Nomor 17 Tahun V Triwulan I Dengan Tahun Baru Hijriah Mantapkan Good Governance TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Nomor 17 Tahun V Triwulan I 2008

Fokus Pengawasan

Dengan Tahun Baru Hijriah Mantapkan Good Governance TIDAK DIPERJUALBELIKAN Pengawasan asan 1 Nomor 17 Tahun V Triwulan I 2008 Fokus Pengaw

Daftar Isi SURAT PEMBACA ............................... 3

Fokus Pengaw asan Pengawasan

DARI REDAKSI ................................. 4 FOKUS UTAMA :

Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI Tahun 2008 Dewan Penyunting: Pembina : H.M. Suparta Pengarah : Ichtijono, Mukhayat, Achmad Ghufron, Abdul Ghani Abubakar, Ahmad Zaenuddin Penanggung jawab: Ali Hadiyanto Ketua : Maman Taufiqurrohman Sekretaris : Budi Setyo Hartoto Anggota : M. Ali Irfan, Khairunnas, Arif Nurrawi, Agus Irfani, Kusoy,Maman Saepulloh,Ahmad Jauhari, O.Sholehuddin,Abdul Karim,Sukarma, Redaksi : Iing Muslihin,Miftahul Huda Keuangan : Sarmin Produksi : Hariyono Sirkulasi & Distribusi : Tamriyanto

Peringatan Hari Amal Bakti..............5 HAB Sebagai Muhasabah ...............10 Kondisi Rawan Pengadaan ........... 13 Penyempurnaan Hukuman ........... 17 Hijriah & Good Governance .......... 21 OPINI:

Urgensi Wakaf Produktif ............... 25 Efisiensi & Efektifitas ..................... 29 Komunikasi Meningkatkan Audit .... 33 “SAKIP” Cegah Kebocoran ........... 36 Transformasi Hijriah ...................... 40 PENGAWASAN:

Belajar Dari Orde Baru ................. 42 Rangkap Jabatan .......................... 46 RANDANG:

Surat Keputusan Menteri Keuangan, tentang “Penghematan Anggaran” ........................................................ 50 TEKNOLOGI INFORMASI:

Sistem Informasi Pengawasan ..... 53 RENUNGAN:

Kiamat=Maut ................................. 57 AGENDA KEGIATAN :

2

Alamat Redaksi: Inspektorat Jenderal Dep. Agama, Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete PO. BOX 3867, Telepon 021-75916038, 7697853, FAX. 021-7692112 Jakarta 12420 e-mail: [email protected]

Murawas Sinkronisasi Tugas ........ 61 HIKMAH :

Kedahsyatan Do’a ......................... 63 WAWANCARA :

Menggali Semangat Tahun Baru Hijriah Untuk Tercapainya Good Governance.................................... 67 BERITA DUKA .................................... 69

2 Fokus Pengaw asan Nomor 17 Tahun V Triwulan I 2008 Pengawasan

Surat Pembaca 3. Apakah tulisan yang masuk ke redaksi akan dimuat. Demikian surat kami dan terima kasih. Fitri Angka Kredit Assalamu’alaikum Wr.Wb Saya mohon informasinya, apakah tulisan yang dimuat pada majalah FP dapat diperhitungkan untuk angka kredit oleh instansi pembina/ induk. Hal ini berkaitan dengan kami sebagai tenaga fungsional yang kenaikan pangkat atau golongannya berdasarkan perhitungan angka kredit. Terima kasih dan semoga sukses selalu untuk majalah Fokus Pengawasan. Nadia Jakarta FP:Majalah FP sudah memiliki ISSN 1978-7634 yang terdaftar di LIPI, sehingga setiap tulisan yang masuk dapat diperhitungkan oleh instansi induk. Tulisan Untuk FP Salam Sejahtera Saya pembaca setia majalah fokus pengawasan dan saya sangat tertarik untuk membuat tulisan, yang saya igin saya tanyakan adalah: 1. Kemanakah tulisan yang akan saya kirim ke majalah fokus pengawasan dilamatkan. 2. Tulisan yang bagaimanakah yang akan dimuat oleh majalah Fokus Pengawasan

Cilacap FP: 1. Tulisan dapat dikirim ke Redaksi Majalah FP dengan Alamat Subag Ortala Inspektorat Jenderal Departemen Agama, Jalan RS. Fatmawati Nomor: 33 A Jakarta Selatan. 2. Semua tulisan akan dimuat tetapi akan lebih baik lagi yang berkaitan dengan pengawasan. 3. Tulisan yang masuk ke redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh dewan redaksi dan apabila disetujui maka tulisan tersebut akan dimuat pada majalah FP. Profil Pejabat Baru Assalamualaikum Wr.Wb Fokus Pengawasan sebagai majalah pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama kami harapkan dapat memuat profil pejabat-pejabat baru yang ada di lingkungan unit pengawasannya (Itjen Depag) Dody.P Tangerang FP:Terimakasih untuk sarannya,pada edisi-edisi berikut kami akan memuatnya Saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan Redaksi

asan Pengawasan Nomor 17 Tahun V Triwulan I 2008 Fokus Pengaw

3

Dari Redaksi Assalamualaikum Wr.Wb Tidak ada kata terlambat untuk melakukan kebaikan, oleh karena itu izinkan kami pada kesempatan yang baik ini untuk mengucapkan “Selamat Tahun Baru 1429 Hijriah” disertai harapan agar di tahun baru ini dapat lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, Amiiin. Tahun baru hijriah 1429 H jatuh pada tanggal 10 Januari 2008 yang oleh pemerintah ditetapkan menjadi hari libur nasional. Di berbagai tempat, banyak dilakukan perayaan-perayaan, baik di dalam masjid maupun di lapangan terbuka, di televisi bahkan di radio. Namun esensi yang terpenting dari tahun baru hijriah adalah introspeksi diri terhadap apa yang telah diperbuat tahun lalu agar sesuatu yang kurang baik ditinggalkan dan sesuatu yang telah baik dipertahankan di tahun yang akan datang. Semangat tahun baru hijriah kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah4 dan kita selaku aparatur negara serta masyarakat pada umumnya untuk memantapkan kepemerintahan yang baik (good governance). Sebagai bagian dari institusi pemerintah, Departemen Agama

juga menyambut baik untuk menyukseskan langkah pemerintah tersebut. Tentunya seluruh satuan kerja/ oganisasi di lingkungan Departemen Agama, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, harus sama-sama berperan aktif dalam membangun eksistensi Depatemen Agama. Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Departemen Agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan yang telah diamanatkan oleh Menteri Agama agar mampu berperan menjadi katalis, yaitu mampu menjadi pendorong dan tauladan dalam memantapkan good governance. Langkah Inspektorat Jendral Departemen Agama tersebut diawali dengan bersih-bersih di rumah sendiri dalam rangka menjadi sapu untuk membersihkan Departemen Agama, artinya dalam pengawasan sebelum melakukan pengawasan terhadap unit yang lain maka terlebih dahulu dalam Inspektorat Jenderal sendiri sudah harus bersih untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini merupakan tugas yang berat dan memerlukan kesungguhan dari semua pihak dan menjadikan tahun baru hijriah ini sebagai momentum dalam memantapkan good governance.


Fokus Utama AMANAT MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA PADA PERINGATAN HARI AMAL BAKTI DEPARTEMEN AGAMA KE- 62 JAKARTA, 3 JANUARI 2008 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Hari ini, dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita kembali memperingati Hari Amal Bakti Departemen Agama yang ke-62, Selanjutnya saya mengajak Saudara-saudara sekalian untuk sejenak menundukkan kepala, mengenang dan memberikan do’a, penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendiri, pemimpin dan tokohtokoh Departemen Agarna, atas jasa dan amal bakti mereka khususnya dalam perjuangan membentuk, mempertahankan serta membangun Departemen Agama. Keberadaan Departemen Agama memiliki makna yang penting dalam politik dan tata pemerintahan negara kita. Pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946 atau lima bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan adalah suatu bukti bahwa agama merupakan elemen yang amat penting dan terkait secara fungsional dengan kehidupan bernegara. Para founding fathers negara pada waktu itu menyadari perlunya pengaturan dan kebijakan negara yang berkaitan dengan urusan agama melalui lembaga Departemen Agama. Departemen Agama dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan isi UndangUndang Dasar 1945 khususnya pasal 29. Oleh karena itu, Departemen Agama bertugas untuk melindungi kepentingan agama dan umat beragama. Saya sengaja mengungkapkan kembali pemikiran dasar dan tujuan pembentukan Departemen Agama, untuk mengingatkan kita semua supaya memahami dengan baik prinsip dan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat maupun penguatan lembaga-lembaga keagamaan.


5

Fokus Utama Saudara-saudara keluarga besar Departemen Agama yang berbahagia, Sesuai dengan tema peringatan Hari Amal Bakti ke-62 pada tahun ini yaitu “Dengan Reformasi Birokrasi Departemen Agama Siap Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih”, maka seluruh jajaran Departemen Agama di semua tingkatan haruslah berupaya membuktikan hal tersebut secara istiqamah dan konsisten dalam sikap dan perbuatan baik yang berkaitan dengan pekerjaan dan kedinasan maupun perilaku sehari-hari. Dalam kerangka itulah maka seluruh pejabat Departemen Agama pusat dan daerah telah menandatangani pakta integritas. Untuk itu berikanlah teladan yang baik bagi orang di sekitar kita. Jika seluruh pejabat dan karyawan Departemen Agama menyadari esensi “Bekerja sebagai ibadah” serta menyadari setiap perbuatan kita selalu diawasi oleh Tuhan, maka insya Allah Departemen Agama akan menjadi lokomotif reformasi birokrasi di negara kita. Jika kita sudah menjalankan birokrasi dengan baik, berarti sudah mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pelaksanaan tugas operasional Departemen Agama berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat yang selalu terkait dan bersinggungan dengan kepentingan, aspirasi, atau hubungan antar umat beragama, tidak bisa lepas dari perhatian, peran dan kontribusi Departemen Agama. Selain itu, salah satu tugas esensial Departemen Agama adalah membina kehidupan masyarakat dan bangsa agar selalu berada di atas sendi-sendi moral ke-Tuhanan menurut ajaran agama masing-masing. Perkembangan kehidupan beragama selama ini relatif menggembirakan terutama pada tataran pelaksanaan ritual keagamaan 6 yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagaman. Demikian pula dalam penyelenggaraan ibadah haji, pembenahan demi pembenahan terus dilakukan. Selain itu memangkas inefisiensi biaya yang tidak perlu dan menjadi celah bagi berseminya praktek KKN. Namun pada sisi lain, kita prihatin dengan arus deras pergeseran nilai, norma, akhlak dan budi pekerti yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang agamis. Untuk itulah


Fokus Utama peran pendidikan agama, penyuluhan dan pembinaan keluarga perlu diberdayakan secara efektif. Situasi keagamaan bangsa kita akhir-akhir ini juga dilanda permasalahan yang meresahkan yaitu munculnya aliran-aliran sempalan dan paham keagamaan yang menyimpang dan menodai ajaran agama. Permasalahan yang sudah menyangkut penodaan terhadap agama, jelas memerlukan tindakan hukum oleh instansi terkait. Namun demikian perlu ditangani secara cepat dan tuntas, sehingga tidak memberi celah dan peluang bagi timbulnya aksi anarkis dan kekerasan oleh masyarakat, suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dalam negara kita yang berdasarkan hukum. Berkaitan dengan peran dalam menangani permasalahan aktual di masyarakat, aparatur Departemen Agama tidak boleh hanya menunggu laporan di atas meja. Perilaku birokrasi yang tidak proaktif serta lambat menentukan sikap dan mengambil tindakan di saat yang diperlukan, harus direformasi secara total sejalan dengan perkembangan masyarakat yang bergerak cepat. Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian aparatur Departemen Agama, adalah berkembangnya fenomena baru dalam masyarakat yang memaknai lembaga perkawinan hanya semata-mata dianggap sebagai hubungan keperdataan, yan-g berimplikasi lebih jauh terhadap sikap dan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai suci kehidupan perkawinan dan keluarga menurut ajaran agama. Untuk itu, kepada unit organisasi Departemen Agama yang tugasnya berkaitan dengan urusan agama, saya minta agar melakukan terobosan kebijakan dan program strategis di bidang pembinaan perkawinan dan keluarga, khususnya pendidikan pra-nikah dan bimbingan rumah tangga dalam rangka penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Jika keluarga dan rumah tangga sejahtera dan stabil, maka masyarakat dan negara akan sejahtera dan stabil pula. Saudara-saudara keluarga besar Departemen Agama yang berbahagia, Akhir-akhir ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada persoalan penyakit sosial seperti narkoba, HIV/AID’s yang perkembangan cukup signifikan.


7

Fokus Utama Di samping itu, dewasa ini hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia merasakan dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang luar biasa, sehingga mengancam kehidupan di muka bumi. Untuk itu, berbagai langkah dan upaya sedang dan akan terus dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia yang mengalami bahaya kerusakan lingkungan akibat perbuatan dan kelalaian kita sendiri. Departemen Agama melalui peran institusi maupun kemitraan strategis dengan berbagai elemen terkait, memiliki andil yang besar khususnya untuk menggerakkan partisipasi para pemuka agama, ulama dan umara, para pendidik, dan umat beragama secara keseluruhan agar memiliki kesadaran dan kepedulian untuk ikut menanggulangi penyakit sosial tersebut dan juga memelihara lingkungan. Dalam Kitab Suci Al Quran ditegaskan kedudukan dan fungsi manusia sebagai Khalifah Allah di bumi. Sebagai khalifah Allah, manusia berkewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah timbulnya segala bentuk kerusakan yang pasti akan menyengsarakan kehidupan umat manusia sendiri. Dalam kaitan dengan kesadaran lingkungan, semua agama mengajarkan pandangan moral (moral view) universal bahwa manusia harus berperilaku baik di tengah masyarakat serta menciptakan keharmonisan baik dengan lingkungan sosial maupun dengan alam sekitarnya. Kesadaran dan kepedulian setiap umat beragama terhadap pentingnya keharmonisan itu perlu ditanamkan sejak dini mulai dari lingkungan keluarga dan rumah tangga, selanjutnya dikembangkan melalui lembaga pendidikan formal dan informal serta disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saudara-saudara keluarga Besar Departemen Agama yang berbahagia, Seiring dengan 8 perkembangan masyarakat, aparatur Departemen Agama dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif dan transformatif. Agar semua tugas dapat dilaksanakan dengan baik, maka segenap aparatur Departemen Agama perlu terus menerus meningkatkan kompetensi, kemampuan dan integritas. Saya berharap, dengan citra Departemen Agama yang makin baik pada tahun-tahun terakhir ini, justru harus diikuti dengan meningkatnya kinerja dan profesionalisme aparatur Departemen Agama.


Fokus Utama Pada kesempatan ini, saya meminta perhatian segenap keluarga besar Departemen Agama di mana pun bertugas, agar berupaya menegakkan kejujuran, keterbukaan, kebersamaan, kerukunan dan persaudaraan sebagai budaya organisasi Departemen Agama. Selain itu, saya ingin menegaskan, sejalan dengan Pakta Integritas Aparatur Departemen Agama dan semangat pembenahan yang terus dilakukan, maka tidak ada tempat bagi bersarangnya korupsi, kolusi, nepotisme serta tidak boleh ada dominasi kelompok dan golongan yang menyebabkan organisasi tidak sehat. Seluruh pejabat dan karyawan harus menyadari bahwa Departemen Agama adalah organisasi modern yang harus dikelola secara modern, transparan dan profesional sesuai dengan prinsip good governance. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ulangi lagi penegasan setahun yang lalu, yaitu menyangkut motto Departemen Agama sesuai dengan paradigma baru yaitu ikhlas beramal harus juga dimaknai sebagai pelayan masyarakat yaitu Ikhlas Berkhidmat. Saya harapkan penegasan motto Departemen Agama yang saya canangkan pada hari ini melahirkan semangat baru dan peningkatan, kinerja yang lebih baik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi dan menuntun kita semua di jalan yang diridhai-Nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2008 Menteri Agama ttd Disalin Sesuai dengan aslinya

Muhammad M. Basyuni


9

Fokus Utama HARI AMAL BAKTI Sebagai Muhasabah Bagi Departemen Agama Oleh : Lutfi.A Nation state sebagai salah satu julukan bagi Indonesia, hal ini dikarenakan Indonesia memiliki departemen yang khusus menangani masalah kehidupan beragama. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946 sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan di kumandangkan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa yang majemuk ini. Keputusan yang mengakomodir aspirasi para tokoh beragama khususnya Islam tersebut semakin mempertegas bahwa agama merupakan elemen yang penting dalam kehidupan bernegara. Keberadaan Departemen Agama memiliki legitimasi yang kuat dalam politik dan tatanan pemerintahan negara Indonesia. Departemen Agama dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1029 ayat (1) yang berbunyi : Negara berdasar atas keTuhanan yang Maha Esa, ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam UUD 1945 pasal 29 tercantum kalimat “agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut kaidah bahasa Indonesia dan berdasarkan penjelasan Bung Hatta bahwa katakata “Itu” di belakang kata “kepercayaan” dalam pasal tersebut menunjukkan makna kesatuan di antara agama dengan kepercayaan. Jadi yang dimaksud adalah kepercayaan di dalam agama, bukan kepercayaan di luar agama. Dengan demikian tugas Departemen Agama adalah membina umat beragama sesuai yang digariskan UUD 1945. Prinsip fundamental dalam UUD 1945 mengamanatkan supaya ajaran dan nilai-nilai agama selalu berperan dan memberi arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Moh.Slamat Anwar,mantan Inspektur Jenderal periode tahun 1984 s.d 1991yang banyak mencurahkan pemikiran tentang pewarisan nilai-nilai Departemen Agama mengatakan, “Misi Departemen Agama adalah “Mengagamakan bangsa”. Tugas mengagamakan bangsa adalah usaha yang harus dilaksanakan di dalam rangka memelihara dan mengembangkan keberagamaan


Fokus Utama bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang beragama sepanjang masa.” Pada tanggal 3 Januari 2008 Departemen Agama genap berusia 62 Tahun. Tema amanat Menteri Agama kali ini adalah “Dengan Reformasi Birokrasi Departemen Agama Siap Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih”. Dalam amanatnya beliau mengatakan “Seluruh jajaran Departemen Agama di semua tingkatan haruslah berupaya membuktikan hal tersebut secara istiqamah dan konsisten dalam sikap dan perbuatan baik yang berkaitan dengan pekerjaan dan kedinasan maupun perilaku seharihari. Jika seluruh pejabat dan karyawan Departemen Agama menyadari esensi “Bekerja sebagai ibadah” serta menyadari setiap perbuatan selalu diawasi oleh Tuhan, Insya Allah Departemen Agama akan menjadi lokomotif reformasi birokrasi dan jika sudah mendukung yang benar, berarti sudah mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa”. Perjuangan selama 62 tahun terasa masih kurang, mengingat masih banyak agenda yang harus dibangun dan diperbaiki oleh aparatur Departemen Agama. Peningkatan penyelenggaraan haji secara lebih

profesional pada tahun 2007 ini sudah dilaksanakan. Departemen Agama telah berusaha dengan serius untuk membersihkan segala praktik KKN. Ibaratnya kalau ingin membersihkan lantai yang kotor haruslah dengan sapu yang bersih. Salah satunya adalah mengganti para pejabat yang bermasalah tanpa tebang pilih. Memang untuk mengembalikan nama baik Deprtemen Agama diperlukan kerja keras semua pihak. Departemen Agama sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan umat beragama masih sangat diperlukan, walaupun Departemen ini sempat akan diotonomikan bahkan akan dihapus dengan berpedoman pada negara lain yang tidak memiliki departemen khusus yang menangani agama. Eksistensi Departemen Agama masih diperlukan oleh bangsa Indonesia mengingat bangsa kita yang multiagama, multibudaya, dan multisuku. Kemungkinan munculnya konflik antar umat beragama sangat mungkin terjadi dan bisa saja merupakan bom waktu bila pembangunan umat beragama terabaikan. Mampukah Departemen Agama mengeliminasi konflik umat pada masa saat ini dan masa yang akan datang? Inilah tantangan yang harus

asan 11 Pengawasan Nomor 17 Tahun V Triwulan I 2008 Fokus Pengaw

Fokus Utama kita hadapi. Sebagai bahan renungan, konflik umat selama kurun waktu tahun 2006 s.d 2007 sering terjadi. Banyak aliran sesat, sempalan agama serta beberapa masalah yang berkaitan umat menunjukkan belum efektifnya pembangunan spiritual bangsa. Departemen Agama selalu berusaha berperan secara aktif dalam mengidentifikasi dan menganalisa masalah yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan umat. Di antara departemen yang lain mungkin Departemen Agama merupakan departemen yang sangat sensitif. Dikatakan sensitif karena disamping berisikan orang-orang yang notabene “Harus bermoral” juga membawa nama “Agama”, sehingga orang memandang sebagai departemen yang suci dan tanpa dosa. Tidak disangsikan jika ada kasus korupsi sekecil apa pun di Departemen ini akan terekspos secara besarbesaran di media massa. Sebaliknya sebesar apa pun prestasi Departemen Agama justru tidak12 akan terdengar oleh masyarakat. Sebenarnya banyak prestasi yang patut kita banggakan, pelaksanaan ibadah haji misalnya, dari tahun ke tahun sudah mengalami banyak peningkatan-peningkatan walaupun terkadang tidak sedikit kekurangan.

Lebih lanjut Menteri Agama mengatakan bahwa berkaitan dengan peran dalam menangani permasalahan aktual di masyarakat, aparatur Departemen Agama tidak boleh hanya menunggu laporan di atas meja. Perilaku birokrasi yang tidak proaktif serta lambat menentukan sikap dan mengambil tindakan di saat yang diperlukan, harus direformasi secara total sejalan dengan perkembangan masyarakat yang bergerak cepat. Bisa jadi rusaknya oknum Departemen Agama akan merusak semua komponen Departemen ini sendiri, sehingga pembinaan mental, pola pikir dan profesionalisme aparat sangat mutlak pada Departemen Agama. Untuk sampai pada tataran di atas, memerlukan suri teladan dan kerja keras dari seluruh jajaran mulai dari tingkat pusat maupun daerah. Akhirnya marilah kita bersamasama menjadikan Departemen Agama sebagai Departemen teladan bagi departemen lain. Kehadiran Departemen Agama dalam membangun moral bangsa sangat diperlukan di masa mendatang. Oleh karena itu pembangunan moral bagi aparat Departemen Agama dapat dijadikan barometer bagi departemen lain. Dengan memperingati Hari Amal Bakti (HAB) Depag yang ke-62, kita bangun bersama Departemen Agama semakin profesional dan kompeten dalam tugas mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.


Fokus Utama 17 (tujuh belas) Kondisi Rawan Dalam Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal ( Bagian I ) oleh Ali Irfan Di dalam melaksanaan audit atas pengadaan barang dan jasa serta kegiatan belanja modal lainnya, seringkali seorang auditor belum memahami prosedur audit atas kegiatan barang dan jasa atas kegiatan belanja modal, sehingga ketika auditor melaksanakan tugas audit nya hanya didasarkan audit atas bukti formal administratif serta mengadakan check fisik atas barang atau jasa yang telah direaliasasikan. Untuk dapat lebih mencermati substansi masalah terjadinya penyimpangan prosedur ataupun terjadinya kerugian negara, sebaiknya seorang auditor dapat mengetahui secara cermat titik-titik rawan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa serta belanja modal, sehingga seorang auditor akan lebih menyakini atas hasil audit yang telah dilakukannya. Titik-titik rawan tersebut berupa : 1. Menyusun Perencanaan Pengadaan a. Penggelembungan anggaran (mark up), hal ini banyak terjadi dikarenakan panitia tidak berupaya mengetahui harga yang berlaku di pasar saat ini

atau panitia sebenarnya telah mengetahui harga yang berlaku di pasar, tetapi panitia berusaha me mark up harga sedemikian tingginya setelah harga yang berlaku di pasar ditambah dengan pajak dan keuntungan perusahaan. Umumnya panitia dalam melakukan kecurangan dalam membuat perencanaan pengadaan telah berkoordinasi atau bekerjasama dengan pihak Konsultan Perencana. b. Rencana pengadaan yang diarahkan, Panitia seringkali didalam pengadaan barang/ jasa membuat spesifikasi barang dengan menyertai nama merk dari barang yang akan diadakan, bahkan seringkali juga terjadi barang yang diinginkan panitia telah terlebih dahulu diadakan sebelum proses pemilihan rekanan (perusahaan) dilaksanakan, atau panitia terlebih dahulu memesan merk kepada para calon rekanan yang akan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa.


Fokus Utama c. Rekayasa pemaketan untuk KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Panitia seringkali mengadakan negosiasi secara back street kepada pihak rekanan untuk dapat mengurangi harga tawaran barang sedangkan harga tawaran resmi yang diajukan kepada panitia sesuai dengan Pagu pengadaan barang/jasa, dengan tujuan panitia akan mendapatkan nilai lebih dari selisih harga dari hasil negosiasi, sebab apabila pihak rekanan tidak bersedia maka pihak rekanan tersebut tidak akan dapat memenangkan penawaran untuk pengadaan. d. Penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis, Panitia dalam menyiasati agar legalitas pemilihan rekanan sesuai dengan yang diinginkan dan dapat memberikan kontribusi yang memadai untuk panitia, seringkali membuat jadwal 14 pengadaan yang tidak realistis, seperti:pengumuman pengadaan untuk para rekanan yang akan mengikuti proses lelang,pengadaan yang terlalu singkat, time schedule pemberkasan rekanan yang singkat,

jadwal pengadaan yang singkat. Hal ini dilakukan oleh panitia ditujukan untuk menggugurkan peserta lelang yang menjadi pesaing rekanan yang telah dikehendakinya, 2. Pembentukan Panitia Pelelang kondisi rawan berikutnya bagi auditor adalah proses pembentukan panitia pelelangan, dimana aspek kerawanannya berupa : a. Panitia yang tidak transparan, sikap panitia yang tidak transparan umumnya dapat dilihat dari sulitnya memperoleh data atau dokumen yang akan diaudit hal ini terkait dengan proses pengadaan yang tidak diumumkan ke publik, dan tidak adanya keterbukaan tentang persyaratan administrasi peserta pengadaan barang dan jasa serta belanja modal untuk dapat mengikuti pelelangan secara objektif. b. Integritas panitia lemah, sudah bukan rahasia umum lagi dalam dunia birokrasi bahwa pemilihan panitia pengadaan barang/jasa serta belanja modal lebih didasarkan atas subjektivitas personality, dalam arti lebih terarah kepada


Fokus Utama Nepotisme, sehingga aspek integritas sangatlah kurang diperhatikan, kelemahan atas integritas panitia akan mudah diketahui dengan adanya realisasi atas prosedurprosedur pengadaan yang menyimpang, penyimpangan atas prosedur berindikasi kuat adanya kerugian negara atas pengadaan barang/jasa atau belanja modal. c. Panitia lelang yang memihak kepada peserta tertentu, kegiatan beberapa pengadaan barang/jasa serta belanja modal baik yang sedang berlangsung maupun dikaitkan dengan kegiatan yang tahun berlalu, akan nampak penawaran harga pada masing-masing dokumen rekanan antara pemenang pertama hingga ketiga terdapat selisih harga yang ditawarkan antara rekanan pemenang pertama, kedua dan ketiga tidak memiliki perbedaan harga yang signifikan, berarti ketiga rekanan tersebut merupakan pemain lama, atau rekanan yang terpilih dari tahun ke tahun oleh pihak panitia, disinilah letak keberpihakan kepada pihak rekanan tertentu. Apabila hal itu

terjadi maka auditor dituntut untuk lebih cermat dalam mengaudit dokumen dan realisasinya. d. Panitia lelang tidak independen, kondisi tersebut dapat auditor ketahui dengan adanya ketidak mampuan panitia menjawab atas proses klarifikasi terjadi penyimpangan prosedur pengadaan barang/jasa atau belanja modal,dengan demikian nampak jelas bahwa panitia lelang tidak memiliki independensi atau kebebasan dalam mengadakan barang/jasa dikarenakan adanya tekanan atau pesan sponsor dari pihak pimpinannya atau dari pihak rekanan yang telah banyak memberikan kontribusi kepada pihak panitia. 3. Prakualifikasi Perusahaan, a. Dokumen administrasi tidak memenuhi syarat, auditor dapat mengetahui dokumen administrasi tidak memenuhi syarat dengan cara proses perbandingan antara Dokumen administrasi kontrak dan prakualifikasi dengan buku Menkempraswil, umumnya dokumen administrasi tersebut adalah dokumen tentang undangan peserta lelang,


Fokus Utama dokumen status kekuatan hukum perusahaan,laporan propektuskeuangan perusahaan, laporan kondisi SDM perusahaan, Laporan fasilitas perusahaan dan keanggotaan asosiasi,sertifikat klasifikasi perusahaan. b. Dokumen administrasi tidak benar (Aspal) ,untuk mengetahui apakah dokumen administrasi asli tapi palsu atau tidak, tentunya seorang auditor harus mengecek keberadaan perusahaan pemenang kelokasi alamat perusahaan, serta mengecek kebenaran perusahaan tersebut sebagai anggota asosiasi atau tidak. Semua ini dilakukan karena ada rekanan yang memiliki banyak bendera (perusahaan) dengan satu lokasi (alamat) dan oleh panitia semua bendera tersebut dijadikan sebagai pemenang pertama, kedua dan ketiga. 16 c. Legalitas dokumen tidak dilakukan, diperlukan adanya ketelitian untuk melihat legalitas atau keabsahan dari dokumen, baik dokumen pengadaan barang/jasa yang bernilai

diatas Rp. 1.000.000,- telah diberikan materai atau tidak, SK panitia ditandatangani oleh pimpinan instansi serta stempel dengan anggota panitia adanya yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa atau berkas penawaran harga barang disertai spesifikasi barang atau tidak, serta Bestek pembangunan fisik telah disyahkan oleh Kempraswilda atau

belum

serta

telah

dievaluasi oleh panitia teknis atau belum, pengadaan barang/ jasa atas belanja modal disertai adanya HPS (Owner estimate) atau tidak. d. Evaluasi tidak sesuai kriteria, apabila terjadinya perubahan fisik dalam realisasi pengadaan barang/jasa atas belanja modal maka seorang auditor perlu mencermati dengan adanya proses adendum dokumen pengadaan baik adendum RAB maupun revisi Bestek melalui Kempraswilda dengan bestek yang lama tetap menjadi lampiran.

Bersambung.............................!!!


Fokus Utama PENYEMPURNAAN STANDARISASI HUKUMAN DISIPLIN DILANDASI SEMANGAT HIJRAH UNTUK MENGHASILKAN PNS YANG BERSIH Oleh: Achmad Ghufron Yang menjadi ukuran menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat bagi PNS yang melakukan pelanggaran belum diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 dan SE Kep. BKN No. 23/SE/1988 tentang Hukuman Disiplin, sehingga terjadi adanya pelanggaran yang sama dikenai sanksi yang berbeda walaupun dengan latar belakang pelanggaran yang relatif sama. Penerapan sanksi disiplin berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 terhadap PNS yang melakukan pelanggaran sebagai upaya represif, akuratif dengan maksud membuat si pelanggar jera untuk tidak mengulangi lagi dan bagi PNS lain yang akan melakukan pelanggaran akan berpikir beberapa kali. Penerapan sanksi disiplin bukan arena balas dendam, tetapi sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan adanya peningkatan kesadaran diri untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran, sebab akan merugikan diri sendiri, orang lain dan lembaga. Patut disayangkan bahwa yang menjadi standar/ukuran mengapa PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan (Tegoran Lisan, Tegoran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis), tingkat sedang (Penundaan KGB, Penurunan gaji, Penundaan Kenaikan Pangkat), maupun tingkat berat (Penurunan

Pangkat, Pembebasan Jabatan, Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) karena melanggar perbuatan yang bagaimana/melanggar apa ternyata tidak tercantum dalam PP No. 30 Tahun 1980 jo.SE Kep. BKN No. 23/SE/1980, sehingga terhadap perbuatan dengan latar belakang pelanggaran yang sama dikenai sanksi yang berbeda, tidak adanya rasa keadilan, padahal sanksi berhubungan erat dengan keadilan. Oleh karena itulah, dengan semangat hijrah, semangat perubahan, semangat pembaharuan ke arah yang lebih baik guna menjaring pelanggaran disiplin di luar aspek kepegawaian, perlu disempurnakan KMA No. 203 Tahun 2002, dari semangat hijrah ini, mengilhami penyempurnaan KMA No. 203 Tahun 2002, dengan harapan adanya: 1. Pengenaan sanksi yang sama terhadap PNS yang melakukan dan latar belakang perbuatan


Fokus Utama pelanggaran yang sama sehingga dirasa adanya pengenaan sanksi secara adil. 2. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dari berbagai aspek (Tugas dan Fungsi, Keuangan dan Perlengkapan) di luar aspek kepegawaian, sehingga PNS akan lebih hati-hati, pelanggaran dari aspek/bidang apapun akan dihindari. 3. Cakupan pelanggaran lebih luas yang mengarah kepada pelanggaran sekecil apapun yang berdampak cukup signifikan yang berpengaruh pada terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi, akan dikenai sanksi dari yang tingkat ringan sampai tingkat berat. 4. Upaya preventif. Sebelum terlanjur berbuat pelanggaran, maka harus dicegah dengan infrastruktur berupa aturan-aturan yang harus ditaati, sehingga PNS akan waspada untuk tidak berbuat yang bisa dihukum yang berdampak pada terhambat atau berakhirnya 18 karir pegawai. Penyempurnaan Standarisasi Sebagai Upaya Menciptakan PNS Yang Bersih Dengan alasan agar pelanggaran di luar aspek kepegawaian (tugas dan fungsi, keuangan, dan

perlengkapan/BMN), dan pelanggaran sekecil apapun yang berakibat atau akan berpengaruh terhadap kelancaran tugas dan fungsi, maka KMA No. 203 Tahun 2002 tentang Standadisasi Hukuman Disiplin berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 di lingkungan Departemen Agama perlu diperbaharui dan disempurnakan. Adapun penyempurnaan tersebut antara lain : 1. Keputusan Menteri Agama dirubah menjadi Peraturan Menteri Agama (PMA), karena bersifat mengatur. 2. Dalam konsideran “Mengingat” sebagai dasar hukum, ada beberapa perubahan, karena dasar hukum penyusunan KMA No. 203 Tahun 2002 sudah ada sebagian yang sudah diganti. 3. Dalam lampiran Jenis Hukuman tingkat ringan, berupa : a. Tegoran Lisan Di samping ada penyempurnaan redaksi, ada penambahan materi, misalnya: tidak membuat renja/laporan, berulang kali tidak mendokumentasikan hasil evaluasi, dan sebagainya. b. Tegoran Tertulis Di samping penyempurnaan redaksi, ada penambahan


Fokus Utama materi, misalnya: PNS tidak memberikan suri tauladan yang baik, PNS tidak mengupayakan peningkatan, dan sebagainya. c. Pernyataan tidak puas secara tertulis Di samping penyempurnaan redaksi, ada perubahan materi, misalnya: melakukan pungutan tidak sesuai sampai dengan Rp. 5.000.000,00, membayar barang tanpa bukti fisik sampai dengan sebesar Rp. 10.000.000,00, dan sebagainya. 4. Dalam lampiran Jenis Hukuman tingkat sedang berupa : a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Di samping penyempurnaan redaksi, ada penambahan materi, misalnya: tidak ada upaya menciptakan kerukunan umat beragama, tidak ada upaya menciptakan suasana kerja yang kondusif, bekerja di luar instansi induk tanpa izin yang berwenang dan sebagainya. b. Penurunan gaji sebesar satu kali KGB Di samping ada penyempurnaan redaksi ada penambahan materi, misalnya: PNS

melakukan pungutan tidak resmi tanpa unsur memperkaya diri, PNS yang diberi tugas belajar melampaui batas waktu tidak memberi laporan, mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat dan sebagainya. c. Penundaan Kenaikan Pangkat Di samping ada penyempurnaan redaksi, ada penambahan materi, misalnya: tidak dapat melaksanakan tugas secara penuh tanpa izin pejabat yang berwenang selama 120 – 150 hari, dan sebagainya. 5. Dalam lampiran Jenis Hukuman tingkat berat, berupa : a. Penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah. Ada penambahan materi, misalnya: melibatkan PNS lainnya untuk mendukung dalam Pilkada, duduk sebagai Panitia Pengawas Pemilihan dalam Pilkada, dan sebagainya. b. Pembebasan dari Jabatan Di samping ada penyempurnaan redaksi, ada penambahan materi, misalnya: PNS yang menduduki jabatan memberikan izin mendirikan rumah ibadah di luar kewenangan,


Fokus Utama PNS yang menduduki jabatan memalsu-kan tanda tangan yang tidak merugikan Negara secara signifikan, dan sebagainya. c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Di samping penyempurnaan redaksi, ada penambahan materi, misalnya: memberikan izin mendirikan rumah ibadah yang bukan kewenangannya yang berakibat meresahkan masyarakat, menjadi anggota panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS dan KPPS, terlibat kampanye dalam Pilkada, dan sebagainya. d. Pemberhentian tidak dengan hormat Ada penambahan materi, misalnya: menggunakan anggaran pemerintah (APBN) maupun APBD dalam proses Pilkada, tidak membuat surat pernyataan sanggup meng20dari jabatan negeri undurkan diri jika terpilih menjadi Wakil/ Kepala Daerah, dan sebagainya. Kesimpulan 1. PP No. 30 Tahun 1980 jo SE Kep. BKN No. 23/SE/1980 tentang

Peraturan Disiplin PNS tidak mengatur standadisasi hukuman disiplin, sehingga bisa terjadi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran dan latar belakang pelanggaran yang sama dijatuhi sanksi yang berbeda, untuk itulah Menteri Agama telah menetapkan KMA No. 203 Tahun 2002 tentang Standarisasi Hukuman Disiplin berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 di lingkungan Departemen Agama. 2.

KMA No. 203 Tahun 2002 belum mencakup aspek-aspek di luar aspek kepegawaian, sehingga perlu disempurnakan

agar

setiap

pelanggaran sekecil apapun yang berdampak pada terganggunya kelancaran tugas dan fungsi harus dikenai hukuman disiplin dalam upaya menciptakan PNS yang bersih dan berwibawa, bebas dari Korupsi-Kolusi-Nepotisme. 3. Dengan semangat tahun baru Hijriyah, kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri menjadi PNS yang berkualitas melalui penyempurnaan KMA No. 203 Tahun 2002 sebagai upaya preventif untuk mencegah secara dini dari perilaku penyimpangan. (Penulis adalah Inspektur Wilayah III)


Fokus Utama TAHUN BARU HIJRIAH & GOOD GOVERNANCE

Adakah keterkaitan antara tahun baru hijriah dan good governance? Kalau memang ada, dimana dan seperti apakah itu? inilah yang menjadi alasan mengapa penulis membuat tulisan ini. Dan alhasil didapatilah “Temuan” tentang kedua terminologi yang diperoleh dari berbagai literatur. Penetapan Tahun ke-1 Hijriah Ketika Nabi Muhammad saw wafat tahun 632 M, kekuasaan Islam baru meliputi Semenanjung Arabia. Tetapi, pada masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M) kekuasaan Islam meluas dari Mesir sampai Persia. Pada tahun 638 M, Gubernur Irak Abu Musa al-Asy‘ari berkirim surat kepada Khalifah Umar di Madinah, yang isinya antara lain: “Surat-surat kita memiliki tanggal dan bulan, tetapi tidak berangka tahun. Sudah saatnya umat Islam membuat tarikh sendiri dalam perhitungan tahun.” Khalifah Umar bin Khattab menyetujui usul gubernurnya ini. Terbentuklah panitia yang diketuai Khalifah Umar sendiri dengan anggota enam Sahabat Nabi terkemuka, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa‘ad bin Abi

Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam. Mereka bermusyawarah untuk menentukan Tahun ke-1(Satu) dari kalender yang selama ini digunakan tanpa angka tahun. Ada yang mengusulkan perhitungan dari tahun kelahiran Nabi (‘Am al-Fil, 571 M), dan ada pula yang mengusulkan tahun turunnya wahyu Allah yang pertama (‘Am al-Bi’tsah, 610 M). Tetapi, akhirnya yang disepakati panitia adalah usul dari Ali bin Abi Talib, yaitu tahun berhijrahnya kaum Muslimin dari Makkah ke Madinah (‘Am al-Hijrah, 622 M). Ali bin Abi Talib mengemukakan tiga argumentasi. Pertama, dalam AlQuran sangat banyak penghargaan Allah bagi orang-orang yang berhijrah (al-ladzina hajaru). Kedua, masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri baru terwujud setelah hijrah ke Madinah. Ketiga, umat Islam sepanjang zaman diharapkan selalu memiliki semangat hijriah, yaitu jiwa dinamis yang tidak terpaku pada suatu keadaan dan ingin berhijrah kepada kondisi yang lebih baik. Maka, Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan keputusan


Fokus Utama bahwa tahun hijrah Nabi adalah Tahun Ke-1 (Satu), dan sejak saat itu kalender umat Islam disebut Tarikh Hijriah. Tanggal 1 Muharram 1 Hijriah bertepatan dengan 16 Tammuz 622 Rumi (16 Juli 622 Masehi). Tahun keluarnya keputusan Khalifah itu (638 M) langsung ditetapkan sebagai tahun 17 Hijriah. Dokumen tertulis bertarikh Hijriah yang paling awal (Mencantumkan Sanah 17 = Tahun 17) adalah Maklumat Keamanan dan Kebebasan Beragama dari Khalifah Umar bin Khattab kepada seluruh penduduk Kota Aelia (Yerusalem) yang baru saja dibebaskan laskar Islam dari penjajahan Romawi. Kalender Hijriah setiap tahun 11 hari lebih cepat dari kalender Masehi, sehingga selisih angka tahun dari kedua kalender ini lambat laun makin mengecil. Angka tahun Hijriah pelanpelan ‘mengejar’ angka tahun Masehi, dan menurut rumus di atas keduanya akan bertemu pada tahun 20526 22 Masehi yang bertepatan dengan tahun 20526 Hijriah. Saat itu, kita entah sudah berada di mana. Hijrah Hijrah dalam kamus-kamus bahasa Arab berakar pada huruf ha-jara, yang berarti pisah, pindah dari satu

negeri ke negeri lain, berjalan di waktu tengah hari, igauan dan mimpi. Namun, dalam terminologi Islam, hijrah sering diartikan dengan meninggalkan negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman demi keselamatan dalam menjalankan agama. Para ahli bahasa berbeda pendapat dalam mengartikan kata “hijrah” namun kesemuanya berkesimpulan bahwa hijrah adalah menghindari/menjauhi diri dari sesuatu, baik dengan raga, lisan dan hati. Hijrah dengan raga berarti pindah dari suatu tempat menuju tempat lain, seperti firman Allah, “dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka” (QS. AnNisa: 34). Good Governance Istilah good governance mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar dan lembagalembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia. Ditinjau dari sisi semantik, governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik. Walaupun demikian, banyak pengertian yang berbeda tentang good governance, ada sebagian kalangan


Fokus Utama mengartikan good governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasial masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustanabilitas demokrasi itu sendiri. Good Governance Dibutuhkan Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakkan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin makin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, good governance perlu segera

dilakukan agar permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Wujud Nyata Good Governance Tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik antara lain memiliki ciri sebagai berikut: Pertama, memiliki sifat keterbukaan atau transparan. Wujud nyata sifat tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan yang baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun di daerah. Kedua, memiliki sifat bertanggung gugat atau akuntabel. Wujud nyata sifat tersebut dapat dilihat antara lain apabila instansi pemerintah dan para aparaturnya dapat mempertanggungjawabkan pelaksanan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya. Ketiga, memiliki kepatuhan pada aturan hukum. Wujud nyata dari sifat tersebut antara lain dapat dilihat apabila setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh suatu institusi pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas


Fokus Utama kepatutan, keadilan, kesetaraan, dan

good governance diimplementasikan

menjunjung tinggi hak asasi manusia.

dengan segala daya upaya untuk

Keempat,

memiliki

sifat

mewujudkan suatu pemerintahan yang

partisipatif. Wujud nyata sifat tersebut

baik. Sejak tumbangnya rezim Orde

antara lain dapat dilihat apabila

Baru dan digantikan dengan gerakan

masyarakat yang berkepentingan ikut

reformasi, istilah good governance

dalam proses perumusan dan/atau

begitu popular. Hampir di setiap event

pengambilan keputusan atas kebijakan

atau

publik yang diperuntukkan bagi

menyangkut masalah pemerintahan,

masyarakat.

memiliki

istilah ini tak pernah ketinggalan.

manajemen publik yang handal, wujud

Bahkan dalam pidato-pidato, pejabat

nyata sifat tersebut antara lain dapat

negara sering mengutip kata-kata di

dilihat apabila setiap aparatur negara/

atas. Dengan satu tujuan agar kondisi

pemerintahan dan/atau suatu instansi

tata kepemerintahan Indonesia menjadi

pemerintah memperhatikan prinsip

lebih baik.

Kelima,

peristiwa

penting

yang

efisiensi, efektivitas, profesionalisme,

Mewujudkan good governance

serta bekerja berdasarkan target yang

membutuhkan waktu yang tidak singkat

jelas.

dan memerlukan upaya yang terus

Hijriah dan Good Governance

menerus. Disamping itu, perlu juga

Tahun baru hijriah ditetapkan

dibangun kesepakatan serta rasa

bertepatan dengan tahun berhijrahnya

optimistis yang tinggi dari seluruh

kaum Muslimin dari Makkah ke Madinah

komponen bangsa termasuk aparatur

dengan alasan agar umat Islam

pemerintah, pihak swasta, dan

sepanjang zaman diharapkan selalu

masyarakat madani. Hal ini untuk

memiliki semangat hijriyah, yaitu jiwa

menumbuhkan kebersamaan dalam

dinamis yang tidak terpaku pada suatu

rangka pencapaian good governance

keadaan dan ingin berhijrah kepada

demi masa depan bangsa dan negara

kondisi yang lebih baik.

yang lebih baik. (Nugraha Stiawan)

24

Begitu pula dengan good governance, sebagai suatu gerakan


Opini URGENSI WAKAF PRODUKTIF BAGI PEMBERDAYAAN UMAT DAN PROSES AUDIT OLEH TIM ITJEN DEP. AGAMA Oleh : Arif Nurrawi Dalam konteks pembangunan nasional, khususnya pembangunan umat Islam, wakaf mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan kompleksitas potensi dan permasalahan wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap wakaf terus mengadakan pembaruan. Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan Wakaf sampai dengan Mei 2004 ada 403.845 lokasi tanah wakaf seluas 1.566.672.206 m2 (75 % diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan 10 % memiliki potensi ekonomi tinggi). Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah, masyarakat

DPR,

ulama

Indonesia

dan

terhadap

pentingnya memberdayakan aset wakaf sebagai langkah strategis pembangunan umat, bangsa dan negara Indonesia, pada bulan Mei 2002 telah dikeluarkan fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang. Disamping itu juga lahir UU No. 1 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum,

agar

semua

potensi,

permasalahan, dan solusi riil dapat terakomodir dan menjadi suatu kejelasan hukum.

Pemberdayaan Wakaf Secara riil, wakaf mempunyai 2 manfaat, yaitu : 1. Bagi wakif adalah sebagai bekal bagi kehidupan wakif di hari kemudian yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. 2. Bagi umat Islam, bangsa dan negara adalah asset yang amat bernilai dalam pembangunan nasional yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan, yaitu berupa sarana prasarana ibadah, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Dengan adanya dukungan moril publik, yuridis dan berbagai kebijakan pemerintah, wakaf tidak hanya sebatas sebagai suatu potensi an-sich, namun suatu aset yang harus diberdayakan/ dimanage dengan sebaik-baiknya dan diharapkan dapat mendatangkan suatu perbaikan dan kemajuan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Adapun secara singkat unsurunsur Waqaf dapat dipaparkan : 1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, meliputi : perseorangan, organisasi, dan badan hukum.


Opini 2. Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, meliputi : perseorangan, organisasi, dan badan hukum. 3. Harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif, terdiri dari : benda bergerak dan benda tidak bergerak. 4. Ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 5. Jenis harta yang boleh diwakafkan sesuai UU No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat (3) adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Peruntukan harta 26benda wakaf, yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar; yatim piatu; dan bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta kemajuan kesejahteraan umum.

7. Tata cara berwakaf, dengan ketentuan : a. Seorang wakif mempunyai hak untuk menentukan nazhir wakafnya, baik perorangan, organisasi atau badan hukum yang telah diakui pemerintah. b. Wakaf harus dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat AIW (PPAIW). c. Nazhir menjalankan aktivitas pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan-ketentuan badan wakaf dan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif. Uraian unsur-unsur yang terkait tentunya memerlukan suatu pengawasan yang terpadu oleh Inspektorat Jenderal Dep. Agama. Audit Wakaf Produktif Inspektorat Jenderal Dep. Agama dalam kaitan dengan optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif yang mempunyai urgensi yaitu dengan dilaksanakannya audit khusus yang bertujuan untuk : 1. Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pendistribusian bantuan dana Wakaf Produktif sesuai dengan rencana yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat guna.


Opini 2. Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penggunaan dana bantuan Wakaf Produktif telah dilaksanakan dengan tertib, lancar, ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Menilai kualitas hasil pekerjaan pembangunan/pengadaan peralatan serta manfaat dari pembangunan/pengadaan tersebut dengan memperhatikan mekanisme, prosedur serta standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun sasaran audit khusus wakaf produktif adalah : 1. Perencanaan, meliputi sosialisasi dana bantuan Wakaf Produktif, pengajuan proposal, dan proses seleksi jenis usaha dan kenaziran. 2. Pelaksanaan, meliputi penyusunan rencana penggunaan bantuan oleh penerima bantuan, jenis dan nilai bantuan, mekanisme pencairan bantuan, mekanisme pengadaan, pengelolan administrasi dan pelaporan serta kegiatan monitoring 3. Pemanfaatan wakaf produktif meliputi peningkatan aset wakaf pemberdayaan sumber daya setempat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari audit khusus tersebut, tentunya akan ada yang dicapai yang nantinya menjadi masukan bagi Pimpinan dan upaya perbaikan ke depan. Stressing dari hasil audit adalah : 1. Memperoleh gambaran kinerja pengelolaan dana bantuan Wakaf Produktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pekerjaan pembangunan/ bantuan apakah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memperoleh data dan informasi yang akurat tentang pemanfaatan dana bantuan Wakaf Produktif untuk kegiatan pembangunan/ pengadaan serta efektivitas pelaksanaan kegiatan pada sasaran penerima bantuan. Audit khusus wakaf produktif pada sesi pertama ditujukan pada yayasan, masjid, dan BKM yang peruntukannya, antara lain: pertokoan, pusat bisnis, pembangunan SPBU, ruko, dan swalayan. Dari audit yang dilaksanakan oleh Tim Audit Itjen Dep. Agama pada beberapa Auditan yang menerima bantuan dana wakaf produktif tersebut dapat ditarik suatu benang merah : 1. Auditan sudah menerima bantuan dana yang digulirkan langsung oleh


Opini Direktorat Pemberdayaan Wakaf dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan bantuan (kuitansi). 2. Proposal yang berisi usulan bantuan yang dibutuhkan oleh

5. Masih ada penerima bantuan yang belum menyelesaikan rencana yang menjadi usulan untuk menerima wakaf produktif.

beberapa penerima bantuan sudah

Program wakaf produktif ini

d i b u a t ,

memang sangat

n a m u n

bermanfaat,

masih ada juga belum/

khususnya bagi

t i d a k

pemberdayaan

mengajukan

umat.

proposal.

Namun

adanya beberapa

3. Pembukuan

permasalahan/

keuangan

input/ koreksi yang

yang menjadi tanggung jawab Bendahara, masih

merupakan hasil audit dari Tim Audit

belum tertib/rapih dan perlu lebih

Inspektorat Jenderal Dep. Agama harus

disempurnakan. 4. Pengawasan/monitoring terhadap

pula menjadi atensi.

penyaluran bantuan wakaf produktif

Dengan demikian diharapkan

oleh Departemen Agama pusat cq

ada perbaikan/penyempurnaan dan

Direktorat Pemberdayaan Wakaf,

program wakaf produktif dapat

Kanwil Dep. Agama cq Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan

dilanjutkan pada masa yang akan

cq

datang dengan koordinasi yang

Penyelenggara Zakat dan Wakaf

semakin kuat berbagai pihak terkait,

belum maksimal. Disamping itu

khususnya antara Direktorat Jenderal

Wakaf,

serta 28 Kandepag

juga menyangkut koordinasi antar unit tersebut dalam realisasi wakaf produktif juga masih dirasakan kurang.

Bimas

Islam

cq

Direktorat

Pemberdayaan Wakaf dan Inspektorat Jenderal Departemen Agama.


Opini EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SEBAGAI TOLOK UKUR KINERJA OIeh: MukIIis Salah satu unsur yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja adalah efisiensi dan efektivitas. Istilah efisiensi dan efektivitas sering kita dengar dan ucapkan sehari-hari, namun sampai saat ini masih sering timbul pertanyaan apa sebenarnya efesiensi dan efektivitas itu, bagaimana caranya mengetahui bahwa suatu organisasi atau unit kerja efisien dan efektif, dan apa saja kendala dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas serta upaya mengatasinya. Pengertian Efisiensi adalah Efficiency the use of minimal resources-raw materials, money, and people-to produce a desired volume of output yakni penggunaan sumber daya (bahan, dana, orang, waktu) seminimal mungkin untuk menghasilkan volume output yang diinginkan” (Management” oleh Richard L. Daft,) Selanjutnya disebutkan, efeciency is defined as the ratio of outputs to input yakni perbandingan atau rasio antara output dengan input yang digunakan, seperti perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil/manfaat yang diperoleh.

Efektivitas adalah Effectiveness is judgments we make regarding the performance of individuals, groups, and organizations yaitu penilaian yang kita buat berkenaan dengan kinerja masingmasing individu, kelompok dan organisasi artinya efektif atau tidaknya seseorang, kelompok maupun suatu organisasi

dilihat

bagaimana

kinerjanya.Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengetahui efektif atau tidaknya suatu satuan organisasi atau unit kerja? Untuk menjawab pertanyaan

tersebut,

ada

dua

pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan tujuan (the goals approach) dan pendekatan system (the systems approach). 1. Pendekatan Tujuan Pendekatan tujuan menekankan pada sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai,artinya efektif atau tidaknya suatu organisasi atau unit kerja dapat dilihat apakah tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Untuk dapat mengetahui efektivitas atau tidaknya suatu organisasi atau unit


Opini Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Kriteria Efektivitas

Pemerintah (SAKIP) pada setiap

Untuk mengetahui efektivitas

unit kerja sebagai sarana evaluasi.

atau tidaknya suatu organisasi atau unit

Ada beberapa kesulitan dalam

kerja yang memproduksi sebagian

mengukur efektivitas berdasarkan

hasil (outcome) yang tidak jelas/

pendekatan tujuan atau sasaran

kuantitatif, dapat menggunakan lima

yakni bagi organisasi atau unit kerja

kriteria yaitu produksi, efisiensi,

yang memproduksi output atau

kepuasan, adaptasi, dan peng-

outcome yang tidak bersifat

embangan:

kuantitatif (nyata, jelas), termasuk

1. Production (Produksi)

sebagian out put atau outcome yang

Produksi disini berkenaan dengan

dihasilkan di lingkungan Dep-

kemampuan organisasi kerja yang

artemen Agama, artinya sebagian

bersangkutan menghasilkan output

output atau outcome yang di-

baik jumlah maupun kualitas yang

hasilkan tidak dapat diukur secara

dihasilkan mampu memenuhi

kuantitaif.

keinginan

Untuk

mengatasi

kesulitan tersebut dapat ditempuh melalui pendekatan sistem.

kebutuhan

masyarakat sebagai pengguna. 2. Efficiency (Efisiensi)

2. Pendekatan Sistem Pendekatan

atau

Sebagai suatu kriteria, efisiensi sistem

ini

berkenaan dengan bagaimana

menekankan pada sejauh mana

satuan organisasi atau unit kerja

organisasi atau unit kerja yang

yang bersangkutan menggunakan

bersangkutan mampu memenuhi

sumber daya yang ada (As an

tuntutan eksternal atau masyarakat/

effectiveness criterion, efficiency

lingkungan sekitar,artinya apakah

refers

30 output/keluaran atau hasil dan suatu

organization’s use of scarce

kegiatan berguna/ bermanfaat atau

resources). Dari uraian tersebut

tidak bagi masyarakat, kalau

diketahui bahwa efisiensi dan

bermanfaat

efektif,

efektivitas tidak bisa dipisahkan,

sebaliknya bila tidak bermanfaat

sebab efisiensi merupakan salah

berarti tidak efektif. Siklus ini terus

satu kriteria dan efektivitasnya

berputar sebagai suatu sistem.

suatu kegiatan atau program.

berarti

to

measures


of

the

Opini 3. Kepuasan (Satisfaction) Pada kriteria ini sejauhmana organisasi atau unit kerja mampu memenuhi kebutuhan karyawan dan para anggota masyarakat (Satisfaction ganges the success of the organization, in meeting the needs of employees and members). Artinya pelayanan yang diberikan tidak mengecewakan atau menimbulkan keluhan dan masyarakat sebagai pengguna, ada dua faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya pelayanan prima ini , yaitu faktor SDM baik kuantitas maupun kualitas sebagai pelayan dan sarana prasarana yang ada sebagai tempat melayani masyarakat. Perlu adanya perubahan sikap pegawai/pejabat dan yang dilayani menjadi pelayan atau yang melayani masyarakat. 4. Adaptasi (Adaptiveness) Adaptasi yang dimaksudkan disini adalah sejauhmana organisasi/unit kerja yang bersangkutan mampu merespon perubahan internal dalam organisasi/unit kerja itu sendiri dan dan masyarakat atau lingkungan sekitar, seperti perlu adanya transparansi dan akuntabilitas, pegawai/karyawan yang memiliki keterampilan tertentu, sarana kantor yang computerized dan semacamnya.

5. Pengembangan (Development) Pengembangan disini menekankan sejauhmana komitmen pimpinan organisasi/unit kerja yang bersangkutan untuk memperluas kapasitas dan potensi untuk tumbuh dan berkembang, khususnya pengembangan sumberdaya manusia yang dimiliki (Development measures the organization commitment to enlarging its capacity and potential for growth). Artinya suatu organisasi atau unit kerja tidak boleh merasa puas terhadap kinerja yang telah dicapai, tetapi terus menerus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya. Hambatan Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Menurut LV Carino dalam Accountability, Corruption and Democracy ada beberapa kendala atau hambatan terwujudnya efektifitas dan efisiensi diantaranya: 1. Low Quality of officer (Kualitas pegawai relatif masih rendah) sementara jumlahnya lebih banyak dibanding pekerjaan yang ada sehingga mengakibatkan inefisiensi, artinya dalam pemberian tugas tidak lagi atas pertimbangan kemampuan yang dimiliki tetapi atas dasar pertimbangan pemerataan atau hati nurani.


Opini 2. Low quality of Planning (Kualitas

pejabat yang ditempatkan pada

perencanaan masih rendah), yakni

posisi tersebut sulit melepaskan

perencanaan yang dibuat sebagian

diri dan suasana yang sudah

besar hanya berorientasi pada

terkondisikan semacam itu.

jangka pendek (Short-term oriented)

Upaya Mengatasi Hambatan

yakni hanya sekedar menyesuaikan

Dari ketiga kendala tersebut, berikut

dengan alokasi anggaran yang

upaya-upaya yang dapat ditawarkan:

tersedia, artinya yang penting

1. Dalam reqruitmen pegawai atau

anggaran habis, apakah program

promosi/penempatan pejabat

atau kegiatan tersebut bermanfaat

hendaknya benar-benar sesuai

atau tidak itu nomor lima belas,

dengan

akibatnya kegiatan tersebut tidak

kebutuhan bukan berdasarkan

terkendali, sebab yang mem-

kepentingan lain.

kemampuan

dan

bedakan suatu kegiatan terkendali

2. Dalam menyusun perencanaan

atau tidak dapat dilihat bagaimana

hendaknya berorientasi pada hasil

perencanaannya (Defference

(Results oriented) bukan ber-

controllable and uncontrollable

orientasi

activity is how it’s planning). Bila

menghabiskan anggaran.

pada

bagaimana

suatu program atau kegiatan benar-

3. Harus ada komitmen setiap

benar direncanakan dan dapat

pimpinan dan pegawai untuk

diukur hasilnya berati dapat

mewujudkan

dipertanggungjawabkan.

efektivitas.

3. Lack of will in enforcing efficiency and

effectivity

kemauan

(Kurangnya

pimpinan

mewujudkan32 efisiensi

untuk dan

efektivitas). Hal ini barangkali akibat dari situasi dan kondisi lingkungan internal yang sudah tercipta sejak lama

sehingga

menciptakan

sulit

untuk

inovasi

atau

perubahan, artinya siapapun


efisiensi

dan

Opini KOMUNIKASI LANCAR MENINGKATKAN HASIL AUDIT Oleh: Agus Irfani

Salah satu kunci untuk membuka pintu keberhasilan atas pelaksanaan tugas audit adalah adanya komunikasi yang lancar tanpa kendala. Komunikasi dapat berjalan lancar, memerlukan teknik dan strategi komunikasi tertentu, Komunikasi auditor baik terhadap perorangan maupun kelompok membutuhkan teknik komunikasi berupa motif/sikap auditor sendiri. Ada beberapa jenis motif/sikap yang perlu diperhatikan, yaitu: a. Reseptif, yaitu kesediaan untuk menerima atau menjadi pendengar yang baik, bukan banyak berbicara yang memberi kesan seolah memaksa komunikan (orang yang kita ajak komunikasi) untuk senantiasa mendengar dan menerima apa saja yang kita bicarakan, melainkan dengan menerima gagasan komunikan, yang nantinya tentu akan dapat diambil manfaatnya. b. Selektif, yaitu sikap terampil untuk menyaring guna menerima atau tidak menerima secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikan, memilih-milih mana yang wajar dan bukan sesuatu yang

sifatnya hanya iseng atau bahkan fitnah. c. Dijestif, yaitu kemampuan dalam mencernakan gagasan atau informasi komunikan sebagai bahan utama berupa pesan-pesan kebijakan atau ketentuan peratukan kebijakan pimpinan kepada komunikan. d. Asimilatif, yaitu kemampuan dalam memadukan antara informasi dari komunikan dengan apa yang kita miliki. e. Transmisif, kemampuan menyampaikan pesan dengan memilih kata yang tepat fungsi dalam kalimat yang logis dan pada waktu yang tepat. Adakalanya penghalang ke tidak lancaran komunikasi, yang sebenarnya secara tidak disadari bahwa penyebabnya berada pada dari diri sendiri. Penyebab itu antara lain adalah ketidakjelasan apa yang dipesankan, mungkin menggunakan bahasabahasa yang sebenarnya biasa bagi komunikator kita tetapi tidak biasa bagi komunikan bahkan dengan strukur kalimat yang berbelit-belit, samar atau dapat mengakibatkan komunikan tidak respek.


Opini Apabila terjadi ada pesan buruk sehingga mungkin menyinggung perasaan komunikan, kita akan merugi karena mereka tidak akan mau mendengarkan lagi pesan pesan berikutnya. Andaikan mereka masih mau berada di hadapan kita (beruntung tidak meninggalkan pergi), sebenarnya mereka hanya semu menghormat kita yang berpredikat sebagai Auditor yang bisa berbuat apa saja, sangkaan komunikan. Bahkan pernah terjadi,

akibat sikap yang buruk auditor komunikan berani memukul meja 34 sebagai ledakan emosi penolakan sikap terhadap auditor yang kebetulan mendapat tugas melakukan audit di kantornya. Bisa juga terjadi, bahwa karena keburukan sikap, ditemukan adanya pegawai yang melakukan mainan petak umpet, artinya manakala

ada dia (Si auditor) yang sikapnya buruk di ruang kerja, justru staf atau pegawai itu pergi keluar ruangan dan ketika auditor itu pergi, pegawai itu pun berada di ruangannya kembali, hal ini merupakan protes kecil pegawai tersebut terhadap sikap auditor yang mungkin pernah menyakitkan hati atau menyinggung perasaan dan sekaligus menjaga jarak dari auditor karena “Takut” tersinggung lagi. Bagaimana cara yang mujarab agar pesan-pesan kita dapat berjalan dengan lancar dan diterima oleh komunikan, berikut ini resep yang mudah kita pedomani. Ta t a p l a h wajah komunikan dengan baik, adalah kurang etis bila mengajak salaman atau berbicara dengan seseorang tetapi wajah melihat kesamping atau ke atas, padahal komunikan dihadapan kita sedang melihat/memperhatikan kita. Hal ini seringkali terjadi ketika tiba-tiba ada sms atau telepon yang masuk ke handphone kita, kita seolah-olah lupa untuk memperhatikan komunikan.


Opini Tidak memperhatikan apa yang komunikan ucapkan yang ditujukan kepada

kita,

merupakan

“Ajining

Guna meningkatkan kwalitas pesan

Dalam falsafah Jawa, dikenal kalimat

telah berbuat salah.

suatu

kesalahan yang harus diperbaiki.

ungkapan

gesa memfonis bahwa mereka itu

komonuikator

kepada

komunikan, sudah barang tentu

diri

senantiasa dituntut untuk memiliki

gumantung soko lati, ajining rogo

kemampuan yang lebih profesional

gumantung soko busono” maksudnya

dan berkualitas.

bahwa harga diri seseorang tergantung pada ucapan, dan harga diri/badan atau raga tergantung pada cara berpakaian. falsafah ini penting untuk menarik simpati kepada komunikan. Bahasa tubuh seperti mengangkat dagu, menggelengkan leher atau meninggikan diri sebaiknya dinomor duakan yakni kita lakukan sebagai pelengkap dari kalimat atau diulangulang dan membingungkan, sehingga menimbulkan rasa jenuh yang ucapan kata yang sopan dan jika perlu disertai permohonan maaf. Berprasangka baik merupakan modal utama dalam upaya mencapai sukses berkomunikasi. Meskipun telah ada informasi bahwa komunikan berbuat salah dan dosa bahkan mungkin memfitnah kita, kita tidak boleh tergesa-


Opini SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA “CEGAH KEBOCORAN ANGGARAN” Oleh: Drs.Budi Rahardjo Ak.MM.*

Abstraksi: Anggaran diusulkan dengan memperhatikan kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Menengah (RPJP/M), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja). Dalam proses penyusunannya hendaknya dilakukan berdasarkan azas efisiensi , tepat guna dan tepat waktu sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut akan tercapai. Untuk itu diperlukan pengawasan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam penyusunan anggaran.

Kata Kunci: “Apabila proses penyusunan anggaran tidak diikuti dengan sistem pengawasan yang memadai, akan terjadi kondisi yang kita takutkan yaitu kebocoran anggaran! Kebocoran anggaran ini diantaranya dapat berupa mark up biaya dan atau usulan kegiatan yang tidak relevan dengan RPJP/ M, Renstra dan Renja” .

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Kebocoran keuangan negara terjadi bukan hanya pada pelaksanaan kegiatan saja namun dapat terjadi pada saat penyusunan anggaran. Penyimpangan pada 36 saat penyusunan anggaran pada umumnya dapat berupa Mark Up biaya dan volume kegiatan atau mengusulkan kegiatan yang tidak secara langsung merupakan kebutuhan utama unit kerja atau bukan merupakan turunan langsung dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja). Dalam proses penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) setiap

kegiatan yang diusulkan harus memperhatikan kesesuaian dan keselarasan dengan Renja tahunan yang merupakan turunan dari Renstra lima tahunan yang merupakan bagian dari Sistem AKIP. Untuk mengetahui kepatuhan kepada peraturan dan perundangan yang berlaku, maka dalam proses pengusulan tersebut perlu dilakukan pengawasan yang ketat. Proses tersebut menyimpulkan bahwa sistem AKIP merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tak terpisahkan mulai dari penyusunan Renstra, Renja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja sampai dengan Pelaporan Kinerja. Dalam menyusun Renstra Pemerintah menetapkan Visi yang menyatakan harapan jauh ke masa depan,Misi yang merupakan dukungan terhadap apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai Visi organisasi tercapai dengan baik. Tujuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut daripada Misi akan dijabarkan lebih rinci melalui penetapan sasaran. Selanjutnya sasaran akan dicapai melalui pelaksanaan strategi pencapaian tujuan yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan. Usulan biaya untuk melaksanakan kegiatan inilah yang akan menjadi bahan masukan bagi penyusunan.

Anggaran Berbasis Kinerja. Pada saat penyusunan anggaran Instansi Pemerintah tentunya perlu mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan masyarakat akan sarana,prasarana serta pelayanan umum. Hal ini dapat diakomodir dengan menjaring aspirasi masyarakat baik melalui metode langsung dari masyarakat ataupun beberapa masukan dari berbagai forum organisasi dan juga DPR. Selanjutnya


Opini diprioritaskan mana yang paling penting disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian informasi mengenai kebutuhan masyarakat ini sebenarnya sudah tertuang dalam Renstra lima tahunan dan Renja tahunan. Sesudah usulan dibahas oleh Tim Anggaran Eksekutif kemudian disetujui oleh DPR. Selanjutnya perangkat yang diperlukan adalah sistem pengukurannya untuk mengetahui apakah kegiatan yang direncanakan tersebut tercapai atau tidak. Untuk ini perlu diukur indikator kinerja masing-masing kegiatan diatas sampai sejauh mana capaian kinerjanya. Proses ini serta media pengukuran kinerjanya sudah tersedia dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Sistem AKIP). Pada setiap usulan kegiatan harus jelas Output, Outcome, Benefit dan Impact nya sehingga dapat dianalisis prioritas kebutuhannya. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas hasil pelaksanaan kegiatan, akan dapat dievaluasi apa faktor penyebab tidak tercapainya kinerja suatu kegiatan serta bagaimana solusinya , hal ini diperlukan untuk peningkatan kinerja instansi dimasa yang akan datang. Nah, penetapan indikator kinerja kegiatan serta bagaimana teknik pengukuran serta evaluasi kinerja tersebut merupakan bagian dari implementasi Sistem AKIP pada penyusunan anggaran berbasis kinerja Dalam era reformasi ini, terjadi perubahan yang mendasar dalam manajemen pemerintahan. Perubahan ini dilandasi keinginan dan kebutuhan adanya pemerintahan yang lebih berorientasi kepada hasil (outcome), bukan sematamata pada proses dan keluaran (output). Kondisi ini disebabkan dalam konteks Anggaran Berbasis Kinerja sekarang ini

harus terlihat kaitan secara langsung antara hasil yang dicapai dengan setiap rupiah yang dikeluarkan. Anggaran Berbasis Kinerja adalah suatu sistem perencanaan anggaran yang menghubungkan setiap biaya yang dibebankan dengan manfaat yang dihasilkan.Tujuannya adalah membantu pemerintah untuk merencanakan anggaran yang berorientasi kepada hasil. Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 14 menegaskan bahwa dalam rangka menyusun rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (Outcome). Tersedianya kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana serta pelayanan yang memadai pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Kebutuhan ini akan diakomodir dalam perencanaan anggaran yang didasarkan atas Renstra lima tahunan dan Renja Tahunan . Perencanaan anggaran dilakukan dengan terlebih dahulu mengakomodasikan RPJM yang disinerjikan dengan Renstra berikut Renja dengan Anggaran Tahunan sehingga terlihat adanya keterkaitan antara perencanaan makro pemerintah yang mengakomodasikan kebutuhan dan kejesahteraan masyarakat, dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Konsekuensinya adalah, pada akhir tahun pengguna dana selain harus mempertanggungjawabkan penggunaan dananya secara efektif dan efisien, juga mempunyai kewajiban memperlihatkan capaian kinerjanya apakah outcome yang dijanjikan pada awal tahun tercapai atau tidak.


Opini Antisipasi pencegahan kebocoran anggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memfasilitasi upaya pencegahan kebocoran anggaran diantaranya dengan mengintegrasikan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dengan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja. Pada Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, pertama-tama kita menetapkan sasaran dan kegiatan yang akan diukur. Sesudah itu, menetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan. Indikator kegiatan dimaksud adalah Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact. Untuk setiap kegiatan harus direncanakan usulan anggarannya. Disinilah unsur pengawasan mulai berperan. Setiap usulan anggaran satuan kerja harus didasarkan kepada Renja tahunan sebagai penjabaran daripada Renstra lima tahunan. Oleh karena itu setiap kegiatan yang diusulkan harus relevan dengan Renstra dan Renja, lebih substantif lagi setiap kegiatan yang diusulkan harus mengacu kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Usulan kegiatan yang tidak bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat harus dicoret. Unsur pengawasan selanjutnya adalah pengawasan kewajaran harga, setiap lembar usulan kegiatan harus disertai dengan Standar Analisis Belanja (SAB) yang menyajikan rincian volume dan harga satuan sehingga diperoleh angka usulan yang wajar. 38 Pada proses inilah titik yang rawan yang dapat menimbulkan peluang terjadinya kebocoran anggaran yang harus dijaga! Pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan disini adalah Tim Anggaran Eksekutif berkaitan dengan penelitian awal dokumen Rencana Anggaran Satuan Kerja. Kemudian pihak DPR berkaitan dengan RAPBN yang diusulkan untuk

pengesahannya. Dalam proses ini, apabila APBN telah disahkan, maka DPR juga otomatis ikut bertanggung jawab seandainya terjadi penggelembungan anggaran. Apabila dibandingkan dengan sistem anggaran tradisional,sistem penganggaran berbasis kinerja lebih akurat dan berorientasi kepada hasil atau Outcome. Pada Sistem anggaran tradisional tidak menggunakan istilah Indikator Kinerja, pada saat itu apabila dana terserap seluruhnya sedangkan fisik tercapai seratus persen dianggap capaian target kegiatan sudah baik, demikian pula kinerja pemerintah dianggap sudah berhasil. Selanjutnya, Indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada rencana kinerja tahunan pada akhir tahun diukur capaian kinerjanya, dianalisis kegagalan capaian kinerja yang ada. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja untuk mengetahui kendala dan solusi pemecahan masalahnya dan setelah tahun anggaran berakhir disusun laporan capaian kinerja. Tahun yang akan datang disusun lagi perencanaan dengan lebih baik lagi, demikian seterusnya. Nah proses ini merupakan siklus yang biasa kita namakan sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau Sistem AKIP. Berdasarkan uraian diatas , dapat disimpulkan bahwa titik rawan proses penyusunan anggaran berada pada saat usulan kegiatan dikawal oleh RPJM, Renstra dan Renja tahunan, sedangkan kewajaran harga dikawal oleh kewajiban menyusun Standar Analisis Belanja berdasarkan harga satuan. Proses ini berada ditengah-tengah mata rantai Sistem AKIP. Oleh karena itu, pengintegrasian Sistem AKIP dengan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja cenderung akan mempersempit peluang terjadinya KKN khususnya pada saat penyusunan anggaran !


Opini Sistem AKIP sebagai Pengendalian Anggaran Berbasis Kinerja Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana serta pelayanan yang memadai pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Kebutuhan ini akan tercapai apabila proses pengawalan dan pengendalian berjalan dengan baik. Pertama, pada saat perencanaan anggaran yaitu pada saat masing-masing instansi menyusun usulan kegiatan apakah sudah selaras dengan RPJM, Renstra dan Renja yang pada intinya apakah sudah mengakomodasi kebutuhan masyarakat tersebut diatas,apakah penetapan indikator kinerjanya sudah benar sehingga layak untuk dapat dijadikan alat ukur keberhasilan capaian kinerja, demikian pula apakah kewajaran harga dan volume telah sesuai dengan Standar Analisis Belanja. Kedua adalah pada saat kegiatan selesai dilaksanakan pada akhir tahun. Seluruh kegiatan yang sudah ditetapkan indikator kinerjanya diukur keberhasilan capaian kinerjanya. Pengukuran kinerja ini merupakan suatu teknik atau cara penilaian capaian kinerja sasaran dan kegiatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input output ,outcome,benefit dan impact. Penilian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input menjadi output atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. ketiga adalah pada saat hasil pengukuran kinerja selesai di identifikasi, dilakukan evaluasi kinerja . Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang

dituangkan dalam suatu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan yang selanjutnya hasilnya dituangkan lagi dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran yang merupakan tujuan akhir pengukuran kinerja ini. Nah, berdasarkan capaian kinerja sasaran inilah dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja.Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan menghadapkan Input kepada Output yang dihasilkan, dengan kata lain apakah dengan anggaran yang ada dapat memperoleh suatu hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Hasil analisis dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Perbaikan Sistem Perencanaan Anggaran Perbaikan Sistem Perencanaan Anggaran ini tidak terlepas dari keberadaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagai cikal bakal perbaikan sistem perencanaan anggaran. Perbaikan sistem ini meliputi perubahan dari sistem anggaran tradisional dengan Line Item Budget kepada sistem Anggaran Berbasis Kinerja atau Multiple Budget. Hasil kajian Undang-undang ini diperoleh kesimpulan bahwa prasyarat utama penerapan Anggaran Berbasis Kinerja adalah melalui implementasi Sistem AKIP. Alasan utamanya adalah bahwa antara Sistem Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem AKIP mempunyai kesamaan yaitu keduanya berorientasi kepada hasil (Similiar Orientation on Results), penggunaan Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan) serta penggunaan Indikator Kinerja (Performance Indicators). *Auditor Ahli Madya BPKP


Opini TRANSFORMASI HIJRAH DAN GOOD GOVERNANCE Oleh: Kusoy Hijrah mengandung makna transformatif dan reformatif tidak hanya sekedar mengandung arti migrasi atau pindah. Dalam kaitan ini, momentum hijrah memiliki makna yang sangat berarti karena mengharap rahmat Allah, SWT. Momentum hijrah tidak boleh berlalu begitu saja tanpa mengambil hikmah, yang mungkin akan pudar di telan masa. Konteks pengawasan transformatif dan reformatif merupakan revitaslisasi atau memperkuat, merubah, meningkatkan, transfaransi, dan meneguhkan kembali. Allah berfirman “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orangorang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S.al-Baqarah: 218). Dari ayat ini dapat dimengerti dengan jelas bahwa hijrah semata-mata hanya mengharap 40 rahmat Allah, SWT. Dengan demikian, transformasi dan reformasi pada hakekatnya merupakan proses hijrah dalam arti luas dan harus dilaksanakan demi mengharap ridlo dan rahmat Allah, SWT.

Di masa sekarang dengan adanya isu global tentang pelaksanaan good governance dan clean goverment yang menjadi dasar perubahan. Perubahan ini melalui proses menuju ke arah yang lebih baik. Proses ini harus disertai dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh dilandasi dengan moralitas yang tinggi. Dalam konteks transformasi dan reformasi, yang secara intern tercakup dalam makna hijrah. Setidaknya ada beberapa relevansi yang dapat kita ambil dalam memaknai momentum hijrah berkaitan dengan pelaksanaan good governance dan clean government. Pertama, dalam kondisi menata pengelolaan kepemerintahan, diupayakan mewujudkan good governannce dan clean government melalui komitmen untuk bekerja yang baik dan selalu mengukur tingkat kinerjanya sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun ke depan. Kedua, karena hijrah itu bermakna pindah, maka perlu adanya perubahan atau perpindahan dengan meningkatkan peran dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi antara lain


Opini adanya temu wicara pengawasan sebagai ajang terwujudnya pemahaman kebijakan sebagai bahan penetapan kebijakan pengawasan. Ketiga, pada masa menjangkitnya virus yang mematikan penyebab suatu penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dalam konteks hijrah, seluruh jajaran Inspektorat Jenderal Departemen Agama dituntut meningkatkan kinerja yang bersih bebas dari KKN serta peduli dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik. Keempat, makna hijrah dalam konteks kehidupan kenegaraan harus dapat mendorong tumbuhnya keterbukaan dan transparansi, meskipun disinyalir adanya fenomena tentang kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan, sehingga perlu memperkuat kembali melalui perbaikan paradigma, sistem dan penyelenggaraan pengawasan dengan memperhatikan tuntutan dan aspirasi masyarakat mengenai pengawasan. Kelima, karena hakikat hijrah tiada lain adalah transformasi menuju kondisi yang lebih baik, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus adanya perbaikan di segala bidang, meskipun harapan dan keyakinan masyarakat

hampir

pupus

dengan

adanya

konstalasi politik yang hanya melihat kepentingan sesaat, apalagi hanya untuk kepentingan segelintir orang atau golongan. Keenam, makna hijrah dalam arti meneguhkan kembali nilai-nilai pengawasan, maka perlu adanya keinginan yang sangat besar melalui pengawasan yang efektif. Walaupun

kondisi

saat

kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan ini terpuruk dengan adanya lembaga pengawasan yang tersangkut suap. Bukankah dengan banyaknya lembaga pengawasan justru harus lebih baik dan bersih, bukan malah menurunkan citra dan wibawa. Keenam relevansi di atas sangat penting sebagai bentuk rekontekstualisasi makna hijrah dalam kehidupan kini. Hijrah bukan hanya bermakna perpindahan tempat (Dalam istilah bahasa Arab disebut hijrah makani) saja, tetapi secara produktif hijrah mengandung arti perpindahan positif menuju peningkatan kinerja guna mencapai hasil yang optimal dalam bentuk pelaksanaan good governance dan clean government.


Pengaw asan Pengawasan BELAJAR DARI ORDE BARU: PERAN PENGAWASAN SENGAJA DILEMAHKAN Oleh Nur Arifin Penyebab utama runtuhnya kekuasaan orde baru adalah birokrasi pemerintahan diselimuti oleh penyakit kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang telah menggurita, semua lini pemerintahan telah terkena virus KKN. Bahkan Departemen Agama yang memiliki peran sebagai pelopor moral keagamaanpun juga tidak luput dari penyakit KKN. Kondisi ini tanpa disadari telah mambuat pemerintahan dan negara collaps. Perekonomian negara menjadi tidak stabil. Akibatnya, begitu perekonomian dunia digoyang oleh pialang moneter George Soros dari Amerika Serikat, krisis moneter melanda negara Indonesia, dan pemerintahan Orde Baru tidak sanggup menghalaunya. Sampai akhirnya kekuatan rakyat yang selama ini dibungkam sehingga tidak berdaya, bersatu padu bertekad menentang kekuasaan orde baru 42 dalam panji-panji bendera reformasi. Walau akhirnya gerakan reformasi telah berhasil meruntuhkan kekuasaan orde baru, namun ternyata gerakan ini belum sanggup membebaskan negara ini dari penyakit KKN. Justru sebaliknya, KKN telah

tumbuh subur kembali pada pemerintahan era reformasi. Buruknya birokrasi di Indonesia, baik di era orde baru maupun di era reformasi saat ini telah menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran negara terkorup di dunia, nomor satu dari kelompok negara ASEAN. Kondisi ini terjadi karena kualitas kontrol dari lembaga pengawasan di Indonesia pada umumnya masih lemah. Sebenarnya lembaga pengawasan telah banyak di bentuk, baik internal maupun eksternal pemerintah. Namun demikian, kontrol yang dilakukannya belum mampu membendung perkembangbiakan KKN di bumi pertiwi ini. Menghadapi kondisi ini, pemerintahan saat ini menempatkan masalah pemberantasan korupsi menjadi misi utamanya. Berbagai langkah telah dilakukan, antara lain dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Di samping itu, sebagai Kepala Pemerintahan yang memimpin Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, juga telah membentuk Tim Pemberantasan


Pengaw asan Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (TIM TAS TIPIKOR). Pembentukan sejumlah lembaga pengawasan di atas adalah dalam rangka memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan dan negara. Hal ini karena kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peran yang sangat besar dalam penciptaan tata kepemerintahan yang baik atau sekarang biasa dikenal dengan “Good governance”. Kontrol atau pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang memiliki fungsi untuk mengawasi, mengevaluasi, menganalisa, dan mengendalikan perputaran roda organisasi agar selalu sesuai dengan ketentuan (Peraturan) dan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengalaman membuktikan bahwa tanpa kontrol yang baik walau organisasi telah mambuat perencanaan yang di susun sedemikian bagus dan rapi sebagaimana dilakukan pemerintah orde baru dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)-nya, namun ternyata berujung pada kegagalan. Padahal konsep yang telah dilaksanakan oleh pemerintah orde baru ini ditangani dan dilaksanakan oleh para pakar

dibidangnya. Rekruitmen tenaga ahli hampir di semua lini pemerintahan terutama di bidang ekonomi telah dilakukan. Namun karena kualitas kontrol tidak menjadi perhatian utama, maka konsep orde baru ini berantakan di tengah jalan. Opini yang terbentuk bahwa lembaga pengawasan adalah tempat pembuangan, akhirnya mereka bekerja tanpa ada komitmen. Mereka bekerja asal-asalan tanpa memiliki konsep pengawasan yang jelas. Mereka berpikir bahwa posisinya adalah hanya untuk mengisi waktu sebelum pensiun. Dari tahun ke tahun kondisi ini terus berjalan, opini yang negatif terhadap lembaga pengawasan sebagai tempat “Buangan” makin lama makin kuat, apalagi didukung oleh kenyataan, bahwa sering kali hukuman bagi pejabat yang bermasalah adalah dengan memutasikannya ke lembaga pengawasan. Kondisi ini telah berakibat buruk ke dalam lembaga pengawasan. Karena banyak diisi oleh pejabatpejabat yang lemah dan bermasalah, lembaga pengawasan tidak dikelola secara profesional. Lembaga pengawasan rata-rata tidak memiliki Strategi perencanaan pengawasan. Para pejabatnya-pun rata-rata juga tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan


Pengaw asan Pengawasan fungsinya sebagai lembaga kontrol pemerintahan. Logika sederhana saja dapat berpikir, bagaimana lembaga pengawasan dapat melakukan kontrol secara baik kalau pejabatnya saja banyak yang lemah dan bermasalah. Akibatnya, makin lama lembaga pengawasan memang benar-benar hanya menjadi pelengkap organisasi pemerintahan, tanpa memiliki peran yang signifikan. Kondisi ini telah berakibat fatal dalam pengelolaan pemerintah dan negara. Makin lama pemerintahan orde baru makin keropos, karena lembaga pengawasan yang ada tidak mampu melakukan kontrol yang baik terhadap jalannya roda pemerintahan dan negara. Lembaga pengawasannya tidak mampu membersihkan negara dari penyakit KKN yang terus menggurita, dan akhirnya pemerintah orde baru berujung pada kegagalan. Salah satu bagian dari pemerintahan orde baru adalah Departemen Agama. Sebagaimana yang terjadi pada semua lini 44 pemerintahan orde baru, kondisi di atas juga menimpa Departemen Agama. Lembaga pengawasannya, yaitu Inspektorat Jenderal Departemen Agama juga mengalami nasib yang tidak berbeda. Akibatnya, hal ini juga telah melemahkan peran kontrol di

lingkungan Departemen Agama. Mestinya, dalam rangka memperkuat manajemen pemerintahan peran dari fungsi pengawasan harus diperkuat. Hal ini untuk menjamin kepastian bahwa organisasi pemerintahan telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan perencanaan yang telah ditetapkan. Kontrol harus selalu dilakukan karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Apabila dibiarkan tanpa ada kontrol yang kuat kecenderungan tersebut akan benar-benar menjadi kenyataan. Dan itulah yang terjadi selama ini di negeri kita. Walau para pejabat di negera kita semuanya adalah orang beragama, namun karena tidak ada kontrol yang kuat ternyata kecenderungan perilaku menyimpang menjadi kenyataan di mana-mana. Banyak pengalaman yang dapat diambil dari negara maju. Mereka dapat maju karena rata-rata kualitas kontrol dari lembaga pengawasannya sangat kuat dan dikelola secara profesional. Akibatnya, pemerintahan dan negara dapat berjalan secara tertib dan rapi. Tingkat pelanggaran dan korupsinya rata-rata rendah. Sebaliknya, banyak pengalaman dapat diambil dari negara-negara yang


Pengaw asan Pengawasan terbelakang. Rata-rata kualitas kontrol dari lembaga pengawasannya lemah, tanpa dikelola secara kuat dan profesional. Akibatnya, pemerintahan dan negara tidak dapat dikelola secara tertib dan rapi. Banyak penyimpangan dan pelanggaran terjadi hampir di semua lini, dan korupsinya rata-rata menduduki rangking yang tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas kontrol dari lembaga pengawasan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, peran pemerintah (pejabat yang sedang berkuasa) sangat besar terhadap kuat dan lemahnya sebuah lembaga pengawasan. Besar kecilnya anggaran juga cukup berpengaruh terhadap kualitas kontrol, terutama dalam penyediaan fasilitas pengawasan dan kesejahteraan karyawannya. Demikian juga strategi perencanaan dari sebuah lembaga pengawasan sangat mempengaruhi arah dan kualitas kontrolnya. Dan yang lebih penting lagi, komitmen pimpinan dari lembaga pengawasan tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah tergambar dalam strategi perencanaannya memiliki peran yang sangat besar terhadap kuat atau lemahnya kualitas kontrol dari lembaga pengawasan tersebut. Namun demikian, dari berbagai faktor tersebut, strategi perencanaan

dan komitmen pimpinan memiliki peran yang paling menonjol terhadap tingkat kualitas kontrol dari sebuah lembaga pengawasan. Karena strategi perencanaan merupakan perencanaan yang memiliki nilai strategis dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga

pengawasan

sebagai

lembaga kontrol. Demikian juga, komitmen pimpinan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kualitas kontrol. Walaupun lembaga pengawasan telah memiliki sarana lengkap, kesejahteraan tinggi, bahkan telah memiliki strategi perencanaan, namun apabila tidak didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang tergambar dalam strategi perencanaannya, hal ini tidak akan berpengaruh banyak pada kualitas kontrol lembaga pengawasan tersebut. Akibatnya lembaga pengawasan tidak mampu memberikan kontrol yang kuat terhadap jalannya organisasi. Itulah sebabnya penting dilakukan suatu penelusuran yang lebih mendalam mengenai kedua faktor tersebut pengaruhnya terhadap tingkat kualitas kontrol.


Pengaw asan Pengawasan RANGKAP JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Oleh : Achmad Ghufron Lebih baik mengerjakan satu tugas yang dapat diselesaikan dengan hasil sesuai yang diharapkan, dari pada dalam waktu yang sama mengerjakan beberapa tugas yang ternyata tidak dapat menghasilkan sesuatu sesuai yang diharapkan/ serba tanggung, untuk itulah diadakan pembatasan perangkapan jabatan bagi PNS Dalam pasal 8 PP No. 100 dengan sifat tugas dan tanggung Tahun 2000 tentang Pengangkatan jawabnya, maka sulitlah jabatan PNS dalam Jabatan Struktural yang dimaksud dirangkap. Perbedaan yang disempurnakan dengan PP No. 13 signifikan dari ketentuan yang Tahun 2002, diatur tentang pelarangan mendasar tentang pengembangan jabatan rangkap baik antara jabatan karir kepangkatan adalah, bahwa struktural dengan jabatan struktural kenaikan pangkat jabatan struktural lainnya maupun antara jabatan terkait dengan eselonisasi (PP No. struktural dengan jabatan fungsional, 100 Tahun 2000 disempurnakan PP atau antara jabatan fungsional dengan No. 13 Tahun 2002), sedangkan jabatan fungsional lainnya. Adanya jabatan fungsional dikaitkan dengan larangan ini menurut penjelasan PP angka kredit (pasal 13 PP No. 99 No. 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Tahun 2000 disempurnakan dengan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PP No. 12 Tahun 2002). PNS yang menduduki jabatan rangkap, Larangan Dan Pembatasan Jabatan dengan maksud agar Pegawai Negeri Rangkap Sipil yang bersangkutan dapat Untuk larangan jabatan melaksanakan tugas jabatannya rangkap diatur dalam pasal 8 PP No. sehingga dapat menghasilkan kinerja 100 Tahun 2000 yang disempurnakan yang optimal. Namun 46 demikian dalam dengan PP No. 13 Tahun 2002, yang jabatan-jabatan tertentu bisa dirangkap bunyinya : “Pegawai Negeri Sipil yang mengingat sifat tugas dan tanggung menduduki jabatan struktural tidak jawab jabatan tersebut. dapat menduduki jabatan rangkap, Ketentuan tentang pengbaik dengan jabatan struktural embangan karir antara jabatan maupun dengan jabatan fungsional”, struktural juga berbeda dengan jabatan fungsional, sehingga kalau tidak terkait juga dalam pasal 2 ayat (1) PP No. 47


Pengaw asan Pengawasan Tahun 2005 sebagai penyempurnaan PP No. 29 Tahun 1997, antara lain bunyinya “Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap”. Larangan jabatan rangkap antara struktural dengan struktural, antara struktural dengan fungsional, dan antara fungsional dengan fungsional lainnya. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional diangkat ke dalam jabatan struktural, maka harus diberhentikan dari jabatan fungsional tersebut. Sebaliknya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural yang diangkat menjadi pejabat fungsional (maksimal 5 tahun sebelum pensiun) harus diberhentikan dari jabatan strukturalnya. Untuk jabatan struktural jumlahnya sudah dibatasi sesuai dengan formasi jabatan yang tertera dalam struktur/susunan organisasi, sedangkan jabatan fungsional pada umumnya jumlahnya tidak dibatasi secara tegas dan untuk kenaikan pangkatnya dikaitkan dengan perolehan angka kredit yang dikumpulkan. Untuk jabatan-jabatan fungsional tertentu disamping kewajiban mengumpulkan angka kredit, juga harus lulus Diklat Fungsional tertentu. Selanjutnya tentang pembatasan/pengecualian jabatan rangkap

diatur dalam pasal 2 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2005 sebagai penyempurnaan PP No. 29 Tahun 1997, antara lain dinyatakan bahwa “PNS yang menduduki jabatan struktural merangkap jabatan fungsional yaitu : Jaksa, Peneliti, dan Perancang. Dalam huruf a, b, dan c pada ayat (2) pasal 2 tersebut dinyatakan, bahwa :”Jaksa merangkap jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penuntutan atau dapat diberi tugas penuntutan, Peneliti merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi Pemerintah yang tugas pokoknya berkait erat dengan bidang penelitian, dan Perancang merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan. Jabatan Rangkap Di Lingkungan Pendidikan Sebagaimana diketahui, bahwa jabatan pimpinan di lingkungan pendidikan (kecuali Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Subbag) bukan jabatan struktural sehingga ada persayaratan memang harus dirangkap. Di lingkungan Perguruan Tinggi Agama (PTA), jabatan pimpinan yang bukan struktural, antara lain: Rektor, Pembantu Rektor, Dekan,


Pengaw asan Pengawasan Pembantu Dekan, Kepala Jurusan, dan sebagainya, oleh karena itu harus dirangkap dengan jabatan dosen. Pengertian dari jabatan tersebut, yaitu : Rektor adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor (Purek) adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Rektor, Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan dan seterusnya. Untuk jabatan Kepala Bagian dan Kepala Subbag karena jabatan tersebut merupakan jabatan struktural maka tidak boleh dirangkap oleh Dosen. Jabatan pada perguruan tingkat dasar dan menengah meliputi Kepala/Wakil

Kepala

Sekolah/

Madrasah dan Kepala Urusan TU. Jabatan yang dirangkap adalah Kepala atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah, sebab yang diangkat menjadi Kepala atau Wakil Kepala Sekolah/ Madrasah harus menduduki 48jabatan sebagai guru. Untuk jabatan Kepala Urusan TU pada Sekolah/Madrasah tidak boleh dirangkap oleh guru, sebab Kepala Urusan TU adalah jabatan struktural yang tidak boleh dirangkap oleh seorang guru.

Pembatasan Rangkap Jabatan Bagi Auditor Larangan rangkap jabatan Auditor telah diatur dalam pasal 8 Kep Menpan N0. 19 /1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dan pasal 15 ayat (3) Kep Bersama Kepala BKN, Sekretariat Jenderal BEPEKA, dan Kepala BPKP No. 10 Tahun 1996, No. 49 /SK/S/1996, No. KEP 386/K/1996, antara lain dinyatakan bahwa Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan di luar jabatan Auditor, tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, diberhentikan sementara sebagai PNS dan cuti di luar tanggungan negara. Sebaliknya bagi jabatan struktural (Sekretaris/Inspektur Wilayah, Kabag, Kasubbag dilarang merangkap menjadi pejabat fungsional Auditor). Dengan adanya pembatasan/larangan rangkap jabatan tersebut apakah berarti tertutup bagi pejabat struktural untuk melaksankan tugas pemeriksaan dengan BAP, bagaimana legalitasnya? Untuk hal wewenang memeriksa dengan BAP terhadap Auditan, sepanjang ada Surat Tugas dari Inspektur Jenderal tidak ada masalah dengan alasan: 1. Secara umum Inspektorat Jenderal diberi tugas


Pengaw asan Pengawasan menyelenggarakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Agama, sesuai pasal 720 PMA No 3 Th 2006. Institusi Inspektorat Jenderal terdiri dari para pejabat Struktural (Sekretaris, Irwil, Kabag, Kasubbag), Auditor, Pejabat Fungsional lainnya dan pelaksana. Wewenang pemeriksaan bukan monopoli tugas auditor, jadi sepanjang ada perintah tugas dari Inspektur Jenderal baik kepada pejabat struktural maupun Auditor. 2. Jabatan Inspektur Wilayah adalah jabatan struktural bukan jabatan Auditor, jadi kalau jabatan struktural dilarang memeriksa berarti Inspektur Wilayah pun dilarang memeriksa 3. Tidak ada ketentuan yang melarang bagi pejabat struktural di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk mengadakan pemeriksaan dengan BAP sepanjang ada perintah/surat tugas dari Inspektur Jenderal dan baik pangkat maupun jabatannya tidak lebih rendah dari Auditan. Kesimpulan: 1. Jabatan struktural dilarang merangkap jabatan, baik dengan jabatan struktural lainnya maupun dengan jabatan fungsional, kecuali Jaksa, Peneliti, dan Perancang

karena sifat tugas dan tanggung jawabnya berkaitan (sarang tawon). 2. Di lingkungan pendidikanpun untuk jabatan struktural tidak boleh dirangkap oleh dosen di Perguruan Tinggi atau guru di sekolah/ Madrasah. Jabatan yang memang harus dipangku oleh dosen atau guru antara lain, yaitu: Rektor, Purek, Dekan, Pudek, Ketua Sekolah tinggi, Kepala/Wakil Kepala Sekolah/Madrasah dan sebagainya. 3. PNS boleh merangkap menjadi pejabat Negara, tetapi harus dibebaskan sementara dari jabatan organik/jabatan negeri, kecuali keanggotaan menjadi DPR/DPRD atau DPD harus diberhentikan sebagai PNS. 4. Jabatan Auditor sebagai jabatan fungsional apabila diangkat menjadi pejabat struktural harus dibebaskan dari jabatan auditornya, yang berarti pejabat struktural tidak boleh merangkap menjadi auditor, namun demikian pejabat struktural diperbolehkan mengadakan pemeriksaan dengan BAP sepanjang ada perintah/surat tugas dari Inspektur Jenderal dan pangkat maupun jabatan pejabat yang ditunjuk untuk memeriksa tidak boleh lebih rendah.


Randang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor Sifat Larnpiran Hal

: : : :

S-1/MK.02/2008 2 Januari 2008 SANGAT SEGERA I (satu) lembar Langkah Dasar Penghematan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Yth: Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen Jakarta Menindak lanjuti hasil Sidang Kabinet tanggal 27 November 2007 mengenai 9 (sembilan) langkah antisipatif Pemerintah untuk mengamankan APBN 2008 dan pengaruh perkembangan faktor eksternal dan internal terkait dengan peningkatan harga minyak dunia maka Pemerintah memandang perlu melakukan penghematan 15% dan total alokasi pagu masing-masing Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2008. Sehubungan dengan hal tersebut kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen diminta untuk: 1 Meneliti kegiatan-kegiatan yang paling tidak diprioritaskan (prioritas rendah) untuk ditunda pelaksanaannya (dibintang) pada SAPSK 2008 antara lain kegiatan-kegiatan yang tidak dimuat dalam Buku RKP 2008 50No 45/2007 tentang APBN 2008) sehingga tercapai (Lampiran UU penghematan 15% dari. total alokasi pagu masing-masing kementerian negara/lembaga 2. Mengusulkan daftar kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam butir (1) kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran dengan menggunakan contoh formulir terlampir selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari 2008 Apabila sampai dengan saat yang ditentukan, 50 Fokus Pengaw asan Nomor 17 Tahun V Triwulan I 2008 Pengawasan

Randang kementerian negara/lembaga belum menyampaikan usulan tersebut, maka Departemen Keuangan akan mélakukan seleksi atas kegiatankegiatan yang akan ditunda pelaksanannya. Dapat ditambahkan, kegiatan yang ditunda/dibintang tersebut akan dilaksanakan kembali (Dihapus bintangnya) jika faktor eksternal dan internal berkaitan dengan harga minyak dunia telah semakin membaik. 3. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diusulkan untuk ditunda pelaksanaannya meliputi: a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga non-eksekutif, yaitu MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY dan lémbaga-lembaga non struktural, seperti komisi-komisi dan sejenisnya, serta lernbaga yang menangani bencana alam dan keselamatan manusia, yaitu BRR, Bakornas PB dan BPLS; b. Kegiatan-kegiatan dasar, yaitu kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja meliputi honorarium dan tunjangan (kode 0001) dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (kode 0002) c. Kegiatan-kegiatan dengan sumber pendanaan dan pinjaman/hibah luar negeri(PHLN); d. Kegatian-kegiatan dengan sumber pendanaan PNBP khusus untuk BLU dan BHMN. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama baik yang diberikan diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan RI, ttd Disalin sesuai dengan aslinya

Sri Mulyani Indrawati


Randang Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Pimpinan DPR-RI; 3. Wakil Presiden Republik Indonesia; 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; 5. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas; 6. Direktur Jenderal Anggaran; 7. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Lampiran Surat No: S-1/MK.02/2008 Tanggal : 2 Januari 2008 CONTOH

No

1 1 2 3 4

DAFTAR KEGIATAN YANG DIUSULKAN UNTUK DITUNDA/DIBINTANG Kode Kode Nama Alokasi Alokasi Dana Keterangan Program Kegiata Kegiatan Dana Yang Diusulkan n (SAPSK) Untuk Di bintangi 2 3 4 5 6 0x0x0x Oxx1 Xxxxxxx 3,000,000 300,000 Xxxxxy 0x0x0x Oxx2 Xxxxxxx 2,000,000 300,000 Xxxxxy 0y0y0y Oxx3 Xxxxxxx 1,000,000 100,000 XxxXx 52 0y0y0y Oxx4 Xxxxxxx 4,000,000 200,000 XxxXx Jumlah

Memorandum:

Blokir 15 % dari Pagu

6,000,000 900,000 900,000

Disalin sesuai dengan aslinya


Teknologi Informasi SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIP) INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA Oleh M. Nailil Fijjar Sistem Informasi Pengawasan merupakan gabungan aplikasi software yang memuat berbagai sistem informasi yang telah dibangun di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI dengan menggunakan jaringan wireless (nirkabel) dan dapat diakses secara online SIP (Sistem Informasi Pengawasan) terdiri: a. SICAN (Sistem Informasi Perencanaan) b. SIKU (Sistem Informasi Keuangan) c. SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) d. SIRANDANG (Sistem Informasi Perundang-undangan) e. SIPUS (Sistem Informasi Perpustakaan) f. SIM-HP (Sistem Informasi Hasil Pengawasan) g. SIMDUMAS (Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat) h. SITU (Sistem Informasi Tata Usaha) i. SIKAP (Sistem Informasi Perlengkapan) j. SIRUTANG (Sistem Informasi Rumah Tangga)

Keterangan : 1 SICAN (Sistem Informasi Perencanaan) (telah terbangun) Sican bersentral di Subbagian Perencanaan dan Program Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.Sican merupakan sistem aplikasi software berisi semua perencanaan kegiatan Inspektorat Jenderal antara lain : Aplikasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan nonaudit, rencana Kerja Audit/non-audit Tahunan (RKAT) dan penyerapan anggaran (per bulan, triwulan, semester, tahun), realisasi kegiatan audit/non-audit, monitoring laporan tim pelaksana kegiatan audit/non-audit, aplikasi Monitoring HP Petugas audit/non-audit, surat Tugas, SPPD, Rincian Biaya, dan Kwitansi kegiatan audit/ non-audit, monitoring HP petugas audit/nonaudit, Aplikasi Direktori Obyek Audit, monitoring obyek audit mulai tahun 2000, kompilasi DIPA obyek audit, rekapitulasi obyek audit, aplikasi Monitoring Kegiatan, kalender kegiatan Itjen Depag, petunjuk Operasional DIPA Itjen Depag,


Teknologi Informasi

2.

3. 4.

5.

monitoring realisasi/pelaksanaan kegiatan, Aplikasi Bendahara (BKU), monitoring penyerapan anggaran, laporan-laporan (SPTB, Nominatif, LS). SIK U (Sistem Informasi Keuangan) (belum terbangun) Siku bersentral di Subbagian Keuangan Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan. Siku merupakan sistem aplikasi software berisi semua bidang keuangan kegiatan Inspektorat Jenderal. SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) (belum terbangun) Simpeg bersentral di Subbagian Kepegawaian Pada Bagian Ortala dan Kepegawaian. Simpeg merupakan sistem aplikasi software berisi data-data kepegawaian Inspektorat Jenderal, seperti: Laporan data seluruh pegawai Itjen baik struktural maupun fungsional, laporan kenaikan pangkat, laporan kenaikan gaji berkala, laporan karpeg, laporan 54 cuti, laporan pensiun, dan lain-lain. SIRANDANG (Sistem Informasi Perundang-undangan) (telah terbangun) Sirandang bersentral di Subbagian Hukum dan Perundangundangan Pada Bagian Ortala dan

Kepegawaian, sirandang dibangun secara online dan bisa di download berisi peraturan perundangundangan dari tahun 1946 s.d sekarang antara lain: Undangundang (UU), Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres),Instruksi Presiden (Inpres), Penetapan Presiden (Penpres), Peraturan produk Departemen Agama yaitu KMA, PMA, INMA, Keputusan Irjen, Peraturan produk dari Departemen lain. 6. SIPUS (Sistem Informasi Perpustakaan) (telah terbangun) Sipus bersentral di Subbagian Hukum dan Per-uu-an pada Bagian Ortala dan Kepegawaian, Sipus merupakan salah satu Aplikasi Software yang telah di bangun Inspektorat Jenderal guna mendukung kinerja dibidang pengawasan, Sipus dibuat berbasis Web Based yang bisa di upload (dimasukkan) ke internet. Sipus Itjen dibuat dari hasil studi banding di Perpustakaan Nasional dan hasilnya Sipus sebagai sentral administrasi perpustakaan perkantoran Itjen Depag RI.


Teknologi Informasi Sipus adalah sistem informasi

7. SIM-HP (Sistem Informasi Hasil

perpustakaan pada Inspektorat

Pengawasan) (telah terbangun)

Jenderal Departemen Agama RI

Sim-HP bersentral Sub-

yang membantu mempermudah

bagian Data dan Informasi Hasil

pendataan antara lain: Anggota

Pengawasan

(member) perpustakaan, kataloq-

Pengolahan Hasil Pengawasan.

isasi

buku-buku

Sim-HP merupakan aplikasi

perpustakaan, sistem peminjaman

software yang berisi hasil temuan

referensi

pada

Bagian

audit seluruh Indonesia berdasarkan wilayah, kode temuan, maupun periode tahun audit. 8.

SIMDUMAS (Sistem

Informasi Pengaduan Masyarakat) (telah terbangun) S i m - D u m a s bersentral Subbagian Data dan

Informasi

Hasil

Pengawasan pada Bagian Pengolahan

Hasil

Pengawasan. Sim-Dumas merupakan aplikasi software yang buku

perpustakaan,

sistem

berisi hasil pengaduan masyarakat

buku

terhadap Departemen Agama atas

perpustakaan, sistem peng-

penyimpangan atau pelanggaran

embalian buku perpustakaan,

hukum.

pemesanan

(booking)

laporan perpustakaan berupa jumlah anggota, jumlah buku

9. SITU (Sistem Informasi Tata Usaha) (telah terbangun)

referensi perpustakaan, jumlah

Situ adalah sistem infor-

peminjaman, pemesanan, dan lain-

masi tata usaha untuk peng-

lain.

administrasian persuratan Itjen baik


Teknologi Informasi yang masuk maupun keluar, guna

berlapis,

mendukung kinerja dibidang

menyediakan fasilitas untuk

pengawasan, Situ dibuat berbasis

menyimpan data-data secara

Web Based yang bisa di upload

elektronik

(dimasukkan) ke internet, Situ

kehilangan surat dapat dilacak

bersentral Subbagian Tata Usaha pada Bagian Umum, Situ dibangun secara online seperti sistem laporan sehingga petugas tata usaha dapat mengetahui jumlah surat masuk dan keluar hanya perlu login petugas (secara online) dengan menggunakan password pribadi dan

selain

itu

apabila

Situ

terdapat

kembali keberadaannya dan print ulang. 10. SIKAP

(Sistem

Informasi

Perlengkapan) (belum terbangun) Sikap bersentral Subbagian Perlengkapan pada Bagian Umum. Sikap merupakan aplikasi software

keamanan yang berlapis, selain itu

yang berisi :Perencanaan peng-

Situ menyediakan fasilitas untuk

adaan barang / jasa Itjen Depag RI,

menyimpan data-data secara

Penyerapan anggaran DIPA, Kartu

elektronik

terdapat

kendali peminjaman barang, Kartu

kehilangan surat dapat dilacak

kendali Alat Tulis Kantor (ATK),

kembali keberadaannya dan print

Daftar Inventaris Ruangan.

apabila

ulang.

11. SIRUTANG (Sistem Informasi Situ

Itjen

Depag

RI

Rumah Tangga) (belum terbangun)

menghapus konsep tata usaha

Sirutang bersentral Subbagian

konvensial, karena Situ dibangun

Rumah Tangga pada Bagian

secara online seperti sistem

Umum. Sirutang merupakan

56

laporan sehingga petugas tata usaha dapat mengetahui jumlah surat masuk dan keluar hanya perlu login petugas (secara online) dengan menggunakan password pribadi dan keamanan yang

aplikasi software yang berisi : Perencanaan pemeliharaan barang Itjen Depag RI, Penyerapan anggaran DIPA, Kartu kendali service inventaris kantor.


Renungan Kiamat = Maut Oleh: M. Huda Hari Kiamat merupakan hari yang digambarkan sebagai musnahnya seluruh alam dari kebangkitan semula. Hari tersebut adalah salah satu dari rukun Iman yang harus dipercayai oleh seorang Muslim, baik dia akan menemuinya ataupun tidak. Penentuan hari kiamat merupakan hak prerogatif Allah SWT yang tidak dapat diganggu gugat. Setelah hari akhir ini kelak, semua manusia akan dibangkitkan, dari jaman nabi Adam AS hingga manusia terakhir yang dilahirkan. Semua manusia akan dikumpulkan di padang makhsyar. Di saat itu, manusia akan terbagi menjadi 2, manusia yang beruntung dan manusia yang merugi. Yang dimaksud dengan manusia beruntung adalah manusia yang menerima kitab hasil hisabnya dengan tangan kanannya. Sebaliknya, manusia yg merugi adalah manusia yang kitab hasil hisabnya diberikan dengan tangan kiri. Semoga kita termasuk kelompok manusia yang beruntung. Kapan kiamat akan datang? tidak ada keterangan kapan kepastian waktu hari kiamat akan tiba. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri juga

menyatakan tidak tahu dan tidak diberi tahu oleh Allah SWT. Al Mulk(67):26,”Katakanlah: “Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”. Namun kita dapat mengetahui tentang tanda-tanda kapan kiamat itu akan datang, Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat, kebodohan menjadi dominan, arak menjadi minuman biasa, zina dilakukan terangterangan, wanita berlipat banyak, dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh orang wanita berbanding seorang pria. (HR. Bukhari). Berdasarkan hadist tersebut tentu kita harus bercermin, kapan dan apa yang sudah kita lakukan, sebagai bahan introspeksi diri dalam mengarungi hidup. Sekarang ini kita lihat bahwa tanda-tanda kiamat banyak dijumpai di lingkungan kita. Jumlah wanita dua kali lipat dibanding jumlah pria, banyak sekali kita jumpai anak yang membunuh orang tua dengan alasan yang irasional, perbuatan zina dilakukan di mana-mana, bahkan ironisnya banyak sekali orang tua yang


Renungan mendukung anak-anaknya kearah perbuatan zina. Orang tua mendukung anak-anaknya untuk mempunyai pacar, bahkan merasa malu jika anak-anak mereka pada malam minggu tidak ada yang menjemput untuk menonton bioskop atau jalan-jalan. Hal ini sebagai cermin bahwa kebanyakan orang tua dizaman modern ini kurang sekali memperhatikan pendidikan agama bagi anaknya. Apakah ini potret kehidupan di dunia saat ini? Bencana-bencana dimanamana merupakan salah satu peringatan buat manusia akan kebesaran Allah SWT. Kiamat Sughro (Kematian) Ketika berbicara masalah kiamat sebenarnya yang harus kita siapkan adalah siap menghadapi maut, inilah kiamat yang setiap orang pasti akan mengalaminya, Inilah hari yang harus kita hadapi disetiap waktu. Seorang ahli mengatakan bahwa “Sesuatu yang paling jauh dari kita adalah angan-angan sedangkan hal yang paling dekat dengan diri adalah 58 kematian. Kematian punya banyak sisi dari sebuah bangunan kehidupan. Ia merupakan kemestian, musibah, kesedihan buat keluarga yang ditinggalkan, dan masih banyak sisi lain yang patut kita renungkan. Dalam

Alquran, ada tiga “Kullu” yang menunjukkan berbagai subjek kematian. “Kullu” pertama terdapat dalam surah Al-Qashash ayat 88: ...kullu syai-in haalik illa wajhah.... (tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah). Kedua, terdapat dalam surah ArRahman ayat 26: kullu man ‘alaihaa faan (semua yang ada di bumi itu akan binasa). Dan yang ketiga terdapat dalam surah Ali ‘Imran ayat 185: kullu nafsin dzaaiqotul maut (tiap yang berjiwa akan merasakan mati). Setiap jasad manusia pasti akan berpisah dengan rohnya. Seorang pakar muslim asal Turki, Harun Yahya, punya gambaran sendiri tentang keadaan jasad manusia setelah mati. “Dimulai saat nafas berhembus terakhir kalinya, kita bukan apa-apa lagi selain seonggok daging. Jenazah yang ditimbun tanah akan mengalami proses pembusukan yang cepat. Segera setelah jasad dimakamkan, bakteribakteri dan serangga-serangga berkembang biak pada mayat tersebut. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketiadaan oksigen. Gas yang dilepaskan oleh jasad renik ini mengakibatkan tubuh jenazah menggembung. Mulai dari daerah perut, yang mengubah bentuk dan rupanya. Buih-buih darah akan meletup dari mulut dan hidung dikarenakan tekanan


Renungan gas yang terjadi di sekitar diafragma. Selagi proses ini berlangsung, rambut, kuku, tapak kaki, dan tangan akan terlepas. Seiring dengan terjadinya perubahan di luar tubuh, organ tubuh bagian dalam seperti paru-paru, jantung dan hati juga membusuk. Sementara itu, pemandangan yang paling mengerikan terjadi di sekitar perut, ketika kulit tidak dapat lagi menahan tekanan gas dan tiba-tiba pecah, menyebarkan bau menjijikkan yang tak tertahankan. Mulai dari tengkorak, otot-otot akan terlepas dari tempatnya. Kulit dan jaringan lembut lainnya akan tercerai berai. Otak juga akan membusuk dan tampak seperti tanah liat. Ketidaksiapan menghadapi ajal/ kematian Manusia adalah tempat salah dan dosa (Al-Insanu wahalu Al-khatha wa- Annisyaah). Manusia hidup tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Manusia diciptakan di dunia adalah sebagai khalifah, maka segala hal yang diperbuatnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Adalah nafsu yang membuat seseorang tergelincir dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh Allah. Sifat nafsu adalah selalu menuntut kesenangan dan kepuasan diri. Ketika ingin makan,

kita mencari warung makan yang masakannya enak, ketika kita berkendara kita memilih kendaraan yang mewah dan masih banyak lainnya. Jika demikian yang kita perbuat, maka kita telah berbuat berdasarkan dorongan hawa nafsu, lalu bila dalam kehidupan kita hanya memenuhi hawa nafsu, berarti kita telah diperbudak oleh hawa nafsu. Mungkin ini juga yang telah terjadi di bangsa ini, bencana dimana-mana merupakan akibat nafsu manusia yang ingin mengambil hasil bumi namun tidak mau melestarikannya. Inilah salah satu faktor kenapa kita belum siap menghadapi ajal. Siap-tidak siap semua orang pasti akan menghadapinya. Keutamaan manusia terletak dalam pengendalian nafsunya, didalam Alquran dijelaskan, ada tiga bentuk nafsu manusia. a. Nafsu Ammarah bissu’. Nafsu ini selalu mengarahkan manusia pada perbuatan tidak baik, kejahatan, dan perilaku yang bertentangan dengan agama. Firman Allah SWT, Dan aku tidak membebaskan diriku (dan kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan (QS 12: 53). Orang yang dikuasai nafsu ammarah bissu’


Renungan

b.

c.

akan diperbudak nafsunya. Bahkan, ia menja-dikannya sebagai ˜tuhan Nya” yang dipatuhi dan dituruti. Kedua, Nafsu Lawwamah. Nafsu ini sudah mengenal mana yang baik dan buruk. Orang yang memiliki nafsu ini belum sempurna berada dalam kebaikan. N a f s u lawwamah s e l a l u mengarahkan pemiliknya menentang kejahatan, tetapi suatu saat, karena lalai, ia terjerumus kepada kejahatan dan perbuatan dosa. Keadaan ini membuat pelakunya menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, seperti firman Allah, Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)(QS 75: 2). Namun, 60 setiap kali Aku bertobat dari kesalahan yang telah dilakukan, ia kemudian lupa dan kembali melakukan dosa. Ketiga, Nafsu Muthmainnah. Ini merupakan nafsu yang baik dan membuat pemiliknya

tenang berada dalam ketaatan dan kebaikan. Nafsu ini telah mendapat rahmat dari Allah sehingga pemiliknya berpendirian teguh untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Allah SWT menjelaskan, “Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuha n k u . S e s u n g g u h n y a Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS 12: 5)”. Mari kita persiapkan diri, cek amal ibadah kita, lihat sekeliling kita, seberapa manfaat kita terhadap lingkungan sekitar. Semoga kita bisa terhindar dari kerugian dan masalah akibat tidak siapnya kita menghadapi ajal. Inilah sebenarnya kunci untuk siap mengahadapi ajal (kiamat sughro) yaitu mengendalikan hawa nafsu dan berbuat kebaikan dalam hidup, semua demi Sang Kholiq yaitu Allah SWT.


Agenda Temu Wicara Pengawasan Esselon I Pusat Untuk Sinkronisasi Tugas Bertempat di sebuah Hotel di daerah Bogor, Inspektorat Jenderal Departemen Agama telah melaksanakan kegiatan Temu Wicara Pengawasan (Murawas) tahun 2008 dengan Unit Esselon I Pusat selama 3 hari (5-7/3) yang diikuti 120 peserta, dengan mengundang 6 (enam) nara sumber esselon I pusat di lingkungan Departemen Agama. Kegiatan yang dibuka Oleh Inspektur Jenderal Dep. Agama Drs. H.M.Suparta, MA.Bertemakan “Sinkornisasi Kebijakan Esselon I Pusat Dengan Aparat Pengawasan Menuju Ter-wujudnya Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Departemen Agama”. Sekretaris Itjen Departemen Agama Drs.H. Ali Hadiyanto, M.Si dalam laporannya mengatakan, kegiatan Murawas dilaksanakan sebagai sarana menyamakan persepsi tentang kebijakan strategis dan program kerja prioritas tahun 2008 unit esselon I Pusat. Menurut Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Agama itu, kegiatan bertujuan agar terwujudnya pemahaman kebijakan strategis sebagai bahan penetapan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal, menyamakan persepsi tentang rancana sasaran audit pada unit eselon I pusat oleh masing-masing Inspektur Wilayah dan terpenuhinya seluruh komponen kontrak kerja Menteri Agama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara baik dan sesuai harapan. Inspektur Jenderal Departemen Agama Drs. H. Mundzier Suparta, MA ketika

membuka kegiatan tersebut mengatakan, bahwa temuan pada unit penyelenggara anggaran masih tinggi, dan hal itu tidak akan terjadi jika adanya sinkronisasi antara unit penyelengara anggaran dengan unit pengawasan, Sinkronisasi ini bisa meminimalisir temuan terutama yang berpotensi dengan kerugian negara. Menurut mantan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ini, kesalahan dapat terjadi pada saat penyusunan perencanaan kegiatan, karena bisa jadi perencanaan benar menjadi tidak benar jika tidak ada singkronisasi. Inspektur Jenderal mengajak kepada seluruh unit esselon I Pusat dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan agar membuat perencanaan yang benar, karena perencanaan akan mempengaruhi pada tingkat pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan yang baik adalah perencanan yang mengacu kepada hasil evaluasi sebelumnya sehingga menghasilkan pelaksanaan yang baik. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang baik dipakai untuk evaluasi selanjutnya, sehingga siklus ini akan menghasilkan program bermutu. Menurut Inspektur Jenderal, kelemahan perencanaan terjadi karena kurangnya daya inovasi berfikir ke depan untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu. Kenyataan sekarang memperlihatkan perencanaan lebih banyak berpedoman pada perencanaan tahun sebelumnya,


Agenda padahal seharusnya tidak demikian, hal ini merupakan penyebab dari terjadinya kemunduran yaitu menurunnya daya kerja. Inilah salah satu penyebab karena unit penyelenggara anggaran dengan unit pengawasan tidak sinkron. Ke depan, dengan adanya temu wicara pengawasan ini, instansi teknis dan instansi pengawasan harus bergerak bersama, hubungan kordinasi bersama dan tidak terjadi lagi terjadi kesalahan teknis. Kebijakan ke depan, menurut Drs. H.M. Suparta yang juga mantan Sekretaris Itjen Departemen Agama itu, sebagai lembaga pengawasan mengibaratkan sebuah penyakit yang harus diobati. Sebesar apa penyakit itu menjangkit harus tepat mendiagnosenya, jangan sampai salah memberi obat. Penyakit itu ada yang harus cukup diberi obat sesuai dosisnya, atau dengan cara harus disuntik, atau mungkin harus diamputansi bahkan jika perlu disuntik mati. Ini perlu menjadi perhatian kita, Itjen akan memberlakukan kebijakan itu dan seberat apapun permasalahan pasti ada penyelsaiannya, dan itu harus dilakukan dalam konteks untuk peningkatan pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih guna memperkecil peringkat negara yang tingkat korupsinya menempati posisi 143 dari 170 Negara di dunia. 62 Penguatan Tata Kelola Sementara itu Sekjen Departeman Agama Bachrul Hayat, Ph.D. dalam kesempatan menutup kegiatan Temu Wicara Pengawasan ini mengatakan, bahwa pentingnya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Departemen Agama. Untuk mencapai visi dan misi Departemen Agama

diperlukan adanya manajemen kepemerintahan yang baik melalui komitmen untuk bekerja yang baik dan selalu mengukur tingkat kinerja sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun Departemen Agama. Dalam pelaksanaan visi dan misi ini diperlukan tata kelola melalui adanya regulasi untuk pengaturan sebuah organisasi yang mau atau tidak harus dibuat, walaupun membutuhkan biaya yang besar dan mahal harganya untuk sebuah peraturan, asalkan tercapai dan terciptanya cita-cita pembangunan. Selanjutnya Sekretaris Jenderal Departemen Agama ini menyampaikan, bahwa visi dan misi Departemen Agama yang sudah dicanangkan 5 bagian yaitu peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan umat beragama, peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan pendidikan agama dan keagamaan, peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan salah satu tambahan dari konsep semula adalah penguatan tata kelola (manajemen). Menyoroti peningkatan ummat beragama, menurut Bachrul Hayat, Ph.D, berpijak kepada Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006. Kerukunan ini menjadi bagian yang harus dilakukan. Sebagai bangsa yang besar yang dengan adanya pluralitas, kita dituntut bersikap untuk menyadari adanya perbedaan dengan adanya pluralitas, sikap untuk menghormati atas eksistensi pluralitas dan sikap untuk bekerjasama dalam keragaman, dan hidup berdampingan secara damai. (Kusoy)


Hikmah KEDAHSYATAN DO’A Oleh: H.Masykur

Do’a adalah memohon kepada Allah langsung, untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoi Nya dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendaki. Atau memohon kepada Allah atas segala hajat yang kita inginkan dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariat agama, dan keyakinannya. Karena pentingnya masalah ini, perlu membahasnya secara khusus dengan mengungkapkan kisah-kisah yang dapat dijadikann contoh suri tauladan bagi pembaca dalam kehidupan yang kita jalani. Dalam kehidupan ini setiap insan pasti memerlukan bantuan kepada yang lainnya, tak ada seorangpun yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya dan ini merupakan fitrah manusia untuk memohon pertolongan kepada yang lebih berkuasa, apabila berada dalam kesulitan yang tidak dapat diatasi sendiri. Do’a adalah penyejuk dan penawar hati yang duka, untuk melepaskan belenggu derita yang

dialami manusia semasa hidupnya. Ketika nabi Adam AS dan Hawa melanggar larangan Allah dan terlepas dari murka-Nya karena berdo’a dan memohon pertolongan kepada Allah. Nabi Nuh AS terlepas dari angin taufan dan badai serta banjir melanda negerinya karena berdo’a dan memohon pertolongan kepada Allah, ketika Nabi Zakaria AS terlepas dari kemandullan tidak memiliki keturunan karena berdo’a . Bahkan para Nabi dan Rasul Allah terlepas dari musibah dan bencana karena banyak berdo’a dan memohon kepada Allah semata. Setiap manusia yang hidup didunia ini pasti akan mengalami dua macam ujian: pertama, manusia akan diuji dengan hal-hal yang jelek dan tidak menyenangkan, seperti sakit, usaha merugi, jatuh miskin dan lain sebagainya. kedua, Manusia diuji dengan hal-hal yang baik, seperti harta berlimpah,rumah mewah, badan sehat, anak-anak cantik,karier meningkat dan lain sebagainya. Kedua ujian tersebut telah diterangkan dalam Al-Qur’an Surat Yunus ayat 12 yang artinya”dan kalau manusia ditimpa bahaya dia berdo’a


Hikmah kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu dari padanya, dia (kembali) melalui (jalan yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdo’a kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa kebanyakan manusia jika ditimpa musibah dan bencana, maka dia berdo’a dan memohon kepada Allah.Tetapi jika mendapatkan rahmat dan nikmat yang belimpah ruah, maka dia lupa kepada Allah SAW, karena keberhasilan dan kesuksesannya dalam berbagai bidang yang diraihnya adalah menganggap hasil usaha dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari yang lain. Perintah do’a terdapat dalam firman Allah SWT.( Surat Al-Mu’min ayat. 60 ) .” Berdo’alah kepada Aku, niscaya Aku kabulkan do’amu”. Dalam Hadits Nabi yang 64diriwayatkan Abu Hurairoh Nabi bersabda” Tiada sesuatu yang lebih mulia disisi Allah daripada do’a “. Dan dalam riwayat yang lain :” Mintalah kepada Allah, karena Allah senang jika dimintai permohonan (Hadits riwayat Tirmidzi).Ayat dan Hadits tersebut merupakan perintah

berdo’a kepada Nya dan Dia akan memenuhi segala permohonan hambaNya apa yang ia inginkan Allah juga mengingatkan dalam ayat yang sama, kalau kita tidak berdoa kepada Nya, Dia akan murka dan menganggap kita sombong.”Sesungguhnya orangorang yang menyombongkan diri dari menyembah Aku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan sangat menghinakan” (Q.S .Al-Mumin :60 ). Dari keterangan tersebut merupakan peluang dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk banyak berdo’a memohon apa yang kita hajatkan dan pasti Allah akan mengabulkannya, hal ini telah terbukti berabad-abad lamanya, berikut ini sebuah kisah menggugah, diceritakan sendiri oleh pelaku sejarah, yang menumental: Imam Bukhari. Saat berada di Mekah, sekitar akhir abad kedua Hijriah, ia sempat mengalami kebutaan, tetapi kemudian sembuh. Ibunya sangat perhatian dengan banyak mendo’akan untuk kesembuhan puteranya. Suatu ketika ibunya bermimpi Ia melihat Nabi Ibrahim AS dalam mimpinya berkata kepadanya, ”Sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu, berkat do’amu yang banyak. Imam Bukhari mengisahkan. Benar, pada pagi hari, Allah mengembalikan penglihatan mataku. Subhanallah, luar biasa.


Hikmah Dengan do’a dapat menyembuhkan mata yang buta menjadi melihat kembali dan pada akhirnya Imam Bukhari menjadi perawi Hadits yang sangat terkenal dan karyakaryanya diakui umat Islam bahkan menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-quran. “Dikisahkan dari Junaid ia berkata bahwa seseorang memberikan kesaksian palsu terhadap Al-Walid. Lalu Al-Walid berkata: “ Allahumma, Jika ia berbohong terhadapku maka matikanlah dia sekarang juga .” Lalu orang itu menutup wajahnya dan terus gemetar hingga mati saat itu juga. Al-A’ masy berkata: “ Sebaikbaik Tuhan adalah sesembahan kita, jika kita mentaatinya dalam semua perintah Dia mengabulkan semua yang kita minta,” Ibrahim bin Adham suatu hari sedang duduk dibawah jembatan dikota yang diberi nama Mavzudz, tibatiba seorang laki-laki jatuh dari atas jembatan dan lalu ibrahim mengucapkan : “Ya Allah, tahanlah ia di udara hingga datang orang yang menyelamatkannya dari kebinasaan.” orang itu pun terhenti di udara hingga orang-orang datang dan kemudian menurunkannya dalam keadaan selamat”.(Tanbihul Mughtarrin. Abdul Wahab Asy-Sya’rani,H.118), Begitulah Dahsyatnya do’a yang diucapkan oleh seorang alim.

Perlu diketahui bahwa do’a do’a baik yang terdapat dalam Al-qur’an maupun yang terdapat dalam HaditsHadits Nabi erat sekali kaitannya dengan berbagai peristiwa yang terjadi dimasa lampau. Dengan demikian do’a-do’a tersebut pernah dilakukan dan dicontohkan oleh masing-masing pribadi yang memiliki arti dalam percaturan sejarah manusia. Terlebih , pribadi-pribadi itu patut diteladani dan dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ,do’a-do’a itu pun ada yang kemudian dinamakan dengan nama pengamalnya.Seperti do’a Nabi Adam, as,do’a Nabi Luth ,do’a Nabi Nuh ,do’a Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Ketahuilah, bahwa isi kandungan do’a harus memenuhi unsurunsur kebaikan dan bersifat wajar dan dengan memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah diajarkan Rasulullah SAW, Insya Allah semua permohonan do’a itu akan dikabulkan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah “Nabi Bersabda: Pada setiap nabi Allah memiliki do’a yang dengan do’a itu pasti akan mengabulkannya dan Aku (Nabi) ingin mengakhirkan do’a aku sebagai syafa’at bagi umat di akhirat kelak”.(AssSajadah;16).


Hikmah Do’a yang akan dikabulkan allah adalah do’a yang dilaksanakan sesuai kaifiyat syari’at agama, atau terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan untuk diterimanya do’a. Adapun syarat-syarat untuk diterimanya do’a ialah antara lain sebagai berikut: Suci badan , pakaian dan tempat “ Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri “ Al-Baqarah: 222”.

dari rezeki yang kami berikan kepada

Diawalai dengan membaca tahmid

dengan mengangkat tangan. Dari Umar

(Memuji Allah) dan membaca Sholawat atas Nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu

mereka”.(Ass-Sajadah;16). Berdo’a dilakasanakan di waktu-waktu ijabah’ seperti pada waktu sepertiga malam,” Dan pada sebagian malam , lakukanlah sholat tahajjud (sebagai suatu ibadah ) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji”(. Al-Isra.79). Berdo’a

R.A. ia berkata: “ Apabila beliau ulurkan tangannya waktu berdo’a ,beliau tidak

Hurairah ra.” Tiap-tiap urusan penting

menarik kedua belah tangannya

yang tidak dimulai dengan Alhamdulillah

sebelum beliau mengusapkannya pada

, maka putus barokahnya. (H.R.

mukanya”. (H.R. Baihaqy),

Baihaqi). Berdo’a dengan rendah hati dan dengan suara lembut” Berdo’alah kepada tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut.( ,Al-Baqoroh : 55".). Berdoa dengan rasa takut (cemas do’anya takut tidak diterima) tapi tetap berdo’a dengan penuh harap. “Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa

66

takut dan penuh harap “. ( Al- Baqarah: 56 ). Berdoa dengan rasa takut dan penuh harap disertai berinfak dijalan Allah,(Berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakan sebahagiaan


Waw ancara awancara Menggali Semangat Tahun Baru Hijriah Untuk Tercapainya Good Governance Perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat pada saat ini dirasakan tidak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, kesenjangan sosial dan kriminalitas semakin meningkat. Perbedaannya hanya tertutupi oleh berkembang pesatnya teknologi yang secara langsung maupun tidak telah membutakan mata dan hati kita terhadap setiap perkembangan yang terjadi. Momentum tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk kembali berbenah diri, hijriah merupakan perpindahan dari zaman atau peradaban jahiliyah yang menyesatkan menuju zaman peradaban yang beradab berdasarkan akhlakulkarimah yang di contohkan oleh Rasulullah SAW Penentuan penghitungan tahun Hijriah dimulai pada saat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya dari mekah menuju Madinah yang menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan Umat Islam yang luar biasa dan kemudian dijadikan dasar awal penanggalan tahun Hijriah bagi Kaum Muslimin dan tidak salah apabila harapan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika itu, kita jadikan harapan dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat kearah yang lebih baik karena kita semua merasakan kondisi saat ini nyaris sempurna hancurnya. Pemerintahan yang baik (good governance) dalam pandangan Islam, sesuai dengan harapan al-Qur’an, adalah pemerintahan yang mampu memenuhi hakhak segenap warga dan menegakkan

kedilan di antara mereka. “Innallaha yamurukum antuaddul amaanaati ila ahliha, wa idza hakamtum bainannas, antahukumu bil ‘adl / Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kalian memerintah maka memerintahlah dengan dan untuk keadilan..” (An-Nisa [3]: 58). Sementara itu Pemerintahan yang baik, yang berkeadilan dan selalu berusaha untuk memenuhi keadilan sosial bagi seluruh Rakyatnya dan tegaknya kedaulatan rakyat, tidaklah mungkin kalau bukan pemerintahan yang bersih (clean government) . Bukan terutama bersih secara lahiriah dengan menterengnya kantor-kantor pejabat, melainkan terutama adalah bersih secara batiniyah dalam sikap mental para pejabatnya. Kembali diingatkan bahwa untuk memahami sudah atau belum tercapainya Good Governance di lingkungan pemerintahan pada umumnya, kita harus mempunyai pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Baik-buruknya pemerintahan dapat dinilai bila ia telah bergesekan dengan 4(empat) Pilar Good Governance. Berikut pendapat dari berbagai kalangan tentang “Apakah telah terwujud Good Governance dilihat dari bergesekannya dengan 4 (empat) Pilar Good Governance”: 1. Partisipasi Masyarakat: Yaitu: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah, berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat.


Waw ancara awancara Pendapat: a. Belum tercapai: Partisipasi Masyarakat masih berjalan semu karena belum adanya keterlibatan masyarakat secara langsung terhadap perumusan kebijakan, lembaga perwakilan masyarakat yang mempunyai hak hearing dengan DPR banyak yang merupakan hasil rekayasa kekuasaan. b. Belum tercapai: Pemerintah masih terlihat setengah-setengah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang termarginalkan c. Belum tercapai: Walaupun Pemilu dan Pilkada sudah dilakuakan secara langsung tetapi dalam perkembangannya Pemilu maupun Pilkada hanya menjadi satusatunya barometer atau tolok ukur tentang keberhasilan Pemerintah membangun Demokrasi. d. Sudah tercapai: Pada saat reformasi,kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat telah terlaksana. 2. Penegakan Hukum Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk hak asasi manusia. Pendapat: a. Belum tercapai: selalu terjadi pembahasan 68yang panjang dalam penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. b. Belum tercapai: Hukum berada dibawah politik karena belum ada keberanian dari pemerintah ketika suatu kasus hukum berbenturan dengan Politik c. Belum tercapai: hukum berorientasi pada kekuasaan karena masih

terjadi tebang pilih dalam menjatuhkan hukuman kepada para pejabat yang terlibat kasus hukum 3. Transparansi Seluruh proses pemerintahan, lembagalembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Pendapat: a. Sudah tercapai: pelaksanaan EGOVERNANCE sudah diterapkan hal ini memudahkan masyarakat memperoleh Informasi. b. Sudah tercapai: Pelayanan satu atap dalam pengurusan keperluan masyarakat sudah mulai diterapkan,walaupun belum maksimal. 4. Akuntabilitas Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat. Pendapat: a. belum tercapai: selama ini selalu terkesan bahwa, yang dimintai pertanggungjawaban dalam seluruh kegiatan organisasi adalah hanya sektor pemerintahan sedangkan swasta tidak terkontrol dengan baik, padahal pemerintahan yang baik tidak hanya dilihat dari sektor pemerintah saja tetapi sektor swasta dan lembaga perwakilan masyarakat seperti LSM juga harus diminta memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. (Redaksi)


Berita Duka

SEGENAP KELUARGA BESAR INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI TURUT BERDUKA CITA ATAS WAFATNYA BAPAK PROF. DR. H. A. QODRI A. AZIZY, MA., Ph.D SEKRETARIS MENKO KESRA dan MANTAN INSPEKTUR JENDERAL DEP. AGAMA RI (2005 – 2007) Lahir : Kendal, 24 Oktober 1955 Wafat : Singapura, 19 Maret 2008

Semoga Almarhum Diterima Di Sisi Allah SWT dan Keluarga yang Ditinggalkan Diberikan Ketabahan & Kesabaran


70


Nomor 17 Tahun V Triwulan I Dengan Tahun Baru Hijriah Mantapkan Good Governance TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Recommend Documents