National Conference on Management Research 2008 ISBN: Makassar, 27 November 2008

National Conference on Management Research 2008___________________

ISBN: 979-442-242-8

Makassar, 27 November 2008

Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat pada Industri Tambang untuk Keberlanjutan Bisnis Jangka Panjang dan Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus: Program Pengembangan Masyarakat PT Freeport Indonesia) Oleh Ir. Hary T. Budhyono, MBA. Staf Senior PT Freeport Indonesia

Asbtrak Pengelolaan strategi program pengembangan masyarakat(PM) PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengalami tiga pergeseran paradigma yang merupakan respon dari pencapaian sasaran-sasaran strategis jangka panjang perusahaan, dinamika para pemangku kepentingan(PPK), perkembangan politik dan kebijakan pemerintah, tantangan dan agenda global, khususnya terkait pada pembangunan berkelanjutan(PB). Tujuan dari makalah ini adalah memaparkan praktek-praktek dan pengalaman PTFI dalam mengelola strategi program PM dan mengkaji bagaimana pengaruh-pengaruh penerapan strategi itu kepada keberlanjutan bisnis jangka panjang perusahaan dan juga apakah berkontribusi kepada PB. Program PM yang dilaksanakan PTFI mempunyai karakteristik, antara lain: adanya pendanaan yang besar, dukungan karyawan yang berkualitas dan teknik PM yang dapat diterima oleh masyarakat setempat, dan mengutamakan kemitraan yang setara serta mulai memasukkan prinsip-prinsip PB. Akhirnya, hasil kajian memperlihatkan bahwa pelaksanaan program PM perusahaan menunjukkan adanya indikasi yang jelas mengarah kepada terjadinya pengaruh yang positif kepada keberlanjutan bisnis jangka panjang dan berkontribusi pada munculnya inisiatif-inisiatif pembangunan berkelanjutan di Mimika dan di Papua. Kata kunci: Pengembangan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan bisnis pertambangan jangka panjang , pengelolaan strategi, dan PT Freeport Indonesia.

I.

Pendahuluan Sektor pertambangan mempunyai manfaat sangat penting bagi pembangunan,

modernisasi, dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia, terlebih lagi bagi negaranegara berkembang, termasuk Indonesia.

Namun juga menimbulkan banyak persoalan

terhadap lingkungan hidup dan sosial dimana ia dioperasikan. Secara historis hubungan industri tambang dengan masyarakat asli mempunyai permasalahan (konflik) yang berat (Parsons, 2008). Konflik ini disebabkan: beroperasi di daerah yang belum mendapatkan legitimasi sosial, penyebab kerusakan besar, dan meninggalkan daerah itu ketika semua nilai ekonominya telah dihabiskan (Jenkins, 2004). Contoh, di Australia sampai tahun 1970an Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

masih banyak perusahaan tambang yang menyangkal beberapa tanggungjawabnya pada masyarakat asli dimana mereka menambang (Parsons, 2008). Itulah potret tambang masa lalu, kepentingan para pemegang saham (shareholder) menjadi sasaran yang utama dibandingkan pemenuhan kepentingan untuk perlindungan lingkungan dan sosial. Akibatnya, banyak perusahaan yang mendapatkan gangguan operasi dari masyarakat setempat, kaum-kaum hijau (green groups), LSM-LSM setempat dan internasional. Bahkan sampai pada penghentian operasi. Bila keadaan ini berlangsung terusmenerus berakibat pada penurunan kinerja dan reputasi, akhirnya tambang bisa ditutup walau nilai ekonominya masih ada. Namun, sejak dicetuskan konsep Pembangunan Berkelanjutan (PB) tahun 1987 maka perlindungan lingkungan dan sosial sebagi bagian penting dari pengelolaan perusahaan. Revolusi sosial-lingkungan hidup secara nyata telah merubah bagaimana pendekatanpendekatan yang dilakukan industri pertambangan internasional dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bisnisnya (Otto dan Cordes, 2002). Muncullah kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat (PM) yang sederhana dan industri percaya bahwa PM merupakan jalan keluar untuk memperbaiki hubungannya dengan para pemangku kepentingan (PPK) atau stakeholder, khususnya masyarakat setempat. Walaupun ada ‘tekanan-tekanan’ itu, masih ada perusahaan belum sepenuhnya menyelenggarakan PM. Sebagai contoh, pada tahun 1999 masyarakat adat Dayak Siang, Murung dan Bakumpai di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menduduki area tambang PT. Indo Muro Kencana (IMK), konon 90 % sahamnya dimiliki perusahaan dari Australia. Masyarakat menuntut

PT IKM mengenai: pelanggaran HAM masa lalu,

pencemaran lingkungan, perampasan tanah-tanah adat, dan penggusuran tambang rakyat. Salah satu penyelesaian kasus ini, perusahaan akan menyelenggarakan program PM yang lebih luas. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang telah menyelenggarakan program PM? Apakah mereka sudah mendapatkan legitimasi sosial? Atau minimal tidak mendapatkan gangguan dalam operasinya? Nyatanya juga tidak. Sebagai contoh: gangguan dari masyarakat setempat pada operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tahun 1996, konflik PT Kelian Equatorial Mining (KEM), dan masyarakat Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2003, dan permasalahan PT Newmont dan masyarakat di sekitar Teluk Buyat pada tahun 2004. Padahal ketiga perusahaan itu telah melaksanakan program PM pada tahun-tahun sebelum konflik itu terjadi.

PTFI pada tahun 1989 membentuk Departement Hubungan Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

Masyarakat, yang bertanggungjawab pada menjaga hubungan dengan masyarakat dan melanjutkan kegiatan-kegiatan pengembangan daerah (Area Developement) yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Bercermin pada kasus ini, timbul pertanyaan, mengapa program PM yang dilaksanakan tidak bekerja efektif untuk mencegah konflik dan untuk mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat setempat? Kegagalan

program PM perusahaan mendapatkan legitimasi sosial antara lain

disebabkan: masyarakat asli tidak melihat benefitnya bagi mereka, masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan program, kegiatan PM dilihat oleh masyarakat dapat mengancam beberapa aspek kehidupan dan budaya mereka,

strategi dan metode

pelaksanaan PM tidak sesuai dengan pola pikir dan budaya mereka, dan level pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang belum sesuai.

Kegagalan ini juga diakibatkan program PM

tidak melingkupi aspek-aspek internal dan eksternal perusahaan, termasuk belum merespon tantangan-tantangan kedepan dan mempertimbangkan keberlanjutan (sustainability) kehidupan masa depan setelah tambang berakhir. Tantangan industri tambang kedepan adalah menerapkan PB pada seluruh siklus hidup tambang, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan melalui penerapan produksi bersih, dan membangun kemampuan untuk memelihara keseimbangan antara keuntungan dan perlindungan lingkungan hidup (Moore dan Noller, 2000). Disamping itu, perusahaan dituntut harus memiliki tanggung jawab etika (ethical responsibility) dalam berkontribusi pada pelestarian, memastikan kehadirannya memberikan manfaat nyata kepada ekosistem, dan daerah yang ditinggalkannya akan berkondisi lebih baik dibandingkan ketika mereka tiba (Sweeting, 2000). Tantangan lainnya, diharapkan program PM perusahaan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milinium (Millennium Development Goals). Sampai saat ini, strategi pengelolaan program PM yang diterapkan belum mendasarkan kepada tantangan-tantangan tersebut di atas dan keberlanjutan setelah tambang berakhir. Dari diskusi ini, timbul pertanyaan: strategi apa yang perlu dikembangkan dalam mengelola program PM yang dapat mendorong keberlanjutan bisnis pertambangan secara jangka panjang dan mendukung PB? Untuk menjawab permasalahan dan tantangan-tantangan di atas, kajian pengelolaan strategi ini dilaksanakan dengan studi kasus pada strategi pengelolaan program PM PTFI. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah pertama, untuk memaparkan praktek-praktek dan pengalaman PTFI dalam mengelola strategi program PM.

Kedua mengkaji bagaimana

pengaruh-pengaruh penerapan strategi itu kepada keberlanjutan bisnis jangka panjang PTFI Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

dan juga apakah berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan di wilayah Mimika khususnya dan umumnya di Papua. Pemilihan kegiatan PM dari PTFI sebagai bahan kajian, karena perusahaan ini disatu sisi telah mengalami beberapa perubahan penting dalam pengelolaan strategi program PM disisi lainnya terjadi peningkatan kinerja dan reputasi perusahaan, seperti ditunjukkan oleh pencapaian sasaran-sasaran dari pengelolaan lingkungan, sosial dan perluasan kegiatan bisnis dalam beberapa tahun terakhir.

Juga, telah tercipta hubungan yang saling menguntungkan

antara perusahaan dan PPK, khususnya pemerintah dan masyarakat setempat.

II.

Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Industri Pertambangan Sejak konsep PB dicetuskan oleh World Commission on Environment and Development

(WCED) pada tahun 1987, dan didorong pula oleh Deklarasi Rio 1992 (Rio Earth Summit), fokus perhatian global tertuju pada keberlanjutan dan publik menginginkan PB dilengkapi dengan informasi mengenai kinerja-kinerja sosial, ekonomi dan lingkungan (McAllister et al., 1999). Secara mengejutkan, hanya perusahaan-perusahaan pertambangan yang proaktif dalam merespon pergeseran paradigma ini (Mudd, 2007).

Kira-kira sejak tahun 1995 terjadi

peningkatan penelitian yang menyarankan indikator-indikator PB yang relevan untuk pelaporan industri pertambangan (Azapagic, 2004). Muncullah standar-standar internasional tentang PB, seperti IFC (International Finance Coorporation, 2006) dengan “Performance Standards on Social and Environmental Sustainability”. Juga, dari GRI (Global Reporting Initiative, 2006) mengeluarkan ‘Sustainability Reporting Guidance’. Berangkat dari konsep PB itu, kerangka penerapan PB di ertambangan adalah bagaimana sektor ini berkontribusi kepada kemakmuran dan kesejahteraan manusia pada saat ini tanpa mengurangi potensi dari generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama (MMSD, 2002). Namun, mengaplikasikan PB pada industri pertambangan, tidaklah mudah dan ada masalah. Alasannya adalah (1) berpengaruh pada kenaikan biaya kegiatan lingkungan hidup dan sosial perusahaan, berat bagi perusahaan dengan pengembalian modal terbatas (Humphreys, 2001); (2) secara intrinsik bahan tambang itu sendiri tidak berkelanjutan (unsustainable) sehingga bagaimana generasi mendatang dapat memenuhi kebutuhan bahan tambang yang sama (Mudd, 2007); (3) keberhasilan penerapan PB ditentukan oleh penerapannya pada seluruh siklus hidup tambang (Batista, 2000; ANZMEC dan MCA, 2000; AGDITR, 2006). Sehingga perlu dicari rumusan yang tepat untuk kontribusi perusahaan pada PB. Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

PM atau community development, disingkat Comdev adalah proses peningkatan kekuatan dan keefektifan bagi masyarakat, perbaikan kualitas hidup masyarakat dan memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kontrol yang lebih baik bagi keseluruhan kehidupan mereka secara jangka panjang (ESMAP et al., 2005). Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran paradigma program PM, dari yang semula hanya ditujukan untuk mendapatkan legitimasi sosial juga dituntut terlibat dalam PB. Kiroyan (2008) mengatakan secara ideal, PM merupakan bagian dari pelaksanaan Cosporate Sosial Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan untuk memberikan kontribusi bagi PB dengan berfungsi sebagai modal dalam pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan ESMAP et al. (2005) memaparkan prinsipprinsip praktek yang baik keterlibatan industri tambang untuk keberlanjutan pengembangan masyarakat adalah: adopsi sebuah pendekatan strategi, memastikan adanya konsultasi dan partisipasi, bekerja dalam kemitraan, dan penguatan kapasitas.

III.

Jenis dan Rumusan Strategi Pengembangan Masyarakat PTFI

Jenis, karakteristik dan pendanaan program PM Program pengembangan masyarakat yang dijalankan oleh PTFI sangat beragam. Namun berdasarkan sumber pendanaannya dapat dikelompokkan dua kelompok, yaitu: a) Program pengembangan masyarakat dari dana operasional PTFI dan b) Program pengembangan masyarakat dari Dana Kemitraan PTFI.

PTFI juga mengalokasikan dana

kapital, yaitu sejumlah dana untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan program PM. Perusahan juga memberikan donasi-donasi yang terkait dengan PM. Program PM yang bersumber dari dana operasional perusahaan dikelola langsung oleh PTFI dengan melakukan pembinaan dan pengembangan putra/putri masyarakat setempat untuk mengelola kegiatan PM. Program-programnya, meliputi: a) pengembangan infrastruktur tiga desa (Banti, Aroanop, Tsinga) di dataran tinggi; b) program rekognisi Kamoro; c) program pengembangan dan pendampingan masyarakat 5 desa (Tipuka, Ayuka, Nawaripi, Koperapoka, dan Nayaro) di dataran rendah; d) pengembangan usaha kecil dan menengah bagi masyarakat; e) percontohan dan alih teknologi pertanian dan peternakan; f) penguatan Lembaga Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK); g) penyediaan Dana Perwalian bagi masyarakat Amungme dan Kamoro; h) pengembangan SDM di Institut Pertambangan Nemangkawi di Kuala Kencana; i) peningkatan kesehatan dan pengendalian penyakit malaria; dan j) bina hubungan masyarakat. Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

Program pengembangan bersumber dari ”Dana Kemitraan (DK) PTFI”

atau

sebelumnya disebut ”Dana 1%”, adalah sebesar satu persen dari pendapatan kotor tahunan PTFI. Program ini dibentuk dan dilaksanakan sejak tahun 1996 sampai tahun 2006 dan telah diperpanjang selama lima tahun sampai tahun 2011. Kewenangan pengelolaan DK PTFI adalah LPMAK(Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro), sebuah organisasi lokal di Mimika yang dibentuk bersama oleh pemerintah daerah, PTFI, lembaga adat, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Program-program yang dikelola difokuskan pada bidang-bidang: pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dukungan bagi lembaga adat dan bagi aspek keagamaan, dan memberikan bantuan kemanusiaan. PTFI mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membiayai program PM-nya. Bila dibandingkan dengan total kontribusi dari seluruh industri pertambangan di Indonesia, kontribusi dana PM PTFI sejak tahun 2002 sampai 2006 rata-rata mencapai di atas 50 % setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. Pada tahun 2008 sampai bulan Oktober PTFI telah menyeluarkan dana untuk penyembangan masyarakat sejumlah 77.618.000 US Dollar. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 1. Kontribusi Pendanaan PM PTFI terhadap industri pertambangan (dalam US$ Milyar) Jumlah Dana Comdev (US $ Juta) 2002 2003 2004 2005 Total Comdev industri tambang 57,44 77,74 62,29 90,52 Comdev PTFI 39,66 41,12 43,46 63,99 % Comdev PTFI thd. industri tambang* 69,05% 52,89% 69,77% 70,69% * Dihitung kembali dari (PWC, 2007 di dalam LPEM UI, 2008) Uraian Kegiatan

2006 120,22 76,74 63,83%

Tabel 2. Pendanaan Program PM PTFI pada tahun 2008 sampai Bulan Oktober Kegiatan Dana Kemitraan (LPMAK) Program Pengembangan Masyarakat (SLD) Dana-dana Perwalian Kesehatan Masyarakat & Pengendalian Malaria Institut Pertambangan Nemangkawi Asrama Tomawin Tailing Utilization

Aktual tahun 2008 sampai Oktober (US Dollar) 37.489.927 13.374.984 1.100.000 7.932.407 11.765.132 321.131 810.504

Total Dana Operasional & Dana Kemitraan

72.794.085

Dana Kapital Donasi PTFI berkaitan dengan program PM Total

3.429.630 1.394.285 77.618.000

Sumber : SLD PTFI (2008) Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

Tabel 3. Alokasi Dana Kemitraan PTFI dari tahun 1996 – 2007 Jumlah Dana Kemitraan Dalam US Dolar Dalam Juta Rupiah

1996

1997

1998

1999

2000

10,810,150

12,742,915

16,625,288

21,117,015

13,504,330

17,317,229

25.209

38.751

179.705

158.044

117.256

179.636

2003

2004

2005

2006

21,841,766

18,041,433

40,534,482

51,828,368

51,368,863

189.038

161.838

393.855

472.756

475.498

Jumlah Dana Kemitraan 2002 Dalam US Dolar 18,313,298 Dalam Juta Rupiah 172.306 Sumber : SLD PTFI (2008)

2001

2007

Perbandingan dana yang dikelola langsung oleh LPMAK adalah 48,3 % dari total dana PM yang dialokasikan. Ini menunjukkan bahwa LPMAK sebagai lembaga lokal di Mimika telah mampu mengelola dana dan beragam jenis program PM. Saat ini LPMAK merupakan mitra yang strategis bagi perusahaan dalam pengelolaan program PM. Secara rinci besarnya DK PTFI yang dialokasikan sejak tahun 1996 sampai 2007 dapat dilihat pada Tabel 3.

Perkembangan Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat Berdasarkan

perkembangan

pengelolaan

strategi

program

PM

dikelompokkan menjadi tiga didasarkan pada periode waktu pelaksanaannya.

PTFI

dapat

Pergeseran

strategi pendekatan ini merupakan respon perusahaan terhadap dinamika yang berkembang, komunikasi dengan PPK, kebutuhan dan kekuatan perusahaan, dan kepedulian terhadap tantangan dan agenda global PB pada bisnis pertambangan. Perkembangan pesat dalam sistem politik dan kebijakan pemerintah, seperti reformasi, demokratisasi, desentralisasi atau otonomi daerah juga berpengaruh positif terhadap perkembangan pengelolaan strategi. Ketiga kelompok periode waktu itu adalah periode sebelum tahun 1996, periode tahun 1996 sampai 2006 dan periode 2007 sampai saat ini dan kedepan.

Secara lengkap

karakteristik setiap periode pendekatan strategi dan perkembangan pelaksanaan program PM PTFI dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Perkembangan pengelolaan strategi program PM PTFI berdasarkan tiga periode waktu sejak sebelum 1996, 1996- 2006, dan 2007 sampai saat ini dan kedepan. Indikator Sebelum 1996 1996 - 2006 2007 – saat ini dan kedepan Strategi pendekatan

- Memperbaiki hubungan dengan masyarakat setempat. Legitimasi sosial - Program dikelola dan dilaksanakan sendiri dengan membuat proyek percontohan - berbasis kesukuan - LSM Nasional mengelola dan melaksanakan sendiri program

- Berperan sebagai lembaga donor - Penguatan kapasitas pada lembaga, kelompok dan perorangan - Inisiatif PB mulai dimasukkan dalam konsep strategi - Implementasi program sampai kepada dua kabupaten tetangga - Memakai metode P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat

- LSM dan lembaga bisnis setempat hasil binaan, lembaga adat dan agama, dan pemerintah serta LSM nasional yang mampu menjadi mitra kerja PTFI - Prinsip PB dimasukkan dalam konsep strategi dan beberapa mulai diimplementasikan ditingkat

Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

PM - Lingkup, jenis dan sasaran program terbatas - Memasukkan program PB dalam pengelolaan perusahaan - Pelayanan kesehatan dan pendidikan disediakan langsung oleh PTFI

Tingkat partisipasi masyarakat

- Sangat rendah - Mereka masih merasa bekerja untuk perusahaan - Lembaga Adat LEMASA belum terlibat

Kondisi sosial yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan perusahaan

- Masih sering terjadi konflik antar masyarakat. - Masih ada permasalahan masyarakat dengan perusahaan - Masyarakat melihat dana adalah segalanya dan hak

Kondisi kegiatan bisnis

- Cukup sering terjadi gangguan dari eksternal

Desa). - Koordinasi program dengan pemerintah dan pola kemitraan mulai dilakukan - Sasaran program meluas keberbagai sektor penting - Peningkatan kualitas hidup masyarakat asli setempat adalah sasaran utama - LPMAK menyediakan program kesehatan dan pendidikan - Mulai nampak sampai sedang - Mereka mulai mengelola sendiri walau masih sedikit persentasenya. - LEMASA mulai terlibat sampai terlibat penuh. Termasuk Tomas, Toga, dan Pemerintah. - LPMAK berwenang dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program PM

operasional - Inisiatif untuk keberlanjutan mulai dimasukkan dalam konsepsi strategi, termasuk mempertimbangkan keberlanjutan setelah tambang berakhir - Mulai menekankan keberlanjutan perbaikan kualitas hidup masyarakat

- Konflik antar masyarakat menurun tajam - Hubungan perusahaan dengan masyarakat setempat dan PPK lainnya membaik. - Masyarakat mulai menyadari bahwa dana ini berkat dan harus dipergunakan dan dikembangkan secara benar dan tepat - Gangguan dari eksternal menurun tajam. - Kaum hijau dan LSM hijau mulai memahami program sosial perusahaan

- Hubungan perusahaan dengan masyarakat setempat dan PPK lainnya membaik. Bahkan beberapa telah menjadi mitra kerja, dimana sebelumnya mereka telah memperoleh penguatan kapasitas kelembagaan dari PTFI.

- Mulai sedang sampai tinggi. - Mereka sudah mempunyai ide dan konsepsi pada PM-nya sendiri - LPMAK dan program PM yang dikelola telah diakui secara lokal Mimika, Papua dan nasional

- Gangguan dari eksternal hampir tidak ada . - Kaum hijau dan LSM mulai memahami program sosial perusahaan

IV. Kontribusi Program PM pada Keberlanjutan Bisnis Jangka Panjang dan Pembangunan Berkelanjutan. Kontribusi pada Keberlanjutan Bisnis Jangka Panjang Walaupun cukup sulit mencari keterkaitan langsung pengaruh program PM pada keberlanjutan bisnis pertambangan jangka panjang. Namun bila PM merupakan salah satu CSR perusahaan (Kiroyan, 2008) dan CSR dinilai berpengaruh pada kinerja dan reputasi perusahaan (Freeman, 1984; Fombrun, 1996; dan Brandy, 2005). Juga dipertegas hasil riset dari Frost (2001) di Australia bahwa sebanyak 75 % dari perusahaan-perusahaan yang survei yang telah menyelenggarakan corporate community involvement (diasumsikan sama dengan PM/CSR) menunjukkan bahwa adanya keberlanjutan yang nyata pada kelangsungan hidup komersial secara jangka panjang dari bisnis mereka. Hammond dan Slocum (1996) mengatakan bahwa tanggungjawab pada sosial dan lingkungan hidup merupakan salah satu atribut untuk mengukur reputasi corporasi yang merefleksikan tanggungjawab sosialnya. Brady (2005) mengatakan keberlanjutan corporasi ditentukan oleh tanggungjawab finansial, lingkungan hidup, dan sosial corporasi.

Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

Oleh karena itu untuk mengukur pengaruh strategi program PM kepada keberlanjutan bisnis perusahaan jangka panjang akan digunakan lima elemen kunci untuk proyek pembangunan pertambangan berkelanjutan dari Strongman (2002). Hasil analisanya pada Tabel 5. Informasi pada Tabel 5, menunjukkan bahwa pelaksanaan program PM PTFI telah memberikan indikasi adanya pengaruh positif kepada kelima elemen kunci untuk proyek pembangunan pertambangan berkelanjutan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa program PM yang merupakan bagian dari CSR PTFI telah memperlihatkan secara jelas menunjukkan pengaruh positif pada kinerja dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya dapat berpengaruh kepada keberlanjutan bisnis jangka panjang perusahaan.

Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

Tabel 5. Beberapa pencapaian kegiatan perusahaan yang menunjukkan pengaruh strategi program PM pada keberlanjutan bisnis jangka panjang dari PTFI Elemen-Elemen kunci untuk proyek pembangunan pertambangan berkelanjutan (Strongman, 2002). Dapat hidup terus secara keuangan (financially viable) Perduli kepada lingkungan hidup

Bertanggungjawab secara sosial

Pencapaian-pencapaian yang mengindikasikan bahwa tampak seperti adanya pengaruh positif strategi program PM pada keberlanjutan bisnis jangka panjang

- Net income meningkat dari tahun ke tahun. - Mengakusisi perusahaan tambang kelas dunia Phelps Dodge - Alokasi Dana Kemitraan PTFI, yang merupakan 1 % dari pendapatan kotor pertahun perusahaan makin meningkat (lihat Tabel 3) - Besarnya dampak ekonomi dan fiskal PTFI kepada pemerintah makin meningkat (lihat Tabel 8) - Mendapatkan nilai BIRU MINUS untuk PROPER (Penilian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) untuk tahun 2006 – 2007. - Penghargaan Lingkungan Pertambangan tahun 2007 dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pelaksana Reklamasi Kegiatan Pertambangan Mineral untuk periode kegiatan pertambangan 2004-2006. Reklamasi lahan tailing telah memberikan keyakinan untuk penggunaan berikutnya. - Membentuk Dewan Penasehat Pembangunan Berkelanjutan. Dewan ini memberikan nasehat yang strategis dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. - Memperoleh akreditasi dari NATA (National Association of Testing Authorities, Australia) dan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KANBSN) untuk Laboratorium Ling kungan PTFI - PTFI menerima sertifikat ISO 14001, standar internasional sistem pengelolaan lingkungan. - Menerima penghargaan Pelaporan PB tahun 2007 dari National Center for Sustainability Reporting (NCSR) - Tersedia dana PM yang besar (lihat Tabel 1 dan 2). - Kemitraan yang setara dengan lembaga adat dan agama, LPMAK, LSM nasional dan internasional. - Penghargaan internasional dalam bidang PM atau “Community Development Excellence Award” , dari Asia Mining Congress di Singapura 9 April 2009 untuk pengembangan SDM Papua berkelanjutan di Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN). IPN mendidik SDM Papua agar trampil di bidang tambang. - Dukungan karyawan yang berkemanpuan tinggi. Ada dua orang Vice President yang mengelola program sosial perusahaan. - Meraih penghargaan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium atau "Millennium Development Goals (MDGs)" 2008 untuk kategori "Memerangi HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulosis, dan Penyakit lainnya" - Menerima Piagam Penghargaan Utama Menteri Negara Perumahan Rakyat atas dukungannya terhadap Pembangunan Perumahan sebagai

bagian dari CSR. Pembangunan perumahan untuk masyarakat dan karyawan perusahaan. Diimplementasikan dengan tata kelola yang baik dan sehat baik didalam perusahaan, tetapi juga di masyarakat dan pemerintah

Mempunyai keberlangsungan nilai (have lasting value)

- Presiden and CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold, Ricard Adkerson sebagai Ketua ICMM (International Council on Mining and Metals), organisasi internasional yang mendorong implementasi prinsip-prinsip PB sebagai salah satu dasar solusi di sektor tambang dan metal. - PB telah menjadi dasar pengelolaan perusahaan dan dimasukkan dalam kebijakan perusahaan - Masyarakat mengelola program PM sendiri. LPMAK menangani program ekonomi, kesehatan dan pindidikan. Beberapa usaha bisnis dimiliki dan dikelola sendiri oleh putra/putri daerah. - Terjadi kemitraan Pemda yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan program PM, khususnya dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta pembangunan infrastruktur umum - LPMAK telah berperan sebagai agen PM di Kabupaten Mimika dan telah dipercaya oleh masyarakat disana. - Proyek-proyek kesehatan, pendidikan dan ekonomi telah memberikan keyakinan adanya keberlanjutan. RSMM (Rumah Sakit Mitra Masyarakat) milik LPMAK mendapatkan akreditasi nasional untuk rumah sakit kelas C pertama di Papua. Peserta beasiswa yang selesai telah berperan di sektor swasta dan di pemerintahan baik di Mimika dan di Kabupaten lain. - Beberapa proyek pertanian dan perikanan dikelola untuk keberlanjutan. Misalnya. Penanaman sagu unggul di Kampung Nayaro - Pembangunan infrastruktur untuk umum. Contoh dua lapangan terbang di daerah dataran tinggi, yaitu Lapter Mulu Tsinga dan Lapter Ombani Aroanop, di wilayah Mimika, Papua. Termasuk juga Bandara Timika dan beberapa proyek infrastruktur umum yang dibangun oleh perusahaan yang telah dikelolah Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

pemerintah.

Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

Kontribusi pada Pembangunan Berkelanjutan Untuk menilai apakah pratek-pratek pengelolaan strategi program PM dari PTFI telah dan akan mendorong terjadinya masyarakat yang berkelanjutan maka digunakan prinsipprinsip untuk keberlanjutan pengembangan masyarakat (ESMAP et al., 2005) yang telah dijelaskan pada halaman lima. Secara rinci hasil analisanya pada Tabel 6. Tabel 6. Pengaruh pelaksanaan program PM PTFI saat ini kepada keberlanjutan pengembangan masyarakat (ESMAP et al., 2005). Hasil dan bentuk kegiatan Manfaat program PM menuju Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (PB) keberlanjutan pengembangan masyarakat (ESMAP et al., 2005) Adopsi sebuah pendekatan strategis. Kegiatan PM di tingkat operasional dikaitkan dengan sasaran-sasaran strategi jangka panjang untuk perusahaan dan juga diselaraskan dengan masyarakat saat ini dan kedepan dan/atau rencanarencana pembangunan regional dan nasional

Memastikan adanya konsultasi dan partisipasi. Masyarakat setempat aktif terlibat pada seluruh tahap dari konsepsi proyek, desain, implementasi, termasuk saat penutupan dan pasca tambang

Bekerja dalam kemitraan. Kemitraan dengan pihak swasta lainnya, pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat setempat untuk menjembatani perbedaan keterampilan dan sumberdaya, namun tetap berbagi dalam kepentingan dan sasaransasaran. Juga akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada operasi tambang

Penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas dari masyarakat setempat, LSM dan pemerintah setempat untuk lebih berkelanjutan secara jangka panjang dalam menyediakan pendapatan,

- Operasional PM telah dilakukan sesuai dengan strategi jangka panjang perusahaan dan masyarakat saat ini dan sudah memulai tumbuh kegiatan PM yang berorientasi kepada masyarakat kedepan. Misalnya: beasiswa, kesehatan, ekonomi berbasis desa, dll. - Sebagian besar program telah diorientasikan kepada rencana-rencana pembangunan regional dan nasional. Misalnya: HIV/AIDS, pengendalian malaria, TBC, penggunaan tailing untuk infrastruktur bagunan kantor pemerintah, sarana umum dan bangunan masyarakat. dll. - Pembentukan LPMAK, Forum MoU 2000, Pembinaan pengusaha daerah, dll. Badan pengurus LPMAK terdiri dari tokoh agama, lembaga adat, pemerintah dan wakil perusahaan yang terlibat penuh dalam pengelolaan dan keputusan program PM. - Koordinasi program dengan pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya seperti lembaga adat LEMASA dan LEMASKO - Terkait dengan penutupan dan pasca tambang belum banyak dilakukan konsultasi dan partisipasi. Walau demikian inisiatif ke arah ini telah digalang, khususnya untuk aspek pengelolaan lingkungan hidup. - Hampir seluruh program PM dilaksanakan dengan pendekatan kemitraan dengan lembaga yang mampu baik dari pemerintah, LSM setempat, nasional dan internasional maupun perorangan dan kelompok. Misalnya, dengan LPMAK, LEMASA, LEMASKO, USAID, LPEM-FEUI, UNCEN, UNIPA dan lainnya - Ketergantungan kepada PTFI mulai menurun secara nyata, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program PM .

- Beberapa peserta program beasiswa sudah bekerja di PTFI, Pemda Mimika dan di kabupaten lain di Papua, perusahaan lain di Papua, dll. - Pelayanan kesehatan yang baik, pasien hanya dikenakan tarif biaya administrasi. Tarif yang gratis ini sedang terus dicari jalan keluar agar dapat berkelanjutan kelak. Usaha-usaha kearah itu telah dipersiapkan - Kapasitas lembaga lokal dalam mengelola lembaga dan programnya meningkat. Misalnya: LPMAK. - Masyarakat belajar berorganisasi, mengelola dan memutuskan program PM termasuk melakukan monitoring dan evaluasi. - Mencegah terjadinya tumpang tindih program PM dengan pemerintah dan LSM setempat lain. - Ada transfer pengetahuan dan keterampilan antara pemerintah, masyarakat dan organisasi setempat dengan perusahaan. - Mengurangi ketergantungan masyarakat pada perusahaan. - Hubungan yang harmonis antara PPK - Partisipasi masyarakat mulai nampak, misalnya mereka menyertakan modal dalam kegiatan usaha/bisnis yang dibina PTFI

- Masih sangat sedikit presentase kemitraan program PM yang mendorong kearah keberlanjutan. - Kemitraan dengan beberapa universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya dalam hal mencari penyelesaian yang tepat agar program sosial dan lingkungan yang dilaksanakan dapat mendukung PB melalui kemitraan dengan masyarakat (dan pemda) dalam hal memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di Mimika secara berkelanjutan. - Telah dilakukan menjelang tahun 2000. - Mulai dimasukkan kedalam konsep strategi Hasilnya terbentuklah LPMAK, beberapa program untuk penguatan kelembagaan yang badan usaha kecil dan menengah milik berorientasi kepada keberlanjutan. Khususnya masyarakat. Kerjasama dengan lembaga agama bagi lembaga, perorangan atau kelompok yang dan pemerintah-dalam penyediaan infrastruktur telah diberikan penguatan kapasitas sebelumnya. umum Misalnya kelompok usaha sudah melakukan bisnis - Saat ini, penguatan kapasitas kelembagaan langsung dengan perbankan untuk mendapatkan lembaga adat LEMASKO dan LEMASA modal. Lembaga agama setempat sangat aktif Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

bahan-bahan, dan infrastruktur.

Tabel 7.

dalam pengelolaan bisnis pertanian dan perikanan.

Perhitungan dampak output program PM berdasarkan sektor ekonomi yang dialokasikan pada tahun 2002 – 2007 Perhitungan dampak program PM (dalam juta Rp.) 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Besarnya agregasi program PM berdasarkan sektor ekonomi 279.287 292.918 370.070 Besarnya dampak output berdasarkan sektor ekonomi 335.980 349.914 442.752 Multiplier efek* 1,20 1,19 1,20 Sumber: Perhitungan LPEM-FEUI, 2008 (*diolah kembali)

396.777

383.226

451.497

473.578 1,19

457.405 1,19

540.034 1,20

Pada Tabel 7, terlihat bahwa besarnya dana yang dialokasikan perusahaan untuk pelaksanaan program PM cenderung meningkat sejak tahun 2002 sampai 2007.

Hal ini

berpengaruh nyata pada peningkatan besarnya dampak output yang dinikmati oleh masyarakat dan mempunyai pengaruh ekonomi efek berganda rata-rata sebesar 1.20. Meskipun, data tersebut belum mencerminkan bahwa peningkatan dampak ekonomi itu juga terkait dengan pengembangan ekonomi yang keberlanjutan sebagai pengganti ekonomi di Mimika ketika perusahaan setelah masa tambang berakhir. Namun, adanya komitmen sosial PTFI yang tinggi dengan penyediaan dana yang cukup besar juga adalah sebuah peluang besar bagi PPK khususnya Pemda dan masyarakat untuk terus menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi sebagai modal menuju masyarakat Mimika yang berkelanjutan pada saat ini dan selamalamanya.

Tabel 8.

Dampak ekonomi dan fiskal PTFI kepada negara, Provisi Papua dan Kabupaten Mimika tahun 2001 – 2007 Uraian

Dampak Ekonomi dan Fiskal PTFI (dalam Milyar Rupiah) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PDB Nasional Persentase Kontribusi PTFI (%)

1.646.322 1,75

1.821.833 1,22

2.013.675 1,15

2.295.826 1,08

2.784.960 2,78

3.339.480 2,57

3.957.404 2,42

PDRB Papua Persentase Kontribusi PTFI (%)

24.556 55,34

23.097 40,90

28.726 46,63

31.846 28,53

51.538 62,54

64.361 56,71

76.544 44,87

PDRB Mimika Persentase Kontribusi PTFI (%)

15.051 98.64

11.822 97.71

15.177 98.19

14.907 97.58

32.196 97.23

33.331 76.51

34.237 95.56

APBD Provinsi Papua Persentase Kontribusi PTFI (%)

-

2.020 3,70

2.276 3,70

2.428 4,28

2.741 6,66

4.895 6,26

5.372 6,35

APBD Kab. Mimika Persentase Kontribusi PTFI (%)

-

332 42,33

362 42,62

392 42,83

598 53,44

1,024 52,19

815 74,32

Sumber: Perhitungan LPEM-FEUI, 2008 Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

Disamping dana dari program PM, peluang dampak ekonomi dan fiskal dari kegiatan PTFI yang dapat dikelola oleh PPK untuk pembangunan masyarakat, seperti tampak pada Tabel 8. Persentase kontribusi PTFI pada PDRB dan APBD Kabupaten Mimika sejak tahun 2005 sampai 2007 masing-masing di atas 50 %. Pada tahun 2007 kontribusi PTFI pada PDRB Mimika sebesar 95,56 % dan pada APBD Mimika sebesar 74,32 %. Dibalik sumbangan yang besar ini, para PPK disana perlu melakukan pengembangan sektor lain selain tambang sebagai sektor ekonomi pengganti setelah PTFI selesai beroperasi bila menginginkan masyarakat Mimika yang berkelanjutan.

V.

Kesimpulan

1. Pengelolaan strategi program PM PTFI telah berkembang pesat dan selalu dikelola sejalan dengan kebutuhan dan sasaran jangka panjang perusahaan, dinamika PPK lainnya, perkembangan sistem politik dan kebijakan pemerintah, tantangan dan agenda global, yang kesemuanya telah di gambarkan dalam tiga periode waktu pelaksanaannya. 2. Prinsip-prinsip PB telah dimasukkan ke dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan perusahaan, khususnya dalam aspek sosial, yang diterapkan dalam pengelolaan strategi program PM walaupun belum menyeluruh pada level operasional. 3. Pelaksanaan program PM perusahaan menunjukkan indikasi yang jelas mengarah kepada terjadinya pengaruh yang positif pada keberlanjutan bisnis jangka panjang dan berkontribusi pada munculnya inisiatif-inisiatif pembangunan berkelanjutan di Mimika dan di Papua.

VI. Rekomendasi 1. Komitmen perusahaan terhadap PB sebaiknya diperluas sampai pada level operasional program PM, namun tidak mengambil alih peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat pada PB. Praktek-praktek PB pada proyek-proyek ekonomi dapat dilengkapi dengan indikator-indikator yang menunjukkan adanya jalan menuju keberlanjutan setelah operasi tambang berakhir. Termasuk program lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan serta penguatan kapasitas kelembagaan yang semuanya masih tergantung pendanaan dari perusahaan pada saat ini. 2. Perusahaan dan PPK lainnya, khususnya pemerintah dan masyarakat setempat perlu membuat rancangan dan rencana aplikasinya untuk memanfaatkan kontribusi PTFI

Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

terhadap ekonomi dan kegiatan sosial pada saat operasi ini sebelum masa penutupan tambang tiba.

Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

Daftar Pustaka Azapagic, A. 2004. Developing a framework for sustainable development indicators for the mining and minerals industry. Journal of Cleaner Production 12 (6): 639 – 662 Brandy, A. 2005. The Sustainability Effect: Rethinking Corporate Reputation in the 21st Century. Hampshire, New York: Palgrave Macmillan. [ESMAP] Energy Sector Management Assistance Program, World Bank, and ICMM [International Council on Mining and Metal]. 2005. Community Development toolkit. London. Fombrun, C. J. 1996, Reputation, Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston, MA. Freeman, E. 1984, Strategic management: A stakeholder approach, Basic Books, New York. Friedman, M 1970, ‘The social responsibility of business is to increase its profit’. The New York Time Magazine (Sept. 13). Hammond, S. A. and Sclocum, J. W., Jr. 1996. The impact of prior firms financial performance on subsequent corporate reputation. Journal of Business Ethics, 15 (2). Humphreys, D. 2001. Sustainable development: can the mining industry afford it? Resources Policy 27(1): 1 – 7. Jenkins, H. 2004. Corporate social resposibility and the mining industry: conficts and constructs. Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt, 11: 23-34. Kiroyan, N. 2008. Perkembangan CSR di Indonesia: Fokus Kepada Industri Tambang. PERHAPI, Jakarta. [LPEM-FEUI] Lembangan Pengembangan Ekonomi Masyarakat-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2008. Dampak ekonomi dan fiskal PT Freeport Indonesia update 2007. Jakarta. McAllister, M.L., Scobe, M. and Veiga, M. 1999. Sustainability and the Canadian mining industry at home and abroad. CIM Bulletin-Canadian Institute Mining, Metallurgy and Petroleum 92 (1022): 85 – 92. [MMSD] Mining Mineral and Sustainable Development. 2002. Breaking New Ground: The Report of the Mining, Minerals and Sustainable Development Project. London: Earthscan Publications Ltd. Moore, R.M. and Noller, N.B. 2000. Future challenges facing the mining industry: an environmental health perpective. Industry and Environment Journal 23 (special issue): 41 - 43. United Nations Environment Programme Division of Technology Industry and Economics (UNEPDTIE). Mudd, G.M. 2007. Global trends in gold mining: Toward quantifying environmental and resource sustainability? Resources Policy 32(1-2): 42 – 56. Otto, J. and Cordes, J. 2002. The regulation of mineral enterprises: A Global Perpective on Economics, Law and Policy. Westminster, USA: Rocky Mountain Mineral Law Foundation. Parsons, R. 2008. We are all stakeholders now: The influence of western discourses of ”community engagement” in an Australian Aboriginal community. Critical Perspectives on International Business 4 (2/3): 99 – 126. Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….

Strongman, J. 2000. Mine closure an overview the issues- A Presentation to the Government of Indonesia. Proceeding of Mine Closure Workshop; Jakarta, October 2000.World Bank. Indonesia. Sweeting, A.R. 2000. Future challenges for the large-scala mining industry. Industry and Environment Journal 23 (special issue): 93 - 94. United Nations Environment Programme Division of Technology Industry and Economics (UNEPDT

Pengelolaan Strategi Pengembangan Masyarakat…….