari – Maret 1969 di dasarkan atas beberapa kebijaksanaan pokok yang sampai sekarang dianut Pemerintah adalah sebagai berikut :


9


(a) Dalam mengusahakan tercapainya stabilisasi ekonomi, pengekangan laju inflasi tetap mendapatkan prioritas utama disamping prioritas-prioritas lainnya dalam bidang produksi. Oleh karena Anggaran berimbang (balanced budget) merupakan salah satu jalan utama untuk mencapai pengekangan laju inflasi, maka kebijaksanan ini akan dipertahankan dalam anggaran peralihan ini. (b) Anggaran Peralihan yang berlaku dari 1 Januari 1969 hingga akhir Maret 1969 walaupun merupakan Undang-undang anggaran tersendiri, merupakan lanjutan dari anggaran 1968; dengan demikian kebijaksanaan maupun skala prioritas tidak mengalami perubahanperubahan yang mendalam. Pelaksanaan dari kebijaksanaan anggaran berimbang (balanced budget) adalah penyesuaian ruang gerak pengeluaran sampai penerimaan maksimal yang diperhitungan dalam periode yang telah ditentukan. Walaupun penyesuaian itu hanya berlaku untuk periode yang bersangkutan, akan tetapi ketentuan yang mengakibatkan naiknyapengeluaran tetap yang berulang (non elastical revolving expenditures) harus ditanggung pula dalam waktu yang akan datang. Oleh karena itu dalam periode atau triwulan-triwulan berikutnya tingginya penerimaan harus di jaga agar ketentuan yang telah diambil ini dapat dilaksanakan (misalnya ketentuan mengenai gajih Pegawai Negeri/Pensiun, tunjangan pangan, dan sebagainya). Kebijaksanaan anggaran peralihan merupakan lanjutan dari kebijaksanaan anggaran tahun 1968, oleh karena itu kebijaksanaan dalam bidang gaji pegawai yang belum dapat dilaksanakan dalam tahun 1968 diusahakan dipenuhi dalam anggaran triwulan pertama 1969 sesuai kemampuan keuangan negara.

(dalam juta Rp) a. Anggaran Rutin 1. Belanja pegawai a. Tunjangan beras b. Gaji dsb c. Lain-lain belanja pegawai d. Gaji Luar Negeri 2. Belanja Barang dsb 3. Subsidi/Perhitungan Keu. Pusat/Daerah 4. Bunga/Cicilan Hutang 5. Lain-lain Pengeluaran Rutin b. Anggaran Pembangunan 1. Proyek Pembangunan Pusat 2. Penyertaan Modal Pembangunan 3. Kredit Desa 4. ADO 5. Pengeluaran Tahun-tahun yang lalu Jumlah Pengeluaran


45.381 23.154 9.619 12.116 510 909 9.674 9.153 3.400 9.500 6.000 1.500 2.000 54.881

10


Pengeluaran Rutin Didalam batas ruang gerak pengeluaran yang berjumlah kurang lebih Rp 45 milyar, ditentukan prioritas menurut jenis pengeluaran sebagai berikut : a) Pengeluaran belanja pegawai b) Subsidi Daerah Otonom c) Pembayaran Kembali/Bunga hutang d) Belanja barang Pengeluaran untuk belanja pegawai merupakan perhitungan matematis antara jumlah pegawai dan hak mereka termasuk tunjangan pangan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai tidak bertambah karena jumlah pegawai baru seimbang dengan jumlah pegawai yang diberhentikan/dipensiun. Jumlah gaji rata-rata dinaikkan sesuai dengan skala-skala yang telah ada sedangkan jumlah beras yang dierimakan tetap sama, hanya sebagian harus dibayar sendiri oleh mereka menurut kemampuan yang tertentu. Jumlah ini disisihkan terlebih dahulu dari jumlah kurang lebih Rp 45 milyar. Demikianpun halnya dengan subsidi/perhitungan keuangan pusat/daerah yang sebagian besar dipergunakan pula untuk belanja pegawai. Pembayaran kembali/bunga huta adalah kewajiban pembayaran nasional maupun internasional yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian jumlah yang diperhitungkan untuk keperluan ini harus juga disisihkan. Adapun sisa dari jumlah Rp 45 milyar setelah diambil untuk keperluan-keperluan di atas merupakan penyediaan pembiayaan untuk membiayai belanja barang, hal mana berarti bahwa segala kegiatan yang menimbulkan pengeluaran dalam bidang belanja barang harus disesuaikan dengan penyediaan pembiayaan tersebut. Perlu pula dijelaskan bahwa tingkat kenaikan harga kebutuhan bahan-bahan pokok maupun tingkat kenaikan nilai lawan mata uang asing yang diperhitungkan dalam angkaangka pengeluaran rutin tersebut di atas disesuiakan dengan apa yang dipergunakan untuk memperkirakan penerimaan negara. Pengeluaran Pembangunan Berdasarkan kebijaksanaan dalam bidang pengeluran pembangunan maka dalam periode triwulan pertama tahun 1969 tidak dibenarkan adanya pembangunan-pembangunan baru kecuali yang benar-benar merupakan pra kondisi untuk keperluanpenentuan garis awal dari Pembangunan Lima Tahun. Berdasarkan prioritas-prioritas yang telah ditentukan, maka dalam batas ruang gerak pengeluaran untuk pembangunan yang berjumlah kurang lebih Rp 9,5 milyar, telah diadakan pembagian menurut bidang-bidang pembangunan, sebagai berikut :


11


(a) bidang prasarana pengangkutan 28,20% (b) bidang prasarana pengairan 16,98% ( c) bidang prasarana tenaga 8,52% (d) bidang prasarana sosial 14,42% (e) bidang rehabilitasi aparatur Pemerintah 21,11% (f) bidang lain-lain 10,77% Perincian lebih lanjut dari pembagian menurut bidang-bidang pembangunan tersebut di atas dapat dilihat dalam Lampiran IV. Dalam triwulan pertama 1969 juga kebijaksanaan untuk mengikutsertakan modal Pemerintah dalam pembangunan industri masih dilanjutkan dan untuk keperluan ini disediakan Rp 2 milyar. Pemakaian modal ini diarahkan kepada penyelesaikan pembangunan unit-unit produksi yang dapat diharapkan memprodusir dalam waktu yang tidak lama sehingga ada kepastian mengenai kemungkinan untuk dapat berkembang secara lebih wajar. Selanjutnya Pemerintah menghendaki pula agar unit-unit produksi kecil yang berada di daerah-daerah swatantra tingkat terendah dapat diberi pinjaman modal. Dengan demikian rakyat di daerah-daerah dapat ikut serta dalam usaha produksi dan dapat pula secara langsung memberikan arah kepada produksi itu sendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi di daerahnya masing-masing. Perangkaan Mengenai perangkaan menurut jenis pengeluaran maupun menurut pembagian dalam Departemen-departemen dapat dilihat dalam daftar-daftar lampiran yang bersangkutan. V. PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN TRIWULAN I 1969 Perkiraan Neraca Pembayaran Triwulan I 1969 secara ringkas adalah seperti tabel di bawah : US$ Jutaan I. Transaksi Berjalan 1. Ekspor, f.o.b (termasuk minyak netto) 2. Impor, f.o.b Neraca perdagangan Jumlah transaksi berjalan II. Lalu lintas modal dan transfer : 4. Sektor Swasta ) 5. Sektor Pemerintah ) netto Jumlah 1 s.d 5 III. Lalu lintas moneter : 6. Hubungan dengan IMF 7. Kewajiban-kewajiban jangka pendek 8. Cadangan devisa (tambahan) IV. Selisih-selisih yang tidak diperhitungkan


+ (+ + -

170 35 ) 161 9 50 41

+ + + -

46 5 5 1 5 1 -

12


Penjelasan Pos per Pos I. Transaksi Berjalan 1. Ekspor (termasuk netto minyak, overprice, dll) 1.1. Tanpa minyak

:

Diperkirakan akan meningkat 7% terhadap triwulan I 1968 karena ekspor tanpa minyak triwulan I 1968 sejumlah US$ 126 juta adalah 6% lebih tinggi daripada ekspor dalam triwulan I 1967. Dengan kenaikan 7% dari US$ 126 juta atau dibulatkan US$ 9 juta, maka jumlah ekspor tanpa minyak triwulan I 1969 yang diperkirakan berjumlah US$ 126 juta + US$ 9 juta = US$ 135 juta.

1.2. Penerimaan netto dari Perusahaan-perusahaan minyak : Atas dasar tingkat kenaikan yang sama dengan perkiraan tahun 1968 terhadap 1967 perkiraan penerimaan netto perusahaan-perusahaan minyak dalam tahun 1969 akan meningkat dengan 40% terhadap penerimaan netto tahun 1968, yaitu 40% X US$ 96 juta = US$ 39 juta, sehingga berjumlah US$ 96 juta + US$ 39 juta = US$ 135 juta. Jadi rata-rata per triwulan US$ 135 juta : 4 = US$ 34,2 juta dibulatkan menjadi US$ 35 juta. 1.3. Perkiraan jumlah ekspor : US$ 135 juta + US$ 35 juta = US$ 170 juta, yaitu 14% lebih tinggi daripada ekspor triwulan I 1968. 2. Impor 2.1. Taksiran triwulan I 1969 di susun atas dasar : a) Pendapatan devisa dari ekspor b) Dipergunakan untuk pembayaran jasa-jasa c) Dipergunakan untuk pembayaran hutang-hutang (jangka pendek) Sisa yang digunakan untuk impor barang d) Impor dengan sumber yang bukan devisa ex ekspor Jumlah impor barang f.o.b

US$ US$

170 juta 50 juta

US$

30 juta

US$ US$

90 juta 71 juta

US$

161 juta

Dari jumlah impor barang sebesar US$ 161 juta ini, lebih kurang US$ 130 juta diperuntukkan impor kebutuhan rutine (tidak termasuk impor dalam rangka pembangunan dan impor perusahaan minyak). Menurut taksiran Departemen Perdagangan, impor kebutuhan rutin tersebut dalam tahun 1969 berjumlah ± US$ 650 juta. Atas dasar pengalaman, diperkirakan impor kebutuhan rutin untuk triwulan I kira-kira 20% yaitu 20 x US$ 650 juta = US$ 130 juta.


13


Taksiran impor triwulan I/1969 ini jika dibandingkan dengan triwulan I/1968 menunjukkan kenaikan 35%. 3. Jasa Atas dasar kenaikan dari impor dalam triwulan I/1969 sebesar 35% di atas triwulan I 1968, maka pengeluaran jasa-jasa (netto) dalam triwulan I 1969 diperkirakan meningkat dengan 6% dari pengeluaran jasa triwulan I/1968 atau 6/100 x US$ 47 juta = US$ 2,6 juta, dibulatkan US$ 3 juta. Jadi jumlah jasa triwulan I 1969 adalah US$ 47 juta + US$ 3 juta = US$ 50 juta. II. Lalu Lintas Modal (Termasuk sokongan-sokongan) Perkiraan jumlah penerimaan : a) Bantuan luar negeri (pipe line tahun 1968) b) Project loan (pipe line 1968 US$ 20 juta + pipe line loan sebelum 1968 US$ 5 juta) c) Lain-lain (termasuk P.L.480) Jumlah

US$

20 juta

US$ US$

25 juta 20 juta

US$

65 juta

Perkiraan jumlah pembayaran hutang-hutang luar negeri tahun 1969 adalah US$ 54 juta : dari jumlah ini diperkirakan yang harus dibayar dalam triwulan I/1969 kurang lebih US$ 19 juta termasuk kewajiban membayar pada Shell sebesar US$ 5 juta. Jadi jumlah penerimaan netto lalu lintas modal US$ 65 juta – US$ 19 juta = US$ 46 juta. III. Lalu Lintas Moneter 1. Hubungan dengan IMF : Drawing + US$ Repurchase - US$ Netto - US$

6,8 juta 7,4 juta 0,6 juta, dibulatkan – US$ 1 juta.

2. Kewajiban-kewajiban jangka pendek : a) Penerimaan (acceptance credit beras) + US$ 6 juta. b) Pembayaran-pembayaran : - Acceptance credit US$ 1 juta - Syndicate US$ 10 juta - US$ 11 juta - US$ 5 juta 3. Cadangan Devisa berkurang dengan US$ 1 juta. 4. Jumlah lalu lintas moneter US$ 5 juta, menggambarkan surplus neraca pembayaran dalam triwulan I/1969 (defisit triwulan I/1968 adalah US$ 5 juta).


14


IV. Perkiraan Pemberian Kredit Perbankan Triwulan I/1969 Perkiraan Pertambahan pemberian Kredit Bank Sentral Berhubung belum tersedianya data yang lebih teliti, maka perkiraan jumlah pemberian kredit triwulan I/1969 dari Bank Sentral sifatnya masih sementara. Adapun angka-angka tambahan kredit tersebut di bawah ini ialah diutamakan guna pembiayaan sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan oleh Pemerintah yakni : 1. Pertanian a. PN Pertani/Bimas Dalam rangka usaha Pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras akan diperlukan pula tambahan kredit dalam triwulan I/1969. Jumlah tambahan kredit tersebut diperkirakan adalah sebesar Rp 2 milyar termasuk kredit produksi/Bimas. b. Pertanian lainnya/Rural Disamping Bimas juga diperlukan kredit untuk Inmas (Intensifikasi Massal). Tambahan kredit untuk Inmas/Non-Bimas tersebut diperkirakan sebesar Rp 0,5 milyar dan kredit tersebut akan disalurkan melalui BNI Unit II. 2. Produksi/Industri Untuk membantu pembiayaan sektor ini termasuk industri tekstil, yang akan diselenggarakan oleh perbankan, diperkirakan jumlah tambahan kredit sebesar Rp 2 milyar berupa likwiditas kepada Bank-bank. 3. Ekspor Dalam rangka memperbesar volume ekspor, maka kredit likwiditas kepada Bankbank Pemerintah, diperkirakan akan memerlukan tambahan sebesar Rp 0,5 milyar. Rekapitulasi Perkiraan tambahan kredit di dalam triwulan I/1969 adalah sebagai berikut : 1. Pertanian : Rp 2,5 milyar 2. Produksi/Industri : Rp 2,0 milyar 3. Ekspor : Rp 0,5 milyar Jumlah : Rp 5,0 milyar


15


20,3

Kw. III

Kw. IV

Sumber : Departemen Keuangan

54,3

Kw. II

Total

21,3

33,0

1968 Kw. I

57,3

14,9

Kw. II

Total

11,9

10,2

1967 Kw. I

(1)

6,8

3,7

3,1

24,5

20,1

2,7

1,0

0,7

(2)

PENERIMAAN Penerimaan Dalam Kredit Luar Negeri Negeri (exl. IPEDA)

61,1

36,7

24,4

84,9

41,2

18,3

12,6

12,8

(3)

Total

60,3

38,1

22,2

70,01

28,70

15,74

14,72

10,85

(4)

10,8

7,1

3,7

17,53

9,92

3,26

3,22

1,13

(5)

PENGELUARAN Pengeluaran Pengeluaran Rutin Pembangunan

(dalam milyar Rp)

IKHTISAR REALISASI APBN 1967 - 1968

71,1

45,2

25,9

87,54

38,62

19,00

17,94

11,98

(6)

Total

-6,03

-5,08

-0,95

-12,75

-8,40

-0,84

-4,56

1,05

(1) - (4) = (7)

Surplus/Defisit Rutin

-3,98

-3,39

-0,59

6,97

10,18

-0,56

-2,22

-0,43

(2) - (5) = (8)

DEFISIT Surplus/Defisit Pembangunan

-10,01

-8,47

-1,54

-2,64

2,58

-0,70

-5,34

0,82

(3) - (6) = (9)

Surplus/Defisit

Lampiran I


16


Lampiran II Rancangan Anggaran Peralihan Penerimaan Negara Triwulan I - 1969 APBN 1968 (Anggaran Induk)

Rancangan Anggaran Penerimaan Peralihan Triwulan I -1969

I. Penerimaan Rutin A. Pajak Langsung 1. Pajak Pendapatan 2. Pajak Perseroan 3. Pajak Perseroan Minyak 4. Pajak Kekayaan 5. Pajak Deviden 6. M P O 7. Lain-lain

97.185.250.000 32.200.000.000 9.250.000.000 6.000.000.000 16.420.000.000 500.000.000 5.000.000 25.000.000

45.381.000.000 16.400.000.000 3.300.000.000 2.600.000.000 7.700.000.000 100.000.000 50.000.000 2.500.000.000 150.000.000

B. Pajak Tidak Langsung 1. Pajak Penjualan 2. Pajak Penjualan Import 3. Pajak Penjualan Minyak 4. Bea Materai

64.175.250.000 5.500.000.000 3.800.000.000 P.M 1.000.000.000 500.000.000 20.000.000 10.500.000.000 6.000.000.000 25.918.750.000 10.936.500.000

28.700.000.000 2.400.000.000 3.000.000.000 P.M 800.000.000 1) 5.000.000 25.000.000 70.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 9.400.000.000 6.000.000.000

810.000.000

281.000.000

41.500.000.000 32.700.000.000 8.800.000.000

9.500.000.000 9.500.000.000 -

138.685.250.000

54.881.000.000

Jenis Penerimaan

5. Bea Balik Nama Kend. Bermotor 6. Bea Balik Nama 7. Bea Lelang 8. Lain-lain Pajak Tidak Langsung 9. Pajak Devisa Ekspor 10. Laba Bersih Minyak 11. Bea Masuk 12. Cukai C. Penerimaan Non-Tax II. Penerimaan Pembangunan 1. Kredit Luar Negeri 2. A D O Jumlah Penerimaan 1)

Diserahkan kepada Daerah-daerah Swatantra

2)

Diterimakan dan digunakan langsung oleh daerah-daerah Swatantra


17

Nota Keuangan dan RAPBN Peralihan Tahun 1969 Lampiran III DASAR PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA UNTUK TRIWULAN I - 1969 (APBN Peralihan 1969) (dalam milyard Rp.) I. Penerimaan Rutin : Terdiri dari : A. Pajak Langsung B. Pajak Tidak Langsung C. Penerimaan Non-tax A.

Pajak Langsung : 1. Pajak pendapatan : 1.1. Pajak Pendapatan Buruh : 1.1.1. Dalam Valuta Asing : Diperkirakan diterima US$ 1,7 juta dengan kurs Rp 310,per US$; Jadi berjumlah Rp 527,- juta atau dibulatkan = Rp 0,5 milyar. 1.1.2. Dalam Rupiah : Realisasi Penerimaan Triwulan II, 1968 berjumlah Rp 605,- juta. Diperkirakan di dalam Triwulan I-1969 ada kenaikan penerimaan sebesar 50% terhadap realisasi Triwulan II-1968, sehingga menjadi Rp 907,juta; ditambah dengan tambahan penyetoran atas kekurangan penyetoran selama tahun 1968, yang diperkirakan realisasinya 50% atas kekurangan penyetoran tersebut atau dibulatkan Rp 50 juta, maka perkiraan penerimaan menjadi Rp 957,- juta atau dibulatkan = Rp 1,0 milyar. 1.2. Pajak Pendapatan Bukan Buruh 1.2.1. Menurut cara pemungutan lama; 1.2.2. Menurut cara MPS 2. Pajak Perseroan. 2.1. Perseroan negara dan koperasi : 2.1.1. Menurut cara pemungutan lama; 2.1.2. Menurut cara MPS Realisasi dalam Triwulan II 1968 berjumlah Rp 610,- juta. Dengan intensifikasi diperkirakan ada kenaikan penerimaan sebesar 25% di dalam Triwulan I-1969 sehingga menjadi Rp 765 juta atau dibulatkan = Rp 0,8 milyar 2.2. Perusahaan Swasta : 2.2.1. Menurut cara pemungutan lama; 2.2.2. Menurut cara MPS Realisasi dalam triwulan II - 1968 berjumlah Rp 490 juta. Dengan intensifikasi dan penyesuaian tarif-tarif MPS diperkirakan ada kenaikan penerimaan di dalam triwulan I - 1969 sebesar hampir 200% atau Rp 900 juta.


45,3 16,4 28,7 0,2 16,4 3,3 1,5 0,5

1,0

1,8 0,8 1,0 2,6 1,0 0,2 0,8

1,6 0,7 0,9

18


3. Pajak Perseroan Minyak Valuta asing yang diperkirakan akan dikonversikan dan akan dihitung nilai lawannya dalam Rupiah berjumlah US$ 24,9 juta dengan kurs Rp 310,- per US$. Sehingga berjumlah Rp 7.719 juta atau dibulatkan Rp 7,7 milyar. 4. Pajak Kekayaan Di dalam triwulan II - 1968 realisasinya berjumlah Rp 18,juta. Dengan intensifikasi pemungutan di dalam triwulan I 1969 diperkirakan penerimaan sebesar Rp 100 juta. 5. Pajak Deviden Di dalam triwulan II -1968 realisasinya berjumlah Rp 8 juta. Dengan intensifikasi pemungutan di dalam Triwulan I-1969 diperkirakan dapat masuk penerimaan sebesar Rp 50 juta. 6. MPO (Memungut Pajak Orang) 6.1. Yang dipungut oleh Pajak : Realisasi penerimaan di dalam Triwulan II -1968 berjumlah Rp 1.233,- juta. Dengan intensifikasi dan penyesuaian tarif MPO diperkirakan ada kenaikan penerimaan sebesar 75% di dalam triwulan I-1969 sehingga menjadi Rp 2.143,- juta atau dibulatkan Rp 2,1 milyar. 6.2. Yang dipungut oleh Bea Cukai : Yaitu MPO yang dikenakan kepada Barang-barang Impor yang dimasukkan sebagai barang kiriman. 7. Lain-lain Di dalam triwulan II -1968 realisasinya berjumlah Rp 56 juta. Dengan intensifikasi diperkirakan penerimaan meningkat menjadi Rp 150,- juta. B.

Pajak Tidak Langsung. 1. Pajak Penjualan. Realisasi penerimaan di dalam triwulan II-1968 berjumlah Rp 1.820,juta. Dengan intensifikasi pemungutan, maka dalam triwulan I-1969 diperkirakan akan ada kenaikan penerimaan sebesar 30% sehingga menjadi Rp 2.360 juta atau dibulatkan Rp 2,4 milyar. 2. Pajak Penjualan Impor. Penerimaan ini dipungut oleh Pabean, dimana diadakan assumsi-assumsi bahwa tarif rata-rata pajak ini adalah 6%, jumlah devisa untuk impor yang tersedia US$ 121 juta, nilai dasar perhitungan bea masuk sebesar Rp 310 per US$, tarip rata-rata bea masuk diperkirakan 25%. 3. Bea Materai Realisasinya di dalam triwulan II-1968 berjumlah Rp 455 juta. Dengan intensifikasi pemungutan diperkirakan akan diterima di dalam triwulan I-1969 sebesar Rp 800 juta. 4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Diserahkan kepada Pemerintah Daerah


7,7

0,1

0,05

2,5 2,1

0,4

0,15

28,7 2,4

3,0

0,8

-

19


5. Bea Balik Nama Realisasinya di dalam triwulan II-1968 berjumlah Rp 3 juta, sehingga dengan intensifikasi pemungutan diperkirakan dapat diterima di dalam triwulan I-1969 sebesar Rp 5 juta.

0,005

6. Bea Lelang Dengan intensifikasi pemungutan, maka diperkirakan ada kenaikan penerimaan dari realisasi sebesar Rp 18 juta di dalam triwulan II-1969 menjadi Rp 25 juta di dalam triwulan I-1969. 7. Lain-lain Pajak Tidak Langsung Dengan intensifikasi pemungutan diperkirakan penerimaan lain-lain ini meningkat dari realisasi Rp 39 juta di dalam triwulan II-1968 menjadi Rp 70 juta di dalam triwulan I-1969. 8. Pajak Devisa Ekspor Dengan asumsi-asumsi : (1) Rata-rata ekspor per bulan US$ 36 juta (tanpa minyak) (2) Golongan A = 80% dari total ekspor (3) Bagian Pemerintah Pusat 15% dari Golongan A. (4) Kurs BE Umum = Rp 310 per US$ maka diperkirakan di dalam triwulan I - 1969 dapat masuk penerimaan sebesar : 15% x 80% x 108 juta x Rp 310 = Rp 4.017,6 juta atau dibulatkan Rp 4,0 milyar. 9. Penerimaan Minyak Lainnya : Termasuk di dalamnya pajak penjualan minyak, cukai minyak tanah dan laba bersih minyak. Penerimaan ini ditentukan oleh hasil penjualan minyak bumi oleh PN Pertamina di dalam negeri dikurangkan dengan biaya-biayanya. 10. Bea Masuk Dengan asumsi-asumsi : (1) Sisa Kredit Luar Negeri tahun 1968 yang digunakan di dalam triwulan I-1969 : US$ 20 juta. (2) Devisa ekspor triwulan IV-1968 yang digunakan di dalam triwulan I-1969 : US$ 86 juta. (3) Devisa asal barang kiriman dan DP yang digunakan di dalam triwulan I-1969 : US$ 15 juta. (4) Nilai dasar perhitungan bea masuk Rp 310 per US$ (5) Tarif rata-rata bea masuk 25%. Maka diperhitungkan penerimaan bea masuk sebesar : 25% x 121 juta x 310 = Rp 9.377 juta atau dibulatkan Rp 9,4 milyar. 11. Cukai 11.1. Cukai Tembakau Asumsi-asumsi : (1) Penerimaan triwulan I-1969 ditentukan oleh permintaan terhadap TT 3 yang diajukan di dalam Triwulan IV-1968. (2) Pembebanan sebagian cukai tembakau mencapai sasarannya, yaitu :

0,025


0,070

4,0

3,0

9,4

6,0 5,4

20


a. kenaikan produksi b. perbaikan mutu hasil tembakau c. perserasian harga pita cukai dengan harga eceran dipasaran. (3) Sebagai akibat asumsi (2) diatas diperkirakan permintaan TT 3 sebesar : Oktober : Rp 1,7 milyar Nopember : Rp 1,8 milyar Desember : Rp 1,9 milyar Tw.IV-1968 Rp 5,4 milyar Jumlah Rp 5,4 milyar tersebut menjadi penerimaan di dalam triwulan I-1969. 11.2. Cukai Gula Asumsi-asumsi : (1) Produksi 1969 = produksi 1968 = 600.000 ton (2) Harga rata-rata dasar pengenaan cukai Rp 37,50 per kg (3) Tarif Cukai : 10% Jadi diperkirakan penerimaan sebesar 10% x 1/4 x 600.000.000 kg x Rp 37,5 = Rp 562,5 juta atau dibulatkan Rp 0,55 milyar. 11.3. Cukai Bir Realisasi Cukai bir dalam semester I-1968 rata-rata per bulan Rp 6,3 juta. Karena diperkirakan adanya kenaikan produksi dan harga bir di dalam Triwulan I-1969, maka penerimaan cukai bir sebesar rata-rata per bulan Rp 12 juta diperhitungkan dapat diterima. Berarti di dalam triwulan I-1969 dapat diterima : 3 x Rp 12 juta = Rp 36 juta atau dibulatkan Rp 0,03 milyar. 11.4. Cukai alkohol Sulingan Realisasi Cukai Alkohol dalam semester I-1968 rata-rata per bulan Rp 5 juta. Diperkirakan di dalam triwulan I-1969 terjadi kenaikan di dalam produksinya dan harganya, sehingga penerimaan rata-rata per bulan dari cukai alkohol dapat mencapai Rp 8 juta. Berarti di dalam triwulan I-1969 dapat diterima 3 x Rp 8 juta = Rp 24 juta atau dibulatkan Rp 0,02 milyar 11.5. Cukai Minyak Tanah (lihat pos Penerimaan Minyak Lainnya) C.

0,55

0,03

0,02

p.m

Penerimaan Non Tax Untuk triwulan I-1969 diperkirakan akan diterima Rp 200 juta.

II. Penerimaan Pembangunan. Terdiri dari : 1. Kredit Luar Negeri 2. A D O


0,2

9,5 9,5 -

21


1. Kredit Luar Negeri Penerimaan yang berasal dari nilai lawan Kredit Luar Negeri didasarkan pada asumsi-asumsi : (1) Kredit Luar Negeri yang terjual di dalam triwulan I-1969 berjumlah US$ 20 juta. (2) Kurs BE Kredit : Rp 310 per US$ (3) PL 480 yang direalisir di dalam triwulan I-1969 adalah 32% dari yang tersedia. (4) PL 480 yang tersedia adalah US$ 33,7 juta (5) Kurs PL 480 : Rp 310 per US$ Penerimaan : 20 juta x Rp 310,= Rp 6.200,- juta 32% x 33,7 juta x Rp 310,- = Rp 3.343,- juta Jumlah : Rp 9.543,- juta atau dibulatkan : Rp 9,5 milyar 2. A D O Diterimakan dan dipakai langsung oleh Daerah-daerah Swatantra Rekapitulasi Penerimaan Rutin Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung Penerimaan Non Tax Penerimaan Pembangunan Kredit Luar Negeri ADO

9,5

-

45,3 16,4 28,7 0,2 9,5 9,5 -

Jumlah Penerimaan Negara Triwulan I - 1969


54,8

22

Departemen Keuangan Republik Indonesia 2.191.180,5

12.500,0

2.168.648,5

32,0 10.000,0

8.431,3 35.045,8 1.279,8 17.261,7 750,0 36.220,0 13.800,0 79.856,8 48.135,5 35.767,7 539.285,0 4.527.844,8 236.782,0 82.365,0 229.280,3 670.182,0 32.540,0 28.599,0 21.147,7 7.500,0 25.192,9 50.963,0 417.315,0 479.740,0 59.025,0 30.439,0 62.430,0 17.475,0 7.794.654,3

Belanja Pegawai Belanja Pensiun Belanja Barang

MPRS 18.570,6 DPRGR 26.411,7 DPA 1.162,8 BPK 9.328,0 Mahkamah Agung 2.127,6 Kejaksaaan Agung 153.684,2 Kepresidenan 23.584,4 Sekretariat Negara 32.694,5 Badan/Lembaga Negara Non Departemen 82.608,2 Departemen Dalam Negeri 348.570,6 Departemen Luar Negeri 642.387,9 Departemen Pertahanan/Keamanan 12.954.703,5 Departemen Kehakiman 329.821,8 Departemen Penerangan 266.680,4 Departemen Keuangan 443.917,1 Bagian Pembiayaan/Perhitungan 2.400,0 Departemen Perdagangan 74.791,2 Departemen Pertanian 190.620,3 Departemen Perindustrian 74.391,8 Departemen Pertambangan 29.214,5 Departemen Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik 132.700,0 Departemen Perhubungan 248.311,5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2.643.314,0 Departemen Kesehatan 482.959,0 Departemen Agama 1.463.633,8 Departemen Tenaga Kerja 64.792,7 Departemen Sosial 67.057,1 Departemen Transmigrasi & Koperasi 152.380,3 20.962.819,5 Jumlah

DEPARTEMEN/LEMBAGA

5.787,5 10.379,0 8.513,0 3.170,0 96.320,6 62.496,3 26.820,0 21.250,0 4.075,0 5.196,0 4.500,0 7.491,0 1.208.654,6

1.300,0 4.800,0 3.624,0 4.950,0 450,0 13.670,0 9.400,0 12.126,6 13.076,5 13.879,0 43.750,0 698.458,3 11.363,2 42.622,6 79.186,0

Belanja Pemeliharaan

10.200,0 2.935,0 4.322,5 600,4 7.486,5 4.443,2 29.965,0 11.600,0 4.700,0 11.635,0 5.220,0 5.950,0 632.792,4

1.850,0 10.280,0 500,0 750,0 300,0 7.500,0 1.335,5 3.313,6 7.508,4 10.570,0 102.901,5 324.545,6 11.380,2 7.900,0 43.100,0

Biaya Perjalanan Dinas

9.153.000,0

9.153.000,0

Pengeluaran Transito

IKHTISAR RAPBN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969 RUTIN

15.000,0 550,0 9.000,0 1.000,0 750,0 200,0 35.604,5

68,0 100,0

9,0

4.927,5

4.000,0

Subsidi/ Bantuan

3.400.000,0

3.400.000,0

Bunga/Cicilan

2.193,7

100,0

50,0 100,0

50,0

40,0

821,2

1.030,0

2,5

Anggaran Perhitungan

30.151,9 76.537,5 6.566,6 32.289,7 3.627,6 211.076,7 48.119,9 131.991,5 151.328,6 414.744,8 1.328.356,4 18.516.373,4 589.356,2 399.568,0 795.483,4 15.394.230,5 123.318,7 232.641,3 108.475,0 40.484,9 261.700,0 366.264,0 3.132.414,0 996.149,0 1.540.533,8 113.062,7 152.557,1 183.496,3 45.380.900,1

Jumlah

dalam ribuan rupiah

Lampiran IV


23

2

MPRS DPRGR DPA BPK Mahkamah Agung Kejaksaaan Agung Kepresidenan Sekretariat Negara Badan/Lembaga Negara Non Departemen Departemen Dalam Negeri Departemen Luar Negeri Departemen Pertahanan/Keamanan Departemen Kehakiman Departemen Penerangan Departemen Keuangan Bagian Pembiayaan/Perhitungan Departemen Perdagangan Departemen Pertanian Departemen Perindustrian Departemen Pertambangan Departemen Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik Departemen Perhubungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Kesehatan Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja Departemen Sosial Departemen Transmigrasi & Koperasi Jumlah

1

DEPARTEMEN/LEMBAGA

I A B C II A B C III A B C IV V VI VII VIII IX IX A X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI

No Bagian

4

50.000,0 20.000,0 850.000,0 771.900,0 1.691.900,0

3

-

Pengeluaran lainnya


Prasarana Pengangkutan

-

5


69.000,0 49.500,0 900.000,0 1.018.500,0

6

Pengeluaran lainnya

Prasarana Pengairan

-

7


Departemen Keuangan Republik Indonesia 511.465,0

8.000,0 500.000,0

3.465,0

8

Pengeluaran lainnya

Prasarana Tenaga

IKHTISAR RAPBN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969

-

9


40.600,0 418,0 2.500,0 10.100,0 17.500,0 112.000,0 20.000,0 514.000,0 39.500,0 43.312,0 23.500,0 4.150,0 827.580,0

10

Pengeluaran lainnya

Prasarana Sosial

PROGRAM

-

11


90.000,0 2.500,0 15.000,0 6.300,0 8.000,0 200.000,0 77.500,0 22.000,0 250.000,0 27.500,0 31.000,0 67.000,0 27.000,0 100.500,0 61.600,0 68.000,0 10.500,0 25.288,0 4.460,0 23.050,0 1.117.198,0

12

Pengeluaran lainnya

Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan

-

13


6.900,0 1.557,0 68.000,0 300.000,0 3.000,0 3.500.000,0 189.400,0 189.500,0 10.000,0 65.000,0 4.333.357,0

14

Pengeluaran lainnya

Lain-lainnya

-

15


90.000,0 2.500,0 15.000,0 47.500,0 11.740,0 195.000,0 500.000,0 77.500,0 25.000,0 250.000,0 3.500.000,0 30.000,0 300.000,0 274.000,0 35.000,0 2.472.500,0 853.500,0 582.000,0 50.000,0 68.600,0 23.500,0 8.610,0 88.050,0 9.500.000,0

16

Pengeluaran lainnya

Jumlah

90.000,0 2.500,0 15.000,0 47.500,0 11.740,0 195.000,0 500.000,0 77.500,0 25.000,0 250.000,0 3.500.000,0 30.000,0 300.000,0 274.000,0 35.000,0 2.472.500,0 853.500,0 582.000,0 50.000,0 68.600,0 23.500,0 8.610,0 88.050,0 9.500.000,0

17

Jumlah Seluruhnya

dalam ribuan rupiah

Lampiran V


24

Uraian

2

MPRS DPRGR DPA BPK Mahkamah Agung Kejaksaaan Agung Kepresidenan Sekretariat Negara Badan/Lembaga Negara Non Departemen Departemen Dalam Negeri Departemen Luar Negeri Departemen Pertahanan/Keamanan Departemen Kehakiman Departemen Penerangan Departemen Keuangan Bagian Pembiayaan/Perhitungan Departemen Perdagangan Departemen Pertanian Departemen Perindustrian Departemen Pertambangan Departemen Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik Departemen Perhubungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Kesehatan Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja Departemen Sosial Departemen Transmigrasi & Koperasi Jumlah

Bagian

1

I A B C II A B C III A B C IV V VI VII VIII IX IX A X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI

15.400.000,0 15.400.000,0

4

3 22.700.000,0 22.700.000,0

Bea & Cukai

Pajak-pajak

Departemen Keuangan Republik Indonesia 10,0 7.000.000,0 3.787,5 7.003.797,5

-

5

Lain-Lain Penerimaan

IKHTISAR RAPBN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969 PENERIMAAN

2,5 87.500,0 40,0 159,0 29.500,0 480,0 8.773,9 1.875,0 79.600,0 6.250,0 100,0 5.000,0 14.885,7 290,0 23.165,0 12.387,8 4.000,0 828,6 p.m 274.837,5

-

6

Penerimaan Departemen

2,5 2.000,0 150,0 125,0 2.277,5

7

Penerimaan Perhitungan

2,5 87.502,5 40,0 169,0 31.500,0 480,0 8.773,9 1.875,0 45.179.600,0 p.m 6.250,0 3.787,5 100,0 5.000,0 15.035,7 290,0 23.290,0 12.387,8 4.000,0 828,6 p.m 45.380.912,5

-

8

Jumlah

dalam ribuan rupiah

Lampiran VI


25


RANCANGAN UNDANG – UNDANG NO:

TAHUN 1968

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN UNTUK MASA 1 JANUARI s.d 31 MARET TAHUN 1969 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

Mengingat

:

a. bahwa dengan dirubahnya pasal 7 Indische Comtabiliteitswet dianggap perlu adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk masa 1 Januari s.d 31 Maret tahun 1969 sebagai Anggaran Peralihan; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan dimaksud dalam sub a, menurut pasal 2 Undang-undang tentang perubahan pasal 7 ICW harus ditetapkan dengan Undang-undang; 1. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar: 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966; 3. Undang-Undang No. ………tentang perubahan pasa 7 Indische Comptabiliteitswet:

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan untuk masa 1 Januari s.d. 31 Maret tahun 1969 Pasal 1 (1) Pendapatan Negara untuk masa 1 Januari s.d 31 Maret tahun 1969 diperoleh dari : a. Sumber-sumber Anggaran Rutin dan b. Sumber-sumber Anggaran Pembangunan ; (2) Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 45.380.912.500,- ; (3) Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp.9.500.000.000,- ; (4) Perincian pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II undang – undang ini.


26


(1)

(2) (3) (4)

Pasal 2 Anggaran Belanja Negara untuk masa 1 Januari s.d. 31 Maret tahun 1969 terdiri atas : a. Anggaran belanja rutin b. Anggaran belanja pembangunan Anggaran belanja rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp.45.380.900.100,-; Anggaran belanja pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 9.500.000.000,Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV UndangUndang ini. Pasal 3

(1) Setelah masa Angaran Peralihan ini berakhir, dibuat perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan Angaran: (2) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan bersama-sama dengan perhitungan anggaran tahun 1968; (3) Perhitungan anggaran dimaksud dalam ayat (2) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mendapatkan penilaian seperlunya. Pasal 4 Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan (ICW) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-Undang ini, tidak berlaku. Pasal 5 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1969. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal ............................. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ……………… SEKRETARIS NEGARA, Departemen Keuangan Republik Indonesia

SOEHARTO Jenderal TNI

27


PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN UNTUK MASA 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 MARET 1969 UMUM Memenuhi ketentuan-ketentuan perundangan, maka di dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Peralihan ini dicantumkan secara ringkas jumlah-jumlah pencapatan dan belanja negara Januari s.d. 31 Maret 1969. Seperti juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1968 (Undang-Undang No. 13 Tahun 1967) anggaran peralihan inipun secara terpisah menyebut sumber-sumber untuk Anggaran Rutin dan Sumber-sumber untuk Anggaran Pembangunan. Yang sedemikian ini karena Pemerintah tetap berpegang pada prinsip pelaksanaan anggaran belanja secara fungsionil dalam arti program oriented. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam aspek pembiayaannya diarahkan sedemikian rupa sehingga penerimaan dari dalam negeri diperuntukkan pembiayaan rutin sedangkan penerimaan dari luar negeri dikhususkan untuk pembiayaan pembangunan. Selanjutnya Pemerintah dengan berpegang pada asas balanced budget secara flexible, berusaha agar penerimaan rutin seimbang dengan pengeluaran rutin dan penerimaan pembangunan seimbang dengan pengeluaran pembangunan. Pemerintah tidak bermaksud mengadakan percampuran antara dua sumber penerimaan itu. Dengan diaturnya Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara Peralihan ini dalam Undang-Undang tersendiri, maka penatalaksanaannyapun dilakukan secara terpisah. Namun yang sedemikian ini tidak usah menjadi alasan untuk menyendirikan perhitungan anggarannya. Adalah atas dasar kebutuhan praktis dan pertimbangan effisensilah diadakan ketentuan, bahwa Perhitungan Anggaran-anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan ini diajukan bersamaan dengan Perhitungan Anggaran-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1968 (Undang-Undang No. 13 Tahun 1967) Pasal demi Pasal Pasal 1 : Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas


28


Ayat (4) Pasal 2 : Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

Pasal 3 : Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Perhitungan Anggaran adalah pertanggungan jawab penatalaksanaan sesuatu anggaran. Untuk kebutuhan praktis dan pertimbangan effisensilah jika kedua Perhitungan Anggaran disatukan pengajuannya. Ayat (3) Ketentuan ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 : Pasal ini menetapkan bahwa di dalam hal-hal dimana jelas terdapat eprtentangan antara kedua Undang-undang tersebut, maka pasal dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan ini yang diperlakukan. Dimana tidak ada pertentangan itu, seperti halnya dengan pasal 24 Undang-Undang Perbedaharaan (ICW), maka pasal dari Undang-undang Perbendaharaan tersebut tetap berlaku sepenuhnya. Pasal 5 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO : .......................................................................


29


LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG NO………TAHUN 1968 SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969 BAGIAN II B MAHKAMAH AGUNG 2 B. 2. KEPANITERAAN 2 B. 2.1. Kepaniteraan 2 B. 2.1.404 Uang meja/leges dan upah

2.500 2.500 2.500 2.500

Jumlah pasal 2 B.2.1. Jumlah Pos 2 B.2 Jumlah Penerimaan Bagian II B

2.500

BAGIAN II C KEJAKSAAN AGUNG 2 C. 1. LEMBAGA PUSAT KEJAKSAAN DAN PENGELUARAN UMUM 2 C. 1.1. Lembaga Pusat Kejaksaan dan Pengeluaran Umum 2 C. 1.1.403 Hasil penjualan barang-barang yang tidak terpakai lagi 2.500.000 404 Hasil sitaan dsb. 10.000.000 500 Penerimaan kembali persekot gaji 2.500 12.502.500 12.502.500 12.502.500

Jumlah Pasal 2 C.1.1. Jumlah Pos 2 C.1 2 C. 2. KEJAKSAAN AGUNG 2 C. 2.1. Kejaksaan Agung 2 C. 2.1.403 Hasil penjualan barang-barang yang tidak terpakai lagi 404 Hasil-hasil sitaan dsb. 405 Pemungutan kembali devisa Jumlah Pasal 2 C.2.1. Jumlah Pos 2 C.2.


5.000.000 11.250.000 8.750.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

30


2 C. 3. KEJAKSAAN TINGGI 2 C. 3.1. Kejaksaan Tinggi 2 C. 3.1.403 Hasil penjualan barang-barang yang tidak terpakai lagi 404 Hasil-hasil sitaan dsb. 405 Pemungutan kembali devisa

2.500.000 6.250.000 3.750.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000

Jumlah Pasal 2 C.3.1. Jumlah Pos 2 C.3. 2 C. 4. KEJAKSAAN NEGERI 2 C. 4.1. Kejaksaan Negeri 2 C. 4.1.403 Hasil penjualan barang-barang yang tidak terpakai lagi 404 Hasil-hasil sitaan dsb. 405 Pemungutan kembali devisa

12.500.000 18.750.000 6.250.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000

Jumlah Pasal 2 C.4.1. Jumlah Pos 2 C.4. Jumlah Penerimaan Bagian IIC

87.502.500

BAGIAN III B KABINET, SEKRETARIAT NEGARA DAN INSTANSI DI BAWAH LINGKUNGANNYA 3 B. 1. SEKRETARIAT NEGARA 3 B. 1.1. Sekretariat Negara 3 B. 1.1.400 Penerimaan dari Departemen-departemen 401 Penerimaan dari counterpart 402 Badan Atlas Nasional 403 Penerimaan Lain-lain Jumlah Pasal 3 B.1.1. Jumlah Pos 3 B.1. 3 B. 2. RUPA-RUPA PENERIMAAN 3 B. 2.1. Rupa-rupa penerimaan 3 B. 2.1.500 Pembayaran kembali persekot gaji dan penghasilan lain-lain 501 Pembayaran kembali persekot-persekot tidak berbunga untuk pembelian meubilair 502 Pembayaran kembali dari Yayasan Jumlah Pasal 3 B.2.1. Jumlah Pos 3 B.2. Jumlah Penerimaan Bagian III B


40.000 40.000 40.000

40.000

31


BAGIAN III C BADAN-BADAN/LEMBAGA PEMERINTAHAN NON DEPARTEMENTAL Pos 3C.1. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Pasal 3C.1.1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia M.a. 3C.1.1.400 Penjualan karcis kebun raya 401 Penjualan karcis musium 402 Penjualan tanam-tanaman 403 Penjualan karcis aquarium laut 404 Penjualan atas barang-barang yang tidak terpakai lagi 405 Penerimaan lain-lain 406 s.d 499 Jumlah pasal 3C1.1. Pasal 3C.1.2. Penerimaan lain-lain M.a. 3C.1.2.400 403 404 Penjualan atas barang-barang yang tidak terpakai lagi 405 Penerimaan lain-lain 406 s.d. 499 Jumlah pasal 3C.1.2. Jumlah pos 3C.1 Pos 3C.3. Pasal 3C.3.1. Ma. 3C.3.1.400 s.d. 401 402 403 404 405 s.d. 499

BIRO PUSAT STATISTIK Biro Pusat Statistik Hasil penjualan penerbitan-penerbitan Penjualan barang-barang yang tidak terpakai lagi Jumlah pasal 3C.3.1. Jumlah pos 3C.3.

54.000 30.000 15.000 99.000 99.000 10.000 -

60.000 -

Jumlah Penerimaan Bagian III C

10.000 10.000 109.000

60.000 60.000 60.000 169.000

BAGIAN IV DEPARTEMEN DALAM NEGERI 4.1. 4.1.1. 4.1.1.500 501

PENERIMAAN BERHADAPAN DENGAN PENGELUARAN Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran Pembayaran kembali persekot gaji 1.400.000 Pembayaran kembali uang muka untuk pembelian alat pengangkutan 600.000 Jumlah pasal 4.1.1. Jumlah pos 4.1.


2.000.000 2.000.000 2.000.000

32


4.2. 4.2.1. 4.2.1.400 401 402 403 404

LAIN-LAIN PENERIMAAN DEPARTEMEN Lain-lain penerimaan Departemen Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai oleh Badan-badan Pemerintah Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi dan yang berkelebihan Uang pemasukan karena pemberian hak Penerimaan pendaftaran tanah Lain-lain penerimaan Departemen

22.000.000 5.000.000 2.500.000 29.500.000 29.500.000 29.500.000

Jumlah pasal 4.2.1.1. Jumlah pos 4.2. Jumlah Penerimaan Bagian IV

31.500.000

BAGIAN V DEPARTEMEN LUAR NEGERI 5.1. 5.1.1. 5.1.1.400

5.2. 5.2.1. 5.2.1.400 401 402 403

DEPARTEMEN DAN PENDAPATAN UMUM Departemen Pusat Penjumlahan barang-barang Negara Jumlah Pasal 5.1. Jumlah Pos 5.1. PERWAKILAN DI LUAR NEGERI Perwakilan di Luar Negeri Penerimaan bea konselerai Penerimaan bea visa dan paspor Penerimaan bea legalisasi Penjualan barang-barang negara

-

160.000 160.000 160.000 480.000 480.000 480.000

Jumlah Pasal 5.2.1. Jumlah Pos 5.2. Jumlah Penerimaan Bagian V

480.000

BAGIAN VII DEPARTEMEN KEHAKIMAN 7.1. 7.1.1. 7.1.1.400

DEPARTEMEN DAN DINAS UMUM Departemen Legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman 401 Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan Notaris Jumlah Pasal 7.1.1.


6.500 200 6.700 6.700

33


7.1.2.

Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan di tempat lain 7.1.2.400 Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan 401 Uang Pewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 5 Undang-undang No.62 tahun 1958 Jumlah Pasal 7.1.2. 7.1.3. 7.1.3.400

Balai-balai Harta Peninggalan Bagian untuk negeri dari penghasilan Balai-balai Harta Peninggalan

150.000 500.000 650.000 650.000

3.800 3.800 3.800

Jumlah Pasal 7.1.3. 7.1.4. 7.1.4.400

Catatan sipil Penerimaan catatan sipil (bea nikah)

400 400 400 660.900

Jumlah Pasal 7.1.4. Jumlah Pos 7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.1.400

URUSAN HUKUM Pengadilan-pengadilan Negeri Uang meja (leges) dan upah-upah yang diterima oleh Panitera-panitera Badan-badan Pengadilan

1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000


DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN Kantor Pusat dan Penerimaan Umum Penerimaan lain-lain dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

2.500 2.500 2.500

Jumlah Pasal 7.3.1. 7.3.2. 7.3.2.400

Lembaga-lembaga Pemasyarakatan Penerimaan upah tenaga Narapidana yang dipekerjakan tidak untuk kepentingan Pemasyarakatan 401 Penerimaan hasil pekerjaan kerumah tanggaan

187.500 123.000 310.500 313.000 313.000


DIREKTORAT URUSAN PATENT Direktorat Urusan Patent Penerimaan bagian Patent dan hak cipta serta merk Jumlah Pasal 7.4.1. Jumlah Pos 7.4.


300.000 300.000 300.000 300.000

34


7.5. 7.5.1. 7.5.1.400 401

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI Kantor-kantor imigrasi Penerimaan Bea-bea Imigrasi Penerimaan Devisa di Luar Negeri

500.000 5.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000


PENERIMAAN LAIN-LAIN Penerimaan Lain-lain Penjualan barang-barang kelebihan atau barang-barang yang tiak dapat dipakai sepanjang tidak menjadi penghasilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 401 Penerimaan-lain-lain

187.500 62.500 250.000 250.000 250.000

Jumlah Pasal 7.6.1. Jumlah Pos 7.6. Jumlah Penerimaan Bagian VII

8.773.900

BAGIAN VIII DEPARTEMEN PENERANGAN 8.2.

DIREKTORAT JENDERAL PENERANGAN DALAM DAN LUAR NEGERI 8.2.2. Direktorat Penerangan Dalam Negeri 8.2.2.400 Pendapatan dari penjualan brosur dll penerbitan 401 Pendapatan dari penjualan potret

62.500 125.000 187.500 187.500

Jumlah Pasal 8.2.2. 8.4.

DIREKTORAT JENDERAL RADIO, TELEVISI DAN FILM 8.4.2. Direktorat Radio 8.4.2.400 401 Pendapatan dari langganan/adpertensi dari penerbitan dll 402 Pendapatan dari pertunjukan umum, sayembara pendengar konkurs musik, nyanyian dll Jumlah pasal 8.4.2.


37.500 87.500 125.000 125.000

35


8.4.4. Direktorat Film 8.4.4.401 Pendapatan dari penjualan/penyewaan film 402 Pendapatan dari pembuatan film untuk fihak ketiga

875.000 687.500 1.562.500 1.562.500 1.562.500

Jumlah pasal 8.4.4. Jumlah Pos 8.4. 8.5. 8.5.1. 8.5.1.400

PENERIMAAN RUPA-RUPA Penerimaan rupa-rupa Pendapatan dari penjualan barang-barang yang digunakan untuk Pemerintah 401 Pendapatan dari penjualan barang-barang yang tidak dipakai 402 Pendapatan lain-lain

-

Jumlah Pasal 8.5.1. Jumlah Pos 8.5. Jumlah Penerimaan Bagian VIII

1.875.000

BAGIAN IX DEPARTEMEN KEUANGAN 9.1. 9.1.1. 9.1.1.400

SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN Sekretariat Jenderal Departemen Pendapatan urusan percetakan stensilan, karena pekerjaan yang dilakukan dan bahan-bahan yang diberikan 401 Penerimaan sewa rumah-rumah instansi Departemen Keuangan 402 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan barang-barang kelebihan 403 Rupa-rupa penerimaan selama tidak termasuk dalam penerimaan lain-lain dari berbagai Direktorat Jenderal/Direktorat Jumlah pasal 9.1.1. Jumlah Pos 9.1.


Memori Memori Memori

Memori Memori Memori Memori

36


9.3. 9.3.1. 9.3.1.100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Jenderal Pajak Pajak pendapatan Pajak perseroan MPO Pajak Kekayaan Pajak Devisen Lain-lain pajak langsung Pajak penjualan Bea Materai Bea Balik Nama Bea Lelang Lain-lain pajak tidak langsung

3.297.000.000 10.300.000.000 2.543.000.000 100.000.000 50.000.000 150.000.000 5.360.000.000 800.000.000 5.000.000 25.000.000 70.000.000 22.700.000.000 22.700.000.000 22.700.000.000

Jumlah Pasal 9.3.1. Jumlah Pos 9.3. 9.4. 9.4.1. 9.4.1.200 201 202 203 204

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bea masuk Cukai tembakau Cukai gula Cukai bir Cukai alkohol sulingan

9.400.000.000 5.400.000.000 550.000.000 30.000.000 20.000.000 15.400.000.000 15.400.000.000 15.400.000.000

Jumlah Pasal 9.4.1. Jumlah Pos 9.4. 9.5. 9.5.1. 9.5.1.301 302 9.5.1.400

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN Direktorat Jenderal Keuangan Selisih kurs B.E Laba atas minyak Penerimaan lain-lain Jumlah Pasal 9.5.1. Jumlah Pos 9.5. Jumlah Penerimaan Bagian IX


4.000.000.000 3.000.000.000 79.600.000 7.079.600.000 7.079.600.000 7.079.600.000 45.179.600.000

37


9A.1 9A.1.1. 9A.1.1.400.

BAGIAN IX A BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN RUPA-RUPA PENERIMAAN Rupa-rupa Penerimaan Rupa-rupa Penerimaan Memori Memori Memori

Jumlah Pasal 9A.1.1. Jumlah Penerimaan Bagian IXA

Memori

BAGIAN X DEPARTEMEN PERDAGANGAN 10.1. 10.1.1. 10.1.1.1.

PUSAT DEPARTEMEN Direktorat Metrologi Menera dan menera ulang untuk timbangan, alat uku dan timbangan

6.250.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000

Jumlah Pasal 10.1.1. Jumlah Pos 10.1. 10.2. 10.2.1. 10.2.1.1. 2. 3.

PENERIMAAN LAIN-LAIN Penerimaan lain-lain Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai yang diperuntukkan jabatan negeri Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan yang berlebihan Penerimaan lain sepanjang tidak termasuk dalam penerimaan lain-lain dari pelbagai Jawatan dan Perusahaan

Memori Memori

Memori Memori Memori Memori

Jumlah Pasal 10.2.1. Jumlah Pos 10.2. Jumlah Penerimaan Bagian X

6.250.000

BAGIAN XI DEPARTEMEN PERTANIAN 11.1. 11.1.1.500 11.1.3. 11.1.3.400

SEKRETARIAT/INSPEKTORAT JENDERAL Pembayaran kembali persekot gaji/upah Karantina Tumbuh-tumbuhan Hasil pungutan Bea Pemeriksaan Karantina Tumbuh-tumbuhan Jumlah pos 11.1.


3.000.000 3.000.000 3.000.000

38


11.2. 11.2.2. 11.2.2.400

DIREKTORAT JENDERAL PERTANIAN Direktorat Pertanian Rakyat Pendapatan penjualan biji-bijian, bungabungaan, buah-buahan, bibit-bibitan, dsb. 401 Pendapatan dari langganan untuk penjualan majalah dan brosur 402 Sewa rumah dari Direktorat Pertanian Rakyat

50.000 25.000 75.000 75.000

Jumlah pasal 11.2.2. 11.2.3. 11.2.3.400 401 402

Direktorat Pendidikan (termasuk SPMA-SPMA) Pendapatan uang sekolah SPMA-SPMA Pendapatan kebun-kebun SPMA Pendapatan SPMA

25.000 100.000 125.000 125.000

Jumlah pasal 11.2.3. 11.2.6. Lembaga Pusat Penelitian Pertanian 11.2.6.400 Hasil penjualan benih padi dan jagung 401 Pendapatan hasil kebun percobaan dalam penelitian pertanian 402 Penerimaan lain-lain

250.000 5.000 255.000 255.000

Jumlah pasal 11.2.6. 11.2.7. 11.2.7.400 401 402

Lembaga Penelitian Hortikultura Pendapatan hasil kebun percobaan Sewa rumah dinas Penerimaan lain-lain

7.500 7.500 7.500

Jumlah pasal 11.2.7. 11.2.10. Penerimaan lain-lain 11.2.10.400 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai untuk keperluan Pemerintah 401 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai lagi dan kelebihan 402 Penerimaan lain-lain dari pelbagai Direktorat/Lembaga Jumlah pasal 11.2.10. Jumlah pos 11.2.


memori memori 25.000 25.000 25.000 487.500

39


11.4. 11.4.4. 11.4.4.400 11.4.4.500

DIREKTORAT JENDERAL KEHEWANAN Lembaga Penyakit Hewan Hasil Penjualan Vaksin Pembayaran kembali persekot gaji dan upah

100.000 100.000 100.000

Jumlah Pasal 11.4.4. 11.4.5. 11.4.5.400 11.4.5.500

Lembaga Virologi Kehewanan Hasil penjualan Vaksin dan lain-lain sisa Pembayaran kembali persekot gaji dan upah

150.000 150.000 150.000 250.000


DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Penerimaan berhubung dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai 401 Penerimaan hasil sewaan perumahan pegawai 403 Penerimaan lain-lain

5.000 45.000 50.000 50.000

Jumlah Pasal 11.5. Jumlah Penerimaan Bagian XI

3.787.500

BAGIAN XII DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 12.4. 12.4.1. 12.4.1.400

DIREKTORAT JENDERAL PERINDUSTRIAN RINGAN Penerimaan Direktorat Perindustrian Ringan Penerimaan berhubung dengan penjualan formulir 401 Penerimaan berhubung dengan penyaluran perusahaan (retribusi) 500 Penerimaan kembali persekotgaji dan upah

100.000 100.000 100.000

Jumlah Pasal 12.4.1 Jumlah Penerimaan Bagian XII 13.1. 13.1.1.

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN Pusat Departemen Jumlah Pos 13.1.


100.000

-

40


13.2 13.2.1.401

DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN Iuran Pasti, iuran Explorasi dan atau Exploitasi dan atau pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemakaian Kuasa Pertambangan (Direktorat Pertambangan) 402 Penerimaan lain-lain Direktorat Geologi Jumlah Pos 13.2.

13.3.

1.500.000 3.500.000 5.000.000

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI Jumlah Pos 13.3.

-

Jumlah Penerimaan Pos XIII

5.000.000

BAGIAN XV DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 15.1. 15.1.1.202

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DAN PENERIMAAN UMUM Penerimaan dari hasil penjualan barang inventaris yang tidak dapat dipergunakan lagi 255 Penerimaan berhubung dengan pengusahaan Taman Beristirahat Pemerintah di Tugu 299 Penerimaan lain-lain 15.1.1.800 Pembayaran kembali persekot gaji atau lain-lain pendapatan 850 Pembayaran kembali persekot-persekot kepada pegawai untuk pembelian sepeda dan lain-lain -

Jumlah Pos 15.1 15.2. 15.2.2. 15.2.2.251

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan undang-undang lalu lintas

10.000.000 10.000.000 10.000.000

Jumlah Pos 15.2. 15.3. 15.3.1. 15.3.1.1.

DIREKTORAT PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR Direktorat Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penerimaan Perbengkelan dan pergudangan Jumlah Pos 15.3.


-

41


15.4. 15.4.1.1.

DIREKTORAT PENERBANGAN SIPIL Bea pemeriksaan pesawat udara 2 Bea pendaratan/penyimpanan pesawat udara 3 Sewa tanah, ruangan dan restoran

10.000 75.000 15.000 100.000 100.000

Jumlah Pos 15.4. 15.9. 15.9.1

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 15.9.1.400 Penerimaan berhubung dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai 401 Penerimaan hasil sewaan perumahan pegawai 402 Uang ujian 403 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai tetapi kelebihan

3.250 57.500 10.200 12.500 83.450

15.9.1.500 Penerimaan kembali persekot gaji 501 Penerimaan kembali persekot hari raya

50.000 50.000

Jumlah pasal 15.9.1. 15.9.2. 15.9.2.404

405 406 407 408 409 410 411 412

413 414

Direktorat Pelajaran Anggaran Biasa Penggantian karena pekerjaan Penguasa Pelabuhan atau Pegawai yang tidak sebagai demikian pada hari Minggu dan hari Besar Penerimaan berhubung dengan pemberian surat-surat keterangan kapal Penerimaan berhubung dengan pemberian surat-surat kapal Penerimaan karena pemeriksaan kesehatan penumpang-penumpang di kapal-kapal haji Pengantian untuk pengukuran kapal-kapal Uang Kepanduan Pengantian karena pekerjaan yang dikerjakan dengan mesin Clauton Uang Perambuan Penggantian oleh orang-orang/badan partikulir karena pemakaian kapal-kapal termasuk uang tambang Penggantian oleh Djawatan-djawatan untuk pemakaian kapal-kapal atau alat-alat lain Penerimaan lain-lain Jumlah pasal 15.9.2


133.450

93.000 25.000 78.250 18.250 33.250 599.500 15.250 1.097.250

22.500 83.250 851.750 2.917.250 2.917.250

42


15.9.4. 15.9.4.415

Direktorat Telekomunikasi Pelajaran Penerimaan berhubung dengan jasa-jasa atas pengiriman berita dari pihak ketiga

1.885.000 1.885.000 1.885.000 4.935.700

Jumlah pasal 15.9.4 Jumlah Pos 15.9 Jumlah Penerimaan Bagian XV

15.035.700

BAGIAN XVI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 16.2. 16.2.1.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Pengeluaran Umum 16.2.1.400 Uang ujian masuk SLR/SLA 401 Uang ujian akhir SLP 402 Uang ujian akhir SLA 403 Penerimaan lain-lain

250.000 250.000 250.000 250.000

Jumlah Pasal 16.2.1. Jumlah Pasal 16.2 16.5. 16.5.1.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pengeluaran Umum 16.3.1.400 Biaya masuk museum-museum 401 Penerimaan lain-lain

40.000 40.000 40.000 40.000

Jumlah pasal 16.5.1. Jumlah Pasal 16.5 Jumlah Penerimaan Bagian XVI

290.000

BAGIAN XVII DEPARTEMEN KESEHATAN 17.1. 17.1.1.

17.1.1.1 '2 17.1.1.901

DEPARTEMEN PUSAT DAN PENERIMAAN UMUM Penerimaan dari Departemen Pusat dan penerimaan-penerimaan yang tidak termasuk di lain-lain bagian Penerimaan dari penumpang-penumpang kendaraan bermotor Penerimaan sewa rumah dan tanah Penerimaan kembali persekot-persekot Jumlah Pasal 17.1.1. Jumlah Pos 17.1.


15.000 100.000 125.000

115.000 125.000 240.000 240.000

43


17.2. 17.2.1. 17.2.1.1. '2 '3 '4

DIREKTORAT JENDERAL BINA WALUYA Penerimaan dari rumah sakit umum/pusat Penerimaan dari RS. Dr.Ciptomangunkusumo di Jakarta Penerimaan dari RS. Dr. Kariadi di Semarang Penerimaan dari RS. Dr. Hasan Sadikin di Bandung Penerimaan rumah sakit umum Pusat di Palembang, Padang, Denpasar, Klaten, RS. Fatmawati dan RS. Persahabatan di Jakarta

2.500.000 1.000.000 750.000

2.500.000 6.750.000 6.750.000

Jumlah pasal 17.2.1. 17.2.2. 17.2.2.1. '2 '3 '4

Penerimaan dari rumah sakit jiwa/Pusat dan Koloni Penerimaan dari RSDP Sumberporong di Lawang Penerimaan dari RSDP Kramat di Magelang Penerimaan dari RSDP Cilendek di Bogor Penerimaan dari Rumah sakit Jiwa, Koloni dan Rehabilitasi penderita sakit Jiwa

1.500.000 625.000 1.375.000 1.625.000 5.125.000 5.125.000

Jumlah Pasal 17.2.2. 17.2.3. 17.2.3.1.

Penerimaan dari Rumah Sakit Paru-paru Kusta, Mata, dll Penerimaan dari Rumah-rumah Sakit Paru-paru, Kusta, Mata, dll yang tidak termasuk Rumah Sakit Umum/Jiwa

1.250.000 1.250.000 1.250.000 13.125.000

Jumlah Pasal 17.2.3 Jumlah Pos 17.2 17.3. 17.3.1. 17.3.1.1. '2 '3 '4

DIREKTORAT JENDERAL KRIDA NIRMALA Penerimaan dari Direktorat Jenderal Krida Nirmala Penerimaan dari penumpang-penumpang kendaraan bermotor Penerimaan dari penyemprotan belirang (unitzwaveling) kapal-kapal swasta, dll Penerimaan dari Laboratorium Penerimaan dari Karantina (Calon Jemaah Haji) dll Jumlah pasal 17.3.1 Jumlah Pos 17.3


50.000 500.000 500.000 500.000 1.550.000 1.550.000

44


17.4. 17.4.1. 17.4.1.1.

DIREKTORAT JENDERAL BINA HUSADA Penerimaan dari Direktorat Jenderal Bina Husada Penerimaan dari hasil penjualan obat-obatan, dll termasuk penerimaan depot Fharmasi

7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

Jumlah pasal 17.4.1 Jumlah Pos 17.4 17.5. 17.5.1. 17.5.1.1. '2 '3

PENERIMAAN LAIN-LAIN Penerimaan lain-lain dari Dep. Kesehatan Penerimaan dari hasil penuualan barang-barang yang masih dapat dipakai Penerimaan dari hasil penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi Penerimaan lain-lain termasuk penerimaan dari dinas-dinas, bagian-bagian dan lembaga dalam lingkungan Dep. Kesehatan

125.000 250.000

500.000 875.000 875.000 875.000

Jumlah pasal 17.5.1 Jumlah Pos 17.5 Jumlah Penerimaan Bagian XVII

23.290.000

BAGIAN XVIII DEPARTEMEN AGAMA 18.1. 18.1.1. 18.1.1.500

DEPARTEMEN DAN PENGELUARAN UMUM Departemen Pusat Pembayaran persekot gaji

100.000 100.000 100.000 100.000

Jumlah pasal 18.1.1. Jumlah Pos 18.1. 18.2. 18.2.1. 18.2.1.

PERADILAN AGAMA DAN PEMASJIDAN Ongkos-ongkos perkara Ongkos perkara dalam hal perkawinan perceraian, nikah dan rujuk

131.250 131.250 131.250

Jumlah Pasal 18.2.1. 18.2.2. 18.2.2.400

Ongkos-ongkos NTR Ongkos-ongkos Nikah, talak, rujuk Jumlah pasal 18.2.2.. Jumlah Pos 18.2.


11.550.000 11.550.000 11.550.000 11.681.250

45


18.3. 18.3.1. 18.3.1.400 401 402 403 404

PENDIDIKAN AGAMA Pendidikan Agama Penerimaan uang kulian Penerimaan uang sekolah Penerimaan uang ujian Penerimaan uang asrama Penerimaan kembali tunjangan belajar

606.500 606.500 606.500 606.500

Jumlah pasal 18.3.1. Jumlah Pos 18.3. 18.4. 18.4.1. 18.4.1.400 401

PENERIMAAN LAIN-LAIN Penerimaan berhubung dengan penjualan buku-buku dsb. Penjualan buku-buku, brosur dan penerangan Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipergunakan lagi 402 Penjualan buku-buku agama dan kita-kita 403 Penerimaan lain-lain

-

Jumlah pasal 18.4.1. Jumlah Pos 18.4. Jumlah Penerimaan Bagian XVIII

12.387.750

BAGIAN XIX DEPARTEMEN TENAGA KERJA 19.1. 19.1.1. 19.1.1.300

19.2. 19.2.1. 19.2.1.400

SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN Lain-lain- Penerimaan Lain-lain- Penerimaan Jumlah pasal 19.1.1. Jumlah Pos 19.1. DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Penerimaan berhubungan dengan pendaftaran dan penempatan tenaga asing Jumlah pasal 19.2.1. Jumlah Pos 19.2.


-

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

46


19.3.

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN PERAWATAN TENAGA KERJA 19.3.1. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja 19.3.1.401 Penerimaan berhubungan dengan pemberian idzin penggunaan pesawat uap dsb. 402 Penerimaan retribusi pengawasan di pabrik-pabrik dll, serta ketel uap

1.500.000 1.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Jumlah pasal 19.3.1. Jumlah Pos 19.3. Jumlah Penerimaan Bagian XIX

4.000.000

BAGIAN XX DEPARTEMEN SOSIAL 20.1. 20.1.1. 20.1.1.1. '2

'3 '4 '5 '6 20.1.1.901

DEPARTEMEN DAN PENGELUARAN UMUM Departemen Pusat Penerimaan yang di dapat dari penyelenggaraan Balai Peristirahatan Pegawai Negeri Penerimaan yang di dapat dari therapi kerja dan lain-lain dari Balai Penelitian dan Peninjauan Sosial Penerimaan pajak dari undian-undian uang/barang Penerimaan yang di dapat dari penyelenggaraan usaha Rehabilitasi Penderita Cacat dan lain-lain Penerimaan pajak fakir miskin yang dipungut dari lelang umum Penerimaan lain-lain Pembayaran kembali persekot-persekot Jumlah pasal 20.1.1. Jumlah Pos 20.1 Jumlah Penerimaan Bagian XX


250

175 450.000 175 300.000 75.000 3.000 828.600 828.600 828.600 828.600

47


LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG NO.

TAHUN 1968

SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969 Bagian IX P Departemen Keuangan 9P.5

Direktorat Jenderal Keuangan

9P.5.1.

Direktorat Jenderal Keuangan

9P.5.1.300

Penerimaan Kredit Luar Negeri


9.500.000.000

Jumlah Pasal 9P.5.1. Jumlah Pos 9P.5.

9.500.000.000 9.500.000.000

Jumlah Bagian IX P

9.500.000.000

48


LAMPIRAN III UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1968 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969 ANGGARAN BELANJA RUTIN

IA.1 IA.2

BAGIAN IA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA RI Majelis (Anggota ............................................................. 24.525.000 Sekretariat ........................................................................ 5.626.900 Jumlah Bagian IA

30.151.900

(Tiga puluh juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)

IB.1

BAGIAN IB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG DPRGR ................................................................................

76.537.500

Jumlah Bagian IB

76.537.500

(Tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

IC.

BAGIAN IC DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia ................. Jumlah Bagian IC

6.566.600 6.566.600

(Enam juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah)

2A.1 2A.2 2A.3

BAGIAN IIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pusat Badan Pemeriksa Keuangan ........................................ Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan ............................... Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan .............................. Jumlah Bagian IIA

8.089.700 21.530.400 2.669.600 32.289.700

(Tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)


49


2B.1 2B.2

BAGIAN IIB MAHKAMAH AGUNG Mahkamah Agung/Sekretariat dan Pengeluaran Umum ........ Kepaniteraan .........................................................................

2.676.560 951.040

Jumlah Bagian IIB

3.627.600

(Tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

2C.1 2C.2 2C.3 2C.4

BAGIAN IIC KEJAKSAAN AGUNG Lembaga Pusat Kejaksaan dan Pengeluaran Umum .............. Kejaksaan Agung ................................................................... Kejaksaan Tinggi ................................................................... Kejaksaan Negeri ................................................................... Jumlah Bagian IIC (Dua ratus sebelas ribu tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

3A.1

BAGIAN IIIA KEPRESIDENAN Kepresidenan ......................................................................... Jumlah Bagian IIIA

61.000.180 7.735.600 30.101.660 112.239.260 211.076.700

48.119.900 48.119.900

(Empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)

3B.1 3B.2 3B.3 3B.4 3B.5 3B.6 3B.7 3B.8 3B.9 3B.10

BAGIAN IIIB KABINET, SEKRETARIAT NEGARA DAN INSTANSI-INSTANSI DI BAWAH LINGKUNGANNYA Kabinet ................................................................................. 22.371.495 Sekretariat Negara ............................................................... 48.636.195 Jawatan Sandi ...................................................................... 7.688.975 Kantor Urusan Pegawai ....................................................... 11.156.671 Lembaga Administrasi Negara ............................................ 9.257.945 DEPANRI ............................................................................ 1.834.228 Dewan Telekomunikasi ....................................................... 596.036 L A P A N ............................................................................ 2.630.072 B A K I N ............................................................................ 21.739.424 Pengeluaran Umum ............................................................. 6.080.459 Jumlah Bagian IIIB 131.991.500 (Seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)


50


BAGIAN IIIC LEMBAGALEMBAGA NEGARA/PEMERINTAHAN - NONDEPARTEMENTAL 3C.1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ...................... 34.840.831 3C.2 Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) ............................. 13.473.948 3C.3 Biro Pusat Statistik (BPS) ..................................................... 66.533.184 3C.5 Bappenas/Gedung Pola ......................................................... 20.090.292 3C.6 Arsip Nasional Republik Indonesia ....................................... 3.158.904 3C.7 Lembaga Pariwisata Nasional ............................................... 13.231.481 Jumlah Bagian IIIC

151.328.640

(Seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) BAGIAN IV DEPARTEMEN DALAM NEGERI 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Departemen dan Pengeluaran Umum .................................... Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ...................................................................................... Direktorat Jenderal Agraria .................................................... Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa ............. Inspektorat Jenderal ...............................................................

108.147.700 93.551.700

Jumlah Bagian IV

414.744.790

160.136.100 50.958.700 1.950.590

(Empat ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

5.1 5.2

BAGIAN V DEPARTEMEN LUAR NEGERI Departemen dan Pengeluaran Umum .................................... Perwakilan di Luar Negeri ....................................................

86.526.652 1.241.829.760

Jumlah Bagian V 1.328.356.412 (Satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah)


51


6.1 6.2 6.3 6.4

BAGIAN VI DEPARTEMEN PERTAHANAN/KEAMANAN Keamanan ........................................................................... Staf Han.Kam ..................................................................... Komando-komando Utama ................................................ Pengeluaran dinas tahun-tahun yang telah ditutup .............. Jumlah Bagian VI (Satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)

6A.1 6A.2 6A.3 6A.4 6A.5 6A.6 6A.7

BAGIAN VIA ANGKATAN DARAT Pembiayaan Umum ............................................................ Organisasi, Operasi, Pendidikan dan Latihan ..................... Kekuatan Manusia dan Pemel. Personil termasuk Dinasdinas Administrasi .............................................................. Logistik dan Dinas-dinas Teknik ....................................... Teritorial/Perlawanan Rakyat Operasi Karya/Civic Mission Tugas Karya ...................................................................... Pucuk pimpinan Angkatan Darat dan Dinas Khusus ......... Jumlah Bagian VIA (Delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah)

6B.1 6B.2 6B.3 6B.4 6B.5 6B.6 6B.7

BAGIAN VIB ANGKATAN LAUT Sekretaris Umum ................................................................. Pembinaan Personil ............................................................. Bidang Operasi ................................................................... Pembinaan Logistik ............................................................ Bidang Khusus ................................................................... Pembinaan Perusahaan ........................................................ Lembaga Pendidikan/Penelitian dan Pengembangan .......... Jumlah Bagian VIB

200.000.000 1.064.499.000 457.062.464 5.332.919 1.726.894.383

7.178.596.600 10.000.000 15.000.000 1.522.959.039 10.000.000 10.000.000 45.000.000 8.791.555.639

85.666.197 1.473.293.450 21.709.038 929.313.158 10.460.163 18.593.625 13.318.371 2.552.354.002

(Dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua rupiah)


52


6C.1 6C.2 6C.3 6C.4 6C.5 6C.6

BAGIAN VIC ANGKATAN UDARA Pembiayaan Umum ........................................................... Pucuk Pimpinan ................................................................ Staf Khusus ....................................................................... Deputy Operasi ................................................................. Deputy Pembinaan .......................................................... Deputy Khusus ................................................................. Jumlah Bagian VIC

1.332.575.658 47.000.000 27.000.000 86.500.000 734.507.677 16.250.000 2.243.833.335

(Dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) BAGIAN VID ANGKATAN KEPOLISIAN 6D.1 6D.2 6D.3 6D.4 6D.5 6D.6 6D.7 6D.8

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Pembinaan Personil ............................................................. Pembinaan Umum .............................................................. Komando Utama Operasi ................................................... Komando Utama Pendidikan .............................................. Pusat Markas Besar A.K ..................................................... Angkatan Kepolisian di daerah ........................................... Pemb. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat .................... Pengeluaran untuk tahun-tahun dinas yang telah ditutup .....

2.555.246.800 372.474.304 28.990.000 9.290.000 136.385.000 36.600.000 62.750.000 -

Jumlah Bagian VID (Tiga milyar dua ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus empat rupiah)

3.201.736.104

BAGIAN VII DEPARTEMEN KEHAKIMAN Departemen dan Pengeluaran Umum ................................. Urusan Hukum ................................................................... Lembaga Pembinaan Hukum Nasional ............................. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ................................. Panitia Pemilihan Indonesia .............................................. Dinas Daktiloskopi ............................................................ Direktorat Paten ................................................................ Direktorat Jenderal Imigrasi ............................................. Jumlah Bagian VII (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rujuh ratus enam puluh rupiah)


28.238.500 134.273.700 3.027.500 337.872.500 765.600 1.231.500 2.203.400 81.744.060 589.356.760

53


8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

BAGIAN VIII DEPARTEMEN PENERANGAN Departemen dan Pengeluaran Umum ................................... Direktorat Jenderal Penerangan Dalam dan Luar Negeri ..... Direktorat Jenderal Pers dan Grafika ................................... Direktorat Jenderal Radio Televisi Film ............................. Inspektorat Jenderal .............................................................

60.772.200 193.044.800 1.165.000 143.481.000 1.105.000

Jumlah Bagian VIII

399.568.000

(Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

9.1

BAGIAN IX DEPARTEMEN KEUANGAN Sekretariat Jenderal Departemen ........................................

56.435.000

9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

Direktorat Jenderal Anggaran ............................................ Direktorat Jenderal Pajak ................................................... Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..................................... Direktorat Jenderal Keuangan ............................................. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara ............ Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan .......................

153.440.200 213.450.900 213.482.300 82.439.000 75.156.000 1.080.000

Jumlah Bagian IX

795.483.400

(Tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah)

9A.1 9A.2 9A.3 9A.4 9A.5

BAGIAN IX A BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN Hutang-hutang Negara ....................................................... P e n s i u n ......................................................................... Pengeluaran Umum ............................................................ Pengeluaran mengenai tahun dinas yang telah ditutup ....... Pengeluaran tak tersangka ..................................................

3.400.000.000 2.317.199.600 9.358.030.900 250.000.000 69.000.000

Jumlah Bagian IXA 15.394.230.500 (Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)


54


10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8

BAGIAN X DEPARTEMEN PERDAGANGAN Pusat Departemen ............................................................. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ............... Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri .................. Direktorat Jenderal Pemasaran/Pengembangan ................ Kantor-kantor Perwakilan Perdagangan di Dalam Negeri Kantor-kantor Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri Pengeluaran Umum ........................................................... Pengeluaran Tak Tersangka .............................................. Jumlah Bagian X (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah)

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7

BAGIAN XI DEPARTEMEN PERTANIAN Sekretariat/Inspektorat Jenderal Dep. Pertanian ................ Direktorat Jenderal Pertanian ............................................ Direktorat Jenderal Kehutanan .......................................... Direktorat Jenderal Perternakan ........................................ Direktorat Jenderal Perikanan ........................................... Direkorat Jenderal Perkebunan Negara ............................ Direktorat Jenderal Perkebunan Rakyat ............................ Jumlah Bagian XI (Dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8

BAGIAN XII DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN Departemen dan Pengeluaran Umum ................................ Direktorat Jenderal Perindustrian Dasar ........................... Direktorat Jenderal Perindustrian Kimia .......................... Direktorat Jenderal Perindustrian Ringan ........................ Direktorat Jenderal Perindustrian Penerbangan ............... Direktorat Jenderal Perindustrian Tekstil .......................... Direktorat Jenderal Kerajinan Rakyat ............................... Direktorat Jenderal Industri Maritim ................................ Jumlah Bagian XII (Seratus delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah)


12.343.600 7.179.200 6.885.700 7.839.200 52.451.700 26.240.000 10.379.300 123.318.700

76.511.000 68.928.000 37.238.800 19.904.318 19.255.175 3.645.000 7.159.000 232.641.293

50.127.938 88.513.208 13.775.841 16.234.924 3.151.156 5.320.600 4.546.900 6.804.500 108.475.067

55


13.1 13.2 13.3

BAGIAN XIII DEPARTEMEN PERTAMBANGAN Pusat Departemen Pertambangan ....................................... Direktorat Jenderal Pertambangan ..................................... Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ....................... Jumlah Bagian XIII

2.623.071 28.496.482 9.365.355 40.484.908

(Empat puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah)

14.1 14.2 14.3

BAGIAN XIV DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK Sekretariat Jenderal .......................................................... Direktorat Jenderal Pengairan Dasar ............................... Direktorat Jenderal Cipta Karya ......................................

21.500.000 33.200.000 78.100.000

14.4 14.5 14.6 14.7 14.8

Direktorat Jenderal Bina Marga ...................................... Direktorat Jenderal Tenaga Listrik .................................. Exploitasi Alat-alat Besar .................................................. Exploitasi Bahan-bahan Bangunan ................................... Institut Pendidikan ...........................................................

93.100.000 4.200.000 22.900.000 1.400.000 7.300.000

Jumlah Bagian XIV

261.700.000

(Dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10

BAGIAN XV DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Departemen Perhubungan Pusat ......................................... Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ............... Direktorat Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor ............................................................................ Direktorat Penerbangan Sipil ............................................ Direktorat Meteorologi dan Geofisika ............................... Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara ........................ Lembaga Pendidikan Pos dan Telekomunikasi ................ Lembaga Research/Industri Pos dan Telekomunikasi ....... Direktorat Jenderal Perhubungan Laut .............................. Direktorat Produksi dan Jasa Industri Maritim .................

2.755.000 65.441.000 12.240.000 17.300.000 480.000 3.120.000 186.343.800 16.009.100

Jumlah Bagian XV

366.264.000

37.521.900 25.053.200

(Tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)


56


16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6

BAGIAN XVI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat ................ Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar ................................ Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi ................................ Direktorat Jenderal Olah Raga ........................................... Direktorat Jenderal Kebudayaan ....................................... Direktorat Jenderal Urusan Pemuda/Pramuka ..................

589.887.750 1.625.041.000 597.172.500 222.648.500 73.073.000 24.591.250

Jumlah Bagian XVI

3.132.414.000

(Tiga milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) BAGIAN XVII DEPARTEMEN KESEHATAN 17.1 17.2 17.3 17.4

Departemen Pusat dan Pengeluaran Umum (Sekretariat Jenderal) ............................................................................. Direktorat Jenderal Bina Maluya ..................................... Direktorat Jenderal Kridan Nirmala .................................. Direktorat Jenderal Bina Husada ...................................... Jumlah Bagian XVII (Sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6

BAGIAN XVIII DEPARTEMEN AGAMA Departemen dan Pengeluaran Umum ............................... Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Kristen ............................................................................... Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Katholik ............................................................................. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu Bali ............................................................................. Direktorat Jenderal Urusan Haji ......................................... Jumlah Bagian XVIII

276.496.500 460.631.150 217.142.500 41.878.808 996.148.958

71.143.125 1.368.962.395 35.422.625 16.140.775 5.377.500 43.487.375 1.540.533.795

(Satu milyar lima ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)


57


19.1 19.2 19.3 19.4 19.5

BAGIAN XIX DEPARTEMEN TENAGA KERJA Sekretariat Jenderal Departemen ....................................... Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja .................................................................................. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja .................................................................................. Kantor Daerah/Resort Departemen Tenaga Kerja ............ Lembaga-lembaga/Proyek Padat Karya ............................

11.344.000

Jumlah Bagian XIX

113.062.669

27.079.000

11.865.000 47.663.669 15.111.000

(Seratus tiga belas juta enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) BAGIAN XX 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5

DEPARTEMEN SOSIAL Departemen dan Pengeluaran Umum ................................ Direktorat Jenderal Urusan Bhina Karya ........................... Direktorat Jenderal Urusan Kesejahteraan Masyarakat, Keluarga dan Anak ............................................................ Direktorat Jenderal Urusan Bencana Alam dan Dana Bantuan Sosial ................................................................... Usaha-usaha Sosial lainnya yang bersifat khusus .............

11.791.200 15.703.037

Jumlah Bagian XX

152.557.117

93.889.493 14.633.587 16.539.800

(Seratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah)

21.1 21.2 21.3

BAGIAN XXI DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN KOPERASI Departemen ........................................................................ Direktorat Jenderal Transmigrasi ...................................... Direktorat Jenderal Koperasi ............................................ Jumlah Bagian XXI

39.062.470 52.046.375 92.387.500 183.496.345

(Seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah)


58


LAMPIRAN IV UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1968 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969 ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN IB.P IB.P.1 IB.P.1.5 IB.P.1.5.01 02

MPR/DPR MPR/DPR Program Rehabilitasi App. Pemerintahan Proyek MPR/DPR ………………………… Pembangunan Perumahan Pegawai ………… Jumlah Pasal IB.P.1.5 Jumlah Pos IB.P.1

75.000.000 15.000.000 90.000.000 90.000.000

Jumlah Bagian IB. P

90.000.000

Diantaranya : Program Rehabilitasi Ap. Pemerintahan IIB.P 2 B.P.1 2 B.P.1.5 2 B.P.1.5.02

MAHKAMAH AGUNG Mahkamah Agung/Sekretariat Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Gedung Kantor/Pemagaran Jumlah Pasal 2 B.P.1.5 Jumlah Pos 2 B.P.1

2.500.000 2.500.000 2.500.000

Jumlah Bagian 2 B. P

2.500.000

Diantaranya : Program Rehabilitasi Ap. Pemerintahan IIC.P 2 C.P.1.5 2 C.P.1.5 2 C.P.1.5.01 2 C.P.1.5.02

90.000.000

2.500.000

KEJAKSAAN AGUNG Lembaga Pusat Kejaksaan Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Gedung Kantor …………………………. Gedung Pendidikan …………………….. Jumlah Pasal 2 C.P.1.5 Jumlah Pos 2 C.P.1

5.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000

Jumlah Bagian 2 C. P

15.000.000

Diantaranya : Program Rehabilitasi Ap. Pemerintahan


15.000.000

59


3B.P 3B.P.2 3B.P.2.4 3B.P.2.4.01

3B.P.2 3B.P.2.6 3B.P.2.6.01

Kabinet, Sekretariat Negara dan Instansi-instansi di bawah lingkungannya Masjid Istiqlal Program Prasarana Sosial Masjid Istiqlal ……………………………. Jumlah Pasal 3B.P.2.4

40.600.000 40.600.000

Monumen Nasional Program Lain-lain Monumen Nasional ………………………. Jumlah Pasal 3B.P.2.6 Jumlah Pos 3B.P.2

6.900.000 6.900.000 47.500.000

Jumlah Bagian IIIB. P

47.500.000

Diantaranya : Program Prasarana Sosial Program Lain-lain LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA/ PEMERINTAHAN NON DEPARTEMENTAL IIIC.P.1 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) IIIC.P.1.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan IIIC.P.1.5.03 Lembaga Geologi & Pertambahan Nasional 04 Lembaga Biologi Nasional ………………. Jumlah Pasal IIIC.P.1.5 Jumlah Pos IIIC.P.1

40.600.000 6.900.000

IIIC.P

IIIC.P.2 IIIC.P.2.3 IIIC.P.2.3.01 02 03

BADAN TENAGA ATOM NASIONAL (BATAN) Program Prasarana Tenaga Pusat Penelitian Pasar Jumat Pusat Reaktor Atom Bandung Pusat Reaktor Atom Serpong Jumlah Pasal IIIC.P.2.3

IIIC.P.2.4 Program Prasarana Sosial IIIC.P.2.4.01 Proyek Pengawetan Makanan dg Radiasi Jumlah Pasal IIIC.P.2.4 IIIC.P.2.6 IIIC.P.2.6.01 02 03

Program Lain-lain Pusat Penelitian GAMA Proyek pendidikan, penelitian dan pengembangan Proyek survey Jumlah Pasal IIIC.P.2.6 Jumlah Pos IIIC.P.2


3.075.000 525.000 3.600.000 3.600.000

1.450.000 1.265.000 750.000 3.465.000

418.000 418.000

600.000 487.000 470.000 1.557.000 5.440.000 60


IIIC.P.3 BIRO PUSAT STATISTIK (BPS) IIIC.P.3.5 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan IIIC.P.3.5.01 Proyek Survey dan Perlengkapan Jumlah Pasal IIIC.P.3.5 Jumlah Pos IIIC.P.3

2.700.000 2.700.000 2.700.000

Jumlah Bagian IIIC

11.740.000

Diantarannya : Program Prasarana Tenaga Program Prasarana Sosial Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Program Lain-lain IV.P 4P.1 4P.1.4 4P.1.4.01

4P.1.5 4P.1.5.01 02 03

4P.2 4P.2.1 4P.2.1.01 02 03

4P.2.2. 4P.2.2.01

4P.3 4P.3.6 4P.3.6.01

DEPARTEMEN DALAM NEGERI Departemen dan Pengeluaran Umum Prasarana Sosial Proyek Pembangunan Perumahan Pegawai Jumlah Pasal 4P.1.4 Prasarana Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Proyek pembangunan gedung kantor/rumah jabatan Proyek pembuatan/pembelian kapal-kapal Proyek kendaraan bermotor Jumlah pasal 4P.1.5 Jumlah Pos 4P.1

3.465.000 418.000 6.300.000 1.557.000

-

8.000.000 8.000.000 8.000.000

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Prasarana Pengangkutan Proyek jalan-jalan/jembatan 50.000.000 Proyek pelabuhan Proyek pengangkutan Jumlah pasal 4P.2.1

50.000.000

Prasarana Pengairan Proyek saluran pengairan sekunder 25.000.000 Jumlah pasal 4P.2.2 Jumlah pos 4P.2

25.000.000 75.000.000

Direktorat Jenderal Agraria Prasarana Lain-lain Proyek Landreform/Landuse 60.200.000 Jumlah pasal 4P.3.6 Jumlah pos 4P.3

60.200.000 60.200.000


61


4P.4 4P.4.2 4P.4.2.01 02 03

4P.4.6 4P.4.6.01

Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Prasarana Pengairan Proyek pengairan tertier Jatiluhur 18.000.000 Proyek pengairan tertier Lampung 6.000.000 Proyek pengairan desa-desa lainnya dan Proyek Padat Karya di daerah Jawa, Lampung dan Bali 20.000.000 Jumlah pasal 4P.4.2

44.000.000

Prasarana lain-lain Proyek prasarana ekonomi desa Jumlah pasal 4P.4.6 Jumlah pos 4P.4

7.800.000 51.800.000

7.800.000

Jumlah Bagian IVP Diantaranya : Prasarana Pengangkutan Prasarana Pengairan Prasarana Sosial Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Prasarana Lain-lain

195.000.000

50.000.000 69.000.000 8.000.000 68.000.000

VI.P 6P.1 6P.1.5 6P.1.5.01

DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pabrik-pabrik senjata Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Rehabilitasi Pabrik-pabrik senjata Jumlah Pasal 6P.1.5 Jumlah Pos 6P.1

200.000.000 200.000.000 200.000.000

6P.2

Upgrading Komando-komando Utama dari Dep. Han/Kam Program lain-lain Rehabilitasi Bangunan-bangunan/Asrama Jumlah Pasal 6P.2.6 Jumlah Pos 6P.2 Jumlah Bagian VI.P

300.000.000 300.000.000 300.000.000 500.000.000

Diantaranya : Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Program Lain-lain

200.000.000 300.000.000

6P.2.6 6P.2.6.01


62


VII.P 7P.1 7P.1.5 7P.1.5.03

DEPARTEMEN KEHAKIMAN Departemen Pusat Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Perbaikan-perbaikan berat Gedung kantor/ Perumahan pegawai ……………………. Jumlah Pasal 7P.1.5 Jumlah Pos 7P.1

3.200.000 3.200.000 3.200.000

7P.2 7P.2.5 7P.2.5.03

Urusan Hukum Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Perbaikan berat gedung kantor/perumahan pegawai Pembelian kendaraan bermotor ………….. Jumlah Pasal 7P.2.5 Jumlah Pos 7P.2

13.000.000 16.000.000 29.000.000 29.000.000

7P.4 7P.4.5 7P.4.5.01 02

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pembangunan Gedung-gedung kantor ……. Perbaikan berat gedung kantor/perumahan pegawai Jumlah Pasal 7P.4.5 Jumlah Pos 7P.4

8.000.000 26.000.000 34.000.000 34.000.000

7P.8 7P.8.5. 7P.8.5.01 03

Direktorat Jenderal Imigrasi Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pembangunan gedung kantor ……………. Perbaikan berat gedung kantor/perumahan pegawai Jumlah Pasal 7P.8.5 Jumlah Pos 7P.8

8.000.000 3.300.000 11.300.000 11.300.000

Jumlah Bagian VIIP

VIIIP 8P.1 8P.1.5 8P.1.5.01 02 03

8P.3 8P.3.6 8P.3.6.01

77.500.000

Diantaranya : Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan

77.500.000

DEPARTEMEN PENERANGAN Departemen dan Pengeluaran Umum Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Proyek Gedung Departemen Penerangan 6.500.000 Pembangunan gedung-gedung daerah Alat-alat mass media penerangan 4.500.000 Jumlah Pasal 8P.1.5 Jumlah Pos 8P.1

11.000.000 11.000.000

Direktorat Jenderal Pers dan Grafika Lain-lain Proyek Percetakan Jumlah Pasal 8P.3.6 Jumlah Pos 8P.3


3.000.000 3.000.000 3.000.000

63


8P.4 8P.4.5 8P.4.5.01 02

Direktorat Jenderal Radio Televisi Film Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Proyek Radio Proyek Televisi Jumlah Pasal 8P.4.5 Jumlah Pos 8P.4 Jumlah Pengeluaran Bagian VIII P

7.000.000 4.000.000

Diantaranya : Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Lain-lain

11.000.000 11.000.000 25.000.000

22.000.000 3.000.000

BAGIAN IX P DEPARTEMEN KEUANGAN 9P.1 9P.1.5 9P.1.5.01

Sekretariat Jenderal Departemen Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian/pembangunan lanjutan gedung keuangan Jumlah Pasal 9P.1.5 Jumlah Pos 9P.1

25.000.000 25.000.000 25.000.000

9P.2 9P.2.5 9P.2.5.01 02 03

Direktorat Jenderal Anggaran Program Rehabilitasi Aparatur pemerintahan Pendirian/pembangunan lanjutan gedung kantor Pendirian/pembangunan lanjutan perumahan pegawai Jumlah Pasal 9P.2.5 Jumlah Pos 9P.2

15.000.000 30.000.000 45.000.000 45.000.000

9P.3 9P.3.5 9P.3.5.01 02 03

Direktorat Jenderal Pajak Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian/pembangunan lanjutan gedung kantor Pendirian/pembangunan lanjutan perumahan pegawai Jumlah Pasal 9P.3.5 Jumlah Pos 9P.3

25.000.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000

9P.4 9P.4.5 9P.4.5.01 02 03 04

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian/pembangunan lanjutan gedung kantor Pendirian/pembangunan lanjutan perumahan pegawai Pembelian perlengkapan kapal ………….. Jumlah Pasal 9P.4.5 Jumlah Pos 9P.4

40.000.000 12.500.000 32.500.000 85.000.000 85.000.000


64


9P.5 9P.5.5 9P.5.5.01 02 03

Direktorat Jenderal Keuangan Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian/pembangunan lanjutan gedung kantor Pendirian/pembangunan lanjutan perumahan pegawai Jumlah Pasal 9P.5.5 Jumlah Pos 9P.5

5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000

9P.6 9P.6.5 9P.6.5.01 02 03

Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian/pembangunan lanjutan gedung kantor Pendirian/pembangunan lanjutan perumahan pegawai Jumlah Pasal 9P.6.5 Jumlah Pos 9P.6 Jumlah Bagian IX P

5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 250.000.000

Diantaranya : Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan

250.000.000

BAGIAN IXA P BAGIAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN 9AP.1 9AP.1.6 9AP.1.6.01

Pengeluaran lainnya Program Lain-lain Proyek Pembangunan Daerah (ADO) Jumlah Pasal 9AP.1.6 Jumlah Pos 9AP.1

9AP.2 9AP.2.6 9AP.2.6.01 02

Pengeluaran lainnya Program lain0lain Kredit Desa ……………………………. Penyertaan modal ……………………… Jumlah Pasal 9AP.2.6 Jumlah Pos 9AP.2 Jumlah Bagian IX A P

2.000.000.000 1.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000

Diantaranya : Program lain-lain

3.500.000.000

XP 10P.1 10P.1.4 10P.1.4.01

DEPARTEMEN PERDAGANGAN Departemen dan Pengeluaran Umum Prasarana Sosial Pembinaan Karyawan ………………… Jumlah Pasal 10P.1.4.


-

2.500.000 2.500.000

65


10P.1.5 10P.1.5.01

Rehabilitasi Pemerintahan Pembangunan gedung kantor di daerah ……. Jumlah Pasal 10P.1.5 Jumlah Pos 10P.1

17.500.000 17.500.000 20.000.000

10P.2 10P.2.5 10P.2.5.01

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Rehabilitasi Pemerintahan Proyek Metrologi untuk Rehabilitasi Peralatan Metrologi …………………… Jumlah Pasal 10P.2.5 Jumlah Pos 10P.2

10.000.000 10.000.000 10.000.000

Jumlah Bagian XP

30.000.000

Diantaranya : Program Prasarana Sosial Program Rehabilitasi Pemerintahan XIP

11P.1.4 11P.1.4.01 02 03

11P.1.5 11P.1.5.01

11P.1.6 11P.1.6.01 02 03 04

11P.1.6 11P.1.6.05

2.500.000 27.500.000

DEPARTEMEN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN Program Prasarana Sosial Proyek Pendidikan Penjenjangan/Upgrading pegawai …………………………………. Proyek Rehabilitasi Tehnik Pertanian ….. Proyek Publikasi Tehnik Pertanian …….. Jumlah Pasal 11P.1.4

2.000.000 600.000 500.000 3.100.000

Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Proyek Rehabilitasi Bangunan dan Kendaraan Bermotor Kantor Pusat Departemen Pertanian Jumlah Pasal 11P.1.5

7.000.000 7.000.000

Program Lain-lain Proyek Survey Agro Ekonomi …………. Proyek Survey Land Development …….. Proyek Karantina Tumbuh-tumbuhan ….. Proyek Rehabilitas Pertanian Daerah-daerah Bencana Alam ………………………….. Jumlah Pasal 11P.1.6 INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERTANIAN Program Lain-lain Proyek Pengamanan Hasil-hasil Pembangunan Pertanian ……………………………….. Jumlah Pasal 11P.1.6 Jumlah Pasal 11P.1


400.000 2.000.000 4.000.000 2.500.000 8.900.000

1.000.000 1.000.000 20.000.000

66


Diantaranya : Program Prasarana Sosial Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Program Lain-lain

3.100.000 7.000.000 9.900.000

11P.2 11P.2.2. 11P.2.2.01

DIREKTORAT JENDERAL PERTANIAN Program Prasarana Pengairan Proyek Tanah dan Pengairan Pedesaan …… Jumlah Pasal 11P.2.2

8.000.000 8.000.000

11P.2.4 11P.2.4.01

Program Prasarana Sosial Proyek Pendidikan Pertanian ……………. Jumlah Pasal 11P.2.4

6.000.000 6.000.000

11P.2.5 11P.2.5.01

Program Rehabilitasi aparatur Pemerintahan Proyek Rehabilitasi/Pembangunan Gedung Kantor/ Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor/berhubungan bantuan export luar negeri ………………. Jumlah Pasal 11P.2.5

5.000.000 5.000.000

11P.2.6 11P.2.6.01 02 03 04 05 06 07 08 09

11P.3 11P.3.2 11P.3.2.01 02

Program Lain-lain Proyek Statistik dan Pemasaran/Pengolahan Hasil Pertanian ………………………….. Proyek Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Proyek Proteksi Tanaman ………………. Proyek Penyuluhan/Latihan Pertanian …… Proyek Penelitian Tanaman Pangan …….. Proyek Penelitian Perluasan Areal Pertanian Proyek Penelitian Hortikultura …………. Proyek Lembaga Sang Hyang Sri ……….. Proyek Penelitian Tanaman Industri ……. Jumlah Pasal 11P.2.6 Jumlah Pos 11P.2

2.000.000 35.000.000 15.000.000 6.500.000 10.500.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 87.000.000 106.000.000

Diantaranya : Program Prasarana Pengairan Program Prasarana Sosial Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Program lain-lain

8.000.000 6.000.000 5.000.000 87.000.000

DIREKTORAT JENDERAL KEHUTANAN Program Prasarana Pengairan Proyek Reboisasi ……………………….. Proyek Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

13.000.000 3.000.000


67


03 04

11P.3.4 11P.3.4.01

11P.3.5 11P.3.5.01

11P.3.6 11P.3.6.01 02

11P.4 11P.4.4 11P.4.4.01

11P.4.5 11P.4.5.01

11P.4.6 11P.4.6.01 02 03

Proyek Rehabilitasi Daerah Bencana Alam dan Wilayah Kritis ………………………. Proyek Pengamanan Produksi Pangan, Rehabilitasi Tanah Gundul, Alang-alang dan Huma ……. Jumlah Pasal 11P.3.2

1.500.000 14.000.000 31.500.000

Program Prasarana Sosial Proyek Pendidikan dan Penjenjangan Tenaga kerja Kehutanan ………………………… Jumlah Pasal 11P.3.4

1.000.000 1.000.000

Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Proyek Rehabilitasi dan Penyediaan Bangunan/ Peralatan ………………………………. Jumlah Pasal 11P.3.5

2.500.000 2.500.000

Program lain-lain Proyek Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan …………………………….. Proyek Inventarisasi & Penelitian Peningkatan Daya guna Hutan dan Hasil Hutan ……… Jumlah Pasal 11P.3.6 Jumlah Pos 11P.3

3.500.000 5.000.000 40.000.000

Diantaranya : Program Prasarana Pengairan Program Prasarana Sosial Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Program Lain-lain

31.500.000 1.000.000 2.500.000 5.000.000

1.500.000

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN Program Prasarana Sosial Proyek Rehabilitasi Sekolah Pengamat Kehewanan ………………….. Jumlah Pasal 11P.4.4

-

Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Proyek Rehabilitasi Bangunan Gedung/Kantor Perumahan Pegawai …………………… Jumlah Pasal 11P.4.5

-

Program lain-lain Proyek Bimas Peternakan ……………….. Proyek Bimas Pengamanan Ternak ………. Proyek Penelitian Peternakan ……………. Jumlah Pasal 11P.4.6 Jumlah Pos 11P.4


29.000.000 23.000.000 3.000.000 55.000.000 55.000.000

68


Diantaranya : Program Prasarana Sosial Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Program lain-lain

55.000.000

11P.5 11P.5.1 11P.5.1.01

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN Program Prasarana Angkutan Proyek Pelabuhan Perikanan (landing place) Jumlah Pasal 11P.5.1

20.000.000 20.000.000

11P.5.4 11P.5.4.01 02

Program Prasarana Sosial Proyek Akademi Usaha Perikanan Proyek Sekolah Usaha Perikanan Menengah dan Sekolah Perikanan Darat Menengah Atas Proyek Sekolah Usaha Perikanan Pertama Proyek Training Centre dan Penyuluhan Perikanan Transmigrasi -Nelayan Jumlah Pasal 11P.5.4

03 04 05

11P.5.5 11P.5.5.01 02

11P.5.6 11P.5.6.01 02 03 04 05 06 07

-

PROGRAM REHABILITASI APARATUR PEMERINTAHAN Penyelesaian Proyek Pembangunan Perumahan Tehnisi Penyelesaian Proyek Laboratorium Teknologi Perikanan Jumlah Pasal 11P.5.5

6.500.000 11.500.000

Program lain-lain Proyek Penelitian Perikanan Laut Proyek Penelitian Perikanan Darat Proyek Penelitian Teknologi Perikanan Proyek Penelitian Teknologi Kapal Ikan Proyek Sensus Nelayan Proyek Kerjasama Teknik Luar Negeri Proyek Peningkatan Produksi Perikanan Darat Jumlah Pasal 11P.5.6 Jumlah Pos 11P.5

2.500.000 5.000.000 2.500.000 3.500.000 10.000.000 23.500.000 55.000.000

Diantaranya : Program Prasarana Pengangkutan Program Prasarana Sosial Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Program Lain-lain

20.000.000 11.500.000 23.500.000


5.000.000

69


11P.6 11P.6.2 11P.6.2.01

11P.7 11P.7.5 11P.7.5.01

11P.7.6 11P.7.6.01

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN NEGARA Program Prasarana Pengairan Pengerukan Sungai di Daerah Perkebunan Tembakau Sumatera Utara Jumlah Pasal 11P.6.2 Jumlah Pos 11P.6

10.000.000 10.000.000 10.000.000

Diantaranya : Program Prasarana Pengairan

10.000.000

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN RAKYAT Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Rehabilitasi Peralatan/Perlengkapan untuk Pengawasan dan Operasional …………….. Jumlah Pasal 11P.7.5 Program lain-lain Penyuluhan/Pembimbingan dan Pembinaan dalam rangka mempertinggi mutu hasil-hasil perkebunan rakyat ………………………………….. Jumlah Pasal 11P.7.6 Jumlah Pos 11P.7 Diantaranya : Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Program lain-lain ………………………… Jumlah Bagian XI P Diantaranya : Program Prasarana Pengangkutan Program Prasarana Pengairan Program Prasarana Sosial Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Program lain-lain

5.000.000 5.000.000

9.000.000 9.000.000 14.000.000

5.000.000 9.000.000 300.000.000 20.000.000 49.500.000 10.100.000 31.000.000 189.400.000

XIIP 12P.1 12P.1.4 12P.1.4.01

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN Pusat Departemen Prasarana Sosial Pendidikan/Training Jumlah Pasal 12P.1.4

5.000.000 5.000.000

12P.1.5 12P.1.5.01 02 03 04

Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian Gedung Kantor Pendirian Perumahan Pegawai Perbaikan berat gedung kantor Perbaikan berat perumahan pegawai Jumlah Pasal 12P.1.5

14.000.000 7.500.000 7.000.000 2.000.000 30.500.000


70


12P.1.6 12P.1.6.01 02 03

Lain-lain Survey & Research Penelitian Ilmiah Proyek Rehabilitasi Industri Nasional/Sandang Jumlah Pasal 12P.1.6 Jumlah Pos 12P.1

10.000.000 5.000.000 2.500.000 17.500.000 53.000.000

12P.2

DIREKTORAT JENDERAL PERINDUSTRIAN DASAR Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian perumahan pegawai Perbaikan berat gedung kantor Jumlah Pasal 12P.2.5

4.000.000 3.000.000 7.000.000

Lain-lain Biaya pengamanan untuk proyek-proyek yang ditangguhkan pelaksanaannya Survey & Research Jumlah Pasal 12P.2.6 Jumlah Pos 12P.2

50.000.000 7.500.000 57.500.000 64.500.000

12P.3 12P.3.5 12P.3.5.01 02

DIREKTORAT JENDERAL PERINDUSTRIAN KIMIA Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian perumahan pegawai Perbaikan berat gedung kantor Jumlah Pasal 12P.3.5

8.000.000 2.500.000 10.500.000

12P.3.6 12P.3.6.01 02

Lain-lain Proyek Pilot & Balai Rayon Bandung Biaya pengamanan proyek-proyek yang ditangguhkan pelaksanaannya Survey & Research Jumlah Pasal 12P.3.6 Jumlah Pos 12P.3

12P.2.5 12P.2.5.01 02 12P.2.6 12P.2.6.01 02

03

12P.4 12P.4.5 12P.4.5.01

DIREKTORAT JENDERAL PERINDUSTRIAN RINGAN Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian perumahan pegawai Perbaikan berat gedung kantor Jumlah Pasal 12P.4.5

12P.4.6 12P.4.6.01 02

Lain-lain Survey & Research Biaya pengamanan proyek-proyek yang ditangguhkan pelaksanaannya Jumlah Pasal 12P.4.6 Jumlah Pos 12P.4


30.000.000 21.000.000 15.000.000 66.000.000 76.500.000

4.000.000 3.000.000 7.000.000 5.000.000 3.500.000 8.500.000 15.500.000

71


12P.5 12P.5.5 12P.5.5.01 02

12P.5.6 12P.5.6.01

12P.6 12P.6.4 12P.6.4.01

12P.7 12P.7.6 12P.7.6.01

12P.8 12P.8.5 12P.8.5.01 02

DIREKTORAT JENDERAL PERINDUSTRIAN PENERBANGAN Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian perumahan pegawai Perbaikan berat gedung kantor Jumlah Pasal 12P.5.5 Lain-lain Survey & Research Jumlah Pasal 12P.5.6 Jumlah Pos 12P.5

15.000.000 15.000.000 23.000.000

DIREKTORAT JENDERAL PERINDUSTRIAN TEKSTIL Prasarana Sosial Institut Tekhnologi Tekstil Jumlah Pasal 12P.6.4 Jumlah Pos 12P.6

12.500.000 12.500.000 12.500.000

DIREKTORAT JENDERAL KERAJINAN RAKYAT Lain-lain Balai-balai Penelitian Kerajinan Rakyat Jumlah Pasal 12P.7.6 Jumlah Pos 12P.7

25.000.000 25.000.000 25.000.000

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI MARITIM Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian perumahan pegawai Perbaikan berat gedung kantor Jumlah Pasal 12P.8.5 Jumlah Pos 12P.8

2.000.000 2.000.000 4.000.000 4.000.000

Jumlah Anggaran Pembangunan Bagian 12P Diantaranya : Prasarana Sosial Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Lain-lain XIIIP 13P.1 13P.1.5 01 02

3.000.000 5.000.000 8.000.000

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN Sekretariat Jenderal Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Biaya pengolahan kontrak luar dan dalam negeri Investasi Jumlah Pos 13P.1


274.000.000 17.500.000 67.000.000 189.500.000

4.000.000 4.000.000

72


13P.2 13P.2.5 01 02

13P.3 13P.3.3 01

Direktorat Jenderal Pertambangan Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Direktorat Pertambangan Direktorat Geologi Jumlah Pos 13P.2

8.000.000 15.000.000 23.000.000

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Program Prasarana Tenaga Proyek Lembaga Minyak dan Gas Bumi Cipulir/Cepu Jumlah Pos 13P.3

8.000.000 8.000.000

Jumlah Bagian XIII P

35.000.000

Diantaranya : Program Prasarana Tenaga Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan XIV P 14P.2 14P.2.2 14P.2.2.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK Direktorat Jenderal Pengairan Dasar Program Prasarana Pengairan Rehabilitasi Irigasi seluruh Indonesia Rehabilitasi Sungai & Rawa (bencana alam) Irigasi Lampung …………………………… Proyek Irigasi Sempor ……………………. Proyek Irigasi Karanganyar ………………. Proyek Polder Alabio …………………….. Persawahan Sisir Gunting ………………… Persawahan Ogan Kramasan .…………… Proyek Irigasi Tadjum …………………… Persawahan Pasang Surut ……………….. Proyek Pengairan Jatiluhur ……………… Irigasi Sadang (Sul Sel) ………………….. Proyek Serbaguna Kalibrantas ………….. Proyek Per.Serbaguna Bengawan Solo ….. Proyek Per. Pengembangan Wilayah Lampung Proyek Per.Wilayah Jeratun Seluna ……… Proyek Per. Wilayah Cimanuk ………….. Perencanaan Pola Induk Irigasi Bali ……… Perencanaan Pola Induk Irigasi Lombok Kopro Banjir Jaya ………………………. Proyek Perakitan Kapal Keruk …………. Lembaga Penyelidikan Masalah Air ……. Survey, Research dan Penyelidikan …….. Jumlah Pasal 14P.2.2 Jumlah Pos 14P.2


8.000.000 27.000.000

250.000.000 100.000.000 10.000.000 15.000.000 12.500.000 15.000.000 100.000.000 50.000.000 7.500.000 320.000.000 15.000.000 5.000.000 900.000.000 900.000.000

73


14P.3 14P.3.4 14P.3.4.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Direktorat Jenderal Cipta Karya Program Prasarana Sosial Rehabilitasi Teknik Penyehatan ………… Proyek Air Minum Ambon …………….. Proyek Air Minum Palembang …………. Proyek Air Minum Surabaya …………… Proyek Air Minum Semarang …………… Proyek Air Minum Padang ……………… Proyek Air Minum Banjarmasin ………… Proyek Air Minum Pontianak …………… Proyek Air Minum Tg. Uban …………… Proyek Air Minum Bogor ……………… Proyek Air Minum Menado …………… Proyek Air Minum Jakarta ……………… Proyek Air Minum Krawang …………… Proyek Air Minum Makasar …………… Proyek Prototipe rumah-rumah rakyat ….. Jumlah Pasal 14P.3.4

14P.3.5 14P.3.5.01 02 03

Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Proyek-proyek Regional Development plans Auditorium A.T.P.U.T. …………………. Proyek Laboratorium Pengusahaan Bahan Bangunan (UNSF) ………………………. Proyek perumahan pegawai ……………. Ruang Operasi Proyek-proyek Prasarana Jumlah Pasal 14P.3.5 Jumlah Pos 14P.3

04 05

14P.4 14P.4.1 14P.4.1.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Direktorat Jenderal Bina Marga Program Prasarana Pengangkutan Rehabilitasi Jalan/Jembatan …………….. Proyek Jalan Kalimantan ………………. Proyek Jalan Nusa Tenggara …………… Proyek Jalan Takengon ………………… Proyek Airport Tuban/Bali …………….. Proyek Survey Airport Medan, Makasar, Jawa Tengah, Cengkareng ………………. Proyek Jembatan Riau ………………….. Pembelian Aspal ex Import …………….. Pembelian spareparts & bridge materials Pembelian Road Equpment (Road Roller,dll) Handling cost (sparepart, alat-alat ex proyek aid, aspal, equipment, dll)………………… Proyek Lembaga Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan ………………………….


10.000.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 4.000.000 13.000.000 57.000.000 10.000.000 6.000.000 112.000.000

3.000.000 17.000.000 5.500.000 20.000.000 45.500.000 157.500.000

450.000.000 50.000.000 22.500.000 17.500.000 50.000.000 30.000.000 50.000.000 15.000.000

74


13 14 15

Proyek Survey dan Perencanaan ………… Proyek Technical Assistence UNDP ……. Proyek Jalan Raya Sumatera ……………. Jumlah Pasal 14P.4.1 Jumlah Pos 14P.4

14P.5 14P.5.3 14P.5.3.01 02 03 04 05

Direktorat Jenderal Tenaga Listrik Program Prasarana Tenaga PLTA Asahan termasuk Transmisi …….. PLTA Riau Kanan ……………………… Sources of Energi Survey ……………….. Lembaga Masalah Ketenagaan …………. Rehabilitasi Jaring Distribusi Gas dan Pabrik Peralatan ……………………………….. Lembaga Penyelidikan & Pendidikan Perindustrian Gas ……………………… Survey Medan Gas Bumi ……………… PLTA Batang Agam …………………… PLTA Tonsea Lama …………………… PLTA Garung …………………………. PLTA Ngebel ………………………….. PLTU Palembang ……………………… PLTG Semarang ………………………. PLTG Medan ………………………… PLTG Palembang ……………………… Transmisi Jawa Barat …………………. PLTU Makasar termasuk Transmisi …… PLTD Tersebar ………………………… Bengkel Ketenagaan ……………………. Rehabilitasi/Perbaikan Berat …………… Transmisi Jawa Timur ………………….. PLTU Priok I & II ……………………… PLTA Jatiluhur …………………………. PLTA Karangkates …………………….. Jumlah Pasal 14P.5.3

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14P.5.5 14P.5.5.01

Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Perumahan pegawai …………………….. Perbaikan Berat Gedung Kantor ……….. Jumlah Pasal 14P.5.5 Jumlah Pos 14P.5


15.000.000 50.000.000 100.000.000 850.000.000 850.000.000

10.000.000 129.500.000 5.000.000 20.500.000 26.000.000 8.000.000 2.500.000 11.250.000 15.000.000 1.250.000 10.000.000 25.000.000 50.000.000 70.000.000 30.000.000 5.000.000 56.000.000 15.000.000 10.000.000 500.000.000

5.000.000 5.000.000 505.000.000

75


14P.6 14P.6.5 14P.6.5.01 02 03

Eksploitasi alat-alat besar Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Alat-alat dan Perbengkelan ……………… Gugusan Kapal ………………………….. Pergudangan, Pusat Latihan, dll …………. Jumlah Pasal 14P.6.5 Jumlah Pos 14P.6

38.000.000 7.000.000 5.000.000 50.000.000 50.000.000

14P.7 14P.7.6 14P.7.6.01 02 03

Eksploitasi Bahan-bahan Bangunan Program Lain-lain Survey Bahan-bahan Bangunan ………….. Querry ……………………………………. Pilot Proyek …………………………….. Jumlah Pasal 14P.7.6 Jumlah Pos 14P.7

2.500.000 5.000.000 2.500.000 10.000.000 10.000.000

XV P 15P.1 15P.1.1 15P.1.1.01 02

Jumlah Bagian XIV P (Departemen PUT)

2.472.500.000

Diantaranya : Program Prasarana Pengangkutan ……….. Program Prasarana Pengairan ……………. Program Prasarana Tenaga ……………… Program Prasarana Sosial ……………….. Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Program lain-lain …………………………

850.000.000 900.000.000 500.000.000 112.500.000 100.500.000 10.000.000

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Departemen Perhubungan Pusat Program Prasarana Pengangkutan Proyek Kerjasama Teknik Luar Negeri Proyek Penelitian Armada Rakyat/Semut Proyek Survey dan Perencanaan Pembangunan 5 tahun Jumlah Pasal 15P.1.1

2.000.000 10.000.000

15P.1.5 15P.1.5.01

Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintah Proyek Rehabilitasi Aparatur Pemerintah Jumlah Pasal 15P.1.5 Jumlah Pos 15P.1

10.000.000 10.000.000 20.000.000

15P.2 15P.2.1 15P.2.1.01 02 03

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Program Prasarana Pengangkutan PN Kereta Api Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Direktorat Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Jumlah Pasal 15P.2.1 Jumlah Pos 15P.2

03


7.000.000 1.000.000

99.000.000 99.000.000 99.000.000

76


15P.3 15P.3.1 15P.3.1.01 02 03 04 05

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Program Prasarana Pengangkutan Direktorat Penerbangan Sipil Direktorat Meteorologi dan Geofisika Lembaga Pendidikan Penerbangan Proyek Lapangan Terbang Kemayoran Perbengkelan dan Perindustrian Pesawat Terbang Jumlah Pasal 15P.3.1 Jumlah Pos 15P.3

226.600.000 226.600.000

15P.4 15P.4.1 15P.4.1.01 02

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Program Prasarana Pengangkutan PN Pos dan Giro PN Telekomunikasi Jumlah Pasal 15P.4.1 Jumlah Pos 15P.4

29.300.000 44.000.000 73.300.000 73.300.000

15P.5 15P.5.1 15P.5.1.01 02 03 04 05

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Program Prasarana Pengangkutan Proyek Rehabilitasi Dok Proyek Klasifikasi Kapal-kapal Proyek Armada Perambuan Proyek Fasilitas Terminal Proyek Fasilitas Alur-alur Pelayaran dan Kolam-kolam Pelabuhan (Pengerukan) Proyek Fasilitas Telekomunikasi, Perambuan dan Penerangan Pantai Proyek Pelayaran Sungai dan Terusan Proyek Bustor Pomp Proyek Juru Karya Lampu Menara Jumlah Pasal 15P.5.1

06 07 08 09

15P.5.4 15P.5.4.01 02 03 04

Program Prasarana Sosial Proyek Akademi Ilmu Pelajaran Jakarta Proyek Sekolah Pelajaran Menengah Makasar Proyek Sekolah Pelajaran Menengah Semarang Proyek Kesehatan Pelaut Jumlah Pasal 15P.5.4

15P.5.5 15P.5.5.01 02

Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintah Proyek Rehabilitasi Aparatur Pemerintah/Perumahan Markonis Jumlah Pasal 15P.5.1 Jumlah Pos 15P.5


151.000.000 19.100.000 17.500.000 39.000.000

18.000.000 44.000.000 83.000.000 55.000.000 148.000.000 15.000.000 363.000.000

3.000.000 2.000.000 1.000.000 14.000.000 20.000.000 21.000.000 21.000.000 404.000.000

77


15P.6 Direktorat Produksi dan Jasa Industri Maritim 15P.6.1 Program Prasarana Pengangkutan 15P.6.1.01 02 s.d. 09 10 Proyek Pengangkatan Kerangka Kapal 11 Jumlah Pasal 15P.6.1 15P.6.4 15P.6.4.01

15P.6.5 15P.6.5.01

Program Prasarana Sosial Proyek Pembinaan dan Penyuluhan Armada Rakyat/Armada Lokal Jumlah Pasal 15P.6.4

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

-

Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintah Proyek Lanjutan Gedung dan Rehabilitasi Aparatur Pemerintah Jumlah Pasal 15P.6.5 Jumlah Pos 15P.6

30.600.000 30.600.000 30.600.000

Jumlah Bagian XV

853.500.000

Diantaranya : Program Prasarana Pengangkutan Program Prasarana Sosial Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintah 16P.1 16P.1.4 16P.1.4.01 02 03

-

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Program Prasarana Sosial Training/Research Centre Rural Education Sekolah Pendidikan Umum (SMP,SMA) Sekolah Kejuruan (SMEP, SMEA, SKKP, SKKA, SPSA, SPIK) Sekolah Keguruan (SPG) Sekolah Teknologi (ST, STM) Training Centre Pendidikan Masyarakat Universitas/Institut Pembina Universitas/Institut Muda dan Madya Koordinator, Proyek, Scientific Centre STO SMOA Bangunan OlahRaga/Lapangan Gedung Direktorat Bahasa dan Kesusasteraan Koservatori Karawitan Konservatori Tari Sekolah Musik Indonesia Akademi/Sekolah Seni Indonesia/TC, Kebudayaan


771.900.000 20.000.000 61.600.000

14.522.000 74.251.459 30.502.615 66.296.000 14.427.926 107.750.000 70.500.000 28.750.000 23.500.000 15.500.000 6.000.000 3.000.000 8.000.000 500.000 -

78


18 19 20 21

16P.1.5 16P.1.5.01 02 03 04 05

XVII P 17P.1 17P.1.4 17P.1.4.01 17P.1.5 17P.1.5.01

02

04

17P.2 17P.2.4 17P.2.4.01 02 03 04

Akademi Seni Karawitan Pusat Latihan/pendidikan Ketrampilan Pemuda/Pramuka Wisma Pemuda Perumahan Guru/Pegawai, Asrama Jumlah Pasal 16P.1.4

17.000.000 33.500.000 514.000.000

Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Perbaikan berat gedung sekolah/ Universitas/Institut Pembangunan/Perluasan/Perbaikan berat gedung/ Lapangan olah raga, kantor/Gudang/Perumahan Perbaikan berat Candi Borobudur Perbaikan berat Musium Pembelian kendaraan bermotor Jumlah Pasal 16P.1.5 Jumlah Pos 16P.1 Jumlah Bagian XVI P

28.000.000 10.500.000 5.000.000 8.000.000 68.000.000 582.000.000 582.000.000

Diantaranya : Program Prasarana Sosial Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan

514.000.000 68.000.000

16.500.000

DEPARTEMEN KESEHATAN Departemen dan Pengeluaran Umum Prasarana Sosial Asrama-asrama dan Sekolah Kesehatan Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Lembaga Kesehatan Teknik Pelanjutan perbaikan berat Lembaga Kesehatan Teknik Yogyakarta Laboratorium Teknik Penyehatan Pusat Jakarta : Persiapan perencanaan, survey, dll …….. Rumah-rumah dinas Dep. Kesehatan Jakarta : Pembangunan rumah dinas …………….. Jumlah Pasal 17P.1.5 Jumlah Pos 17P.1

3.000.000 4.500.000 11.000.000

Direktorat Jenderal Bina Waluya Prasarana Sosial Rumah-rumah sakit dan Balai Pengobatan Rumah Sakit Jiwa dan Koloni …………. Kesehatan Gigi Kesejahteraan Ibu dan Anak

18.000.000 6.700.000 300.000 600.000


6.500.000

500.000

1.000.000

79


05 06 07

Rumah Sakit Paru-paru Rumah Sakit Kusta Lembaga Orthopedie & Prothese Jumlah Pasal 17P.2.4 Jumlah Pos 17P.2

17P.3 17P.3.4 17P.3.4.01 17P.3.5 17P.3.5.01

Direktorat Jenderal Krida Nirmala Prasarana Sosial Epedemologie & Karantina ………………. Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Laboratorium Kesehatan Daerah …………. Training Health Centre …………………… Instansi Dirjen Krida Nirmala …………… Jumlah Pasal 17P.3.5 Jumlah Pos 17P.3

17P.4 17P.4.5 17P.4.5.01

DIREKTORAT JENDERAL BINA HUSADA Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Lembaga Pharmasi Nasional Perbaikan berat saluran air ………………. Depot-depot Pharmasi ………………….. Pabrik Pharmasi ………………………….. Lembaga Farmaco Therapie ……………... Laboratorium Pharmasi Daerah ………….. Jumlah Pasal 17P.4.5 Jumlah Pos 17P.4

02 03 04 05

Diantaranya : Prasarana Sosial …………………………. Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan ………

XVIIIP 18P.1 18P.1.4 18P.1.4.01 02 03 04 05 06

3.300.000 300.000 500.000 29.700.000 29.700.000

800.000 500.000 500.000 1.500.000 2.500.000 3.300.000

6.000.000 500.000 2.000.000 2.500.000 500.000 500.000 6.000.000 6.000.000

39.500.000 10.500.000

Jumlah Bagian XVII P

50.000.000

DEPARTEMEN AGAMA Departemen Pusat Program Prasarana Sosial Kitab Suci ………………………………… M a s j i d ………………………………… Balai Pernikahan …………………………. I A I N …………………………………… P G A N …………………………………. Asrama Haji …………………………….. Jumlah Pasal 18P.1.4

8.000.000 5.000.000 2.142.605 11.913.185 16.256.210 43.312.000


80


18P.1.5 18P.1.5.01 02 03

Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pendirian gedung kantor ………………… Pendirian rumah pegawai ……………….. Pembelian kendaraan bermotor Jumlah Pasal 18P.1.5 Jumlah Pos 18P.1 Jumlah Bagian XVIIIP

25.288.000 25.288.000 68.600.000 68.600.000

XIX P 19P.1 19P.1.4 9P.1.4.01

DEPARTEMEN TENAGA KERJA Kantor Pusat Departemen Tenaga Kerja Program Prasarana Sosial Gedung Pusat Pembinaan Tenaga Manusia Jumlah Pasal 19P.1.4 Jumlah Pos 19P.1

7.500.000 7.500.000 7.500.000

19P.2

Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Program Prasarana Sosial Pembangunan Pusat Latihan Kerja Palembang Jumlah Pasal 19P.2.4 Jumlah Pos 19P.2

16.000.000 16.000.000 16.000.000

Jumlah Baian XIX P

23.500.000

19P.2.4 19P.2.4.01

Diantaranya : Program Prasarana Sosial XX P 20P.1 20P.1.4 20P.1.4.01 02 03

20P.1.5 20P.1.5.01 02 03

DEPARTEMEN SOSIAL Departemen Sosial Pusat Program Prasarana Sosial Proyek Usaha Menambah Kader ………… Proyek Balai Pendidikan Tenaga Sosial …. Proyek Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Jumlah Pasal 20P.1.4 Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Proyek Equipment bisu tuli & tuna netra Proyek Pendirian Bangunan Kantor Daerah Jumlah Pasal 20P.1.5 Jumlah Pos 20P.1


23.500.000

200.000 200.000

2.500.000 1.960.000 4.460.000 4.660.000

81


20P.2 20P.2.4 20P.2.4.01 02

20P.3 20P.3.4 20P.3.4.01 02 03 04

05

20P.4 20P.4.4 20P.4.4.01

XXI P 21P.1 21P.5 21P.1.5.01

Direktorat Jenderal Urusan Bhina Karya Program Prasarana Sosial Proyek Pembangunan Masyarakat Suku-suku Terasing Proyek Lembaga Sosial Desa (LSD) Jumlah Pasal 20P.2.4 Jumlah Pos 20P.2

400.000 450.000 850.000 850.000

Direktorat Jenderal Urusan Kesejahteraan Masyarakat Keluarga dan Anak Program Prasarana Sosial Proyek Kam Pendidikan Kerja …………. Proyek rumah-rumah perawatan/pendidikan anak-anak buta dan lembek ingatan …….. Proyek rumah-rumah pendidikan dan perawatan anak-anak nakal …………….. Proyek pelaksanaan undang-undang untuk mencegah timbulnya dan menjalarnya penyakit masyarakat dan usaha kelanjutan Proyek Kesejahteraan Sosial dan Rehabilitasi Penderita Cacat Jumlah Pasal 20P.3.4 Jumlah Pos 20P.3

900.000 2.300.000 2.300.000

Direktorat Jenderal Urusan Bencana Alam Dana Bantuan Sosial Program Prasarana Sosial Proyek Rehabilitasi Sosial terhadap korban-korban Bencana Alam dan Bencana lainnya serta Rehabilitasi Displaced Persons Jumlah Pasal 20P.3.4 Jumlah Pos 20P.3 Jumlah Bagian XX P

800.000 800.000 800.000 8.610.000

Diantaranya : Prasarana Sosial ………………………… Rehabilitasi Aparatur Pemerintah ………

4.150.000 4.460.000

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI & KOPERASI Departemen Pusat Rehabilitasi Aparatur Pemerintahan Pembangunan Gedung Departemen Transkop Jumlah Pasal 21P.1.5 Jumlah Pos 21P.1


900.000 500.000

-

23.050.000 23.050.000 23.050.000

82


21P.2 21P.2.6 21P.2.6.02

Direktorat Jenderal Transmigrasi Prasarana lain-lain Proyek Transmigrasi ………………….. Jumlah Pasal 21P.2.6 Jumlah Pos 21P.2

65.000.000 65.000.000 65.000.000

Jumlah Bagian XXI P

88.050.000

Diantaranya : Program Rehabilitasi Aparatur Pemerintah Program Prasarana Lain


23.050.000 65.000.000

83

NOTA KEUANGAN pada RENCANA UNDANG UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN (Januari s

Recommend Documents