BUPATI sAMOSlts PERATURAN BUPATI SAiIOSIR
NOMOR 35 TAHUN 2OO9 TENT/\NG
f
*
PERUBAHANPERATuRANBuPATtSAMOSIRNoMoR4ITAHUN200STENTANG PRoSEDURSTANDAR/STANDARDoPERATINGPRoCEDURE(soP) PADA BADAN PENANAMAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR MODAL DAN PERIZINAN TERPADU BUPATISAMOSIR' Kabupaten samosir Nomor bahwa dengan ditetapkannya Peraturan,faerah Pariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten 6 Tahun 200g tentan.g-irin'ur"nu Retribusi obyek wisata' Peraturan samosir Nomor z ratun 2009 tentang atas Nomor 9 iahun 2009 tentang Perubahan Daerah Kabupaten S;;; Nomor 12 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah faUupaten Samosir PemberianlzinUsahaJasaKonstruK,PeraturanDaerahKabupatenSamosir perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Nomor 10 Tahun zoog iuntung Tahun200TtentangRetribusiPelayanandanPerizinanKesehatanSwasta, Nomor 11 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nornor 13 TahUn perubahan u*, p"ruturan Daerah Kabupaten ,samosir penyosohan Beras dan penggilingan padi, Huller, 2007 tentang Izin u;;hu peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 12 Alat Mesin peftanian, Tahun200gtentangPerubahanatasPeraturan'DerahKapuPatenSamosir air; maka Retribusi Penyeberangan ei atas Nomor 14 Tahun zSos tentang perluditakukanperubahanatasPeraturanBupatisamosirNomor3gTahun Pengelolaan Perizinan Kepada 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Samosir; Perizinan Terpadu Kabupaten Badan Penanaman M;; clan perlu tersebut pada huruf di atas b. bahwa untuk maksud sebagaimana samosir tentang Perubahan Peraturan ditetapkan oengun-p"raturJn Bupati
Menimbang a. '.
BupatisamosirNomor3gTahun2008tentangPendelegasianWewenang PengelolaanperizinanKepadaBadanPerianamanModaldanPerizinan Terpadu KabuPaten Samosir' r$
Mengingat
Undang-UndangNomorBTahunlgT4tentangPokok-pokokKepegawalan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah OiuOan dengan Nom6r 8 Tahun 1974 tentang Pokoktentang perubahan unoung-urioang lndosnesia Tal';un 1999 pokok Kepegawaian (Lem;aran Negara Republik Nomor 169); 2003 tentang Keuangan Negirra Undang-Undang Nomor 17 Tahun Lembararlr Negara (Lembiran Negara Tatrun 2003 Nomor 47' Tambahan Nomor 4286); i
3. & G
4.
Kabupaten tJndang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Utara Samosir dan iabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera.. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346); Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Tambahan 5, (Lembaran Nefara Tahun 2004 Nomor Nomor 4355);
Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pen:rbentukan 53' Nomor 2005 Tahun Perundiang-undangan (Lembaran Ne^gara Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Daerah o. undang-undang Nom or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara Lembaran (Lembiran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 8 Nomor Nomor M37)sebagairnana telah diubah dengan undang-undang Pengganti UndangTahun 2005 tentani Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor Undang Nomor 3 iahun 2005 tentang Perubahan 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 109, Tambahan Lembaran Nomor a5S5); Perimbangan Keuangan 7. Undang-undang Nomor 3.] Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4422); Tahun 1994 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor peraturan pemerintah Nornor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 8. Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Nomor 4139); peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 9. (Lembaran Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Nomor Negara Lembaran l,tegara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan a585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tlnun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
5.
lndogresia Nomor a593); 11
.
peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemrintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nom or 82, Tambahan Negara Republik lndonesia
Republik lndonesia Nomor a7a1); 12. peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)', -[ahun 2007 tentang 13. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 1 pengesahan pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Penfrndang-
undangan;
'
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 fentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (LJmbaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131'Tahun 2OO7, Seri D Nomor 14); 15. peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor I Tahun 2001 tentang lzin Pramuwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4, Seri C Nomor 1); 16. peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Daerah Kabuoaten Toba samosir Tahun 2003 Nomor 4, Seri c Nomor 1);
17- Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor I Tahun 2005 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembarah Daerah Kabupaten samosir , Tahun 2005 Nomor 8, $eriC Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi lzin usaha lndustri, Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar 9' Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor
SeriC Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tahun 2005 Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12, Seri C Nomor 5);
20. peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2005 tentang (Lembaran Daerah Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol KabupatenSamosirTahun2005NomorlT,SeriCNomorl0); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tahun Retribusi lzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten samosir 2006 Nomor 95, Seri C Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor
2 Tahun 2007 tentang
(Lembaran Daerah Retribusi lzin usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor 17); Kabr..paten Samosir Tahun 2007 Nomor 91, Seri C Nomor 23" Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 10 Tahun 2007 tentang (Lembaran Retribusi lzin usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan c 24); Da'erah Kabupaten samosir Tahun 2007 Nomor 99, Seri c Nomor 24. Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan swasta (Lembaran Daerah Kabupaten samosir Tahun 2007 Nomor 97, Seri c Nomor zzl s9lgSeimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang perubahan atas Plraturan Daerah Nomor I Tahun 2007 tentang Retribusi pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah KabfPaten Samosir Tahun 2009 Nomor 23, Seri C Nomor 36); 25. Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi pemberian lzin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran daeran NOmor, Kabupaten samosir Tahun 2OO7 Nomor 101, Seri -26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun '2009 tentaig Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 T-ahun 2007.teptang pemueridn lzin usaha Jasa Konstruksi lLembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 22, Seri C Nomor 35); 26. peraturan Dderdh Kabupaten $Amosir Nomor 13 Tahun 2007 tentani tzin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Peny,osohal {11 nQt Mesin -B9ras Nomqr 102, 2007 pdttanian (lE-ttrUeran Daerah Kabupaten Samosir Tahun seOagaimane Jelah diubah dengan Peraturan {peran Seii C f'foitbf Noinor 11 tah[rri 2COg tbntang Feiubahan atas Peraturdn Daerah Nomor 13 Tahun ZOOiientar,'g lzin Ulaha,Penggilingan Padi, H[rller, Penyofohan Beras dan Aiet MU*fn- pHrtanian llernbaran Daerah Kdbupaten Sdrnosir Tahun 2009 Nontor 24, Sbri C Nonior 37); 27. peraturan Daerah kabupaten Samosir Noto, 14 Tahun 2007 tentang lzin Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 103, Seri C Nomor 28);
I
c
lil,
29. peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 15 Tahun 2007 tentang lzin
Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Lembaran Daerah Kabupaten samosir Tahun 2007 Nomor 104, Seri c Nomor 29); 2g. peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang lzin I lcqhn trariwisata (l embaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 31" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standard Pelayanan Minimal; Pendelegasian 32. Peraturan Bupati Samosir Nomor 39 Tahun 2008 tentang dan Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir 33.
;
40
Tahun 2008 tentang Standard Modal Dan Pelayanan Minimal (sPM) perizinan pada Badan Penanaman
peraturin Bupati Samosir Nomor
Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir'
MEMUTUSKAN Menetapkan
i
I
PERATURAN : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 41 TAHLfN 2008 TENTANG PROSEIIUR (SOP) PELAYATYAN STANDAR/STANDARD OPERATING PROCEDURE
pERtZtNAN TERPADU PADA BADAT{ PENANAMAN MODAL
r+Ahl
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR
Pasal
I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2008 tentang prosedur Standard/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
p &
Samosir, diubah sebagai berikut : pasal 2, Pasal 3, dan Lampiran diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai
berikut
:
':'
Pasal 2
Mekanisme Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Prosedur StandariStandard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Ferizinan Terpadu sebagai berikut : Pemohonikuasa pemohon datang ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Samosir' Pemohon lzin mendapatkan informasi dan penjelasan dari BPMPT melalui petugas pelayanan perizinan di loket 1 (depan /front office) yang''telah disediakan, mengisi formulir, melengkapi persyaratan yang ditentukan dan
1. 2.
menyerahkan ke pada petugas di loket 1 (depan /front ofrlce).
3.
4.
Petugas loket 1 (depan /front office) menerima dan memeriksa berkas permohonan setelah syarat-syarat dilengkapi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, memasukkan data ke komputer, memberi nomor lD (identification) pada map permohonan, ntemberikan resi tanda terima berkas ke Pemohon izinpetugas loket 1 (depan/front office) menyampaikan/meneruskan berkas permohonan yang telah diberi nomor lD ke loket 2 atau loket 3 sesuai t-atnmnnlr izin rnnn rlirnnhnnkrn nnfttk nroses selaniutntra-
Petugas Loket 2 atau 3 (bacl< office) 'meneliti berkas kelengkapan persyaratan perizinan, kegiatan usaha, bidang usaha dari kebenaran
5.
sahnya dokumen yang
Petugas Loket
6.
7.
8.
9.
2
dilamPirkan.
atau
3
,
(back office) setelah dokumen persyaratan
dinyatakan sah sesuai peraturan memasukkan data-data perusahaan Yang diperlukan ke dalam komputer untuk back up data perusahaan. I Petugas Loket 2 atau 3 (back office) segera menindaklanjuti dertgan membuat undangan peninjauan / pemeriksaan lapangan kepada anggota Tim Teknis terkait dengan melampirkan formulir berita actra pemeriksaan (BAP) serta formulir Rekomendasi Teknis Tim Teknis BPMPT bersama Tim Teknis Satuan Kerja terkait melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal dalam undangan. Tim Teknis BPMPT dan Tim Teknis SKPD terkait seusai peniniauan lapangan berkewajiban dengan segera memberi rekomendasi untuk kepastian dikeluarkannya izin atau tidak dikeluarkannya izin dengan memperhatikan batas waktu SPM, membuat BAP serta melaksanakan proses administrasi perizinan dan selanjutnya mencetak naskah/surat perizinan dan Surat Ketetapan Retribr,rsi Daerah (SKRD) sesuai besaran biaya yang ditetapkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.
10. Kasubbid terkait dan Kabid Pelayanan Perizinan Meneliti ulang kebenaran seluruh persyaratan dokumen dan memberi paraf pada dokumen monitoring proses lzin sebelum ditandatangan Ka BPMPT. 11. Kepala BPMPT memeriksa/menliti ulang dan menandatangani sertifikat izin setelah ada paraf petugas berwenang dengan memperhatikan batas waldu SPM. 12. lzin yang telah selesai ditandatangani Ka BPMPT, secepatnya petugas Back Office menghubungi pemohon izin untuk membayar retribusi di loket yang telah ditentukan. 13. Untuk pembuatan salinan izin pemohon menggandakan izin sesuai kebutuhan dengan leges/pengesahan salinan ditanda tangani oleh Sekretaris BPMPT atau Kepala Bidang Pelayanan Perizinan BPMPT. 14. Proses, alur dan pembagian loket sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. Pasa/ 3
Loket Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut.' Lohet 1 (Depan / Front Office) Pelayanan informasi dan Pendafraran lzin. 2. Loket 2 terdiridari pengurusan :
1.
(1) lzin Usaha irenyediaan Tenaga Listrik; (2) lzin Mendirikan Bangunan (lMB); (3) lzin Usaha lndustri; (4) lzin Usaha Perdagangan; (5) lzin Usaha Gudang; (6) Tanda Daftar Perusahaan; (7) lzin Usaha Kantor Cabang; (8) lzin Trayek; (9) lzin Gangguan (HO)/ lzin Tempat Usaha; (10) lzin Usaha Pariwisata;
../
ppa[il
1i, i i!
tl
,ilil
./ IZIN JASA KONSULTAN PARIWISATA; -/ IZIN KI-AB MAI.AM; ./ IZIN DISKOTIK; / IZIN I(ARAOKE; . ,/ IZIN PANTI IV1ANDI UAP; ,/ IZIN PANTI PIJAT; / IZIN BILLIARD; ./ IZIN PI-AYSTATION/ VIDEO GAME; ./ IZIN TAMAN REKREASI; I IZIN PEMANDIAN ALAM; ./ IZIN KOLAM PANCING; / IZIN PUSAT KEBUGARAN; ./ IZIN PERAHU DAYUNG; ./ IZIN SEPEDA AIR; '/ lZlN GRdG r-'rUSrr HBURAN NoN TRADISIONAL:
/lZlNPERTUNJUIGNresenrnH/ATRAKSIHIBURANYANG BERSIFAT KOMERSIL;
./ IZIN USAHA RUMAH MAI(AN; / IZIN USAHA HOTEL; ,/ IZIN PONDOK W|SATA; / IZIN PENGIMPAN EMAJA; ' ./ lZlN RUMAH KOST; PESANGGRAHAN; / IZIN BUNCALOWVILW ,/ IZIN BALAI PERTEMUAN; / IZIN BAR; / lZlN RESTORAN; / IZIN WARUNG TENDA; ./ IZIN JASA BOGA/ TOKO KUE/ KATERING; / IZIN SOUVENIR SHOP; / IZIN SALON KECANTII(AN 3.
i
"
ii
I
Loket 3 terdiri dari Pengurusan : (1) lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Bermotor; Usaha Perbengkelan Kendaraan Bahan Galian GolC; i5i itin ur"n" Pertam6angan swasta; ioi l2in Petayanan Kesehatan IZIN PRAKTEK PERORANGAN DOKTER; IZIN PRAKTEK PERORANGAN BIDAN; SAKIT SWASTA; ' REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH IZIN POLIKLINIK UMUM; IZIN RUMAH BERSALIN; IZIN USAHA SALON; DoKTER u M u M/s PES lALl $ ; rzr r.r piliiirE-r< FrnbnnHGAN IZIN PRAKTEK OOXTTR GIGI;
iti ;;
./ ./ ,/ ./ / / ./ ./
'/ /
./ ./ / / ./ ./ ./ / ,/ ,/ /
AporeKEn; pEMWAT;
lzlN AslsTrN lzlN PMKTEK
i
t
PRAKTEK BIDAN; IZIN TOKO OBAT; APOTEK; OPTIK; TUKANG GIGI; PENGOBATANTRADISIONAL; BAIAI PENGOBATAN; REFLEKSI; OPTISI; TEKNIKER GIGI; MAKANAN DAN MINUMAN; INDUSTRI K;CIL RUMAH TANGGA'
Beras;
(6) lzin Usaha Penggilingan Padi Huller dan P6nyosohan (7) lzin Usaha Angkutan Sungai' Danau dan Penyeberangan; (8) lzin Usaha Reklame; (9) lzin lnsidentilTraYek; (10) lzin Peruntukan penggunaan Tanah;
4.Loket4PembayaranRetribusilzindaniataubiayayangtimbulakibat proses izin dan PenYerahan lzin' Masyarakat' 5. Loket 5 Penatausahaan Restitusi/Pengaduan i
Pasal ll
PeraturanBupatiinimulaiberlakusejaktanggaldiundangkan.
PeraturanBupatisamosirNomor4lTahun2008tentangSoPPelayanan 'Perizinan perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan
Terpadu
KabupatenSamosirmasihtetapberlakusepanjangtidakadaperubahan ini' dengan Peraturan Bupati Samosir
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Kabupaten Peraturan BuPati ini dengan penempatannya
Agar seiiaP
orang
Samosir.
Ditetapkan di Pangururan
p"O"
i"ngg"l,
10 Desember 2009
BUPATI SAI;OSIR, CaP/dto
MANGINbAR SIIIIBOLON di Pangururan tan-ggal t5 Desember 2009 KABUPATEN
KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 50 SERI F NOMOR
; i
I
LAMPIKAN }'EKA I UI(AN E'UTA I I JAMUOIK NOMOR : 3STAHUN 2009
TANGGAL :
'10 DESEMBER 2009
TENTANG:PERUBAHANTERHADAPPERATURANBUPATISAMoSIR
NOMOR 41 TAHUN 2OO8 TENTANG
PROSEDUR
STANDAR/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAYANAN PERIZINAT{ PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SAMOSIR
Loket 1 lnformasi/ Pendaftaran
BUPATI SAMOSIR, Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON angururan t5. Desember 2009
KABUPATEN
