Jainuri Salahudin
NEGARA
VERSUS
MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Negara dalam Penyusunan Kebijakan APBD dan Perubahan Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern di Kota Malang
NEGARA VERSUS MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL
Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Negara Dalam Penyusunan Kebijakan APBD dan Perubahan Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern di Kota Malang Hak Cipta dilindungi Undang-Undang All Rights Reserved Cetakan Pertama, Maret 2014 x + 170 hal, 15.5 cm x 23 cm ISBN: 978-6027-636-59-0 Penulis Editor Perancang Sampul Penata Letak Sumber ilustrasi cover
: Jainuri Salahudin : Mapa : Ibnu Teguh : Ibnu Teguh : merdeka.com dan beritadewan.com
Diterbitkan oleh : Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan : Buku Litera Yogyakarta, Minggiran MJ II/ 1378 RT. 63/17 Kel. Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Telp. 0274-388895, 081 7940 7446 E-mail:
[email protected],
[email protected] Dicetak oleh : Mata Padi Presindo, Minggiran MJ II/ 1378 Rt. 63/17, Kel. Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta Telp. 0274-388895, 081 7940 7446 E-mail:
[email protected],
[email protected]
DAFTAR ISI
PRAKATA _ v DAFTAR ISI _ ix BAB I TEORI RELASI NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL _ 3 A. Relasi Negara dan Masyarakat Sipil Menurut Antonio Gramsci _ 3 B. Relasi Negara dan Masyarakat Sipil (Civil Society) Menurut Afan Gaffar, Victor Perez-Diaz, dan Cristhoper Briyant_ 24 C. Kompetisi Politik Negara dan Masyarakat Sipil _ 29 BAB II RELASI NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PE NYUSUNAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) _ 35 A. Teori Penyusunan Kebijakan Publik _ 35 B. Posisi Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Kebijakan APBD _ 38 C. Potret Posisi Masyarakat dalam Penyusunan APBD_ 44 BAB III RELASI NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PE NYUSUNAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA MALANG _ 57 A. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang di Kota Malang _ 58 B. Dominasi Negara dalam Menyusunan Kebijakan APBD _ 76 C. Dampak Dominasi Negara Terhadap Postur APBD TA 2013 _ 84 Jainuri dan Salahudin
ix
BAB 1 TEORI RELASI NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL
A. Relasi Negara dan Masyarakat Sipil Menurut Antonio Gramsci 1. Dialektika Antonio Gramsci tentang Masyarakat Sipil Antionio Gramsci adalah pemikir politik Marxisme. Marxisme adalah paham dan ajaran politik Marx. Dengan demikian, Gramsci adalah pengikut ajaran Marx. Ia menjadikan pemikiran Marx sebagai landasan pengembangan pemikiran, landasan dalam berpolitik praktis, dan menjadikan ajaran Marx sebagai inspirasi dalam melahirkan ide-ide baru. Meskipun Gramsci menjadikan ajaran politik Marx seperti tersebut, bukan dalam arti Gramsci mengikuti sepenuhnya ajaran-ajaran politik Marx. Sebaliknya, Gramsci banyak mengkritisi proposisi-proposisi teori Marx. Pada bagian ini, penting untuk menjelaskan kritikan Gramsci terhadap pemikiran Marx sebagai upaya pembedaan dan kesamaan Gramsci dengan Marx dan pemikiran politik Marxsisme lainnya. Berdasarkan uraian Robert Bocook (2007) dalam bukunya yang berjudul ‘Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni’, dan uraian Roger Simon (1999) dalam bukunya yang berjudul
Jainuri dan Salahudin
3
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Madekhan. 2007. Orang Desa Anak Tiri Perubahan. Penerbit Averso Press Malang. Bocock, Robert. 2007, Cetakan Pertama. Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni. Penerbit Jalasutra, Bandung. Faisal, Sanapiah, 1999, Format-Format Peneliteian Sosial, Raja Grafindo Persada ,Jakarta Fisher, Simon, 2001, Mengelola Konflik ; Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak, The British Council Indonesia, Jakarta Gaffar, Afan. 2006, Cetakan Keenam. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hamidi. 2004, Cetakan Pertama. Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit UMM Press Malang. Hadi
Krishno. Laporan Penelitian 2006 dibiayai DPPM UMM. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Jainuri dan Salahudin 153
Risalah, Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang, 2010, Permasalahan Pasar Dinoyo dan Rencana Pendirian Mall di lokasi Pasar Dinoyo oleh Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan investor RM.A.Bharata SH.dkk,kamus lengkap, Penerbit karya ilmu, Surabaya, hal 508. Syafiie, Inu Kencana, 1996, Al-Qur’an dan Ilmu Politik, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta Suharmawijaya, Dadan S., dkk. 2007, Cetakan Pertama. Membangunan Inisiatif Mendorong Perubahan, 10 Inisiatif Pelibatan Organisasi Islam-Ornop Dalam Mendorong Good Governance dan Anti Kemiskinan. Diterbitkan dan Disponsori oleh The Asia Foundation. Simon, Roger. 1999, Cetakan Pertama. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci. Penerbit INSIST dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Salahudin. 2012, Cetakan Pertama. Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah. Penerbit Litera Jogjakarta. Tim Simpul Demokrasi. 2006, Cetakan Pertama. Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik. Penerbit PlaCID Averros dan KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi) Unaradjan, Dolet. 2000, Cetakan Pertama. Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial. Penerbit PT Gramedia Jakarta. Widodo, Joko, 2009, Analisis Kebikan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakaan Publik, BayuMedia, Malang Yuwono, Sony, dkk. 2008. Memahami APBD dan Permasalahanya (Panduan Penelolaan Keuangan Daerah) Dilengkapi dengan Analisis Permendagri No.59/2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing.
Jainuri dan Salahudin 155
Zakaria, Yando, 2004, Merebut Negara : Beberapa catatan Reflektif Tentang upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan pemulihan otonomi Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta
Sumber lain www.pppodbrawijaya.com, PPOTD, 8 (delapan) Daerah di Jawa Timur Belum Sahkan APBD, diakses 01 Oktober 2012. www.setnasfitra.com, “Kemampuan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran”, diakses 01 Oktober 2012 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan Negara http://www.Komnasham.go.id/diakses tanggal 9 Pebruari 2012 http/jurnalberita.com/2011/04 tanggal 4 april 2011 http://ppotoda.org/berita/siaran-pers/diakses Januari 2012
tanggal
10
http://sosbud.kompasiana.com/2011/01/04/modernisasipasar-tradisional /diakses 10 Januari 2012
156 NEGARA VERSUS MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL
GLOSARIUM
APBD
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Antonio Gramsci
: Seorang Ilmuwan Sosiologi Politik Itali yang memiliki gagasan politik tentang teori hegemoni, dan dominasi.
Advokasi
: upaya masyarakat sipil dalam membangun opini publik yang dapat mempengaruhi pemerintah Kota Malang untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Civil Society
: Organisasi masyarakat atau yang sering disebut masyarakat sipil.
Dominasi
: Kekuatan penuh negara terhadap rakyat atau masyarakat yang dimpimpinya.
Jainuri dan Salahudin 157
INDEKS
A
C
advokasi 27, 104, 107, 114, 138, 139, 144, 149 agencie of the state 27 Antonio Gramsci ix, 1, 3, 6, 8, 157 APBD i, iii, iv, ix, x, xi, xii, 6, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 108, 109, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 167, 168, 169
Citizen of Sweet 107 Civil right movement 4 Civil society 1, 4, 6, 10, 24, 25, 26, 28, 40, 41, 42, 47, 49, 54, 116 Counter-hegemony 11
B
E
base and super structure 4 Belanja langsung 85, 91 Belanja tidak langsung 85 block historis 103, 106 blok historis 18, 23 buruh 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18
Ekonomi 4
D deliberatif 105, 106 de-proletarisasi 5 Determinisme 4 developmentalisme 6 Dialog 22, 131, 134 Dominasi ix, 76, 84, 157
G good governance 39, 40, 49 good will 53, 101, 102, 103 Gramsci ix, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jainuri dan Salahudin 163
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 37, 97, 98, 99, 104, 155, 157 Guest house 147
62, 63, 64, 66, 68, 71, 72, 76, 159 Mussolini 5
H
Negara i, iii, iv, ix, x, xii, 3, 7, 11, 14, 17, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 44, 51, 55, 76, 84, 95, 109, 113, 115, 119, 154, 156, 159, 160
Hearing 131 Hegemoni 1, 3, 7, 8, 10, 15, 18, 30, 32, 97, 153, 158 historic bloc 18
I Ideologi 1, 19, 21, 23, 158 independen 5, 26, 31 independent states 31 institusional 36, 37
K Kapitalisasi x, 118, 119, 121, 122 Karl Marx 1 kebijakan integratif 149 kebijakan kompromi 118, 149 kesadaran kolektif 99, 103 kolusifitas 49, 67, 68, 70, 71, 83, 93, 95, 96, 99, 100 Konflik x, xiii, 115, 145, 148, 151, 153
L legislatures 36
M mandatory 58 masyarakat kecil 49, 93, 159, 160 Masyarakat Sipil i, iii, iv, ix, x, xii, 1, 3, 4, 10, 24, 29, 30, 32, 33, 38, 44, 55, 64, 93, 97, 100, 109, 154, 158, 159, 160, 169 Modernisasi 126 Money Follow Funtion 76 moral force 101 Musrenbang ix, xii, 50, 55, 57, 58,
N
P participatory training 5 Pasar Modern i, iii, iv, xiii, 6, 30, 32, 111, 142, 145, 150, 160 pekerja 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pengusaha 39, 78, 79, 80, 83, 96, 99 Perda 48, 49, 52, 57, 105, 106, 160 Perlawanan i, iii, iv, x, 6, 30, 31, 111, 113, 116, 118, 128, 160, 161 popular education 5 press realease 114, 130, 144 Prison Notebook 11, 12 Profit sharing 122 pro poor 54, 93 publik 10, 15, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 59, 66, 77, 78, 83, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 113, 136, 140, 143, 150, 157, 159
R RAPBD 48, 50, 57, 77, 96, 108, 160 Relasi kolusif 160 Relasi negara 44, 47 Resistensi 116, 119, 131, 139, 149, 154, 161 Resolusi 148, 161 revolusi 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 20 RKPD 48, 50, 52, 53, 57, 58, 60,
164 NEGARA VERSUS MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL
61, 62, 64, 74, 75, 77, 80, 96, 108, 161
S site plan 125, 128, 129, 131, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147,148 societal support for the state 31 sosialisme 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 Space of engagement 42 stakeholder 38, 39, 45, 46, 47, 58, 64, 83, 113, 114, 149, 150, 158, 161 state autonomy 31 strong states 31
T Tata letak 125
W weak states 31 women movement 4 World Bank 39
Jainuri dan Salahudin 165
TENTANG PENULIS Drs. Jainuri,M.Si. lahir pada tahun 1964 di Malang. Pendidikan terakhir penulis Magister Otonomi Daerah dan Politik Lokal Universitas Gaja Mada (UGM). Penulis aktif melakukan penelitian, diantaranya “Volalisitas dan Loyalitas Pemilih Partai Politik di Kota Malang (Studi di Partai Politik Yang Mendapat Kursi di DPRD Kota Malang)”, “Komparasi: Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat Kota Malang Dalam Pileg Tahun 2009”, “One Men One Vote Versus One Delegation One Vote (Analisis tentang kemacetan Pemilihan Ketua dan Anggota formatur di Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIV di Jakarta)”, Model Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan APBD Kota Malang”. Penulis aktif melakukan program pengabdian, diantaranya: “Fasilitasi Berdirinya Ranting Muhammadiyah Kelurahan Tunjungsekar dan Tasiknadu Kecamatan Lowokwaru (Ketua TIM)”, “Fasilitasi Refreshing Perkaderan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang (Anggota TIM)”, “Fasilitas Taraining Of Trainer (TOT) Bagi Pemimpin ORTOM Muhammadiyah Se Malang Raya”, “Rintisan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Aisyiyah dau Malang”. Penulis aktif menulis buku. Buku yang pernah dipublikasikan diantaranya: “Pergulatan Politik Antar Elit Partai di Aras Lokal”, “Pergumulan Politik Antar Elit Partai di Aras Lokal. (Menguak Lahir dan Dinamika PAN Kota Malang)”, ““Nidzhom” The Never Ending Spirit (Kontributor)”, “Percikan Pemikiran Tentang Sosiologi Politik (Kontributor)”. Saat ini penulis sebagai dosen
Jainuri dan Salahudin 167
