PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH (MUSNAL, 1010005600030, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG, 65 HALAMAN, TAHUN 2015). ABSTRAK Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah Kabupaten dan Kota. Daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk melaksanakan kemandirian dan mengurus urusan rumah tangganya, pemerintah daerah memerlukan sumber pembiayaan. Sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, setelah diberlakukannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diterapkan tariff progresif. Tarif Progresif dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu), dan hal ini tidak sesuai dengan teori yang berkaitan dengan tarif dimana seharusnya yang mempengaruhi besarnya tarif adalah dasar pengenaan dalam hal ini adalah harga kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Pariaman berdasarkan Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, apa saja kendala yang ditemui dan cara mengatasi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif, yakni mengkaji dan melihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta dilapangan berdasrkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara semi terstruktur dengan pegawai UPTD P3 (Samsat) Kota Pariaman. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Penerapan Tarif Progresif pada prinsipnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dimana dilaksanakan melalui Kantor UPTD P3/Samsat Kota Pariaman dengan membuat perencanaan penerimaan atau target. Realisasi perencanaan atau target tersebut pada Kantor UPTD P3/ Samsat Kota Pariaman terealisasi dengan baik. 2) Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPTD P3/Samsat Kota Pariaman pada dasarnya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap target penerimaan yang telah direncanakan oleh Kantor UPTD P3/Samsat Kota Pariaman, dimana kendala yang terjadi seperti: Identitas Pemilik, keakuratan data, banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor, dan data Super KPKB yang kurang akurat.
i
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah, hal ini dijelaskan pada bagian konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Otonomi yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas dasar prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan kemandirian dan mengurus urusan rumah tangganya, pemerintah daerah memerlukan sumber pembiayaan. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (selanjutnya disingkat PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Mengenai pengaturan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (yang selanjutnya disingkat PDRD), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (selanjutnya disebut perda pajak daerah) yang disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Didalam perda tersebut pajak daerah terdiri atas, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi, dimana pajak yang terutang dipungut oleh wilayah kabupaten/kota tempat kendaraan bermotor terdaftar, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung mulai saat pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka. Pasal 3 perda tentang pajak daerah menjelaskan bahwa “Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor.” UPTD P3 kota pariaman merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi di daerah, dimana salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah. UPTD P3 dituntut untuk terus
1
mengupayakan pencapaian target dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor kemudian disetor ke provinsi dan dari provinsi kemudian dibagi hasilkan ke kabupaten/kota untuk peningkatan PAD. Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul : “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PARIAMANBERDASARKAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARATNOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH” B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak progresif di kota pariaman berdasarkan peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah? 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di kota pariaman? 3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala oleh kantor dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di kota pariaman? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di kota pariaman berdasarkan peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. 2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di kota pariaman? 3. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang dilakukan oleh kantor bersama samsat kota pariaman guna mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis untuk menambah wawasan bagi penulis di bidang ilmu hukum serta untuk menambah perbendaharaan literature di bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di kota pariaman berdasarkan perda provinsi sumatera barat nomor 4 tahun 2011. 2. Secara praktis Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk dijadikan bahan atau sumber penulisan skripsi agar diperoleh hasil dan pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, sehingga dapat diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa dan menyelesaikan pendidikan. Selain itu dapat dimanfaatkan untuk menambah bahan perpustakaan dan masukanmasukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2
E. Metode Penelitian Dalam melaksanakan penelitian digunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam mencari data dan informasi yang diperlukan. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan mencakup : 1. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu melalui penelitian hukum kelapangan dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. 2. Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis. Secara deskriptif akan dianalisis objek yang akan diteliti, dalam hal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pariaman Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Sedangkan secara analisis akan dilihat tanggung jawab samsat dalam hal terjadinya tolakan pada pembayaran pajak Progresif. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Pariaman, Jenis Data 1. Data Primer yaitu data yang diperoleh di lapangan (field research). Dalam penelitian ini dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti mewawancarai petugas atau pegawai kantor bersama SAMSAT kota Pariaman. 2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri dari : 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum perundang-undangan, dalam hal ini adalah Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang pajak daerah. 2. Bahan hukum sekunder yaitu karya ilmiah yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku, dokumen atau kasus yang dikumpulkan oleh lembaga atau badan yang terkait serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti buku, koran, majalah, dan internet. 3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus hukum. 4. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpul Sumber data dalam penelitian dapat dilakukan melalui : 1. Wawancara (interview). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan. Namun pertanyaan yang diajukan tidak selalu berpedoman pada daftar pertanyaan yang dibuat sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan kepala Kantor Bersama SAMSAT Kota Pariaman. Pemilihan responden dipilih
3
berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penulis menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi dengan meneliti data-data yang ada di Kantor Bersama SAMSAT Kota Pariaman. 2. Studi Dokumen dan Bahan Pustaka pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Dalam mengumpulkan data terlebih dahulu dikumpulkan materi tertulis yang berhubungan dengan materi proposal. Kemudian dipilih buku (literature) dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 3. Data Dilapangan Catatan terdiri atas dua bagian, yakni: 1. Deskripsi yaitu tentang apa yang sesungguhnya kita amati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang kita lihat, dengar dan amati dengan alat indra. 2. Komentar, tafsiran, refleksi, pemikiran atau pandangan sesuatu yang kita amati. Deskripsi ialah uraian obyektif tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang kita lihat dan dengar, tanpa diwarnai oleh pandangan atau tafsiran kita. Komentar adalah pandangan, penilaian, penafsiran terhadap sesuatu. 4. Observasi Observasi merupakan pengamatan lansung kelapangan guna memperoleh data yang akurat, tentang Pelaksanaan pemungutan pajak progresif pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Pariaman. 5.
Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan data adalah data-data yang telah terkumpul diolah dengan melakukan klasifikasi sesuai kategori masing-masing sehingga dapat disajikan secara sistematis melalui proses dari data yang telah terkumpul secara lengkap dan telah dicek kebenarannya lalu diproses melalui langkah-langkah yang umum yakni: 1. Editing yaitu mengelompokkan data hasil penelitian dan menyeleksinya beberapa kali sehingga tidak ada yang terlupakan, tujuannya adalah untuk membetulkan semua data yang kurang jelas atau kurang lengkap. 2. Coding yaitu data yang sudah di edit, penulis akan memberi tanda atau kode pada setiap data dengan tujuan untuk lebih memudahkan menganalisa. Dan setelah data pengkodean terhadap semua data maka dilakukan pengelompokan sesuai dengan bab dan sub bab. b. Data yang telah diolah dianalisis secara yuridis kualitatif dan nantinya akan di deskriptifkan dalam skripsi ini sehingga dipermudahkan para pembaca untuk memahaminya.
4
II.
TINJAUAN TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
A. Pengertian Pajak dan Pengaturan Tentang Pajak Dalam undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pada paasal 1 butir 1 menegaskan, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah harus mampu meyediakan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisai potensi keuangannya. Penerimaan dari penerimaan sumber daerah cukup besar maka akan mengurangi ketergantungna daerah terhadap pemerintah pusat dan dengan sendirinya akan meningkatkan pula pemberian pelayanan kepada anggota masyarakat oleh pemerintah daerahnya. Faktor utama yang dianggap cukup dominan dalam masalah keuangan daerah adalah peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang sangat diandalkan. sesuai dengan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 6 Undang-undang No.33 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah Merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah atas pungutan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Seperti: 1. Hasil Pajak Daerah; 2. Hasil Retribusi Daerah; 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 4. Lain-lain. b. Dana Perimbangan Merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah, dana perimbangan terbagi tiga: 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah, sebagaimana diatur dala, pasal 164 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2004 “merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang diatur daerah” Berkaitan dengan pengaturan pajak, baik secara umum maupun pajak daerah dan kaitannya dengan pajak progresif sebagaiman topik bahasan tulisan ini, antara lain: a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
5
b. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan Pelaksanaan standar pelayanan minimal. c. Insruksi presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemrintahan. d. Instruksi presiden No.1 Tahun 1995 tentang perbaikan mutu pelayanan Aparatur Pemerintahan Kepada Masyarakat. e. Keputusan mentri pendayagunaan aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan puplik. f. Peraturan mentri dalam negeri No.7 Tahun 2006 tentang standarisai sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. g. Peraturan mentri dalam negeri No.24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. h. Keputusan mentri pendayagunaan aparatur Negara Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. i. Keputusan mentri pendayagunaan aparatur Negara No Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pelayanan pupil. j. Surat keputusan bersama mentri pertahanan keamanan/panglima ABRI, mentri keuangan dan mentri dalam negeri nomor Pol/KEP/13/XII/1976, Nomor KEP.1693/MK/TU/12/1976 dan Nomor 311 Tahun 1976, tentang peningkatan kerjasama antara pemerintah daerak tingkat I, KOmando daerah kepolisian dan Aparat departemen keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khusus nya mengenai pajak kendaraan bermotor. k. Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. l. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2003 tentang bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. m. Peraturan daerah Provinsi sumatera barat No.4 Tahun 2011 tentang pajak daerah. n. Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 1973 tentang pembentukan Dinas pendapatan daerah. o. Surat keputusan bersama direktur lalu lintas kepolisian daerah sumatera barat dan kepala dinaspendapatan daerah Provinsi sumatera barat dan kepala cabang jasa raharja (PERSERO) sumatera barat Nomor: B/24/I/2006/DITLANTAS/per Nomor: 973/043/PAJAK-2006/ Nomor:P/1/SPP/2006, tanggal 24 Januari 2006, tentang standar pelayanan Minimal penerbitan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan sumbangan Wajib Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), pada kantor bersama SAMSAT di Sumatera Barat. B. Macam-macam Pajak pajak dapat ditinjau dari segi kewenangan pemungutannya terdiri atas dua (2) macam: 1. Pajak Pusat
6
Pajak pusat merupakan pajak yang menjadi kewenangan pemungutannya oleh pemerintah pusat. Pajak pusat tersebut, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM),Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Materai, Cukai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). 2. Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pajak yang menjadi kewenangan pemungutan oleh pemerintahan daerah. Pajak ini juga terbagi atas 2 (dua) bagian yakni pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah kabupaten/Kota. Pajak Provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan diatas air, bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KBm) dan kendaraan diatas air dan lainlain. Sedangkan yang termasuk dalam pajak daerah Kabupaten/Kota, seperti pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Jika dilihat dari segi administrasif yuridisnya, antara lain : 1. Pajak Langsung Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara periodic, artinya, pajak tersebut dipungut secara berulang-ulang, tidak hanya satu kali pumgut saja, dengan menggunakan penetapan sebagai dasar nya yang kohir. Jika dilihat dari segi ekonomis apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, jadi dalam hal ini antara pihak yang dikenai kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak dengan pihak yang benar-benar memikul beban pajak, merupakan pihak yang sama. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh). 2. Pajak Tidak Langsung Jenis pajak ini dari segi yuridisnya yakni pajak yang dipungut secara incidental atau tidak berulang-ulang dan tidak menggunakan kohir. Jadi pajak tidak langsung hanya dipungut sesekali ketika terpenuhi tujuan tertentu seperti yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang. Dari segi ekonomisnya, apabila pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban wajib pajaknya kepada pihak lain atau dengan kata lain antara mereka yang wajib pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak itu merupakan pihak yang berbeda. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Demikian juga pajak dapat dibedakan atas titik tol;ak pemungutannya, yang dibedakan atas 2 (dua) jenis yakni : 1) Pajak Subyektif Adalah pajak yang penggenaannya berpangkal pada diri orang atau badan yang dikenai pajak (Wajib Pajak). Pajak subyektif dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat obyektifnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). 2) Pajak Obyektif Adalah pajak yang pengenaanya berpangkal pada obyek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajakanya harus dicari subyeknya. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). C. Sistem Dalam Pemungutan Pajak Sistem dalam pemungutan pajak tersebut menurut R.Handoyo, dibagi atas 3 (tiga) yaitu :
7
1. Official Assesment Sistem Adalah suatu sisitem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Cirri-ciri official assessment system: wewenang untuk menentukan beasarnya pajak terutang berada pada fiskus, dimana wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assesment Sistem Dari asal katanya self assessment terdiri dari kata self yang artinya sendiri dan asses yang artinya menilai, menghitung, menaksir, dengan demekian self assessment berarti menghitung sendiri dalam hal ini adalah kewajiban perpajakannya, sedangkan self assessment system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Withholding Tax Sistem Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang dan kewawjiban kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Hal ini tergambar dari ketentuan tentang pajak itu sendiri, dalam redaksionalnya menegaskan, bahwa “setiap waib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat ketentuan pajak. Hal itu ditegaskan dalam beberapa ketentuan undang – undang pajak NO. 28 Tahun 2007, seperti pasal 4 ayat ( 2 ) ,Pasal 21 dan beberapa ketentuan lain nya . D. Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Tinjauan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1. Pengertian dan pengaturan pendapatan asli daerah Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang potensial didaerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. 2. Sumber-sumber pendapatan daerah sumber pendapat daerah terdiri atas: 1. Pendapat asli daerah (PAD), yaitu: a. Hasil pajak daerah; b. Hasil retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain – lain PAD yang sah. 2. Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang di alokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah, dana perimbangan terbagi tiga yakni: 1. Dana Bagi hasil 2. Dana Alokasi Umum
8
3. Dana Alokasi Khusus 3. Lain – lain pendapatan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 164 ayat 1 Undang-Undang 32 Tahun 2004 “merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain Pendapatan yang diatur pemerintah” sumber pendapatan daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya dari UPTD P3/SAMSAT adalah : a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Diatur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air Yang Telah Diganti Dengan Keluarnya Praturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air. c. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan, Diatur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002. d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). e. Pajak alat-alat berat dan alat-alat besar. f. Pajak Kendaraan Diatas Air Diatur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor. E. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian Kantor Bersama SAMSAT Kota Pariaman terletak di Kampung Jawa II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Kantor Bersama SAMSAT Kota Pariaman merupakan sebuah instansi yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), selain itu Kantor bersama SAMSAT Kota Pariaman merupakan wadah yang melaksanakan tugas secara bersama 3 Instansi Yaitu Dinas Pengeloanlaan Keuangan Daerah Provinsi (DPKD), Kepolisian Repuplik Indonesia (POLRI), dan PT. Jasa Raharja (PERSERO) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk kelancaran jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya tersebut dibentuk pula susunan organisasinya, susunan organisasi UPTD P3/Samsat Kota Pariaman : 1. 2. 3. 4.
Kepala UPTD P3 KASUBAG Tata Usaha KASI Penetapan KASI Penagihan
9
III. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif di Kota Pariaman Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah a. Dasar Hukum Pembentukan UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kota Pariaman (SAMSAT Kota Pariaman) UPTD P3 Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kota Pariaman (SAMSAT Kota Pariaman) pertama kali diatur dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.3 Tahun 2003, yang mempedomani keputusan bersama mentri pendayagunaan aparatur negara dan mentri dalam negeri No 01/SKB/M.PAN/4/2003, No 17 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan berlakunya Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangn keuangan pemerintah pusat dan daerah, memberikan peluang serta tantangan bagi daerah untuk lebih eksis dalam pembangunan daerah dengan berpajak pada prinsip demokrasi, partisipasi, dan peran serta masyarakat melalui pememfaatan sumber daya dan keanekaragaman potensi sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. b. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kota Pariaman (SAMSAT Kota Pariaman) 1. Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPD) Sumatera Barat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan dibidang Pendapatan Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya. 2. Fungsi. Untuk menyelengarakn tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengelolaan Keunagan Daerah (DKPD) Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Membantu Bupati dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah. b. Mengkoordinir pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. c. Menggali, menggembangkan dan meningkatkan pendapatan daerah. d. Menyusun strategi kebijakan peningkatan pendapatan daerah. e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Dinas/ Perangkat Daerah penagih pendapatan daerah. f. Menyebarluaskan kebijakan daerah-daerah dalam pendapatan. g. Menyusun rencana penerimaan dan pinjaman daerah. h. Mengumpulkan, mempersiapkan dan mengakurasikan data sumbersumber pendapatan daerah.
10
i. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber pendapatan lainnya diluar Pendapatan Asli Daerah. j. Membuat surat teguran kepada Dinas/Perangkat Daerah Pengelola/Pelaksana penagihan pendapatan daerah yang belum mencapai tahap target daerah. k. Mengupayakan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan. l. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang keberatan wajib pajak atas surat penetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah (SKPD). m. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diserahkan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok sesuai dengan tugasnya. c. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD P3 (SAMSAT) Kota Pariaman Berikut adalah realisasi Pajak Kendaraan Bemotor di UPTD Kota Pariaman : Tabel 1 Target dan Realisasi Pungutan PKB di UPTD P3 (SAMSAT) Kota Pariaman Tahun 2013 PKB BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
UNIT 2.322 2.131 2.313 1.114 2.54 2.53 2.53 2.555 2.548 2.543 2.543 2.552 28.221
TARGET RUPIAH Rp 680,000,000 Rp 630,000,000 Rp 655,000,000 Rp 705,000,000 Rp 688,924,000 Rp 665,000,000 Rp 700,000,000 Rp 705,000,000 Rp 730,000,000 Rp 700,000,000 Rp 700,000,000 Rp 700,000,000 Rp 8,258,924,000
UNIT 2.202 2.119 2.342 2.436 2.269 1.801 2.211 1.987 2.369 2.391 2.357 2.396 26.880
BBNKB
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
REALISASI RUPIAH 684,568,700 661,570,550 699,525,400 732,305,250 670,074,750 572,024,500 687,326,250 629,320,900 663,159,600 717,298,200 783,419,100 813,522,950 8,314,116,150
% 100.67 105.01 106.80 103.87 97.26 86.02 98.19 89.27 90.84 102.47 111.92 116.22 100.71
UNIT 46 38 43 49 39 39 39 43 39 38 40 40 493
TARGET RUPIAH Rp 12,078,800 Rp 11,260,700 Rp 9,498,500 Rp 14,134,100 Rp 10,510,200 Rp 14,328,600 Rp 7,759,300 Rp 9,182,200 Rp 11,594,200 Rp 13,519,600 Rp 11,003,500 Rp 14,375,300 Rp 139,245,000
UNIT 85 64 64 54 57 38 60 48 56 50 38 41 655
REALISASI RUPIAH Rp 13,921,700 Rp 14,162,000 Rp 11,264,350 Rp 14,134,150 Rp 11,937,000 Rp 7,607,250 Rp 12,654,000 Rp 11,186,150 Rp 14,047,250 Rp 7,934,850 Rp 6,182,000 Rp 7,629,000 Rp 132,659,700
% 115.26 125.76 118.59 100 113.58 53.09 163.08 121.82 121.39 58.69 56.18 53.07 100.04
Sumber : UPTD P3 SAMSAT Kota Pariaman
Tabel 2 Target dan Realisasi Pungutan PKB di UPTD P3 (SAMSAT) Kota Pariaman Tahun 2014 PKB BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
UNIT 2.375 2.206 2.114 2.419 2.432 2.249 2.46 2.426 2.47 2.303 2.314 2.307 28.075
TARGET RUPIAH Rp 723,417,000 Rp 671,920,000 Rp 643,854,000 Rp 736,930,000 Rp 740,961,000 Rp 685,148,000 Rp 749,234,000 Rp 739,065,000 Rp 752,517,000 Rp 701,577,000 Rp 704,943,000 Rp 702,544,000 Rp 8,552,110,000
UNIT 2.218 2.231 2.324 2.294 2.111 1.907 1.850 2.342 2.359 2.457 2.175 2.594 26.862
BBNKB
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
REALISASI RUPIAH 729,589,100 749,119,300 792,371,950 737,100,950 710,232,750 721,341,200 633,542,700 770,350,000 783,385,350 839,510,950 797,778,750 915,964,700 9,180,287,700
% 100.85 110.89 123.07 100.02 95.85 105.28 84.56 104.23 104.10 119.66 113.17 130.38 107.67
UNIT 56 51 54 55 54 55 60 59 59 50 50 52 655
TARGET RUPIAH Rp 11,371,000 Rp 10,376,000 Rp 11,026,000 Rp 11,053,000 Rp 11,013,000 Rp 11,079,000 Rp 12,114,000 Rp 11,982,000 Rp 11,982,000 Rp 10,204,000 Rp 10,137,000 Rp 10,350,000 Rp 132,687,000
UNIT 60 56 45 53 32 31 29 53 54 54 46 57 570
REALISASI RUPIAH Rp 13,918,000 Rp 15,743,000 Rp 37,602,000 Rp 15,059,800 Rp 9,865,000 Rp 8,307,000 Rp 5,838,000 Rp 12,621,000 Rp 11,105,250 Rp 15,517,700 Rp 10,672,000 Rp 12,916,000 Rp 169,164,750
% 122.4 151.73 341.03 136.25 89.58 74.98 48.19 105.33 92.68 152.07 105.28 124.79 128.69
Sumber : UPTD P3 SAMSAT Kota Pariaman
11
Tabel 3 Realisasi Pungutan Pajak Progresif di UPTD P3 (SAMSAT) Kota Pariaman Tahun 2013-2014 BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH
PENERIMAAN PROGRESIF TAHUN 2013 TAHUN 2014 Rp 7,577,500 Rp 12,073,600 Rp 10,983,850 Rp 11,410,000 Rp 12,180,100 Rp 18,080,250 Rp 14,514,000 Rp 13,539,100 Rp 12,423,500 Rp 13,450,000 Rp 9,914,700 Rp 13,074,800 Rp 12,495,350 Rp 11,214,000 Rp 11,936,000 Rp 13,647,500 Rp 15,165,700 Rp 14,677,450 Rp 17,257,000 Rp 17,839,000 Rp 10,533,450 Rp 8,598,000 Rp 17,421,300 Rp 13,805,500 Rp 152,402,450 Rp 161,409,200
Sumber : UPTD P3/ Samsat Kota Pariaman
Dari tabel 1 dan Tabel 2 diatas dapat kita lihat bahwa pajak kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan selalu mencapai target yang telah ditentukan dalam anggaran. Seperti pada tahun 2013 dimana target PKB sebesar Rp.8,258,924,000 sedangkan realisasi pada tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp.8,314,116,150 dan melebihi target sebesar 0.99%. pada tahun 2014 pun realisasi PKB melebihi target, yang mana target penerimaan pajak progresif pada tahun tersebut adalah Rp.8,552,110,000 sedangkan realisasi yang didapat adalah Rp.9,180,287,700 yang melebihi target sebesar 0,931%. Untuk penerimaan Pelaksanaan tarif progresif kendaraan bermotor pada UPTD P3/samsat kota pariaman dapat dilihat pada Tabel 3, pada tahun 2013 sebesar Rp.152,402,450 dan Tahun 2014 sebesar Rp.161,409,200 mengalami peningkatan sebesar 0,9% d. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pariaman Pada dasarnya pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, disesuaikan dengan standar pelayanan pada UPTD P3 kota pariaman/samsat di provinsi sumatera barat yang harus disesuiakan dengan prosedur pelayanannya dalam garis kebijkan pemerintah provinsi sumatera barat. Secara umum dapat dikemukakan bahwa prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagimana tertera dalam notice pajak/STNK, wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran/penyerahan berkas permohonan. Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap setahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan pada saat pembayaran PKB. persyaratan yang harus dibawa pada saat pembayara PKB yang bersamaan dengan pengesahan STNK di UPTD P3/Samsat adalah, STNK asli, identitas pemilik dan foto kopi BPKB. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak
12
menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang. Sejalan dengan itu, pada KASI penagihan PKB, bahwa yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah : a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. Tahun dan saat pajak terutang : 1. Masa pajak atau tahun pajak untuk PKB adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau berturut-turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. 2. Kewajiban yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh. 3. Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dari hasil penelitian diperoleh penjelasan pada seksi penetapan penerimaan, diperoleh penjelasan bahwa tata cara pendaftaran untuk dapat melaksanakan penghiutngan besarnya PKB harus dilakukan pendafataran terhadap objek pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut : 1. Setiap wajib pajak harus mengisi surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersanngkutan serta di tandatangani oleh wajib pajak kusanya. 2. Surat pendaftataran dan pendataraan kendaran bermotor (SPPKB) harus di. Sampaikan selambat lambatnya 14 hari sejak saat kepemilikan dan atu penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru. Sampai dengan tanggal berakhir nya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama. Dalam pada itu, mengenai surat keterangan fiskal, jangka waktu nya adalah 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (mutasi masuk). 3. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB. 4. Penetapan pajak kendaraan bermotor Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang. 5. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor : 1. Pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan. 2. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD. 3. Kepada wajib pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.
13
e.
Tarif Pajak Progresif kendaraan Bermotor di UPTD P3/SAMSAT Kota Pariaman Tarif adalah suatu persentase tertentu yang telah diatur oleh UndangUndang Tarif Progresif merupakan tarif yang persentasenya meningkat seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Dalam Pasal 6 (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dikatakan bahwa dasar pengenaan PKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Dasar pengenaan terdiri atas dua unsur utama yakni : 1) Nilai Jual Unsur nilai jual diperoleh berdasarkan harga pasaran umum (harga ratarata yang diperoleh dari berbagai sumber data), seperti agen tunggal pemegang merek, asosiasi penjual kendaraan bermotor atau suatu kendaraan bermotor, harga pasaran umum minggu pertama Bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Jika tidak diketahui nilai jualnya ditentukan oleh factor-faktor berikut : a. b. c. d.
Isi silinder dan/atau satuan daya Penggunaan Jenis Merek tahun pembuatan berat total dan banyaknya penumpang yang diizinkan e. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu 2) Bobot Unsur bobot adalah unsur yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu, koefisien bobot sama dengan 1 (satu), berarti kendaraan bermotor tersebut membawa pengaruh terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut : a. Tekanan Ganda yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor. b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenios bahan bakar lainnya. c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor, yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder. Untuk memudahkan dasar pengenaan dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negri dengan pertimbangan Menteri Keuangan, besaran tarif PKB sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dibagi atas 3 bagian yaitu : a. 1,5% untuk bukan umum b. 1% untuk umum, dan c. 0,5% untuk alat-alat berat dan alat-alat besar
14
Penghitungan PKB pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah sesuai dengan teori Tentang Hukum Pajak, karena yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga kendaraan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Progresif pun diberlakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikatakan bahwa dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan bermotor, tapi pada pasal 7 PerGub tersebut dikatakan bahwa Pajak Progresif dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya. Pasal Peraturan Gubernur tersebut menentukan besar persentase atas pemungutan pajak atas kendaraan bermotor, yaitu: 1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% 2. Untuk kepemilikan kendaraan nermotor kedua dan selanjutnya ditetapkan secara progresif yaitu : a. Kendaraan kepemilika kedua sebesar 2% b. Ketiga sebesar 2,5% c. Keempat sebesar 3% d. Kelima dan seterusnya sebesar 3,5%. B. Kendala-Kendala yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Tarif Pajak Progresif di UPTD P3/Samsat Kota Pariaman. Terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam Pelaksanaan tarif progresif dalam pemungutan PKB di UPTD P3/Samsat Kota Pariaman, faktor kendala tersebut ada yang berasal dari Intern dan Ekstern : 1. Kendala Intern yaitu kendala yang berasal dari dalam UPTD P3 a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada UPTD P3/Samsat Kota Pariaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor. b. Kurangnya pelatihan atau seminar serta pembekalan yang diberikan kepada pegawai UPTD P3/Samsat Kota Pariaman sehubungan dengan peningkatan kinerja sehingga kinerja yang diberikan belum maksimal. 2. Kendala Ekstern yaitu kendala yang berasal dari luar UPTD P3/Samsat: a. Menurut Peraturan Daerah Provinsi No. 4 Tahun 2011 yang dikenakan Pajak Progresif didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Nama dan/atau Alamat yang sama sebagaimana yang dimaksud didasarkan atas kepemilikan kendaraan bermotor dalam 1
15
(satu) keluarga yang dibuktikan dalam satu susunan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Pada kantor UPTD P3/Samsat Kota Pariaman, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas Nama dan Alamat yang sama karena yang lainnya belum efektif, dikarenakan ada kendala dalam pendataan disebabkan alamat rumah yang tidak memiliki Nomor Rumah khususnya di Kota Pariaman banyak sekali Rumah-rumah tertanggung pajak tidak memiliki nomor. b.
c.
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pelaksanaan tarif progresif pada PKB, sehingga banyak wajib pajak pada saat akan membayar pajak protes atas mahalnya PKB yang harus dibayarkan. Dalam hal kendaraan yang diperjualbelikan apabila kendaraan tersebut belum dibalik namakan maka sipenjual atau sipembeli pun masih dikenakan tarif progresif pada saat menbayar PKB, kebanyakan masyarakat masih meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik sebelumnya untuk melakukan pembayaran PKB sehingga tarif pajak yang dikenakanpun menjadi tinggi dan tentunya pajak yang dibayarkan menjadi bertambah, hal ini dikarenakan masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami tentang tarif pajak progresif.
C. Upaya untuk Mengatasi Kendala-Kendala Pelaksanaan Tarif Pajak Progresif di UPTD P3/Samsat Kota Pariaman Untuk mengatasi kendala-kendala diatas, maka UPTD P3/Samsat Kota Pariaman melakukan beberapa usaha, yakni : 1. Menyangkut kendala Intern yang terjadi di UPTD P3/Samsat Kota Pariaman. Dengan memberikan pelatihan, seminar ataupun studi banding untuk Pegawai/Karyawan UPTD P3/Samsat Kota Pariaman untuk memperbaiki kualitas SDM dan menambah ilmu pengetahuan dan teknologi bagi Pegawai/Karyawan dalam rangka peningkatan kinerja kerja untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat wajib pajak. 2. Terkait kendala ekstern 1. DPKD sebagai koordinator dan hanya menerima laporan realisasi pajak secara keseluruhan, sementara operasionalnya ada dimasingmasing UPTD sudah seyogya nya Pelaksanaan sistim E-KTP sudah dapat dimamfaatkan dan terealisasi bukan hanya di UPTD P3/Samsat Kota Pariaman guna untuk sistim pendataan yang akurat sehingga tidak ada lagi kerancuan dalan hal untuk keakuratan dan keabsahan data pribadi masing-masing wajib pajak yang tertanggung kewajibannya masing-masing. 2. Megenai ketidaktahuan masyarakat mengenai Pelaksanaan tarif progresif pada pemungutan PKB, pemerintah melakukan upaya-
16
upaya sosialisasi mengenai tarif progresif pada PKB kepada masyarakat. 3. Untuk kendaraan yang di perjual-belikan hendaknya dilakukan proses balik nama untuk menghindari terkena tarif progresif. IV. PENUTUP A. Kesimpulan Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, antara lain : 1. Untuk penerimaan pelaksanaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada UPTD P3/SAMSAT kota pariaman, pada tahun 2013 sebesar Rp.152,402,450 dan Tahun 2014 sebesar Rp.161,409,200 mengalami peningkatan sebesar 0,9% 2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Pariaman pada dasarnya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap target penerimaan yang telah direncanakan oleh Kantor SAMSAT Kota Pariaman, dimana kendala yang terjadi seperti : a. Identitas Pemilik b. Keakuratan Data c. Banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor d. Data Super KPKB yang kurang akurat 3. Untuk mengatasi kendala tersebut, upaya yang dilakukan oleh Kantor UPTD P3/Samsat Kota Pariaman adalah dengan melakukan evaluasi terhadap Kendala-kendala yang ada dengan cara mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, serta dengan melakukan berbagai pelatihan bagi karyawan dan pegawai Kantor UPTD P3/Samsat Kota Pariaman demi untuk menumbuhkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor UPTD P3/Samsat Kota Pariaman. Dilain hal juga dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak terutama pajak kendaraan bermotor. B. Saran Penulis coba memberikan beberapa saran dalam Penulisan ini, antara lain : 1. Perlunya evaluasi dan peningkatan oleh pihak Kantor UPTD P3/Samsat Kota Pariaman dalam hal pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga adanya kenyamanan bagi masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka. 2. Melakukan peningkatan penguasaan teknologi khususnya dibidang teknologi dan informasi bagi pegawai dan karyawan Kantor UPTD P3/Samsat Kota Pariaman untuk mempermudah dan memperlancar semua urusan yang berkaitan dengan sistem Administrasi dan dalam hal
17
pembayaran pajak kendaraan bermotor diwilayah kerja Kantor UPTD P3/Samsat Kota Pariaman. 3. Adanya peningkatan dalam hal evaluasi dan peningkatan dalam menumbuh kembangakan kualitas Sumber Daya Manusia di jajaran Kantor UPTD P3/Samsat Kota Pariaman, agar semua target dan pencapaian dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
18
V. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Achmad Tjahyono & Muh.Taufik Husein, 2002, perpajakan di Indonesia, YKPM; Yokyakarta; Brotodiharjo, R. Santoso, 1971, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung; Hassan Shadili, 1997, Ensiklopedia Umum, Kanisius, Yokyakarta; Hilman hadikusuma, 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandar Lampung; Hanif Nurcholish, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PT. Grasindo, Jakarta; J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Rineka Cipta, Jakarata; Muqodim, 2000, Perpajakan Buku Satu, UII Press dan Ekonesia, Jogyakarta; R. Brotodiharjo Santoso, 1993, Pengantar Ilmu Hukum Pajak Eresco, Bandung; Richard Burton, 2001, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta; Rochmat Soemitro, 1991, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, Eresco, Bandung; Rochmat Soemitro, 2005, Perpajakan. Achmad Tjahjono, Jakarta; Rochmat Soemitro, 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung; Rukiah Handoko, 2000, Pengantar Hukum Pajak, UI Press, Depok; Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; Salamun.A.T. 2000, Pajak Citra dan Upaya Pembaruannya, Bina Rena, Jakarta; Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta; Soetijo, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Rineka Cipta, Jakarta; Widodo Widi., dan Djefris Dedy. (2008). Tax Payer’s Right. Bandung: Alfabeta; Waluyo & Iiyar Wirawan. B, 2003, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta; Y. Sri Pudyatmoko, 2002, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yokyakarta; B. Undang – Undang dan Peraturan Lainnya : Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
19
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1993 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Peraturan pemerintah Repuplik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
20
