Muhammad Ismail Yusanto, Jubir HTI

[66] Khilafah Wujudkan Integrasi Sosial Wednesday, 07 December 2011 16:26

Muhammad Ismail Yusanto, Jubir HTI

Rusuh Ambon 11 September lalu merupakan salah satu bukti gagalnya sistem sekuler kapitalisme melindungi umat Islam dan melakukan integrasi sosial. Lantas bila khilafah ditegakkan sebagai gantinya, dapatkah melindungi umat Islam? Bagaimana pula nasib warga non Muslim? Untuk mendapatkan jawabannya, wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Mengapa warga Ambon mudah sekali bentrok?

Sebelumnya, wilayah ini sebenarnya termasuk daerah yang damai. Warga Muslim dan Kristen selama puluhan tahun bisa hidup rukun berdampingan. Tapi keadaan itu berubah drastis sejak peristiwa 1999. Saat itu, ketika umat Muslim sedang berlebaran diserang oleh komunitas Kristen. Sejak saat itulah selalu terjadi ketegangan antara dua komunitas itu.

Meski sudah ada perdamaian tetapi rupanya ketegangan itu masih ada. Jadi bila ada hal-hal sederhana saja atau permasalahan yang belum jelas duduk perkaranya, seperti kasus meninggalnya tukang ojek itu, sudah bisa jadi penyulut letupan konflik baru.

Ketegangan antar dua kelompok ini menunjukkan apa?

Kohesi sosial yang diperlukan dalam integrasi sosial itu tidak terjadi. Artinya, di tengah-tengah masyarakat Ambon telah terjadi disintegrasi sosial termasuk disintegrasi politik dan ekonomi. Agama acap hanya dipakai sebagai bahan bakar guna meletupkan konflik, meski pada awalnya

1/5


persoalan berpangkal pada masalah ekonomi, sosial bahkan politik.

Konflik tahun 1999 misalnya, awalnya sebenarnya dipicu oleh kecemburuan warga Kristen melihat dominasi ekonomi, khususnya di sektor informal, oleh warga pendatang Bugis, Buton dan Makassar yang kebanyakan Muslim.

Mereka lantas mengembangkan sentimen agama, padahal berkembangnya ekonomi kelompok Bugis, Buton, dan Makassar itu disebabkan oleh giatnya mereka dalam bekerja. Kecemburuan ini meledak dahsyat ketika dibungkus dengan sentimen agama.

Di samping itu, adakah kepentingan asing bermain dalam konflik Ambon?

Meski saya tidak mendapatkan bukti secara langsung namun itu sangat mungkin terjadi. Karena kita tahu bahwa wilayah Indonesia Timur itu nilai strategisnya secara geopolitik dan geoekonomi (melimpahnya potensi sumberdaya alam) sangat tinggi. Jadi sangat rentan terjadinya intervensi asing.

Kita tahu di Papua baru-baru ini juga terjadi suatu gerakan pemisahan Papua dari Indonesia. Dan di balik itu ada pihak-pihak asing yang menggerakkannya. Hal itu sangat mungkin juga terjadi di Ambon karena di Ambon ada kelompok-kelompok separatis seperti RMS yang selalu berusaha menarik dukungan asing utamanya dari negara-negara Eropa.

Saya kira kelompok-kelompok seperti itu akan selalu berupaya agar wilayah tersebut tidak stabil secara politik. Dan salah satu yang mudah untuk membuat politik tidak stabil adalah konflik dengan bumbu agama, seperti rusuh Ambon yang baru saja terjadi.

Bagaimana sikap umat Islam menghadapi situasi seperti itu?

Pertama, bila ada anasir asing yang turut campur dalam masalah ini, harus ditolak karena adanya kekuatan asing ini pasti bakal merugikan pihak Islam. Apalagi kalau kemudian mereka

2/5


itu mendorong untuk terjadinya separatisme, lebih harus ditolak lagi.

Kedua, umat Islam tidak boleh terpicu oleh isu-isu tidak berdasar yang menyulut konflik dengan non Muslim. Karena konflik semacam ini adalah konflik yang tidak seharusnya terjadi dan bakal sangat merugikan kedua pihak.

Kalau umat Islam diserang?

Ini persoalan lain. Ini berarti ada faktor lain di luar umat Islam yang menjadikan umat Islam sebagai sasaran tembak. Kalau hal itu yang terjadi, tentu saja tidak ada pilihan lain. Umat Islam harus mempertahankan diri dengan jihad seperti halnya yang pernah terjadi di Ambon pada tahun 1999 lalu.

Ketiga, umat Islam harus mengerti bahwa seperti inilah situasi yang akan terus dialami umat Islam di daerah-daerah yang secara demografis populasinya relatif sama dengan non Muslim bila hidup di dalam sistem sekuler.

Artinya, sistem yang ada itu gagal melindungi umat Islam dan gagal juga melakukan integrasi sosial. Karena itu umat Islam harus semakin terdorong untuk menegakkan kembali syariah dan khilafah. Karena hanya melalui sistem itulah umat Islam akan terlindungi, dan integrasi sosial diantara masyarakat yang berbeda-beda agama, ras, suku dan bahasa akan terwujud dalam sebuah masyarakat heterogen yang damai, adil, sejahtera.

Bila sistem khilafah ditegakkan, giliran non Muslim yang ditindas?

Itu tidak akan terjadi oleh karena umat Islam mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka. Fakta sejarah menunjukkan, dalam masyarakat Islam di bawah naungan khilafah di masa lalu tidak pernah ada penindasan terhadap non Muslim di tengah-tengah mayoritas Muslim.

Apa yang terjadi di Irak, Mesir, Cordoba (sekarang Spanyol) misalnya, adalah bukti yang sangat

3/5


nyata bahwa Islam memberikan perlindungan secara ekonomi, politik, sosial, budaya kepada warga non Muslim.

Dr Kamal Sa’ad Habib dalam disertasinya untuk Universitas Kairo berjudul Al Aqalliyat wa Al Siyasah fi Al Khubrati Al Islamiyah ( Kaum Minoritas dan Politik Negara Islam ) menggambarkan dengan sangat gamblang kehidupan warga non Muslim di tengah-tengah mayoritas Muslim dalam sistem khilafah sejak di masa Rasulullah Muhammad SAW di Madinah hingga Daulah Khilafah Utsmaniyah yang runtuh pada tahun 1924 lalu.

Dia katakan bahwa pluralitas atau keragaman dalam persatuan merupakan kebijakan yang bersifat tetap dalam sistem Islam. Kebijakan seperti ini merupakan sebuah revolusi besar di masa itu, di saat sistem lain di luar Islam belum mampu memikirkannya.

Bagaimana langkah kongkrit khilafah dalam melakukan kohesi dan integrasi sosial bagi warga dengan berbagai macam agama dan etnik?

Pertama, sebagai negara berdasar Islam, khilafah akan menetapkan syariah sebagai dasar pengaturan seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam mengatur interaksi dengan warga non Muslim. Bila ada persoalan yang melibatkan warga Muslim dan non Muslim harus diselesaikan berdasar syariah Islam.

Kedua, ahludz dzimmah (warga non Muslim), berhak untuk tetap memeluk agama dan melaksanakan ibadah yang diyakininya, serta wajib dilindungi harta, jiwa dan kehormatannya. Di samping itu, warga non Muslim berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, keamanan dan layanan publik lainnya sama seperti warga Muslim.

Ketiga, meski kepemimpinan negara harus tetap di tangan seorang Muslim, tidak berarti warga non Muslim akan menjadi kelas dua. Keadilan ekonomi, politik dan sosial wajib tetap ditegakkan di antara warga masyarakat, baik Muslim maupun non Muslim. Dengan cara itu, tidak ada warga yang merasa diabaikan.

4/5


Khusus masalah Ambon, bila saat ini khilafah berdiri, langkah apa saja yang harus ditempuh khalifah?

Pertama, harus segera dihentikan segala bentuk pertikaian itu. Aparat kemanan akan bekerja keras untuk menjaga penuh keamanan wilayah itu. Kemudian, siapa saja yang melakukan perusakan, apalagi pembunuhan harus dihukum berdasar ketentuan syariah.

Kedua, pemerintah segera mencari akar masalah. Bila itu terjadi karena ketidakadilan, maka harus segera dihentikan. Bila karena provokasi, termasuk bila dilakukan oleh anasir asing, harus dicari sumbernya dan dihentikan. Pelakunya dihukum berdasar ketentuan syariah. Ketegasan hukum dan tindakan akan membuat siapapun jera untuk melakukan tindakan serupa di masa mendatang.

Kalau begitu, tidak ada alasan lagi sebenarnya bagi kaum Muslim mau pun non Muslim untuk menolak ditegakkannya kembali syariah dalam bingkai khilafah?

Tidak ada sama sekali. Justru dengan segala macam problematika yang muncul saat ini yang tak kunjung jelas cara penyelesaiannya, syariah dan khilafah mestinya makin dinantikan dan diharapkan tegaknya.[]

5/5

Muhammad Ismail Yusanto, Jubir HTI

Recommend Documents