NASKAH AKADEMIK RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR D I S U S U N OLEH:
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR TAHUN 2013
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya selesailah penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur. Naskah akademik ini merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur, yang nantinya akan dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur. Disadari bahwa selesainya penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur ini dikarenakan adanya bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih. Harapan penulis dengan telah selesainya penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur, dapat segera disusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disadari bahwa penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur
tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya.
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................
i
DAFTAR ISI .........................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................
1
B. Identifikasi Masalah ........................................................
4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah
BAB II
Akademik .........................................................................
5
D. Metode ............................................................................
6
E. Sistematika .....................................................................
6
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian Teoretis ................................................................
8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait ...................
9
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan .....................
9
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi ...
10
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT .........................................................
11
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
BAB V
A. Landasan Filosofis ..........................................................
14
B. Landasan Sosiologis ......................................................
14
C. Landasan Yuridis ............................................................
16
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ................................................................
19
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan .....................................................................
22
B. Saran ...............................................................................
22
DAFTAR PUSTAKA...............................................................................
24
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kondisi faktual selama ini masih menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terutama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah masih memprihatinkan. Padahal, kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara pemberi pelayanan (Pemerintah Daerah) dengan yang dilayani (warga masyarakat), sehingga kualitas pelayanan publik diharapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan menjadi semakin berkualitas. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang terjadi selama ini ditandai oleh terbatasnya sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani dan tidak jelasnya waktu serta biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik. Salah satu yang menjadi kendala dalam pemberian pelayanan publik selama ini adalah belum adanya standar yang jelas mengenai penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Padahal, standar itu sangat berguna sebagai panduan bagi Pemerintah untuk memberikan pelayanan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan reformasi administrasi publik, karena secara normatif reformasi administrasi publik merupakan bagian dari rekayasa sosial (social re-engineering) guna mengatasi krisis multidimensi yang melanda daerah-daerah di Indonesia. Urgensi reformasi administrasi publik berkaitan dengan adanya tuntutan akan pengelolaan Pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya, yaitu pelayanan kepada masyarakat (services), membuat kebijakan atau ketentuan bagi kepentingan masyarakat (regulation) dan mengupayakan pemberdayaan (empowerment). Melalui sejauhmana
reformasi, kinerja
masyarakat
birokrasi
akan
Pemerintah,
dapat
disamping
mengetahui masyarakat
diletakkan pada kedudukan yang sesungguhnya, yaitu sebagai pemilik Pemerintahan (Rasyid, 2000 dan Kaloh, 2003 dalam Rakhmat, 2005 : 3).
1
Dalam hal ini pengertian reformasi administasi menurut Zauhar (1996 : 47 dalam Rakhmat, 2005 : 4) merupakan suatu pola yang menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dalam reformasi administrasi perhatian lebih dicurahkan pada upaya dan bukan semata-mata hasil. Secara internal tujuan reformasi adalah untuk menyempurnakan atau meningkatkan kinerja. Adapun secara eksternal yang berkaitan dengan masyarakat adalah menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat dengan melihat reformasi atau pembaruan dari 2 (dua) sisi, yaitu perubahan struktur dan perubahan kinerja (Riggs, 1986 : 94). Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada
gilirannya
menuntut
dilakukannya
penataan
kelembagaan
pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan Pemerintahan Daerah merupakan konsekwensi logis dari perubahan mendasar sistem Pemerintahan
Daerah
sebagaimana
digariskan
dalam
kebijakan
desentralisasi. Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan otonomi organisasi, Pemerintah Daerah harus memiliki kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam wilayahnya. Karena itu, Pemerintah Daerah harus memiliki hak untuk menentukan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (dinas, badan dan lembaga teknis) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia. Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang
2
sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah memberikan mandat kepada Aceh termasuk Kabupaten/Kota untuk mengurus berbagai kewenangan/urusan yang berbeda dengan daerah lain. Seperti kewenangan bidang syariat Islam, kewenangan memungut zakat, kewenangan dalam bidang pertanahan dan beberapa kewenangan lain yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang tersebut. Kondisi ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang didalamnya telah memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian organisasi perangkat daerah. Pembentukan
tata
kelola
Pemerintahan
yang
akuntabel,
transparan, efisien dan efektif merupakan salah satu misi yang diemban oleh Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur. Berangkat dari hal tersebut, perlu dirancang desain kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur yang mendukung pencapaian misi tersebut dan juga mendukung pencapaian misi pemerintahan yang melayani masyarakat. Permasalahan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga merupakan permasalahan yang krusial pada saat ini di Kabupaten Aceh Timur karena belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dibidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan serta belum terdapatnya Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Timur yang secara khusus menangani permasalahan kebudayaan, pariwisata,
pemuda
kenyataannya
di
dan
olahraga
Kabupaten
Aceh
tersebut. Timur
Sementara
bidang
pada
kebudayaan,
kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur serta merupakan identitas jati diri dan kebanggaan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan di atas dan sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilatarbelakangi kemampuan keuangan daerah yang memadai dan dengan memperhatikan beberapa aspek diatas, maka disusunlah
3
Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur dalam rangka optimalisasi organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan berdasarkan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjawab tuntutan masyarakat yang makin beragam khususnya dalam bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah: 1. Perlu adanya suatu aturan yang memberikan kepastian hukum terhadap pembentukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh
Timur
yang
secara
khusus
menangani
permasalahan
kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga; 2. Perlunya mengikutsertakan masyarakat pada berbagai tahap dalam pengembangan potensi dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga agar yang tadinya pengembangan prasarana dan sarana dibidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan dipandang sebagai tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah,
dapat
dijadikan
sebagai
kemaslahatan
bersama
sehingga menggalakkan peran serta masyarakat luas dalam pengembangan
potensi,
prasarana
dan
sarana
dibidang
kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan yang pada
akhirnya
bertujuan
untuk
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur; dan 3. Memaksimalkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur agar dapat mendorong koordinasi yang lebih jelas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta menggali, mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Aceh Timur.
4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Adapun tujuan penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur adalah: 1. memberi masukan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur; 2. menyusun
kerangka
Naskah
Akademik
Rancangan
Qanun
Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur; dan 3. merumuskan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan
Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis secara ekonomis serta peran serta masyarakat. Pengkajian terhadap penataan organisasi perangkat daerah adalah penataan terhadap kelembagaan dan struktur organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan. Secara umum, kegunaan penulisan naskah akademik adalah memberikan masukan terhadap kenyataan yang ada di lapangan mengenai potensi dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur serta merupakan identitas jati diri dan kebanggaan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur. Dengan dibentuknya Qanun ini, diharapkan dapat memperkuat kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan.
5
D. Metode Dalam
penyusunan
naskah
akademik
ini,
metode
atau
pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara sistematik dan interdisipliner dengan metodologi sebagai berikut: 1. kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; 2. serangkaian kegiatan diskusi; 3. kaji terap pengalaman kabupaten/kota yang telah menerapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yang didapatkan melalui proses telaah dokumen-dokumen dari berbagai media (internet, proses seminar, dll); 4. analisis dan evaluasi; dan 5. penyusunan naskah. Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.
E. Sistematika Naskah akademik ini ditulis sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode, dan sistematika. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundangundangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
6
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan
pengaturan
materi
dan
susunan
Rancangan
Qanun
Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik. Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.
7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoretis Penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan demikian tujuan pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, maka kemandirian daerah merupakan sesuatu yang perlu diupayakan secara terus menerus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk meningkatkan fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur adalah dengan membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yang diharapkan dapat memperkuat kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan sekaligus untuk mengoptimalkan pengembangan prasarana dan sarana dibidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan serta menjawab tuntutan masyarakat yang makin beragam khususnya dalam bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan.
8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Pembentukan
Qanun
Kabupaten
Aceh
Timur
tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilakukan dalam rangka optimalisasi organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman sekaligus untuk menjawab tuntutan masyarakat yang
makin
beragam
khususnya
dalam
bidang
kebudayaan,
kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah,
disebutkan
bahwa
dalam
rangka
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan
dan
tugas
pemerintahan
umum
lainnya,
Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Disamping itu, pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan serta asas keterbukaan. C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pembentukan
Qanun
Kabupaten
Aceh
Timur
tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraannya harus diupayakan untuk segera dilaksanakan, karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yaitu transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien. Selanjutnya, pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi Pengkajian terhadap penataan organisasi perangkat daerah adalah penataan terhadap kelembagaan dan struktur organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan. Pembentukan
Qanun
Kabupaten
Aceh
Timur
tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga secara sosial, politik dan ekonomi merupakan
bagian
daripada
pengaturan
dan
penataan
untuk
meningkatkan fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur. Disamping itu, pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilakukan dalam rangka optimalisasi organisasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang responsif terhadap perkembangan zaman dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengoptimalkan pengembangan prasarana dan sarana
dibidang
kebudayaan,
kepariwisataan,
kepemudaan
dan
keolahragaan serta menjawab tuntutan masyarakat yang makin beragam khususnya dalam bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan. Oleh karena itu, untuk memperkuat kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan transparan. maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
10
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, konsekwensi yuridis dari pernyataan tersebut maka setiap tindakan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada aturan hukum. Pemerintah adalah keseluruhan sistem pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, baik mekanisme maupun prosedurnya didalam organisasi kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun tugas pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, masyarakat dan Negara. Pelaksanaan kepentingan umum oleh Negara merupakan tugas pokok Negara dalam rangka pelaksanaan tujuan Negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum …”. Penyelenggaraan kepentingan umum, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada daerah sebagai konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian tujuan pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas
11
dasar otonomi daerah. Untuk mengimplementasikan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah,
yang
materinya
berupa
pelimpahan
wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam semua sektor kehidupan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masingmasing mempunyai pemerintahan daerah. (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan
daerah
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dengan demikian tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah adalah agar daerah dapat mengelola wewenangnya sendiri, sehingga pelayanan umum dapat berjalan dengan baik, daya saing daerah menjadi kuat dan pada akhirnya dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik merupakan hal yang penting dan terkait dengan peran Pemerintah Daerah, salah satu komponen pelayanan publik tersebut adalah melakukan pengaturan (regulasi) di daerahnya terhadap seluruh aspek kehidupan. Adapun penerapan otonomi untuk Aceh ditempuh melalui UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditentukan bahwa “Kabupaten/Kota adalah bagian dari Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan-kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
12
Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ditentukan bahwa “Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah”. Oleh karena itu maka Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengurus semua urusan publik. Penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu sebagian tugas-tugas Pemerintah
Pusat
dilimpahkan
kepada
Pemerintah
Daerah
sebagai
konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan demikian pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan didaerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. Selanjutnya untuk optimalisasi organisasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang responsif terhadap perkembangan zaman dan berdasarkan pengembangan
peraturan prasarana
perundang-undangan, dan
sarana
dibidang
mengoptimalkan kebudayaan,
kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan serta menjawab tuntutan masyarakat yang makin beragam khususnya dalam bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
13
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis Selain adanya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah juga berkaitan dengan tuntutan perubahan dalam upaya mewujudkan tata
Pemerintahan
yang
baik
(Good
Governance)
yaitu
untuk
mewujudkan Pemerintahan yang demokratis dan transparan. Terlebih disadari oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bahwa fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah : Public Service Function
(fungsi
pelayanan
masyarakat),
development
function
(fungsi pembangunan) dan protection function (fungsi perlindungan). Good Governance akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai objective and subjective responsibility. Responsibility objectif bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external controls) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three es (economy, efficiency and effectiveness) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003). Sedangkan responsibilitas subjektif yang bersumber pada sifat subjektif individu aparat (internal control) lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam EEF (Equity, Equality and Fairness) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugastugas administratif lainnya. Pembentukan
Qanun
Kabupaten
Aceh
Timur
tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Pemuda
pengaturan
terhadap
dan
Olahraga
kelembagaan
merupakan organisasi
bagian perangkat
daripada daerah
Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. B. Landasan Sosiologis Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah 14
terhadap peraturan tersebut. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda
dan
Olahraga
menjawab
permasalahan tentang kepastian hukum terhadap pembentukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Timur yang secara khusus menangani
permasalahan
kebudayaan,
pariwisata,
pemuda
dan
olahraga serta mendorong koordinasi yang lebih jelas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta menggali, mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Aceh Timur. Adapun pertimbangan sosiologis pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu: 1. Secara geografis, demografis dan geologis Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah yang sedang dalam proses pembangunan, dibutuhkan biaya yang besar dan penggalian potensi yang baru dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menunjang kelancaran pembangunan tersebut khususnya dalam bidang
kebudayaan,
kepariwisataan,
kepemudaan
dan
keolahragaan. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Timur dapat berjalan secara optimal dan efektif, dibutuhkan kerangka hukum yang tepat dan sesuai dengan kondisi saat ini menyangkut dengan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan 2. Kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sehingga melalui
Rancangan
Pembentukan
Qanun
Susunan
Kabupaten
Organisasi
Aceh
dan
Tata
Timur Kerja
tentang Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat, yang tadinya pengembangan prasarana
dan
sarana
dibidang
kebudayaan,
kepariwisataan,
kepemudaan dan keolahragaan dipandang sebagai tugas yang harus
dilakukan
oleh
Pemerintah,
dapat
dijadikan
sebagai
15
kemaslahatan
bersama
sehingga
menggalakkan
peran
serta
masyarakat luas dalam pengembangan potensi, prasarana dan sarana dibidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan yang pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat
di
Kabupaten
Aceh
Timur
dan
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur.
C. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, harus mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Aceh Timur. Peraturan perundangundangan
yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan
Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang
Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom
Propinsi
Atjeh
dan
Perubahan
Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
16
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
17
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan
Pemerintah
Penyelenggaraan
Nomor
Keolahragaan
16
Tahun
(Lembaran
2007
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 17. Peraturan
Pemerintah
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);
18
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, antara lain: Bab I.
Ketentuan Umum Pada Bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang
akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Bab II.
Pembentukan
Pada Bab ini dijelaskan mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Bab III. Susunan Organisasi Pada Bab ini dijelaskan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari Sekretariat, Subbagian dan Bidang-Bidang. Bab IV. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pada Bab ini dijelaskan mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur. Bab V.
Kelompok Jabatan Fungsional
Pada Bab ini dijelaskan mengenai kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur. Bab VI. Tata Kerja Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.
19
Bab VII. Pengangkatan dan Pemberhentian Pada Jabatan Pada Bab ini dijelaskan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan pejabat fungsional serta esselonering pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur. Bab VIII. Pembiayaan Pada Bab ini dijelaskan mengenai pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur. Bab IX. Ketentuan Lain-Lain Pada Bab ini dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur. Bab X.
Ketentuan Penutup
Pada Bab ini dijelaskan mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pemberlakuan dan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur. Adapun sasaran yang akan diwujudkan dari pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah: 1. memberikan pedoman dan payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. meningkatkan peran serta masyarakat pada berbagai tahap dalam pengembangan potensi dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga agar yang tadinya pengembangan prasarana dan sarana dibidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan dipandang sebagai tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah, dapat dijadikan sebagai kemaslahatan bersama sehingga menggalakkan peran serta masyarakat luas dalam pengembangan potensi, prasarana dan sarana
dibidang
keolahragaan
kebudayaan,
yang
pada
kepariwisataan,
akhirnya
bertujuan
kepemudaan untuk
dan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur; dan
20
3. untuk optimalisasi organisasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang responsif terhadap perkembangan zaman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memaksimalkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur agar dapat mendorong koordinasi yang lebih jelas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Aceh
Timur
serta
meningkatkan
Pendapatan
kebudayaan,
kepariwisataan,
Asli
menggali, Daerah
kepemudaan
mengembangkan (PAD) dan
dalam
dan
bidang
keolahragaan
di
Kabupaten Aceh Timur.
21
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Perlu adanya suatu aturan yang memberikan kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Timur yang secara khusus menangani permasalahan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. 2. Perlunya mengikutsertakan masyarakat pada berbagai tahap dalam pengembangan potensi dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga agar yang tadinya pengembangan prasarana dan sarana dibidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan dipandang sebagai tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah,
dapat
dijadikan
sebagai
kemaslahatan
bersama
sehingga menggalakkan peran serta masyarakat luas dalam pengembangan
potensi,
prasarana
dan
sarana
dibidang
kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan yang pada
akhirnya
bertujuan
untuk
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur.
B. Saran 1. Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk memenuhi
kewajiban Pemerintah
Kabupaten Aceh Timur sebagai pelayan masyarakat (public service) serta
mengupayakan
pemberdayaan
(empowerment)
akan
peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, perlu segera diwujudkan.
22
2. Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan
Olahraga
harus
dapat
memberikan
keamanan,
kenyamanan, kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai dengan kondisi saat ini. 3. Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Aceh Timur yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga
dengan
sendirinya
dapat
meningkatkan
dan
mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.
23
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku 1. Prof. DR. H. Sri Soemantri M, SH, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 2006. 2. Rahimullah, SH, M.Si, Hukum Tata Negara Ilmu PerundangUndangan
Versi
Amandemen
UUD
1945,
PT.
Gramedia,
Jakarta, 2007. 3. Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, SH, MH dan Suprin Na’a, SH, MH, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2008. 4. Komisi Pemberantasan Korupsi, Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Dalam Konteks Pencegahan Korupsi, Jakarta, 2008. 5. Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M.Si, Jazim Hamidi, SH, M.Hum dan Hj. Ni’matul Huda, SH, M.Hum, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. 6. Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, Ilmu Pengetahuan PerundangUndangan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009. 7. B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012. B. Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
24
C. Internet 1. Anonimous, (http://purwakartakab. bps. go. id/ index. Php ? option = com_content & view=article&catid=47:korpti&id=77&Itemid=30). 2. Anonimous, (http://id.wikipedia.org /wiki/ _ Republik_Indonesia). 3. Anonimous, (http:// www. bkn. go.id/ in/ peraturan/pedoman/pedomanhtml). 4. Anonimous, (http://tunas63.wordpress.com /2008/11/24/sifat-dan-visimisi). 5. Anonimous, (http:// www. google. co. id/ url ? sa = t & rct = j & q = Perenan%2Bkorpri&source=web&cd=11&ved=0CBYQFjAAOAo&url= http%3A%2F%2Fwww.dephut.go.id%2Ffiles%2FMATRIKULASI%252 02008.pdf&ei=8lGmToz4M4HxrQfXlLHtDQ&usg=AFQjCNHKFJHbKjF yjNi7wS3t3lrePQ2NYA&cad=rja).
25
Tim Penyusun Naskah Akademik Bagian Hukum Setdakab. Aceh Timur: 1. Drs. BAHRUMSYAH, MM 2. ISKANDAR, SH 3. MB. BANDI HARVIRDAUS, SH 4. MUCHSIN MUCHTAR, SH 5. MUHAMMAD AFANDI, SH 6. SAIFUL ADHAR 7. AGUS JUFRIZAL 8. NURHAYATI
