Dalam UUD 1945, tidak dirinci secara tegas bagai mana pembentukan awal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penelusuran sejarah mengenai cikal-bakal terbentuknya majelis menjadi sangat penting dilakukan untuk memahami konteksnya dalam UUD 1945. Demikian juga halnya dengan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara. MPR akan diatur lebih lahjut dengan undang-undang. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) ditambah dengan utusan-utusan atau ditetapkan dengan undang-undang”. Dari uraian tersebut penting bagi kita untuk mengetahui pembentukan MPR. Kita perlu meninjau lebih dahulu cara pengisiannya, untuk mengetahui cara perngisiannya untuk itu kita perlu mengetahui susunannya. Susunan MPR diatur dalam Undang-Undang No.2/1985 tentang perubahan atas Undang-Undang No.16/1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. MPR sebelum amandemen : MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia. Adapun susunan MPR diatur dalam Undang-Undang No.16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Majelis ini terdiri atas anggota DPR ditambah utusan dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan Karya. MPR sesudah amandemen : UUD 1945 hasil amandemen secara jelas menetapkan perubahan mengenai kewenangan dan komposisi MPR. Dampak perubahan tersebut telah menyebabkan MPR kehilangan kedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara. Perbedaan kewarganegaraan dan komposisi MPR pasca amandemen UUD 1945 sangat sinifikan khususnya untuk pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Sebelum amandemen pasal ini menyebutkan kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Setelah diamandemen pasal telah diubah menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhny menurut Undang-Undang Dasar. UUD 1945 pasca amandemen menyatakan menyatakan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih
lanjut dengan undang-undang. Ketentuan ini mengimplikasikan pengaturan struktur MPR sangat stesifik terutama karena tidak ada anggota MPR yang diangkat. Dalam undang-undang No.22 tahun 2003, pasal 2 mempertegas ketentuan UUD 1945 setelah perubahan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya dalam pasal 3 UU No.22 di jelaskan bahwa keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Masa jabatan juga ditentukan dalam pasal 4 UU No.22. Ketentuan mengenai MPR didalam UUD 1945 maupun UU No.22 menjelaskan beberapa hal penting. Pertama, keanggotaan MPR merupakan anggota dari dua institusi yang berbeda dan mandiri. Kedua, institusi tersebut memiliki tugas, wewenang dan alat kelengkapan sendiri. Undang- Undang Dasar 1945 adalah konsitusi negara Republik Indonesia yang merupakan aturan teringgi di negara indonesia yang didalamnya mencakup tentang hukum tata negara indonesia yang menjelaskan sistem penyelenggaraan dan pembagian kekuasaan negara yang dianut negara indonesia. UUD “ 45 sebagai konsitusi negara bukanlah sesuatu yang sakral dan idak bisa dirubah. Dalam arian UUD atau konsitusi tetap harus mengikui perkembangan zaman, yang bisa mengadopsi semua tuntutan perubahan yang ada. Kesalahan terbesar pada saat pemerintahan orde baru, keika menempatkan UUD 1945 pada posisi yang sempurna dan sakral yang sudah idak membutuhkan perubahan lagi, bahkan celakanya bagi golongan yang yang ingin melakukan perubahan akan harus siap berhadapan dan tersingkir dari parlemen. namun pasca tumbangnya pemerintahan orde baru oleh gerakan prodemokrasi yang dipelopori oleh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat umum menutut untuk dilakukan perubahan ditubuh UUD 1945. Gerakan itu menamakan dirinya sebagai gerakan reformasi, gerakan untuk perubahan yang sudah idak tahan lagi menyaksikan pelanggaran konsitusi yang dilakukan oleh pemeritahan orde baru. Walhasil dari seluruh bagian-bagian UUD 1945 yang berhasil ditafsirkan oleh orde baru demi menyelamatkan dan mengamankan kepeningan pribadi dan kelompoknya serta merugikan rakyat berhasil diamandemen, sehingga dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup derasis terhadap lembaga-lembaga negara. A. Lembaga-Lembaga Negara sebelum amandemen: 1.
MPR:
MPR merupakan lembaga teringgi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden[1]. Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia. Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat termasuk didalamnya TNI/Polri.
Wewenang MPR antara lain : 1. Membuat putusan-putusan yang idak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris. 2.
Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.
3.
Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.
4. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut. 5. Mencabut mandat dan memberhenikan Presiden dan memberhenikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau UndangUndang Dasar. 6.
Mengubah Undang-Undang Dasar 1945.
7.
Menetapkan Peraturan Tata Terib Majelis.
8.
Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
9.
Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.
2.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai poliik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden idak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden idak bertanggung jawab kepada DPR. DPR berkedudukan di ingkat pusat, sedangkan yang berada di ingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Wewenang DPR antara lain : 1.
Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
2.
Memberikan persetujuan atas PERPU.
3.
Memberikan persetujuan atas Anggaran.
4.
Meminta MPR untuk mengadakan sidang isimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.
3.
PRESIDEN
Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekuif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhenikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Wewenang Presiden antara lain : 1.
Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR,
2.
Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara teringgi
3. Presiden selain memegang kekuasaan eksekuif (execuive power), juga memegang kekuasaan legislaive (legislaive power) dan kekuasaan yudikaif (judicaive power). 4. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhenian presiden dalam masa jabatannya. 5.
Mengangkat dan memberhenikan anggota BPK.
6.
Menetapkan Peraturan Pemerintah Penggani Undang-Undang (dalam kegeningan yang memaksa)
7.
Menetapkan Peraturan Pemerintah
8.
Mengangkat dan memberhenikan menteri-menteri pemilihan.
4.
Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan teringgi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Wewenang MA antara lain : 1. Berwenang mengadili pada ingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 2.
Mengajukan iga orang anggota hakim konsitusi.
3.
Memberikan perimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
