+
Muhammad Zahrul Muttaqin Badan Litbang Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Disampaikan pada Lokakarya “Community of Practice”: Penguatan Kerangka Kerja Kelembagaan Provinsi Mengenai Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Emisi Balikpapan, 24 November 2014
+
Outline Presentasi n Latar
Belakang
n Sekilas
Low Emission Development (LED)
n Kerangka
konseptual kelembagaan LED
n Kondisi
kelembagaan pembangunan di daerah (fokus pada REDD+)
n Strategi
pengembangan kelembagaan REDD+ di daerah
n Implikasi
Kebijakan
n Kesimpulan
dan Rekomendasi
+
Latar Belakang n
Kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan, serta perubahan iklim telah mendorong upaya-upaya konservasi dan perbaikan lingkungan
n
Pemerintah telah mencanangkan penurunan emisi karbon dari kegiatan pembangunan sebesar 26% dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada tahun 2020 à low emission development
n
Komitmen pemerintah pusat dalam pembangunan rendah emisi perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan perangkat lunak dan keras di tingkat daerah n n
Bagaimana kelembagaan pembangunan rendah emisi dibangun di tingkat daerah? Bagaimana tata kelola kehutanan dapat diperbaiki untuk mendukung upaya konservasi hutan tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi?
+
Low Emission Development: Apa? n
Low Emission Development/LED: n Rencana atau strategi pembangunan nasional yang mempertimbangkan emisi yang rendah atau pertumbuhan yang adaptif terhadap perubahan iklim n Terkait dengan konsep green economy n Upaya revitalisasi konsep pembangunan berkelanjutan
n
Pilar penyangga LED: n Kebijakan n Pendanaan n Teknologi
n
Tantangan: Komitmen politik, koordinasi dan partisipasi
+
Low Emission Development: Bagaimana Implementasinya? n Menyediakan
kelembagaan yang mampu mengakomodasi tiga pilar LED à kebijakan, pendanaan, dan teknologi
n Fokus
pada upaya mengatasi tantangan à komitmen politik, koordinasi dan partisipasi
n Beberapa n Rencana
inisiatif LED di Indonesia:
Pembanguanan Rendah Emisi Kabupaten Kutai Barat n Tata Guna Lahan Pembangunan Rendah Emisi Kabupaten Jayapura n Urban-LEDS di Kota Balikpapan dan Bogor
+
LED dalam Prioritas Pembangunan Pemerintahan Baru n
Perbaikan Tata Kelola SDA dan LH
n
Mencegah dan Memulihkan Pencemaran dan Perusakan LH
n
Penegakan Hukum Lingkungan tanpa Pandang Bulu
n
Kesiapsiagaan Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana Ekologis
n
Land Reform
n
Peningkatan Kesejahteraan Petani
n
Peningkatan Produktivitas Pertanian Rakyat
+
Fokus Pembangunan Kehutanan yang Mendukung tercapainya LED n
Konservasi Hutan alam dan lahan gambut yang tersisa
n
Pengelolaan Hutan gambut lestari berbasis masyarakat
n
Pengembangan desa mandiri pangan dan energi
n
Penurunan emisi karbon
n
Mengurangi Peristiwa bencana ekologis
n
Agenda Indonesia disetujui dalam perundingan internasional
+
Membangun Arsitektur Kelembagaan LED n
Arsitektur kelembagaan: n
sebuah peta struktur kelembagaan yang secara sederhana menggambarkan pola hubungan antar berbagai pihak dalam mengelola sumberdaya dengan kerangka aturan main yang disepakati
n Kebijakan
RAN dan RAD-GRK n Budget Marking and Coding n
n
Stranas REDD+
n Teknologi n
Upaya membangun sistem MRV dan aspek teknis lainnya telah dimulai, perlu penetapan
n Pendanaan n
Desain mobilisasi dana dan distribusi manfaat telah tersedia. Perlu dukungan peraturan perundang-undangan
+
Perlukah Lembaga Baru? n
Secara umum tidak diperlukan
n
Kebijakan pembangunan daerah telah dikoordinasikan oleh BAPPEDA n Perlu penguatan untuk pengarusutamaan dan pemantauan upaya mengurangi emisi dari setiap kegiatan pembangunan di daerah
n
Kewenangan pemerintah provinsi semakin menguat pasca keluarnya UU No. 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah
n
Unit baru mungkin diperlukan tetapi tetap menginduk pada SETDA atau BAPEDDA agar koordinasi lebih baik
+
Strategi LED di bidang Kehutanan n
Perumusan kebijakan yang mendukung LED di sektor kehutanan hendaknya dilaksanakan secara: adaptif, jangka panjang, integratif, dan koordinatif
n
Kebijakan fiskal sektor kehutanan hendaknya didesain agar mampu mendorong daerah untuk meningkatkan nilai hutan dari non-kayu
n
Kebijakan payments for environmental services (pembayaran atas jasa lingkungan) dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan nilai ekonomi total sumberdaya hutan
+
Posisi Penting KPH dalam Implementasi Strategi LED (REDD+) n Sebagai
komponen utama dalam proses desentralisasi sektor kehutanan
n Menjadi
basis dalam resolusi konflik tenurial di hutan negara dan hutan adat
n Dukungan
yang diperlukan:
n Pengaturan
tata hubungan kerja dengan dinas-dinas dan badan-badan di daerah n Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia n Insentif fiskal bagi daerah untuk memelihara hutannya
+
Kesimpulan dan Rekomendasi n
Desain kelembagaan LED di tingkat sub-nasional dapat mengoptimalkan institusi-instutusi yang telah ada di daerah seperti BAPPEDA, BLHD, Dinas Kehutanan, Seretariat Daerah
n
Sistem kelembagaan LED/REDD+ perlu dirancang dengan mengutamakan asas-asas: n n
n
partisipasi dari para pemangku kepentingan untuk efektivitas pencapaian pengurangan emisi efisiensi biaya untuk mencapai tujuan dan akuntabilitas dari seluruh pelaksanaan REDD+
KPH dapat diarahkan menjadi lembaga di tingkat tapak yang akan melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari dan efisien yang mendukung upaya pengurangan emisi di bidang kehutanan
+ TERIMA KASIH
