KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM POLITIKDEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1965 D I S U S U N OLEH :
Nama NIM Departemen Dosen Pembimbing Dosen Pembaca
: Nahyatun Nisa Harahap : 050906052 : Ilmu Politik : Drs. P. Anthonius Sitepu, M.Si : Warjio, SS, MA
DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010
Universitsa Sumatera Utara
KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1969 NAHYATUN NISA HARAHAP
050906052 DEPARTEMEN ILMU POLITIK USU ABSTRAKSI Demokrasi Terpimpin diawali sejak dikeluarkannnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang ditandai oleh kekuasaan Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno. Era Demokrasi Terpimpin ditandai dengan hadirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai politik yang paling dominan dan TNI AD sebagai kekuatan Hankam dan sosial politik. Demokrasi Terpimpin merupakan penyeimbangan kekuasaan antara kekuatan politik militer Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno sebagai balancer diantara keduanya. Pertentangan antara Presiden Soekarno, tentara AD dan partai-partai politik dalam konteks Demokrasi Terpimpin menjadi kajian penting dalam melihat kekuasaan presiden dalam kurun waktu berlakunya UUD 1945 di Indonesia. Pada era pemerintahan sistem politik Demokrasi Terpimpin ini, peranan PKI sangat menonjol dan berkembang menjadi kekuatan politik. Sementara pihak yang gigih melawan PKI adalan Partai Masyumi dan PSI yang pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap menjadi pendukung pemberontakan yang terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi. TNI AD juga turut menjadi pihak yang anti komunis. Presiden Soekarno bekerjasama dengan TNI AD untuk mengendalikan partai politik, namun di sisi lain Soekarno melindungi PKI. Soekarno membutuhkan PKI karena merasa terancam akan kemungkinan pengambilalihan kekuasaan oleh Angkatan Darat, maka trjadilah persaingan antara antara tiga kekuatan, yaitu Presiden, TNI AD dan PKI. Otoritas dan kedudukan Soekarno sebagai penentu kebijakan-kebijakan politik menjadikannya sebagai ajang perebutan dua kekuatan politik antara TNI dan PKI untuk saling mendekati dan mempengaruhi presiden. Presiden Soekarno mengatur keseimbangan kekuatan politik antara TNI dan PKI dan berusaha tetap mengontrolnya agar sqalah satunya tidak lebih dominant dari presiden, sedangkan presiden tetap menjadi faktor penentu (dominan). Tentara sangat mewaspadai kedekatan Soekarno dengan PKI yang digunakan PKI sebagai sarana pendukung demi gagasan Nasakomisasi system Demokrasi Terpimpin. Namun sebaliknya PKI senantiasa memanfaatkan proyaek nasakomisasi untuk masuk kedalam pemerintahan dan lembaga nonstructural yang dianggap penting sekali.
Kata Kunci: Kekuasaan Presiden dan Demokrasi Terpimpin.
Universitsa Sumatera Utara
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan syukur saya sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmad dan karunia-Nya kepada saya, baik waktu, kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh teladan bagi saya. Alhamdulillah, skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Yang mana kripsi ini merupakan salah satu syarat penunjang dalam menyelesaikan pendidikan saya guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara. Saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, Papa cepat sembuh ya…Mama harus sabar, karena saya tahu Mama adalah wanita kuat yang pernah saya dapatkan. Terima kasih Mama…berkat Mama saya jadi mengerti arti kesabaran, kita harus tetap berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Tiada kata yang dapat saya ucapkan selain saya sangat mencintai dan menyayangi kalian, saya akan berusaha mengangkat martabat dan harga diri keluarga kita. Saya harap papa dan mama tidak kecewa atas tertundanya penyelesaian skripsi ini. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan, “Saya bangga memiliki orang tua seperti kalian,” terutama mama. Mama selalu menjadi idola saya, panutan dan contoh teladan bagi saya. Karena mama adalah sosok seorang ibu yang patut ditiru kebaikan dan kesabarannya. Banyak harapan dan impian saya yang belum terwujud, ini adalah salah satu impian saya yang telah saya raih. Saya yakin satu persatu impian dan harapan itu akan saya dapatkan. Amin… Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesarbesarnya saya sampaikan kepada:
Universitsa Sumatera Utara
1. Bapak P. Anthonius Sitepu sebagai dosen pembimbing saya, yang dengan sabar membimbing saya menyelesaikan skripsi ini, memberikan masukan, waktu, dan fikiran, serta kesempatan bagi saya untuk menjadi lebih baik. Juga kepada Dosen Pembaca saya, Pak Warjio. Terima kasih atas kritik dan sarannya. 2. Dosen-dosen FISIP USU yang telah memberikan kuliah dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada pegawaipegawai yang turut membantu saya selama kuliah di FISIP USU. 3. Guru-guru SD, Guru-guru SMP dan Guru-guru SMA saya. Berkat kalianlah saya bisa sampai ke tahap ini. 4. Kakak dan adikkku, terima kasih karena sudah memberikan motivasi kepada saya. Walaupun kadang-kadang kalian agak cerewet, tapi saya tahu itu untuk kebaikan saya. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar H. Sori Monang Harahap. Saya harap kita sekeluarga dapat menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu mengutamakan kepentingan bersama dan saling membantu. Semoga kekompakan diantara kita tetap terjalin. Aku sayang kalian…. 5. Spesial buat seorang Pak Jamaludin yang ganteng, hehe… Adek sayang sama abang, terima kasih karena selama ini ada di sampingku, menemaniku dalam keadaan sedih dan gembira. Tetap semangat dan pantang menyerah, adek yakin kita pasti bisa!!! 6. Teman-temanku, buat Wulan, Fadli, Fina, Ayu, Ade Erfina, dan teman-teman kampus lainnya, Dita, Lisa, dan teman kos lainnya, terima kasih banyak ya…
Universitsa Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Kekuasaan Presiden Soekarno pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin menjadi fokus kajian pembahasan penulis dalam skripsi ini. Adanya hubungan antara Presiden Soekarno dengan militer, Soekarno dengan PKI menjadi sebuah pertentangan politik yang disebabkan adanya perbedaaan orientasi ideologi masing-masing pihak. Soekarno membutuhkan dukungan politik dari massa yang terorganisir demi mempertahankan kekuasaannya, yang diperolehnya dari PKI. Sementara
di lain pihak Soekarano juga memperkuat dan
mempertahankan kekuasaannya melalui dukungan tentara terutama Angkatan Darat. Maka Soekarno berusaha mengimbangi kekuatan antara militer dan PKI. Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, yang menjadi penentu adalah Presiden Soekarno sebagai pimpinan Eksekutif. Anggota MPR dan Anggota DPR diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri sesuai dengan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. otoritas dan kedudukan Presiden Soekarno sebagai
penentu
kebijakan-kebijakan politik menjadikannya sebagai ajang perebutan dua kekuatan politik TNI AD dan PKI yang saling mendekat demi mempengaruhi presiden. Pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, dimana kedudukan semua Lembaga Negara berada di bawah Presiden Soekarno.
Medan, 9 Juni 2010
Penulis
Universitsa Sumatera Utara
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAKSI UCAPAN TERIMA KASIH KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN ..............................................................
1
1.
Latar Belakang Masalah ...............................................
1
2.
Perumusan Masalah ......................................................
5
3.
Tujuan Penelitian ..........................................................
6
4.
Manfaat Penelitian ........................................................
6
5.
Dasar-dasar Teori..........................................................
6
5.1 Teori Kekuasaan ....................................................
7
5.2 Teori Sumber Kekuasaan.......................................
12
5.2.1
Legitimate Power.......................................
12
5.2.2
Coersive Power ..........................................
12
5.2.3
Expert Power..............................................
13
5.2.4
Reward Power............................................
13
5.2.5
Referent Power ..........................................
13
5.2.6
Information Power .....................................
14
5.2.7
Connection Power......................................
14
5.3 Teori Pembagian Kekuasaan .................................
16
5.4 Presiden..................................................................
21
Universitsa Sumatera Utara
6.
7.
Metodologi Penelitian...................................................
26
a.
Jenis Penelitian ......................................................
26
b.
Teknik Pengumpulan Data.....................................
26
c.
Teknik Analisa Data ..............................................
27
Sistematika Penulisan ...................................................
28
BAB II : KONFIGURASI
POLITIK
SISTEM
POLITIK
DEMOKRASI TERPIMPIN ............................................
29
1. Peranan Eksekutif/Peranan Presiden Soekarno .............
29
2. Militer ............................................................................
39
3. Partai Politik dan Sistem Kepartaian .............................
44
3.1 Partai Politik ...........................................................
44
3.2 Sistem Kepartaian ...................................................
47
3.2.1
Sistem Partai Tunggal.................................
47
3.2.2
Sistem Dua Partai........................................
48
3.2.3
Sistem Multi Partai .....................................
51
BAB III : ANALISA KEKUASAAN PRESIDEN SOEKARNO DALAM SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN ............
59
1. Demokrasi Terpimpin Dalam Praktik............................
62
1.1 Soekarno Pada Era Demokrasi Terpimpin..............
71
1.2 Militer sebagai Kekuatan Politik ............................
76
1.3 PKI dalam Dinamika Demokrasi Terpimpin ..........
77
2. Piramida Kekuatan Politik .............................................
79
2.1 Dinamika Kekuatan Politik antara Tentara dan PKI
79
2.2 Relasi Kekuasaan PKI dengan Militer....................
82
2.3 Relasi Kekuasaan Soekarno dengan Militer ...........
84
Universitsa Sumatera Utara
3. Kekuasaan
Presiden
RI
Sebelum
dan
Sesudah
Perubahan UUD 1945....................................................
92
3.1 Kekuasaan Presiden RI Sebelum Perubahan UUD 1945...............................................................
92
3.1.1
Kekuasaan Presiden Menurut UUD 1945...
92
3.1.2
Konstitusi RIS.............................................
96
3.1.2.1 Kekuasaan
3.1.3
Menangkat
atau
Menetapkan Pejabat Tinggi Negara
96
3.1.2.2 Kekuasaan di Bidang Legislasi.....
97
3.1.2.3 Kekuasaan di Bidang Yudisial......
97
3.1.2.4 Kekuasaan di Bidang Militer ........
98
3.1.2.5 Kekuasaan Hubungan Luar Negeri
98
Kekuasaan
Presiden
Menurut
UUD
Sementara 1950........................................... 3.1.3.1 Kekuasaan
3.1.4
Mengangkat
99
atau
Menetapkan Pejabat Tinggi Negara
100
3.1.3.2 Kekuasaan di Bidang Legislasi.....
101
3.1.3.3 Kekuasaan di Bidang Yudisial .....
101
3.1.3.4 Kekuasaan di Bidang Militer........
102
3.1.3.5 Kekuasaan di Bidang Luar Negeri
102
Berlakunya Kembali UUD 1945.................
103
3.1.4.1 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ..........
103
3.1.4.2 Surat Perintah Sebelas Maret / Supersemar ...................................
107
3.1.4.3 Pemerintahan Orde Baru ..............
109
Universitsa Sumatera Utara
3.2 Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945 3.2.1
Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintah ...
3.2.2
Kekuasaan di Bidang Peraturan Perundang-
111 116
Undangan ....................................................
117
3.2.3
Kekuasaan di Bidang Yudisial....................
121
3.2.4
Kekuasaan
Dalam
Hubungan
dengan
Luar Negeri .................................................
121
3.2.5
Kekuasaan Menyatakan Keadaan Bahaya ..
123
3.2.6
Kekuasaan Sebagai Pemegang Kekuasan Tertinggi Angkatan Bersenjata ...................
3.2.7
124
Kekuasaan Memberi Gelar dan Tanda Kehormatan Lainnya...................................
125
3.2.8 Kekuasaan Membentuk Dewan Pertimbangan Presiden....................................................... 3.2.9
126
Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Menteri-menteri ..........................................
126
3.2.10 Kekuasaan Mengangkat, Menetapkan atau Meresmikan Pejabat-Pejabat Negara Lainnya
127
4. Pola Hubungan Kekuasaan Presiden – DPR..................
128
4.1 Hubungan Kekuasaan Presiden – DPR dalam UUD 1945 Sebelum Diamandemen .......................
128
4.2 Hubungan Kekuasaan Presiden – DPR dalam UUD 1945 Setelah Diamandemen..........................
133
Universitsa Sumatera Utara
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN..........................................
141
1. Kesimpulan ....................................................................
141
2. Saran ..............................................................................
141
DAFTAR PUSTAKA
Universitsa Sumatera Utara
