NIM :

LAPORAN HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA NOMOR 23 TAHUN 201 1 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSLA TAHUN 20 1 1-20 14 (Studi Kasus :Pemerintah Kota Semarang)

PELAKSANA: Dr. Suparmin, SH., M.Hum/ NPP : 09.06.1-0174

UMAR SIDIK. / NIM : 0970 10322

FAKULTAS HCTKUM LMVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 20 12

BAB N

HASIL PENELITIAN DAN PEMB1P.fbarSM ............................. -742 : 4.1. Gambaran Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia

Hak Asasi Manusia Tahun 201 1-2014

...................................,

42

4.2. Implementasi Peratwan Presiden Nomor 23 Tahu1.~:=3

1. Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/338/20 12 :tenP e ~ ~ ~ ~ t a s Kb&xxsan WitZdta Simaragg Ndmor 1807TgZn012~ tentaqg PemtKntulZan Pmitia.Ren-. . & - . ~asional .. Hak' -;Asasi Manusia @ANHAhQ. Kota Semtimng Tahun:20&:1-2Of 4; 2: Keputusan Wakil Walikota Se-marang selaku Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang .Ta.un20I'13014 Nomor 180133912012 tentwg Pembahan . Keputusan 'walci~ Walikoa

S & g sebkit Ketua hisPeksana Rbmna M s i Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang- Tahun 20113.201'4Nornor 050.4/0185 tentang Pembentukm Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Man& 0.KO&~ematang~ahmr2012-2014; 3. Keputusaa Wakjl Walikota Semarang selaiku Kktm h n i t i a -Peldrsaa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota S e w Tahun 201 1-2014 Nomox .I8.W340/2012tentang . .Pembahan. atas Keputwsan .Wakil W a l h t a Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional-Hak . h i Manusia Kota Semarang Tahun 2011-2014Nomor 050.4/00185/20 1 1 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Pelaksana Rencam Aksi Nasional H& ~ b t Semara~g a Tahun 2012-2,014. Asasi ~anusia 4. Keputwan-.TNalikota Semarang Nomor 1801182/2012tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RNWhW) -Kota S e m q Taiiun 201 1-2014; 5. Keputusan Wakil Walikota Sernarang s e w Ketua Panitia Pelaksana Tahun 201 17.U Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota SeNomor 050.4/0185tentang Pembentukau Sekretatiat Pauitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ORANHAM) Kota Semamg Tahun 2012-2014; 6. Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana RenAksiNasianal Hak Asasi Manllsia Kota Semarang Tahun 201 1 -2014 Nomor 050.4/0018512011 teatang Pembeatdcan Kelomwk Kerja -P&tia PdRencana Aksi Nasiod Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Sematang Tahun 2012-2014.

Hak Asasi Manusia sangat mendapat diperhatikan serius oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), ha1 tersebut &pat dilihat dari

admya Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Bu&ya pada

tahun 1966, dan berikutnya Deklarasi HAM di Wina pada tahun 1993 yang dikenal dengan Deklarasi win&' Deklarasi Wina tahun 1993 mencerminkan tercapainya konsensus antara negara-negara Barat dan non-Barat yang menyawan bahwa hak asasi manusia memiliki sifat yang universal, sekalipun dapat terjadi perbedaan dalam implementasinya, sesuai keadaan khas masing-masing negara.

H a . Asasi Manusia (HAM) di Indonesia diatur dalarn Konstitusi Negara yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ~ a . &1945, dan ..

.

dalam falsafah negara (Pancasila) juga diatur tentang ha1 tersebut, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa adalah causa prima (dalam sila pertama), human values-dignity of man, human rights, humanfieedom (sila kedua), keseimbangan

yang harmonis (sila ketiga), pengakuan akan harkat dan martabat manusia (sila keempat) dan keadilan bagi semua anggota masyarakat (sila ke~irna).~ Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai' hak yang dimiliki setiap manusia, yang .. melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia."

'

Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). Cet I. hlm. 21 1. Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Kebijakan Pemerlntah Kota Semarang dalam Bidang HAM, paparan Sosialisasi RANHAM Kota Semarang yang pada tanggal 20 November 20 12 di Semarang. LOC.cit

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 syarat .dengan

Hak Asasi Manusia sehingga dengan demikian Hak asasi manusia merupakan mandat konstitusional. Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai kebebasan manusia, sehingga perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab dari Pemerintah. Pemerintah w@ib mewujudkan HAM tersebut karena setiap orang berhak atas perlindungan HAM tanpa di~kriminasi.~

Dalam .pembaqgunan hukum HAM tidak dagat dipisahkan dari pembangunan sistem politik demokratis dalam negara hukum Indonesia. Hanya dalarn sistem politik yang demokratis, terbuka peluang yang luas dan leemungkinan yang lebih besar bagi pemenuhan HAM di bidang - bidang sipil, pofitik, ekonomi, sosial dan budaya. Perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM menjadi issue sentral dalarn reformasi berbagai produk hukum ymg

mengatur kehidupan politik, sosial, ekonomi dan keamanan. 'i'carena memang @uan .dari pembangunan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, yang berarti pemenuhan hak asasi manusia di bidang - bidang sipil, politik, ekonomi; sosial dan:budaya Apabila kica cermati te~jadinya Gerakan Reformasi Wasional yang dimulai pada tahun 1998, tidak hanya sekedar melengserkan Soeharto sebagai Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 20 11 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 20 11 -2014

Presiden Republik Indonesia, tetapi langkah reformasi pertama yang dilakukan oleh rezirn penguasa baru adalah memulihkan hak - hak sipil dan kebebasan dasar (civil and fundamental fieedom). Ini dimulai dengan memberikan fuang yang luas bagi tiga hak atas kebebasan dasar, yaitu : hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan berkumpul, , dan hak atas kebebasan berorganisasi. Dengan di'berikaanya ruang yang lebih lebar bagi ketiga.baka*rs .

.

kkbebasan dasar itu, maka akan tbrbuka kesempatan dan p&luang luas bagi '

parti~ipasirakyat d i bidang politik, hukurn dan pemerintahan.5 Sejalan dengan perkembangan tersebut diatas, rezim penguasa yang baru memperkenalkan pula undang - undang HAM yang secara substansial bany& memuat konsep

-

konsep HAM yang termuat dalam berbagai koveriiin

internasional HAM, Undang

-

Undang Pengadilan HAM, clan tidak kalah

pentingnya, pemerintah mencanangkan pula konsep Rencana Aksi Nasional Hak Asasi .Manusia (RANHAM). Dengan diundangkannya Undang - Undang -HAM, kedudukan dan peranan .Komisi .Nasional HAM diperkuat, khususnya yang berkaitan dengan

pel&sanaan tugasnya unW' mhjdankan h g s i ..

-

h g s i pemantauan, mediasi,

pengkajian dan..penyuluhan HAM. Selain..pembuatanUndang - Undang HAM, Undang - Undang Pengadilan HAM, Pemerintal~dan DPR telah meratifikasi pula

Abdul Hakim G. Nusantara, Makalah "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perlindunngan, Pemajqan dun .Penegakan Hak' Asasi Manusia", disampaikan p.ada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen diielenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI,Jakarta 29-3 1 Mei 2006.

berbagai kovenan internasional antara lain kovenan PBB menentang penyiksaan, pengzlukuman yang tidak mmusiawi &in perilaku kejam-lainnya,-Kovenan-PBB Anti .Diskrhinasi ..Rasial,.-berbagai kovenan ILO, dan pda tahun 2005

nierafifihi kovenan PBB 'yahg merupakan kovenan induk,' yaitu Kovenan Internasional tentang Hak - hak S,ipil dan Politik .&lHSP,) clan Kovenan Internasional tentang Hak - hak Ekonomi, Sosial dan B u d a y a ~ ~ S E S ) . Pasal 28 D. ayat ( 2 ) Undang Undang. Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 3 945 m

m

~ pengdctm, m jaminan perlindungan clan kepastian hukW

yang adil bagi setiap o r q g tanpa merntmktkan suku, .agama atau kedudulsan

ilerajatAhidupnya.'Pengakuan'dan jaminan ini sebagai implementasi Pasal.-l.;ayat (3) UUD Negara Republiki:Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa

Oleh karena hukum, dijadikm. sebagai salah satu asas _pemb*gunan nasional, hukurn harm dapat menunjukkan kewibawaannya untuk menjaga ketertiban dalarn mewujudkan keselarasan, keseraiian, dan kes'Plhibangan antara :

.

. .

.

lahiriah .dm;.k e p w . : :b&i&,ah-.,b.mg$aIndonesia

mencapai kehidupan

yang aman, adic iejahtera d.an juga untul'pen~e~gahan k@f&atan serta untuk' penyelesain pernasalahan yang tejadi di mpyarakat. H

h menurut WijoRo

'Proiijo.8koro ddalah : "

Hukum adalah tertib kehidupan dan tertib kehidupan adalah tertib .moral

dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan-salah mtu

,

faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangm

tindak kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan un3( mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai

bentuk kebijakan dzllam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih Selain ha1

-

ha1 tersebut diatas, Indonesia t e l h menerbidan berbagai

peraturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan rasa aman dan tertib bagi rnasyarakat yang' salah satunya adalah peraturan hukum pidana yang telah di

kodifikasikan yaitu Kitab Undang - Undiwg Hukum Pidana (KUHP) sehiqgga pelanggaran hdcum pidana disebut kejahatan. K e j h t a n merupakan fenomem tindak pidana yang ada di masyarakat dan dapat terjadi dimana-mana, kapan saja dm oleh atau terhadap siapa saja di seluru21'-Indodes'iaadengan berbagai modus

o,peran$iYang ber&ka ragam. Bahwa kejahatan yang semakin merajalela telah menjadiian masyardtat

menindak'terja&hya.kej&atan di S e r u d 'wirayah'hdonesi&.WiIajrah Ibdbfiesk terdiri dari daerah-daerah Provinsi d&- daerah Provinsi

itu

dibagi. ..,.atas

Kiibupaten /-Kotayang masing - masing mempunyai'PemerintAxm D a e a dan -

-

-

Wirjono Prodjodikom, Hukum Pidonu, (Jakxta :-1983)

'

setiap Kabupatefiota dibagi menjadi Kecamatan-Kecarnatan yang setiap

Kecarnatan dibagi menjaai K ~ l u r t i h O e s a . Tugas pokok Pemefintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat ddam rangka memberikan rasa aman, tertib dan sejahtera. Pemerintahan dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan olek negara dalam menyelenggarakan perlindungan kearnanan, keterti'ban, kesejzihterairn rakyat dan kepentingan negara sendiri, dikatakan oleh A. Hamid S. Attamirni, bahwa yang

dimaksud

dengan Pemerintah (regering) ialah organ yang

dipimpin oleh Presiden sebagai penyelenggaranya yang tertinggi, dengan baghabagiannya terdiri dari dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat--1 (sekarang disebut Provinsi), dan Pemerintah Daerah Tingkat TI (sekarang disebut KabupatenJ -Kota). -Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara konseptual menganut dan mengimplementasikan prinsip negara hukum (rechtstaat).' Menurut Pasal 71 Undang - Undang Nomor 39 tahun -1999 yang menyatakan bahwa "Pemerintah wijib bertanggung jawab men&ormaii, rnelindungi, rnenegakkan. dan memajukan HAM." Sedangkan dalam Pasal 72 diungkapkan bahwa "Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi y&g efektif .dalam bidang h&um, politik, ekonorni, sosial, bu'daya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.?. A. hamid S . Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia, (Jakarta : VI Press, ,1990)

Untuk mewadahi keinginan dari Pasal71 dan Pasal72 Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999, maka perlu adanya tindakan nyata dalam bentuk ~ e n c a n a

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). RANHAM tersebut sebagai

pan&

dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan,

perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal itu merupakan ,politik HAM Negara

dalam rangka memberi arah bagi penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugasnya mengabdi kepada masyarakat dengan berorientasi pada

HAM. Untuk itu, maka disusunlah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 - 2014 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Nomor 23 Tahun 201 1, sebagai pedoman dan acuan bagi pelaksana kegiittant&sebut baik di tingkat h

t maupun daerah.

Dengan dibentuknya RANHAM Nasional, maka ~emenntahDaerah sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat wajib untuk melaksanakan ha1 yang sama. Untuk itulah Pemerintah Kota Semarang menindaklanjuti hal tersebut

dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/182/20 11 yang teIah diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/338/20 12 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak ksasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 201 1-2014.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dan menerangkan dalm bentuk skripsi

yang berjudul : u~mplementasiPeratui-an Presiden Nomor 23 Tahun 2011: tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.

(Studi

Kasus :Pemerintiih Kota ~ e m a r a n ~ ) " 1.2.Perumusan Masalah Guna mengetahui implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomot 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ' ~ h u i ' i a Tahun 20 1 1-2014:di Pemerintah Kota Semarang; maka pernasalahan yang &an dikemukakan ada1a.h : 1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 201 1 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 20 11-2014 di Pemerintah Kota Semarang? 2. Bagaimanakah hambatan - hambatan yang dihadhpi 01eh Pemerintah Kota

Semarang dalam melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014 dan upaya - upaya apakah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota' Semarang untuk mengatasinya?

1.3.Tujuan Penelitian. D a l m pelaksanaan penulisan, penulis menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu : 1. Untuk mengetahui ' bagaimana Upaya Pemerintah Kota Semarang &lam

mengimplementasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20 1 1 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahm .2011-

20 14 di Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hambatan - hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20 11 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 20 112014 di Kota Seniarang.

Penelitianini d2mapk& dapat bermanfaat secara : a. Manfaat Keilmuan.

1. Hasil ' penulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan

di bidang ilrnu.hwkum, khususnya hukum tata negara. b

*

2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi di bidang

karya ilmiah khususnya hukum tata negara.

b. Manfaat Praktis.

Kegunaan Priiktis yaitu men'hetikan penjelasan tentang -1mplemenWi Beraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 201 1 tentang Rencana Aksi Ntisionrri Hak Asasi Manusia Tahun 20 11-2014 di Kota Sernarang : 1. Sebagai bahan rnasukan bagi para pihak yang berkepentingan lmgsung dengan hasil penulisan, khususnya Panitia RANHAM Kota S e m a r q , agar kinerja h.tanggung jawabnya lebih meningkat. 2. Sebagai upaya mempraktekkan teori-teori hukum, khususnya teori

penulisan hukurn dan hukurn tats-negara.

1.5.Sistematika Penulisan. Dalam -stin

skripsi, penyusunan dan pembahasannya d i d a n

dalam sistematika s k r i p s i - y q disusun sedemikian rupa sehingga menj'adi 5 (lima) Bab yang dapat digambarkan sebagaibedctit :

BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini penulis mernb-

menjdi lirna sub bab, yaitu : latar

belakang, perurnusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulism.

BAB I1

TINJAUAN P U S T ' . ' . Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian-pengertian clan istilah-istilah yang berkaifan langsung dengm obyek yang ditetiti, ' antara lain : negara dan hukum, pengertian Hak Asasi Manusia, .Hak 11

Asasi Manusia di Indonesia, pengertian Rencana Aksi Nasional hLak Asasi Nasional (RANHAM).

Ddm 'Mb irii berisi garnbaran yang terperinci mengenai metode penelitian yang dilakukan yaitu terdiri dari : metode pendekaian, sumber-sumber penelitian hukum dan analisis h&um. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mam bab-ini pendis m e n j h k a n hasil penelitian dan dilanjutkan d e a p n pernbahasan meggenai : 'Gambaran 'Umurn Teraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 201 120.14, . Implementasi -PemWm Presiden Nomor 23 Tahun 201 1 di -

Kota Semarang dan

hambatan .yang dihadqi Pemerintah Kota

Semarang dalam Pengimplementasian Peraturan Presiden tersebut. BAB V SIMPULAN-DAN SARAN

Bab ini adalah bagim penutup, dim&

semua hasil penulisan akan

dianai&a secara si'stematisdan disimpulkan.

Setelah halaman akhir Bab V selanjutnya ditulis 'daftar 'kepus'takaan dan lampitan-lampiran.

%

2.1. Negara dhrl Hukum Negara merupakan alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai' .

.

kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkagejdhTgejala kekuasaan dalam masyarakat.' Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara addah organisasi yang dalam sesuatu dayah'dapat memaksakan kekuasaannya secara

sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat

menetapkan tujuari daii kehidupan bersarna itu Negara menetapka cam -cam dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan d a l e k e h i d v .-, bersam&.ba% oleh 'indivcdu,golongan atau asosiaii, maupun oleh negara senilifi. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatankegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua-tugas :' a. Mengendalikan dan mengahu gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan; 4'

Loc. cii,:,:Mm.47. ?'/bid. h l n 48

b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatao:,.fnanusia dan golongangolongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara

menentukan

bagaimana

kegiatan-kegiatan

asosiasi-asosiasi

kemasyarakatan disesuaikan-satw'&iina. lain dan diarahkan kepada tujuan ,..xasional. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukuin .dan dengan .. .

pewtaraan pemerint.ahbeserta segala alat . perlengkapqnnya..'Kekuasaan negara

mempunyai' 'oiganisasi-.ymg--paling kuat clan teratur, maka dari itu sernua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka-ini. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik l d m e s i a ~ a h n1945 - dijelaskanbahwa ~ e ~ a1ridoniiia ra adilih ~ e ~ a hukurn. i;t Ketentuan mengenai Negara hukurn secara tegas iuga tercantum dalari rumusan Undang-Undang Dasar RIS Tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara

Tahun

1950. 'Negara 'Hukum adalah

negara

yang pnyelenggaraan

pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersaranakan hukum yang berakar dalarn norma dasar ,yang menjadi:pedoman. Konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh - lmmanuel Kant, Paul 'Laband, -Julius Stahl, Fichte, d m -1ah-lain dengm rneriggunakan istilah Jerman, yaitu 'rec'htsstaut', sedangkan dalam tradisi Anglo Arnerika, konsep Negara Hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey deagan sebutan 'The Rule of Law '. Prinsip negara hukum mengisyaratkan bahwa 14

setiap tindakaa, baik a p a r a ~ 'negara, . aparatur pemerintah pusat, aparatur

pemerintah daerah rnaupun warga negara harus bersen'dikan pranata hukurn.

Hukum adalah tertib kehidupan masyarakat dan tertib kehidupan masyarakat itu sesungguhnya adalah tertib moral sebagai bagian dari complex variable sosial yang empiris yang diartikan sebagai norma-norma baku yang terumus secara explicit daiarn bentuk perundang-undangan, sedangkan ketertiban masyarakat merupakan hasil dari proses panjang cara masyarakat mengelola kehidupan bersama,

Ddam proses ini masyarakat memasukkan gagasan tentang hak dan ..kewajiban, kemudian memuskan dalam' sistern aturan baik yang .bersifat

formal maupun non-formal beserta sarana dan prasarana untuk mengetola ddn menegakkamya. Konsep ini, konsistensi alias ketaatan perilaku sosial kepada model-model normatif yang telah ditetapkan dan dimaklumatkan dalarn berbagai norma peraturan perundang-undangan yang secara moral bersifat keharusan. . '

.

Norma merupakan pandangan objektif rnasyarakat tentang apa yang seyogyanya

Pengertian norrna hukum meliputi4asashukum, norma hukum dalam arti sempit atau nilai (value norm) d& praturan hukum konkret. Norma hukum d

w arti yang luas, berhubungan satu sama laill dan merupakan satu sistern,

paitu sistem h u h m . Menurut- M. Scheltema bahwa ciri khas negara hukurn ialah negara memberikan naungan kepada warganya dan naungan tersebut berbeda di tiap 15

negara, karena itu setiap bangsa atau Negara memiliki pengertian dan isi negara

hukum yang berbeda pula Menurut beliau ada empat unsur utama Negara hukurn yaitu : 1. Adanya kepastian hukum a. Asas legalitas b. Undang-undang yang mengatur tindakan yang benvenang sedemikian rupa,

sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan

c. Undang-undang tidak berlaku surut d. Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain

2. Asas persamw a. Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti mateiiil b. Adanya pemisahan kekuasaan

3. Asas demokrasi a Hak untuk memilih dan dipilih bagi wsarga Nega.ra

b. Peratwan unmbadan yang berwenang"ditetapkanoleh parlemen

c. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah 4. Asas pemerintahan untuk rakyat

a. Hak asasi dijamin dengan Undang-ydang Dasar '

b:-Pem~rin'tahansecara efektif dan efisiekW

lo Azhary, Negara Huhm

Indonesia, (Jakarta : UI Press, 1995).

16:

Dalam konsep Negara hukum tersebut, diidealkan bahwa yang hams

dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah h&~tn.~01& sebab ih..teori:Negara hukum,. rule of-law dan rechtsstaad pada dasarnya tidak

&P~&

dipi&an

d&ngh. teori demokr&i &'h-

diI"ht'

dari dua ,sisi y.kg

sama. Bahkan menurut Michel Tr~perdikatakan sebagai.:

"The strength of the theory of the rechtsstaat comes ,fi.om fb.rt?tation..w?th democratic theori-,'.(bahwa kekuatan teori . rechtsstaat itu tidak terletak dalam dirinya sendiri, m&laink& justru . terletak &lam hubungannya dengan teori

Kalau dipefhatikan rumusan tersebut diatas 'hanya 'bersifat yuridis idan '

hanya menyangkut 5idang '.hukurn saja dan'itupw dalam"batasibatas yang agak sempit. Hal ini disebabkan mengingat p & u m u ~tersebut di rumuskan dalam suasana.. ygqg .. masih d i kuasai ol& $qgasan Pahwa nggara daq pemerintahannya hendaknya tidak campur tangan dalarn urusan 'ha1 yang

'.

warga

negarsnya, -ke~tzali

menyangkut - kepeiitingan umum, rnisalnya .bencana alam,

hubungan luar negeri dm, pertahanan fiegara. Konsep negara hukurn yang '

demikian ini adalah sempit sehmgga sering di sebut negara hukum klasik. f

Menurut A.V. Dicey ada tiga unsur dari The Rule of law,.yaitu: a. LSupremacyof -law .tSupremasi .'H(ik@) ~ h yyang a mempuriydf:"k&uasaan

yang..tertinggidi dalarn 'negara adalah hukum Jimmly Asshiddiqie, Pokokrpokok H u h m T a k Negara .Indonesia Pasca' '-R$ormaSi,~.(J&arB ?PT. Bhuana Iimu Populer, 2007) .'

b. Egality before the law (p~amaandalam h u h bagi setiap orang) c. Human Rigfhs'(konstitusi ti& menrpakan smber dari hak - hak asasi manusia

clan jika hak-hak asasi diktakkan dalam.konstitusi, itu hanya sebagai penegasan bahwa hak-hak asasi itu ham dilindungi:12 Mengenai supremacy of law yang dikemukakan oleh Dicey mengandung maksud bahwa hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi oleh kmma 4tu

hukum tidak boleh menjadi alat tetapi hams menjadi .tujuan, w a l q m .tuj.uan yang dimaksud bukan hukurn .xmata, melainkan untuk melindungi kepentingan . ralcyat sehingga antara hukum dan kepentingan ralryat mewpakan dua hal. ymg tidak dapat dipisi&m.'3 Tentang equality before the law dalam suatu Negara hukurn, kedudukan

wags hegara dan pejibat ipeme&&&?

sama -

ti&

- ada

.bedanya di

-

muka h u b kaliupun. ads,,..-xrt>edaan hanyalah meggenai fungsi. ., Fungsi . .. .

pemerintah adalah untuk mengatur sedangkan rakyat diatur. Baik yang rneqpttu ataupun yang diatur mempunyai pedoman yang sama y & i i un'dang-uriilang, kedua-duanya hams sama-sama melaksanakan dan tidak boleh melanggarnya. Mengenai human rights, yang utama adalah hak kemerdekaan gribadi adalah hak-hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinymnpa merugikan orang '-lain atau mei%hi&an gangguan Ierhadap masy&at

l2 Devey, K.J, Praktek-prakiek Internasional daft Relevansinya bagi Dunia Ketigg. Penerjemah Amanulah Dkk, (Jakarta : UI Pms,L998). l 3 Apeldoom Van J.L, Penguntar Ilmu Hukum. (Jakarta : PT. Pradnya Pararnita, 2004).

18

sekeliliiya. Jadi dalam Negara Hukum human rights diakui clan dilindungj. tetapi dalam menggunakannya harus dibatasi agar tidak melanggar hak-hak orang lain.

Dari urai& tersebut di atas jelas dapat dilihat bagaimana suatu Negara Hukum atau prinsip-prinsip Rule of Law dapat tegak. Ia menipakm wsuatu sistem yang didalamnya terdapat beberapa komponen dan saling berkaitan antam satu dengan yang lainnya. Hukum yang ditegakkan antara lain mem~unyai s a s m akhir yang berupa perlindungan hak asasi manusia yang irnplementasinya

adalah terwgjudnya rasa aman dan tertib. Seciua filosofis Noor Syam menggambarkan dengan katadkata-antaralain: 'Wenegddcan negara hukum (recgtsstaat) dari negara beidasarkan filsifat '

Panckila berarti menegakkan h ~ k u m . ' ~ ~atarnnegara demokrasi yang berdasarkb hukum atau. negara hukum

yang demokratis, rakyat dan hukum mempunyai hubungan timid balk d m ' b

tertapai ketika hukum dan penegak hukum lahir untuk menjsmin: hak setiap individu atas rasa aman dan tertib, oleh karenanya negara terkait dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat serk meletakkan dasar-dasar ,dan

l4 Moch. Noor, Syam, Penjabarm Fils@ Malang, 2000). '

Pmcasila dalam Fils@

Hukum, (Malang :. Lab IKIP

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan

d i d ancaman atau sanksi yang berupa p i h Wntu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 2. Menentukan kapan dart dalam ha1 apa, kepada me&

yaug telah melanggar

larangan-larangan.itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut." Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum yang jenis dan hierarkinya &pat dicermati dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -

b. K e t e t a p Majelis Pennusyawaratan Rakyat;

"

c. Undang-Undang! Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden;

f. Peratman Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah KabupatenfKota.

diatas.

' Moeijonq Asas-asus H u h Pidann, (Jakarta :Bina Aksara, 1987), hlrn 1.

$

Y

2.2.Pengertian Hak Asasi Manusia Pengertian hak asasi manusia sangat beragam. Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak )tang dimiliki setiap manusia, yang.melekat atau

inheren padanya karena dia adalah manusia16 Dalam Mukadirnah Kovenan Intemasional Hak Sipil dan Politik (1966), dicanangkan : "These righfs derive

from the inherent dignity of the human person

"

(Hak-hak ini berasal dari harkat

dan martabat yang melekat pada manusia)." Hak ini sangat mendasar atau asasi Nndamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta m-batnya.

Hak ini juga dianggap

universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan h g s a , ras, agama, atau gender. Hal ini sesuai dengan pendapat John Locke. Sedangkan Koentjoro Poerbapranoto (19'76)mendehisikm hak asasi sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang fid'k &pat h i p i d &

'

w&a&a

Dewasa ini, kita membedakan tiga generasi hak asasiJ8 Generasi pertama

addah generasi hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan deng&gemikiran di negara-negara Barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya, yang gigih diperjkgkan oleh negara-negara k o n i d s dalam: Masi P e m g Dingin (1945- awal tahun 1970-an) seritig .

diiamakan Dunia Kedua. Kemudian hak ini didukung negara-negara y m g - b w

membeba~kandiri dari penjajahan kdlonial, dan yang s e h g disebut Ma Ketiga. Generasi ketiga adalah hak atas perrlai&ai& dan hak:atas pembangunan

(development), yang terutarna dwerjuangkan oleb negara-negara Dlnia Ketiga. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang - Undang,..Nomor39, Tahw. 1999 yang d i a k s u d dengan Hak -Asasi'Manusia' adalah seperangkat hdc yang melekat pads.-hakikat.',dai: keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa clan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang h

i

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat-.musia. . ' ..'I9 Prinsip-p+wip,HAM yang:utama meliguti .

a. P-ip

Wienabilitas (fak terenggutkan).Pfinsip ini menyatakan baliwa hak

asasi melellat dalam diri manusia semata-rnata karena keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia menyatu dalarn hark~t/&artabat rnanusia.' HAM' bukanlah pemberian dan karenanya tidak bisa dicabut

bahlcandeh ptm~&tah sekalipun.

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari .ras,. w w kulit, jenis kelaniin, agama, k e b a n g ~ ,keyakinan . 'politik, status kekaym -gtau s W l : h y a , memiliki hak-hak yang sama.

c.

Prinsip indivisibilitas (kesatuan ha. asasi) dan interdepensi ( d i g bergantung). Prinsip ini menyatakan bahwa semua HAM merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pilahkan. Semua hak asasi berkait antara satu dengan yang lainnya Oleh karenanya semua hak asasi memiliki nilai

yang sama dan semuanya sarna pentingnya. Tidak boleh ada anggapan bahwa hak tertentu lebih penting daripada hak lainnya. Lebih khwas, antara hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah

sama pentingnya.

Negara Indonesia dan Hak Asasi Manusia

Norma hak-hak asasi manusia d m u s k a n dalam hukum positif, baik di tingkat nasional maupun intemasional. Di tingkat internasional-norma-noma

HAM bisa ditemukan dalam berbagai perangkat (instrumen) hnkum HAM. Selain itu, juga bisa ditemukan dalam bukum hurnaniter (humanitarian law), hukum pengungsi (refugee law), hukum perbundm (labour law), serta hukum yang berada dalam ranah pencegahan kejahatan (crime prevention). Ada dua macam perangkat HAM di tingkat internasional, yakni perangkat

yang mengikat secara h u b (disebut hard laws) dan perangkat yang tidak mengikat secara hukum namun mengikat secara politik (disebut so$ laws). Perangkat yang mengikat diwujudkan dalam bentuk konvensi atau pakta serta protokol, baik protokol tarnbahan (additional, supplementing) maupun protokol

pilihan atau opsional (optional). Sedang .perangkat yang .tidak mengilcat diwujudkan misalnya

.

&dam 'bentuk ileklarasi

(declaration), p'ah2iua.n '

(guidelines), aturan (rules) -atau aturan minimum (minimum rules) atau aturan

minimum stan&

(standard minimum rulbsj, dan prinsipprinsip (principles).

Hak-hak asasi manusia terdiri atas hak-hak manusia (human rights) &u kebebasan atau kebebasan dasar weedoms atau fundummtal j+eedoms)':-Dua

kansep ini mengandung implikasi yang berbeda terrnasuk dalam penerapannya

d m oleh kruenanya para pekeja atau aktifis HAM perlu peka dalam membedakannya. Misalnya, bukan 'hak untuk beragama' tapi 'hak ags .,

'&&&-&agama'. .. .

en^@& kebebasan,.dabatd i k ~ l ~ m ~ k sebagai k a n berikut :

t.:4&hehsm.positif :(bebas untuk;..fi.eedom.to) dan kebebasan negatif (bebas dari; fieedom for). "Bebas untukn'berarti bebas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya kebebasan .be-rpendapa, .&artic orang .-Mesh menyampaikan atau tidak menyampaikan pendapat. "Bebas dari" b e d i bebas Ckyi

&en&annya

tindakan tertentu. Misalnya bebas dari perbudakan atau

p e n y m . , berarti.orang +j-;iali. bolk~ d a j i d k im

.

bUdak ati di-iiksa.

,..

..

2. Kebebasan dalam d i i y a sendiri (f?eeedornin .:itsey).;..h...k&iuliUliuliuliuldd~ .

.relasi

.

for. itselfla.&CKebebasan.. .ddam & k y a . sed&M"3:i&grfsit.rncfJ&

dm. dalarn keidaan apapun tidak boleh dikuraigi.'. ~ i s a l n y dkkbekaszin '~ bqpilcir, berapma dan .bergey&an.

Walaupun dalam keadaan perang

kebebasan-kebebasan ini tidak boleh diganggu. "Kebebasan dalam ,-rdasi" 24

''

adalah kebebasan yang berlangsung dalarn suatu relasi .dm. b n a n y a . bdeh dikend pengekangan (restriksi) atau pembatasan (Iimitasi.). dahioh':dari

ini .addah kebebasan untuk menyampaikao pendapat .atau

kebeb-

.

khebasan

.

..

inenjalankan ib:g'&&,-agama.

Norma-norma HAM...yangdimmuskan dalam hukum internasio~l diperlakukan sebagai standar wum. M&sudnya, stm&

norinatif,.& $igkat

nasional baleh.ditetapkan-lebih tinggi namun tidak boleh ditetapkq lebih tinggi

namun tidak boleh. .lebih rendah daripada yang terdapat. dalam hukum internasi6nal.' Misalnya jika ditetapkan dalam hukum internasiinal b $ h ~ ..

pendididcan dasarharus' bersifat wajib 'dangratis, maka h-

nasionzrlib61i?h

menetapkan':ibahwa sem& ' jinjang .:p&ndidikan termaiuk perguruan tinggi

Blsubsiii. sepenuhnya'oleh negara, namun tidak boleh ditetapkan disana bahwa semuajeqjang ,pendidik& termasuk .'.pndidikan dasar diserahkan sepenuhnja

Alasan dari ketentuan' demikian adaliih - karena - h b internisional '

disep-

.

ofeh:semua. negara .di. dunia..yang m masing-masing memiliki sistem

BukUm yang muugkin berbda,' mefibatktin berbagai 'sisfem politik; .sistem ekonomi, kultur dan sub-kultur yang sangat beragam. Dalarn kemajemdm universal seperti itu, semua negara bersifat unik dan tidak mas& aka1 apibikidda negm,.:..$an$.!,rnengH&p... bahwa . dirinya adalah yang. . paling.: unik untuk

menjustifikaii'klaim a* perlakuan isth&a

.

Hukurn intmional di bidang hak asasi manusia, berbeda dari hukum internasional di bidang lainnya, merniliki kekhususan nalam hal relasi yang diatur. Hukum internasional HAM mengatur hubungan antara dua subyek hukum dalarn pola yang vertikal (tidak horisontal) dengan relasi 'hak dan kewajiban' yang bersifat eksklusif-sepihak (tidak saling timbal balik). Dua subyek htdam itu ialah manusia selaku pemilik hak-hak asasi dan negara selaku pemangku kewajiban.

berkewajiban mewujudkan hak asasi manusia NEGARA (Pemangku Kewajiban)

Namun demikian, dewasa ini peran pemangku kepentingan diluar penyelenggara negara khususnya peran masyarakat sipil dalam impementasi

HAM semakin diakui, terutama menyangkut implementasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai konsekuensi dari corak relasi yang daitur dalam hukum HAM internasional, negara memegang kewajiban-kewajiban tertentu dalam rangka merealisasikan hak-hak asasi manusia. Ada b e b p a kewajiban negara, diantaranya adalah 'kewajiban generik' d m 'kewajiban berbuat serta mencapai

hail' .20 Kewajiban generik disebut seperti dernikian karena kewajiban ini menjadi surnber bagi kewajiban-kewajiban lainnya. Pada dasarnya ada 3 (tiga) kewajiban generik, meliputi kewajiban menghonnati (obligation to respect), kewajiban melindungi (obligation to protect), dan kewajiban memenuhi (obligation tofurjilll). Kewajiban menghormati mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Jika tindakan itu dilakukan, maka dikatakan bahwa negara melakukan pelanggaran HAM. Oleh karena kewajiban ini mengharuskan negara

untuk absten dari tindakan, maka kewajiban ini dikenal dengan kewajiban negatif. Contoh dari kewajiban ini rnisalnya negam lnelalui apratnya -tidak boleh melakukan penyiksaan untuk menggorek' keterangan atau memaksa seseorang uutuk mengaku telah melakukan suatu tindak pidana yang disangkakan. 'O

Ibid. hlm. 14.

Kewajiban melindungi a e n g h i l ~ ~ k negara an untuk mengambil tindakan tertentu guna melindungi hak asasi seseorang dari kernmgkinan pelanggaran oleh orang lain atau oleh pihak non-negara. T i a n untuk meliadungi HAM seseorang dari kemunglunan pelanggaran oleh pihak non-negara ini dikend sebagai efek horisontal hak asasi manusia (horizontal effect of human rights). Oleh karena kewajiban ini menghamskan negara untuk mengambil tindakan tertentu maka ia dikenal sebagai kewajiban positif. Kewajiban

memenuhi

merupakan

kewajiban

positif

lainnya,

mengharuskan negara untuk menempuh langkah-langkah bagi pemenuhan HAM. Contoh dari kewajiban ini misalnya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan, membuat program pendidikan guru, atau membangun gedunggedung sekolah. Dalam konteks 'kewajiban memenuhi' perlu diingat bahwa kebebasan weedom), karena sifatnya, tidak bisa dipenuhi. Negara tidak bisa dan tidak boleh

membuat seseorang untuk berpikir atau berkeyakinan tertentu. Namun kebebasan bisa difasilitasi dan dirnajukan. Oleh karenanya, ditambahkan kategori keempat pada kewajiban generik, yakni kewajiban memajukan (obligation to promote). Kewaj.iban mencapai hasid (obligation of result) mengharuskan negara untuk mencapai hasil tertentu. Jika negara membuat suatu kebijakan atau

program agar, setelah jangka waktu tertentu, tidak ada lagi anak yang belurn mencapai usia 18 tahun yang bekerja di sektor-sektor pekerjaan yang terburuk

(worst forms of child labour), ha1 itu dikatalcan sebagai komitmen terhadap kewajiban untuk mencapai hasil. Dalam rangka 'kewajiban mencapai hasil', negara wajib untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sekaligus tidak boleh melakukan tindakantindakan lainnya. Inilah yang disebut sebagai 'kewajiban berbuat' ( ~ b l i g ~ oof n

conduct). Salah satu contoh perbuatan negara dalam kewajiban berbuat adalah rnembuat peraturan perundang-undangan yang menjarnin pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi dalam bebkrapa aspek, yaitu

:2'

1) HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;

2) HAM berkaitan dengan keluarga; 3) HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) HAM berkaitan dengan pekerjaan;

5) HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan menyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat dan berserikat;

6) HAM berkaitan dengan inforrnasi dan komunikasi;

7) HAM be&tan

dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang

merendahkan derajat clan martabat manusia;

8) HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial; MPR RI,Panduan Pemasyarakatan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dun Ayat. (Jakarta :Setjend MPR RI, 2006), htm. 116

21

9) HAM berkaitan dengan persamaan dan keadiian; 10) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.

2.4. Pengertian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia @ANHAM) Dalam Pasal 1 angka 2 Peratman Presiden Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 201 1 yang dimaksud dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghorrnatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan

HAM di Indonesia.

Tujuan utarna RANHAM adalah mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM. RANHAM dianggap sebagai living document yang di dalarn pelaksanaannya perlu disesuaikan denga fokus, potensi clan pertnasalahan masing-masing. Selain sebagai politik HAM Negara, RANHAM juga ditujukan untuk menurnbuhkan semangat kej a sama intemasional dengan mengacu pa& prinsipprinsip dan tujuan-tujuan Piagarn PBB khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal55, dan Pasal 56 serta Pasal I, Pasal 4, dan Pasal 15 Deklarasi W i m Keja sama intemasional di bidang HAh4 ini berdasarkan pada prinsip-prinsip saling rnenghormati, persamaan derajat, dan h u b m g a baik antar bangsa, serta hukum intemasional dengan memperhatikan kepentingan nasional dan rnenghormati ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku.

Implementasi dari Peratman Presiden Nomor 23 Tahun 201 1, maka untuk ,tingkat nasional dibentuk Panitia RANHAM Nasional yang batanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan sebagai perwujudan asas dekonsentmsi, maka daerah baik provinsi maupun kabupatenfkota, termasuk didalamnya Kota Semarang, rnembentuk Panitia RANHAM ~roviflsi/~abu~aten/~ota~~

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Renma Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 201 1-2014.

2Z

%A%

ILL

METODE PENELITLAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarlran pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukurn tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakannya pemeriksaan yang mendalarn terhadap fakta hukurn tersebut, untuk kemudian mengusahakan sum pemecahan atas permasalahan - permasalahan yang

timbul didalarn gejaia yang b e r ~ a n ~ k u t a n . ~ ~ Penelitian hukum ditinjau dari sudut tujuan, dibagi menjadi penelitian

hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau e ~ n ~ i r iPenelitian s.~~ hukmn dapat dibedakan antara penelitian hukwn normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya M a n pustaka atau data sekunder, yang mencakup hukum primer, sekunder dan tertier. Pada

penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pa&

awalnya b l a h

data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau n ~ a s ~ a r a k a t . ~ ~ Menurut Organization .for Economic Cooperation and Development

(OECD), research aitd experimental development as creativity, originality, and systematic activity that increases the world's stock of knowledge (pene1itia.n dan 23

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukl~m,(Jakarta : UI-Press, 2007), hlm. 43.

percobaan pengembangan merupakan suatu kreatifitas, orisinalitas, dm e t a s yang sistematis yang dapat meningkatkan ilmu p a g e t a h ~ a n ) Hutchinson .~~ rnembepenelitian hukurn rnenjadi empat tipeZ7,yaitu :

1. Doctrinal research : Research which provides a sysremufic a p t i t i o n of lht! rules governing a particular legal theory,analyses the relationships between rules, explain areas of difluculry and perhaps, predict the future development (suatu penelitian yang menyediakan penjelasan secara sistematis dari peraturan yang mengatur teori hukum tertentu, menganalisa hubungan anbr peraturan hukum, menjelaskan kesulitan-kesulitan dari

ha1 tersebut, dan mencoba untuk

rnemprediksikan perkembangannya di masa mendatang).

2. Reform-Oriented Research :Research which intensively evaluates the adequacy of exisling rules and which recommencls. changes lo any .rulesfound wanting (Suatu penelitian yang secara intensif rnengevaluasi kelayakan dari suatu peraturan yang telah ada dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan sekiranya perlu

untuk dirubah). 3. Theoritical Research :Research which fosters a more complete understanding of conceptual based of legal principle and combined eflects o f a range of rules and procedures that touch 6

n a particular

area of activity (Suatu penelitian yang

membantu perkembangan pengertian yang lebih mendalam terhadap konsep 24 25

Ibid, Hlm 5 1. Ibid Hlm. 52.

26 Peter

Mabmud M m k i , Penelition Hukttrn, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), Ed. 1,

Cd 2, H l a 30. 271bid,Hlm. 32-33.

konsep dasar dari prhsip-prinsip hukum dan.menggabu.gkannya ldengan akibatakibat .dari peraturan-peraturan dan tata cara pelaksanaannya yang menyentuh S e a dari aktifitas tertentu).. 4 . Fundamental Research :Research designed to secure a deeper understandfttg of

law as social phenomenon, including research on the historical, philosoph&ql, linguistic, economic, social or political implication (Suatu .'peneZifian yang dirancang..untukmenj,amin adanya pemahaman secara mendalam:.terhadap..hukum . . sebagai fenornena sosial,teimasuk.penelltian secara historis, filosofis, tata bahGa, ekonorni, implikasi sosial atau plitik). Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis did-

menyusun

penulisan hukum ini merupakan p.ene1itian hukum normatif. Penelitian hukum m a t i f disebut juga penelitian hukum d o m a l , yaitu suatu penelitian yang menyediakan, penjelasan secara sistematis dari peraturan yagg mengatur teori hukum tertentu, menganaiisa hubungan antar peraturan hukum, rqenjeiasKan

,

kesulitan - kesulitan dari ha1 tersebut, perkembangan

di

masa

dan mencoba untuk memprediksikan

mnendatang.

Penelitian

ini

biasanya

hanya

rnempergunaksuisumber-siunber data sekunder saja yaitu peraturan .perund~nig.

.

undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendap&pendapat para sarjana hukurn terkemuka sedangkan analisa yang dilakukan'berupa

-

28

9.

Soemitro,Ronny Hanitijo, Metodologi Penelilian Huktrn, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.), Blm.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data, clan metode penyajian dab. Seleagkapnya penerapan metode penulisan diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini.

3.1.Metode Pendekatan.

Didalam penelitian hukurn terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan infurmasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dikarenakan penulis melakukan penetitian hukum normatif (legal research), penulis akan menggunakan pendekatan-pendekatan berikut ioi 29: 1. Pendekatan Undang - undang (statute approach)

Pendekatan Undang - undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang basanglcut paut dengan isu

hukum yang sedang penulis tangani yaitu implementasi Peratura. Presiden

Nomor 23 Tahun 20 11 di Pemerintah Kota Semarang. 2. Pendekatan historis

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang

dipelajari dan perkembangan mengenai pelaksanaan RANHAM baik Nasional s,ecaraurnurn.maupun Kota Semarang khususnya. 29

[bid, Hlm. 93.

3. Pendekatan komparatif P e n d e b komparatif dilakukan dengan membandingkan peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang dibawahnya mengenai hal yang sama,

dalarn ha1 ini mengenai RANHAM. 4. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-panclangan dan doktrindoktrin yang berkembang didalam ilmu h u b khususnya hukum tata negara. Pertarna-tama penulis akan mempelajari konsep HAM terlebih dahulu, kemudian konsep RANHAM dipandang dari segi Pemerintah sebagai pengemban pemajuan dan pelestarian HAM.

Sumber - sumber Penelitian Hukum. . .,. .

Sumber - surnber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan -

bahan hukum primer dan bahan- bahan hukurn sek~nder.~'Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatifartinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua

publikasi tentang hukum yang bukan merupakau dokumendokumen resmi.

P u b l i i i tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jumal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3.2.1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan hukum yang

'

mengikat3 ,terdiri dari : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20 1 1 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;

b. Keputusan Walikota Semarang Nomor

180133812012 tentang

Perubahan atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 1801182/20 12 tentang Pembe'ntukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 11-20 14;

c. Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun 20 1 1-20 14 Nomor 180/339/20 12 tentang Perubahan Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana Rencana

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun 201 1-2014

Nomor 050.4/0185 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang

Tahun 20 12-2014;

d. Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun

20 11-20 14 Nomor 180134012012 tentang- Perubahan atas Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun 20 1 1-2814 Nomor 050.4100 18512011 tentang Pembentukan Kelmpok . Kerja Panitia Pelaksana Rencana Aksi, Nasional Hak Asasi Manusia . .

..

(RANHAM) Kota Semarang Tahun 2012-20 14;

e, Keputusan Walikota Semarang Nomor 180118212012 tentang ,

,

Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Mmusia

(RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 11-'20 14; f. Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional ~ a kka s i Manusia Kota Semarang Tahun 20 11-2014 Nomor 050.410 185 tentang Pembentukan Sekreta4at Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAMJ Kota Semarang Tahun 2012-2014; g. Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana

. '.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang T&un 20 11-20 14

Nomor

050.4100 18512011

tentang

'

Pembentukzin

Amirmdin dan H. Zainal Abidin, P.engantar Metode Penelitian Hukuy, (Jakarta : PT.,Raja Gra%do Persacla, 2004), Hlm. 3 1 .

31

Kelompok Kerja Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 12-2014;

h. Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dm Sekretariat DPRD Kota Semarang.

3.2.2. Bahan Hukum Sekander

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan tidak bersifat rnengil~at,~* yang terdiri dari : a) Rancangan undang - undang

b) Hasil-hasil penelitian c) Pendapat pakar hukum

d) Majalah-majalah hukum e ) Artikel-artikel yang terkait dengan penulisan

3-22. Lokasi Penelitian Pads penelitian hukum ini, bahan penelitian diperoleh dari :

1. Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Jawa

Tengah 2. Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang

3. Panitia RANHAM Kota Semarang

4. Perpustakaan FH Unwahas

5. Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah 6. Akses Internet

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun, d i d e s k r i p s b clan dianalisis sehiigga memberikan gambaran terhadap gejala-gejala dan

peristiwa yang tejadi pada obyek penelitian yang drkaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3. Analisis Hukum Bahan-bahan hukum diatas kemudian diolah, disistematikan dan dianalisis dengan metode interpretasi atau penafsim Penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi r n e ~ ~ e r t i . ~ ~ Penafsiran terhadap hukurn selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat; bunyi hukum dengan semangat hukum. Ddam ha1 ini, bahasa menjadi penting. Ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabarm adalah sangat relevan bagi hukum. Penafsiran, mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum. Metode penafsiran hukum yang digunakan, yaitu :

a. Penathiran gramatikal atau pmafsiran menurut tata bahasa

Memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau batma hukum. b. Penafsiran sistematis

jika suatu istilah atau perkataan dicanturnkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula. c. Penafsiran teleologis

Yaitu mencari tujua. atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.

BAA IV HASLL.PENELITLclLN DAN PEMBMUSAN

4.1.Gambaran Umam Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Maausia ( RANHAM) di kota Semarang

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 201 1 yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan mmusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah clan setiap orang demi kehormatan serta

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai sebagai hak yang secara kodrati mekkat pada

dan tidak terpisahkan dari manusia, yang hams dilindungi, diiormati, dan ditegakkan &mi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, d m kecerdasan serta keadilan.

Selain itu dalam menjalankan hak dan kebebasannya tersebut, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-uadang. Tugas

penghormatan,

pemajuan,

pemenuhan,

perlimdungan

dan

penegakan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara, terutama

Pemerintah dan diperlukan partisipasi masyarakat. Untuk itu disusunlah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, p g disingkat RANHAM sebagai pedoman

pelaksanaan di Indonesia. Pelaksanaan

RANHAM

dilaksanakan

secara

bertahap

dan

berkesinambungan. Sampai ssat ini RANHAM Republik Indonesia telah

dilaksanakan selama 3 (tiga) tahap, yaitu : RANHAM 1 1998-2003, dengan menggunakan landasan operasional yaitu Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003;RANHAM II 2004-2009, dengan landasan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004, dan RANHAM HI 20 11-2014 dengan menggunakan landasan operasional Perahran Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 201 1 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 201 1 - 2014. RANHAM bertujuan untuk meningkatkan genghormatan, pemajuan,

pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkm nilai - ~ l a iagama, moral, adat istiadat, budaya dan kernanan, serta ketertiban bangsa Indonesia yang berdasirkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pelaksanaan RANHAM tersebut harus dilakukan secara bertahap clan ,

berkesinambungan. -

-

'' Peraturan bsiden Nomor 23 Tahun 201 1 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 201 1-2014 Pasal I Angka 1.

RANHAM Tahun 20 11-2014 menu7ild program utama3' yang meliputi : 1) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;

Indonesia Tahun 20 11-2014 perlu diperbaharui. Dan untuk meningkatkan

kelancaran dan koordinasi. pelaksanaan RANHAM Indo.nesia Tahun 20 112014 di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Pokja yang merupakan koordinator pelaksanaan RANHAM di instansi masing-masing

dan sekaligus sebagai penghubung dengan Sekretariat dan Panitia RANHAM. Pokja RANHAM Provinsi dan KabupatenlKota dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan daerah yang bersangkutan didam rangka penanganan masalah

HAM, misalnya Pokja tentang pengentasan kerniskinan, Pokja tentang harmonisasi Raperda dan evaluasi Perda, Pokja tentang penzinganan masalah

an& clan lain-lain. Untuk itu, Panitia RANHAM Nasional, Panitia RANHAM Provinsi -dan Panitia RANHAM KabupatedKota dan Pokja perlu dibekali pengetahuan HAM dan RANHAM. 2) instrument HAM Internasional; Program pengesahan instrumen HAM internasional yang menjadi program RANHAM Tahun 20 1 1-2014 sebanyak 12 (dua belas) instnunen, meliputi 1) Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia; 2) Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekej a Migran dan Anggota Keluarganya; 3) Protokol

Opsional Konveasi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak

dm Prostitusi Anak; 4) Protokol Opsional Konvensi P e n g h a p w Dislrriminasi terhadap Wanita; 5) Protokol Opsianal Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersama; 6) Konvensi Pencegahan

clan Penghukuman Kejahatan Genosida, 7) Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaaq 8) Statuta Roma; 9) Konvensi Status Pengungsi; 10) Protokol Opsional Tahun 1967 Konvensi Status Pengungsi; 1 1 ) Pengesahan Konvensi

Hak Penyandang Cacat; 12) Konvensi Perlindungan bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa.

3) Harmonisasi ransangan dan evaluasi peraturan perundang - undangan; Harmonisasi peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) perlu didahului dengan pembentukan pedoman parameter

HAM

sebagai perangkat pengharmo~sasianuntuk memastikan bahwa suatu produk peraturan perundang-undangan telah disusun berdasarkan nilai-Nlai HAM.

Diperlukan pula kesepakatan mekanisme harmonisasi, serta peran piinpiinan kementrianflembaga, Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sebagai komitmen regulator. Selain itu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, dan belurn berperspektif

HAM sehingga perlu dilalcukan evaluasi. 4) Pendidikan HAM

Usaha meningkatkan penngetahuan dan pembudayaan HAM kepada aparatur pemerintah, aparat penegak hukurn, pendidik dan tenaga 45

kependidikan serta tokoh-tokoh masyaralcat/tokoh agama akan terus dilakukan

melalui pelatihan dan diseminasi. P e l a t i untuk pelatih (TOT) dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, untuk mempercepat p e w t a n pernabaman dan pengetah-

HAM, sedangkan diseminasi HAM bertujuan

untuk penyebarhasan nilai-nilai HAM. 5 ) Penerapan norma dan standar HAM

Kewajiban Pemerintah dalam .upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenubm HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu dijabarkan secara operasional kedalam program dan kegiatan setiap kementrian~lembagadan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penjabaran tersebut didasarkan pada

10 (sepuluh) kelornpok hak

yaitu: (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan ketuninan dengan perkawinan yang sah, (3) hak mengembangkan dki; (4) hak memperoleh keadilan; (5) hak atas kebebasan pribadi; (6) hak rasa arnan; (7) hak atas kesejahteraan; (8) hak turut serta dalam pemerintahan; (9) hak perempuan; dan (10) hak anak.

6) Pelayanan Komunikasi Masyarakat Pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas) adaiah salah satu upaya pemerinta! untuk menyelesaikan dugaan pelanggamdpermasalahan

HAM yang terjadi di masyaraht baik yang dikomunikasian oleh seseorang atau kelompok orang. Langkah-langkah dalam Yankomas dilaksanah oleh selutuh Panitia RANHAM Kota Semarang mengacu SOP yang meliputi analisis, k o o r d i i i ,

sampai dengan penyusunan rekomendasi dan pelaporan, terhadap adanya

dugaan pelanggamn HAM. Khusus

terhadap

pennasalahan

HAM

yang

tidakfbelum

d i k o m u n i k a s i dilakukan identifrkasi masalah oleh Panitia RANHANI Kota Semarang guna diperoleh pemetaan potensi pelanggaran HAM yang terjadi dan mendapatkan perhatidornitmen dari Walikota sebagai dorongan untuk mengurangi pernasalahan HAM sesuai dengan ruang lingkuf, kewenangan masing-masing. 7) femantam, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi rnerupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi dengan standar, rencana, dan norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-f&or yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai

tujuan, sedangkan pelaporan merupakan penyarnpaian informasi p e l h a a n program RANHAM pada bentuk dan kurun waktu yang telah ditentukan. Seluruh Gubernur, Bupati atau Walikota wajib melaksanakatl RANHAM sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing serta memperhatikan kondisi 47

dan permasalahan di daerah. Untuk melaksanakan RANHAM Kabupaten atau

Kota, Bupati atau Walikota membentuk Panitia RANHAM Kabupaten atan Kota, yang bertugas melakukan k o o r d i i i pelaksanaan Program Utarna RANHAM. Keanggotaan Panitia RANHAM Kota Semarang terdiri atas unsur in$tansi pemerintah,

pakar

atau

akademisi

clan

unsur

masyarakat

dengan

mempertimbangkan kondisi dan kebutukan. 4.2. Implernetasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 di Kota Semarang.

Menurut ketentuan Pasal 8 Angka 6 Peratman Presiden Nomor 23 Tahun 201 1 menyatakan bahwa keanggotaan Panitia RANHAM Kota Semarang terdiri atas unsur instansi pemerintah, pakarlakademisi dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkau kondisi dan kebutuhan daerah yang ber~angkutan.~~ Berdasarkau Pasal9 Peratwan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tersebut, dinyatakan bahwa

Panitia RANHAM

Kota membentuk Pokja

yang

keanggotaannya terdii atas unsur Pemerintah clan masyarakat. Pokja yang dimaksud adalah Kelompok Kerja internal kementrianjlembaga atau SKPD maupun kelompok kerja antar kementriadlembaga atau SKPD yang dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan di tingkat nasionai, provinsi, dan kabupatenlkota. Untuk keanggotaan Pokja Kota Semarang diambilkan dari unsur instansi pemerintah, pakarlakademisi, dan masyarakat.

Sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011,

maka Pemerintah Kota Semarang membentuk PanitiaRANHAM, Sekretariat RANHAM dan Kelompok Kerja Pelaksana RANHAM yang dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Walikota Nomor 1801182/20 11 tanggal 6 Juni 20 11 tentang

Pembentukan Panitia Pelaksana RANHAM Kota Semarang Tahun 20 11-2014, Keputusan Wakil Walikota Semarang Nomor 050. 410 185/20 11 tanggal 10 Juni 20 11 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pelaksana RANHAM tahun 20 112014 Kota Semarang dan Keputusan Wakil Walikota Semarang Nomor 05010018512011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kej a

Panitia Pelaksaoa RANHAMtahun 20 11-2014 Kota Semarang Bahwa Keputusan Walikota Nomor 180118212011 tanggal 6 Juni 201 1 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dKota Semarang Tahun 20 1120 14 telah diubah dengan Keputusan Walikota Sernarang 180133812012 tanggal

6 Nopember 20 12 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 1801182/20 11

tentang Pembentukan Panitia RANHAM Kota Semarang tahm 20 11-2014, Keputusan Wakil Walikota Semarang Nomor 050. 410 1851'201 1 tanggal 10 Juni 20 11 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pelaksana RANHAM tahun 20 112014 Kota Semarang telah diubah dengan Keputusan Wakil Walikota Sernarang

Nomor 180133912012 tanggal 6 Napember 20 12 ten-

Perubahan Keputusan

Wakil Walikota Semarang Nomor 050. 410185120 11 tanggal 10 Juni 20 11 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia RANHAM Tahun 2011-2014 Kota Semarang, dan Keputusan Wakil Walikota Semarang Nomor 050100185/2011 49

tanggal 10 Juni 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Pelaksana

RANHAM tahun 201 1-2014 Kota Semarang telah diubah dengan Keputusan Wakil Walikota Semarang Nomor 180134012012 tanggal 6 Nopember 20 12 tentang Perubahan atas Keputusan Wakil Wdikota Semarang selaku Ketua

Panitia RANHAM Kota Semarang Tahun 20 11-2014 Nomor 050.41001 851201 1 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Pelaksana

RANHAM Kota

Semarang Tahun 20 1 1-2014. Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang 180133812012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 1801182/20 1 1 tentang Pembentukan Panitia RANHAM Kota Semarang tahun 20 1 1-2014 diketahui bahwa susunan Panitia RANHAM Kota Semarang tahun 20 1 1-2014 terdiri dari : Walikota Semarang sebagai Penanggung Jawab; Wakil Walikota Semarang sebagai Ketua; Sekretaris Daerah Kota Sernarang sebagai sebagai Sekretaris; dan sebagai anggota : Ketua PN Semarang, Kapolrestabes Semarang, Kepala Kejari Semarang, Komandan DENPOM N/5 Semarang, Komandan KODLM 0733/BS Semarang, Kepala Kantor Imigrasi Semarang, Kepala LP Klas

I Semarang, Asisten Administarsi Pemerintahan Setda Kota Semarang, ~aniteral~ekrktaris PN Semarang, Kepala Bappeda Kota Semamng Kepala Badan Kesbanglinmas Kota Semarang, Kepala Bapermas dan KEI Kota Semarang, Kepala BKD Kota Semarang, Kepala BLH Kota Semarang, Kepala BPPT Kota Semarang, Kepala BPBD Kota Semarang, Kepala Satpol PP Kota Semirang, Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang, Kepal Disperindag Kota 50

Semarang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, Kadin PJPR Kota Semarang, Kepala DPKAD Kota Semarang, Kepala Dibudpar Kota Semarang, Kepala Dinkop UMKM Kota Semarang, Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Kepala Disospora Kota Semarang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kepala DKK Sernarang, Kepala Disnakertrans Kota Sernarang, Kepala DTKP Kota Semarang, Kepala Dinas Pasar Kota Semimug, Kepala Dispenduk Capil Kota Semarang, Kepala Dishubkominfom Kota !3emuang, Kepala Kantor Pertaslahan Kota Sernarang, Kakan Depag Kota Semarang, Kabag Hukum ,Kabag Humas, Kabag Tapem, Kasubbag. Bantuan Hukum, Kasubbag. Perundang-undangan dan Kasubbag. Dokumentasi dan Publikasi Hukum pada Bagian Hukurn Setda Kota Semarang, Dekan FH Undip Semarang, Dekan Fakultas Syariah LAIN Walisongo Semarang, Dekan FH Unwahas Semarang, Dekan FH Unisula Semarang, Dekan FH Unika Soegiyopranoto Semarang, Dekan FH Untag Sematang, Dekan FH USM, Ketua MUI Semarang dan Ketua Pusat PTPK terhadap Perempuan dan Anak "SERUNI" Kota Semarang. Sedan-

Susunan Sekretariat Panitia RANHAM Kota Semarang

Tahun 20 11-2014 berdasarkan Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku

Ketua Panitia Pelaksana RANHAM Kota Semarang Tahun 201 1-2014 Nomor 050.410 185 yang telah diubah dengan Keputusa. Walikota Semarang selaku Ketua Panitia RANHAM

Kota Semarang Tahun 2011-2014 Nomor

180/339/2012 terdiri dari : Walikota Semarang sebagai Penanggung Jawab; Wakil Walikota Semarang sebagai Ketua; Sekretaris Daerah Kota Semarang 51

sebagai Sekretaris; dan sebagai anggota : Asisten Adminitrasi Pemerhtahan

Setda Kota Semarang, Kabag. Hukurn Setda Kota Semaran& hican FH Undip Semarang, Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Dekan FH Unwahas Semarang, Dekan FH Unisbank Semarang dan Unsur Bagian Hukum Setda Kota Semarang, dalam ha1 ini adalah Staf yang ditunjuk. Selain meiaksanakan tugas utama RANHAM, Sekretatiat RANHAM juga bertugas : membentuk Pokja, menetapkan susunan, tugas dan fungsi, serta mekanisme dan tata laksana Pokja, menyam-

laporan Panitia RANHAM

setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubemur dan Panitia RANHAM Nasional, serta m e m p u b l i k a s i laporan Panitia RANHAM Kota Semirang. Susunan keanggotaan Pokja RANHAM Kota Semamng Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana RANHAM Kota Semarang Tahun 201 1-2014 Nomor 05010018512011 tentang Pernbentukan Kelompok Keja Panitia Pelaksana RANHAM Kota Semarang Tahun 20 11-20 1437terdiri dari : a. Pokja I adalah Kelompok Keja Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM; b. Pokja I1 adalah Kelompok Keja Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi

Peraturan Daerah; Ketaa Panitia Pelaksana R A W Kota Semarang Tahw 201 1-2014 Nomor 050/00185/2011 tentang Pernbentukan Kelompok Keja Panitia PelaksanaRANHAM Kota Semarang Tahun 201 1-2014. 37 Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku

c.

Pokja Ill adalah Kelompok Kerja Pendidikan HAM;

d. Pokja IV adalah Kelompok Ke~jaPenerapan Norma dan Standar HAM, Susunan tersebut diatas telah diubah berdasarkan Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia RANHAM Kota Semarang Tahun 20 11-2014 Nomor 180/340/2012, terdiri dari lima Pokja yang mempunyai tugas sebagai berikut : a. Pokja I adalah Kelompok Kerja Pembentukan dan Penguatan Iustitusi

Pelaksana m y b. Pokja II adalah Kelompok Kerja Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi

c. Pokja lTl adalah Kelompok Kerja Pendidikan HAM;

d. Pokja IV adalah Kelompok Kerja Penerapan Norma dan Standar HAM; e. Pokja V adalah Kelompok Kerja Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Bahwa kegiatan Pokja I samapai dengan Pokja V akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan menggunakan anggaran APBD Tahun 2013.

Susunan keanggotaan dari Pokja-Pokja tersebut berdasarkan lampiran Keputusan Wakil Walikota tersebut diatas aadalah sebagai berikut :

a PokjaI Terdiri dari : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Setda Kota Semarang sebagai Ketua; staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang sebagai Sekretaris; dan sebagai anggota : Kasubbid. Sosial Budaya Masyarakat pada Baperrnas 53

KB Kota Semarang, Dosen Fakultas Hukum Pemangku HAM Undip Semarang, Koordinator Divisi Litbang pada TP-TPK yang Berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang, Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kota Semarang dan Dosen Fakultas Hukurn Pengampu HAM

W S B A N K Semarang. b. Pokja I1 Terdiri dari : Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukurn Setda Kota Semarang sebagai Ketua; staf Bagian Hukum Kota Semarang sebagai Sekretaris; dan sebagai anggota : Kasi. PAUD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kasi. Promkes dan Infokes pada DKK Semarang, Kasi. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan pada DTKP Kota Semarang, Kasi. Pembinaan dan Penyuluhan pada Dispenduk Capil Kota Semarang dan Ketua P W Semarang. c. Pokja 111 Terdiri dari : Kasubbag. Dokumentasi clan Publikasi Hukurn pada Bagiah Hukum Setda Kota Semarang sebagai Ketua; staf Bagian Hukum Kota Semarang sebagai Sekretaris; dan sebagai anggota : Kasi. Rehabiiitasi Sosial pada Disospora Kota Semarang, Dosen Fakultas Syariah LAIN Walisongo Pengampu mata kuliah HAM, Kasub. TU pada Kantor Peddikan

dan

Pelatihan Kota Semarang, Ketua Pokja I TP. PKK Kota Semarang dan Dosen Fakultas Hukm Pengampu HAM Unwahas Semarang .

d. Pokja N Terdiri dari : Panitera Sekretaris PN Semarang sebagai Ketua; staf Bagian Hukurn Kota Semarang sebagai Sekretaris; dm sebagai anggota : Kabid. Pembinaan Narapidana LP Klas I Semarang, Kasi. Pidum Kejari Sernarang, Kabid. Operasi Satpol PP Kota Semarang,

dan Kanit PPA Polrestabes

Sernarang. e. Pokja V Terdiri dari : Kabid. Idiologi dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbanglinmas Kota Semarang sebagai Ketua; staf Bagian Hukum Kota Semarang sebagai Sekretaris; dan sebagai anggota : Kasi. Infokom pada Kantor Imigrasi Semarang, Kasubbag. Informasi Publik dan Informasi pada Bagian

Humas

Kota

Semarang,

Pengawas

Ketenagakerjaan

Disnakertrans Kota Semarang, Ketua Komisi Hukum pada

pa&

hkJI Semarang

dan Fungsional Penghulu pada Kamenag Kota Semarang.

Salah satu ha1 yang dilakukan Panitia RANHAM adalah Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankommas). Hal ini merupakan pemberian layanan terhadap adanya dugaan pennasalahan HAM yang dikomunikasii oleh seseorang atau kelompok orang dimulai dari penerirnan analisis, koordinasi, sampai denganpenyusunan rekomendasi dan pelaporan. Langkah-langkah dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Prosedur (SOP) terhadap adanya dugaan 55

pelanggaran HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang, lembaga kemasayarakatan, organisasi nasional m a u p intemasional, pe&an

RI di luar negeri clan perwakilan Negara asing serta pemberian layanan yang tidakhelum dikomunikasikan melalui identifikasi masalah untuk memperoleh pemetaan potensi pelanggaran HAM disetiap propinsi serta mendapat komitment

Gubernur dan Bupati 1 Walikota sebagai dorongan untuk rnengurangi permasalahan HAM di wilayahnya Urgensi dari Panitia RANHAM ini dapat dilihat dari perannya dalam pengambilan kebijakan daerah yang didasarkan pada : penilaian kebutuhan (need assessment),

pengarusutamaan

HAM

(human

rights

mainstreaming),

penyelarasan aturan hukum dengan standar dan norma HAM (legislution process); Standat Prosedur Operasional (Standard operating Prosedure) bagi

penerapan kebijakan dan peraturan; pemantauan terhadap kinej a aparat dalarn pelayanan publik; dan pemantauan perbaikau kondisi maasyarakat yang kurang beruntung termasuk kelompok rentan (vulnerable groups). Bahwa untuk melaksanakan kegiatan panitia RANHAM Kota semarang, Pemerintah kota Semarang menyediakan Anggaran melalui apbd tahun setiap tahun yang dimulai pada tahun 2009 sarnapai dengan 2012. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai Panitia RANHAM dan Pokja RANHAM. Adapaun kegiatan Panitia RANHAM meliputi ; .......,sedangkan kegiatan pokja

RANHAM antara lain melakukan Sosialisasi RANHAM bagi masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Kota Semarang. 56

Hal-hal yaug telah dilakukan oleh Panitia RANHAM Kota Semarang Tahun 2012 meliputi : SosiaIisasi RANHAM Tingkat Kota Semarang pada tanggal 20 November 2012 dengan tnenghadirkan 80 (delapan puluh) Kepala S W SMK yang sederajat se-Kota Semarang; Sosialisasi RANHAM T i t Kelurahan yang telah dilaksanakan di 16 (enam belas) Kelurahan yaitu : Kelurahan Podorejo, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Jatisari, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kelurahan Sarnpangan, Kelurahan Siwalan, Kelurahan

Jrakah, Kelurahan Kramas,

Kelurahan Kemijen, Kelurahan Karangroto,

Kelurahan Pedurunganlor, Kelurahan Sadeng, Kelurahan Pongangan, Kelurahan Srondol Kulon, Kelurahan Tlogosari Kulon dan Kelurahan Bangetayu Kulon; Studi Komparasi ke Pemerintah Kota Tangerang dan PN Tangerang; Rapat Koordmi per-Pokja; Rapat Koordinasi RANHAM dan telah secara berkala menyusun laporan pelaksanaan RANHAM Kota Semarang. Antuasisme masyarakat terhadap kegiatan RANHAM tersebut @at dilihat dari tingkat kehadiran dari masyarakat pada saat sosialisasi tingkat kelurahan yang tinggi. Bahkan menurut Bpk. Nahrowi, S.H. selaku Lurah Podorejo Kecarnatan Ngaliyan yang penulis mintai pendapat, Beliau mengatakan : "Kegiatan

ini sangat bermanfaat. Karena dengan mengikuti kegiaian ini

masyarakat jadi tahu tentang aturan-aturan HAM, khususnya tentang KDRT dan lain-lain. Sayang sekali kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan setiap &un sekali

untuk tiap-tiap kelurahan. Padahal pelanggaran terhadap HAM semakin marak di masyarakat." 57

4.3.Hambatan dalam Pelaksanaan RANHAM di Kota &marang dan Upaya untuk Mengatasinya. Menurut keter-gan dari Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semamng, Bpk. ADIE SISWOYO, S.H., M.H., yang telah penulis mintai pendapat tentang hambatan - hambatan dalam pelaksanaan RANHAM di Kota Semarang, m e n g a t a h bahwa : "Masih terdapatnya kesenjangan antara des sollen dan des sein. Dimana harapan masyarakat agar kegiatan Sosialisasi RANHAM dapat dilaksanakan di masingmasing Kelurahan yang ada di Kota Semarang minimal setiap tahun sekali. Sedangkan dengan jmdah 177 Kelurahan yang tersebar di 16 Kecamatan, maka dengan anggamn yang ada, tidak memungkinkan Panitia RANHAM Kota Semarang untuk memenuhinya." Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa : "Kami berharap agar pembiayaan kegiatan ini dapat disesuaikan dengan jurnlah kelurahan yang ada di Kota Semarang. Karena antuasisme masyarakat sangat tinggi, ha1 ini dapat dilihat dari banyaknya Lurah yang mengajukan permohonan untuk pelaksanan Sosialisasi tersebut di wilayahnya." Dari pemyataan tersebut, penulis menyimpdkan bahwa karena Bagian Hukurn merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Semarang, maka hambatan dan pemecahan rnasalah pun tetap mengacu pada sistem dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan pemyataan dari Ibu Setyawati, S.H., M.Hum, Kabid. Hukurn dan HAM pada Departemen Hukurn dan HAM Kanwil Provinsi Jawa Tengah, 58

yaitu "Berdasarkan data yang ada di Departemen Hukum dan HAM Kauwil Provinsi Jawa Tengah, dalarn pelaksanaan RANHAM I1 telah t e h t u k 456 Panitia RANHAM Provinsi/Kabupaka/Kota. Tetapi target re~1e.a~tidak

terpenuhi dikarenakan pernahaman HAM Anggota Panitia RANHAM mash belum memadai, belum optimalnya koordinasi dan konsultasi baik antar lembagalunit yang diwakili dalam Panitia RANHAM maupun dengan lembaga diluar Panitia RANHAM, keterbatasan anggaran dan adanya anggapan bahwa

RANHAM semata-mata menjadi tanggung jawab Kementrian Hukum dan HAM. Disamping itu tidak semua program utama RANHAM dilaksanakan sebagaimana mestinya baik di tingkat pusat maupun daerah karena tidak adanya petunjuk yang konkret sebagai panduan, sehingga berakibat kegiatan bertumpu pada sosialisasi dan diseminasi." *

4.4. Upaya menanggufangi Hambatan dalam Pelaksanaan RANHAM di Kota Semarang. Untuk menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan RANHAM Pemerintah Kota

Semarang bekejasama dengan DPRD Kota Semarang, Instansi terkait antara lain Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dan ~ e j a k & Negeri n Semarang, SKPD Akademisi, Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat untuk melaksanakan Sosialisasi RANHAM bagi masyarakat dan Aparatur Pemerintah. Dengan peranan institusi tersebut maka Pemerintah Kota Semarang dapat me-

Sosialisasi RANHAM pada Tahun 201 1 sebanyak 16 Kelurahan dari 16

Kecarnartan dengan peserta sebanyak 50 orang per kelurahan se-

dari

jurnlah keseluruhannya adalah 800 orang, Tahun 2012 sebanyak 16 Kelurahan dari 16 Kecamatan dengan peserta sebanyak 50 orang per kelurahan sehingga

dari jumlah keseluruhannya adalah 800 orang. Sehubungan dengan keterbatasan Anggaran APBD maka untuk kelurahan yaag belum mendapatkan kesempatan akan diajukan untuk tahun berikutnya

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 1.Kesimpulan. Setelah penulis meneliti dan mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 di Rota Semarang dari segi normatif dan realisasinya di lapangan maka penulis menyimpulkan hal-ha1 sebagaimana uraian dibawah ini : 1.1. RANHAM di Kota Semarang

Kegiatan RANHAM di Kota Semarang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang sejak Tahun 2005 samapai dengan sekarang. Kegiatan RANHAM

di Kota Semnarang dilakukan dengan cara Sosialisasi

RANHAM kepada Masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang dibiayai oleh APBD Kota Semarang sejak Tahun 2005 samapai sekarang. Dalam Pelaksanaannya

Pemerintah

Kota

Semarang

bekerjasama

dengan

POLRESTABES Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Akademisi dan Instansi Terkait. Bahwa dalam pelaksanaan Sosialisasi tersebut ternyata banyak sekali masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang belum memahami tentang Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 201 1 tentang RANHAM oleh Karenanya Bagian Hukum Setda Kota Semarang mengupayaka. selalu untuk dilakukan Sosialisasi pada Masyarakat dengan menggunakan Anggaran secara efisien dan optimal.

1.2. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Semarang

Pemerintah

Kota

Semarang telah

mengimplementasikan

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 20 11 tentang Rencana Aksi Nasional

Hak Asasi Manusia Tahun 20 11-2014 dengan cara membentuk Panitia Pelaksana, Sekretariat dan Kelompok Kej a RAM.EAM Kota Semarang Tahun 20 1 1-20 14 dan mengukuhkannya kedalam Peratman Daerah yang meliputi : Keputusan Waliiota Semarang Nomor 180133812012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 1801182/20 12 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 201 1-2014. Selain ity P&tia

RANHAM Kota Semarang juga telah

melaksanakan kegiatan utama RANHAM yang meliputi : @mbentukan d m penguatan institusi pelaksana RANHAM, persiapan pengesahan instrumen HAM internasional, harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pendidikan HAM, penerapan nonna dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan 13. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 2 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Semarang 62

Hambatan yang d-pi

oleh Pemerintah Kota Semamng dalam

mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 adalah :

keterbatasaa anggaran pemerintah untuk program RANHAM, a& anggapan bahwa RANHAM hanyalah tugas dari Depkumham dan tidak adanya petunjuk yang konkret tentang RANHAM, sehingga kegiatan

RANHAlM tingkat kabupaten/Kota sebagian besar hanya terfokus pa& sosialisasi clan diseminasi. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas adalah dengan melaksamkm Sosialisasi RAWHAM kepada Masyarakat dan Apmtur Pemerintah yang didanai oleh APBD Kota semarang secara optimal. 2. Saran

Penulis berharap untuk kedepamya RANHAM ini dapat lebih disosialisasikan kepada rnasyarakat, karena sangat penting bagi masyamkat untuk tahu dan lebih mengerti tentang HAM dan perlindungannya. Semoga dengan lebih mengertinya masyarakat tentang HAM dapat meminimalisir pelanggaran

HAM di masyarakat. ..-

1. Daftar Buku.

Abdul Hakim G. Nusantara, Makalah : Arah Kebijakan fernbangunan Huhm di Bidang Perlindungart, Pemajuan dan Penegakaan Hak Asasi Manusia, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2007, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukurn dan HAM, 2007). Apeldoom Van J.L, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004).

Azhary, Negara Hukum Indonesia, (Jakarta : U1 Press, 2995). Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Kebijakan Pemerintah Kota Semarung

dalam Bidang HAM, paparan Sosialisasi RANHAM Kota Semarang yang pada tanggal 20 November 20 12 di Semarang.

Departemen Kesehatan ,Pedoman Pencegahan dun Penanganan Kekerman terhadap Perempuan. (Jakarta: Departemen Kesehatan, 2002). Devey,K.J, Praktek-praktek Internasional dun Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Penejemah Amanulah Dkk, (Jakarta : UI Press, 1998). Hardiyanto, Novirianti, Soetono, Zurstrassen, Akxes Perempuan terhadap Keadilan di Indonesia: Studi Kasus Atm Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes, dan Lombok. (Jakarta: Justice for the Poor - Bank Dunia, 2008). Harkristuti ..Harkrisnowo,Menggugat Ekxistensi Korbcrn dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,dalam Sri Windarti (editor): Mardjono Reksodiputro - Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, (Jakarta, FH - UI, 2007). Jimmly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007). Justice for the Poor ,Forging the Middle Ground: Engaging Non-State Justice in Indonesia. (Jakarta: Justice for the Poor - Bank Dunia, 2008). Kernenterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (Jakarta:KPPA, 20 10).

Komnas Perempuan, Refereensi Bagi Hakim Peradilarr Agam4: Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta:Komnas Perempan, 2010).

,Pemantauan Akses Perempuan Pada Keadilan: Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Formal don Non Formal di Propimi Sumatera Selatan (Xota palembang don Kabuputen Musi Bunyu Asin) dun Propinsi Sulawesi Tengah (Kota Pulu a h Kabupaten Sigi), (Jakarta: Komnas Perempuan, 2010).

, Tak Hanya di Rumah: Pengalaman

Perempuan Akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kuasa yang Timpang - Catatan KTP tahun 2009, (Jakarta: Kornnas Perempuan, 2010).

Lita Tyesta ALW, Makalah : Kekerasan dalam Rumah Tangga, Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM, dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Sosialisasi RANHAM Kota Sernarang, (Semarang, tanggal 22 November 20 1 1).

M d , Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet2,2005). Merry SE ,Human Rights and Gender Violence: Translating Intertjational Law into Local Justice, (Chicago: University o f Chicago Press, 2006). Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2008). Muhammad Farid, Panduan Penggunaan Instrumen Pemantauan atas 5 (lima) Isu dalam HakAnak. (Yogyakarta : SAMIN, 2010) MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat. (Jakarta : Setjend MPR RI,2006) P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Huk.um Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1997).

Departemen Hukum dan HAM RI, Petunjuk Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 20 1 1-20 14. (Jakarta : Sekretariat Panitia RANHAM Nasional, 201 1).

Ria Fitria, Contemphfion on Recenr Tragic Cases of Mothers Murdering Their ChiZdi-en, dalam Postcript, ( Jakarta :(Habibie Centre), Vol V Nomor 3,

April 2008). Soeqono Soekanto, Pengantar Penelifian Hukum, (Jakarta :UI-Press, 2007). Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985).

Venny A, Memahami Kekerasan ferhudap Perempuan. (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003) W i o n o Prodjodikoro, Hukurn Pidana, (Jakarta : 1983)

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen. Undang

Undang Nomor 7 Tah'un 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsf Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambafian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

-

Undang - Undang nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 18 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789) Undang - Undang Nomor 2 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 11 1 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

omor or

1999 57, Tarnbahan Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 3836) Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghqusan Segda Bentuk Diskriminmi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republii Indonesia Nomor 3886) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembarkn Negara Republik Indonesia Nomor 4026) Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Palindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

-

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasau dalarn Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 19) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 2 (dua) kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tan~bahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Lnternasional tentang Hak - hak Ekonorni, Sosial clan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)

Undang - Undang Nomor 12 T a b 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights Wovenan Internasional Hak hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4558) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) Undang - Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) Undang

Undang

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1, Tarnbahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4846)

-

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang' Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 19) Undang

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

-

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 201 1 tentang Rencana Aksi Nasional Hak ,.AsasiManu.sia,IndonesiaTahun 201 1-2014. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang. Keputusan Walikota Semarang Nomor 1801182/2012 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 11-2014;

Keputusan Wakil Waliiota Sernarang selaku Ketua Panitia Pelaksana RentAksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun 201 1-2014 Nomor 050.4101 85 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 12-20 14. Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun 20 1 1-20 14 Nomot 050.410018512011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 12-20 14. Keputusan Walikota Semarang Nomor 1 80133812012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 1801182/20 12 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 11-2014. Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Thun 201 1-2014 Nomor 180/339/2012 tentang Perubahan Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun 2011-2014 Nomor 050.410 185 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 12-2014. Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Sernarang Tahun 201 1-2014 Nomor 180/34012012 tentang Perubahan atas Keputusan Wakil Walikota Semarang s e l a h Ketua Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun 201 1-2014 Nomor 050.4/00 18512011 tentang Pembentukan Keiompok Ketja Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 12-2014.