FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA S I LA B I A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH
: HUKUM AGRARIA
STATUS MATA KULIAH
: WAJIB
KODE MATA KULIAH
: HKT 4006
JUMLAH SKS
: 3 (TIGA) SKS
DOSEN
: 1. Prof. Dr. Moch. Bakri, SH, MS 2. Dr. Suhariningsih, SH, SU 3. Dr. Iwan Permadi, SH, MH 4. Imam Koeswahyono, SH, M.Hum 5. M. Hamidi Masykur, SH, M.Kn 7. Herlindah, SH, M.Kn
B. DESKRIPSI MATA KULIAH Mata kuliah ini hendak memberikan ilmu yang komprehensif mengenai hukum agraria positif yang didasarkan pada UUD 1945, beserta peraturan perundang-undangan pelaksananya yaitu: TAP MPR No.IX/MPR/2001, UU No.5 Tahun 1960 serta peraturan perundangan lain yang terkait. Diawali dengan pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas, ruang lingkup Agraria, sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan pada masa kemerdekaan, azas-azas yang terkandung di dalamnya, hak-hak atas tanah dan ketentuan konversi. Hasil akhir yang diharapkan yakni mahasiswa peserta memperoleh bekal pemahaman hukum agraria positif Indonesia.
C. KOMPETENSI MATA KULIAH Mahasiswa mampu memahami asas, teori, dan pengaturan Hukum Agraria hingga mampu menerapkan dalam kasus-kasus yang terjadi.
D. LEVEL KOMPETENSI
LEVEL KOMPETENSI I
: PENGANTAR 1. 2.
LEVEL KOMPETENSI II
LEVEL KOMPETENSI III
Pengertian Hukum Agraria dalam arti sempit dan luas Ruang Lingkup Hukum Agraria
: PERIODESASI HUKUM AGRARIA 1.
Sejarah pengaturan agraria pada masa pemerintahan Hindia Belanda
2.
Sejarah Pengaturan Agraria pada masa kemerdekaan i. berlakunya UUPA
Sebelum
ii. berlakunya UUPA
Sesudah
: ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA a.
Asas Kebangsaan (pasal 1 UUPA)
b.
Asas Hak Menguasai Negara (pasal 2 UUPA)
c.
Asas pengakuan Hak Ulayat (pasal 3 UUPA)
d.
Asas Hukum Agraria Nasional berdasar hukum adat (pasal 5 UUPA)
e.
Asas Fungsi Sosial (pasal 6 UUPA)
f.
Asas Landreform (pasal 7, 10 dan 17 UUPA)
g.
Asas Tata Guna Tanah (pasal 13, 14 dan 15 UUPA)
h.
Asas Kepentingan Umum (pasal 18 UUPA)
i.
Asas Pendaftaran Tanah (pasal 19
UUPA) LEVEL KOMPETENSI IV
: HAK-HAK ATAS TANAH a.
Hak Atas Tanah yang bersifat tetap 1. Hak Milik 2. HGU 3. Hak Guna Bangunan 4. Hak Pakai 5. Hak Pengelolaan
b.
Hak Atas Tanah yang bersifat sementara 1. Hak Sewa 2. Hak Tanggungan 3. Hak Gadai 4. Hak Bagi Hasil 5. Hak Menumpang
c.
Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan UU Rumah Susun dan Condominium
LEVEL KOMPETENSI V
: KONVERSI HAK ATAS TANAH a.
Konversi hak-hak barat 1.
Hak Eigendom
2.
Hak Erfacth
3.
Hak Opstal
4.
Hak Agrarische Eigendom
b.
Konversi hak-hak adat 1.
Hak menguasai dari desa atas tanah (beschikkingsrecht)
2.
c.
Hak-hak individual atas tanah (terkuat dan turun menurun): Perseorangan dan komunal Konversi Swapraja
Hak
Atas
Tanah
1.Grant Sultan 2.Grant Controleur 3.Grant Deli Maatschappij 4.Hak konsesi
BAHAN PUSTAKA Buku Ali Achmad Chamzah, 2002, Hukum Pertanahan, Prestasi Pustaka, Jakarta Ali Achmad Chomzah, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta A.P. Parlindungan, 1993, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung A.P Parlindungan, 2001, Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung A.P. Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta Bachsan Mustafa, 1985, Hukum Agraria dalam perspektif, Remadja Karya, Bandung Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta Boedi Harsono, 2009, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan dan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta Gunanegara, 2008, Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, PT. Tata Nusa, Jakarta Irawan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta Muchsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, 2007, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung Muhammad Bakri, 2011, Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reforma Agraria), UB Press, Malang Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, 2006, Hukum Agraria di Indonesia Konsep dasar dan Implementasi, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
Suhariningsih, 2009, Tanah terlantar, asas dan pembaharuan Konsep menuju Penertiban, Prestasi Pustaka, Jakarta
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar 1945. TAP MPR No.IX Tahun 2001 Undang-undang No.13 Tahun 1946 tentang Desa Perdikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Undang-undang 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Undang-undang No.20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Peraturan Menteri No.5 Tahun 1999 tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi
