PENGARUH FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZNAN TERPADU (BPMPPT) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA BANJAR
Nama Peneliti DENI RAHMAN Email :
[email protected] NPM : 3506120033
ILMU PEMERINTAHAN STISIP BINA PUTERA BANJAR TAHUN 2016
ABSTRAK Skripsi ini berjudul : “PENGARUH FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU (BPMPPT) TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA BANJAR “. Berdasarkan hasil dari observasi awal ditemukan beberapa masalah yang berhubungan dengan permasalahan fungsi kepemimpinan dan kualitas pelayanan dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan di kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) sebagai berikut : 1. Adanya sebagian besar masyarakat yang kurang peduli terhadap pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB). 2. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) itu sendiri untuk kepentingan dalam kehidupan masyarakat. 3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang tata cara pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanasi yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah : 1. Studi kepustakaan, 2. Studi lapangan, melalui kegiatan : a. Observasi, b. Wawancara, c.penyebaran angket. Berdasarkan skor mengenai pengaruh Fungsi Kepemimpinan Di Kantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Tertentu (BPMPPT) Kota Banjar,menunjukan bahwa angka 41,70 % pada kategori tidak baik.Berdasarkan skor mengenai kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Banjar mencapai angka 49,75 % pada kategori tidak baik. hasil analisis statistik terdapat pengaruh kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) di Kota Banjar (t hitung = 0,54 > t tabel= 0,207).
Kata Kunci : Fungsi Kepemimpinan, Kualitas Pelayanan.
PENDAHULUAN Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya adalah pelayanan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 yaitu tentang Organisasi perangkat Daerah Kota Banjar sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Banjar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mendapatkan pelayanan terbaik di bidang perizinan, pemerintah Kota Banjar telah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Tertentu Kota Banjar selanjutnya disingkat (BPMPPT) Kota Banjar. Bangunan yang telah ber- IMB (Izin Mendirikan Bangunan) memiliki keuntungan dibanding dengan banguanan yang tidak ber- IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yakni : 1. Banguanan memiliki nilai jual tinggi. 2. Jaminan kredit bank. 3. Peningkatan status tanah. 4. Informasi peruntukan dan rencana jalan. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menunjukkan bahwa rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama dasar hukum pembuatan IMB antara lain adalah sebagai berikut : 1. Perturan Daerah Kota Banjar No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar. 2. Perturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan gedung. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 4. Peraturan Daerah Kota Banjar No. 17 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung. Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar dapat di lihat dari tabel berikut ini :
TABEL 1.2 PERMOHONAN PENDAFTARAN IMB (IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN) TAHUN 2014-2015 BLOK IIF. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2014 Jumlah Biaya Yang Diterima Dinas (Juta Rp) Jumlah Ijin Luas Klasifikasi Permohon Penggunaan Bangunan Advice Bangunan an Yang IMB Bangunan (𝑚2 ) Planning Disetujui Untuk Usaha
1. 2. 3.
(1) IMB Reguler IMB Pemutihan IMB Pemerintahan
(2) 242 188
(3) 21.590,60 23.132,53
35
20.795,25
(4)
(5)
(6)
Jumlah 465 65.518,38 BLOK IIF. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2015 Jumlah Biaya Yang Diterima Dinas (Juta Rp) Jumlah Ijin Luas Klasifikasi Permohon Penggunaan Bangunan Advice Bangunan an Yang IMB Bangunan (𝑚2 ) Planning Disetujui Untuk Usaha (1) (2) (3) (4) (5) (6) IMB (Izin Mendirikan 432 103.361,00 Bangunan) Jumlah 432 103.361,00
Sumber: Data Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPPT) Kota Banjar Tahun 2014-2015.
Terpadu
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa kesadaran masyarakat dalam pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) terdapat indikasi rendah yang diduga terjadi karena pelaksanaan strategi kepemimpinan Di Kantor Badan Penanman Modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMPPT) di Kota Banjar yang belum maksimal hal ini dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan kurangnya wawasan pengetahuan tentang Kegunaan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap tugas pokok dan fungsinya. Peneliti lakukan di Kantor Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMPPT) di Kota Banjar terlihat bahwa kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih sulit tercapai, hal itu terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :
a. Adanya sebagian besar masyarakat yang kurang peduli terhadap pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) b. Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) itu sendiri untuk kepentingan dalam kehidupan masyarakat. c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang tata cara pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat penggunaan pelayanan merupakan fenomena yang banyak terjadi pada sektor pemerintahan, padahal seharusnya fungsi pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu dan sesuai dengan keputusan Menpan Nomor. 63 Tahun 2003. Dari uraian diatas peneliti memandang perlu untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Walikota Banjar Nomor 17 Tahun 2009 yaitu "Memimpin, mengkoordinasi dan melaksanakan kewenangan Daerah sebagian Bidang Pembangunan Otonomi Daerah dan melaksanakan tugas sesuai denagn kebijakan Walikota", dengan memberikan perhatian utama pada bidang penanaman modal dan Pelayanan perijinan serta pelaksanaan penyuluhan dan penanganan pengaudan di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan perijinan yang akan diinvestasikan melalui kebijakan dan program pembangunan selama lima tahun ke depan. Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian dengan judul“ Pengaruh Fungsi Kepemimpinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Banguanan (IMB) di Kota Banjar”.
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakanag yang telah diuraikan di atas peneliti dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana fungsi kepemimpinan di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) ? 2. Bagaimana kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu? 3. Berapa besar pengaruh fungsi kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) ?
TINJAUAN PUSTAKA Menurut Siagian (2010:46) Kemampuan mengambil keputusan merupakan kriteria utama dalam menilai efektivitas kepemimpinan seseorang, berarti ada kriteria lain yang dapat dan biasanya digunakan. Berbagai kriteria itu berkisar pada kemampuan seorang pemimpin menjalankan berbagai fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi Kepemimpinan antara lain yaitu:
1. Sebagai Penentu Arah Adalah fungsi kepemimpinan yang menjadikan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian keseluruhan keputusan yang diambil oleh semua tingkatan pimpinan dalam organisasi berperan memberi petunjuk tentang perjalanan organisasi yang bersangkutan. 2. Sebagai Wakil dan Juru Bicara Organisasi Adalah pemimpin yang dalam usaha pencapaian tujuannya memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak di luar organisasi. 3. Sebagai Komunikator Pemimpin yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif (informasi yang disampaikan jelas). Dan adanya interaksi antara atasan dengan bawahan. 4. Sebagai Mediator Pembahasan tentang fungsi pemimpin yang difokuskan pada penyelesaian konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi. 5. Sebagai Integrator Adalah pimpinan yang berada diatas semua satuan kerja sehingga memungkinkan menjalankan peranan integratif dengan melakukan pembagian kerja atau tugas. Sedangkan menurut Nawawi (2001:195) menyebutkan ada lima fungsi kepemimpinan. Kelima fungsi kepemimpinan itu adalah: 1.
Fungsi instruktif Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebaga komunikator merupakan pihak yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah itu, sepenuhnya merupakan fungsi pemimpin. 2. Fungsi konsultatif Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, fungsi pemimpin sebagai konsultan
untuk mendengarkan pendapat, saran serta pertanyaan dari bawahannya, mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin. 3. Fungsi partisipasi Dalam fungsi ini pemimpin menjalankan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompoknya memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing. Pemimpin juga tidak hanya ikut dalam proses pembuatan keputusan dalam fungsi ini pemimpin ikut serta dalam proses pelaksanaannya. Fungsi partisipasi ini bukan berarti pemimpin memberikan kebebasan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. 4. Fungsi delegasi Fungsi ini pemimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus bersedia dan dapat mempercayai oran-orang lain, sesuai dengan posisi atau jabatannya, apabila diberi atau mendapat pelimpahan wewenang. 5.
Fungsi pengendalian Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sehubungan dengan itu bahwa fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyediaan layanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik menurut Mahmudi (2010:228), yaitu : 1. Transparansi Pemberian pelayanan Publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara memadai serta mudah di mengerti. 2. Akuntabilitas Pelayanan Publik harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 4. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 5. Tidak Diskriminatif (Kesamaan Hak) Pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi. 6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
OBJEK DAN METODE PENELITIAN Daerah Kota Banjar. sebagai wujud komitmen pemerintah Kota Banjar dalam rangka memberikan pelayana kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mendapatkan pelayanan terbaik di bidang perizinan, pemerintah kota Banjar telah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar selanjutnya disingkat BPMPPT Kota Banjar. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar merupakan unsur pelayanan masyarakat di bidang pelayanan modal dan perizinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekertaris Daerah. Kehadirannya merupakan langkah keseriusan pemerintah Kota Banjar untuk memenuhi harapan masyarakat dan dunia usaha tentang reformasi birokrasi perizinan yang didambakan oleh semua pihak. Wilayah kerja Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar terdiri dari 4 Kecamatan seluas 13.197,23 Ha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali, Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar adalah Melaksanakan Kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan”. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas BPMPPT mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; 3. Pembinaan urusan pemerintahan bidang daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penelitian merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka proses pencarian penyelesaian data-data yang diperoleh dari suatu objek yang diteliti. Dengan adanya metode tertentu yang dipakai dalam suatu penelitian maka seorang peneliti tidak akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada pada objek yang diteliti. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi. „Metode eksplanasi yaitu suatau penelitian menurut tingkat penjelasan.
Meurut Sugiyono (2012:20) metode penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut : Penelitian kuantitaf dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan pada populasi atau sampel tertentu, digunakan dalam penelitian administrasi atau manajemen, baik untuk kepentingan akademis, profesional dan institusional, menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian eksplanasi menurut Sugiyono (2012:5) yaitu : 1. 2. 3. 4.
Menjelaskan secara akurat sebuah teori. Mencari penjelasan yang baik mengenai sebuah topik. Mengembangkan pengetahuan yanh lebih jauh mengenai sebuah proses. Menghubungkan topik-topik yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam pernyataan. 5. Membangun dan memodifikasi sebuah teori sehingga menjadi lebih lengkap. 6. Mempertahankan sebuah teori dalam topik baru. 7. Menghasilkan bukti untuk mendukung sebuah penjelasan atau prediksi. Dalam penelitian ini teknik penarikan dengan sampel acak sederhana atau simpel random sampling. Menurut Silalahi (2012:261) pemilihan simpel acak sederhana (disingkat PSAS) adalah proses pemilihan sampel dalam cara tertentu yang di dalamnya semua elemen dalam populasi yang di definisikan mempunyai kesempatan yang sama, bebas, dan seimbang di pilih menjadi sampel. Ini berarti sampel acak sederhana adalah sejumlah elemen sampel yang secara random dipilih dari elemen-elemen populasi yang di daftar. Untuk memenuhi sejauh mana pengaruh fungsi kepemimpinan (X) terhadap tingkat kualitas pelayanan (Y), maka dilakukan beberapa teknik pengolahan data yaitu : 1. Pengolahan data angket menggunakan skala likert yaitu jawaban berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari tiga kategori, dari gradasi positif sampai gradasi negatif. 2. Memberikan skor kepada setiap kategori jawaban 3. Menentukan skor tiap jawaban pertanyaan. 4. Menentukan rentang yaitu dengan cara skor/ nilai tertinggi dikurangi skor/ nilai terendah. a. Variabel fungsi kepemimpinan (X) terhadap kualitas pelayanan (Y), skor tertinggi : 4 x 90 responden = 360 skor terendah
: 1 x 90 responden =
90
Jika digambarkan dalam bentuk interval kelas akan tampak seperti gambar berikut ini :
90
Sangat Tidak Baik
180
Tidak Baik
270
Baik
360 360
Sangat Baik
Gambar 3.2 Interval Kelas b. Persentase Dalam distribusi frekuensi, total skor kenyataan dari masing-masing item pertanyaan dapat dipersentasekan dengan perhitungan sebagai berikut : Total skor x 100% Skor Ideal Keterangan : Total Skor : jumlah skor kenyataan untuk masing-masing item (kedua variabel). Skor ideal : skor tertinggi x jumlah responden. Selanjutnya untuk memberikan interpretasi seberapa kuat pengaruh antara variabel fungsi kepemimpinan (X) terhadap kualitas pelayanan (Y), (menjawab rumusan masalah ke tiga), dipergunakan model analisis yang dipergunakan model korelasi dengan pengukuran skala interval. Untuk mengetahui korelasi antara kedua variabel, maka digunakan uji statistik non parametrik dengan mempergunakan rumus koefisien korelasi Product Moment ( r ). Rumus tersebut sebagai berikut :
Sugiyono (2006:212) Keterangan : rxy = Koefisien Korelasi Product Moment ∑ x2 = ( xi–x)2 2 ∑y = ( yi – y )2
∑ xy = Jumlah hasil kali dari x dan y Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pengaruh fungsi kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dicari dengan menggunakan koefisien determinasi. Adapun dalam hal ini menurut pendapat Sudjana (1982:244) dengan rumus sebagai berikut: d = ( r2 ) x 100% Keterangan : d : Koefisien determinasi r2 : Koefisien determinasi person yang dikuadratkan.
HASIL PENELITIAN Dari penelitian yang telah dilaksanakan dan dari pembahasan sebelumnya tentang Fungsi Kepemimpinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) terhadap kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Banjar, selanjutnya akan dicari tentang pengaruh melalui perhitungan dibawah ini. Perhitungan melalui analisis variabel (x) dan variabel (y), yang selanjutnya untuk menjawab identifikasi yang ketiga yaitu berapa besar pengaruh fungsi kepemimpinan terhadap kualitas pelayanan di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) di Kota Banjar digunakan rumus Korelasi Product Moment.
Diketahui : Σ xy : 417,346 Σ x2 : 1.342,561 Σ y2 rxy
: 38.109,916 =
417,346 (1.342,561) . (38.109,916)
rxy
=
417,346 51.164.872,949
rxy
=
417,346 7.152,96
rxy
= 0,058
Dari perhitungan korelasi tersebut diperoleh hasil Korelasi Product Moment. Selanjutnya untuk dapat memberikan interprestasi seberapa kuat hubungan, maka dapat digunakan pedoman Sugiyono (2011 : 184) seperti tabel berikut ini. TABEL 4.25 PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRETASI KOEFISIEN KORELASI Interval Kelas
Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,000
Sangat rendah Rendah Sedang Kuat Sangat kuat
(Sugiyono, 2011 : 184)
Berdasarkan tabel tersebut, maka koefisien korelasi yang ditentukan sebesar termasuk pada kategori sedang. Dengan demikian terdapat hubungan yang antara Fungsi Kepemimpinan Kepala Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) terhadap Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Banguanan (IMB) di Kota Banjar. Untuk menguji signifikasi Korelasi Product Moment maka dilakukan perhitungan sebagai berikut : 𝑡=
t=
t=
𝑟 𝑛−2 1 − 𝑟² 0,058 90 2 1 0,058 2 0,058 88 1 0,00364
t = 0,058x 9,38 0,998
t = 0,54404 0,998
t = 0.54 Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel. Untuk kesalahan 10 % uji dua pihak dan dk = n-2 = 88 maka diperoleh t tabel = 0,2072
Ketentuan apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima atau signifikan. Tetapi sebaliknya apabila t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak atau non signifikan. Dapat dilihat bahwa t-hitung 0,54 > 0,2072, sehingga dapat disimpulkan bahwa Korelasi Product Moment tersebut signifikan. Selain dari perhitungan tersebut, untuk perhitungan dapat dilakukan secara praktis yaitu dengan cara mengkonsultasikan pada tabel r Product Moment (lampiran). Dapat dilihat bahwa untuk n=90, maka harga r-tabel=0,270 Ketentuan apabila r-hitung lebih besar dan r-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima atau signifikan. Tetapi sebaliknya apabila r-hitung lebih kecil dari r tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak atau non signifikan. Ternyata rhitung 0,058 < dari r-tabel 0,270. Ketentuan hipotesis statistik yaitu sebagai berikut : Ho : r = 0 : Tidak Terdapat Fungsi Kepemimpinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) terhadap Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Banjar. Ha : r ≠ 0 : Terdapat Fungsi Kepemimpinan Kepala Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) terhadap Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Banjar. Dari hipotesis tersebut terlihat bahwa : r ≠ 0 artinya korelasi (0,058) tersebut signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan sebesar antara Pengaruh Fungsi kepemimpinan Kepala Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) terhadap kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Banjar. Untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Fungsi Kepemimpinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) terhadap kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Banjar, dapat dihitung dengan menghitung besarnya koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Untuk mengetahui koefisiensi ( d ), maka dihitung dengan rumus sebagai berikut : d = (r)² x 100% d = ( r ) 2 x 100% = ( 0,058 )2 x 100% = 0,003364 x 100% = 0,003
Jadi koefisien determinasi = 0,003 %
Jadi koefisien determinasi adalah sebesar 0,003 % yang artinya bahwa 0,003 % Fungsi kepemimpinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) terhadap kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Banjar. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat Fungsi kepemimpinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) terhadap kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Banjar sebesar 0,003 %, sedangkan 99,97 % lainnya adalah faktor yang tidak diteliti seperti gaya kepemimpinan,sosialisasi terhadap masyarakat, dan lain-lainnya.
PENUTUP a.
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fungsi kepemimpinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) terhadap kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Banjar sebagai berikut : 1. Berdasarkan skor mengenai pengaruh Fungsi Kepemimpinan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) di Kota Banjar, menunjukan bahwa angka sebesar 41,70 % pada kategori tidak baik. 2. Berdasarkan skor mengenai kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Banjar mencapai angka 49,75 % pada kategori tidak baik. 3. Berdasarkan hasil analisis statistik terdapat pengaruh kualitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) di Kota Banjar (t hitung = 0,54 > t tabel= 0,207). b.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengajukan saran-saran untuk bahan masukan yaitu sebagai berikut : 1. Fungsi kepeminpinan tentang perizinan dalam pembuatan Izin Mendirkan Banguanan (IMB) pemberi pelayanan seharusnya meningkatkan kinerja dalam memberikan arahan kepada pegawai untuk di sosialisasikan kepada masyarakat dengan tidak membebani konsumen dalam prosedur yang dianggap terlalu rumit. Oleh karena itu perlu memperhatikan fungsi kepemimpinan yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin antara lain memandu, menuntun, membimbing, membangunkan motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, melaksanakannya secara efisien serta membawa pegawainya pada tujuan yang telah ditentukan. 2.
Untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan memaksimalkan dengan cara memperjelas arah dan mengikutsertakan semua komponen masyarakat dalam hal kepuasan dan terutama adalah dengan cara
membangun kesadaran dari masyarakat akan arti pentingnya pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri dan berusaha untuk aktif, memiliki sosiabilitas yang tinggi, mampu bergaul, suka bekerjasama dan mudah menyesuaikan diri dalam setiap perubahan. 3.
Fungsi kepemimpinan harus lebih memperhatikan pegawainya dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, akan memberikan semangat kebersamaam dalam masyarakat itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan yang diatur oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang, maka dari itu perlu pendekatanpendekatan yang komprehensif kepada masyarakat akan pentingnya sebuah pelayanan yang akan memberikah efek kepuasan sendiri terhadap masyarakat.
