WALIKOTA TERNATE KEPUTUSAN WAllKOTA
A~
TERNATE
NOMOR 31 TAHUN2004
~,6.HA
TEN'TANG TUGAS POKOK DAN rUNGSI UlNAS PERTANIAN KOTA TERNATE
~GIANJl
~M
N WAIAN :---.
WAllKOTA ~enimbc:ng
GIAN ~NDAN GAN
TERNATE
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor it3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate. rnaka perlu dilakukan penyusunan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kota Ternate ; b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Waiikota Ternate.
G ~N
Mengingat
1. Undanq-Undanq Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Oaerah Tingkat II Ternate (Lembaran. 'J{f.gara 'Ta(uLTL1999 '}{pmor 45, 'Tam6afr.an Lembarasi ?X!gara '}{pTTW;3824} j "
,2. Unciang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lem6aran
I SI
fJ.&gara'1afirln 1999 'JI(rm{}r6'0, 'Iambahan. Lembaran. ~gara 'J.{pmor3838) i
3. Undang-Undang Nemer 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
-fAN
Pemerintah Pusat dan Daerah 'TtlJr.6aiwfj.Lanbaran. ~gar!l 'JI(rlllor3848);
(Lem6aran
'J.fJgara Tahur:
1999 '}{pmor 72,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lel/luam'~ ~gara. 'Iahun. 2000 '}{pmor !i4, 'Iambahnn. Lembaran. 'J/Jgara 'J.{pmor3952i
GAN
AYA
5. Peraturan Pemerintah NornorOf Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Oaerah ;
6. Peraturan
Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate ; MEMUTUSKAN:
Menetapkan .I
:. KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA TERNATE
208
BABI KETENTUAN UMUM
f.
penye
g.
pembi
h.
pelak!
(1)
SUSUI
Pasal1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate ; b. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate; c. Pemerirran Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Oaerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Ternate ; d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pernerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalarn kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur den mengurus kepentir.gan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesual dengan peraturan perundang-undangan ; f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate: g. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Ternate; h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate ; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selaniutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dari Dinas Pertariian Kota Ternate; Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Peqawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalarn suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrarnpilan tertentu.
KEDUDUKAN,
a. Kc b. !ja
c. Bi( d. Bi(
e. B;( f. Bi( g. Ur r,. Kf
(2) Saga
LClm~
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertarna Kedudukan
Bagian T Oi"Q3n1
Pasal2 Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah YCinUdipimoin oleh seoranq Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretans Daerah. Bagian Kedua
Tugas Pokok Pasal3 Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam ranqka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pertanian. Baqlan Ketiga Fungsi
Dalarn rt fungsi: a. pen) b. pela
c. pela d. pela
e. pe!a f. pala
dala g. P&IE h.
pel~
Pasal4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, ketahanan panqan dan kehutanan b. pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang pertanian dan kehutanan; c. penyelenggaraan bimbingan dan pernbinaan terhadap kelornpok tani can pengusaha dibic1ang pertanian dan kehutanan; d. pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman serta penyakit ternak ; e. peningkatan dan pengembangan usaha pertanian, ketahanan pang an dan kehutanan
209
Bagian
a. Subl b.Subl
f. penye/enggaraan urusan tata usaha Dinas; g. pembinaan terhadap UPTD; h. pelaksanaan tug as-tug as lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. BAS III SUSUNAN ORGANISASI PasalS I sebaqai
i
Daerah
entir.gan idengan
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dar i: a. Kopala Dlnas ; b. Sagian Tata IJsaha ; c. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program; d. Bidang Partanian dan Hortikultura ; e. B;dang Patarnakan ; f. Bidang Perkebcnan dan Kenutanan ; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; Kelornpok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Orqanlsasi Dinas sebaqairnana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Larnplran Keputusan ini, yang rnerupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
r..
Irasiona/ Ikannya ~siyang
BABIV TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL Baglan Pertama Baglall Tata Usaha Pasal6 Bagian Tata Usaha rnernpunyal tuqas melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh satuan orqarusasi di lingkungan Dinas. Pasal7
, yang aerah.
anaan
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Baglan Tata Usaha mempunyal fungsi: a. penyusunan rencana keglatan Bagian Tata Usaha ; b. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian Dinas ; c. pelaksanaan pemoinaan, monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai ; d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas ; e. pelaksanaan urusan adminlstrasl keuangan Dinas ; f. pelaksanaan koordinasi perancanaan dan kegiatan dengan bidang-bidang lain yang terkait dalam lingkungan dlnas ; g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal8
nan ; lciang
Baqian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Urnurn dan Kepeqawaian: b. Sub Bagian Keuangan.
an ; 210
a. b.
Paraqratt
c.
Pasal9 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas me!akukan pengelolaan urusan administras' surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum serta urusan adrninistrasi kepegawaian Dinas.
pi d. pi e. pi kl f. Pi g. p
Pasal10
d
Dalam melakcanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal9, Sub Baqian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepeqawaian ; b. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan ; c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tanggd ; d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian yang meliputi usui kenaikan panqkat, mutasi, cuti, kartu pegawai, kartu suami, kartu istri, kartu askes dan taspen serta menqhimoun dan memelihara Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di lingkungan Dinas ; e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tuqas ; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal11 mempunyai
tuqas ruelakukan
~I
d:
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
pi
urusan administrasi
keuangan
Dlnas.
h. P i. p
9idar a. S
b. S
Seks men! meta
Pasal12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada P3sal11, Sub Bagian Keuangan rnernpunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. pengumpulan bahan dan data yang berkaitan dengan anggaran DASK dan bukan DASK; c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan satuan perneqanq kas ; d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, perbendaharaan dan pertanggun~awaban e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kedua Bidang Perencanaan dan Penyusunan
Dale
merr d. I b. i
c. I I d. I e. f.
g.
Program
Pasal 13 Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan penyusunan program keqiatan jangka pendek, menenqah dan panjang serta pelaporannya. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Penyusunan Program mempunyai fungsi :
dimaksud pada Pasai 13. Bidang Perencanaan
211
dan
Se~ den petl
a. b.
ministrasi rninistrasi
c. d. e.
f. g. eqawaian
h. i.
penyusunan rencana kegiatan 8idang Perencanaan dan Penyusunan Proqrarrr pelaksanaan koordinasi penyusunan pedornan dan petunjuk teknis operasional bidang pertanian dan kehutanan: pelaksanaan penyusunan program kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang Dinas ; pelaksanaan penviapan bahan-bahan penyusunan RASK dan DASK; pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja; pengumpulan, pengolahan. penyajian data dan informasi Dinas ; pelaksanaan koordinas: perencanaan dan penyusunan program dengan unit organisasi lain dilingkungan Dinas dalarn pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Dinas ; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan !aporan pelaksanaan tugas ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal15
t, mutasi, oun don
9idan~ Perencanaan dan Penyusunan Program, membawahi: a. Seksi Penyusunan Program; b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Paragraf 1 Seksi Penyusunan Program Pasal 16
n Dlnas.
Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengolahan data statistik, mengidentifikasi dan merumuskan program jangka panjang, menengah dan jangka pendek serta melaksanakan perencanaan straleqik berdasarkan potensi sumber daya pertanian dan kehutan. Pasal17
empunyai
n
DASK;
raan dan
pulandan ngah dan
naan dan
Dalarn melaksanakar. tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi : d. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyusunan Program; b. penqurnpulan, penyusunan bahan dan data perencanaan program kegiatan Dinas ; c. pelaksanaan pembinaan, pengelo!aan dan penyajian data statistik dibidang pertanian dan kehutanan; d. pelaksanaan penyiapan metode survey sesuai agroklimat daerah yang mengacu pada ketentuan kerja pengumpulan, penqolahan dan penyajian data statistik pertanian dan kehutanan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasl can pengendalian pelaksanaan program di bidang pertanian dan kehutanan; f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pasal18 Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi program kegiatan dinas dan melaksanakan koordinasi dengan bidang lain dalam penyusunan laporan serta menyusun petunjuk teknis pelaporan hasil kegiatan di bidang pertanian dan kehutanan.
212
Pasal19 Bidl Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Evaluasi dan Peiaporan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan ; b. pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan evaluasi program jangka pendek, menenqan dan panjang di bidang pertanian dan kehutanan ; c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan kehutanan; d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan bidang pertanian dan kehutanan ; e. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan jalannya program ke:giatan den melaporkan hasllnva f. pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi dilingkungan Dinas dalam rangka penyusunan laporan; g. penyajian laporan dalam forum musyawarah rencana pembangunan pertanian dan kehutanan h. penyusuna.i LAKIP Dinas ; i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan lapcran pelaksanaan tugas ; j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
a.S b.S
Sf!k dati
perl pan
Oall Par
a. Baglan Kotlga Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortll
b.
c. d.
e. f.
Pasal21
g. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pas31 20, Bidang Pertanian Tanarnan Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikuitura; b. penyusunan bahan pembinaan produksi dan pemasaran di bidang tanarnan pangan dan hortikultura; c. pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura; d. pelaksanaan pembinaan, intensifikasi, diversifikasi, perluasan areal dan perlin<.lungan tanaman, e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan produksi, pengolahan dan pernasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura ; f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok penanqkar benih tanarnan panqan dan hortikultura; g. pelaksanaan kegiatan dalam rangka menumbuhkembzngkan sentra produksi tanaman pangan dan horlikullura sebagai pusal usaha aqribisnis ; h. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaar. tanaman pangan dan hortikultura ; i. pelaksanaan perijinan dan pengawasan terhadap perdagangan dan peredaran pestisida ; j. perencanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang tanaman pangan dan hortikultura melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan ; k. pelaksanaan 'evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; I. pelaksanaan tugas-tugas lain yang deberikan oleh atasan.
h. I. j. k. I. lit
n.
Se
da pe 213
Pasal22
ooran
Bidang Pertanian dan Hortikultura, a. Seksl Pertanlan dan Ketahanan b. Seksl Tanarnan Holtikultura.
terdiri dari : Pangan ;
Paragraf 1 Seksl Pertanlan dan Ketahanan
Pangan
Pasal23
n dan
Seksi Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tug as melaksanakan pengumpulan bahan dan data birnbinqan, pernbinaan dan pemgadaan serta pengembangan usaha, sarana dan prasarana pertanian tanarnan panqan, produksi dan pernasaran serta perluasan areal dan perlindungan tanaman panqan,
utanan
Pasal24
angan
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Seksi Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyal fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pertanian dan Ketahanan Pangan ; b. pengumpulan don penyusunan bahan bimbingan dan pembinaan pembibitan/pembenihan pertanian tanarnan pangan ; c. pemberian birnbingan dan pembinaan peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan; d. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan alat dan mesin pertanian tanaman pangan ; e. pelaksanaan pengawasan perbanyakan, peredaran dan penggunaan benih sebar komoditas pertanlan tanaman pangan ; f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan peogujian mutu pupuk, pestisida dan herbisida serfa mengawasi penggunaannya ; g. pelaksanaan fasilitasi kernltraan antara kelornpok tani dan pengusaha dalam rangka peningkatan produksi dan pemasaran tanaman pangan ; h. penyusunan pedoman dan petunjui< teknis penyuluhan penanganan serangan hama dan penyakit tanaman serta gulma ; i. pelaksanaan kocrdinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan data perlindungan tanaman j. pelaksanaan pelayanan ijin usaha tani dan rel
angan
IT'I.
pelaksanaan evaluasl dan penyusunan
n.
pelaksanaan tugas-tugas
gintan
"I dan
narnan
n dan
angan aman; naman
isida ;
kuhura
dan pel'lindungfm
tanaman laporan pelaksanaan lain yang diberikan oleh atasan.
tugas
Paragraf 2 Seksl Tanaman Holtlkultura Pasal25
sekst Hortikultura mempunyai tuqas mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan pembinaan dan bimbingan penqadaan, penge:mbangan usaha, sarana dan prasarana, produksi dan pemasaran, perluasan areal dan perlindungan tanarnan hortikultura. 214
Pasal26 Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana
dimaksud
pada Pasal 25, Seksi Hortil
mempunyai
fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Hortikultura; . b. pengumpulan dan pengolahan bahan dan data dalam rangka pernbinaan, pengembangan peningkatan produksi serta mutu hasil tanaman hortikultura ; c. pelaksanaan identifikasi lahan potensi pertanian tanaman hortikultura ; d. penyusunan rencana kebutuhan pengadaan alat dan mesin pertanian tanarnan hortikultura e.
menyelenggarakan pembinaan penggunaannya ; penyelenggaraan pengawasan perbanyakan, peredaran
f.
tanarnan hortikultura ; pelaksanaan pembinaan
g.
agribisnis tanaman hortikultura ; pemberian rekomendasi pola tanam
h.
i. j.
dan penggunaan
Seksi I pelaks penggl
dan
bahan pasca
serta
benih sebar korncditas
kelompok tani dan kelornpok usaha swasta dalam rangka penqernbanqan
Dalam rnemp a. pe 'J.
yang sesuai
berdasarkan
perkiraan
waktu
dan explosi
serangan hama dan penyakit ; pembuatan pela indikalil alau pernelaan serangan 118ma can penyakit berdosarkan jenis, karakteristik dan luas serangan dalam rangka kewaspadaan dan penqarnanan produksi tanarnan hortikuttura ; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
tuqas ;
Bagian Keempat Bidang Peternakan
Pasal27 Bidang Peternakan mernpunyai tugas rnenqurnpulkan dan menyusun bahan pernbinaan dan bimbillCJar. pembibifan dan pengembangan ternak, produksi dan pernasaran, penanqqulanqan penyakit ternak dan mengkoordinir aset-aset di bidang Peternakan.
Pasal28 Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pasal 27, B!dang Peternakan mempunyai fungsi a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Peternakan ; b. pengumpulan, penyusunan dan penqolahan bahan pernbinaan can hirnbingan pembibitan dan pengembangan ternak ; c. pelaksanaan pcrencanaan, pemantauan. mengarahkan dan membir.a penqembangan produksi dan pernasaran ternak ; d. perumusan sistern dan pola pembina an dalam ranqka penanqqulanqan penyakit ternak ; e. penyusunan rencana penyaluran bantuan s araria Jail pr as arana Peternakan ; f. penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan penqadaan sarana can prasarana Peternakan; g. pelaksanaan s tudi ke lay akan penqembanqan sarona dan prasarana Peternakan ; h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penqarnanan aset-aset di bidang pertemakan; I. pelaksanaan monitoring dan mengevaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; j. pelaksanaan tugas-lugas lain yang diberikan oleh atasan.
pe
c. pe reI
d. pe e. pe f. pe
ke pe h. pe
g.
tal i.
pe pa j. pe k. pe I.
pe flh
m. pe n. pe o. p€ p. pe
Seksi dan p pembl penya
Dalan'
Pasal29 Bidang Peternakan, terdiri dari : a. Seksi Produksi dan Pernasaran. b. Seksi Penanggulangan Penyakit
Ternak.
215
Tern a a. pj b. p~
Paragraf 1 Sf:'k!;i Produksi dan Pemasaran Pasal30 yai
dan
Seksi Prcduksi dan Pernasaran mernpunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan bimbingan, pelaksanaan identiflkasl wilayah sumber bibit, produksi bibit Ternak, pengadaan, penyaluran, penggunaan mani beku dan mudigah, rnarnantau inseminasi buatan dan alih mudigah serta penyiapan bahan evaluasi produksl, pengadaan, peredaran dan pengembangan produksi Peternakan, bimbingan pasca panen dan oemasaran hasil ternak. Pasal31
itas
enis,
man
ungsi
n dan ngan rnak ; kall ; akan; kan ; nakan; uqas ;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3D, Seksi Produksi dan Pemasaran mernpunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi dan Pemasaran; b. pelaksanaan identifikasl wilayah sumber bib it; c. pcnyelenggaraan can pengawasan pembibitan, pengujian populasi dasar Ternak, seleksi dan registrasi Ternak bibit ; d. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penqqunaan mani beku dan mudigah (embrio) ; e. pelaksanaan perr.antauan inserninasi buatan dan transfer embrio (alih mudigah); f. pelaksanaan pengawasan dan perneriksaan lalu lintas Ternak bibit dan Ternak bakalan dari atau ke daerah ; g. pelaksanaar. blrnbinqan kastrasi Ternak non bibit dan memberi ijin produksi bibit ; h. pengidentifikasian dan per.etapan pcmanfaatan lahan sesuai potensi, pemetaan, tata ruang dan tata guna lahan peternakan ; I. penyelenggaraan bimbinqan dan pengawasan terhadap penyebaran dan pengembangan hijauan pakan ternak serta redistribusi Ternak ; j. penqawasan mutu pakan, konsentrat dan bahan baku pakan dalam pemakaian dan peredarannya; k. pembinaan dan penqernbanqan kcrjasama kemitraan petani Ternak dan pengusaha ; I. penyelenggaraan bimbingan explorasi, exploltasi, konservasi, dan pengolahan sumber daya alam hayati peternakan ; rn. pelaksanaan perijinan dan pengawasan RPH, RSH dan pelayanan peTernakan ; n. pelaksanaan perijinan dibidang peternakan ; o. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Seksi Penanggulangan Penyakit Ternak Pasal32 Seksi Penanqqulanqan Penyakit Ternak mcmpunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan, pengamatan, penyelidikan epidemiologi dan pembuatan peta penyaklt hewan dalarn r angka pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit ternak. Pasal33 Dalam melaksanakan tugas selJagaimana dimaksud pada Pasal 32, Seksi Penanggulangan Ternak mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Penyakit Ternak ; b. pengumpulan bahan dan data petunjuk teknis penanggulangan penyakit ternak ; 216
Penyakit
c. d. e.
f. g. h.
i. j. k. I. m. n.
pengumpulan bahan dan data penyusunan rencana kegiatan bimbingan don pernbinaan penanggulangan penyakit ternak ; pelaksanaan pengawasan dan pengujian sarana dan prasarana pelayc:nan kesehatan ternai<, labolatorium kesehatan hewan dan pos kesehatan hewan ; pelaksanaan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah penyakit ternak ; pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan dan pelayanan unit-unit pelayanan kesehatan hewan; pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan premik; pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
penyelidikan dan epidemiologi terhadap penyakit hewan ; penetapan, pemantauan dan pengawasan terhadap kawasan karantina hewan ; perijinan dan pengawasan pereda ran obat hewan di tinykat kios dan pengecer ; bimbingan dan pengawasan terhadap pernakaian sediaan biolooik, farmasetiK dan pembangunan dan pengelolaan laboratorium tipe C; pengamatan, pencatatan dan pemetaan kejadian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
penyakit
pi pi
i.
pi d
j.
Pasal 34, Ridang Pcrkebunan
can Kehutanan
penyusunan rencana i<egialan Bidang Perkeounan dan Kehutanan ; pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan bimbingan dan pernbinaan pembibitan di bidanq perkebunan dan kehutanan ;
c.
pelaksanaan kehutanan;
bimbingan
d. e. f.
pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
perijinan, pengawasan dan perlindungan di bidanq cerkebunan dan kehutanan ; diversifikasi, intensifikasi, peremajaan dan perluasan areal tanarnan perkebunan; perencanaan konservasi dan rehaoilitasi hutan dan lahan ;
g.
pengarahan, pengendalian dan penqkoordinasian perencanaan cian petaksanaan kegiatan di bidang perkebunan dan kehutanan ; pelaksanaari inventarisasi, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan iugas ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
areal lahan dan pernasaran
pi h. pi
IT
a. b.
h. i.
pe pE g. pi f.
Pasal 35
dan pengawasan
De
c. pe pe d. pe e. p~
Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas rncngumpulkan, menyusun dan mengolah bahan perencanaan, melaksanakan birnbinqan dan pernbmaan, pengawasan pernbenihan can pernblbltan, peng:wasan areal lahan produksi dan pernasaran basil perkebunan dan kehutanan, melaksanakan perijinan dan perlindungan di bidang perkebunan dan kehutanan.
dirnaksud
Dalam fungsi
hewari
Pasal34
tugas sebagaimana
lanan ~ tekrus (
a. pe b. pe
Bagian Kelima Bidang Perkebunan dan Kehutan3n
Dalam melaksanakan mempunyai Fungsi :
Seksi F banan I
pembenihan
hasil perkebunan
dan
k. P I. P
m. p
dan
program
Sek! dan
dan
Dol;
Pasal36 Bidang Perkebunan dan Kehutanan, a. Seksi Perkebunan ; b. Seksi Kehutanan.
fun!
a.
terdiri dari:
b.
c.
217
maan
Paragraf 1 Seksi Perkebunan Pasal37
ernak,
Seksl Perkebunan rnempunyai tugas rnelaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan pembenihan dan pembibitan, pengawasan areal lanan perkebunan, penyarnoaian intormasi pemasaran hasil perkebunan dan melaksanakan bimbingan tekrus dalam ranqxa perlindungan tanarnan perkebunan. Pasal38
ecer ; iK dan
van
golah 10al1
anan,
dan dan an' ~nan
r
:
gram
Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Seksi Perkebunan mempunyal fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perkebunan ; b. pelaksanaan pengumpulan bahan perencanaan kegiatan pembenihan dan pembibitan tanaman oerkobunan: c. pelaksanaan inventarisasi, mengolah dan menetapkan sumber-sumber benih/kebun induk, blok penghClsil tinggi sebagai surnber benih tanaman perkebunan ; d. penyelenggaraan pernbinaan dan bimbingan kelompok penangkar benih/bibit perkebunan ; e. perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembenihan dan pembibitan tanaman perkebunan; f. perumusan ketentuan-ketentuan pereda ran dan perdagangan benih dan bibit tanaman perkebunan g. penyebarluasan petunjuk teknis pembenihan dan pembibitan, blok penghasil tinggi tanaman perkebunan; h. pengumpulan dan membuat rekapltulasl data dan perkernbanqan harga pasar komoditi tanaman perkebunan; i. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pernasaran dan per.dataan hasil perkebunan ; j. pelaksanaan penyuluhan dibidang perkebunan yang meliputi diversifikasi, insifikasi, rehabilitasi dan perluasar./peremajaan ; k. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi organisme pengganggu tanaman perkebunan ; I. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ; m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Seksi Kehutanan Pasal39 Seksi Kehutanan mempunyai tugas metaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan teknls perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, legalitas hasil hutan kayu dan hasil hutan ikutan serta menyampaikan informasi kehutanan. Pasal40 Dalam melaksanakan tug as sebagairnana dimaksud pad a pasal 39, Seksi Kehutanan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kehutanan ; b. pelaksanaan inventarisasi dan penetapan sumber-sumber benih/kebun induk, blok penghasil tinggi dan pchon induk plus sebagai sumber bibit tanaman kehutanan; c. penye!enggaraan pembinaan dan bimbingan kelompok penangkar benih/bibit kehutanan ;
218
d.
penyelenggaraan
e.
kehutanan; penyelenggaraan
pedoman
pengawasan
g. h.
kehutanan; pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan
i.
hasil kehutanan pelaksanaan perijinan
f.
j. k. I.
dan petunjuk teknis operasional dan pengendalian
peredaran
perijinan, pengawasan dan pengendalian inventarisasi dan pemetaan hutan ; pengumpulan dan pembuatan rekapitulasi pemanfaatan
kawasan
pembenihan
dan pembibitan
dan pordaqanqan
tanaman
benih tanaman
Dalal Kp-pa
kayu otahan ; data perkernbangan
. hutan dan jasa lingkungan
.. hargC:3pasar kornodif
dan ~
hutan kecuali kawasan
suaka alam, kawasan pelestarian dan taman burung ; pelaksanaan perijinan dan pengawasan usaha pemanfaatan hutan, provisi, sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian ; pelaksanaan penertiban basil hutan illegal; pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan hama penyakit tanaman hutan ;
m. penyelenggaraan penyuluhan kehutanan ; n. penyelenggaraan pelatihan ketrampilan masyarakat dibidang kehutanan ; o. pelaksanaan .pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan produksi, penqolahan, penqencailan mutu, pemasaran dan pendataan hasil kehutanan ; p. pelaksanaan rehabilitasi pesisir pantai di luar kawasan suaka alarn ; q. pengumpulan, perumusan dan penyusunan laporan kondisi dan rnasalan kehutanan ; r. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaxsanaan tugas ; s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Den~
tenia
Kept
mem Kota
BABV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal41 (1) Pada Setiap Oinas dapat dibentuk UPTO berdasarkan dengan Ker.utusan Kepala Oaerah. (2) UPTO berfungsi melaksanakan beberapa kecamatan.
sebagian
kebutuhan
dar. beban kerja yang ditetapxar:
tug as Dinas yang rnernpunyai
wilayah
kerja satu atau
(3) Unit Pelaksana Teknis Oinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanygung jawab kepada Kepala Oinas dan secara operasional dlkordlnasikan dengan Carnat.
Dlur Padl SEK
BABVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal42 (1) Pada Oinas dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sesuai deng-an keahlian dan kebutuhan.
sebagian
tugas dan fungsi Dinas tel
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin olen ~eorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Kelompok Jabatan Fungsional tenaga fungsional senior. (5) Jumlah tenaga fungsional
dapat di bagi dalam sub kelornpok
ditentukan
berdasarkan
dan dipunpin
oleh seoranq
sifat, jenis, cian beban kerja,
(6) Kelompok Jabatan Fungsional dianqkat dan diberher.tikan oleh pejabat ynng berwenanq sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundanq-undanqan yang berlaku.
219
BAB VII TATA KERJA
narnan
Pasal43
aman
Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Baqian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sarna fungsional dengan sebaik-baiknya. BAB V III KETENTUANPENUTUP
wasan
Pasal44
hutan,
Denqan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ternate sebelumnya yang mengatur tcntang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Portanian dan Kelautan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal45 oauan
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.
Ditetapkan dl Ternate pada tanggal 18 Oktober 2004 WALIKOTA TERNATE TTD tapxar:
Drs. H. SYAMSIR ANDILI
u atau
ygung
Dlundanqkan dl Pada tanggal
: Ternate : 18 Oktober 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE
TTD
nrs. fACHRY AM MARl Oinas
Ltttt6aran 'Dnern!i 'J(ctn 'Iernaic 'Tafr,m 2004 'J..{jmlor31 Sui 'D n oleh
ggung orang
sesuai angan
220
--
------
---
LAMPIRAN KEPUTUSAN WAll KOTA TERNATE NOMOR 31 TAHUN 2004 TANGGAL : 18 OKTOBER 2004 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA TERNATE
II
DI NAS
KEPALA
II BAGIAN TATA USN,A
L
___
K E LOMPOK JABATAN FUNGSJONAL
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
.
BIDANGJ PERTANIAN DAN HORTIKULTURA
::J
=
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM
SEKSI PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKSI PRODUKSI DAN PEMASARAN
-SEKSI PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
SEKSI HORTIKULTURA
-, II
UPTD
Mengir
,-
rSEI<SI PERKEBUNAN .-
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
Meniml
BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
BIDANG PETERNAKAN
I
l
~
[SUB
BJDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM
l
----I
L_ j-
I
SEKSI K:=HUTANAN
'II WALIKOTA TERNATE
no Drs. H. SYAMSIR ANDILI
221
Monet
