NORMA DAN PERANNYA DI MASYARAKAT DALAM KONSEP NEGARA HUKUM. B a h m i d Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Asahan

CITRA JUSTICIA ISSN : 1411-0717 Vol. XIII No. 2 Oktober 2014

NORMA DAN PERANNYA DI MASYARAKAT DALAM KONSEP NEGARA HUKUM Bahmid Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Asahan Penerapan sanksi administrasi di Indonesia memang dirasa sangat perlu dijalankan sebab tidak adanya lembaga paksa atau eksekusi riil oleh Kepaniteraan di bawah Pengadilan seperti perkara perdata yang di atur dalam pasal 195 s/d pasal 208 HIR dan pasal 1033 RV serta dalam upaya paksa putusan pidana yang di atur dalam pasal 270 KUHAP, seperti halnya dalam Peradilan Agama ada ketentuan hokum ada upaya eksekusi yang dijumpai dalam pasal 95, 98, dan 103 UU No. 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementera dalam penerapan sanksi administrasi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang adanya upaya paksa (eksekusi) nya, melainkan hanya teguran melalui oleh pejabat tata usaha Negara secara hierarki berjenjang dari atas kebawah. Kata Kunci : Norma, peranan norma, negara hokum

A. Norma

Sosial

dan

Norma

Hukum Dinamika

mempengaruhi

tingkah

laku

manusia di dalam masyarakat.14 social

dalam

Sejak manusia mampu menggukan

kehidupan masyarakat, merupakan

akal nya, manusia sudah

suatu pola kehidupan mengatur

diatur oleh norma-norma dalam

tatanan dari segala yang mengatur

kehidupan manusia dalam upaya

kepentingan

kehidupan

memenuhi kebutuhan hidup nya,

masyarakat tersebut, pengaturan

contoh: anak yang masih kecil jika

kehidupan masyarakat itu disebut

ingin menerima sesuatu dari orang

sebagai norma atau kaedah yaitu: “pengaturan

hidup

yang

mulai

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1986), hlm84 14

1


lain sudah dibelakukan norma bagi

Norma

awalnya

dirasa

nya dengan aturan kehidupan yang

sebagai pembuatan tingkah laku

bagi masyarakat umum di pandang

pada diri manusia secara individual

baik, seperti menerima pemberian

dalam keluarga, dan

orang lain dengan menggunakan

lebih

tangan kanan.

Satjipto Raharjo

suatu lingkungan masyarakat dan

dalam

Pengantar

Ilmu

dalam cakupan yang sangat luas

Hukum mengemukakan pengertian

bagi dalam kehidupan berbangsa

norma;

dan bernegara.

bukunya

kemudian

skala yang

berlaku

dalam

Individu-individu

Norma adalah sarana yang di

masyarakat

pakai

masyarakatnya

bahwa norma berperan membatasi

menertibkan,

segala sector kehidupan manusia

oleh

untuk

menuntut dan mengerahkan

baik

tingkah

kehidupan

laku

anggota

masyarakat

mulai

dalam

merasakan

mempertahankan

nya,

maupun

dalam

dalam

persoalan menjaga perasaan orang

hubungannya satu sama lain.

lain dalam pergaulan kehidupan

Untuk

dalam bermasyarakat.

bisa

menjalankan

fungsinya yang demikian itu, barang

tentu

ia

harus

Dari pengertian norma yang telah di kemukakan diatas, maka

mempunyai kekuatan yang

secara

sederhana

bersifat memaksa.15

kemukakan

dapat

unsure-unsur

di dari

pengertian norma sebagai berikut: Satjipto Raharjo, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal 15 15

1. Sarana masyarakat

untuk

menertibkan


2. Menuntut laku

individu

yang

secara

telah

umum

terbentuk

bertingkah di

sepakati

yang

di

Para

tengah-tengah

beberapa

sarjana

karena

mempunyai

berupa sanksi)

hokum

norma

dalam telah

menjadi

2

(dua) yaitu: 1. Norma Sosial: terdiri dari (norma kesusilaan, norma sopan santun

Norma yang berfusi mengatur kehidupan

yang

buku-buku,

membedakan

kekuatan yang memaksa (dapat

tata

masyarakat

bersifat dinamis.

telah

masyarakat. 3. Mengikat

kehidupan

yang

harmonis

dan norma agama). 2. Norma Hukum.

yang menghindarkan manusia dari

Masing-masing norma mempunyai

persoalan

karateristik

yang

yang

di

tercipta

yang nya

teratur,

timbul, kehidupan

bersahaja

kedamaian.

Secara

untuk yang dalam

sederhana

dapat di kemukakan bahwa norma

akan

berbeda-beda uraikan

dalam

pembahasan berikut ini. a. Norma Sosial Kehidupan

manusia

diperlukan untuk menciptakan rasa

heterogen

keamanan,

serta

kepentingan manusia yang cukup

ditengah-tengah

kompleks dalam masyarakat, di

masyarakat. Fungsi ini berkembang

pastikan dalam keadaan tertentu

sesuai

terjadi

kenyaman,

ketertiban

dengan

perkembangan

dengan

yang

persinggungan

gejala social masyarakat itu sendiri

benturan

yang

mempertahankan

meliputi

berbagai

aspek

berbagai

hokum

atau dalam

kepentingan


antara manusia yang satu dengan yang lain nya. Seiring dalam maka

Kebutuhan kebutuhan

kehidupan di

aturan

masyarakat,

kelompok

terciptanya

manusia

akan

keteraturan

dalam

masyarakat maka di perlukan agar

kan

masing-masing kebutuhan tersebut

norma social yang terdapat dalam

dalam terurai manakala ada aturan

kehidupan

yang di jadikan sebagai bingkai

norma

dapat

b. kaedah hukum16

masyarakat, keagamaan,

kesusilaan, norma yang

dapat

di

yaitu norma

membatasi

kepentingan-

sopan santun,

kepentingan orang dengan orang

kelompokkan

lain, atau kelompok masyarakat

sebagai berikut:

dengan

1. Dalam struktur kehidupan yang

sehingga tercipta keteraturan.

di

jumpai

dalam

bermasyarakat

kehidupan

norma

social

kelompok

Berlaku dalam

nya

masyarakat,

norma

masyarakat

social

kemudian

di

dapat di kelompokkan :

patuhi olehHukum,

a. Norma Agama

masyarakat itu, yang menimbulkan

b. Norma Kesusilaan

kewajiban yang harus di taati oleh

2. Tata

kaedah

dengan

aspek

masyarakat

dalam

hal

ini

kehidupan atanra pribadi yang di

kepatuhan untuk mematuhi uturan

bagi lebih lanjut menjadi:

hokum

a. kaedah adat

sopan

santun

atau

menjadi

itu

di

norma

sebut

sebagai

moral

positif,

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung:Alumni, 1978) hal, 6 16


maksud nya keseluruhan aturan

Norma social yang di jumpai di

norma

di

tengah-tengah masyarakat dapat di

berlakukan pada saat masyarakat

pisahkan menjadi 3 (tiga) norma

mematuhi

yaitu: norma kesusilaan, norma

social

nya

itu

sudah

menjadi

suatu

norma yang berlaku di tengah-

kesopanan dan norma agama.

tengah masyarakat.

a. Norma Kesusilaan

Dalam pembahasan ini akan di bahas

secara

pengelompokan

terpisah

norma

social

Dalam norma kesusilaan yang menjadi dasar norma ini adalah rasa

kemanusiaan

Contohnya:

tersebut menjadi :

orang tidak membiarkan seorang

a. Norma Agama

nenek tua yang melintas di jalan

b. Norma Kesusilaan

raya, norma itu muncul sendiri nya

c. kaedah sopan santun atau adat

kepada

Kebutuhan

tanpa

ada

akan

perintah dari orang lain, rasa itu

dalam

muncul dengan sendiri nya dari

masyarakat maka di perlukan agar

manusia sebagai makhluk social.

masing-masing kebutuhan tersebut

Keberadaan

dalam terurai manakala ada aturan

makhluk social mendorong orang

yang di jadikan sebagai bingkai

untuk

membatasi

dapat

terciptanya

manusia

manusia

keteraturan

kepentingan-

melakukan

orang lain.

lain, atau kelompok masyarakat

Norma

sehingga

kelompok

masyarakat,

berhubungan

tercipta

keteraturan.

sebagai

sebagai

sesuatu

membantu

kepentingan orang dengan orang

dengan

manusia

yang

kepentingan

kesusilaan dengan individu

manusia karena


menyangkut manusia.

kehidupan Sebagai

pribadi

pendukung

Asal

atau

kesusilaan

sumber

adalah

kaedah

dari

manusia

kaedah kesusilaan adalah nurani

sendiri, jadi bersifat otonom dan

individu

manusia

tidak di tujukan kepada sikap lahir,

sebagai makhluk social atau sebagi

tetapi di tujukan pada sikap batin

anggota

yang

manusia juga, batinnya sendirilah

dapat

yang mengancam perbuatan yang

dan

bukan

masyarakat

terorganisir. melengkapi hidup

Kaedah ketidak

ini

seimbangan

pribadi

mencegah

kegelisahan diri sendiri17 Norma juga

kesusilaan

norma

etik

melanggar dengan

sanksi.

kekuasaan di

sebut

atau

adat

terjadi

sudah

atau

diri

manusia,

ada

dirinya

sanksi

itu.

pelanggaran

kesusilaan,

pada

kesusilaan

Tidak

diluar

memaksakan

kebiasaan, norma ini secara fitrah ada

kaedah

misalnya

penipuan,

yang Kalau kaedah

pencurian

maka

akan

karena manusia sebagai makhluk

timbullah dalam hati

social

setiap

pelanggar rasa penyesalan, rasa

suatu

malu,

yang

manusia

pada

sudah

diri

tertanam

takut

merasa

tindakan baik buruk yang sudah

sebagai

menjiwai manusia sebagai makhluk

terhadap

social. Kebiasaan-kebiasaan dalam

kesusilaan tersebut18

kehidupan manusia dan diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Ibid, hal. 24.

bersalah

atau

pelanggaran

Kaedah

reaksi kaedah

kesusilaan dengan

manusia

Sudikno Merto Kesumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberti, 2005), hal. 5. 18

17

sanksi

berhubungan

nurani si


sebagai

individu

menyangkut

kehidupan

karena

temurun

dalam

pribadi

sesame

masyarakat,

manusia.

bergaul

kepatutan

sikap dalam bertindak dan berbuat

Sebagai pendukung kaedah

atau pantas atau tidak pantasnya

kesusilaan adalah nurani individu

suatu

dan

keadaan tertentu.

bukan

makhluk

kepada

manusia

social

sebagai

perbuatan

dalam

suatu

atau

sebagi

Norma kesopanan dapat juga

masyarakat

yang

diartikan sebagai “peraturan yang

dapat

hidup yang timbul dari pergaulan

seimbangan

segolongan manusia.20 Pergaulan

hidup pribadi mecegah kegelisahan

yang hidup di masyarakat yang

diri sendiri19

tumbuh dari pergaulan dan akal

b. Norma Kesopan

budi

anggota terorganisir.

Kaedah

melengkapi

ketidak

Norma norma

kesonan

yang

tengah

ini

timbul

manusia

secara

turun

merupakan

temurun menjadi kebiasaan dan

di

dipatuhi

masyarakat,

tengah-

oleh

masyarakat

yang

meyakini

sikap

kebiasaan yang telah di lakukan

dalam

secara turun temurun oleh nenek

pergaulan di masyarakat sebagaia

moyang mereka dari sejak dahulu

makhluk

kala.

berhubungan manusia

dengan sehari-hari

social.

Norma

atau

taat

yang

terhadap

kesopanan biasanya di ukur dari

Faktor penyebab muncul nya

kebiasaan yang hidup secara turun

norma kesopan di dukung oleh kebiasaan

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, ibid, hal. 24.

manusia

19

20

Ibid, hlm, 85

itu

sendiri


sebagai makhluk social. Tindakan

suatu pertemuan dengan orang

yang

yang usia nya lebih tua, maka ada

dilakjukan

secara

yang

berulang mengenai peristiwa yang

semacam

sama berkenaan dengan hal yang

lebih muda untuk melakukan tegur

bersamaan

secara

sapa kepada yang lebih muda.

berkelanjutan akan di lakukan oleh

Tapi, jika dalam pertemuan itu

manusia,

manusia

orang yang lebih muda itu lupa

terhadap suatu tindakan/perbuatan

untuk menyapa orang yang lebih

hingga menjadi

tua dari nya itu malah orang yang

Suatu

pula,

kepatuhan

tradisi

di

masyarakat

kewajiban

bagi

yang

lebih tua lebih duluan melakukan

hingga di patuhi suatu kebiasaan

tegur

itu oleh masyarakat tertentu, maka

perasaan semacam kurang pantas

kebiasaan itu menjadi hokum adat

bagi orang yang lebih muda itu

kebiasaan

bersikap kepada orang yang lebih

bagi

masyarakat

tertentu. Adat kebiasaan mengikat bila orang sudah merasa bahwa

sapa,

Kepatuhan terhadap

dipatuhi.

hanya individu

aka

nada

tua itu.

kebiasaan itu patut untuk ditaati /

Kebiasaan-kebiasaan

maka

norma

berlaku

masyarakat

masyarakat kesopanan pada

tertentu

kelompok saja

disebut

individu

di

(kelompok), karena daya laku dari

anggap suatu kepantasan dalam

norma ini hanya bagi masyarakat

bergaul dalam masyarakat, contoh:

yang merasa bahwa itu merupakan

jika seseorang

kebiasaan yang dilakukan secara

orang

yang

bertemu dalam

norma

atau

masyarakat yang muncul dari diri setiap

juga

ini

fatsoen


turun temurun oleh masyarakat

mau

adat

mertuanya, maka anak menantu

masyarakat

tertentu

saja.

berkomunikasi

Contoh: norma kesopanan yang

yang

berlaku

hanya

malah dianggap tidak sopan. Jadi

berlaku bagi komunitas Karo, pada

saya laku norma kesopanan hanya

hal-hal

berlaku dalam satu kelompok adat

bagi

masyarakat

tertentu

tidak

berlaku

masyarakat Jawa atau Padang atau

hal

tersebut

tertentu saja.

masyarakat lain nya. Sebagai

melakukan

dengan

Daya laku norma kesopanan

norma

social

yang

bergantung pada tempat dimana

bersifat fatsoen, Norma kesopanan

lingkungan

ini sering tidak mengikat secara

diberlakukan,

umum karena criteria kesopanan

kesopanan itu berlaku di tempat

antar daerah kadang sangat

norma itu muncul dan diakui oleh

berbeda.

Contohnya

masyarakat

Karo,

norma

itu

artinya

norma

bagi

masyarakat nya saja, dan tidak

menantu

berlaku di tempat atau lingkungan

perempuan di larang untuk bicara

lain

atau dekat dengan mertua laki-laki,

norma kesopanan tertentu itu. Bagi

apa bila itu dilakukan oleh seorang

individu

menantu

tersebut

masyarakat lain yang masuk dalam

norma

suatu tempat di berlakukan nya

contohnya

norma kesopanan itu wajib taat

bagi masyarakat Jawa yang sudah

terhadap norma yang sedang di

tinggal di sumatera, bila ada anak

berlakukan suatu tempat. Contoh:

menantu perempuan yang tidak

orang Ambon yang baru pindah

maka

hal

diaanggap

melanggar

kesopanan.

Berbeda

yang

tidak

dari

taat

terhadap

lingkungan


atau bahkan menikahi perempuan

jangan

suku batak di Toba Samosir, maka

Keadaan sopan santun semacam

orang

itu

Ambon

tersebut

harus

duduk

akan

bersama

tetap

tamu.

terpertahankan

patuh terhadap norma kesopanan

karena akan berkelanjutan secara

yang berlaku di Toba Samosir,

turun temurun. Berbeda dengan

bahkan tak jarang di daerah Toba

sopan santun pergaulan dengan

Samosir, bahkan orang itu akan di

fashion atau mode.

tabalkan Marga tertentu yang ada

Beda

dalam lingkungan masyarakat adat

pergaulan (etiquette) dengan

tersebut,

fashion atau mode terletak

sebaga

ujud

sopan

dalam

penghormatan kepada masyarakat

pada

adat dimana ia tinggal.

Mode mengalami perubahan

Sopan santun dalam pergaulan

yang

sifat

santun

lebih

perubahannya.

cepat.

“Gelung

di masyarakat senantiasa berlaku

cioda” yang lahir di zaman

karena dari setiap generasi kepada

pendudukan Jepang, baju “you

generasi

di

can see”, new look” misalnya

mereka

tidak pernah kita jumpai lagi,

minta,

berikut secara

melakukan

nya

tanpa

moral

pendidikan

sopan

tetapi

bahwa

orang

saling

santun kepada para generasi nya.

menegur apabila bertemu di

Contoh: seorang ayah

jalan kalau saling mengenal,

yang sedang menerima tamu di

sampai sekarang, masih tetap

rumah

berlaku21

nya

akan

kepada anak nya

mengatakan yang

sedang Sudikno Merto Kesumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Loc-cit. 21

menghampiri

nya

duduk,

agar


Fashion atau Mode berproses dengan

cepat

berubah

sejalan

dengan

negative

tengah mengakibatkan

orang secara individual, sementera

menyenangkan

sopan

berupa

dalam

pergaulan

ditengahmasyarakat,

pandang

santun

cara

sebab

berdampak

rasa atau

hukuman

negative

seperti

antipasti,

pandang manusia lain nya yang

Sedangkan memenuhi sikap sopan

hidup

komunitas

santun yang menyenangkan atau

masyarakat. Sopan santun manusia

posifit, yang berupa penghargaan

dalam

(ganjaran)

suatu

bergaul

secara

individu

seperti

atau

sikap

terikat dalam pergaulan dan cara

dalam

celaan

tidak

pidana.

respek

(rasa

dalam masyarakat akan di nilai

hormat), simpati,

oleh individu atau masyarakat lain

penghargaan seperti satya lencana,

nya, bahkan bila dinggap telah

bintang dan sebagainya22

menyimpang

dari

kebiasaan

di

Dalam kehidupan masyarakat,

masyarakat, maka secara individual

sanksi

atau secara kolektif, manusia atau

berfungsi sebagai:

masyarakat

1. Mencegah

akan

menjatuhkan

sanksi kepada invidu yang telah melanggar

sopan

santun

yang

sudah menjadi kebiasaan.

dalam

bersopan

terjadi

2. Menyeimbangkan tingkah laku individu dengan masyarakat.

dapat di terima oleh orang yang sopan

terjadi

santun

pelanggaran sopan santun.

Sanksi dalam arti luas yang

melanggar

pemberian

santun 22

Ibid, hal, 8


3. Menselarasakan

perasaan

yang dijalankan oleh pemeluk nya,

manusia dengan keadaan yang

yang oleh pemeluk nya di yakini

ideal di masyarakat.

seluruh

isi

dari

kitab

suci

Sedangkan penghargaan bagi

merupakan ucapan Tuhan yang di

orang yang mentaati sopan santun

sampaikan melalui manusia pilihan

merupakan

(dalam Agama Islam di sebut nabi

sebagai

suatu

suatu

dorongan

prestasi

agar

yang

lain

norma

yang

terangsang untuk melakukan suatu

wahyu

Tuhan

sikap yang di nilai masyarakat

larangan-larangan,

secara umum merupakan suatu

anjuran yang wajib ditaati oleh

tindakan terpuji.

umat

c. Norma Agama

melanggar nya ada ancaman dosa.

individu-individu

Manusia

sebagai

atau Rasul). Norma agama adalah

makhluk

bersumber dan

manusia

pada

ini

berisi

perintah

bagi

dan

yang

Berlaku nya norma agama di

social merupakan individu-invidu

masyarakat

dalam masyarakat yang percaya

keyakinan orang yang menjalankan

terhadap ada nya Tuhan, dalam

nya.

bertingkah

agama

agama bersifat individual, artinya

yang

orang menjalankan norma-norma

merupakan

laku

norma norma

tergantung

Dengan

agama

kuat

keadaan

yang ada pada diri masing-masing,

individu masyarakat kearah yang

di samping itu pengaruh penguasa

lebih baik. Norma agama yang

dalam

merupakan

menjalankan kekuasaan nya sangat

merubah

ajaran-ajaran

agama

suatu

suatu

norma

mempunyai pengaruh yang sangat dalam

karena

demikian

pada

keyakinan

Negara

dalam


dominan

mempengaruhi

berkembang nya agama, hingga mempengaruhi norma

pelaksanaan

agama

pemberlakukaan

nya

merupakan perbuatan dosa yang di ancam sanksi oleh norma agama. Kuat

lemahnya

pelaksanaan

dalam

norma agama di suatu masyarakat

di

dapat juga di pengaruhi pula oleh

masyarakat.

pengaruh pemegang kewenangan.

Ketentuan norma agama, tidak

Contoh: dalam sejarah

Negara

hanya pada sikap lahiriyah tapi

spayol pernah di kuasai oleh masa

juga sikap batiniyah, artinya dalam

kekuasaan

norma agama

pemerintahan

tidak hanya dari

pelanggaran yang sudah terjadi

berdiri

atau

bernama

(pahala), fikiran

apa

yang

yang

manusia

baik

di

bawah

Bani umayyah, pada masa itu

saja yang mendapat sanksi (dosa) pembalasan

Islam

megah

sebuah

Cordoba,

ada

dalam

reconquista

(masih

dalam

Kembali

atau

Spanyol

mesjid setelah

penaklukkan oleh

kaum

bentuk pikiran) akan berbuat suatu

Kristen, mesjid ini diubah fungsi

tindakan baik atau buruk, sudah di

menjadi

janjikan dosa dan pahala. Contoh:

Contoh lain

seorang

Konstantinopel ditaklukkan

laki-laki

berfikir

dan

sebuah

gereja

katolik. Saat

menhayalkan berbuat zina dengan

Sultan Mehmed II dan memasuki

perempuan yang berpakaian yang

kota itu, lalu pergi ke Gereja Hagia

tidak sopan kebetulan lewat di

Sophia

hadapan

mengubahnya menjadi mesjid yang

seorang

nya,

maka

laki-laki

perbuatan itu

sudah

dikenal

dan

dengan

memerintahkan

Aya

Sofia.


Demikian

hal

nya

dengan

atau kedua-dua nya sampai

penduduk yang daerah nya telah di

sudah lanjutdan pemeliharaan

taklukkan,

agama

mu, maka sekali-kali janganlah

yang sudah di patuhi terdahulu

kamu mengatakan “ah” dan

tidak

janganlah kamu membentak

norma-norma

lagi

di

patuhi,

karena

penguasa yang baru menjalankan

mereka

kewenangan

perkataan

nya

menjalankan

norma agama yang sesuai dengan

Norma agama selain mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia juga mengatur hubungan

ucapkanlah

yang

mulia

(Al-

Qur’an, Surat Al-Isra’ ayat 23).

kepercayaan si penguasa sebagai penakluk kekuasaan yang baru.

dan

Dalam ajaran agama Kristen juga.

Ada

memerintahkan

melakukan hubungan baik dengan orang tua missal nya: -

Dengarlah

Ayah

mu

yang

antara sesame manusia Misalnya di

memperankan

hokum

janganlah menghina Ibu kalau

Islam

ada

habblumminallah

ajaran dan

hablumminannas, contoh :

telah

dan

ia sudah tua “(Amsal 23:22) Tujuan norma agama agar

- Dalam Al-Qur’an: Dan Tuhan maju

engkau,

memerintahkan

manusia sempurna, agar tidak ada jahat.

Norma

supaya kamujangan selain Dia

agama ditujukan kepada

sikap

dan hendaklah kamu berbuat

batin yang digugah, ada nya nilai-

pada Ibu Bapak mu dengan

nilai baik dan buruk, di tujukan

sebaik-baik

kepada ke imanan manusia, karena

nya.

Jika

salah

seorang diantara kedua nya

manusia

kaidah

menjadi

agama

semata-mata

di


percayai

sebagai

sesuatu

yang

bersumber dari Tuhan. Norma

bahkan menjadi hukum.23 norma

agama

perintahkan

yang

Tuhan

pemeluknya,

akan

agama mempengaruhi juga hokum,

di

akan

secara

utuh

menjadi

kepada

hokum apabila sudah mendapat

dilaksanakan

pengesahan formal dari pembuat

atau bahkan mengikat pada setiap

Undang-undang.

individu

B. Norma Hukum

masyarakat

terhadap

ajaran itu tergantung keimanan

Mendefinisikan

secara

pemeluknya. Dalam norma agama

terperinci

juga

hokum sangat sulit, bahkan para

menjanjikan

sanksi

bagi nya

mereka

yang

melanggar

berupa

siksa

dalam

mengenai

sarjana

pengertian

hokum

yang

neraka,

terkemuka keilmuan nya beragam

kemudian terhadap perbuatan baik

mendefinisikan pengertian hokum.

akan

Apa

mendapat

pahala

dengan

lagi memang bahwa

ganjaran mendapat kebahagiaan di

mempelajari ilmu

akhir zaman yaitu syorga.

merupakan

hokum

kajian

ilmu

Kepercayaan terhadap norma

pengetahuan social, sehingga tidak

agama yang mengental dikalangan

mungkin dapat di rumuskan secara

masyarakat

konkrit

menjadi

dan

bahkan

pandangan

masyarakat

hidup

tertentu,

sudah

atau

terperinci

bagi

defenisi

hokum.

Oleh

hokum

akan

karena agama itu acap kali menjadi dasar padangan hidup manusia, 23

maka

dengan

sendirinya

sering

Ibid, hlm. 6

Setiap

tentang sarjana

mendefenisikan


norma

hokum

itu

dari

sudut

padang masing-masing.

Norma Hukum adalah sautu peraturan yang dibuat berdasarkan

Mengenai pengertian norma

kesepakatan, atau oleh pemegang

hokum E. Utrech dalam Bukunya

kekuasaan yang berwenang serta

Pengantar

adanya

Dalam

Indonesia

Hukum

mengutip

kewajiban

bagi

mereka

pendapat

yang menyepakati dan tuntuk atas

Soediman Kartohadiprodjo dalam

kekuasaan itu untuk patuh, bagi

buku

mereka

berjudul,

Hukum, sebagai

Pengantar

menyatakan kaidah

(norma

Tata

yang

secara

tegas

bahwa

melanggar diancama sanksi yang

hokum

telah

dapat di rumuskan sebagai berikut:

di

tentukan

sebelum

perbuatan itu dilakukan.

hokum adalah himpunan petunjuk

Tidak setiap kaedah hokum di

hidup yang berisikan perintah dan

sertai sanksi. Kaedah hokum

larangan

tanpa sanksi ini sebut lex

mengatur

masyarakat,

tata

adanya

inperfecta.

Ketentuan

yang

keharusan bagi masyarakat untuk

tercantum

dalam

pasal

mematuhinya.

298BW misalnya, yaitu bahwa

pelanggaran

serta

tertib

Akibat terhadap

dari

peraturan

seorang

anak

berapapun

yang telah di buat oleh penguasa,

umurnya wajib menghoarmati

mengakibatkan timbulnya tindakan

dan menyegani orang tuanya,

dari penguasa masyarakat yang

merupakan

lex

imperfect.

membuat ketentuan itu24

E. Utrech (Disadur oleh Moh. Saleh Djindang), Pengantar Hukum 24

Indonesia, (Jakarta, PT. Ikhtiar Baru, Cet ke XI), 1989) hlm.


Ketentuan

ini

tidak

ada

sanksinya25 Norma

mengutamakan

perbuatan

lahir. Pada hakekatnya apa hokum

menitik

yang

dibati,

apa

yang

beratkan pada pencegahan suatu

pikirkan

tindakan

menjadi soal, asal lahirnya ia

yang

dilarang

dan

manusia

di

tidak

penindakan secara tegas terhadap

tidak

suatu ketentuan peraturan yang

hokum.

sudah di berlakukan. Pelanggaran

dalam

perbuatan hokum tersebut harus

lalulintas (misalnya berhenti

sudah dilaksanakan baru dapat di

pada waktu lampu lalu lintas

ancam

menyala

sanksi,

perbuatan

artinya

itu

jika

kaedah

Apakah

sesorang

mematuhi

peraturan

merah)

sambil

dalam

menggerutu

karena

dalam

pemikiran

tergesa-gesa

mau

ada

penjatuhan

kuliah, tidaklah penting bagi

sanksi sebelum perbuatan tersebut

hokum. Yang penting ialah

benar-benar

bahwa,

perencanaan manusia

tidak

masih

melanggar

nyata-nyata

di

lakukan. Isi

lahirnya,

pergi

apa

yang

tampak dari luar, ia patuh kaedah

hokum

itu

terhadap peraturan lalulintas.

ditujukan kepada sikap lahir

Menghayalkan

manusia.

mengangan-angankan

Kaedah

hokum

memiliki sebuah 25 12

ia

Sudikno Merto Kesumo, Op-Cit,

hlm 19 Sudikno Merto Kesumo, OpCit, hlm 19

atau untuk

pesawat

televise yang ditempatkan di etalage dengan jalan mencuri,

12

dalam

batinnya

ingin


memukul

temannya:

“perbuatan-perbuatan” semuanya

apa

yang

telah

itu

dikemukakan diatas maka dapat di

tidak di kenakan

rumuskan karateristik dari norma

sanski,

“pemikirannya”

tidak dapat di hokum. Orang tidak akan di hokum atau di beri

Dari

sanksi

hokum

hanya

hokum yatiu: a. Menciptakan

b. Norma hokum bersifat konkrit, Sifatnya

atau

melindungi.

tidak

seorangpun dapat di hokum

atau

ketertiban masyarakat.

karena apa yang difikirkan batinnya:

eteraturan

c. Sifat

memaksa

memaksa

tampak

dan

pada

karena apa yang difikirkan

sanski yang diterapkan apabila

atau

terjadi pelanggaran dan berlaku

batinnya

poenam

(cogitationis

nemo

petitum).

Memang benar bahwa hokum pada

hakekatnya

memperhatikan

sikap

tidak

d. Sanksi norma hokum bersifat

tidak

tegas, diatur dalam peraturan

batin

perundang-undangan.

manusia dalam arti bahwa hokum

untuk umum.

Norma hokum yang berlaku

member

di suatu masyarakat jika di tinjau

pedoman tentang bagaimana

dari segi ilmu pengetahuan hokum,

seyogyanya

dapat di bedakan dan ditinjau dari

itu26.

batin

manusia

beberapa perbedaan. Agar lebih mempermudah

memahami

pembeda nya akan di muat dalam 26

Ibid, hlm 12

table sebagai berikut:


No Pembela

Karateristik Pembeda

Keterangan

Sumber

1. Undang-undang (UU)

Jika tidak diatur hukumnya secara

Hukum

2. Kebiasaan-kebiasaan

tegas

3. Traklat

undang maka hakim diberikan ke

4. Yurisprudensi

bebeasan

5. Doktrin

sumber hokum yang di gunakan

Hukum 1

dalam

suatu

untuk

Undang-

menentukan

nya dalam membuat dasar hokum putusan hakim. 2

Isi

1.

Hukum

Publik:

hubungan

hokum

menyangkut umum

mengatur Hukum Publik: Seperti, Hukum yang Pidana

kepentingan Hukum Pajak, Hukum Ketenaga

hubungan

hokum kerjaan, Hukum-hukum Acara

antara orang dengan dengan Hukum lembaga-lembaga yang

menitikkan

Hukum

Privat:

Hukum

beratkan Hukum Privat terdiri atas: Hukum Perdata, Hukum Dagang, dll

mengatur

hubungan menyangkut

Negara,

Negara Administrasi Negara, dll

kepentingan masayrakat. 2.

Tata

hokum kepentingan

perseorangan dengan menitik beratkan kepentingan yang bersifat ke pribadian 18


3

Daya

1. Hukum pelengkap (hokum 1. Contoh Hukum Pelengkap lihat

Mengikatnya

fakulatif,

aanvullend

recht)

1477

KUHPerdata:

ialah peraturan hokum yang

Penyerahan

boleh di samapingkan atau

tempat dimana barang yang

disimpangi oleh orang-orang

terjual

yang

penjualan,

berkepentingan.

Peraturan hokum mana hanya berlakujika orang-orang yang 2. berkepentingan mengatur

Hukum

memaksa

harus

berada jika

terjadi

pada

waktu

tentang

Contoh

Hukum:

Pemaksa

dalampasal 147 KUHPerdata:

sendiri

atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus di

(hokum

buat

dihadapan

sebelum

ialah peraturan hokum yang

berlangsung.

notaries perkawinan

tidak boleh di kesampingkan atau disimpangi oleh orangorang yang berkepentingan. Peraturan hokum mana mau tidak mau harus di taati oleh yang

berkepentingan27

Ridwan Syarani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 78 19 27

itu

tidak telah diperjannjikan lain

imperative, dwingend recht)

orang-orang

di

tidak

kepenteingannya. 2.

pasal


4

Menurut

1. Hukum objektif ialah segala 1. Contoh Hukum objektif. UU

wujudnya

macam dalam

2.

hokum suatu

yang

Negara

ada

Pokok

yang

Agria,

Lingkungan,

UU

berlaku umum. Hukum ini

UU

hanya

(Pemberlakuan

menyebut

peraturan

Lalu

Hukum Perkawinan,

Lintas, nya

dsb secara

hokum saja yang mengatur

umum dan menyebut peraturan

hubungan-hubungan hokum.

hokum

Hukum peraturan

subjektif hokum

ialah

saja

yang

mengatur

hubungan hokum nya)

(hokum 2.

Contoh

hokum

objektif;

objektif) yang di hubungkan

transaksi jual beli dimana ada

dengan

hak

seseorang

tertentu

dan demikian menimbulkan

dan

kewajiban

antara

penjual dan pembeli

hak dan kewajiban. Hukum subjektif timbul jika hokum objektif

beraksi

karena

adanya hubungan hukum15.

5

Tempat

1. Hukum Nasional

berlaku

2. Hukum Internasional

1. Hukum Nasional hanya berlaku pada suatu Negara tertentu saja. 2. Hukum Internasional berlaku bagi

15

Ibid, hlm 78,

Negara-negara

yang 20


membuat

perjanjian

baik,

bilateral, multilateral 6.

Di tinjau dari

Hukum

tertulis

bentuk

recht) ialah hokum sebagaimana tercantum

(geschreven 1. Contoh hokum tertulis: UUD

dalam

peraturan 2. Contoh hokum tidak tertulis:

perunadang-unadangan. Hukum

tak

(ongeschreven

45, UU, PP, Perpers, Perda, dll

Hukum tertulis

recht)

kebiasaan-kebiasaan

atau hokum adat.

ialah

hokum yang hidup di dalam masyarakat,

meskipun

tidak

tertulis tetapi di taati dalam pergaulan

hokum

di

masyarakat, mengenai hokum tak

tertulis

ini,

ada

kemungkinan hokum tersebut betul-betul tak tertulis, dan ada pula hokum tak tertulis yang tercatat

(artinya,

mungkin di

catat oleh pemimpin-pemimpin formal dan informal, atau oleh sarjana

atas

dasar

penelitiannya16 7.

Ditinjau dari Pemeliharaan

16

1. Hukum materiil, ialah hokum 1. Contoh Hukum Materil: Pidana, yang mengatur isi daripada

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, Op-Ct, hlm. 36

Hukum Perdata, Hukum Tata 21


hubungan-

nya

Hubungan

hokum

(rechtsverhouding,

2. Contoh Hukum Formil: KUHAP,

rechtsbetreking)

dalam

masyarakat.

Usaha Negara.

Hubungan-

hubungan

hokum

dalam

lapangan

peradata

diatur

HIR, RBG, Buku ke IV KUH Perdata

oleh hokum peradata, dan hubungan-hubungan hokum dalam

lapangan

hokum

public di atur oleh hokum public. 2. Hukum formil, ialah hokum yang

mengatur

bagaimana

tentang caranya

mempertahankan

atau

menegakkan hokum materiil. Hukum formil ini bias juga di sebut

hokum

terdiri

atas

peradata,

acara, hokum

hokum

yang acara acara

pidana dan hokum acara tata

22


usaha

neagara.

Hukum

materiil sering juga disebut “hokum subtantif” sedangkan hokum formil sering juga di sebut “hokum ajektif”17

8

Ditinjau

dari 1. Ius constitutum di sebut juga 1. Contoh: UU. No. 1 Tahun 1974

Waktu

sebagai hokum positip yaitu

tentang perkawinan, UU. No.

berlakunya

hokum yang berlaku saat ini.

30

2.

Ius

constituendum

yaitu

Tahun

2004

tentang

Jabatan Notaris, UU. No. 5

hokum yang di idam-idamkan

Tahun

1960

Tentang

(masih di cita-citakan) belum

Peraturan dasar pokok-pokok

berbentuk hokum dalam arti

Agraria, UU. No. 418 Tahun

formil

2003 Tentang Advokat, dsb (Intinya UU masih berlaku saat ini) 2. Contoh: ada nya keinginan dari

sebagaian

masyarakat hidup

kelompok

agar perbuatan

bersama

(kumpul

kebo) atau santet di atur dalam

hokum

pidana

muat dalam UU Pidana)

17

Ridwan Syarani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, loc-cit.

23

(di


9

Di Tinjau dari 1.

Hukum

in

abstacto

Penerapannya

semua

peraturan

yaitu 1. Contoh: UU. No. 22 Tahun hokum

2009 Tentang Lalu Lintas dan

yang berlaku suatu Negara

Angkutan Jalan, dalam Pasal

yang penerapan nya belum

273 ayat (1) menyebutkan:

pernah

setiap

di

terapkan

di

Pengadilan

(berlaku umum termuat dalam peraturan

perundang-

undangan. 2.

Hukum hokum

Penyelenggara jalan yang tidak dengan

segera

dan

patut

memperbaiki jalan yang rusak in

concreto

yaitu

yang

berlaku

suatu

yang mengakibatkan kecelakaan lalu

lintas

sebagaimana

di

Negara dan telah di terapkan di

maksud dalam pasal 24 ayat (1)

pengadilan

terhadap

sautu

sehingga menimbulkan korban

terjadi

dalam

luka ringan dan/atau barang di

berlaku

pidana penjara paling lama 6

bagi yang berpekara termuat

(enam) bulan atau denda paling

dalam putusan)

banyak

case

yang

masyarakat

(hanya

Rp. 120.000.000

(seratus dua puluh juta rupiah), demikian

hal

tercantum

dala

mengatur

nya ayat

yang (2),

pemidanaan

(3) bagi

24


penyelenggaraan Ketentuan

ini

jalan

raya.

berlaku

secara

umum tapi belum pernah di terapkan

bagi

penyelenggara

jalan raya di Pengadilan. 2. Contoh: UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal perceraian dll, sengketa sudah sering di terapkan di pengadilan yang cerai

termuat oleh

dalam

putusan

pengadilan

dan

putusan nya hanya berlaku bagi mereka yang berperkara itu saja.

B.

Hubungan antara Kesusilaan

dan

Perbedaan

melengkapi

norma

agama,

kehidupan

dan

Kesopan

kehidupan

dengan Norma Hukum

dalam dan

mengatur tata

tertib

individu-individu

masyarakat.

Sehingga

dapat

dikatakan antara norma social dan Norma

social

kesopanan,

agama)

(kesusilaan, dan

norma

norma hokum satu kesatuan yang tak dapat di pisahkan

hokum dalam kehidupan sehari-hari dalam

kehidupan

nya

di

masyarakat, membaur dan saling

Van

Apeldoorn

menganggap

norma hokum, agama, kesusilaan dan

kesopanan

sebagai

etika. 25


Dengan kata lain etika memuat

masyarakat

peraturan

hukum19

agama,

kesusilaan,

adalah

norma

kesopanan dan hokum18 Lebih

lanjut

Wirjono

Norma

social

yang

Prodjodikoro dalam tulisannya yang

menyatu

dalam

berjudul

masyarakat,

seiring

“Rasa

Keadilan

Sebagai

Dasar Segala Hukum” menyatakan :

sudah

kehidupan waktu

akan

terjadi pergeseran cara pandang

Baik norma hokum maupun

masyarakat yang berkeinginan agar

norma agama, kesusilaan dan

norma social yang sudah terbentuk

kesopanan

mengandung

itu, terujud dalam bentuk konkrit

pertanyaan,

dalam norma hokum, karena norma

jawaban apakah

atas yang

harus

patut

social

dianggap

tidak

dilakukan oleh orang sebagai

menerapkan

anggota

tegas sehingga si pelaku jera untuk

masyarakat?

Perbedaannya

hanya

bersifat

melakukan

sanksi

mampu

nya.

lebih

Contoh:

sejak

meningkat sampai pada suatu

hidup

tingkatan, dimana pemerintah

perkawinan

terutama

untuk

masyarakat merupakan perbuatan

kepentingan masyarakat harus

yang dilarang oleh norma social,

memperhatikan adanya norma

tapi norma social tidak mampu

itu, maka di situlah dapat di

memberikan

katakana bahwa norma dalam

yang ebrlaku dalam norma hokum,

hakim

sehingga 19

bahwa

sudah

gradueel, dimana kepatutan itu

para

dahulu

yang

bersama

tanpa

(kumpul

sanksi

adanya

perbuatan

kebo)

bagi

pemidanaan

keinginan

Wirjono Prodjodikoro, Bunga Rampai Hukum, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru,

1974), hlm, 12

ikatan

dari 26


sekelompok

masyarakat

untuk

keselamatan

dan

menjadikan

perbuatan

hidup

masyarakat. Maka norma itu telah

bersama itu masuk dalam norma

meningkat

hokum yang berlaku dengan sanksi

tingkatan, dimana pemerintah atau

yang tegas. Saat ini pemerintah

pengadilan

terlah mengusulkan agar perbuatan

memperhatikannya, di jadikan nya

kumpul kebo masuk dalam

suatu norma social sebagai dasar

Rancangan

Kitab Undang-Undang

hokum hakim untuk memutuskan

Hukum Pidana (KUHP) untuk di sah

suatu perkara atau oleh penguasa

kan menjadi Undang-Undang oleh

di jadikan sebagai Undang-undang

DPR.

maka sesungguhnya norma itulah Dari apa yang di kemukakan di

sampai

ketertiban

pada

suatu

harus

dinamakan “norma hokum”20

atas, maka yang menjadi hubungan

Sementara itu terdapat pula

antara norma social dan norma

perbedaan-perbedaan norma social

hokum adalah “keselamatan dan

dan norma hokum yang di jumpai

ketertiban masyarkat” yang justru

dalam masyarakat, perbedaan yang

menjadi tujuan hokum. Oleh karena

dilihat

itu dapatlah di simpulkan, apabila

mengenai

suatu

kewenangan,

sudah

norma

dalam

menyangkut

masyarakat keselamatan

dan ketertiban masyarakat, dimana pelanggaran

norma

tersebut

dari

beberapa

anggapan

perumusan

norma,

sumber

hokum

hingga norma itu berlaku di tengahtengah masyarakat. Dalam

Norma

agama

diraskan sudah mengganggu dan

bersumber dari ajaran-ajaran dalam

menggoyangkan

kitab-kitab

sendi-sendi

suci

terhadap

18

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (terjemah, Mr. Oetarid Sadino: Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht Mr. Oetarid Sadino), (Jakarta: Noor Komala, 1962, hlm 39

27


kepercayaan kepada Tuhan

Yang

itu tak berdaya terhadap sanksi

Norma

yang di jatuhkan. Contoh seseorang

kesusilaan bersumber pada moral

yang melakukan perjanjian hutang

entitas individu masyarakat. Norma

piutang

kesopanan

rumah nya sebagai jaminan nya,

Maha

Kuasa.

bersumber

pada

anggapan/pandangan suatu Masyarakat

maka

tentang

sopan

dengan

apabila

si

menjaminkan

berhutang

tak

mampu atau tidak mau membayar

santun yang baik. Sedangkan

hutang-hutang

norma hokum bersumber pada

pihak yang merasa di rugikan dapat

perumusan-perumusan yang di

mengajukan

tentukan

menjatuhkan putusan dan dapat

oleh

pembentuk

hokum yang berwenang21

dimintakan

Pembela

objek

sangat

menonjol

nya,

maka

kepengadilan

penyitaan

jaminan,

untuk

terhadap

penyitaan

dilakukan

hokum

tindakan di luar keinginan yang

Sudikno

Mertokesumo terletak pada sanksi nya,

sanksi

hokum

dapat

di

merupakan

yang

antara norma social dan norma menurut

ini

oleh

suatu

bersangkutan22 Terdapat

pula

perbedaan

paksakan terhadap pelanggar nya

antara hokum dan norma adat pada

oleh

satu pihak dan kesusilaan pada

penguasa,

jatuhkan

sanksi

merupakan

yang di

di luar

pihak

lain,

perbedaan

kemauan si pelanggar ada pihak

mengenai

atau

(Pihak

Perbedaan tersebut, oleh Immanuel

Penguasa) yang menjalankan sanksi

Kant dirumuskan sebagai berikut :

tersebut sehingga pihak pelanggar

kesusilaan adalah otonom, hokum

20

alat-alat

ektern

asal-usul

yang

Ridwan Syarani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Op-Cit, hlm 12

kehidupan.

28


(demikian

juga

adat)

a. Ditinjau

dari

tujuannya

heteronom. Dalam hokum, sanksi

norma

hokum

bertujuan

yang di jatuhkan dating dari luar

untuk

menciptakan

tata

keinginan

tertib

masyarakat

dan

manusia

adalah

sebagai

pelanggar melaikan

melindungi manusia segala

datang dari si penguasa, adanya

keinginan dan kepentingan

suatu kekuatan yang dating dari

nya.

luar pada diri kita, kekuatan diluar

agama

“diri sendiri” yakni masyarakat. Kita

bertujuan

takluk pada hokum diluar kehendak

memperbaiki

kita ; hokum mengikat kita pada

menjadi manusia sempurna.

dengan tiada bersyarat. Sebaliknya norma

kesusilaan

adalah

suatu

Sedangkan dan

kesusilaan untuk pribadi

b. Ditinjau daya nya:

norma

Ikat

pelaksanaan

agar

hokum kaidah

tuntutan yang di lakukan orang

hokum

terhadap dirinya sendiri, apakah

nyata oleh kekuasaan dari

yang

luar

dituntut

oleh

kesusilaan

dipaksakan

individu

secara

yaitu

ada

terhadap dirinya sendiri. Kesusilaan

campur tangan orang lain

mengikat kita karena kehendak kita

atau penguasa, sedangkan

sendiri23

pelaksanaan kaidah agama

Para beberapa

sarjana literature

hokum

dalam

membedakan

dan kesusilaan pada asasnya tergantung

pada

individu-

norma social dan norma agama

individu masyarakat tertentu

yang akan di rangkum dan akan di

saja.

uraikan sebagai berikut : 19

Wirjono Prodjodikoro, Bunga Rampai Hukum, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1974),

hlm, 12

29


c. Ditinjau dari isinya kaidah hokum

memberikan

kepada

masing

dan

individu-

individu masyarakat sedang kaidah agama dan kaidah

sedangkan dan

kaidah

norma

kesusilaan

menghendaki

sikap

e. Ditinjau

dari

norma

kewajiban tanpa mengatur

Norma

hokum

tentang hak.

karena

ada

kaidah

hokum

mengatur

tegas

sanksinya

hokum:

norma mengikat

sanksi

dari

yang

penguasa,

sedangkan

norma

tingkah laku manusia dan

kesusilaan bersifat otonom

diberi

(dari

sanksi

setiap

tegas

bagi

individu

masing-

pelanggarnya,

masing), sementara norma

kaidah

agama sanksi nya dating

sedangkan

kesusilaan mengatur sikap

nya

batin

sebagai

merupakan janji yang akan

pribadi dan kaidah agama

dib alas setelah kematian di

mengatur batiniaah pribadi

dunia.

manusia

secara individu dan dengan Tuhan.

Tuhan

dan

f. Di tinjau dari pergeseran waktu: Batas antara sopan

menghendaki tingkah laku

santun dan hokum itu selalu

manusia

berubah, bergeser, seiring

ciptakan

Kaidah

dari

hokum

aturan

23

batin

yang sempurna.

kesusilaan hanymemberikan

d. Ditinjau dari sasarannya :

agama

sesuai hokum oleh

Van Apeldoorn, Loc-Cit

dengan yang

di

penguasa

waktu

sebagai

contoh

misalnya dapat disebutkan 30


pertunangan

yang

merupakan hokum,

dulu

lembaga

sekarang

merupakan

sopan

hanya santun

tingkah

laku

manusia

dalam

pergaulan hidupnya seperti norma agama

dan

lain

karenakan

nya,

hal

masih

ini

banyak

atau adat kebiasaan saja24

kepentingan-kepentingan lain dari

g. Ditinjau daya laku : norma

manusia dalam pergaulan hidup

kesusilaan dan kesopanan

yang

terbatas

karena

kepada

individu

dalam

kelompok

memerlukan

perlindungan

belum

mendapat

perlindungan yang sepenuhnya dari

masyarakat tertentu, norma

kaidah

hokum di batasi oleh daya

kaidah sopan santun,

laku batas-batas

maupun adat di samping norma

Wilayah

suatu

(nasionalitas),

Negara sementara

norma agama tidak mengenal batas-batas

wilayah

kehidupan

mengatur dan

kepentingan

kesusilaan

dan

kebiasaan

hokum di anggap bersifat tegas karena

mempunyai

sanksi

yang

tegas dan nyata.

suatu C. Hukum & Kekuatan

Negara (internasionalime) Dalam

agama,

tata

kepentinganindividu-individu

1. Hakekat

kekuasaan

dan

hubungannya dengan hokum Pada

umumnya

masyarakat

masyarakat norma hokum masih

menyamakan pengertian kekuasaan

sangat

dalam

(power) dengan kekuatan ( force ),

kehidupan masyarakat sudah ada

kekuasaan merupakan keterampilan

norma

seseorang atau sekelompok orang

24

diperlukan,

yang

walau

mengatur

Ibid, hal 26.

tentang

31


untuk menanamkan pengaruhnya,

indirectly by the manipulation of

untuk mempengaruhi tingkah laku,

available means)25

sikap, untuk menjadi patuh dan

Perintah

taat

terhadap

keinginan

dari

yang

diberikan


seseorang atau sekelompok orang,

kepada

sehingga sikap sedemikian rupa

untuk mengikuti kemauan dari si

mengkerucut pada keinginan orang

pemberi

yang menanamkan pengaruh itu.

langsung

Robet

M.

atau

sekelompok

perintah,

secara

bahwa

si

tidak

pemberi

membuat

perintah itu sedang menjalankan

defines kekuasaan sebagaimana

kekuasaan nya, kekuasaan yang di

yang

di

Budiarjo,

Maclver

orang

kutip

oleh

Miriam

jalankan seseorang di mungkinkan

menyatakan

bahwa

karena

adalah

bahkan karena kekuatan (ekonomi,

untuk

social, politik, dsb) yang dimiliki

laku

oleh si penguasa, contoh: orang

kekuasaan

social

kemampuan mengendalikan

tingkah

pengaruh

yang

dengan jalan member perintah,

seringkali dikuasai oleh orang yang

maupun secara tidak langsung

mempunyai kekuasaan.

alat

dan

cara

yang

tersedia

Kekuasaan

kekuatan

atau

orang lain, baik secara langsung

dengan mempergunakan segala

mempunyai

pribadi

yang

dapat bersumber dari:

control the behavior of others

a. Adanya kekuatan fisik

either

b. Kekuatan ekonomi

by

fiat

or

dimiliki


“(social power is the capacity to

directly

fisik

32


c. Tingkat

pemahaman

dan

seseorang

karena

adanya

pengalaman agama yang tinggi

pemberian/pelimpahan

kekuasaan

dalam diri seseorang.

dari

suatu

lembaga

melalui

d. Kekuasaan politik

mekanisme hokum yang berlaku.

e. dsb

Namun tak jarang juga pelaksanaan

Kekuasaan

yang

dimiliki

perolehan

kekuasaan

di

suatu


Negara di peroleh dari proses yang

dalam masyarakat secara umum

wajar

dapat di kelompokkan kedalam 2

yang berlaku yang selama ini di

(dua) sumber yaitu kekuasaan yang

taati.

sesuai

mekanisme

hokum

bersumber dari non formal dan

Di dalam sejarah tidak jarang

kekuasaan

kita jumpaihukum yang tidak

wewenang

yang

bersumber

formal

dari

(formal

bersumber

pada

kekuasaan

authority). Kekuasaan non formal di

yang sah atau kekuasaan yang

masudkan bahwa kekuasaan yang

menurut hokum yang berlaku

dimiliki

sesungguhnya

oleh

sekelompok contoh:

orang

orang

secara

seseorang

perkebunan

alami pemilik

tidak

berwenang. Revolusi misalnya merupakan

kekuasaan

yang

berkuasa

tidak sah (coup de’etat) dan

terhadap buruh yang bekerja pada

sering merupakan kekerasan

diri nya, si pemilik perkebunan itu

atau kekuatan fisik. Kekuatan

berkuasa karena harta benda yang

fisik ini sering kali menghapus

dimiliki nya. Sedangkan kekuasaan

hokum

(formal

menciptakan

25

akan

atau

authority)

dimiliki

oleh

yang

lama

dan

hokum

atau

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta;Gramedia;1992) hlm,35

33


revolusi

itu

dukungan

mendapat

dari

rakyat

dan

karena

hokum

mengawasi

tidak

dan

ada

yang

melaksanakan

berhasil. Kalau tidak berhasil

penjatuhan sanksi apa bila terjadi

maka revolusi tidak merupakan

pelanggaran terhadap hokum yang

sumber hokum. Dalam UU No.

sudah terbentuk.

19 tahun 1964 revolusi disebut

Hukum

dapat

berjalan

sebagai sumber hokum. Jadi

maksimal dan ditegakkan, apabila

hokum dapat pula bersumber

hokum

pada

tetapi

kekuatan mendorong agar hokum

bukan

berjalan, ke kuatan daya pendorong

kekautan

kekuatan

fisik,

fisik

di

merupakan unsure hokum.26

itu

Hukum yang di ciptakan tanpa

Kekuasaan

berikan

membutuhkan akan

suatu

daya

kekuasaan. memberikan

ada nya kekausaan formal, maka

kekuatan kepada penguasa untuk

hokum yang terbentuk itu tidak

menjalankan fungsi hokum, seperti

mempunyai

misalnya sebagai kekuatan untuk

pengaruh

apapun

kepada masyarakat, sehingga dapat

mengendalikan

di

hokum dalam masyarakat. Kita bias

katakana

merupakan

bah

suatu

kekuasaan alat

untuk

proses-proses

mengatakan, bahwa hokum tanpa

menegakkan hokum. Hukum akan

kekuasaan

berwibawa

cita-cita atau ide-ide belaka27

kekuasaan

apabila yang

adanya menegakkan

Dengan

akan

tinggal

sebagai

demikian

hokum itu dengan kekuasaan yang

dikatakan

dimilikinya. Tanpa kekuasaan, maka

kekuasaan satu kesatuan yang utuh

penegakan hokum sulit terlaksana

yang tak dapat di pisahkan satu

26

Sudikno Merto Kusumo, Op-Cit, hlm. 20

bahwa

hokum

dapat dan

34


sama

lin,

kekuasaan

karena

hokum

hanyalah

tanpa

b. Pemegang

merupakan

boleh

kekuasaan

orang

yang

tidak

bermoral

hayalan dalam penegakan hokum,

rendah ( Harus ada persiapan

demikian

moral

hokum

juga

kekuasaan

merupakan

tanpa

kesewenang-

wenangan, yaitu kekuasaan nya,

untuk

dapat

menjadi

penguasa). c. Penguasa yang baik adalah yang

atau sering di idiomkan dengan

memiliki

hokum rimba.

kepada kepentingan umum

Di

samping

hokum

sebagai

semangat

2. Hubungan

mengabdi

hokum

dan

bingkai agar seseorang penguasa

kekuasaan dalam Negara hokum

tidak keluar dari Prosedur hokum

Negara

yang

berlaku,

penguasa

maka

baik

dalam

penguasa

diri

formal

bentuk

merupakan

adanya

ujud

dari

kekuasaan,

di

damana dalam unsure Negara itu

maupun normal di butuhkan sikap

membutuhkan

yang mampu menjadi pendorong

pemerintahan yang berkuasa dalam

agar

berjalan

menjalan roda pemerintahan dan

dengan

dalam

kekuasaan

dengan

dan

dapat

berwibawa

menegakkan

memperhatikan:

Kekuasaan

a. Kelebihan moral pada seseorang

suatu

merupakan berasal

kekuatan

dari

orang-orang penguasaannya.

dukungan yang

yang diri dalam

adanya

pemerintahan

Negara

dibatasi

hokum.

hokum

oleh

dalam haruslah

hokum

agar

kekuasaan

pemerintahan

yang

berjalan

tidak

kesewenang-wenangan

melakukan kepada

rakyatnya 27

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Op-Cit, hlm.46

35


Keharusan

untuk

menjalankan

Dalam

mempelajari

ilmu

kekuasaan sesuai dengan hokum

hokum sering sekali di ketengahkan

yang telah di gariskan oleh hokum.

peristilahan

Dalam Negara hokum merupakan

diberikan defenisi secara sederhana

suatu

maka

kewajiban

menempatkan

untuk

hokum

di

atas

“rule

kata

of

“rule

mengandung

law”,

of

jika

law”

pengertian

segala-galanya dan berlaku untuk

pengaturan oleh hokum. Jadi yang

semua orang tanpa memandang

mengatur

status,

tindakan apapun adalah hokum,

harta,

pengaruh

politi

segala

dalam

kekuasaan dan sebagai nya. Hokum

hukumlah

harus di jadikan sebagai panglima

atau yang berkuasa atau di sebut

dalam suatu Negara hokum agar

juga sebagai panglima, maka dapat

tercipta nya supremasi hokum agar

pulalah di persamakan antara “rule

tercipta nya supremasi hokum yang

of law” dengan supremasi hokum

kuat. Supremasi hokum yang kuat

karena mengandung maksud yang

tercipta apabila penguasa

sama. Memang rule of law biasanya

suatu

secara singkat

Negara

kekuasaan

diartikan sebagai

“governance not by man but by law

semua sector kehidupan berbangsa

(pemerintah bukan oleh manusia

dan

tapi oleh hokum).” Perlu diingat

bernegara oleh

sesuai

memerintahkan

dengan

diatur

nya

menjalankan

yang

sesuatu

pengaturan

aturan

hokum

nya atau

bahwa

hokum

adalah

untuk

dalam bahasa hokum popular di

manusia, sehingga “governance not

sebut sebagai “rule of law”

by man but by law” tidak boleh diartikan bahwa manusianya pasif 36


sama sekali dan menjadi budak

press, worship, assembly and

hokum, karena bagaimana pun juga

association an the right to

tetaplah manusia yang menjalankan

free election to the end that

kehendak hokum itu.28

laws are enacted by the duty

Pengertian rule of law ini

elected representative of the

timbul

people

pada

tahun

1955,

afford

yaitu pada waktu diadakan

protection to all”.29

Kongres

Rule

Internasional

of

law

equal

merupakan

pertama yang disponsori oleh

pembatas yang jelas bagi penguasa

Internasional Commission of

dalam

Jurist yangdiadakan di Atena

yang diberikan kepada penguasa,

dan

rule of law juga berfungsi untuk

dihadiri

oleh

sarjana

menjalankan

kewenangan

hokum dari 48 negara. Dalam

menghindari

Act of Athena (18 Juni 1955)

terhadap

sebagai

dari

penguasa. Yaitu suatu kewenangan

perundingan dalam Kongres,

yang telah di berikan oleh Undang-

The rule of Law diuraikan

undang dalam menyelenggarakan

sebagai

“springs

pemerintahan

of

the

berwibawa

termasuk

individual developed trough

penegakan

hokum,

history

in

the

dengan adanya konsep “rule of law”

struggle

of

mankind

from

kristalisasi

berikut

the

freedom,

:

rights

which

age-old for

rights

included freedom of speech, 28

and

Ibid, hlm. 21

penafsiran

rumusan

yang

ganda

kewenangan

bersih

dan dalam

sehingga

preseden buruk seperti apa yang pernah

terjadi

terjadinya

di

persitiwa

negeri

ini,

perebutan 37


kewenangan penyelidikan dugaan

Batasan

yang

kasus korupsi simulator di tubuh

kewenangan

Polri,

kekuasaan

dimana

terjadi

nya

tarik

jelas

dari dalam

suatu

pemegang menjalankan

menarik kewenangan penyelidikan

kekuasaan nya, harus dituangkan

antara Komisi Pemberantas Korupsi

dalam suatu peraturan perundang-

dan Komisi Pemberantas Korupsi,

undangan.

tentang

yang

batasan-batasan suatu kewenangan

melakukan

penguasa agar ada rambu-rambvu

lembaga

berwenang

mana

untuk

dugaan tindakan pindana korupsi.

Di

tuangkan

nya

atau penunjuk pembatas dalam hal

Rumusan atau batasan yang

penguasa menjalankan kekuasaan

tidak jelas mengenai kewenangan

nya sesuai dengan kewenangan nya

akan

atau sudah di luar kewenangan.

mengakibatkan

kecenderungan

adanya gunaan

Dalam Negara hokum “The Rule

gunaan

of Law” dalam system hokum Anglo

kewenangan yang dilakukan oleh

Saxon dan Aliran Eropa Continental,

penguasa terhadap rakyat dapat

A.V. Dicey yang terkenal beraliran

mencedrai

Anglos Saxon, membedakan ciri-ciri

kewenangan.

penyalah Penyalah

rasa

keadilan

bagi

masyarakat. Sehingga di

konsep

Butuhkan

penegakan rule of law. Negara yang

batasan-batasan

kewenangan sehingga

bagi si

penguasa,

penguasa

dapat

dalam

implementasi

menganut system Anglo Saxon ciriciri konsep rule of law yaitu :

berjalan sesuai dengan rule (garis)

1. Supremasi hokum (Supremacy of

hokum yang telah di tentukan.

law)

29

Ibid, hlm. 22

38


2. Persamaan Hak (equalitiy before the law)

Hukum,

3. Asas Legalitas (Legality atau due process of law)30 Sedangkan Sthal,

1. Kekuasaan Legislatif: Pembuatan

yang

Julis

menganut

Lembaga

Pembuat Undang-undang (DPR, DPRD

menurut

Negara

Contoh:

Provinsi,

DPRD

Kabupaten/Kota)32 2. Kekuasaan Eksekutif : Lembaga

system hokum atau aliran hokum

yang

Eropa Continental, ciri-ciri konsep

Undang-undang

rule of law mencakup 4 (empat)

Pemerintah

elemen penting terdiri atas:

Pemerintah

1. Perlindungan Hak ASasi Manusia

Gubernur, Bupati, dsb)33

2. Pembagian Kekuasaan 3. Pemerintahan

berdarkan

seorang

seperti oleh

pemikir

mengemukakan

Pusat Daerah

dan (Presiden,

berfungsi Pengawas jalan nya

Mahkamah

31

Selanjutnya dalam beberapa

kemukakan

Contoh

Undang-undang

4. Peradilan tata usaha Negara

hokum,

menjalankan

3. Kekuasaan Yudikatif : Lembaga

Undang-undang dan

teori

berfungsi

yang

di

Montesquieu politik

Prancis

pembagian

:

Konstitusi,

Mahakamah Yudisial,

contoh

Agung,

Komisi

Pengadilan

Tinggi,

Pengadilan

Negeri,

Kejaksaan,

Kepolisian dsb)34 Dalam Negara hokum Apabila

kekausaan Negara di suatu Negara

ada

penguasa

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian

menjalankan

yaitu :

melakukan

dalam

kekuasaan penyalah

yang

gunaan

kewenangan, maka pasti disitu Mirza Nasution, Diktat Hukum Tata Negara Indonesia, (Medan;Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013) hal 8-9 30

39


telah terjadi suatu pelanggaran

Negara yang merasa di rugikan atas

norma dan masyarakatlah yang

keputusan Bupati tersebut dapat

pasti

mengajukan

akan

dengan

dirugikan.

adanya

kewenangan

Maka

pembatasan

terhadap

Pengadilan

upaya Tata

Usaha

Negara.

Contoh

kekuasaan oleh kekuasaan lain

hokum

nya,

terhadap seorang warga Negara,

Penyelenggara

Administrasi Negara

seorang

ke

suatu

contoh:

lain:

hhukum

melakukan

penegak penahanan

padahal menurut keyakinan warga di

Negara tersebut bahwa polisi salah

Amerika Contohnya adalah Kongres, di

menangkap orang karena identitas

Pembuat

32

Undang-undang

Inggris Perlemen

yang berbeda, maka oleh warga

Pemegang

33

Kekuasaan

Eksekutif

(Kepala Pemerintahan) di Negara-negara

Negara

yang

merasa

keberatan

lain selain sebutan Preside nada yang

terhadap tindakan polisi tersebut

kepala pemerintahan nya Perdana Menteri

dapat mengajukan upaya hokum

(Ingris, Malaysia, Thailand, Jepang dsb,

praperadilan di Pengadilan Negeri

Kekuasaan

34

Yudikatif

seperti

di

(Peradilan Umum).

Amerika, kekuasaan Yudisial adalah bagian

Pengajuan

dari pemerintah Federal (Distrik court,

mempunyai

hhukum

seperti

oleh warga Negara yang hak-hak

keterbatasan

nya terlanggar dalam penegakan

Appel Court, supreme of court)

Bupati

upaya

dalam menjalankan ke kuasaan nya

hokum

dalam bidang administrasi Negara,

dalam Negara hokum di jamin dan

apabila ada kewenangan yang di

di

jalan

menegakkan supremasi hokum dan

oleh

kewenangan 31

Ibid

Bupati nya

di

maka

luar warga

oleh

kekuasaan

lindungi

meletakkan

dalam

hokum

Negara,

rangka

sebagaimana 40


mestinya dalam menempatkan Rule

kumpulan individu manusia yang

of law diatas kekuasaan apapun.

terbentuk apabila ada dua orang

D. Hukum & Masyarakat

atau lebih hidup bersama, di dalam

1. Arti dan perananan masyarakat

pergaulan hidup itu menimbulkan

dalam Hukum

interaksi

individu

masyarakat

makhluk

dengan

individu

masyarakat

social yang berkeinginan menyatu

lainnya.

Masyarakat

dengan sesame individu masyarakat

digambarkan dan segi pendapat-

lain

pendapat

Manusia

nya

sebagai

dalam

lingkungan

di

oleh

Hegel

liberal

tentang

sekitarnya. Manusia memberi reaksi

masyarakat. Menurut Hegal, bahwa

dan melakukan interaksi dengan

manusia

lingkungannya,

kepentingan

untuk

memenuhi

bertindak diri

atas

dasar

sendiri,

tetapi

kebutuhannya baik yang bersifat

manusia hanya dapat mengujudkan

rohaniah maupun bersifat batiniah.

segala

Bentuk interaksi social dihasilkan

apabila orang lain bersedia bekerja

oleh

dengan

hubungan

berkesinambungan masyarakat

yang

dalam

akan

suatu banyak

menimbulkan konflik-konflik kepada

diri

sendiri

kepentingan

pribadinya

orang-orang

lain.

Oleh

karena itu Hegel mendefinisikan masyarakat

sebagai

“system

keperluan-keperluan.35

individu itu

Pada

prinsipnya

manusia

di

sendiri maupun dengan individu-

pandang pandang sebagai makhluk

invidu masyarakat yang lainnya.

yang

Secara defenisikan

sederhana

dapat

masyarakat

di

adalah

lemah

dari

fisik/badaniah,

segi

kekuatan

manusia

itu

tergolong makhluk yang lemah oleh 41


karena keterbatasan manusia itu

dengan

tidak mampu memenuhi kebutuhan

membentuk masyarakat yang lebih

nya sendiri-sendiri tanpa bantuan

lingkup nya lebih besar (masyarakat

orang lain. Oleh karena itu manusia

keluarga),

yang

kemudian

seorang

masyarakat

dalam

himpunan-

diri

sulit

untuk

sendiri

nya

akan

mempertahankan hidupnya tanpa

himpunan masyarakat keluarga ini

bantuan

secara

orang

memerlukan memenuhi dalam

lain.

orang

Manusia

lain

kebutuhan

untuk

hidupnya

mempertahankan

diri

berkeseimbangan

membentuk

menjadi

akan

masyarakat

Negara. Dinamika

social

dalam

sendiri, keluarga dan kelompoknya

kehidupan masyarakat, merupakan

terhadap

suatu

kebutuhan

perlindungan

pangan

yang

ragam

serangan dari binatang buas, atau

kepentingan

yang

pun mengatasi bencana alam, dsb.

macam pula, sehingga diperlukan

Hasrat membela diri itu adalah satu

suatu

sebab yang menimbulkan keinginan

tatanan dari segala kepentingan

hidup bersama,

kehidupan

bermasyarakat.

kodrat keinginan

penyakit,

kehidupan

beraneka

Hidup

terhadap,

pola

Termasuk

guna

hokum

mempunyai

persoalan

untuk

memperoleh

sederhana

keturunan mempertahankan

nya

untuk generasinya,

hasrat manusia untuk berkeluarga

bermacam-

yang

mengatur

masyarakat

menghindari

manusia

dengan

yang

tersebut,

konflik

timbul,

hokum

dan secara

berfsungsi

menciptakan rasa keamanan serta ketertiban

ditengah-tengah

masyarakat. Fungsi ini berkembang 42


sesuai

dengan

perkembangan

Peranan hokum dalam mengatur

gejala social masyarakat itu sendiri

kehidupan

yang

dikenal

sejak

kehidupan masyarakat yang bersifat

mengenal

hokum

dinamis

sebab hokum itu dibuat untuk

meliputi

berbagai

yang

kepastian,

aspek

memerlukan

ketertiban,

perlindungan

dan

hokum

yang

berintikan kebenaran dan keadilan. Seorang filsuf bangsa Yunani dahulu

kala

mengatur

masyarakat

sudah

masyarakat itu

kehidupan

sebagai

makhluk

Hubungan

antara

sendiri,

manusia social.

masyarakat

dan hokum diungkapkan dengan

Aristoteles

sebuah adagium yang sangat

menyatakan, manusia itu adalah

terkenal dalam ilmu hokum yaitu

makhluk social (“zoon poliyicon”),

: ubi societies ibi ius (dimana ada

yakni makhluk yang pada dasarnya

masyarakat

mempunyai

keinginan,

serta

hokum).37

kepentingan

untuk

hidup

dengan

individu-

bermasyarakat individu

masyarakat

yang

lain.

di

sana

ada

Hukum merupakan suatu tatan peraturan bentukan

yang manusia

bermula itu

dari

sendiri,

Artinya setiap manusia mempunyai

hokum tidak tercipta begitu saja,

keinginan

hokum

berkumpul

dan

kebutuhan dan

untuk

melakukan

membutuhkan

campur

tangan individu-individu masyarakat

hubungan yang satu dengan yang

untuk

lain dan sesamanya untuk Mencapai

adanya hokum yang berumber dari

kebutuhan

Tuhan. Terbentuk nya hokum itu

hidup

nya

sebagai

bagian dari masyarakat sosial36

membentuk

nya,

selain

kadangkala karena terjadi benturan43


benturan

kepentingan

masyarakat. masyarakat saling

Oleh dan

individu

karena hokum

berkaitan

artinya,

itu

linier

mempengaruhi

perubahan

juga

manusia

tata

sebagai

sangat

makhluk social. Pengaruh-pengaruh

agar

tata perubahan manusia itu akan

hokum itu ada, maka perlu ada

menyentuh

masyarakat. Bilamana masyarakat

kepentingan

tidak ada maka tentu tidak ada

kepentingan masyarakat social.

yang

dapat

individu

maupun

hokum,

Tata perubahan social dewasa

karena hokum terbentuk karena

yang sangat berpengaruh seperti

ada

penemuan-penemuan

nya

membentuk

kepentingan-

masyarakat,

kemudian

baru

di

tidak dapat pula hokum itu di

bidang ilmu pengetahuan, sehingga

berlakukan karena hokum itu di

mengakibatkan

berlakukan

revolusi yang sangat cepat terhadap

untuk

kepentingan

masyarakat. 2. Pengaruh

Perkembangan

terjadi

suatu

beberapa

sector

kehidupan,

modernisasi

fashion,

pendidikan,

masyarakat dalam tebentuknya

informasi teknologi yang cepat dan

hokum

canggih, komunikasi yang dapat di

Dinamika perubahan-perubahan

akses secara on-line yang di suatu

pada masyarakat di dunia pada

tempat

dewasa ini merupakan suatu gejala

diketahui

yang

masyarakat

normal

yang

pengaruhnya

dengan

cepat

oleh lain yang

dapat

masyarakatbertempat

menjalar dengan cepat ke bagian-

tinggal jauh dari pusat terjadinya

bagian lain termasuk kepentingan-

peristiwa

kepentingan manusia, yang secara

Perubahan-perubahan

tersebut

di

atas. dalam

Syarani, Op-Cit,hal 15. Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung:Sinar Baru, 1983) halaman 127 Ridw 37

44


masyarakat dapat mengenai nilai-

keseimbangan baik bagi individu

nilai,

masyarakat

norma,

organisasi,

pola-pola

perilaku,

strafikasi

social,

maupun

individu-individu

dengan

masyarakat

kekuasaan, interaksi social dan lain

nya.

sebagainya.

masyarakat dapat merupakan suatu

Laju

Keseimbangan

lain

dalam

perkembangan

keadaan yang diidam-idamkan oleh

masyarakat,

setiap warga masyarakat, dengan

mengakibatkan posisi hokum selalu

keseimbangan di dalam masyarakat

tertinggal

dimaksudkan

perkembangan

di

belekang

laju

nya

sebagai

suatu

perkembangan dan tata perubahan

keadaan di mana para individu-

yang terjadi dalam masyarakat, oleh

individu masyarakat atau lembaga-

karena

lembaga

itu

tidak

ada

suatu

kemasyarakatan

masyarakatpun yang berhenti pada

pada

suatu

melengkapi satu sama lain nya

titik

tertentu

di

dalam

prinsip

nya

yang

berfungsi

perkembangannya sepanjang masa.

dalam

Tata kehidupan masyarakat akan

masyarakat.

terus

demikian akan membuat individu-

berkembang

berinteraksi Saling

dalam melengkapi

mengikuti

individu masyarakat merasa akan

perkembangan ilmu pengetahuan

adanya suatu ketentraman. Akan

masyarakat itu sendiri.

tetapi

Perkembangan masyarakat yang sangat

cepat

interaksi kebutuhan

dalam

dalam nya,

kadang-kadang

suatu

masyarakat tidak dapat menolak

melakukan

suatu keadaan akan terjadi nya

memenuhi

benturan-benturan

memerlukan

kepentingan

yang tak dapat di selesaikan dalam 45


masyarakat

itu

sendiri.

Keadaan

itu tidak dapat di terima semua

yang membutuhkan adanya suatu

pihak dalam masyarakat itu, maka

paksaan

hokum

dari

masyarakat

luar

itu

kekuatan

sendiri,

yaitu

itu

akan

kegoncangan,

menimbulkan

maka

untuk

masuknya suatu kekuatan hokum

menghindarkan

kegoncangan

dari penguasa yang harus di patuhi

ditengah-tengah

oleh masyarakat.

perlukan

hokum

Hukum harus di perhatikan dan

aspiratif

yang

diindahkan (diataati) oleh setiap

kehidupan

orang (manusia) selaku anggota

hokum

masyarakat dalam hubungannya

pemaksa yang di anggap menakut-

dengan

masyarakat yang

bersifat

mengatur

masyarakat, tidak

hanya

di

tata

dimana bersifat

orang

lain.

Dengan

nakutkan masyarakat tetapi mampu

memperhatikan

dan

menaati

berfungsi sebagai pengendali social

norma,

orang

setiap

dapat

mengadakan hubungan dengan sesamanya,

buat

dalam

mengatur

tata

tertib

masyarakat.

memenuhi

Fungsi hokum sebagai sarana

segala kebutuhan hidupnya dan

pengendali social, yaitu di mana

segala

hokum

kepentingan

sebaik-baiknya, menggoyahkan ketertiban

sendi-

dan

dengan

berfungsi

dan

berperan

tanpa

dalam menjalankan tugas untuk

sendi

mempertahankan

ketentraman

dalam masyarakat.38 Masuknya kekuatan hokum dari penguasa kadang kekuatan hokum

ketertiban

atau

pola kehidupan yang ada. Hokum di sini hanya sekedar menjaga agar setiap peranannya

orang sebagai

menjalankan yang

telah 46


ditentukan.

Sedangkan

fungsi

masyarakat yang teratur. Tujuan

hokum sebagai social engineering

lain

lebih bersifat dinamis, yaitu hokum

keadilan

di gunakan sebagai sarana untuk

masyarakat

melakukan perubahan-perubahan di

individu, menurut masyarakat dan

dalam

jamannya. Untuk kepastian hokum

masyarakat.

tidak

Jadi

hanya

hokum sekedar

hokum

adalah

tercapainya

yang

dalam

berda-beda

secara

pergaulan

individu-

manusia

di

mempertahankan keadaan-keadaan

masyarakat, karena tidak mungkin

yang

manusia

ada

dalam

masyarakat.

dapat

Melainkan hokum yang terbentuk

bakat

akan berusaha untuk menciptakan

diberikan tuhan kepadanya secara

hal-hal

optimal

atau

hubungan-hubungan

yang baru39 Hukum berfungsi perubahan,

kemampuan

tanpa

adanya

yang

kepastian

hokum dan keteriban42 dalam

masyarakat

sebagai atau

konsep

Teori

Pendapat

Mochtar

sarana

Kusumaatmadja, yang menyatakan

hukum

fungsi hokum dalam masyarakat

pembangunan atau sisebut sebagai

dan

mengembangkan

juga

Hukum

Indonesia yang sedang membangun tidak

cukup

untuk

menjamin

Pembangunan40 atau lebih dikena

kepastian dan ketertiban. Hokum

dengan

diharapkan

Padjadjaran

Mazhab (UNPAD).

Universitas Mochtar

dari

itu

agar yakni

berfungsi sebagai

masyarakat

lebih sarana

pokok hokum bila direduksi pada

pembaharuan

satu hal saja adalah ketertiban yang

dikenal dengan “law as a tool of

dijadikan syarat pokok bagi adanya

social

engineering”

atau

atau

sarana

Ridwan Syarani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, loc-cit Satjipto Raharjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi pengembangan Studi Hukum, Alumni, (Bandung, cet, I, 1977), hal 143-145 38 39

47


pembangunan.

Hokum

membentuk

mampu

dapat

memulihkan

keadaan

itu

pembaharuan-

kembali melalui suatu perubahan

pembaharuan pradigma masyarakat

yang dapat menyesuaikan dengan

dari sesuatu unsur-unsur pola

cultur masyarakat, bukan semata-

kehidupan

mata

yang

lama

menjadi

merupakan

keinginan

paradikma baru dalam kehidupan

penguasa yang ingin menertibkan

bermasyarakat.

masyarakat dengan konsep yang di

Adakalanya unsure-unsur baru dan

lama

akan

bertentangan,

sehingga

mempengaruhi

kaedah

dan

kaedah-

kehendakinya. E. Sanksi Hukum Dalam Negara Hukum

nilai-nilai,

yang

Sanksi mempunyai peranan

berpengaruh

pula

sangat penting dalam penegakan

terhadap para warga masyarakat.

hokum, bahkan sanksi merupakan

Hal ini dapat merupakan gangguan

salah

yang

terhadap

kemudian

kontinyu

terhadap

satu

factor

hokum

orang yang

patuh

berlaku,

keseimbangan dalam masyarakat.

selain memang banyak factor-faktor

Keadaan

bahwa

lain orang mematuhi hokum hokum

serta

selain karena ada nya sanksi. Sanski

tersebut

berarti

ketegangan-keterangan

kekecewaan-kekecewaan di antara

hokum

para

yang dijatuhkan pada seseorang

warga

masyarakat

tidak

mempunyai saluran yang menuju kearah suatu pemecahan. Untuk itu perlulah keseimbangan

kiranya seimbangan

adalah

bentuk

hukuman

yang melanggar hokum. Bentuk sanksi dalam setiap

adanya

norma

yang

berlaku

yang

sangat

bermacam-macam

tentunya bentuk

Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai suatu system, (Bandung:Mandar Maju, 20013), hlm, 182, lihat juga bukti Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, (Bandung:Armico, 1987), halaman 17 41 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam pembangunan Nasional, (Bandung:Bina Cipta), tanpa tahun, halam. 2-i3 42 Ibid 40

L

48


sanksinya bagi si pelanggar sanksi

helm jika jalan di lintasi nya akan

itu, seperti norma kesusilaan sanksi

melalui pos-pos satuan lalu lintas

nya bias saja seperti rasa bersalah

atau jalan-jalan yang biasa nya ada

pada

norma

petugas razia atau sedang melintasi

adanya

daerah perkotaan karena khawatir

bagi

akan di razia oleh polisi lalu lintas.

diri

agama

sendiri, contoh

nya

ancaman-ancaman orang

telah

pada

neraka

melanggar

norma

Padahal

undang-undang

tidak

agama, terhadap norma kesopanan

menentukan zona (daerah) wajib

missal nya, di kucilkan di tengah-

pakai helm. Tetapi semua orang

tengah

yang berkendaraan sepeda motor

masyarakat

melanggar

karena

norma

telah

kesopanan.

wajib

memakai

Dengan

Dalam pembahasan ini yang akan di

demikian

bahas adalah sanksi hokum dalam

dalam peraturan, maka diperlukan

Negara hokum.

pula ada nya pengawasan dalam

Kepatuhan terhadap pengaruhi

yang

terhadap

di

adanya

peraturan

selain

helm. adanya

sanksi

dalampelaksanaan

nya

dan penegakan hokum terhadap

ancaman sanski hokum, maka di

pelanggaran

sanksi

perlukan ada nya pengawasan dan

kekuasaan Negara.

hokum

dari

penegakan hokum dari penegak

Kekuasan dalam menjalankan

hokum. Jika tidak maka hokum

sanksi dalam pelaksanaan sanksi

tidak

adalah hak penuh oleh penguasa

akan

di

patuhi

oleh

masyarakat sebagai contoh: orang

(Negara).

yang berkendaraan sepeda motor

melaksanaakan

cendrung

menegakkan

akan

patuh

memakai

Perorangan sanksi hokum.

dilarang untuk Memukul 49


orang yang telah mengingkari janji

tempo, A tidak boleh menjatuhkan

atau meninju diri kita, menyekap

saksi kepada si B untuk mengambil

seseorang yang tidak mau melunasi

sebidang tanah dan rumah tersebut

hutang, “mencuri” sepeda motor

sebagai

milik

itu

tersebut tanpa adanya persetujuan

tindakan

si B, melainkan harus ada putusan

menghakimi sendiri, aksi sepihak

dari pengadilan yang berwenang

atau

untuk

sendiri

semuanya

daipencurinya,

merupakan

“eigenrichting”.

menghakimi

sendiri

merupakan

Perbuatan tidak

tindakan

lain

pelaksanaan

itu

dilakukan

dan nya

perjanjian

memerintahkan eksekusi

(upaya

untuk

hokum paksaan dalam menjalankan

menurut

keputusan). Sehigga dapat dikatan

bersifat

bahwa pada hakekatnya tindakan

wewenang dan merupakan suatu

menghakimi sendiri ini merupakan

tindakan melawan hokum, atau apa

pelaksanaan

yang

perorangan.

melaksanakan kehendak

hak

sendiri

dianggap

yang

oleh

kehendak

sebagai sanksi bersama itu dalam

sanksi

oleh

Negara

dalam

hokum

kepada

merupakan

bentuk

43

Kekuasaan

menjalankan nya tanpa persetujuan

memaksanakan

pihak

masyarakat

lain

contoh:

A

yang dan

berkepentingan B

membuat

perwujudan yang paling jelas dari

perjanjian hutang piutang dengan

kekuasaan

perjanjian A memberikan sejumlah

pelaksanaan

kewajibannya

uang kepada si B dengan jaminan

memaksakan

ditaatinya

sebidang tanah dan rumah yang

Dalam Negara hokum saksi hokum

melekat

di

diatasnya,

setelah

jauh

bagi

Negara

kepada

sanksi

dalam untuk hokum.

pidana, 50


sanksi perdata, sanksi administrasi

hokum pidana “Nullum dilectum

Negara yang mempunya karateristik

nulla

masing-masing.

poenali” tiada suatu perbuatan yang

1. Sanksi pidana

dapat

Penjatuhan pidana

sanksi

merupakan

poena

sine

diancam

previa

dengan

pidana

hokum

sepanjang

bentuk

undangan tiada yang mengaturnya. Asas

telah melanggar ketentuan hokum

dengan di cantumkan nya dalam

pidana. Sanksi pidana merupakan

pasal

sanksi

undang Hukum Pidana (KUHPidana)

di

kekuasaan

jatuhkan

Negara

masyarakat

nya

dalam

oleh

1

menjasi

perundang-

hukuman kepada seseorang yang

yang

ini

peraturan

lege

ayat

asas

(1)

kepada

yang

berbunyi:

rangka

tidak

dapat

Kita

suatu

di

konkrit

Undang-

perbuatan

pidana

kecuali

melindungi kekuasaan Negara itu

berdasarkan

serta bentuk perlindungan Negara

perundang-undangan pidana yang

kepada

telah ada sebelumnya.

warga

nya

terhadap

perbuatan kejahatan oleh warga lain nya.

Negara

Ketentuan mengisyaratkan

Sanksi pidana yang di jatuhkan oleh

ketentuan-ketentuan

hokum

haruslah

tindakan

yang

asas tidak

ini

suatu sanksi

pidana terhadap suatu perbutan sebelum

undangan, aritnya tidak boleh ada

prundang-undangan

pemidanaan

mengaturnya

peraturan

ada

diancam

berdasarkan peraturan perundang-

tak

legalitas

adanya

contoh:

peraturan yang sebelum

perundang-undangan, sebagaimana

adanya Undang-undang 11 Tahun

azas legalitas yang dikenal dalam

2008

43 Sudikno Mertokesuno, Op-Cit,

hlm. 23

tetang

Informasi

dan 51


Transasksi Elektronik, orang yang melakukan yang

perbuatan

kejahatan

menggunakan

elektronik

seperti,

media penyebaran

video a moral, seperti contoh lain

1. Perampasan

kebebasan

(hukuman penjara). 2. Penyitaan harta benda. 3. Perampasan

jiwa

seseorang

(hukuman mati).

mencemarkan nama baik melalui

Dalam

penerapan

sanksi

email, seorang tersebut tidak dapat

pidana di setiap Negara tentunya

dilakukan

sangat berbeda khususnya dengan

pemidaan

karena

pelanggaran hokum Informasi dan

pemidanaan

Transaksi

Malaysia missal nya, pemidanaan

sebelum

Elektronik lahirnya

sebelumnya

Informasi

dan

mati

mati.

dilakukan

Contoh:

dengan

di

cara

di

Transaksi Elektronik tersebut. Maka

gantung, di Arab Saudi terpidana

dengan demikian suatu perbuatan

mati penerapan pidana nya dengan

kejahatan

melalui

cara di pancung pakai pedang,

elektronik

dapat

informasi di

ancam

sementara

di

Indonesia

pemidaan nya setelah di undangkan

pemidanaan

nya undang-undang 11 Tahun 2008

dengan

tentang informasi dan Transaksi

pidana Indonesia yang masih di

Elektronik.

pergunakan saat ini adalah huukum

Bentuk sanksi hokum pidana yang

di

temui

Undang-undang,

dalam

berbagai

sanksi

hokum

mati

cara

pidana

lakukan

ditembak.

yang

pemerintah

di

sendiri

Hukum

dibawa

Belanda

oleh

yang

di

terapkan di daerah jajahan nya

yang dijatuhkan dalam pelanggaran

Hindia

Belanda

hokum pidana dapat berupa:

mengenal

ada

(Indonesia) nya

yang sanksi 52


pemidanaan

mati.

Sementara

di

kewajiban pribadi (perseorangan ),

Negara Belanda sendiri pemidanaan

bahkan dalam perkembangan nya,

mati sudah di hapuskan.

termasuk mengatur hokum antara

Penerapan hokum pidana yang

badan hokum recht person) dengan

dapat membuat orang merasa hak-

badan

hak nya terampas bahkan jiwanya,

maupun hubungan hokum badan

maka proses dan dalam penerapan

hokum (recht person) dengan orang

harus mendasarkan pada hokum

(naturlijk

acara pidana yang jelas. Hal ini

personal.

untuk

memberikan

seseorang dalam

untuk

hak

membela

proses

penyidikan

kepada

hokum

(recht

person)

yang

person)

bersifat

Hubungan keperdataan yang di

diri

lakukan oleh subjek hokum dalam

penyelidikan,

bentuk perikatan seperti jual beli,

bahkan

muka

sewa menyewa, hibah dan lain nya,

pengadilan berkaitan pula dengan

sepenuhnya menjadi kewenangan

penerapan asas legalitas.

dari subjek hokum itu sendiri yang

2. Sanksi perdata

mengatur

Hukum

di

tanpa

adanya

yang

campur tangan dari Negara. Namun

merupakan hokum yang mengatur

pada pelaksanaan nya pihak-pihak

hubungan hokum subjek hokum

yang membuat perikatan itu ada

dengan subjek hokum lain nya yaitu

yang

mengatur hubungan hokum antara

dalam

orang

(naturlijk

person)

dengan

membutuhkan kekuasaan Negara

orang

(naturlijk

person)

yang

dalam menjalankan perikatan itu,

dan

yaitu pemaksaan Negara berupa

berhubungan

perdata

nya,

dengan

hak

ingkar

janji

(wanprestasi),

pelaksanann

nya

53


sanksi, setelah mendapat putusan

Ruang

lingkup

sanksi

dari pengadilan yang berwenang

administrasi merupakan bagian dari

untuk itu.

hokum public yaitu hokum yang

Sanski

keperdataan

yang

mengatur

“kekuasaan

dan

diterapkan kepada seseorang yang

wewenang penguasa/Negara serta

telah melanggar ketentuan hokum

hubungan-hubungan

yang telah dibuatnya dalam suatu

masyarakat.44 sanksi hokum yang

perikatan. Bentuk sanksi yang akan

dapat

di jatuhkan berupa:

penyelenggara

1. Ganti rugi

pribadi mau Badan Hukum yang

2. Denda

menjalankan

Bentuk sanksi baik ganti rugi maupun denda yang di putuskan

di

fungsi

orang

berdasarkan

penyelenggara

terhadap

serahakan

rugi

kepada

Negara,

Tugas administrasi

ganti

jatuhkan

keputusan pemerintah.

oleh pengadilan yang berwenang, besarnya

antara

Negara

hanya

kepada

di

pemerintah

maupun denda tersebut merupakan

bukan kepada orang pribadi atau

atas dasar permintaan dari pihak

badan hokum privat swasta, kecuali

yang merasa di rugikan (dalam hal

pihak-pihak

ini

sukarela

penggugat)

hakim

tidak

kepada boleh

hakim, membuat

swasta

atas

inisiatif

bidang

melebihi

Universitas/Sekolah

yang

telah

di

secara sendiri

melakukan pekerjaan social dalam

putusan ganti rugi maupun denda apa

yang

pendidikan

seperti

mohonkan oleh penggugat.

Muhammadiyah,

Katolik,

3. Sanski administrasi.

Alwasliyah, Nomensen atau dalam 54


bentuk yayasan-yayasan lain yang

berlakukan kepada orang pribadi

menyelenggarakan kegiatan social

seperti

pendidikan.

Mendirikan Bangunan (IMB)

bahwa

Dengan

administrasi

mempunyai

tugas

demikian Negara

khusus

itu yaitu

tugas administrasi yang di serahkan

contoh

pemberian

Dalam hokum

Izin

penyelenggaraan administrasi

Negara,

tentunya dalam

kepada pemerintah bukan kepada orang pribadi atau badan hokum

penegakan hokum nya di perlukan

privat

swasta,

pihak-

sanksi

pihak

pengelola

social

berikut :

terkecuali kegiatan

dapat

berupa

pendidikan sebagaimana telah di

1. Bestuursdwang

kemukakan sebelumnya45

pemerintah)

Administrasi Negara yang di selenggarakan

oleh pejabat

usaha

tersebut

Negara

berlakukan

kepada

tata

akan

pejabat

di tata

usaha Negara itu sendiri sesuai dengan jenjang nya, contoh nya kenaikan

/

penurunan,

2. Penarikan

kembali

sebagai

(paksaan

keputusan

(ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi) 3. Pengenaan denda administrative 4. Pengenaan

uang

paksa

oleh

pemerintah (dwangsom). Dalam

penerpan

sanksi

pengangkatan Pegawai Negeri Spil

administrasi di Indonesia memang

(PNS), kemudian administrasi yang

dirasa sangat di jalankan sebab

dibelakukan

privat

tidak adanya lembaga paksa atau

misalnya penerbitan izin tambang,

eksekusi rill oleh Kepniteraan di

selain itu juga di mungkingkan di

bawah Pengadilan seperti perkara

bagi

hokum

55


perdata yang di atur dalam pasal

Apeldoorn,

Van

Pengantar

Ilmu

195 s/d pasal 208 HIR dan pasal

Hukum (terjemah, Mr. Oetarid

1033 RV serta dalam upaya paksa

Sadino: Inleiding tot de studie van

putusan pidana yang di autr dalam

het

pasal 270 KUHAP, seperti hal nya

Komala, Jakarta, 1962

dalam

Peradilan

ketentuan

agama

hokum

ada

ada

upaya

Nederlandse

Recht,

Noor

Budiarjo, Miriam Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1992

eksekusi yang di jumpai dalam pasal 95, 98, dan 103 UU No. 50 Tahun

2009,

tengan

Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

sementara

dalam

penerapan sanksi administrasi tidak ada

ketentuan

tentang

adanya

yang

mengatur

upaya

paksa

Ichsan, Achmad Hukum Perdata IA,

(eksekusi) nya, melainkan hanya

Pembimbing Masa, Cet I, Jakarta,

teguran melalui oleh pejabat tata

1969

usaha

Negara

secara

hirarki

berjenjang dari atas kebawah.

Kansil, Hukum

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. dan

Pengantar Tata

Ilmu Hukum

Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 1986

56


Kusumaatmadja, dan

Mochtar

Perkembangan

Fungsi Hukum

Purbacaraka, Purnadi & Soerjono

dalam Pembangunan Nasional,

Soekanto,

(Bandung:Bina

Hukum, Alumni, Bandung, 1978

Cipta),

tanpa

Perihal

Kaedah

tahun. Riharjo, Satjipto, Pengantar Ilmu Laeyenddecker, L, Tata Perubahan, dan

Tata

Ketimpangan

Suatu

Hukum,

Citra

Aditya

Bakti,

Bandung, 2010

Pengantar Sejarah Sosiologi, PT. Gramedia, Jakarta 1983

___________, Hukum,

Mertokesomo,

Sudikno

Mengenal

Masalah Sinar

Baru,

Penegakan Bandung,

1983

Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 2005

___________, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Studi

Nasution, Mirza, Diktat Hukum Tata Negara

Indonesia,

(Medan:Fakultas Universitas

Sumatera

Hukum, Alumni, cet. I, Bandung 1977

Hukum Utara,

2013) Hal 8-9

Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wiyasa Putra,

Hukum

Sebagai

Suatu

Sistem, (Bandung:Mandar Maju, Prodjodikoro,

Wirjono

Bunga

2003

Rampai Hukum, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1974 57


Ridwan Syarani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum: Citra Aditya Bakti Bandung 2010 Salman,

Otje

Ikhtisar

Filsafat

Hukum, Armico, Bandung, 1987

Uttrech, E (Disadur Oleh Moh, Saleh Djindang),

Pengantar

Hukum

Indonesia, PT. Ikhtiar Baru, Cet ke XI), Jakarta, 1989

58


59

NORMA DAN PERANNYA DI MASYARAKAT DALAM KONSEP NEGARA HUKUM. B a h m i d Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Asahan

Recommend Documents